partai: Nasdem

  • Sahroni Desak Pengendara BMW Penabrak Mahasiswa UGM Dihukum Maksimal

    Sahroni Desak Pengendara BMW Penabrak Mahasiswa UGM Dihukum Maksimal

    Jakarta

    Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni memastikan akan mengawal kasus pengendara BMW yang juga mahasiswa FEB UGM, Christiano Pengarapenta Pengidahen Tarigan (21), yang menabrak hingga tewas mahasiswa UGM Argo Ericko Achfandi (19). Sahroni mendesak pihak kepolisian menerapkan hukuman maksimal.

    “Itu pasalnya banyak sekali tindak pidana yang dilakukan si penabrak, polisi tahu semua, itu pasti ditindak dengan tepat dan saya akan awasi perkara ini bersama semua insan masyarakat luas,” kata Sahroni saat dihubungi, Jumat (30/5/2025).

    Sahroni juga menyinggung upaya Christiano lari dari tanggung jawabnya dengan memalsukan pelat mobil. Menurutnya, Christiano sudah selayaknya dijatuhi pasal berlapis.

    “Kalau sekarang nggak bisa lagi lari dia, dia harus terima resiko yang telah dia lakukan, kasih saja pasal berlapis untuk dia bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan,” ucapnya.

    Lebih lanjut, Bendum DPP NasDem ini juga mendesak pihak kepolisian menerapkan hukuman seberat-beratnya terhadap Christiano.

    “Iya karena itu lah dia harus bertanggungjawab dan harus maskimal hukumannya atas perbuatannya,” ujar dia.

    Nahas, dari arah yang sama melaju mobil BMW yang dikendarai Christiano. Jarak yang terlalu dekat membuat pengemudi BMW itu akhirnya menabrak Argo.

    Setelahnya mobil BMW itu oleng dan menabrak mobil Honda CR-V yang tengah parkir di tepi jalan sisi timur. Akibat insiden ini, Argo megnalami sejumlah luka berat dan meninggal dunia.

    (maa/imk)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Analisa Lembaga Survei, Dedi Mulyadi Disebut Calon Lawan Prabowo di Pilpres 2029

    Analisa Lembaga Survei, Dedi Mulyadi Disebut Calon Lawan Prabowo di Pilpres 2029

    GELORA.CO – Saat ini popularitas Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melejit, melampaui semua gubernur di Indonesia.

    Bahkan popularitasnya sudah menyamai Presiden Prabowo Subianto.

    Dedi Muladi tidak saja dikenal di Jawa Barat, namun seluruh rakyat Indonesia.

    Tentu ini modal berharga buat Dedi Mulyadi untuk melangkah maju di Pilpres 2029.

    Kepiawaian Dedi Mulyadi memainkan medsos menjadi keunggulan tokoh politik lain.

    Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei terbaru mengenai evaluasi publik terkait kinerja para gubernur di enam provinsi di Pulau Jawa dalam 100 hari kerja.

    Terbukti nama Dedi Mulyadi di urutan paling atas.

    Survei yang dilakukan pada 12–19 Mei 2025 ini melibatkan 3.100 responden dari enam provinsi di Pulau Jawa, meliputi Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, dan Banten.

    Survei Indikator mencatat, dari enam gubernur di Pulau Jawa, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendapatkan tingkat kepuasan tertinggi dengan 94,7 persen.

    “Kepuasan terhadap Dedi Mulyadi mencapai 94,7 persen, tertinggi di antara gubernur lainnya,” kata Pendiri sekaligus Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, dalam rilis survei di kantornya di Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (28/5/2025).

    Salah satu faktor utama kesuksesan Dedi adalah kemampuannya turun langsung ke masyarakat serta aktif menggunakan media sosial.

    “Followers beliau di Facebook mencapai 12 juta, di YouTube lebih dari 7 juta, dan di Instagram 3,5 juta, sehingga program-programnya mudah tersosialisasi ke masyarakat,” kata Burhanuddin.

    Tak hanya dikenal di Jawa Barat wilayahnya, Dedi Mulyadi juga dikenal luas masyarakat Indonesia.

    Baca juga: Ormas Baru Gerakan Rakyat, Pengamat: Kendaraan Politik Anies di Pilpres 2029

    Kebijakannya banyak yang populer seperti program mengirim siswa bermasalah ke barak militer,  larangan sekolah menggelar study tour, larangan sekolah menggelar wisuda, dan sebagainya.

    Tingkat kepuasan terhadap kinerja Gubernur Dedi Mulyadi mencapai 94,7 persen dilakukan dalam 100 hari pemerintahannya.

    Dedi Mulyadi dilantik jadi gubernur Jawa Barat 20 Februari 2025 lalu.

    Sedangkan survei terhadap Presiden Prabowo Subianto tingkat kepuasan kinerjanya 100 hari pertama pada Januari 2025 lalu.

    Prabowo dilantik jadi Presiden RI 20 Oktober 2024.

     Survei yang diselenggarakan Indikator Politik Indonesia pada 16-21 Januari 2025 menunjukkan, kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo dalam 100 hari pemerintahan mencapai 79,3 persen.

    Hasil survei tersebut tidak jauh berbeda dengan hasil survei Litbang Kompas yang menunjukkan 80,9 persen publik puas dengan kinerja Prabowo.

    “Approval Presiden Prabowo Subianto yang mengatakan puas 13,5 persen, yang mengatakan cukup puas 65,8 persen, jadi total ada 79,3 persen,” ujar Burhanuddin dalam jumpa pers virtual, Senin (27/1/2025).

    “Kalau kita bandingkan dengan survei terakhir Kompas awal Januari itu mirip ya,” imbuhnya.

    “Kompas mengumumkan 80,9 persen. Kami temukan 79,3 persen. Sedikit lebih rendah dibanding Kompas. Tapi secara statistik tidak berbeda antara temuan Kompas dengan temuan Indikator Politik Indonesia,” kata dia. 

    Burhanuddin memaparkan, rakyat yang tidak puas dengan kinerja Prabowo mencapai 16,9 persen.

    Menurut Burhanuddin, capaian tersebut merupakan modal politik yang besar bagi Prabowo.

    Survei ini dilakukan dengan menggunakan metode multi-stage random sampling dengan margin of error 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

    Survei dilakukan dengan wawancara secara tatap muka terhadap 1.220 orang responden pada 16-21 Januari 2025.

    Peluang Capres 2029 

    Dedi Mulyadi disapa warga ‘Pak Presiden’ saat mengunjungi warga Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, Kamis (8/5/2025) lalu.

    Kepala Bidang Komunikasi Publik DPP GRIB Jaya, Razman Nasution, pernah bergurau Dedi Mulyadi akan mencalonkan diri sebagai presiden pada Pilpres 2029.

    Pengamat politik dari UIN Jakarta, Burhanuddin Muhtadi, mengungkap analisisnya terkait Pilpres 2029.

    Secara normatif, Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus presidential threshold telah membuka peluang besar bagi Dedi untuk maju Pilpres 2029, tidak hanya dari Gerindra partainya saat ini.

    Sebab putusan MK membuat semua partai boleh mengusung calon presiden.

    Namun, status Dedi yang kini kader Gerindra menjadi perhitungan tersendiri.

    Partai berlogo kepala Garuda itu sudah mencanangkan koalisi permanen dengan partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus dan kembali mencalonkan Prabowo Subianto di 2029.

    “Poin saya adalah ini aturan normatif pertama yang membuka peluang buat siapapun termasuk buat partai yang punya jagoan sendiri.” kata Burhan di program On Point with Adisty Youtube Kompas TV yang tayang Sabtu (10/5/2025).

    “Pertanyaannya adalah Gerindra apakah ikhlas kalau misalnya ada kadernya yang maju melalui partai lain, ya pasti tidak ikhlas. Ya tetapi lagi-lagi konteks sekarang kan masih jauh, dan Gerindra sudah mengunci kan melalui koalisi permanen,” lanjutnya.

    Menurut Burhan, kendati sudah ada koalisi permanen, loyalitas partai anggotanya bisa saja berubah.

    Pilpres 2024 menjadi pelajaran, ketika PKB dan NasDem, bagian dari kabinet Presiden Jokowi, tidak mengusung Gibran Rakabuming Raka yang mendampingi Prabowo Subianto.

    Menurut Burhan, partai akan mulai bermanuver untuk Pilpres 2029 mulai tahun 2027.

    “Ingat Nasdem, PKB, kurang loyal apa sama Pak Jokowi, kurang banyak apa Pak Jokowi memberikan insentif dalam bentuk menteri ujungnya mereka punya capres sendiri,” ucapnya.

    “Artinya untuk seorang KDM (Kang Dedi Mulyadi) ya ini juga sekaligus uji loyalitas. Kalau misalnya ada partai yang coba merayu seorang KDM dia tergoda atau tidak nih,” lanjutnya.

    “Ya mungkin sekarang belum ada rayuan itu, tetapi kalao misalnya 2027?” imbuh Burhan.

    Burhan menjelaskan, ada atau tidaknya partai yang coba merayu Dedi untuk maju Pilpres 2029 lepas dari Gerindra tergantung hasil survei.

    Dedi boleh populer, namun elektabilitasnya masih menjadi pertanyaan.

    “Tergantung surveinya KDM, saya belum punya angka surveinya, memang banyak sekali yang membicarakan seorang KDM di WA-WA grup di kalangan ibu-ibu di kalangan bapak-bapak, tetapi surveinya belum ada yang dirilis ke publik yang credible ya yang berkaitan berapa banyak sih yang bersedia memilih seorang KDM,” jelasnya.

    Terakhir, yang menentukan Dedi Mulyadi akan maju Pilpres 2029 atau tidak adalah keberaniannya melawan Prabowo.

    “Saya kira, saya tidak tahu kalau sekarang jelas enggak berani, tapi ujian-ujian berikutnya kan nanti bukan sekarang, dan itu yang bisa menjawabnya seorang Dedi Mulyadi, berani atau tidak itu ya berkontestasi melawan bosnya sendiri,” ucapnya.

    “Sekarang sih jelas enggak berani ya, tetapi ke depan ketika betul-betul datang beberapa partai melamar, seorang KDM di situ tuh ujiannya,” lanjutnya.

    “Nah saya tidak tahu apakah dia kalau misalnya itu terjadi berani mengatakan tidak gitu ya,” tandasnya.

    Burhan menutup pembahasan peluang Dedi Mulyadi di Pilpres 2029 dengan mengungkapkan prediksinya.

    Menurutnya, nama Dedi Mulyadi sudah masuk lima besar capres dengan elektabilitas tertinggi.

    “Saya belum punya angkanya tapi feeling saya sudah masuk top five,” ujarnya.

    “Kan kalau kita lihat survei yang terakhir kami rilis kan Januari ya 2025 waktu 100 hari, yang pertama kan Pak Prabowo, yang kedua kan Mas Anies ya, kan yang ketiga saat itu adalah Ganjar Pranowo, yang keempat AHY, yang kelima Erick,” lanjutnya.

    “Kalau feeling saya dan feeling saya biasanya enggak pernah salah. KDM sudah mendobrak masuk lima besar jangan-jangan tiga besar,” tandas Burhan.

  • 1
                    
                        Menkes: Apa yang Saya Omongin Sekarang Salah Semua…
                        Nasional

    1 Menkes: Apa yang Saya Omongin Sekarang Salah Semua… Nasional

    Menkes: Apa yang Saya Omongin Sekarang Salah Semua…
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
     Menteri Kesehatan (Menkes)
    Budi Gunadi Sadikin
    merasa apa yang disampaikannya beberapa waktu belakangan kerap salah dipersepsikan publik. 
    Gaya komunikasi
    Budi awalnya disorot oleh anggota
    Komisi IX DPR RI
    dalam rapat kerja yang berlangsung pada Senin (26/5/2025).
    Salah satu legislator yang menyoroti
    gaya komunikasi
    Menkes adalah Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Nasdem, Nurhadi.
    Dia menilai cara berkomunikasi Budi sebagai Menkes dianggap kurang bijak.
    “Saya langsung ke Pak Menteri Kesehatan. Nah ini Pak, beberapa akhir ini, hari ini, Pak Menteri jadi sorotan, Pak. Kaitannya, saya menyoroti kaitannya dengan cara komunikasi Pak Menteri yang kurang
    wise
    , kurang bijaksana Pak,” ujar Nurhadi di Gedung DPR RI, Senin.
    Nurhadi mencontohkan pernyataan Budi soal orang dengan lingkar pinggang besar yang ‘lebih cepat menghadap Allah’.
    Pernyataan itu dianggap Nurhadi tak seharusnya keluar dari mulut seorang Menkes.
    “Yang pertama, Bapak menyampaikan orang yang punya ukuran lingkar pinggang di atas 33 cm itu akan cepat menghadap Allah, Pak. Saya kira ini kok tidak… maksudnya Bapak levelnya Menteri harusnya enggak bicara seperti ini, Pak,” ucap Nurhadi.
    “Harusnya Pak Menteri lebih bicara yang terduh, yang membuat masyarakat ini menerima informasi dari Kementerian Kesehatan ini membuat masyarakat terasa senang, damai, bahagia,” sambungnya.
    Nurhadi juga menyinggung pernyataan Menkes yang menyatakan bahwa orang bergaji Rp 5 juta tergolong kurang pintar dan tidak sehat, jika dibandingkan pihak-pihak dengan pendapatan Rp 15 juta.
     
    “Pak Menteri perlu tahu, Pak. Kalau di kami, Pak, di Kabupaten Blitar, di desa, orang dengan pendapatan Rp 5 juta itu sudah sejahtera, Pak. Sayur enggak beli, lauk enggak beli, Pak, mungkin belinya hanya beras, itu sudah sejahtera,” kata Nurhadi.
    “Saya minta tolong, Pak Menteri, untuk
    statement-statement
    berikutnya lebih
    wise
    dan lebih bijaksana, lebih adem, bisa diterima masyarakat luas Indonesia, menuju Indonesia semakin sehat, berdaulat tahun Indonesia Emas 2045,” sambung Nurhadi.
    Menjawab pernyataan Nurhadi, Menkes pun menjelaskan bahwa apa yang disampaikannya sebetulnya didasarkan pada niat baik untuk mendorong kesehatan masyarakat.
    Dia mencontohkan pernyataan mengenai pendapatan masyarakat Rp 5 juta dan Rp 15 juta yang bukan bermaksud membanding-bandingkan.
    Pernyataan itu bertujuan untuk mendorong peningkatan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat.
    “Ya mengenai komunikasi, ya memang apa yang saya omongin sekarang salah semua ya. Niatnya sebenarnya baik. Mengenai pendapatan itu sebenarnya angka Rp 5 juta, Rp 15 juga bukan maksudnya ke sana, Pak Nurhadi,” kata Menkes.
    “Maksudnya adalah untuk jadi negara maju, memang kita baru bisa masuk negara maju kalau rata-rata pendapatan kita itu Rp 15 juta. Dan kita harus angkat bersama-sama, kan, supaya bisa jadi negara maju. Nah untuk bisa jadi kesana, masyarakatnya harus sehat,” sambungnya.
    Oleh karena itu, lanjut Budi, penting bagi pemerintah untuk menjamin kesehatan masyarakat.
    Sebab dengan kondisi kesehatan yang baik bisa menjadi faktor pendorong peningkatan pendapatan masyarakat.
    “Nah cuman memang sekarang apa pun yang saya omongin dipotong dan disebarkannya begitu. Saya enggak ngerti juga apa yang terjadi dengan diri saya gitu ya. Tapi yang saya sampaikan adalah kalau mau jadi negara maju, secara definisi World Bank itu jelas, rata-rata pendapatan per kapitanya harus Rp 15 juta,” ucap Menkes.
    “Nah kita di sektor kesehatan menjamin bahwa kita sehat, karena kalau kita sehat proses kenaikan rata-rata pendapatan itu bisa naik. Mungkin kemudian ada yang mengambil, kemudian memutar, menaruhnya seperti apa, niatnya seperti itu,” sambungnya.
    Lebih lanjut, Menkes juga memberikan penjelasan mengenai pernyataannya soal lingkar pinggang.
    Menurutnya, lingkar pinggang yang besar erat kaitannya dengan hipertensi dan diabetes.
    Oleh sebab itu, lanjut Menkes, penting bagi masyarakat untuk menjaga kesehatannya agar terhindar dari hipertensi dan diabetes.
    “Tapi kalau memperbaiki cara komunikasi, saya akan berusaha selalu memperbaiki cara komunikasi saya, dan semua masukan
    welcome
    ,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Irma NasDem Sindir Penyebar Hoax Ijazah Jokowi: Jijik, Penjarakan!

    Irma NasDem Sindir Penyebar Hoax Ijazah Jokowi: Jijik, Penjarakan!

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus Partai NasDem, Irma Suryani Chaniago, turut angkat bicara terkait polemik keaslian ijazah mantan Presiden Jokowi yang terus digulirkan sejumlah pihak.

    Irma menilai kelompok yang terus meragukan hasil penyelidikan resmi Bareskrim Polri adalah pihak-pihak yang “memaksakan kehendak”.

    “Dari Bareskrim Polri sudah jelas bahwa ijazah Pak Jokowi asli. Nah, apa kata saya? Orang-orang ini adalah yang memaksakan kehendak,” tegas Irma dikutip dari unggahan akun X @tham878 (26/5/2025).

    Ia bahkan menyamakan kelompok tersebut dengan pihak-pihak yang pernah membantai jenderal-jenderal pada tahun 1965.

    “Mereka tidak taat hukum, terus menggiring opini, menyebar hoax, fitnah terhadap pemerintah yang sah,” lanjutnya.

    Irma juga menyentil tuntutan agar keaslian ijazah Jokowi diperiksa oleh laboratorium forensik luar negeri, seperti di Singapura.

    “Mikir nggak sih kalau Indonesia itu negara yang berdaulat? Kalau pengen seperti itu, pindah aja ke Singapura!” tegasnya.

    Dengan nada keras, Irma meminta agar para penyebar fitnah terhadap kepala negara diproses hukum secara tegas.

    “Penjarakan. Itu satu-satunya jalan agar mereka kapok,” cetusnya.

    Ia menilai kelompok yang menyerang pemerintah dengan isu-isu semacam ini bukan hanya menyebar kebencian, tapi juga melecehkan kedaulatan Indonesia.

    “Geli sekaligus jijik saya lihat orang-orang seperti ini. Seolah paling benar, paling bersih, paling berjasa untuk Indonesia. Berjasa lewat apa, bos?” ucap Irma.

    Irma kemudian menyindir Roy Suryo secara personal mengenai julukan Dewa Panci. Seperti diketahui, ketika Roy lengser dari jabatannya sebagai Menpora ia dikabarkan membawa barang dari rumah dinasnya.

  • Politik kemarin, Presiden buka IPA Convex hingga manajemen penjara

    Politik kemarin, Presiden buka IPA Convex hingga manajemen penjara

    Jakarta (ANTARA) – Beragam berita politik telah diwartakan Kantor Berita Antara, berikut kami rangkum berita politik terpopuler kemarin yang masih layak dibaca kembali sebagai sumber informasi serta referensi untuk mengisi pagi Anda.

    Presiden yakin Indonesia mampu menjadi pemasok energi dunia

    Presiden Prabowo Subianto yakin Indonesia mampu menjadi pemasok energi untuk negara-negara di dunia mengingat potensi energi di dalam negeri yang besar dan masih banyak cadangan energi di Indonesia yang belum dieksplorasi.

    Di hadapan pelaku usaha bidang energi, khususnya minyak dan gas (migas), Presiden pun mendorong adanya kerja sama dan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan BUMN untuk meningkatkan produksi migas dalam negeri.

    “Saya baru bicara sama beberapa pakar dari universitas-universitas terbaik di luar negeri, baru kemarin mereka ceritakan bahwa di laut-laut kita terdapat sumber-sumber energi yang sangat besar, yang teknologinya sekarang sudah ada. Kita sangat-sangat optimis, sebentar lagi kita tidak hanya swasembada energi, kita akan kembali menyuplai energi kepada dunia,” kata Presiden Prabowo Subianto saat berpidato dalam acara pembukaan Konvensi dan Pameran Tahunan Ke-49 Indonesian Petroleum Association (IPA Convex) Tahun 2025 di Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu.

    Selengkapnya klik di sini.

    Prananda Paloh tegaskan NasDem dukung penuh Prabowo

    Ketua Umum Garda Pemuda NasDem Prananda Surya Paloh menegaskan bahwa Partai NasDem mendukung penuh pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto walau tak mengisi jabatan di pemerintahan.

    Dia mengatakan bahwa Partai NasDem menolak untuk mengisi jabatan di pemerintahan karena menyadari pada Pemilu 2024 mengambil pilihan politik yang berbeda dengan mengusung calon presiden lain.

    “Kita memberikan kesempatan partai pendukung Pak Prabowo,” kata Prananda dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.

    Selengkapnya klik di sini.

    Waketum Gerindra nilai Prabowo punya kelebihan memanajemen SDM

    Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menilai Presiden RI Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Partai Gerindra memiliki kelebihan dalam hal memanajemen sumber daya manusia (SDM) yang ada di sekitarnya, termasuk yang duduk dalam pemerintahannya.

    “Yang saya lihat di Pak Prabowo, ya, kelebihannya adalah dia bisa me-manage berbagai macam sumber daya manusia yang ada di sekitarnya,” kata Habiburokhman dalam acara Sarasehan Aktivis Lintas Generasi Memperingati Reformasi 1998 di Jakarta, Rabu.

    Hal itu disampaikannya merespons dorongan perombakan kabinet (reshuffle) Kabinet Merah Putih pemerintah Presiden Prabowo Subianto.

    Selengkapnya klik di sini.

    Komisi XIII DPR sepakat bentuk Panja untuk benahi masalah penjara

    Komisi XIII DPR RI menyepakati untuk membentuk Panitia Kerja (Panja) yang bakal bertugas untuk membenahi masalah-masalah yang terjadi dalam sistem pemasyarakatan atau penjara di Indonesia.

    Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Dewi Asmara mengatakan bahwa permasalahan pemasyarakatan yang disoroti oleh publik juga menjadi masalah yang harus ditangani oleh para legislator. Dia ingin agar hal-hal kurang baik yang terjadi di sistem pemasyarakatan harus diubah menjadi baik, dan lebih baik.

    “Apakah teman-teman setuju bahwa kita akan membuat Panja? Setuju ya? Itu kita putuskan dulu ya,” kata Dewi saat rapat dengan jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

    Selengkapnya klik di sini.

    Aktivis: Penulisan sejarah versi baru momentum rekonsiliasi bangsa

    Aktivis 1998 Masinton Pasaribu menilai penulisan sejarah Indonesia versi baru sebagai momentum rekonsiliasi bangsa sehingga tidak boleh ada sejarah yang dihilangkan.

    “Ya, enggak boleh ada yang dihilangkan, justru harus diluruskan sejarah itu. Penulisan sejarah itu, pelurusan sejarah itu juga bagian dari momentum kita untuk merekonsiliasi bangsa ini,” kata Masinton.

    Hal itu disampaikannya usai menghadiri acara Sarasehan Aktivis Lintas Generasi Memperingati Reformasi 1998 bertema “Dari Demokrasi Politik Menuju Transformasi Demokrasi Ekonomi” di Jakarta, Rabu.

    Selengkapnya klik di sini.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prananda Paloh tegaskan NasDem dukung penuh Prabowo

    Prananda Paloh tegaskan NasDem dukung penuh Prabowo

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Garda Pemuda NasDem Prananda Surya Paloh menegaskan bahwa Partai NasDem mendukung penuh pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto walau tak mengisi jabatan di pemerintahan.

    Dia mengatakan bahwa Partai NasDem menolak untuk mengisi jabatan di pemerintahan karena menyadari pada Pemilu 2024 mengambil pilihan politik yang berbeda dengan mengusung calon presiden lain.

    “Kita memberikan kesempatan partai pendukung Pak Prabowo,” kata Prananda dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.

    Putra dari Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh itu menegaskan dukungan kepada jajaran kader GP NasDem ketika memimpin Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) organisasi sayap partai tersebut.

    Menurut dia, NasDem siap menjadi “sparing partner” sekaligus juga menjadi mitra bagi pemerintahan yang dipimpin Ketua Umum Partai Gerindra tersebut.

    Di sisi lain, anggota Komisi I DPR RI itu pun meminta agar para kadernya dan juga para pemuda lainnya untuk bisa aktif dan bergerak guna memberikan manfaat bagi masyarakat.

    Dia memastikan partainya akan lebih mengutamakan spirit meritokrasi karena semua orang memiliki kesempatan yang sama. Sehingga, dia mengaku bakal terbuka bagi semua golongan tanpa bersikap eksklusif.

    “Jadi, Partai NasDem ini mempunyai rasa mungkin dinasti, tetapi secara roda organisasi, meritokrasi dan kesempatan yang sama bagi semua,” kata dia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kunjungi Nelayan Nguling, Politisi Nasdem Pasuruan: Mereka Pahlawan Ekonomi Bangsa

    Kunjungi Nelayan Nguling, Politisi Nasdem Pasuruan: Mereka Pahlawan Ekonomi Bangsa

    Pasuruan (beritajatim.com) – Politisi Partai Nasdem Kabupaten Pasuruan, Eko Suryono, melakukan kunjungan langsung ke komunitas nelayan di Kecamatan Nguling. Dalam kesempatan tersebut, Eko menyampaikan penghargaan tinggi terhadap para nelayan yang disebutnya sebagai pahlawan ekonomi bangsa.

    “Para nelayan ini adalah pejuang ekonomi yang luar biasa. Mereka berangkat malam dan pulang siang hanya demi beberapa kilogram hasil tangkapan,” ungkapnya saat berdialog dengan warga.

    Kunjungan ini bertujuan untuk memberikan apresiasi dan menyerap aspirasi secara langsung. Eko menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam melindungi kelompok nelayan dari berbagai tekanan, baik ekonomi maupun sosial.

    “Kita hadir di sini bukan sekadar menyapa, tapi ingin memastikan bahwa para nelayan kita benar-benar dilindungi,” ujarnya.

    Dalam dialog tersebut, Eko menyoroti persoalan utang mikro yang kerap membelenggu nelayan, bahkan dari lembaga keuangan berizin resmi. Ia menilai perlunya pendekatan yang lebih manusiawi agar nelayan tidak terjebak dalam lingkaran utang.

    “Kalau memang belum dapat hasil melaut, bagaimana bisa membayar utang? Ini yang perlu dicari jalan keluarnya,” tegasnya.

    Lebih jauh, Eko mengajak lembaga negara seperti Bank Indonesia dan BPJS untuk turut hadir memberikan perlindungan dan solusi konkret. Ia menekankan bahwa negara harus menanggung risiko kecelakaan kerja nelayan melalui skema jaminan sosial.

    “Kalau nelayan celaka saat kerja, negara harus hadir. Mereka ini tulang punggung ekonomi bangsa,” katanya.

    Eko juga menyoroti kontribusi besar Kabupaten Pasuruan dalam penerimaan cukai nasional. Menurutnya, meski menyumbang triliunan rupiah, daerah hanya menerima dana ratusan miliar. Ia mendesak alokasi dana cukai digunakan untuk peningkatan infrastruktur dan layanan publik gratis.

    “Pasuruan nyumbang triliunan, tapi cuma dapat ratusan miliar. Ini gak adil, makanya kita perjuangkan agar warga Pasuruan dapat layanan gratis,” pungkasnya. [ada/beq]

  • Lita Machfud Arifin Tanamkan Nilai Kebangsaan kepada Pelajar Surabaya Lewat Sosialisasi Empat Pilar

    Lita Machfud Arifin Tanamkan Nilai Kebangsaan kepada Pelajar Surabaya Lewat Sosialisasi Empat Pilar

    Surabaya (beritajatim.com) — Komitmen memperkuat karakter kebangsaan di kalangan generasi muda terus digaungkan Anggota MPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Lita Machfud Arifin. Terbaru, ia menggelar kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI bersama para pelajar SMK Unitomo Surabaya, Minggu, 18 Mei 2025.

    Acara yang berlangsung di aula kampus tersebut mengusung tema “Meneguhkan Semangat Kebangsaan di Kalangan Generasi Muda”. Melalui kegiatan ini, Lita menanamkan pentingnya pemahaman terhadap Empat Pilar Kebangsaan, yaitu Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika.

    “Pelajar hari ini adalah pemimpin masa depan. Jika sejak dini kita kuatkan karakter kebangsaan mereka, maka Indonesia akan tetap kokoh dalam menghadapi tantangan zaman,” tegas Lita di hadapan ratusan siswa.

    Selain itu, Lita juga mengingatkan para siswa tentang pentingnya menjaga persatuan dan toleransi di tengah keberagaman bangsa Indonesia. Ia menilai, perkembangan teknologi yang pesat harus dibarengi dengan ketahanan ideologi agar generasi muda tidak mudah terpengaruh paham-paham yang bertentangan dengan semangat nasionalisme.

    Acara ini berlangsung interaktif dengan antusiasme tinggi dari para siswa yang hadir. Mereka mengajukan berbagai pertanyaan, mulai dari isu radikalisme, perpecahan sosial, hingga tantangan moral yang dihadapi generasi muda saat ini.

    “Pancasila tidak boleh hanya menjadi hiasan di dinding kelas, tetapi harus hidup dalam tindakan kita sehari-hari,” tegas Lita

    Sebagai penutup kegiatan, para pelajar bersama Lita Machfud Arifin mendeklarasikan komitmen bersama untuk mengamalkan nilai-nilai Empat Pilar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

    “Deklarasi ini menjadi simbol semangat dalam menjaga keutuhan Indonesia,” tandas Lita.

    Lita Machfud Arifin merupakan anggota MPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Dapil Jawa Timur I yang meliputi Surabaya dan Sidoarjo. Ia dikenal aktif dalam kegiatan sosial, pendidikan, serta pemberdayaan perempuan dan pemuda. Melalui berbagai program sosialisasi Empat Pilar, Lita konsisten membangun karakter kebangsaan dari tingkat akar rumput di Jawa Timur. [asg/beq]

  • Jemaah Terpisah Karena Sistem Syarikah, DPR Minta Kemenag Perbaiki

    Jemaah Terpisah Karena Sistem Syarikah, DPR Minta Kemenag Perbaiki

    Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Dini Rahmania mengungkapkan sejumlah persoalan yang dilaporkan jemaah untuk musim haji 2025 ini. Yakni, soal pembagian kamar yang tidak jelas, terpisahnya mahrom, dan pendamping jemaah yang ditempatkan di hotel berbeda.

    Tahun ini, menjadi kali pertama pelaksanaan penuh sistem syarikah menggantikan muasasah. Perubahan ini ditujukan untuk meningkatkan layanan haji, namun justru memunculkan sejumlah kendala teknis di lapangan.

    “Saya minta Kementerian Agama (Kemenag) segera mengambil langkah tegas menyusul berbagai persoalan yang terjadi dalam pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Perlu koordinasi yang lebih baik dengan pihak penyelenggara di Makkah dan Madinah,” kata Dini kepada wartawan di Surabaya, Sabtu (17/5/2025).

    Komisi VIII akan mendorong Kementerian Agama untuk bisa berkoordinasi dengan penyelenggara di Makkah dan Madinah. “Itu sangat merugikan dan menyusahkan jemaah. Kami ingin Kemenag memberikan penjelasan apa yang sebenarnya terjadi,” imbuhnya.

    Komisi VIII DPR RI dijadwalkan akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Senin mendatang bersama Kemenag dan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU).

    Dalam rapat tersebut, Komisi VIII akan menggali informasi lebih dalam mengenai penyebab permasalahan dan solusi yang ditawarkan pemerintah, agar tidak terulang di gelombang keberangkatan berikutnya.

    “Jangan sampai kejadian ini terjadi di gelombang dua. Hari ini kloter pertama gelombang kedua mulai berangkat,” ujar Dini.

    Sebelumnya, sejumlah laporan menyebutkan gelombang pertama jemaah haji menghadapi ketidaknyamanan akibat kurangnya koordinasi antara pihak syarikah dan otoritas terkait.

    Syarikah sendiri merupakan mitra resmi pemerintah Arab Saudi yang bertanggung jawab atas layanan akomodasi, konsumsi, transportasi, dan pergerakan jemaah selama di Tanah Suci, terutama di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). [tok/beq]

  • Wacana Sekolah Rakyat Dikritisi, DPRD Surabaya Nilai Program Pemkot Sudah Jalan

    Wacana Sekolah Rakyat Dikritisi, DPRD Surabaya Nilai Program Pemkot Sudah Jalan

    Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Imam Syafi’i mengkritisi wacana pendirian Sekolah Rakyat di kota pahlawan. Imam menilai inisiatif tersebut justru berpotensi tumpang tindih dengan program yang selama ini sudah dijalankan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk warga kurang mampu.

    Menurut Imam, konsep Sekolah Rakyat sesungguhnya telah lama berjalan dalam bentuk fasilitas pendidikan berbasis asrama yang dikelola Pemkot. Dia menyebut keberadaan UPTD Kampung Anak Negeri di Wonorejo Timur sebagai salah satu contohnya, di mana pelajar SD dan SMP dari kalangan tidak mampu sudah ditampung dan disekolahkan secara penuh.

    “Ya, misalnya nanti sekolah rakyat itu modelnya yang untuk SD, SMP itu ditempatkan di asrama yang memang selama ini menampung pelajar SD dan SMP itu di Wonorejo, yaitu UPTD Kampung Anak Negeri,” ujar Imam kepada beritajatim.com, Selasa (13/5/2025).

    Program serupa juga sudah ada bagi mahasiswa. Jadi menurut Imam, sekolah rakyat yang digagas pemerintah pusat, untuk di Surabaya, cukup bagi siswa SMA yang ditempatkan di asrama dan dikelola Universitas Negeri Surabaya (Unesa) dengan anggaran dari APBN, bukan APBD Surabaya.

    Sedangkan untuk mahasiswa sudah dijalankan Pemkot Surabaya di kawasan Kalijudan bernama Asrama Bibit Unggul.

    “Yang SMA itu yang dibuat di UNESA. Yang ada asramanya. Kalau yang asrama bibit unggul tadi itu mereka ya tinggal di situ, tidur di situ,” imbuh politisi NasDem ini.

    Imam menegaskan bahwa semua kebutuhan pendidikan hingga tempat tinggal ditanggung oleh Pemkot, kendati program ini tidak diberi label “Sekolah Rakyat”. Menurutnya, esensinya sama yakni melayani warga tak mampu dengan fasilitas pendidikan gratis.

    “Pemkot sudah menjalankan itu. Ya jenenge enggak sekolah rakyat tapi isinya ya rakyat yang tidak mampu dilebokno asrama dan disekolahi semuanya dibiayai oleh Pemkot dan bantuan dari swasta,” tegasnya.

    Terkait wacana pembangunan fisik sekolah rakyat, Imam menyampaikan keraguan. Dia menyebut bahwa syarat pembangunan Sekolah Rakyat membutuhkan lahan sedikitnya lima hektare dalam satu tempat. Sesuatu yang saat ini tidak dimiliki Pemkot Surabaya.

    “Enggak usah nggawe meneh (tidak usah bikin lagi). Wis enggak duwe duit gawe tuku (sudah tidak punya uang buat beli) tanah lima hektar. Seandainya ada lahan pun ngapain juga,” katanya,

    Imam menyimpulkan bahwa Pemkot Surabaya sejatinya sudah memiliki konsep dan implementasi yang sejalan dengan gagasan Sekolah Rakyat. Oleh karena itu, dia menyarankan agar wacana tersebut tidak dilanjutkan jika hanya akan mengulang kebijakan yang sudah berjalan.

    “Sebenarnya Pemkot sudah punya konsep yang sama. Jadi enggak perlu lagi ada,” pungkasnya. [asg/aje]