partai: Nasdem

  • Kita Perlu Belajar Lebih Dalam Tentang Perubahan Iklim

    Kita Perlu Belajar Lebih Dalam Tentang Perubahan Iklim

    Jakarta:  Sebagai bagian dari Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I, Partai NasDem menggelar gerakan Tanam Tumbuh Mandiri (TTM): NasDem Menanam di SMKN 5, Desa Panaikang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Aksi ini menjadi bukti nyata komitmen gerakan Restorasi Indonesia yang tidak hanya hadir di ruang legislatif, tetapi juga bekerja di akar rumput: bersama masyarakat dan untuk lingkungan.

    Sebanyak 200 pohon buah ditanam di lingkungan sekolah dan 700 bibit pohon produktif dibagikan kepada masyarakat dan struktur partai se-Sulawesi Selatan. Lebih dari 700 peserta turut ambil bagian, mulai pengurus pusat hingga daerah, siswa SMKN 5, Forkopimda, tokoh masyarakat, hingga para relawan.

    “Perubahan iklim Teman-Teman, Bapak-Bapak-Ibu-Ibu sekalian, sudah tidak bisa dipungkiri lagi dan sudah tidak bisa didenied ya, karena makin hari cairan es di Antartika makin meleleh, musim panas makin pendek, musim dingin makin panjang dan iklim dari pancaroba sudah tidak  beratur-atur ini semua kita sudah bisa merasakan,” ungkap Prananda Surya Paloh, Ketua Bappilu dan Ketua Umum Garda Pemuda NasDem, dalam siaran persnya, Jumat, 8 Agustus 2025.

    “Maka daripada itu, menurut saya, di mata kacamata awam saya, semua kita termasuk saya, termasuk senior-senior, termasuk adik-adik, termasuk pelaku bisnis, kita perlu belajar lebih dalam tentang perubahan iklim ini,” ajak Prananda.

    Prananda juga ingin menekankan kepada kader Partai Nasdem, sesuai dengan amanat Kongres bahwa kita adalah partai yang ramah lingkungan. Maka pada hari ini saya ingin membawa semboyan Nasdem Go Green, Nasdem Hijau. “Jadi ke depan, emblem yang saya tegaskan hari ini, Nasdem Go Green, patut diingat dan dicamkan oleh Kakak-Kakak sekalian,” tegas Prananda.

    Dalam arahannya, Wakil Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa menekankan pentingnya kita menanam pohon untuk kelestarian dan kesejahteraan.  “Melalui penanaman pohon ini, kita ingin memulihkan ekologi sekaligus memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat. Kita bukan pertama kali ini menanam. Belum lama ini kita menanam di Salatiga dan Cianjur. Ini bagian dari solusi, bukan simbolik belaka,” tegas Saan.

    Ketua Bidang Pemilih Pemula dan Milenial DPP NasDem, Lathifa M. Al Anshori, menyoroti peran anak muda sebagai garda depan perubahan:  “Politik yang relevan itu politik yang bisa disentuh. Kita ingin generasi muda tahu bahwa mereka bisa mulai perubahan dari yang sederhana, seperti menanam pohon dan menjaga lingkungan,” ujarnya.
    Beri Nilai Ekonomi

    Senada dengan itu, ketua Bidang Kehutanan, Agraria, dan Tata Ruang DPP NasDem, Ananda Tohpati menyebut bahwa pohon buah yang ditanam bukan hanya memperbaiki lingkungan, tetapi juga memberi nilai ekonomi jangka panjang.

    “Pohon ini akan tumbuh, berbuah, dan hasilnya bisa dinikmati. Inilah politik yang hidup bersama rakyat, bukan yang jauh dari kenyataan,” katanya.

    Kegiatan ini turut diperkuat oleh arahan reflektif dari Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai NasDem, Siti Nurbaya.

    “Menanam adalah salah satu bentuk paling nyata dari gerakan restorasi. Ia memulihkan ekologi dan memberi manfaat ekonomi. Bahasa gampangnya, restorasi itu ya membereskan masalah nyata di masyarakat. Politik harus menjawab kebutuhan rakyat,” tegas Prof. Siti.

    Selain penanaman pohon, kegiatan ini juga mencakup edukasi lingkungan kepada pelajar, penyuluhan tentang manfaat pohon buah, dan komitmen tindak lanjut bersama antara sekolah dan struktur partai dalam mendukung penghijauan berkelanjutan.

    Gerakan Tanam Tumbuh Mandiri (TTM): NasDem Menanam adalah cermin bahwa politik bukan hanya soal kekuasaan, tapi juga tentang merawat bumi dan masa depan. Di tengah krisis iklim dan tantangan ekologis, NasDem mengambil peran sebagai pelindung kehidupan, menghubungkan rakyat, alam, dan arah perubahan. 

    Jakarta:  Sebagai bagian dari Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I, Partai NasDem menggelar gerakan Tanam Tumbuh Mandiri (TTM): NasDem Menanam di SMKN 5, Desa Panaikang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Aksi ini menjadi bukti nyata komitmen gerakan Restorasi Indonesia yang tidak hanya hadir di ruang legislatif, tetapi juga bekerja di akar rumput: bersama masyarakat dan untuk lingkungan.
     
    Sebanyak 200 pohon buah ditanam di lingkungan sekolah dan 700 bibit pohon produktif dibagikan kepada masyarakat dan struktur partai se-Sulawesi Selatan. Lebih dari 700 peserta turut ambil bagian, mulai pengurus pusat hingga daerah, siswa SMKN 5, Forkopimda, tokoh masyarakat, hingga para relawan.
     
    “Perubahan iklim Teman-Teman, Bapak-Bapak-Ibu-Ibu sekalian, sudah tidak bisa dipungkiri lagi dan sudah tidak bisa didenied ya, karena makin hari cairan es di Antartika makin meleleh, musim panas makin pendek, musim dingin makin panjang dan iklim dari pancaroba sudah tidak  beratur-atur ini semua kita sudah bisa merasakan,” ungkap Prananda Surya Paloh, Ketua Bappilu dan Ketua Umum Garda Pemuda NasDem, dalam siaran persnya, Jumat, 8 Agustus 2025.

    “Maka daripada itu, menurut saya, di mata kacamata awam saya, semua kita termasuk saya, termasuk senior-senior, termasuk adik-adik, termasuk pelaku bisnis, kita perlu belajar lebih dalam tentang perubahan iklim ini,” ajak Prananda.
     
    Prananda juga ingin menekankan kepada kader Partai Nasdem, sesuai dengan amanat Kongres bahwa kita adalah partai yang ramah lingkungan. Maka pada hari ini saya ingin membawa semboyan Nasdem Go Green, Nasdem Hijau. “Jadi ke depan, emblem yang saya tegaskan hari ini, Nasdem Go Green, patut diingat dan dicamkan oleh Kakak-Kakak sekalian,” tegas Prananda.
     
    Dalam arahannya, Wakil Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa menekankan pentingnya kita menanam pohon untuk kelestarian dan kesejahteraan.  “Melalui penanaman pohon ini, kita ingin memulihkan ekologi sekaligus memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat. Kita bukan pertama kali ini menanam. Belum lama ini kita menanam di Salatiga dan Cianjur. Ini bagian dari solusi, bukan simbolik belaka,” tegas Saan.
     
    Ketua Bidang Pemilih Pemula dan Milenial DPP NasDem, Lathifa M. Al Anshori, menyoroti peran anak muda sebagai garda depan perubahan:  “Politik yang relevan itu politik yang bisa disentuh. Kita ingin generasi muda tahu bahwa mereka bisa mulai perubahan dari yang sederhana, seperti menanam pohon dan menjaga lingkungan,” ujarnya.

    Beri Nilai Ekonomi

    Senada dengan itu, ketua Bidang Kehutanan, Agraria, dan Tata Ruang DPP NasDem, Ananda Tohpati menyebut bahwa pohon buah yang ditanam bukan hanya memperbaiki lingkungan, tetapi juga memberi nilai ekonomi jangka panjang.
     
    “Pohon ini akan tumbuh, berbuah, dan hasilnya bisa dinikmati. Inilah politik yang hidup bersama rakyat, bukan yang jauh dari kenyataan,” katanya.
     
    Kegiatan ini turut diperkuat oleh arahan reflektif dari Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai NasDem, Siti Nurbaya.
     
    “Menanam adalah salah satu bentuk paling nyata dari gerakan restorasi. Ia memulihkan ekologi dan memberi manfaat ekonomi. Bahasa gampangnya, restorasi itu ya membereskan masalah nyata di masyarakat. Politik harus menjawab kebutuhan rakyat,” tegas Prof. Siti.
     
    Selain penanaman pohon, kegiatan ini juga mencakup edukasi lingkungan kepada pelajar, penyuluhan tentang manfaat pohon buah, dan komitmen tindak lanjut bersama antara sekolah dan struktur partai dalam mendukung penghijauan berkelanjutan.
     
    Gerakan Tanam Tumbuh Mandiri (TTM): NasDem Menanam adalah cermin bahwa politik bukan hanya soal kekuasaan, tapi juga tentang merawat bumi dan masa depan. Di tengah krisis iklim dan tantangan ekologis, NasDem mengambil peran sebagai pelindung kehidupan, menghubungkan rakyat, alam, dan arah perubahan. 
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

    (CEU)

  • NasDem Tegaskan Dukung Total Pemerintahan Prabowo, Surya Paloh: Bukan Sekadar Lip Service

    NasDem Tegaskan Dukung Total Pemerintahan Prabowo, Surya Paloh: Bukan Sekadar Lip Service

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Ketua Umum DPP Partai NasDem, Surya Paloh, kembali menegaskan sikap partainya dalam mendukung pemerintahan Presiden RI, Prabowo Subianto yang bukan sekadar formalitas atau basa-basi politik.

    Hal ini disampaikan dalam pidatonya saat membuka secara resmi Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I Partai NasDem di Hotel Claro, Makassar, Jumat (8/8/2025).

    “Dukungan kita kepada pemerintahan Presiden Prabowo bukan sekadar lip service. Secara totalitas, dengan ketulusan dan kesungguhan hati, kita ingin memberikan dukungan penuh,” ujar Surya Paloh di hadapan ribuan kader Partai NasDem yang memadati arena Rakernas.

    Rakernas yang mengusung tema “Kemandirian Berpikir untuk Kemajuan Bangsa” ini, menurut Paloh, menjadi momentum penting untuk menegaskan sikap politik NasDem dalam mendukung program-program strategis pemerintahan saat ini.

    Surya Paloh menekankan bahwa dukungan kepada pemerintah harus dilandasi oleh fakta objektif dan niat tulus untuk membangun bangsa. Ia juga menegaskan bahwa Partai NasDem tidak akan segan untuk mengapresiasi langkah-langkah pemerintah yang dinilai tepat, namun tetap akan bersuara kritis terhadap kebijakan yang dianggap kurang tepat.

    “Yang baik, jangan segan untuk kita katakan baik. Jalankan dan teruskan, Bapak Presiden.
    Yang kurang tepat, jangan pula ragu untuk menyampaikan agar kita perbaiki bersama,” ujarnya.

    Menurutnya, sikap seperti ini merupakan bentuk kemandirian berpikir, yaitu dukungan yang tidak membutakan akal sehat, namun tetap menjunjung objektivitas demi kepentingan rakyat.

  • Jelang Rakernas, NasDem Tanam 700 Pohon Produktif di Gowa

    Jelang Rakernas, NasDem Tanam 700 Pohon Produktif di Gowa

    Gowa: Menjelang pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I di Makassar pada 8-10 Agustus 2025,  Partai NasDem menggelar kegiatan penanaman pohon di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan (Sulsel), Kamis 7 Agustus 2025.

    Kegiatan itu dihadiri Ketua Koordinator Pemenangan Pemilu Partai NasDem, Prananda Surya Paloh, dan Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Saan Mustopa.

    Prananda Surya Paloh, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk upaya Partai NasDem dalam mendorong kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan.

    “Walaupun bisa dianggap katakanlah ini hal yang tidak terlalu besar, tapi paling tidak kita sudah memulai menginisiasi,” kata Prananda.

    Dia menambahkan, khusus di Kabupaten Gowa, Partai NasDem menanam sebanyak 700 pohon produktif sebagai bagian dari gerakan NasDem Go Green.

    “Semboyan NasDem Go Green, hijau, yang saya tegaskan hari ini, harus diingat oleh semua kakak-kakak,” jelas Prananda.
     

    Ia juga berharap gerakan tersebut tidak berhenti di Partai NasDem, melainkan bisa dilanjutkan masyarakat luas.

    “Saya secara pribadi dan NasDem secara institusi berharap gerakan ini akan dilanjutkan oleh seluruh organisasi masyarakat dan masyarakat secara keseluruhan,” ujarnya.

    Senada dengan itu, Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Saan Mustopa, mengatakan bahwa gerakan tanam- tumbuh ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menanam pohon-pohon yang produktif.

    “Kita menanam pohon-pohon produktif, pohon-pohon berbuah yang menghasilkan seperti mangga, yang lain-lain,” ungkap Saan.

    Saan menambahkan, kegiatan penanaman pohon itu menjadi bagian dari rangkaian konsolidasi Partai NasDem menjelang rakernas yang akan digelar di Makassar, Sulsel pada 8-10 Agustus 2025.

    Dia juga mengharapkan kegiatan menanam pohon itu akan memicu kesadaran masyarakat untuk menanam pohon-pohon untuk sumber kehidupan dan sumber ekonomi. 

    Gowa: Menjelang pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I di Makassar pada 8-10 Agustus 2025,  Partai NasDem menggelar kegiatan penanaman pohon di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan (Sulsel), Kamis 7 Agustus 2025.
     
    Kegiatan itu dihadiri Ketua Koordinator Pemenangan Pemilu Partai NasDem, Prananda Surya Paloh, dan Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Saan Mustopa.
     
    Prananda Surya Paloh, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk upaya Partai NasDem dalam mendorong kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan.

    “Walaupun bisa dianggap katakanlah ini hal yang tidak terlalu besar, tapi paling tidak kita sudah memulai menginisiasi,” kata Prananda.
     
    Dia menambahkan, khusus di Kabupaten Gowa, Partai NasDem menanam sebanyak 700 pohon produktif sebagai bagian dari gerakan NasDem Go Green.
     
    “Semboyan NasDem Go Green, hijau, yang saya tegaskan hari ini, harus diingat oleh semua kakak-kakak,” jelas Prananda.
     

     
    Ia juga berharap gerakan tersebut tidak berhenti di Partai NasDem, melainkan bisa dilanjutkan masyarakat luas.
     
    “Saya secara pribadi dan NasDem secara institusi berharap gerakan ini akan dilanjutkan oleh seluruh organisasi masyarakat dan masyarakat secara keseluruhan,” ujarnya.
     
    Senada dengan itu, Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Saan Mustopa, mengatakan bahwa gerakan tanam- tumbuh ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menanam pohon-pohon yang produktif.
     
    “Kita menanam pohon-pohon produktif, pohon-pohon berbuah yang menghasilkan seperti mangga, yang lain-lain,” ungkap Saan.
     
    Saan menambahkan, kegiatan penanaman pohon itu menjadi bagian dari rangkaian konsolidasi Partai NasDem menjelang rakernas yang akan digelar di Makassar, Sulsel pada 8-10 Agustus 2025.
     
    Dia juga mengharapkan kegiatan menanam pohon itu akan memicu kesadaran masyarakat untuk menanam pohon-pohon untuk sumber kehidupan dan sumber ekonomi. 
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

    (RUL)

  • Tiba di Gedung KPK, Bupati Kolaka Timur Abdul Azis Bantah Terjaring OTT

    Tiba di Gedung KPK, Bupati Kolaka Timur Abdul Azis Bantah Terjaring OTT

    Bisnis.com, JAKARTA – Bupati Kolaka Timur (Koltim) Abdul Azis telah tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (8/8/2025).

    Abdul diterbangkan langsung dari Sulawesi Selatan ke Jakarta. Dari pantauan Bisnis, Abdul sampai gedung KPK pukul 16.25 WIB.

    Dia turun dari mobil Kijang Innova berwarna hitam. Abdul tampak mengenakan kemeja berwarna cokelat dan topi berwarna putih. Wajahnya tertutup masker.

    Dia membawa koper berwarna hitam, sedangkan koper satunya dibawa oleh asistennya. Abdul tidak mengucapkan sepatah kata ketika ditanya oleh wartawan.

    Abdul langsung menuju lobby gedung KPK untuk menjalankan pemeriksaan oleh petugas.

    Diketahui, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan KPK tengah melakukan OTT terkait dugaan korupsi di Sulawesi Tenggara.

    Namun dalam kesempatan yang sama, Abdul membantah dirinya terlibat OTT tersebut karena sedang menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai NasDem tahun 2025 di Hotel Claro, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. 

    Meski begitu, Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan KPK tengah menggelar operasi di tiga tempat, yakni Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan Jakarta.

  • Bupati Koltim Abd Azis Masih Ngotot Tidak Kena OTT

    Bupati Koltim Abd Azis Masih Ngotot Tidak Kena OTT

    GELORA.CO -Bupati Kolaka Timur (Koltim), Abd Azis masih ngotot tidak ikut terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK.

    “Enggak (kena OTT),” singkat Abd Azis saat tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat, 8 Agustus 2025.

    Abd Azis tersandung kasus dugaan suap DAK pembangunan dan peningkatan kualitas rumah sakit di Kolaka Timur.

    Saat digelandang ke Gedung KPK, ia tampak mengenakan baju safari krem dengan topi putih sembari memakai masker.

    Ia turut membawa koper warna hitam dan langsung digiring petugas menuju ruang pemeriksaan di lantai dua.

    Abd Azis sebelumnya dikabarkan kena OTT di Sulawesi Tenggara (Sultra) bersama beberapa orang lainnya. Namun belakangan, Abd Azis baru ditangkap saat berada di acara Kongres Nasdem di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Kamis malam, 7 Agustus 2025.

    “Memang Bupati sedang tidak di tempat, tapi ada beberapa pihak (swasta dan PNS) yang diamankan (di Sultra),” kata Ketua KPK, Setyo Budiyanto.

    Plt Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu menyampaikan, kegiatan OTT berlangsung di tiga wilayah berbeda, yakni di Sultra, Sulsel, dan Jakarta.

    Dari Sultra, KPK menangkap 4 orang. Sedangkan dari Jakarta, KPK menangkap 3 orang. Artinya, ada 7 orang yang ditangkap pada Kamis kemarin.

    Ketujuh orang itu merupakan pihak swasta dan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

    “Terkait dengan perkaranya, terkait dengan DAK pembangunan rumah sakit, dana DAK pembangunan rumah sakit, peningkatan kualitas atau status rumah sakit,” kata Asep.

  • Detik-Detik Bupati Koltim Abd Azis Digiring ke KPK

    Detik-Detik Bupati Koltim Abd Azis Digiring ke KPK

    GELORA.CO -Bupati Kolaka Timur, Abd Azis akhirnya digiring ke Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Jumat, 8 Agustus 2025.

    Pantauan RMOL, Abd Azis tiba di Gedung KPK pukul 16.25 WIB. Ia datang menggunakan baju safari krem dengan topi putih. Sembari mulut ditutup masker, ia sempat melambaikan tangan kepada wartawan.

    Abd Azis turut membawa koper warna hitam dan langsung digiring petugas menuju ruang pemeriksaan di lantai dua untuk diperiksa kasus dugaan suap DAK pembangunan dan peningkatan kualitas rumah sakit.

    Abd Azis ditangkap petugas KPK dalam serangkaian OTT setelah melaksanakan Rakernas Partai Nasdem di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) pada Kamis malam, 7 Agustus 2025.

  • Surya Paloh: NasDem Dukung Pemerintahan Prabowo, Bukan Sekadar Lip Service – Page 3

    Surya Paloh: NasDem Dukung Pemerintahan Prabowo, Bukan Sekadar Lip Service – Page 3

    Surya Paloh menyebut saat ini ada banyak masalah kompleks yang dihadapi bangsa ini. Oleh karena itu, menurut Paloh, butuh dukungan dari seluruh elemen bangsa untuk mencari solusi atas permasalahan yang muncul.

    “Artinya memang amat lah tepat ketika diperlukan kekuatan untuk mensinergikan seluruh potensi yang ada dann dimiliki oleh anak bangsa ini,” pungkasnya.

  • Bupati Kolaka Timur Abdul Azis Ditangkap di Rakernas NasDem, Apa Kata Surya Paloh? – Page 3

    Bupati Kolaka Timur Abdul Azis Ditangkap di Rakernas NasDem, Apa Kata Surya Paloh? – Page 3

    Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis akhirnya diberangkatkan ke Jakarta dengan dikawal ketat oleh empat penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), setelah menjalani pemeriksaan intensif di Markas Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan.

    Sebelumnya, Abdul Azis ditangkap pada Kamis (7/8/2025) malam oleh penyidik KPK. Ia ditangkap disela-sela persiapan rangkaian pembukaan Rapat Kerja Nasional Partai NasDem di Kota Makassar.

    Dari pantauan Liputan6.com, Abdul Azis bersama empat penyidik KPK tiba di Terminal Keberangkatan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin sekitar pukul 12.15 Wita.

    Abdul Azis terlihat mengenakan masker, jaket berwarna cokelat, celana hitam dan topi putih. Ia juga terlihat menentang koper berukuran sedang.

    Setelah itu, mereka melakukan boarding melaui jalur khusus ke Pesawat Citilink Indonesia dengan Nomor Penerbangan QG-213 melalui Gate Nomor 9 Bandara Internasional Sultan Hasanuddin.

    Pukul 14.06 Wita, Pesawat yang ditumpangi Bupati Kolaka Timur Abdul Azis bersama empat penyidik KPK take off menuju Bandara Internasional Soekarno Hatta Jakarta. Mereka dijadwalkan tiba sekitar pukul 15.00 WIB.

  • Usai Jalani Pemeriksaan di Polda Sulsel, Bupati Kolaka Timur Digelandang KPK ke Jakarta

    Usai Jalani Pemeriksaan di Polda Sulsel, Bupati Kolaka Timur Digelandang KPK ke Jakarta

    Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan telah menangkap Bupati Kolaka Timur (Koltim) Abdul Azis. Penangkapan dilakukan di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), pada pada Kamis (7/8/2025) malam.

    Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto mengatakan, Abdul Azis saat ini sedang menjalani pemeriksaan di Polda setempat.

    “Sudah semalam dan saat ini sedang menjalani pemeriksaan di Polda Sulsel,” kata Fitroh dikonfirmasi awak media, Jumat (8/8/2025).

    Fitroh menjelaskan, Abdul Azis ditangkap setelah menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) DPP Partai NasDem di Makassar.

    “(Ditangkap) setelah selesai rakernas,” jelas Fitroh.

    Dia menambahkan, rencananya Abdul Azis akan diterbangkan ke Jakarta menuju Gedung Merah Putih KPK. Diprediksi, yang bersangkutan tiba pada sore hari ini.

    “Pukul 15.00 WIB Insya Allah tiba di KPK,” dia menandasi.

     

  • Babak Baru Kasus Dugaan Korupsi Dana CSR BI & OJK yang Seret 2 Anggota DPR

    Babak Baru Kasus Dugaan Korupsi Dana CSR BI & OJK yang Seret 2 Anggota DPR

    Bisnis.com, JAKARTA – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali membuka lembaran baru dalam kasus dugaan korupsi dan pencucian uang terkait program corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

    Terbaru, dua anggota DPR RI periode 2019–2024, Heri Gunawan (HG) dari Partai Gerindra dan Satori (ST) dari Partai Nasdem, resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. 

    Penetapan ini menjadi babak krusial setelah hampir setahun KPK memeriksa berbagai pihak hingga menggeledah kantor lembaga tinggi negara. KPK juga menelusuri jejak aliran dana yang seharusnya untuk kegiatan sosial, tetapi diduga berubah haluan menjadi pembelian tanah, kendaraan, deposito, hingga pembangunan usaha pribadi.

    Awal Mula Dana CSR BI & OJK dari Panja Komisi XI 

    Dugaan rasuah ini bermula dari pembentukan Panitia Kerja (Panja) Komisi XI DPR untuk membahas pendapatan dan pengeluaran anggaran mitra kerja, termasuk BI dan OJK.

    Dalam rapat-rapat tertutup sejak 2020, disepakati penyaluran dana CSR dari kedua lembaga tersebut untuk kegiatan sosial masyarakat. BI mengalokasikan sekitar 10 kegiatan per tahun, sedangkan OJK 18–24 kegiatan CSR. 

    Namun, menurut KPK, alokasi tersebut justru menjadi celah. HG dan ST diduga memanfaatkan yayasan yang mereka kelola—empat milik HG dan delapan milik ST—sebagai penampung dana. Proposal diajukan, dana dicairkan, lalu mengalir ke rekening pribadi atau rekening baru yang dibuka oleh staf kepercayaan mereka.

    “Uang yang seharusnya untuk memperbaiki rumah rakyat, pendidikan, atau kesehatan, malah digunakan untuk kepentingan pribadi,” ujar Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, di Jakarta, Kamis (7/8/2025).

    Dari hasil penyidikan, HG menerima total Rp15,86 miliar, yang terdiri dari Rp6,26 miliar dari BI, Rp7,64 miliar dari OJK, dan Rp1,94 miliar dari mitra kerja lainnya.

    Uang ini digunakan HG untuk membangun rumah makan, membeli mobil, tanah, bangunan, hingga mengelola outlet minuman.

    ST, di sisi lain, mengantongi Rp12,52 miliar: Rp6,30 miliar dari BI, Rp5,14 miliar dari OJK, dan Rp1,04 miliar dari mitra kerja lain. Modusnya lebih rumit sebab dia meminta salah satu bank menyamarkan transaksi deposito sehingga pencairan tak terdeteksi di rekening koran.

    “Dana itu kemudian dipakai untuk membeli tanah, membangun showroom, hingga kendaraan bermotor,” ujar Asep. 

    KPK belum berhenti pada dua nama ini. Penyidik tengah menelusuri kemungkinan keterlibatan pejabat BI, OJK, dan anggota DPR lain. Sejumlah saksi sudah dipanggil, termasuk mantan pejabat BI, pejabat aktif OJK, dan anggota DPR dari berbagai fraksi.

    Bahkan, ruang kerja Gubernur BI Perry Warjiyo sempat digeledah pada Desember 2024. Meski begitu, Perry hingga kini belum dipanggil untuk dimintai keterangan. BI sendiri menyatakan menghormati proses hukum dan berkomitmen mendukung penyidikan.

    “Kami akan mendalami peran gubernur BI, deputi gubernur, juga pihak OJK. Tidak menutup kemungkinan ada temuan tindak pidana korupsi lainnya,” kata Asep.

    Kasus ini menyoroti lemahnya pengawasan dana CSR di lembaga negara. Dana yang diharapkan menjadi motor kegiatan sosial ternyata rawan diselewengkan lewat pertanggungjawaban fiktif.

    Contoh yang diungkap KPK: satu proposal pengajuan dana PSBI senilai Rp250 juta untuk membangun 50 rumah rakyat, namun di lapangan hanya terbangun 8–10 unit. Sisa anggaran miliaran rupiah menguap.

    Pengamat tata kelola publik menilai skema penyaluran melalui yayasan tanpa verifikasi independen membuat program CSR rentan menjadi “ladang basah” bagi oknum.

    “Tanpa transparansi dan kontrol publik, dana sosial bisa berubah menjadi dana pribadi,” ujar seorang akademisi.

    Menanti Babak Lanjutan TPPU

    Dengan dua alat bukti yang telah dikantongi, KPK menjerat HG dan ST dengan pasal korupsi dan pencucian uang. Namun, publik menunggu lebih dari sekadar vonis.

    Babak baru ini diharapkan mengungkap jaringan yang lebih luas—apakah hanya dua anggota DPR ini yang bermain, atau ada sistem yang lebih dalam yang memuluskan aliran dana CSR untuk kepentingan pribadi.

    Di tengah penantian itu, satu pesan menjadi jelas: amanat sosial dana CSR harus kembali ke rakyat. Sebab, setiap rupiah yang dialihkan, berarti mengurangi harapan warga terhadap bantuan yang seharusnya mereka terima.

    Sementara itu, KPK juga merasa janggal terkait persetujuan penyaluran dana CSR BI dan OJK ke yayasan milik tersangka kasus ini, Heri Gunawan (HG) dan Satori (ST).

    Asep Guntur Rahayu mempertanyakan mengapa yayasan tersebut harus dipilih untuk mengelola dana CSR BI dan OJK. Sebab bisa saja yayasan di luar Komisi XI atau struktural terkait dipilih untuk menjalankan program itu.

    “Mengapa itu tidak diberikan misalnya kepada yayasan-yayasan yang bukan dimiliki oleh anggota Komisi XI atau di luar yang ditunjuk oleh anggota Komisi XI. Misalkan rekan-rekan punya yayasan boleh dong mengajukan juga mendapatkan bantuan sosial baik dari BI, OJK, maupun mitra dari Komisi XI tersebut,” jelas Asep dalam jumpa pers, Kamis (7/8/2025).

    Dia mengatakan dugaan kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) ini memiliki modus mengkambinghitamkan bantuan sosial padahal uang akan digunakan untuk kepentingan pribadi.

    “Kita sedang mendalami adanya sejumlah uang yang bergeser walaupun ini dalam bentuk ‘dibungkus’ dengan kegiatan sosial, dana sosial. Tapi tentu selalu ada alasan,” kata Asep.

    Meski begitu, Asep mengatakan penyidik sedang mengusut kasus ini agar mengetahui secara pasti aliran dana CSR. Dia tidak menutup kemungkinan dalam pengembangan perkara ada pihak-pihak atau temuan baru sehingga kasus terungkap secara terang benderang.

    Salah satunya ingin mengetahui apakah kedua tersangka menyalurkan atau diperintahkan oleh partai politiknya untuk melancarkan dugaan TPPU.

    “Apakah pemberian sejumlah uang ini merupakan juga connecting atau ada hubungan dengan partai politiknya? Apakah diperintahkan partai politiknya? Apakah disetor dan lain-lain itu yang sampai saat ini kita akan memperdalam?” tegasnya.

    Tindak lanjut kasus dana CSR BI-OJK berkaitan dengan pasal yang ditetapkan oleh KPK kepada tersangka, yakni pasal terkait TPPU.

    Asep menyebutkan HG dan ST mengantongi total uang yang berbeda. HG menerima Rp15,86 miliar, sedangkan ST Rp12,52 miliar. Uang tersebut diduga digunakan untuk keperluan pribadi, bukan penyaluran kegiatan sosial sebagaimana ketentuan yang berlaku. 

    Adapun, KPK menjerat tersangka dengan pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo.

    Pasal 64 ayat (1) KUHP; serta Tindak Pidana Pencucian Uang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 ayat 1 ke-(1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.