Xcloud.id

partai: Nasdem

  • Prabowo Naikan Gaji Hakim, Komisi III: Jaksa dan Polisi Juga Harus Dipikirkan

    Prabowo Naikan Gaji Hakim, Komisi III: Jaksa dan Polisi Juga Harus Dipikirkan

    Prabowo Naikan Gaji Hakim, Komisi III: Jaksa dan Polisi Juga Harus Dipikirkan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota Komisi III DPR RI
    Rudianto Lallo
    berharap Presiden
    Prabowo Subianto
    juga memperhatikan kesejahteraan jaksa dan polisi agar tidak memunculkan kesenjangan di antara penegak hukum.
    Hal itu disampaikan Rudianto saat menanggapi keputusan Presiden Prabowo Subianto yang menaikkan gaji hakim secara bervariasi pada Kamis (12/6/2025).
    “Yang juga harus kita pikirkan, tidak sekadar institusi peradilan kita. Ya mungkin juga institusi penegak hukum lain, seperti Kejaksaan dan Kepolisian RI yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari kekuasaan kehakiman,” ujar Rudianto saat dihubungi Kompas.com, Kamis.
    “Kejaksaan, polisi juga harus dipikirkan, karena dia adalah bagian yang tidak terpisahkan dari peradilan atau penegakan hukum. Jangan hanya hakim, tapi yang paling penting adalah polisi dan jaksa juga. Karena mereka bagian dari caturwangsa,” sambungnya.
    Politikus Nasdem itu menegaskan bahwa keputusan Prabowo menaikkan gaji patut diapresiasi dan harus dilihat sebagai angin segar bagi dunia peradilan di Tanah Air.
    Namun, dia berharap Prabowo juga memberikan perhatian kepada polisi dan jaksa guna mencegah timbulnya rasa ketidakadilan di antara para penegak hukum.
    “Supaya ada rasa keadilan sesama penegak hukum. Karena penegak hukum itu bukan hanya hakim sebenarnya, tetapi juga polisi dan jaksa. Karena kalau ada ketimpangan justru bisa memunculkan rasa ketidakadilan antara penegak hukum,” ungkap Rudianto.
    “Dan ini presiden sebagai kepala negara harus menjaga proporsionalitas ketiga penegak hukum ini. Kalau KPK kan sudah tinggi, kan? Sisa jaksa dan polisi, kalau hakim sudah naik,” pungkasnya.
    Diberitakan sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan
    kenaikan gaji
    hakim di Indonesia.
    Prabowo menyatakan gaji para hakim akan naik secara bervariasi sesuai dengan golongannya.
    “Saya Prabowo Subianto, Presiden Indonesia ke-8, hari ini mengumumkan bahwa gaji-gaji hakim akan dinaikkan demi kesejahteraan para hakim dengan tingkat kenaikan bervariasi sesuai golongan,” kata Prabowo di acara pengukuhan calon hakim di Mahkamah Agung (MA), Jakarta, Kamis (12/6/2025).
    Prabowo mengungkapkan bahwa kenaikan gaji paling tinggi akan mencapai angka 280 persen.
    Dia menyebutkan, kenaikan gaji tertinggi itu akan diberikan kepada hakim yang paling junior.
    “Di mana kenaikan tertinggi mencapai 280 persen dan golongan yang naik tertinggi adalah golongan junior, paling bawah,” kata Prabowo disambut tepuk tangan meriah.
    Prabowo pun menegaskan semua hakim akan mendapat kenaikan gaji secara signifikan.
    Namun, ia tak merincikan detailnya.
    “Tapi semua hakim akan naik secara signifikan,” kata Prabowo.
    Untuk diketahui, Prabowo berulang kali menyampaikan tekadnya untuk menaikkan
    gaji hakim di Indonesia
    .
    Menurut dia, gaji hakim harus dinaikkan agar para hakim tidak mudah tergoda menerima sogokan.
    “Saya sedang merencanakan juga bagaimana menaikkan gaji para hakim kita,” ucap Prabowo, 2 Mei 2025.
    “Agar hakim kita nanti tidak bisa disogok, tidak bisa dibeli sehingga hukum dilaksanakan dan ditegakkan dengan baik,” kata dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KPK Ungkap Progres Kasus CSR Bank Indonesia, Sudah Sampai Mana?

    KPK Ungkap Progres Kasus CSR Bank Indonesia, Sudah Sampai Mana?

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belakangan ini tengah mendalami soal penganggaran Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) atau CSR BI melalui pemeriksaan sejumlah pejabat maupun mantan pejabat bank sentral tersebut.

    Kasus itu hingga saat ini belum diungkap ke publik, baik mengenai konstruksi perkaranya maupun pihak-pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban.

    Berdasarkan catatan Bisnis, sejumlah pejabat maupun mantan pejabat BI yang belakangan ini diperiksa mengenai hal tersebut adalah mantan Kepala Departemen Komunikasi (Depkom) BI Erwin Haryono dan mantan Kepala Divisi Hubungan Kelembagaan BI Irwan. 

    Pada pekan lalu, Senin (2/6/2025), penyidik KPK memeriksa Erwin Haryono dan mendalami soal proses serta prosedur dalam penganggaran, pengajuan sampai dengan pencarian PSBI. Itu bukan pertama kali Erwin dipanggil oleh tim penyidik terkait dengan penyidikan kasus dugaan rasuah tersebut. 

    Kemudian, pada pekan ini, Selasa (10/6/2025), KPK juga memeriksa Irwan dan mendalami keterangannya soal pembahasan anggaran tahunan BI. Selayaknya Erwin, itu juga bukan pertama kali pejabat bank sentral itu diperiksa KPK. 

    Saat ditanya mengenai alasan pemanggilan saksi-saksi tersebut, KPK masih enggan memberikan jawaban secara terperinci. Pasal yang digunakan untuk kasus tersebut pun belum diungkap. 

    “Penyidik masih terus mengumpulkan berbagai keterangan dan alat bukti. Sedangkan untuk pasal yang disangkakan belum bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Karena penyidik masih fokus untuk mengumpulkan keterangan-keterangan yang dibutuhkan sehingga perkara ini menjadi terang,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Rabu (11/6/2025). 

    Sebagaimana diketahui, KPK telah memulai penyidikan terhadap kasus dugaan rasuah itu sejak akhir 2024 lalu. Namun, surat perintah penyidikan (sprindik) yang diterbitkan masih bersifat umum sehingga belum ada pihak yang sudah ditetapkan tersangka. 

    Pada akhir tahun lalu, KPK pun telah menggeledah sejumlah lokasi salah satunya kantor BI di Jakarta. Ruangan yang ikut digeledah adalah ruangan kerja Gubernur BI Perry Warjiyo. 

    Saat ditanya mengenai peluang untuk memeriksa gubernur bank sentral itu, Budi mengaku tim penyidik masih terus mendalami para keterangan saksi.

    “KPK masih terus mendalami para saksi yang diduga mengetahui konstruksi perkara ini. Siapapun gitu ya, beberapa pihak sudah dilakukan pemeriksaan bahkan penggeledahan, tentu dari setiap keterangan dan informasi yang diperoleh oleh penyidik akan dilakukan analisis dan pendalaman,” tuturnya.  

    Selain kantor BI, tim penyidik sudah melakukan penggeledahan di beberapa tempat seperti salah satu ruangan di kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pusat serta rumah dua anggota DPR Komisi XI periode 2019-2024, Satori dan Heri Gunawan. 

    Satori dan Heri juga telah diperiksa oleh penyidik KPK sebagai saksi. Satori, yang merupakan politisi Nasdem, serta Heri yang merupakan politisi Gerindra, diduga menerima dana CSR melalui yayasan milik mereka di daerah pemilihan (dapil) masing-masing. 

    Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu pada April 2025 lalu sempat mengungkap bahwa lembaganya tidak lama lagi akan menetapkan pihak tersangka dalam kasus tersebut. Hal itu diungkapnya saat ditanya ihwal status hukum anggota DPR Komisi XI 2019-2024 Fraksi Partai Nasdem, Satori, yang sudah beberapa kali diperiksa KPK. 

    Sejauh ini, terang Asep, lembaganya menduga bahwa yayasan penerima CSR BI yang dimiliki Satori dan Heri tidak menggunakan dana bantuan itu sesuai dengan fungsinya.   

    Misalnya, apabila awalnya dana CSR ditujukan untuk membangun rumah rakyat 50 unit, kenyataan di lapangan rumah yang dibangun tidak sampai jumlah tersebut.   

    “Tidak 50-nya dibangun. Tapi hanya misalkan 8 atau 10. Terus yang 40-nya ke mana? Ya itu tadi. Yang 40-nya dalam bentuk uangnya tidak dibangunkan rumah. Akhirnya dibelikan properti. Yang baru ketahuan baru seperti itu,” kata Asep.   

    Sementara itu, Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso memastikan bahwa penyaluran CSR BI dilakukan dengan tata kelola/ketentuan yang benar.  

    “Proses pemberian PSBI senantiasa dilakukan sesuai tata kelola/ketentuan yang benar, mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dengan menjunjung tinggi prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan kemanfaatan,” tuturnya, Minggu (29/12/2024).

  • Bandara Dhoho Kediri Tak Layani Penerbangan, Ini Usul Fraksi NasDem

    Bandara Dhoho Kediri Tak Layani Penerbangan, Ini Usul Fraksi NasDem

    Kediri (beritajatim.com) – Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Kediri menyoroti kondisi Bandara Dhoho Kediri yang saat ini tidak lagi melayani penerbangan. Mereka mengusulkan langkah agresif dari pemerintah daerah sebagai fasilitator untuk menghidupkan kembali operasional bandara tersebut.

    “Kami merasa khawatir jika Bandara Dhoho Kediri tetap dibiarkan dalam kondisi sepi akan menjadi kota mati dan menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) yang mangkrak,” kata M. Alfian Ihwanul Rizqiya, SE., dari Fraksi NasDem Kabupaten Kediri.

    Mereka juga mendorong pemerintah pusat menetapkan Bandara Dhoho sebagai bandara internasional, termasuk untuk keberangkatan haji.

    Untuk meningkatkan efek berganda (multiplier effect) dari keberadaan bandara, Fraksi NasDem mendorong peningkatan plafon anggaran sektor pariwisata serta promosi untuk menarik investor. Langkah ini dinilai penting agar sektor penunjang seperti pariwisata turut berkembang seiring pengoperasian bandara.

    Pernyataan ini disampaikan langsung oleh M. Alfian Ihwanul Rizqiya, SE., dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Kediri, sebagai respons atas penjelasan Bupati Kediri terkait Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 dan Raperda RPJMD 2025–2029.

    Melalui pandangan umum terhadap Raperda RPJMD Kabupaten Kediri tahun 2025–2029, Fraksi Partai NasDem memang menyoroti sejumlah isu strategis pembangunan. Tak hanya infrastruktur olahraga, tetapi juga pengelolaan aset daerah.

    Pembangunan Stadion Gelora Daha Jayati yang ditargetkan rampung awal 2028 dianggap Fraksi NasDem perlu direncanakan secara matang. Jika tidak, stadion ini dikhawatirkan menjadi beban anggaran dan sejarah.

    “Kalau pemanfaatannya tidak dirancang dan ditata mulai sekarang, patut dibayangkan di masa mendatang akan menjadi beban sejarah. Bangunan yang tidak memiliki outcome bisa akan menjadi candi, sebagaimana pernah diungkap oleh pemimpin kita,” imbuh dia.

    Fraksi NasDem mengusulkan agar program pemanfaatan stadion dimulai pada tahun 2024 melalui APBD Perubahan, dengan penataan selama lima tahun ke depan.

    Terakhir, Fraksi NasDem juga menyinggung dampak kebijakan penggabungan sejumlah sekolah dasar (SD). Gedung-gedung bekas SD yang tidak terpakai dikhawatirkan menjadi aset mangkrak.

    “Kami mengusulkan agar dalam RPJMD lima tahun ke depan direncanakan pemanfaatan aset bekas SD tersebut milik pemerintah daerah yang mangkrak akibat sekolah yang dimerger dan Cabang Dinas Pendidikan di tingkat kecamatan yang dihapus dapat dimanfaatkan dengan baik oleh kepentingan pemerintah daerah,” tutupnya. [nm/ian]

  • DPRD Surabaya: Kebijakan Parkir Minimarket Jangan Rugikan Pengusaha, UMKM Bisa Jadi Solusi

    DPRD Surabaya: Kebijakan Parkir Minimarket Jangan Rugikan Pengusaha, UMKM Bisa Jadi Solusi

    Surabaya (beritajatim.com) – Kebijakan penertiban parkir liar di minimarket yang digaungkan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memicu reaksi dari kalangan legislatif. Anggota DPRD Surabaya Imam Syafi’i menilai kebijakan penyegelan minimarket yang tidak menyediakan juru parkir (jukir) resmi, meski berniat baik, berpotensi membebani pengusaha.

    Menurut Imam, saat ini pengelola minimarket tidak hanya wajib membayar pajak parkir, tetapi juga dibebani kewajiban menyediakan dan menggaji jukir, serta dilarang menyewakan lahan parkir kepada pelaku UMKM.

    “Pengusaha yang sudah membayar pajak parkir, kok malah dibebani menambah pengeluaran dengan jukir resmi. Ini tidak adil. Pemerintah harusnya hadir memberi solusi, bukan menekan,” kata Imam, Rabu (11/6/2025).

    Untuk meredam ketegangan antara Pemkot dan pelaku usaha, Imam mengusulkan solusi tengah. Ia mendorong agar lahan parkir di minimarket justru bisa dimanfaatkan secara gratis oleh pelaku UMKM lokal, khususnya warga miskin di sekitar lokasi. Dengan cara ini, selain menjaga ketertiban parkir, akses ekonomi juga terbuka untuk masyarakat kecil, tanpa membebani konsumen atau pengusaha.

    “Everybody will be happy. Pengusaha tidak keluar biaya lagi, UMKM atau warga miskin dapat tempat jualan gratis, konsumen merasa aman dan tidak perlu bayar parkir,” ujarnya.

    Namun, Imam juga menggarisbawahi bahwa UMKM yang diberdayakan tersebut perlu diberi tanggung jawab menjaga ketertiban serta mencegah munculnya praktik jukir liar. Menurutnya, skema ini merupakan pendekatan sosial-ekonomi yang adil dan berpihak kepada rakyat kecil.

    Dalam kesempatan yang sama, Imam turut menyoroti pelanggaran terhadap Peraturan Daerah (Perda) No 1 Tahun 2023 tentang Perindustrian dan Perdagangan. Ia menyebut banyak toko modern yang masih berdiri terlalu dekat dengan pasar tradisional, melanggar aturan zonasi yang telah ditetapkan.

    “Perwali tentang toko modern yang dekat pasar rakyat itu juga harus ditegakkan kalau memang niat membela masyarakat Surabaya. Banyak yang tidak patuh zonasi,” tegasnya.

    Tak hanya itu, Imam mengingatkan agar Pemkot juga menegakkan aturan terkait kewajiban toko modern merekrut tenaga kerja dari warga lokal. Ia menyebut banyak pegawai di toko modern justru bukan warga Surabaya.

    “Banyak juga pegawainya bukan warga Surabaya, padahal dalam Perda dan Perwali disebutkan harus warga ber-KTP Surabaya. Ini yang harus dibenahi kalau kita serius membela wong cilik,” lanjutnya.

    “Kalau mau menertibkan, ya semua harus ditertibkan. Jangan tanggung-tanggung kalau mau bela warga Surabaya,” pungkas legislator dari Fraksi NasDem itu. [asg/beq]

  • Kebahagian Pak Jokowi Memastikan Rakyat Sejahtera

    Kebahagian Pak Jokowi Memastikan Rakyat Sejahtera

    Jakarta –

    Relawan Pro-Jokowi (Projo) membalas Bendum Partai NasDem Ahmad Sahroni yang mengusulkan agar Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mencontoh Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) setelah purnatugas. Projo menyebut kebahagiaan Jokowi jika bisa melayani masyarakat.

    “Kami melihat justru ketenangan dan kebahagiaan Pak Jokowi adalah ketika beliau bisa terus melayani masyarakat,bisa memastikan rakyat Indonesia sejahtera,” kata Waketum relawan Projo Freddy Damanik saat dihubungi, Selasa (10/6/2025).

    Freddy mengatakan hal itu tercermin dari keseharian Jokowi yang selalu bersentuhan langsung dengan masyarakat. Untuk itu, lanjut Freddy, Projo mendorong Jokowi untuk masuk dalam politik formal.

    “Oleh karena itulah, kami Projo justru mendorong Pak Jokowi agar masuk dalam politik formal, yaitu melalui partai politik, baik bergabung ke partai yang sudah ada maupun membentuk partai baru,” ujarnya.

    Freddy juga menyebut partai super terbuka yang digagas Jokowi merupakan ide yang baik. Namun, Freddy meminta Jokowi untuk melakukan konsolidasi dengan pendukungnya jika nantinya mau bergabung dengan partai tertentu.

    “Apapun keputusan Pak Jokowi, baik di PSI, di partai lain maupun membentuk partai baru, kami yakin partai tersebut akan menjadi partai besar. Namun Pak Jokowi harus melakukan konsolidasi dan mengajak langsung seluruh pendukungnya, agar partainya bisa memenangkan pemilihan legislatif maupun PilPres, jadi bukan seperti selama ini, pendukung dan relawan Pak Jokowi hanya bertarung di Pilpres saja,” jelasnya.

    Diketahui, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) memilih Partai Solidarits Indonesia (PSI) saat ditanya mengenai kemungkinan masuk pada bursa calon ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Bendum Partai NasDem Ahmad Sahroni menilai tak ada yang salah dengan sikap politik tersebut.

    “Beliau (Jokowi) mau ke mana saja boleh kok,” kata Sahroni kepada wartawan, Senin (9/6).

    “Tapi saran saya sebagai adik, kiranya Pak Jokowi lihat contoh kayak Pak SBY, hidup tenang dan menikmati hidup setelah tidak lagi jadi presiden. Saya bangga lihatnya,” ujarnya.

    Menurutnya, Jokowi sebaiknya menyerahkan urusan perpolitikan kepada anak dan menantunya. Dia meyakini anak dan menantunya akan menjadi penerus Jokowi di masa depan.

    “Iya sebagai saran dan masukan berilah urusan politik bagi anak dan mantu yang saat ini sedang bertugas,” kata dia.

    “Pak Jokowi sebagai ayah harus selalu ngawasin anak dan mantunya yang lagi bekerja untuk rakyat. Insyaallah mereka akan jadi penerus Pak Jokowi ke depan,” imbuh Sahroni.

    (wnv/eva)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • KPK Periksa Lagi Eks Pejabat BI di Kasus CSR, Dicecar Soal Anggaran Tahunan

    KPK Periksa Lagi Eks Pejabat BI di Kasus CSR, Dicecar Soal Anggaran Tahunan

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan pejabat di lingkungan Bank Indonesia (BI) Irwan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi penyaluran dana corporate social responsibility (CSR), atau Program Sosial Bank Indonesia (PSBI). 

    Irwan diperiksa untuk kedua kalinya setelah sebelumnya menjalani pemeriksaan pada 26 Mei 2025 lalu. Pada pemeriksaan hari ini, Selasa (10/6/2025), penyidik memeriksanya terkait dengan proses pembahasan anggaran tahunan bank sentral itu. 

    Irwan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai mantan Kepala Divisi Hubungan Kelembagaan BI. 

    “Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK atas nama Irwan sebagai Mantan Kepala Divisi Hubungan Kelembagaan Bank Indonesia. Saksi hadir dan didalami terkait proses pembahasan anggaran tahunan Bank indonesia,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Selasa (10/6/2025). 

    Berdasarkan catatan Bisnis, belakangan ini KPK tengah fokus memanggil sejumlah saksi terkait dengan kasus tersebut dari lingkungan BI. Pada Senin (2/6/2025), penyidik KPK memeriksa mantan Kepala Departemen Komunikasi (Depkom) BI Erwin Haryono. 

    Saat itu, penyidik memeriksa Erwin ihwal proses dan prosedur dalam penganggaran, pengajuan, sampai dengan pencairan PSBI. 

    Untuk diketahui, kasus dugaan korupsi penyaluran dana CSR BI sudah naik ke tahap penyidikan sejak akhir 2024 lalu. Namun, surat perintah penyidikan (sprindik) yang diterbitkan bersifat umum sehingga belum ada pihak yang ditetapkan tersangka. 

    Penyidik KPK pun telah memeriksa berbagai saksi serta menggeledah sejumlah tempat. Beberapa di antaranya adalah kantor BI termasuk ruangan kerja Gubernur BI Perry Warjiyo, salah satu ruangan di kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pusat dan rumah dua anggota DPR Komisi XI periode 2019-2024, Satori dan Heri Gunawan. 

    Satori dan Heri juga telah diperiksa oleh penyidik KPK sebagai saksi. Satori, yang merupakan politisi Nasdem, serta Heri yang merupakan politisi Gerindra, diduga menerima dana CSR melalui yayasan milik mereka di daerah pemilihan (dapil) masing-masing. 

    Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu pada April 2025 lalu sempat mengungkap bahwa lembaganya tidak lama lagi akan menetapkan pihak tersangka dalam kasus tersebut. Hal itu diungkapnya saat ditanya ihwal status hukum anggota DPR Komisi XI 2019-2024 Fraksi Partai Nasdem, Satori, yang sudah beberapa kali diperiksa KPK. 

    Sejauh ini, terang Asep, lembaganya menduga bahwa yayasan penerima CSR BI yang dimiliki Satori dan Heri tidak menggunakan dana bantuan itu sesuai dengan fungsinya.   

    Misalnya, apabila awalnya dana CSR ditujukan untuk membangun rumah rakyat 50 unit, kenyataan di lapangan rumah yang dibangun tidak sampai jumlah tersebut.   

    “Tidak 50-nya dibangun. Tapi hanya misalkan 8 atau 10. Terus yang 40-nya ke mana? Ya itu tadi. Yang 40-nya dalam bentuk uangnya tidak dibangunkan rumah. Akhirnya dibelikan properti. Yang baru ketahuan baru seperti itu,” kata Asep.   

    Sementara itu, Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso memastikan bahwa penyaluran CSR BI dilakukan dengan tata kelola/ketentuan yang benar.  

    “Proses pemberian PSBI senantiasa dilakukan sesuai tata kelola/ketentuan yang benar, mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dengan menjunjung tinggi prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan kemanfaatan,” tuturnya, Minggu (29/12/2024).

  • Fraksi Nasdem Sodorkan Kriteria Kepala BPBD Jember

    Fraksi Nasdem Sodorkan Kriteria Kepala BPBD Jember

    Jember (beritajatim.com) – Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, menyodorkan kriteria Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kepada Bupati Muhammad Fawait untuk memperkuat penanganan bencana.

    “Kita punya potensi bencana, yang insyallah di Jember ini ada 12 potensi bencana yang harus dipetakan serius untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. BPBD harus turun. Saya lihat hari ini kita stagnan di urusan itu,” kata Ketua Fraksi Partai Nasdem David Handoko Seto, Selasa (10/6/2025).

    Menurut David, ada sejumlah hal yang harus dimiliki seorang Kepala BPBD Jember. Kriteria ini disodorkan untuk merespons rencana Bupati Fawait menggerakkan roda birokrasi dan membentuk tim super di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).

    “Pertama, seorang Kepala BPBD harus peduli, karena tak hanya bekerja, tapi betul-betul murni pengabdian, memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat yang tidak berharap imbal balik,” katanya.

    Sosok Kepala BPBD juga harus cekatan dan punya dedikasi tinggi terhadap kebencanaan. “Menangani bencana tidak bisa hanya dengan logika empat kali empat sama dengan enam belas. Tapi harus betul-betul menggunakan hati dan punya disiplin ilmu yang bisa mendiukung seluruh kegiatan kebencanaan,” kata David.

    David mengingatkan, urusan kebencanaan tak hanya pada pasca bencana. “Tapi juga pra bencana dan bagaimana mengelola manajemen logistik, manajemen manusia, manajemen alam,” katanya.

    “Terpenting adalah harus mampu menempatkan diri sebagai pejabat yang memasyarakat. Pejabat BPBD tidak boleh eksklusif. Bukan hanya Kepala BPBD, tapi seluruh pejabatnya, termasuk kepala bidang,” kata David.

    Pejabat BPBD Jember hanya menggunakan atribut jabatan untuk memgambil kebijakan. “Tapi kalau urusan pelaksanaan, harus memasyarakat dan fleksibel,” kata David yang juga Komandan Baret Rescue, tim relawan kebencanaan Partai Nasdem Jember ini. [wir]

  • Soroti Penyelenggaraan Haji 2025, DPR Usul Pembentukan Pansus

    Soroti Penyelenggaraan Haji 2025, DPR Usul Pembentukan Pansus

    Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Haji 2025, mengingat banyaknya jemaah yang kecewa dengan sejumlah pelayanan selama pelaksanaan puncak haji.

    Anggota Tim Pengawas Haji DPR, Muslim Ayub menyebut, pembentukan Pansus Haji 2025 diperlukan untuk mengevaluasi layanan katering, akomodasi hingga transportasi yang kini diprotes ribuan jemaah haji asal Indonesia.

    Politisi Fraksi Partai NasDem tersebut juga membeberkan sejumlah jemaah bahkan ada yang sempat terlantar hingga berjam-jam dan menghabiskan waktu satu hari penuh di dalam kendaraan tanpa kejelasan.

    Menurut Muslim, hal itu menimbulkan kekecewaan di kalangan jemaah, sehingga tidak boleh kembali terulang pada musim haji tahun-tahun berikutnya.

    “Ketidakbecusan penyelenggara ini sangat terlihat. Karena itu, kami di DPR sebagai pengawas, bertanggung jawab melakukan evaluasi menyeluruh. Rencananya, kami akan mengusulkan pembentukan Pansus Haji di DPR RI,” kata Muslim, Senin (9/6/2025).

    Adapun, Pansus tersebut, jelas Muslim, akan menelusuri secara komprehensif pelaksanaan teknis ibadah haji mulai dari aspek katering, transportasi, akomodasi, hingga sistem pelayanan terhadap jemaah Indonesia selama di Tanah Suci.

    Dia juga menyoroti peristiwa inisiatif jemaah dari kloter Aceh yang memilih berjalan kaki sejauh 7 kilometer dari Muzdalifah ke Mina karena lamanya antrean bus. “Itu bentuk ikhtiar luar biasa. Tapi seharusnya tidak perlu terjadi kalau manajemen transportasi haji berjalan dengan baik,” ujarnya.

    Muslim berharap agar persoalan penyelenggaraan haji yang terjadi pada tahun ini dapat menjadi pelajaran sehingga tidak kembali terjadi pada penyelenggaraan haji tahun 2026. Selain itu, dia juga mengapresiasi semangat para jemaah yang tetap sabar dalam menghadapi situasi sulit di tengah ibadah.

    “Haji bukan hanya soal ibadah, tapi juga soal martabat dan keselamatan jemaah. Pemerintah harus hadir dengan sistem yang tangguh dan manusiawi,” tutur Muslim.

    Dalam perkembangan lain, Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Anwar Abbas menyoroti wacana revisi Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji dengan menekankan pentingnya pemisahan fungsi antara pengelolaan dana dan penyelenggaraan ibadah haji.

    “Kalau saya terus terang saja, lebih baik dipisah seperti sekarang. Cuma kemandirian BPKH [Badan Pengelola Keuangan Haji] betul-betul harus dijunjung tinggi karena ini menyangkut pengelolaan dana yang sangat penting,” kata Anwar.

    Dia menilai, pemisahan antara lembaga penyelenggara dan pengelola dana haji justru memperkuat efektivitas dan akuntabilitas.

    Kendati demikian, Anwar mengakui bahwa sistem yang ada saat ini belum tentu sempurna dan masih perlu evaluasi. “Apakah sudah sempurna atau belum, itu perlu dipelajari,” ujarnya.

    Dia memaparkan bahwa hasil dari pengelolaan dana haji selama ini digunakan untuk menyubsidi biaya keberangkatan jemaah. Namun, dia mengingatkan agar dana pokok tidak sampai digunakan untuk subsidi, karena hal itu bertentangan dengan aturan perundang-undangan.

    “Kalau tidak dikelola secara baik, bisa-bisa nanti termakan pokok. Menurut undang-undang, itu tidak boleh. Jangan sampai pokok terpakai untuk subsidi, itu tidak bisa. Oleh karena itu, manfaatkan hasil dari pengelolaan dana saja,” tuturnya.

  • DPW Partai NasDem Sumut sembelih tiga ekor sapi pada Idul Adha 1446 H

    DPW Partai NasDem Sumut sembelih tiga ekor sapi pada Idul Adha 1446 H

    Sumber foto: M Salim/elshinta.com.

    DPW Partai NasDem Sumut sembelih tiga ekor sapi pada Idul Adha 1446 H
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 09 Juni 2025 – 18:07 WIB

    Elshinta.com – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasional Demokrat (NasDem) Sumatera Utara menyembelih tiga ekor sapi pada Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah, Jum`at (6/6/2025). Daging hewan kurban ini, selanjutnya dibagikan kepada masyarakat di sekitar kantor parpol ini.

    Hal ini seperti yang disampaikan Wakil Ketua Partai NasDem Sumut Ricky Anthony kepada awak media. Penyembelihan hewan kurban ini, bertujuan untuk saling berbagi dengan warga yang kurang mampu di momen Idul Adha.

    “Hari ini, DPW Partai NasDem Sumut menyembelih tiga ekor sapi. Daging hewan kurban ini, nantinya akan kita dibagikan kepada warga di sekitar kantor kita,” tutur Ricky seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, M Salim, Senin (9/6). 

    Selain itu, lanjut Ricky, hal ini juga sebagai bentuk komitmen Partai NasDem untuk selalu bermanfaat bagi masyarakat. Dimana, hal ini juga merupakan sebagai upaya untuk menyingkirkan hal yang dapat menghalangi semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.

    Tak diragukan lagi, keutamaan berkurban jauh lebih utama daripada bersedekah. Berkurban juga sebagai ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hal ini juga dalam rangka mengikuti ajaran Rasulullah SAW yang merupakan bagian dari syari’at Islam.

    “Hal ini juga sebagai bentuk menunaikan kewajiban sebagai umat beragama. Serta kewajiban dalam berpartai untuk selalu bermanfaat bagi masyarakat. Semoga semangat berkurban ini memabawa berkah untuk kita semua,” ujar politisi muda yang biasa disapa RA ini.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Usul Ganti Nama RS Eka Candrarini Jadi RS Eri Cahyadi Rini, DPRD Surabaya: Biar Jadi Beban Moral

    Usul Ganti Nama RS Eka Candrarini Jadi RS Eri Cahyadi Rini, DPRD Surabaya: Biar Jadi Beban Moral

    Surabaya (beritajatim.com) — Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Imam Syafi’i, mengusulkan mengganti nama Rumah Sakit Eka Candrarini. Hal ini menyusul rendahnya capaian pendapatan rumah sakit tersebut yang dinilai sangat jauh dari target dan belum menunjukkan performa maksimal, baik dari sisi pelayanan maupun kelengkapan alat kesehatan.

    Menurut Imam, pemberian nama rumah sakit sebaiknya tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga harus menjadi dorongan moral bagi pemerintah kota untuk lebih serius dalam pengelolaannya.

    “Saya justru melihat begini, nama itu kan orang sudah tahu Eka Candrarini. Kalau disingkat jadi EC Rini, kenapa tidak dijelaskan saja namanya menjadi Eri Cahyadi Rini saja? Kan lebih lengkap, lebih terang ini loh,” kata Imam, Senin (9/6/2025).

    Politisi NasDem ini menjelaskan, nama “Eri Cahyadi Rini” akan memberikan beban moral tersendiri kepada Wali Kota Surabaya untuk memastikan rumah sakit yang menggunakan namanya itu berjalan optimal. Imam menilai, penggunaan nama tersebut juga bisa menjadi bentuk tanggung jawab personal sekaligus upaya memperkuat branding pelayanan publik.

    “Siapa tahu dengan nama itu, Pak Eri jadi punya beban moril untuk membuat rumah sakit ini gaspol baik peralatan maupun pelayanannya. Karena ini menyangkut nama,” ujar mantan Dirut JTV ini.

    Secara lebih luas, Imam juga mengkritisi fokus pelayanan RS Eka Candararini yang menyasar perempuan dan anak, namun belum menunjukkan keunggulan yang signifikan dibanding rumah sakit swasta lain.

    “Memang ini rumah sakit fokus untuk pelayanan perempuan dan anak. Segmen itu oke, tapi kemudian apa unggulannya? Kalau kita lihat RS Darmo, mereka punya Children Center dan Women Center. Kita ini harus lebih baik atau minimal punya daya saing,” paparnya.

    Imam mengaku tidak menolak konsep rumah sakit khusus perempuan dan anak, namun pemkot harus menentukan diferensiasi dan layanan unggulan yang jelas agar bisa menarik pasien dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

    “Kalau tidak lebih bagus dari rumah sakit swasta yang ada, lalu daya tariknya apa? Jangan sampai rumah sakit ini hanya jadi bangunan megah tapi sepi pasien,” tegasnya.

    Imam menambahkan, perubahan nama menjadi RS Eri Cahyadi Rini justru akan menjadi strategi yang menguntungkan secara psikologis maupun politis, karena masyarakat akan memiliki persepsi positif terhadap branding yang kuat.

    “Nama besar Pak Eri ini bisa jadi daya tarik. Orang akan makin percaya, ‘Oh, tak berobat ke RS Eri Cahyadi Rini, pasti bagus’. Justru nama besar itu bisa kita tempelkan untuk memperkuat rumah sakit ini,” pungkasnya. [ADV/asg]