partai: Nasdem

  • Mahfud MD: Kalau Benar Fufufafa Adalah Gibran, Itu Alasan Sangat Kuat untuk Pemakzulan

    Mahfud MD: Kalau Benar Fufufafa Adalah Gibran, Itu Alasan Sangat Kuat untuk Pemakzulan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sentilan untuk Gibran Rakabuming Raka kembali datang dari Mahfud MD. Lewat kanal YouTube resminya, mantan Menko Polhukam itu menyampaikan pernyataan serius yang langsung menyasar jantung kekuasaan nasional.

    “Kalau Fufufafa itu benar terkait Gibran, itu alasan yang sangat kuat untuk pemakzulan,” kata Mahfud dikutip dari kanal YouTube pribadinya, Mahfud MD Official (17/6/2025).

    Isu yang berawal dari akun anonim bernama Fufufafa di forum daring Kaskus kini bertransformasi menjadi topik panas yang menyeret konstitusi ke tengah panggung politik nasional.

    Mahfud menyatakan bahwa jika keterkaitan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terbukti, maka proses pemakzulan bukan sekadar kemungkinan, tapi bisa menjadi keniscayaan hukum.

    Namun Mahfud juga menegaskan bahwa jalan menuju pemakzulan bukan perkara mudah. Ia menjabarkan mekanisme formal yang harus dilalui di DPR.

    “Itu bisa, tetapi tidak mudah,” tegasnya.

    Menurut Mahfud, langkah awal dimulai dari disposisi pimpinan DPR, lalu dilanjutkan pembahasan melalui komisi atau Badan Legislasi (Baleg).

    Setelah itu, harus ada persetujuan dari sidang paripurna DPR. Dan di sinilah tantangan utama muncul jumlah suara.

    “Melihat konfigurasi koalisi sekarang, untuk mencapai sepertiga saja susah,” kata Mahfud.

    Ia menyebut dominasi koalisi pendukung Prabowo-Gibran di parlemen yang membuat ambang batas dua pertiga suara menjadi nyaris mustahil dicapai.

    Ia mengidentifikasi hanya sedikit partai politik di luar pemerintahan, seperti PDIP, PKS, dan kemungkinan NasDem, yang mungkin mendukung langkah tersebut.

  • Mahfud MD: Kalau Benar Fufufafa Adalah Gibran, Itu Alasan Sangat Kuat untuk Pemakzulan

    Mahfud MD: Kalau Benar Fufufafa Adalah Gibran, Itu Alasan Sangat Kuat untuk Pemakzulan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sentilan untuk Gibran Rakabuming Raka kembali datang dari Mahfud MD. Lewat kanal YouTube resminya, mantan Menko Polhukam itu menyampaikan pernyataan serius yang langsung menyasar jantung kekuasaan nasional.

    “Kalau Fufufafa itu benar terkait Gibran, itu alasan yang sangat kuat untuk pemakzulan,” kata Mahfud dikutip dari kanal YouTube pribadinya, Mahfud MD Official (17/6/2025).

    Isu yang berawal dari akun anonim bernama Fufufafa di forum daring Kaskus kini bertransformasi menjadi topik panas yang menyeret konstitusi ke tengah panggung politik nasional.

    Mahfud menyatakan bahwa jika keterkaitan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terbukti, maka proses pemakzulan bukan sekadar kemungkinan, tapi bisa menjadi keniscayaan hukum.

    Namun Mahfud juga menegaskan bahwa jalan menuju pemakzulan bukan perkara mudah. Ia menjabarkan mekanisme formal yang harus dilalui di DPR.

    “Itu bisa, tetapi tidak mudah,” tegasnya.

    Menurut Mahfud, langkah awal dimulai dari disposisi pimpinan DPR, lalu dilanjutkan pembahasan melalui komisi atau Badan Legislasi (Baleg).

    Setelah itu, harus ada persetujuan dari sidang paripurna DPR. Dan di sinilah tantangan utama muncul jumlah suara.

    “Melihat konfigurasi koalisi sekarang, untuk mencapai sepertiga saja susah,” kata Mahfud.

    Ia menyebut dominasi koalisi pendukung Prabowo-Gibran di parlemen yang membuat ambang batas dua pertiga suara menjadi nyaris mustahil dicapai.

    Ia mengidentifikasi hanya sedikit partai politik di luar pemerintahan, seperti PDIP, PKS, dan kemungkinan NasDem, yang mungkin mendukung langkah tersebut.

  • Tergusur, Pedagang Jatian Center di Kawasan Perhutani Datangi DPRD Jember

    Tergusur, Pedagang Jatian Center di Kawasan Perhutani Datangi DPRD Jember

    Jember (beritajatim.com) – Terancam kehilangan tempat berdagang, perwakilan pedagang Jatian Center (JTC) di kawasan Tempat Penitipan Kayu (TPK) Perhutani, Kaliputih, Kecamatan Rambipuji, mendatangi gedung DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, Senin (16/6/2025).

    Warung-warung milik 20 orang pedagang di kawasan TPK kini sudah dibongkar Perhutani. Ketua JTC Abdul Wahab Hidayatullah mengatakan, warung di kawasan TPK itu didirikan perantauan asal Pulau Madura. “Mereka bertempat di sana, membuat warung, menyambung hidup, mencari nafkah juga sekaligus bisa dijadikan tempat tinggal sementara,” katanya.

    Warung itu kemudian diwariskan kepada anak cucu mereka. “Saya juga asli kelahiran sana, tahu sejarahnya . Ibu saya juga berjualan di sana. Sekarang yang berjualan di sana itu kan rata-rata sudah seusia saya ini, sudah tua. Saya sudah ridak mungkin bisa beralih profesi kerja lain,” kata Wahab.

    Apalagi Wahab pernah mengalami kecelakaan yang membutuhkan waktu enam tahun untuk sembuh. “Jadi habis-habisan, cuma bisa buat warung di sana untuk sekadar makan,” katanya.

    Wahab tak sendirian. Dia mengajak Pak Wito yang juga berusia di atas enam dasawarsa. “Cucunya kapan hari meninggal dunia. Anaknya tidak punya rumah. Beliau tidak punya rumah. Karena warungnya sekarang dibongkar Perhutani,” kata Wahab.

    Para pedagang menolak digusur. Mereka akhirnya membuat tenda darurat. “Karena memang tidak punya rumah harus pulang ke mana,” kata Wahab.

    Wahab mendengar pembongkaran warung mereka dikarenakan adanya pelebaran jalan. Namun ia tak begitu saja percaya.

    “Tolong saya dikasih bukti fisik. Contohnya garap dulu jalan dari Kecamatan Balung, entah itu dilebarkan atau dicor. Nanti kalau sudah sampai di Kaliputih, baru teman-teman kita kondisikan misalnya mundur dari bahu jalan. Soalnya kita pada prinsipnya tidak ingin mengganggu program pemerintah,” katanya.

    Suyono, Wakil Administratur Perhutani Jember Selatan, mengatakan, lokasi berdagang yang ditempati Wahab dan kawan-kawan merupakan bahu jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

    Sementara itu bangunan milik pedagang yang masuk ke wilayah TPK tidak pernah mengantongi izin dari Perhutani. “Seiring berjalannya waktu, di depan (TPK) ada warung, merembet ke belakang. Ini sejarah,” kata Suyono.

    Suyono membenarkan bahwa ada pembangunan jalan yang melintasi kawasan TPK yang membuat para pedagang di bahu jalan tergusur. Perhutani keberatan dengan keinginan para pedagang untuk memindahkan lokasi berjualan ke dalam TPK karena berbahaya.

    “Di sana pohonnya sudah besar. Ada beberapa pohon yang rapuh condong. Kemarin saja kira-kira dua atau tiga bulan lalu, ada beberapa pohon yang sempat tumbang,” kata Suyono.

    Agus Khoironi, anggota Komisi B DPRD Jember dari Partai Amanat Nasional, berharap ada solusi dari Perhutani agar para pedagang tetap bisa berjualan. “Harapan kita, meskipun mereka kena dampak sosial pembangunan. paling tidak ada solusi supaya mereka tetap bisa makan. Harapan kita, teman-teman di Jatian bisa dimasukkan ke suatu tempat,” katanya.

    Khurul Fatoni, anggota Komisi B dari Partai Nasional Demokrat, menyarankan agar para pedagang menempati bagian luar TPK. “Yang paling luar itu loh, walaupun masuk ke wilayah tanah perhutani,” katanya,

    Dukungan untuk pedagang juga meluncur dari Wahyu Prayudi Nugroho, anggota Komisi B dari PDI Perjuangan. “Saya sangat mengharapkan agar keinginan 20 pedagang ini untuk melanjutkan hajat hidupnya dengan bisa diizinkan menempati wilayah Perhutani. Saya rasa harapan satu-satunya ada di Perhutani,” katanya.

    Ketua Komisi B Candra Ary Fianto menilai para pedagang yang tergabung dalam JTC ini layak diberi tempat. Apalagi lembaga mereka sudah terdaftar di Kementerian Hukum. Ia meminta para pedagang untuk membuat permohonan resmi kepada Perhutani.

    Candra memahami alasan yang disodorkan Suyono. Namun dia yakin ada solusi dari Perhutani, mengingat di lokasi tersebut ada destinasi wisata Watu Gong.

    “Atas nama Komisi B DPRD Kabupaten Jember, kami mohon keikhlasannya, untuk disampaikan ke pihak yang berwenang, ke administraturb atau pihak yang lebih atas agar keluarga kita yang hari ini tidak terfasilitasi karena adanya program pemerintah itu bisa diberikan satu tempat yang layak,” katanya. walaupun nanti kalau misalnya siap enggak dengan resiko gini ya ayo.

    Akhirnya Suyono menyodorkan opsi relokasi. “Di sana ada tempat yang tidak jauh sebetulnya dari tempat pedagang. Mungkin lebih aman karena kalaupun ada pohon, itu agak jauh,” katanya. Perhutani akan memberikan tempat berdagang sesuai regulasi.

    “Artinya kalau mau seperti itu, ditata rapi, dipercantik, malah nanti jadi indah. Pedagang bisa nyaman di sana berusaha, kami pun juga dapat sedikit dari sana untuk pendapatan,” kata Suyono. [wir]

  • Menanti Langkah Prabowo Selesaikan Polemik 4 Pulau Aceh yang Masuk Sumut…

    Menanti Langkah Prabowo Selesaikan Polemik 4 Pulau Aceh yang Masuk Sumut…

    Menanti Langkah Prabowo Selesaikan Polemik 4 Pulau Aceh yang Masuk Sumut…
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Polemik empat pulau di Provinsi Aceh yang kini ditetapkan pemerintah masuk wilayah administrasi Sumatera Utara (Sumut) masih terus bergulir.
    Presiden RI Prabowo Subianto pun memutuskan untuk mengambil alih persoalan ini dan segera menentukan langkah penyelesaian dalam waktu dekat.
    Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa DPR telah menjalin komunikasi dengan
    Presiden Prabowo
    mengenai sengketa Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Besar, dan Pulau Mangkir Kecil.
    “Hasil komunikasi DPR RI dengan Presiden RI, bahwa Presiden mengambil alih persoalan batas pulau yang menjadi dinamika antara Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara,” kata Dasco dalam keterangannya, Sabtu (14/6/2025) malam.
    Ketua Harian Partai Gerindra itu juga menyebutkan bahwa keputusan Presiden terkait status keempat pulau tersebut ditargetkan akan diumumkan dalam pekan ini.
    “Dalam pekan depan akan diambil keputusan oleh Presiden tentang hal itu,” jelas Dasco.
    Publik kini menantikan langkah dan kebijakan yang akan diambil Prabowo dalam menyelesaikan persoalan sensitif ini.
    Kepala negara diharapkan tidak hanya memberi kepastian hukum, tetapi juga menjaga persatuan dan harmoni antardaerah.
    Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menyambut baik langkah Presiden Prabowo yang turun tangan langsung untuk menyelesaikan persoalan.
    Dia berharap Prabowo tidak hanya mempertimbangkan aspek administratif dan yuridis, tetapi juga kesejarahan serta sosiologis masyarakat Aceh.
    “Kami meyakini kebijaksanaan dan pengalaman panjang Pak Prabowo untuk menjaga kesatuan NKRI akan beliau kedepankan, dalam konteks optik penyelesaian masalah sengketa 4 Pulau antara Aceh dan Sumatera Utara ini,” ujar Rifqinizamy kepada Kompas.com, Minggu (15/6/2025).
    Politikus Nasdem itu juga mengingatkan agar pemerintah berhati-hati dalam menentukan langkah untuk menyelesaikan persoalan ini.
    Jika penanganan polemik ini tidak dilakukan secara hati-hati, kata Rifqinizamy, bisa memicu ketegangan baru antara Jakarta dan Aceh.
    “Kita sangat ingat bagaimana relasi antara Jakarta dengan Aceh. Jangan sampai sengketa empat pulau yang secara kesejarahan berada di Aceh, kemudian hari ini secara administratif berpindah ke Sumatera Utara, itu melukai masyarakat Aceh,” kata Rifqinizamy.
    Sementara itu, para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari daerah pemilihan (dapil) Aceh serta Pemerintah Provinsi Aceh, telah bersepakat untuk tetap mempertahankan empat pulau tersebut sebagai bagian dari Aceh.
    Kesepakatan itu diambil setelah para “Wakil Rakyat” asal Aceh bertemu Gubernur Aceh, Muzakir Manaf dan jajaran pemerintahan Provinsi Aceh pada Sabtu (14/6/2025) malam.
    “Sikap Aceh tetap mempertahankan bahwa empat pulau yang kini masuk dalam Kabupaten Tapanuli Tengah adalah milik Aceh, baik secara historis, regulasi, administrasi, dan toponimi,” ujar Anggota DPR RI dapil Aceh II Nasir Djamil kepada Kompas.com, Minggu (15/6/2025).
    Bahkan, lanjut Nasir, para anggota DPR-DPD asal Aceh telah meminta langsung kepada Presiden agar membatalkan Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri yang mengatur soal penetapan empat pulau masuk Sumut.
    “Tanggal 29 Mei 2025 lalu, saya dan teman-teman DPR RI dan DPD RI asal Aceh sudah meminta Presiden Prabowo membatalkan SK Mendagri tentang masuknya empat pulau itu ke Sumut,” jelas Nasir.
    Di tengah memanasnya polemik, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengimbau semua pihak untuk menahan diri.
    Dia menegaskan bahwa belum ada keputusan final dari pemerintah pusat mengenai status administratif keempat pulau tersebut.
    “Saya mengajak para politisi, akademisi, para ulama, aktivis, dan tokoh-tokoh masyarakat agar menyikapi permasalahan ini dengan tenang dan penuh kesabaran agar permasalahannya dapat terselesaikan dengan baik,” kata Yusril kepada Kompas.com, Minggu (15/6/2025).
    Menurut Yusril, SK Mendagri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 yang telah terbit baru sebatas pemberian kode pulau dan belum menentukan batas wilayah provinsi.
    Penetapan wilayah, kata Yusril, baru bisa dilakukan melalui peraturan Menteri Dalam Negeri setelah ada kesepakatan antara Gubernur Aceh dan Gubernur Sumatera Utara.
    “Memang secara geografis letak pulau-pulau tersebut lebih dekat dengan Kabupaten Tapanuli Tengah dibandingkan dengan Kabupaten Singkil. Tetapi faktor kedekatan geografis bukan satu-satunya ukuran untuk menentukan pulau tersebut masuk ke wilayah kabupaten yang paling dekat,” jelasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Profil Maidi, Walkot Madiun yang Larang Makan Prasmanan di Hajatan, Ternyata Sejak Tahun 2023
                
                    
                        
                            Surabaya
                        
                        15 Juni 2025

    Profil Maidi, Walkot Madiun yang Larang Makan Prasmanan di Hajatan, Ternyata Sejak Tahun 2023 Surabaya 15 Juni 2025

    Profil Maidi, Walkot Madiun yang Larang Makan Prasmanan di Hajatan, Ternyata Sejak Tahun 2023
    Penulis
    MADIUN, KOMPAS.com – 
    Wali Kota Madiun, Jawa Timur,
    Maidi
    akan menerbitkan aturan agar hajatan tidak lagi menyajikan makanan bagi tamu dengan model prasmanan.
    Aturan ini untuk menekan jumlah sampah yang dihasilkan setiap hari di Kota Madiun.
     
    Bukan tanpa sebab, Maidi mengeluarkan pernyataan tersebut sebab kondisi tempat pembuangan akhir (TPA) yang berada di Kelurahan Winongo pun sudah overload dan menggunung dengan ketinggian 20 meter.
    “Hari ini banyak yang gengsi. Mau pernikahan besar-besaran. Akhirnya yang sisa (makanannya) banyak. Kondisi budaya seperti ini harus diubah. Insya Allah saya buat perwal di Madiun. Hajatan boleh di gedung, tetapi jangan prasmanan. Pakai kardus saja,” kata Maidi, Jumat (13/6/2025).
    Pada tahun 2023, Maidi juga pernah memantik pro kontra soal prasmanan vs nasi kotak dalam hajatan. Saat itu, dia beralasan harga beras sedang tinggi.
    Maidi adalah seorang guru geografi di SMAN 1 Kota Madiun pada tahun 1989 hingga awal 2000-an. Kemudian, ia menjabat sebagai Kepala Sekolah SMAN 2 Kota Madiun dan terus menanjak dalam kariernya.
    Pada tahun yang sama, pria kelahiran Magetan tahun 1961 ini ditunjuk sebagai Kepala Tata Usaha Dinas Pendidikan, dan setahun kemudian menjadi Penjabat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Madiun.
    Maidi melanjutkan kariernya sebagai Kepala Dinas Pendapatan Daerah pada tahun 2005, dan setahun setelahnya kembali ditunjuk sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Madiun.
    Berkat prestasinya yang gemilang, pada tahun 2009 ia dilantik sebagai Sekretaris Daerah Kota Madiun.
    Setelah sembilan tahun menjabat, Maidi mencoba peruntungan dalam politik dengan maju pada pilkada 2018, di mana ia berhasil menang bersama Inda Raya.
    Lima tahun kemudian, Maidi kembali maju sebagai calon wali kota Madiun dalam pilkada serentak 2024, kali ini berpasangan dengan pengusaha muda Bagus Panuntun.
    Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK pada awal September 2024, Maidi tercatat memiliki kekayaan sebesar Rp 18.414.126.698.
    Berdasarkan hasil rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kota Madiun, pasangan Maidi-Panuntun memperoleh suara terbanyak, yaitu 65.583 atau 56 persen.
     
    Maidi-Panuntun berhasil menang di tiga kecamatan yang ada di Kota Pecel. Dalam pilkada serentak 2024, pasangan Maidi-Panuntun didukung 11 partai politik yaitu PSI, Nasdem, Partai Demokrat, Gerindra, PKB, PKS, PAN, Prima, Gelora, PBB, dan PPP.
    Maidi punya beberapa alasan mengapa sebaiknya hajatan di Madiun tidak menggelar makan prasmanan.
    Alasannya pertama, penyajian makanan dengan model tidak prasmanan akan menghemat pangan. Dengan demikian, makanan yang disajikan akan habis sesuai dan tidak dibuang lagi.
    “Kita harus hemat pangan. Jangan boros. Kalau kita boros alam tidak akan menjamin ke depan,” ungkap Maidi.
    Menurut Maidi, dengan model penyajian tidak prasmanan maka tamu bisa membawa pulang makanan. Selanjutnya makanan yang dibungkus dalam kardus dapat dinikmati bersama keluarga di rumah.
    “Kalau dibawa ke rumah tidak menyisakan makanan. Dan TPA kita tidak berkelebihan. Kalau prasmanan banyak sisa,” tutur Maidi.
    Alasan kedua, makan banyak akan berdampak kesehatan seperti penyakit hipertensi. Terlebih data di Kota Madiun banyak warga yang terkena penyakit hipertensi tinggi. Kondisi itu terjadi lantaran warga banyak makan tetapi tidak diimbangi dengan olahraga.
    Pada tahun 2023, Maidi pernah mengimbau soal sistem makan prasmanan sebaiknya tidak dilakukan di Madiun.
    Saat itu, penerapan makan dengan nasi kotak pada hajatan diperlukan agar warga menghemat penggunaan beras. Terlebih saat ini harga beras terus mengalami kenaikan.
    “Di Madiun kalau orang mantu (hajatan) saya minta untuk tidak prasmanan. Harus pakai boks. Kenapa pakai kotak makan agar bisa dibawa pulang untuk dimakan se-rumah. Jadi hemat. Sehingga beras yang sudah jadi nasi dan lauk tidak dibuang,” kata Maidi, Senin (11/9/2023).
    Maidi mengatakan pada sistem prasmanan biasanya akan banyak makanan sisa yang terbuang. “Kalau prasmanan yang dibuang sekian banyak,” tutur Maidi.
    Apabila pemilik hajatan adalah orang kaya, Maidi meminta agar kotak nasi yang dibawa pulang berukuran jumbo. Kotak berisi makanan yang berukuran jumbo akan dapat disantap seluruh keluarga di rumah. “
    Kalau orang kaya silakan buat kotak nasi yang besar sehingga bisa dibawa pulang dan dimakan satu rumah. Ini lebih hemat,” jelas Maidi.
    (Penulis: Muhlis Al Alawi I Editor: Bilal Ramadhan, Phytag Kurniati)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Anggota DPR: Petani Mengeluh Dipersulit Dapat Pupuk Bersubsidi oleh Agen Nakal

    Anggota DPR: Petani Mengeluh Dipersulit Dapat Pupuk Bersubsidi oleh Agen Nakal

    Anggota DPR: Petani Mengeluh Dipersulit Dapat Pupuk Bersubsidi oleh Agen Nakal
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Anggota Komisi IV DPR Fraksi Nasdem, Rajiv, mengaku mendapat keluhan dari masyarakat, khususnya para
    petani
    yang kesulitan mendapatkan
    pupuk subsidi
    karena adanya permainan oknum agen.
    Padahal, kata dia, pemerintahan Presiden RI
    Prabowo Subianto
    sedang fokus pada swasembada pangan.
    “Di masa reses ini, saya bersama tim turun ke dapil untuk bertemu masyarakat dan menyerap aspirasi mereka. Kami mendengarkan aspirasi dan keluhan dari masyarakat, terutama terkait pupuk subsidi yang dipersulit oleh para agen,” ujar Rajiv dalam keterangannya, Minggu (15/6/2025).
    Rajiv, selaku perwakilan dari masyarakat Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung, pun meminta para agen tidak mempersulit kebutuhan para petani untuk mendapatkan pupuk subsidi.
    Dia memaparkan, Prabowo sedang fokus mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan nasional.
    Apalagi, lanjut Rajiv, pemerintahan Prabowo telah surplus hampir 4 juta ton beras tahun 2025.
    “Kami Anggota Komisi IV DPR RI meminta para agen tidak mempersulit petani kita untuk mendapatkan pupuk bersubsidi. Kita harus mendukung pemerintah dalam mewujudkan program swasembada pangan,” tuturnya.
    Sementara itu, Rajiv mengingatkan para agen untuk tidak main-main dengan harga pupuk subsidi kepada para petani.
    Dia meminta mereka tidak nakal sehingga “bermain” dalam harga pupuk subsidi.
    “Para agen jangan nakal ya, mainin harga pupuk subsidi kepada petani kita,” tegas Rajiv.
    Rajiv pun mengultimatum oknum agen yang berani mempersulit para petani untuk mendapatkan pupuk bersubsidi.
    Dia mengancam izin agen bakal dicabut jika mereka berani nakal.
    Selain pupuk, Rajiv juga menyerap keluhan kelompok tani yang mendapatkan program alat dan mesin pertanian (alsintan) yang rata-rata bukanlah petani langsung.
    Mereka malah disuruh menyewa alsintan oleh oknum broker.
    “Kita akan minta mitra Komisi IV DPR RI supaya mencabut izin para agen yang nakal dan mempersulit pupuk bersubsidi untuk petani,” kata Rajiv.
    “Keluhan selain pupuk, banyak kelompok tani yang mencurahkan keluhannya bahwa mereka mendapatkan program alsintan yang rata-rata bukan petani langsung. Malah terkadang petani menyewa broker,” imbuhnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Car Free Night Mulai Pukul 22.OO WIB, Nasdem: Terlalu Malam

    Car Free Night Mulai Pukul 22.OO WIB, Nasdem: Terlalu Malam

    GELORA.CO -Rencana Pemprov DKI Jakarta menyelenggarakan malam bebas kendaraan bermotor atau Car Free Night setiap Sabtu malam mendapat dukungan dari Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino.

    Wibi pun mengimbau kepada seluruh warga yang memanfaatkan Car Free Night nantinya agar tertib dan menjaga lingkungan saat kegiatan berlangsung.

    “Harus ramah lingkungan. Zero waste. Jangan buang sampah sembarangan dan jangan merokok,” kata Wibi lewat keterangan resminya, Minggu 15 Juni 2025.

    Politikus Partai Nasdem itu juga berharap, Car Free Night bisa menjadi salah satu upaya menekan tingkat polusi. Mengingat di malam hari, Jakarta juga masih diwarnai kemacetan lalu lintas.

    “Yang utama, kita bisa kelola polusi udara dengan baik. Data yang kita dapatkan ketika diadakan Car Free Day, tingkat polusi menurun,” ungkap Wibi.

    Kendati begitu, Wibi mengkritik wacana Car Free Night baru di mulai pukul 22.00 WIB. Padahal menurutnya, penyelenggaraan lebih awal bisa menjadi ajang promosi produk-produk UMKM.

    Termasuk pengenalan budaya. Seperti pertunjukan ondel-ondel, budaya Betawi, maupun budaya lainnya.

    “Malam itu tidak cocok untuk olahraga, cocoknya untuk santai. Jadi, gunakan untuk wadah festival UMKM dan budaya. Sehingga jadi pesta rakyat,” tutup Wibi.

  • Pengalaman Presiden Prabowo akan Mampu Selesaikan Sengketa Empat Pulau

    Pengalaman Presiden Prabowo akan Mampu Selesaikan Sengketa Empat Pulau

    GELORA.CO -Langkah Presiden Prabowo Subianto akan mengambil alih persoalan sengketa empat pulau yang melibatkan Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Aceh mendapat apresiasi Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda.

    Rifqinizamy mengatakan, langkah strategis Prabowo untuk turun tangan menyelesaikan polemik empat pulau menjadi oase di tengah pertentangan wilayah yang mengemuka di ruang publik.

    “Kami meyakini kebijaksanaan dan pengalaman panjang Pak Prabowo untuk menjaga NKRI akan beliau kedepankan dalam penyelesaian masalah sengketa empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara,” kata Rifqinizamy dalam keterangan tertulisnya, Minggu 15 Juni 2025.

    Legislator dari Fraksi Nasdem DPR RI ini mengatakan, jejak historis dan sosiologis yang kuat terhadap empat pulau bagi masyarakat Aceh patut dipertimbangkan.

    Sebab, kata Rifqinizamy, peralihan status kewilayahan ke Sumatera Utara memicu riuh di ruang publik.

    “Penyelesaian empat pulau ini bukan hanya sekadar penyelesaian administratif dan yuridis status empat pulau. Tapi juga terkait dengan bagaimana kita menjaga kebersamaan kita dalam NKRI,” kata Rifqinizamy.

    Ia berharap sengketa empat pulau ini tidak melukai rakyat Aceh hingga menimbulkan perpecahan antar masyarakat.

    Diketahui, pengambilalihan persoalan sengketa empat pulau tersebut diputuskan setelah Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad berkomunikasi langsung dengan Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu.

    “Hasil komunikasi DPR dengan Presiden bahwa Presiden mengambil alih persoalan batas pulau yang menjadi dinamika antara Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara,” kata Dasco dalam keterangannya, Sabtu 14 Juni 2025.

    Tak hanya itu, Ketua Harian Partai Gerindra ini menyatakan bila Presiden Prabowo menargetkan keputusan terkait pemindahan kepemilikan empat pulau tersebut rampung pekan depan.

  • Polemik Empat Pulau di Aceh Potensi Picu Disintegrasi

    Polemik Empat Pulau di Aceh Potensi Picu Disintegrasi

    GELORA.CO -Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang mengambilalih penyelesaian penyelesaian soal polemik empat pulau yang menjadi sengketa antara Provinsi Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara (Sumut). 

    Empat pulau ini yaitu Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang dan Pulau Mangkir Ketek.

    “Kami meyakini Presiden akan mengambil langkah yang tegas dan memberikan kepastian terkait empat pulau tersebut,” kata Rifqinizamy melalui keterangan, Minggu 15 Juni 2025.

    Legislator dari Fraksi Partai Nasdem itu mengatakan, sengketa empat pulau tersebut bukan sekadar masalah administratif, tapi berpeluang memicu disintegrasi dan mengoyak tenun kebangsaan.

    “Kami hanya mengingatkan bahwa hal ini bukan hanya terkait dengan administratif, tapi terkait dengan kesejarahan dan sosiologis. Bahkan, jika tidak hati-hati dalam menetapkan empat pulau ini berpotensi mengancam disintegrasi bangsa,” pungkas Rifqinizamy.

    Sebelumnya, pemerintah pusat melalui Kepmendagri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode serta Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau, yang ditetapkan pada 25 April 2025.

    Dalam Kepmendagri itu menyatakan bahwa empat pulau milik Aceh masuk dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara.

    Keputusan ini direspons beragam oleh kedua daerah, karena konflik perebutan wilayah ini sudah berlangsung puluhan tahun.

  • KPK Diminta Bubar saja, Tak Punya Marwah Lagi di Hadapan Koruptor

    KPK Diminta Bubar saja, Tak Punya Marwah Lagi di Hadapan Koruptor

    GELORA.CO –  Ketua Umum (Ketum) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerakan Cinta Rakyat (Gencar) Indonesia, Charma Afrianto, mengaku kesal melihat kinerja KPK yang jalan di tempat dalam menangani kasus korupsi dana CSR Bank Indonesia.

    Charma pun merasa KPK sudah tak berguna, sehingga layak dibubarkan. Sebab kasus CSR BI sudah jelas dan terang benderang, namun hingga kini KPK belum menetapkan tersangka.

    “Sikap aku cuma satu, bubarkan aja KPK. Gak ada guna lagi, gitu loh,” kata Charma, Sabtu (13/6/2025).

    Charma merasa KPK sudah tiada muka lagi di hadapan para pelaku korupsi, khususnya dari kalangan DPR RI. Sebab ia menilai Wakil Ketua Komisi XI DPR Fraksi NasDem Fauzi Amro (FA) dan Charles Meikyansah sudah bisa dijadikan tersangka dalam kasus yang merugikan negara miliaran rupiah itu.

    “Sudah lah (jangan basa-basi) bubarkan saja KPK. Sudah tak ada muka lagi KPK, dikangkangi DPR RI,” tukas Charma.

    Aktivis asal Palembang ini menilai keberadaan KPK hanya menghabiskan anggaran negara, sementara kinerjanya dalam menindak pelaku korupsi masih ompong.

    Alih-alih menindak pelaku korupsi, KPK sepertinya melindungi koruptor kerah putih yang ada di DPR RI.

    “Buat apa negara menganggarkan dana untuk KPK, kalau hanya menangani kasus hukum yang remeh temen bae (saja). Yang besar-besar gak ada,” ungkap Charma.

    Ketika ditanya, kalau KPK dibubarkan siapa lagi yang akan memberantas korupsi?

    “Ya serahkan saja ke polri atau Kejaksaan Agung,” sergah Charma.

    Sementara itu, pihak KPK mengaku tidak ada kendala dalam mengusut kasus penyelewengan dana CSR BI, khususnya terkait kemungkinan memanggil Gubernur BI, Perry Warjiyo.

    “(Kendala panggil Gubernur BI) Enggak ada, sementara tidak ada. Cuma kan nanti disesuaikan, perlu tidaknya itu pertimbangan penyidik. Penyidik independen,” ujar Ketua KPK Setyo Budiyanto di Gedung ACLC KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat 13 Juni 2025.