Xcloud.id

partai: Nasdem

  • Pendapatan RS Eka Candrarini Surabaya Anjlok, DPRD: Jangan Maksa Bikin RS Lagi

    Pendapatan RS Eka Candrarini Surabaya Anjlok, DPRD: Jangan Maksa Bikin RS Lagi

    Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Imam Syafi’i, mengkritik anjloknya pendapatan Rumah Sakit Eka Candrarini yang dikelola Pemerintah Kota Surabaya. Menurutnya, kondisi ini menjadi sinyal kuat bahwa pembangunan rumah sakit baru tak bisa dipaksakan tanpa perencanaan matang.

    Dalam rapat evaluasi triwulan I tahun anggaran 2025, Imam menyebut bahwa hingga Mei 2025, pendapatan RS Eka Candrarini baru mencapai sekitar Rp 3,56 miliar. Angka ini sangat jauh dari target tahunan yang ditetapkan sebesar Rp 105 miliar.

    “Coba bayangkan, target pendapatan Rp 105 miliar, tapi hingga bulan Mei baru terkumpul Rp 3,56 miliar. Itu pun dengan bed occupancy ratio (BOR) hanya 17 persen. Artinya rumah sakit ini belum optimal sama sekali,” tegas Imam, Senin (9/6/2025).

    Politisi NasDem ini menegaskan bahwa sejak awal dirinya sudah memperingatkan bahwa rumah sakit baru membutuhkan proses panjang untuk berkembang dan mencapai titik impas secara finansial.

    “Bahkan ketika kami tanya langsung ke Direktur RS Suwandi dan BDH, mereka menyebut butuh minimal lima tahun untuk rumah sakit baru bisa mandiri secara finansial. Ini tidak bisa ujug-ujug langsung untung,” katanya.

    Imam juga menyoroti minimnya alat kesehatan penunjang layanan dan pendapatan seperti CT Scan dan MRI di RS Eka Candrarini. Padahal pembangunan rumah sakit ini menghabiskan anggaran hampir setengah triliun rupiah.

    “Kalau fasilitas penting seperti CT Scan dan MRI belum ada, terus apa yang bisa diandalkan untuk mengejar target pendapatan dalam tujuh bulan tersisa?” tanya Imam.

    Ia bahkan mengibaratkan pembangunan rumah sakit ini seperti proses kelahiran yang dipaksakan. “Rumah sakit ini dulu sangat tergesa-gesa, ibarat bayi yang lahir prematur dan dipaksa lahir dengan dukun pijat. Sekarang yang kerepotan adalah para pengasuhnya,” ucapnya prihatin.

    Meski demikian, Imam menegaskan bahwa Komisi D tidak sedang mencari kambing hitam, melainkan mendorong evaluasi menyeluruh untuk pembenahan. Ia menyebut fisik bangunan RS Eka Candrarini memang sudah baik, namun tidak cukup jika tidak diimbangi dengan operasional yang sehat dan pendapatan yang stabil.

    “Secara fisik bangunan rumah sakit ini bagus, tidak kalah dengan rumah sakit swasta. Tapi sayang kalau pendapatannya segini-segini saja,” ujar mantan jurnalis senior itu.

    Karena itu, Imam mendesak Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi agar menunda rencana pembangunan rumah sakit baru lainnya. Ia menyarankan agar fokus dulu pada pembenahan RS Eka Candrarini hingga benar-benar sehat secara operasional dan finansial.

    “Cita-cita membangun rumah sakit baru nanti dulu. Sekarang ini saja masih ‘bleeding’, jangan mikir yang lain dulu. Biarkan rumah sakit yang sekarang ini jalan dulu dengan sehat,” pungkas Imam. [asg/beq]

  • NasDem Jatim Sembelih 145 Hewan Kurban, Lita Machfud: Saatnya Politik Hadir Lewat Kepedulian

    NasDem Jatim Sembelih 145 Hewan Kurban, Lita Machfud: Saatnya Politik Hadir Lewat Kepedulian

     

    Surabaya (beritajatim.com) – DPW Partai NasDem Jawa Timur kembali menunjukkan komitmennya dalam membangun solidaritas sosial melalui program kurban Idul Adha 1446 Hijriah.

    Tahun ini, sebanyak 145 hewan kurban disembelih dan disalurkan ke berbagai kabupaten/kota di Jawa Timur, sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat.

    Di Kota Surabaya, prosesi pemotongan hewan kurban digelar di Rumah Potong Hewan (RPH) Surabaya. Sebanyak 5 ekor sapi disembelih dan dagingnya didistribusikan ke berbagai kalangan, mulai dari pengurus DPC NasDem se-Kota Surabaya, warga sekitar, hingga kelompok rentan seperti komunitas difabel.

    “Ini adalah bentuk kehadiran Partai NasDem tidak hanya dalam urusan politik, tetapi juga dalam menjawab kebutuhan sosial masyarakat,” ujar Ketua DPW NasDem Jatim, Lita Machfud Arifin, yang juga menjabat sebagai Anggota DPR RI, Senin (9/6/2025).

    Menurut Lita, kegiatan ini bukan semata-mata rutinitas keagamaan, melainkan momentum penting untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai solidaritas, empati, dan pengorbanan dalam kehidupan bermasyarakat.

    “Idul Adha bukan sekadar ritual penyembelihan hewan, tapi juga momentum untuk menanamkan nilai keikhlasan, kepedulian sosial, dan pengorbanan. Dalam semangat berkurban, kita diajak untuk mengikis ego, mempererat solidaritas, serta membumikan makna berbagi dengan sesama, terutama yang membutuhkan,” ujarnya.

    Selain mendistribusikan daging kurban ke masyarakat, NasDem Jatim juga menyerahkan hewan kurban berupa sapi ke sejumlah organisasi besar di Jawa Timur. Di antaranya PWNU Jatim, PWMU Jatim, serta organisasi kemasyarakatan FKPPI Jatim. Lita menegaskan bahwa kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat adalah bagian dari semangat restorasi sosial yang diusung Partai NasDem.

    “Kami ingin semangat kurban ini bisa menjangkau semua lapisan, termasuk saudara-saudara kita di organisasi keagamaan, pemuda, serta kelompok rentan seperti penyandang disabilitas. Mereka semua adalah bagian penting dari bangsa ini yang harus kita perhatikan,” tambah Lita.

    Program kurban ini merupakan agenda rutin tahunan DPW NasDem Jatim. Namun, tahun ini jumlah hewan yang dikurbankan mengalami peningkatan signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya, seiring dengan semangat gotong royong dan dukungan dari seluruh struktur partai, mulai dari tingkat DPW hingga DPC dan kader di akar rumput.

    “Melalui momen Idul Adha ini, NasDem Jatim menegaskan bahwa keberpihakan sosial dan aksi nyata di tengah masyarakat harus menjadi fondasi dalam membangun politik yang bermakna,” tandasnya.[asg]

  • Ditolak 3 Parpol, Prof Jimly Asshiddiqie: Pemakzulan tidak Mungkin Terjadi

    Ditolak 3 Parpol, Prof Jimly Asshiddiqie: Pemakzulan tidak Mungkin Terjadi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pakar Hukum Tata Negara Prof. Jimly Asshiddiqie ikut menanggapi isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang kembali ramai diperbincangkan publik.

    Secara lugas Jimly menyebut bahwa perbincangan tersebut tidak perlu dibesar-besarkan.

    Melalui akun X miliknya @JimlyAs, sudah terdapat beberapa partai yang menolak pemakzulan Gibran yang cukup menjadi meyakinkan.

    “Sudah 3 partai tolak pemakzulan, apa tidak cukup untuk yakinkan, pemakzulan tidak mungkin terjadi?,” tulis Jimly dilansir X (9/6/2025)

    Lebih lanjut, ia menyebut apabila fokus sekarang lebih kearah pengawasan terhadap pemerintah sebagai bekal untuk pilpres selanjutnya.

    “Maka lebih baik perhatian dan kemarahan diarahkan untuk awasi kinerja pemerintah sekarang dan persiapan untuk pilpres lagi pada 2029 agar pengalaman pahit 2024 jangan terulang dan lebih penting antisipasi untuk perbaikan sistem ke depan,” sambung mantan ketua MK ini.

    Tidak hanya pernyataan yang disampaikan, Prof. Jimly juga menyertakan penyataan dari Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh.

    Surya Paloh menekankan, bahwa pemakzulan yang sedang dibesar-besarkan tidak memiliki dasar berdasarkan ketentuan yang berlaku.

    “Saya kan sudah katakan, harus ada basic dasar apa pemakzulan itu, bukan hanya faktor suka atau tidak suka,’ ujar Surya Paloh.

    Menurutnya permintaan pemakzulan dapat diproses apabila terdapat sebuah skandal dan bukti-bukti kuat yang mencoreng.

    “Bukan hanya faktor output kinerja semata-mata, ada skandal disana yang tidak bisa terbantahkan. Mungkin itu kita progres, atau proses kearah pemakzulan,” jelasnya.

  • Wabup Cianjur Ramzi Ternyata Jago Sembelih Hewan Kurban

    Wabup Cianjur Ramzi Ternyata Jago Sembelih Hewan Kurban

    ‎Cianjur Beritasatu.com – Momen Iduladha 2025 dimanfaatkan Wakil Bupati Cianjur Ramzi Geys Thebe atau Ramzi untuk turun langsung menyembelih hewan kurban. Ramzi menyembelih sembilan hewan kurban yang terdiri dari dua ekor sapi dan tujuh ekor kambing.

    ‎Ramzi mengatakan, menyembelih hewan kurban sudah dilakukannya sejak pertama kali dirinya mampu berkurban. Ia mengaku tidak perlu belajar secara formal untuk menyembelih, karena yang terpenting adalah niat yang tulus.

    ‎“Pertama kali mendapat rezeki dan mampu membeli hewan kurban, saya sudah motong sendiri. Enggak perlu belajar, yang penting niat,” ujar Ramzi seusai prosesi penyembelihan, Sabtu (7/6/2025).

    ‎Dari sembilan hewan kurban tersebut, satu ekor sapi merupakan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Cianjur dan disembelih di Masjid Agung Cianjur.

    Sementara satu ekor sapi lainnya serta tujuh kambing merupakan hewan kurban dari DPD Partai NasDem Cianjur yang disembelih di Kampung Cikukulu, Desa Nagrak, Kecamatan Cianjur.

    ‎Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Cianjur Onnie Soerono Sandi mengaku terkejut mengetahui kemampuan Ramzi dalam menyembelih hewan kurban. Menurutnya, selama ini publik lebih mengenal Ramzi sebagai seorang selebritas yang kini menjabat sebagai wakil bupati.

    ‎“Selama ini Abi Ramzi itu dikenal sebagai selebriti yang terpilih jadi wakil bupati. Saya kaget, hampir semua hewan kurban kita beliau yang sembelih. Saya sendiri kebagian satu ekor setelah diajari caranya menyembelih,” ungkapnya.

    ‎Pada Iduladha2025, DPD Partai Nasdem Cianjur mengurbankan empat ekor sapi dan sembilan kambing. Menurut Onnie, seluruh hewan kurban berasal dari kader partai dan dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

  • Abdul Qodir Terpilih sebagai Ketua Pansus RPJMD Kabupaten Malang 2025–2029

    Abdul Qodir Terpilih sebagai Ketua Pansus RPJMD Kabupaten Malang 2025–2029

    Malang (beritajatim.com) – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Malang, Abdul Qodir, resmi terpilih sebagai Ketua Panitia Khusus (Pansus) RPJMD Kabupaten Malang 2025–2029 dalam sidang paripurna yang berlangsung sejak 3 Juni dan disahkan pada Jumat, 6 Juni 2025.

    Proses pemilihan berlangsung nyaris tanpa gesekan. Nama Abdul Qodir, yang akrab disapa Adeng, pertama kali diusulkan oleh Fraksi Golkar. Dukungan pun menguat saat Fraksi PKB menyatakan dukungan penuh, sementara internal PDI Perjuangan langsung mengunci arah suara.

    Hanya Fraksi Gerindra yang sempat mengajukan kandidat lain, yakni Zia Ulhaq. Namun, suara dari internal Gerindra dan dua anggota Fraksi NasDem tak cukup menandingi dukungan mayoritas untuk Adeng, yang dikenal vokal dan kritis dalam mengawal pelayanan publik dan pengawasan anggaran.

    “RPJMD bukan sekadar dokumen. Ini pedoman ideologis. Kita bicara arah pembangunan, bukan hanya target indikator,” tegas Adeng, Sabtu (7/6/2025).

    Adeng menyatakan akan memimpin Pansus dengan pendekatan progresif dan inklusif. Ia menekankan bahwa jabatan ini bukan sekadar kebanggaan, melainkan tanggung jawab besar yang memerlukan keberpihakan nyata kepada rakyat.

    “Kalau dihitung, tanggung jawab itu terdiri dari 70 persen keteguhan memanggul amanah, 25 persen keprihatinan, dan 5 persen kebanggaan. Kebanggaan itu baru pantas jika diikuti kerja nyata yang berpihak kepada kepentingan rakyat,” jelasnya.

    Ia menegaskan bahwa proses penyusunan RPJMD tidak akan hanya menjadi urusan birokrasi dan narasi indah semata. “Kita akan menyerap langsung aspirasi warga. Pansus ini akan mendatangi titik-titik terdampak pembangunan, bukan hanya memoles angka dan narasi indah,” lanjutnya.

    Dukungan kepada Adeng dari Fraksi Golkar dan PKB disebut sejumlah pengamat sebagai sinyal terbentuknya poros strategis baru di legislatif. Sebaliknya, Fraksi Gerindra dinilai belum sigap membaca arah koalisi dan manuver internal.

    RPJMD Kabupaten Malang 2025–2029 akan menjadi dokumen sentral yang menentukan arah pembangunan daerah lima tahun ke depan. Adeng menyebut akan memfokuskan kebijakan pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perlindungan sosial, dan optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD).

    “Jangan sampai arah pembangunan hanya ideal di atas kertas, tetapi juga harus bisa menjawab kebutuhan rakyat secara nyata hingga ke tapal batas desa,” pungkasnya. [yog/beq]

  • 26 tahun silam kali pertama Pemilu digelar di Era Reformasi diikuti 48 Partai

    26 tahun silam kali pertama Pemilu digelar di Era Reformasi diikuti 48 Partai

    07 Juni 1999: 26 tahun silam kali pertama Pemilu digelar di Era Reformasi diikuti 48 Partai

    07 Juni 1999: 26 tahun silam kali pertama Pemilu digelar di Era Reformasi diikuti 48 Partai
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Sabtu, 07 Juni 2025 – 06:19 WIB

    Elshinta.com – Tepat hari ini, 7 Juni 1999 atau 26 tahun silam, untuk pertama kalinya Pemilihan Umum atau Pemilu digelar di Era Reformasi. Hasil Pemilu 1997, yang dimenangkan Partai Golkar, dipandang tak memiliki legitimasi setelah Presiden Soeharto lengser. Oleh sebab itu, Pemilu berikutnya yang mestinya dilaksanakan pada 2002, kemudian dipercepat.

    Pemilu 1999 merupakan Pemilu yang diselenggarakan secara serentak untuk memilih 462 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota se-Indonesia untuk periode 1999-2004. Selain tercacat sebagai Pemilu kali pertama setelah runtuhnya Orde Baru, Pemilu 7 Juni 1999 juga merupakan terakhir kalinya diikuti oleh Timor Timur.

    Adapun Pemilu 7 Juni 1999 digelar dengan sistem perwakilan berimbang dengan stelsel daftar. Sistem yang dipakai didasarkan pada sistem proporsional tertutup di tingkat provinsi. Di tiap-tiap provinsi, partai-partai diberikan kursi sebanding dengan porsi suara mereka. Jawa Timur memiliki jumlah kursi terbanyak, yaitu 82 kursi. Sementara yang terendah yaitu Bengkulu dan Timor Timur dengan masing-masing empat kursi.

    Jumlah peserta Pemilu 7 Juni 1999 lumayan membeludak setelah pemerintah menerbitkan Undang-undang atau UU Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik, UU Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilu, dan UU Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD. Dengan adanya aturan baru ini, aturan Pemilu sebelumnya terkait pembatasan partai oleh Orde Baru dihapuskan.

    Akibatnya, muncullah partai-partai baru yang tumbuh bak cendawan di musim hujan. Sedikitnya ada 171 partai baru yang terbentuk dari berbagai macam asas. Dari jumlah tersebut, terdaftar sebanyak 141 partai. Sedangkan yang lolos untuk mengikuti Pemilu 7 Juni 1999 total mencapai 48 partai.

    Berikut daftar 48 partai yang mengikuti Pemilu 7 Juni 1999:

    1. Partai Indonesia Baru

    2. Partai Kristen Nasional Indonesia

    3. Partai Nasional Indonesia

    4. Partai Aliansi Demokrat Indonesia

    5. Partai Kebangkitan Muslim Indonesia

    6. Partai Ummat Islam

    7. Partai Kebangkitan Ummat

    8. Partai Masyumi Baru

    9. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

    10. Partai Syarikat Islam Indonesia

    11. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

    12. Partai Abul Yatama

    13. Partai Kebangsaan Merdeka

    14. Partai Demokrasi Kasih Bangsa

    15. Partai Amanat Nasional (PAN)

    16. Partai Rakyat Demokratik

    17. Partai Syarikat Islam Indonesia 1905

    18. Partai Katolik Demokrat

    19. Partai Pilihan Rakyat

    20. Partai Rakyat Indonesia

    21. Partai Politik Islam Indonesia Masyumi

    22. Partai Bulan Bintang

    23. Partai Solidaritas Pekerja

    24. Partai Keadilan

    25. Partai Nahdlatul Ummat

    26. Partai Nasional Indonesia – Front Marhaenis

    27. Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia

    28. Partai Republik

    29. Partai Islam Demokrat

    30. Partai Nasional Indonesia – Massa Marhaen

    31. Partai Musyawarah Rakyat Banyak

    32. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

    33. Partai Golongan Karya (Golkar)

    34. Partai Persatuan

    35. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

    36. Partai Uni Demokrasi Indonesia

    37. Partai Buruh Nasional

    38. Partai Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong

    39. Partai Daulat Rakyat

    40. Partai Cinta Damai

    41. Partai Keadilan dan Persatuan

    42. Partai Solidaritas Pekerja Seluruh Indonesia

    43. Partai Nasional Bangsa Indonesia

    44. Partai Bhinneka Tunggal Ika Indonesia

    45. Partai Solidaritas Uni Nasional Indonesia

    46. Partai Nasional Demokrat

    47. Partai Ummat Muslimin Indonesia

    48. Partai Pekerja Indonesia

    Untuk menghindari campur tangan pemerintah, kemudian dibentuklah Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Pembentukan KPU juga diharapkan dapat menjaga objektivitas pelaksanaan Pemilu 1999 tersebut. KPU 1999 diketuai oleh Jend (Purn) Rudini didampingi Wakil Ketua Harun Al Rasyid. Lembaga anyar ini beranggotakan 52 orang yang mewakili 48 partai yang berpartisipasi dalam Pemilu 1999, dan empat wakil dari pemerintah.

    Pemilu 7 Juni 1999 yang menghabiskan dana Rp 1,3 triliun dimenangkan oleh PDIP. Partainya Megawati Soekarnoputri itu mendapat total suara 35.689.073 atau 33.74 persen dengan peraihan sebanyak 154 kursi. Golkar menyusul di posisi kedua dengan jumlah suara 23.741.749 atau 22.44 persen dengan perolehan kursi sebanyak 120.

    Kemudian posisi ketiga dalam Pemilu pertama era reformasi ini diraih PPP dengan total suara 11.329.905, dengan 59 kursi. PKB berada di posisi keempat meski mendapat suara lebih banyak ketimbang PPP yakni 13.336.98 2 suara. Hal ini lantaran PKB kalah banyak mendapatkan kursi, yakni 51 kursi. Posisi kelima dimenangkan oleh PAN dengan jumlah suara 7.528.956 dan 35 kursi.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Surya Paloh Salat Iduladha 2025 di Masjid Nursiah Daud Paloh

    Surya Paloh Salat Iduladha 2025 di Masjid Nursiah Daud Paloh

    Jakarta: Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menjalankan ibadah salat iduladha di Masjid Nursiah Dauh Paloh, Jakarta Barat. Salat dimulai sekitar pukul 07.00 WIB.

    Salat di Masjid Nursiah Daud Paloh dimulai dengan pemberian sambutan dari panitia pelaksana. Surya, menjalani salat id ditemani sejumlah jajaran redaksi Metro TV, salah satunya yakni Muhammad Mirdal Akib.

    Surya terlihat menggunakan baju koko lengan panjang berwarna putih, celana panjang hitam, dan peci putih. Ketua Umum Partai NasDem itu juga menjalankan ibadah bersama sejumlah jajaran pegawai Metro TV.
     

    Salat diakhiri dengan khatib membacakan khutbah di mimbar masjid. Ceramah itu merupakan inti dari pelaksanaan ibadah salat ini.

    Salat di Masjid Nursiah Dauh Paloh dipimpin oleh Ustaz Ferdiansyah. Tema khutbah dalam ibadah ini adalah ‘Islam Sebagai Hal yang Bisa Mempersatukan Seluruh Rangkaian Ajaran Nabi Ibrahim’.

    Ibadah Iduladha dilanjutkan dengan penyembelihan dan pemotongan hewan kurban. Dagingnya nanti akan diserahkan kepada sejumlah masyarakat di wilayah Kedoya, Jakarta Barat. 

    Jakarta: Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menjalankan ibadah salat iduladha di Masjid Nursiah Dauh Paloh, Jakarta Barat. Salat dimulai sekitar pukul 07.00 WIB.
     
    Salat di Masjid Nursiah Daud Paloh dimulai dengan pemberian sambutan dari panitia pelaksana. Surya, menjalani salat id ditemani sejumlah jajaran redaksi Metro TV, salah satunya yakni Muhammad Mirdal Akib.
     
    Surya terlihat menggunakan baju koko lengan panjang berwarna putih, celana panjang hitam, dan peci putih. Ketua Umum Partai NasDem itu juga menjalankan ibadah bersama sejumlah jajaran pegawai Metro TV.
     

    Salat diakhiri dengan khatib membacakan khutbah di mimbar masjid. Ceramah itu merupakan inti dari pelaksanaan ibadah salat ini.

    Salat di Masjid Nursiah Dauh Paloh dipimpin oleh Ustaz Ferdiansyah. Tema khutbah dalam ibadah ini adalah ‘Islam Sebagai Hal yang Bisa Mempersatukan Seluruh Rangkaian Ajaran Nabi Ibrahim’.
     
    Ibadah Iduladha dilanjutkan dengan penyembelihan dan pemotongan hewan kurban. Dagingnya nanti akan diserahkan kepada sejumlah masyarakat di wilayah Kedoya, Jakarta Barat. 
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (CEU)

  • Rakyat Cemaskan Lapangan Kerja tapi Kepuasan ke Prabowo Tinggi, Kok Bisa? Nasional 5 Juni 2025

    Rakyat Cemaskan Lapangan Kerja tapi Kepuasan ke Prabowo Tinggi, Kok Bisa? Nasional 5 Juni 2025

    Rakyat Cemaskan Lapangan Kerja tapi Kepuasan ke Prabowo Tinggi, Kok Bisa?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Peneliti senior LSI Denny JA, Adjie Alfaraby, mengungkapkan alasan mengapa
    kepuasan publik
    terhadap Presiden RI
    Prabowo Subianto
    tinggi, padahal di saat yang sama, rakyat sedang mengeluhkan lapangan kerja dan harga sembako yang mahal.
    Adjie menyampaikan, hal pertama yang LSI Denny JA temukan adalah karena faktor
    personal branding
    alias penjenamaan pribadi Prabowo yang masih kuat.
    Hal tersebut disampaikan Adjie dalam jumpa pers virtual LSI Denny JA, Rabu (4/6/2025).
    “Alasan mengapa publik cemas atau tidak puas dengan lapangan kerja dan harga sembako mahal, tetapi kenapa kepuasan terhadap Prabowo masih tinggi (81,2 persen)? Hal yang pertama yang kami temukan adalah karena aspek
    personal branding
    Prabowo masih kuat,” ujar Adjie.
    Adjie menjelaskan, meski sudah memasuki bulan ke-7 pasca pemerintahan baru berkuasa, citra pribadi Prabowo masih kuat.
    Dia turut mengungkit tingkat pengenalan Prabowo di kalangan rakyat Indonesia yang mencapai 98 persen.
    Selain itu, tingkat kesukaan publik terhadap Prabowo juga tinggi, sehingga bisa menutupi kekurangan dari kebijakan Prabowo.
    “Ini terbukti dalam temuan survei kami, pengenalannya ya, pengenalannya sudah pasti sangat maksimal, di atas 90 persen, 98,0 persen, namun kesukaannya di angka 94,4 persen. Ini kesukaan yang cukup tinggi, saya pikir tidak banyak berubah, bahkan naik satu dua poin dibanding pilpres kemarin, kesukaan terhadap Prabowo,” jelasnya.
    “Jadi kesukaan ini penting. Faktor kesukaan itu bisa kemudian menjadi benteng yang kokoh ketika ada kekurangan-kekurangan dalam hal kebijakan. Dari teori komunikasi politik maupun teori perilaku pemilih, kita tahu banyak sekali menjelaskan itu. Faktor personal bisa menutupi kekurangan kebijakan,” sambung Adjie.
    Meski demikian, Adjie meyakini faktor pengenalan dan kesukaan ini tidak akan berlangsung lama.
    Yang pasti sejauh ini,
    personal branding
    Prabowo masih berpengaruh untuk membuat persepsi publik secara umum masih positif.
    Faktor kedua, Adjie memaparkan, masih ada efek bulan madu politik atau
    political honeymoon
    .
    Adjie mengatakan, bulan madu politik biasanya berlangsung kurang lebih 6-12 bulan.
    Pemerintahan saat ini masih dalam kurun waktu bulan madu politik tersebut.
    Dengan begitu, ketika masa bulan madu, secara psikologi politik, publik masih memberikan toleransi terhadap apa yang belum diselesaikan oleh pemerintahan baru.
    Sebab, menurut Adjie, publik merasakan ada tanda-tanda iktikad baik dari pemerintah untuk bekerja lebih keras.
    “Jadi ada tanda-tanda baik, ada iktikad baik dari pemerintah. Walaupun ini belum berjalan, namun mereka percaya bahwa akan dilaksanakan atau akan direalisasikan janji-janji politik pemerintahan tersebut. Jadi masa bulan madu ini memang masih masa-masa toleransi,” jelasnya.

    Yang ketiga, Adjie mengatakan, masyarakat menilai pemerintahan Prabowo-Gibran berjalan ke arah yang benar.
    Dia menyebut, 81,0 persen responden menyatakan bahwa negara Indonesia sedang mengarah pada jalur yang benar, sehingga mereka yakin bahwa apa yang dijanjikan dan dilaksanakan akan dituntaskan.
    “Sehingga memang masih ada harapan di situ,” katanya.
    Sementara itu, faktor keempat adalah minimnya oposisi.
    Adjie menyoroti tidak adanya oposisi yang mempesona ataupun menawarkan narasi ekonomi yang berbeda dalam pemerintahan Prabowo-Gibran.
    “Itu belum muncul, baik oposisi yang datang dari capres yang kalah dalam pemilu, misalnya Anies atau Ganjar, maupun oposisi yang datang dari parpol, misalnya PDI-P atau Nasdem,” jelas Adjie.
    “Ini juga sangat minim muncul narasi-narasi yang kontra atau narasi-narasi yang berbeda yang bisa kemudian menjadi alternatif bagi publik. Sehingga memang minimnya oposisi ini juga kemudian membuat persepsi umum terhadap pemerintah tidak banyak mengalami perubahan,” imbuhnya.
    Lembaga survei LSI Denny JA mengungkapkan 81,2 persen masyarakat puas terhadap kinerja pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
    Sebelumnya, Adjie Alfaraby menyebut kepuasan publik yang tinggi itu dapat menjadi modal legitimasi kuat bagi Prabowo-Gibran.
    ”
    Kepuasan publik
    yang tinggi ini juga menjadi modal legitimasi yang kuat bagi pemerintahan baru. Mereka yang menyatakan puas terhadap kinerja Prabowo-Gibran di 7 bulan pemerintahan Prabowo-Gibran ini sebesar 81,2 persen,” ujar Adjie.
    Adjie menjelaskan, survei tersebut membuktikan kepuasan publik terhadap Prabowo-Gibran masih tinggi, yakni di atas 80 persen.
    Dia mengeklaim publik merasa bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran masih baik. “Jadi mereka yang menyatakan puas 81,2 persen, hanya 18,3 persen yang (tidak puas),” ucapnya.
    Lalu, Adjie mengakui bahwa terdapat paradoks dalam surveinya ini.
    Sebab, meski kepuasan terhadap pemerintah tinggi, masyarakat merasa lapangan kerja susah hingga mengeluhkan harga sembako mahal.
    “Tentunya sebagai secara awam, kita menilai bahwa ini adalah suatu paradoks yang luar biasa. Di satu sisi, publik merasakan langsung aspek-aspek yang sifatnya sangat mikro, terkait dengan lapangan kerja, kemudian sembako yang mahal,” kata Adjie.
    “Tetapi di sisi lain secara umum mereka menyatakan puas terhadap kinerja Prabowo,” imbuhnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 1 Surat Pemakzulan Gibran Disambut Terbuka Fraksi-fraksi di DPR Nasional

    1 Surat Pemakzulan Gibran Disambut Terbuka Fraksi-fraksi di DPR Nasional

    Surat Pemakzulan Gibran Disambut Terbuka Fraksi-fraksi di DPR
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Sejumlah fraksi di
    DPR RI
    angkat bicara mengenai peluang pemakzulan
    Gibran Rakabuming Raka
    dari posisi wakil presiden.
    Isu
    pemakzulan Gibran
    ini kembali mengemuka setelah
    Forum Purnawirawan TNI
    menyurati DPR dan MPR untuk segera memulai proses 
    impeachment
     terhadap putra sulung Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo.
    Berkaca dari pernyataan sejumlah fraksi, partai-partai politik agaknya menyabut terbuka keberadaan surat tersebut, meski mereka menyadari prosesnya tidak semua membalikkan telapak tangan.
    “Saya rasa itu akan panjang sekali prosesnya, dan enggak semudah yang kita bayangkan,” ujar Sekretaris Fraksi Partai Nasdem DPR Ahmad Sahroni.
    Dia mengatakan, Forum Purnawirawan TNI atau pihak mana pun boleh-boleh saja mengirim surat tuntutan kepada DPR.
    Akan tetapi, dia mengingatkan bahwa Setjen DPR juga akan memilah untuk memprioritaskan mana surat yang bakal didahulukan.
    “Kalau surat kan boleh-boleh dikirim dari pihak mana pun. Tapi, surat mana saja yang akan diprioritaskan itu menjadi bagian administrasi Kesetjenan DPR RI,” imbuhnya.
    Secara terpisah, Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR RI Muhammad Sarmuji menilai Wapres Gibran tidak melakukan hal yang membuatnya bisa dimakzulkan.
    “Wapres Gibran tidak melakukan hal yang bisa menjadi alasan pemakzulan,” kata Sarmuji saat dikonfirmasi.
    Namun, menurut dia, Fraksi Golkar tetap menerima surat tersebut dan akan mempelajarinya.
    “Namanya surat berisi aspirasi tentu kita terima. Untuk tindak lanjut, kita pelajari apakah berkesesuaian dengan amanat konstitusi dan perundangan yang berlaku,” ucap Sarmuji.
    Menurut Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang juga anggota DPR Fraksi PKB di DPR, Daniel Johan, setiap surat yang disampaikan tentu akan dibahas oleh DPR RI.
    Daniel menyebutkan, setiap komisi dan fraksi di DPR juga akan membahas isi surat tersebut.
    Meski begitu, ia pribadi mengaku belum membaca dan mengetahui detail permintaan Forum Purnawirawan Prajurit TNI tersebut.
    “Tentu setiap surat masukan akan dibahas oleh komisi terkait dan fraksi nantinya,” kata Daniel singkat.
    Di sisi lain, Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PDI-P, Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul, menyebut MPR akan menggelar rapat pimpinan (rapim) setiap kali ada surat masuk.
    Namun, ia menekankan surat yang dibahas di rapim hanya yang dianggap penting untuk ditindaklanjuti melalui pembahasan.
    “Begini, kalau ada surat resmi masuk, ya pimpinan MPR itu kan masuknya ke sekretariat. Di sekretariat itu, kalau itu dianggap penting, baru kita lakukan rapim,” ujar Pacul saat ditemui di Kompleks Parlemen.
    Rapat pimpinan MPR RI itu yang akan menentukan sikap MPR atas surat yang masuk itu.
    Akan tetapi, Bambang Pacul menegaskan bahwa sampai saat ini belum ada informasi akan adanya rapim untuk menindaklanjuti surat tersebut.
    Ia hanya menegaskan bahwa jadwal rapim untuk membahas tindak lanjut surat tersebut menjadi kewenangan Ahmad Muzani selaku Ketua MPR RI.
    “Nah, ini rapimnya belum ada. Nanti yang bisa mengatur rapim sesuai dengan tatib, itu adalah siapa yang memimpin rapat. Yang menetapkan agenda rapat dan memimpin rapat itu diserahkan kepada tatibnya Ketua MPR yang menentukan. Jadi, dikau tanyanya ke Pak Muzani,” kata dia.
    Diketahui, Forum Purnawirawan Prajurit TNI telah mengirim surat berisi desakan pemakzulan Gibran kepada pimpinan DPR, MPR, dan DPD RI.
    Di surat bertanggal 26 Mei 2025 itu, terdapat tanda tangan dari empat purnawirawan jenderal TNI, yakni Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, dan Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto.
    Lewat surat itu, Forum Purnawirawan Prajurit TNI menyorot bahwa Gibran memperoleh tiket pencalonan melalui putusan MK yang cacat hukum, yaitu Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023.
    Mereka menilai putusan tersebut melanggar prinsip imparsialitas karena diputus oleh Ketua MK saat itu, yakni Anwar Usman, yang merupakan paman Gibran.
    “Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 terhadap pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilu seharusnya batal demi hukum karena Anwar Usman tidak mengundurkan diri dari majelis hakim, padahal memiliki konflik kepentingan,” demikian bunyi isi surat tersebut.
    Forum Purnawirawan Prajurit TNI turut mengutip putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang menyatakan Anwar Usman melanggar kode etik hakim dan memberhentikannya dari jabatan Ketua MK.
    Selain aspek hukum, Forum Purnawirawan Prajurit TNI juga menilai Gibran tidak pantas menjabat sebagai Wakil Presiden dari sisi kepatutan dan etika.
    “Dengan kapasitas dan pengalaman yang sangat minim, hanya dua tahun menjabat Wali Kota Solo, serta latar belakang pendidikan yang diragukan, sangat naif bagi negara ini memiliki Wakil Presiden yang tidak patut dan tidak pantas,” seperti dikutip dari surat tersebut.
    Purnawirawan TNI juga menyinggung kontroversi akun media sosial “fufufafa” yang sempat marak diperbincangkan karena diduga memiliki keterkaitan dengan Gibran.
    Akun tersebut menjadi sorotan karena unggahan-unggahannya yang mengarah pada penghinaan tokoh publik, serta mengandung unsur seksual dan rasisme.
    “Dari kasus tersebut, tersirat moral dan etika Sdr. Gibran sangat tidak pantas dan tidak patut untuk menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia,” seperti dikutip dari isi surat tersebut.
    Oleh karenanya, forum ini mendesak DPR segera memproses usulan pemakzulan Gibran sesuai ketentuan hukum dan konstitusi yang berlaku.
    Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar menyatakan bahwa pihaknya sudah menerima surat tersebut dan telah meneruskannya ke pimpinan DPR RI.
    “Iya benar, kami sudah terima surat tersebut, dan sekarang sudah kami teruskan ke pimpinan,” ujar Indra kepada
    Kompas.com
    , Selasa (3/6/2025).
    Sementara itu Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengaku belum membaca surat tersebut karena surat itu masih berada di tangan Indra Iskandar.
    Proses pemakzulan presiden dan wakil presiden memang mesti menempuh jalur politik lewat DPR.
    Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, MPR atas usul DPR dapat memberhentikan presiden/wakil presiden bila terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat.
    Prosedurnya, DPR dapat mengajukan usulan pemakzulan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memeriksa apakah presiden/wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum seperti pengkhianatan, korupsi, atau perbuatan tercela.
    Setelah Mahkamah Konstitusi memeriksa dan memutuskan bahwa ada pelanggaran hukum, usulan tersebut diteruskan ke MPR untuk dibahas lebih lanjut.
    Sidang MPR untuk Keputusan Akhir MPR akan mengadakan sidang paripurna untuk memutuskan usulan pemberhentian tersebut.
    Keputusan MPR harus diambil dalam rapat yang dihadiri oleh setidaknya 3/4 anggota dan disetujui oleh 2/3 dari anggota yang hadir.
    Meskipun prosedur ini jelas diatur dalam konstitusi, faktor politik tetap memainkan peran penting dalam proses pemakzulan.
    DPR, sebagai lembaga yang mengusulkan pemakzulan, memiliki kekuatan politik yang besar.
    Oleh karena itu, meskipun ada pelanggaran hukum, dukungan politik yang kuat di DPR dan MPR sangat mempengaruhi hasilnya. 
    Pakar hukum tata negara dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Yance Arizona, menilai, desakan Forum Purnawirawan TNI untuk meminta Gibran dimakzulkan, belum memiliki dasar hukum yang memadai.
    Yance Arizona menuturkan, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, setiap proses pemakzulan harus berjalan berdasarkan ketentuan konstitusional dan bukan semata-mata didorong oleh opini atau tekanan politik.
    “Argumen-argumennya juga tidak begitu solid secara hukum. Belum tentu ini memang satu proses hukum yang sedang digulirkan, tapi bisa jadi proses politik yang justru menjadikan
    spotlight
    pemberitaan media terarah ke Wakil Presiden Gibran,” tutur dia, dikutip dari situs resmi UGM.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Korupsi CSR Bank Indonesia, Eks Kepala Depkom Dicecar Penganggaran hingga Pencairan oleh KPK

    Korupsi CSR Bank Indonesia, Eks Kepala Depkom Dicecar Penganggaran hingga Pencairan oleh KPK

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa mantan Kepala Departemen Komunikasi (Depkom) Bank Indonesia (BI) Erwin Haryono sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi penyaluran dana CSR atau Program Sosial Bank Indonesia (PSBI).

    Berdasarkan catatan Bisnis, Erwin sudah pernah diperiksa penyidik KPK sebelumnya dalam kasus tersebut pada Desember 2024. Pada hari yang sama saat itu, dia diperiksa bersamaan dengan Kepala Divisi PSBI BI Hery Indratno.

    Dalam pemeriksaan kedua sebagai saksi ini, penyidik mendalami keterangan Erwin ihwal keseluruhan proses dan prosedur penganggaran hingga pencairan dana CSR bank sentral tersebut.

    “Saksi hadir dan didalami terkait dengan proses dan prosedur dalam penganggaran, pengajuan, sampai dengan pencairan PSBI,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan, Selasa (3/6/2025).

    Adapun lembaga antirasuah belakangan ini kerap memeriksa saksi-saksi dalam kasus tersebut dari lingkungan internal BI. Pada 22 Mei 2025, penyidik turut memeriksa Deputi Direktur Departemen Hukum BI. 

    Untuk diketahui, kasus dugaan korupsi penyaluran dana CSR BI sudah naik ke tahap penyidikan sejak akhir 2024. Namun, surat perintah penyidikan (sprindik) yang diterbitkan bersifat umum, sehingga belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.

    Penyidik KPK juga telah memeriksa berbagai saksi serta menggeledah sejumlah tempat. Beberapa di antaranya adalah kantor BI, termasuk ruangan kerja Gubernur BI Perry Warjiyo; salah satu ruangan di kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pusat; dan rumah dua anggota DPR Komisi XI periode 2019–2024, Satori dan Heri Gunawan.

    Satori dan Heri juga telah diperiksa oleh penyidik KPK sebagai saksi. Satori, yang merupakan politisi NasDem, serta Heri yang merupakan politisi Gerindra, diduga menerima dana CSR melalui yayasan milik mereka di daerah pemilihan (dapil) masing-masing.

    Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, pada April 2025 lalu sempat mengungkap bahwa lembaganya tidak lama lagi akan menetapkan pihak tersangka dalam kasus tersebut. Hal itu diungkapkannya saat ditanya ihwal status hukum anggota DPR Komisi XI 2019–2024 Fraksi Partai NasDem, Satori, yang sudah beberapa kali diperiksa KPK.

    Sejauh ini, terang Asep, lembaganya menduga bahwa yayasan penerima CSR BI yang dimiliki Satori dan Heri tidak menggunakan dana bantuan tersebut sesuai dengan fungsinya.

    Misalnya, apabila awalnya dana CSR ditujukan untuk membangun 50 unit rumah rakyat, kenyataan di lapangan menunjukkan rumah yang dibangun tidak sampai jumlah tersebut.

    “Tidak 50-nya dibangun. Tapi hanya misalkan 8 atau 10. Terus yang 40-nya ke mana? Ya itu tadi. Yang 40-nya dalam bentuk uangnya tidak dibangunkan rumah. Akhirnya dibelikan properti. Yang baru ketahuan baru seperti itu,” kata Asep.

    Sementara itu, Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, memastikan bahwa penyaluran CSR BI dilakukan dengan tata kelola/ketentuan yang benar.

    “Proses pemberian PSBI senantiasa dilakukan sesuai tata kelola/ketentuan yang benar, mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dengan menjunjung tinggi prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan kemanfaatan,” tuturnya, Minggu (29/12/2024).