Xcloud.id

partai: Nasdem

  • Ahmad Sahroni Dicopot dari Posisi Pimpinan Komisi III DPR, Punya Harta Rp 328 M

    Ahmad Sahroni Dicopot dari Posisi Pimpinan Komisi III DPR, Punya Harta Rp 328 M

    Jakarta –

    Fraksi Partai NasDem mencopot Ahmad Sahroni dari posisi Wakil Ketua Komisi III DPR. Politikus asal Tanjung Priok itu belakangan menjadi sorotan usai menjawab kritikan terhadap tunjangan rumah anggota DPR Rp 50 juta per bulan.

    Sahroni juga disorot tajam usai melontarkan pernyataan keras terhadap desakan pembubaran DPR. Sahroni menilai orang-orang yang mendesak seperti itu memiliki mental tolol.

    Tak hanya dikenal sebagai seorang politikus, Sahroni juga dipandang sebagai salah satu Crazy Rich Tanjung Priok. Ia tercatat memiliki aset properti dan kendaraan cukup banyak, dengan total harta kekayaan mencapai ratusan miliar rupiah.

    Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disampaikan pada 21 Februari 2025 untuk periode 2024, Sahroni memiliki total kekayaan mencapai Rp 328,91 miliar. Sahroni memiliki 19 aset tanah dan bangunan senilai Rp 139 miliar, serta 27 kendaraan senilai Rp 38 miliar.

    A. Tanah dan Bangunan Rp 139.589.309.000
    1. Tanah dan bangunan seluas 103,46 m2/70 m2 di Kota Jakarta Utara, hasil sendiri Rp 1.925.000.000
    2. Tanah dan bangunan seluas 138 m2/100 m2 di Kota Jakarta Utara, hasil sendiri Rp 825.000.000
    3. Tanah dan bangunan seluas 110 m2/100 m2 di Kota Jakarta Utara, hasil sendiri Rp 825.000.000
    4. Tanah dan bangunan seluas 200 m2/100 m2 di Kota Jakarta Utara, hasil sendiri Rp 3.520.000.000
    5. Tanah dan bangunan seluas 148,4 m2/200 m2 di Kota Jakarta Pusat, hasil sendiri Rp 20.900.000.000
    6. Tanah dan bangunan seluas 72 m2/50 m2 di Badung, hasil sendiri Rp 15.950.000.000
    7. Tanah dan bangunan seluas 131 m2/131 m2 di Kota Jakarta Selatan, hasil sendiri Rp 13.130.000.000
    8. Tanah dan bangunan seluas 208 m2/100 m2 di Kota Jakarta Utara, hasil sendiri Rp 3.140.500.000
    9. Tanah dan bangunan seluas 194 m2/90 m2 di Kota Jakarta Utara, hasil sendiri Rp 825.000.000
    10. Tanah dan bangunan seluas 100 m2/90 m2 di Kota Jakarta Utara, hasil sendiri Rp 825.000.000
    11. Tanah dan bangunan seluas 131,8 m2/90 m2 di Kota Jakarta Selatan, hasil sendiri Rp 13.130.000.000
    12. Tanah seluas 4,27 m2 di Kota Jakarta Pusat, hasil sendiri Rp 4.950.000.000
    13. Tanah dan bangunan seluas 77 m2/60 m2 di Kota Jakarta Pusat, hasil sendiri Rp 8.470.000.000
    14. Tanah dan bangunan seluas 100 m2/100 m2 di Kota Jakarta Timur, hasil sendiri Rp 3.630.000.000
    15. Tanah dan bangunan seluas 356 m2/356 m2 di Kota Jakarta Selatan, hasil sendiri Rp 22.250.000.000
    16.Tanah dan bangunan seluas 371 m2/371 m2 di Kota Jakarta Selatan, hasil sendiri Rp 23.187.500.000
    17. Tanah dan bangunan seluas 105 m2/84 m2 di Kota Jakarta Utara, hasil sendiri Rp 1.133.990.000
    18. Tanah dan bangunan seluas 208 m2/104 m2 di Kota Jakarta Utara, hasil sendiri Rp 647.319.000
    19. Tanah seluas 51 m2 di Kota Jakarta Utara, hasil sendiri Rp 325.000.000

    B. Alat Transportasi dan Mesin Rp 38.132.000.000
    1. Mobil, Toyota Fortuner 27SRZ Tahun 2017, hasil sendiri Rp 485.000.000
    2. Mobil, Ferrari 366 Tahun 2012, hasil sendiri Rp 2.500.000.000
    3. Mobil, BMW 1,8 Tahun 2017, hasil sendiri Rp 2.650.000.000
    4. Mobil, Porsche 9E3 RS Tahun 2016, hasil sendiri Rp 6.600.000.000
    5. Motor, Yamaha Sport Tahun 2016, hasil sendiri Rp 840.000.000
    6. Mobil, Honda Civic Tahun 1989, hasil sendiri Rp 45.000.000
    7. Mobil, Mercedes Benz E320 Tahun 1986, hasil sendiri Rp 70.000.000
    8. Mobil, Tesla X75D Tahun 2018, hasil sendiri Rp 2.800.000.000
    9. Mobil, Mercedes Benz 280E Tahun 1986, hasil sendiri Rp 35.000.000
    10. Mobil, Honda Odyssey Tahun 2007, hasil sendiri Rp 120.000.000
    11. Mobil, Honda Civic LX Tahun 1990, hasil sendiri Rp 30.000.000
    12. Mobil, Mercedes Benz 420 Eagle SEL Tahun 1986, hasil sendiri Rp 150.000.000
    13. Mobil, Toyota Crown Royal 3.0 AT Tahun 2005, hasil sendiri Rp 160.000.000
    14. Mobil, Mustang Sedan Tahun 1967, hasil sendiri Rp 150.000.000
    15. Mobil, Volkswagen Beetle Tahun 1963, hasil sendiri Rp 100.000.000
    16. Mobil, Mercedes-Benz SL 190B Tahun 1957, hasil sendiri Rp 250.000.000
    17. Mobil, Mercedes-Benz 560 SEL Tahun 1990, hasil sendiri Rp 250.000.000
    18. Mobil, Suzuki Jimny Tahun 2020, hasil sendiri Rp 325.000.000
    19. Mobil, Mustang Fastbach Tahun 1967, hasil sendiri Rp 190.000.000
    20. Mobil, Daewoo Cielo Tahun 1997, hasil sendiri Rp 125.000.000
    21. Mobil, Bentley – Tahun 1997, hasil sendiri Rp 255.000.000
    22. Motor, Vespa Primavera Tahun 2020, hasil sendiri Rp 57.000.000
    23. Motor, Vespa Primavera Tahun 2018, hasil sendiri Rp 55.000.000
    24. Motor, Vespa Kongo Tahun 1963, hasil sendiri Rp 30.000.000
    25. Motor, Harley Davidson Road Glide Tahun 2022, hasil sendiri Rp 1.660.000.000
    26. Mobil, Honda Estilo Tahun 1997, hasil sendiri Rp 200.000.000
    27. Mobil, Porsche 911 Sport Classic Tahun 2016, hasil sendiri Rp 14.000.000.000
    28. Mobil, Tesla Cybertruck Tahun 2024, hasil sendiri Rp 4.000.000.000

    C. Harta Bergerak Lainnya Rp 107.733.500.000
    D. Surat Berharga Rp 60.000.000
    E. Kas dan Setara Kas Rp 78.357.375.541
    F. Harta Lainnya Rp —-

    Sub Total Rp 363.872.184.541
    III. Utang Rp 34.957.400.269
    IV. Total Harta Kekayaan (II-III) Rp 328.914.784.272

    Tonton juga video “NasDem Copot Ahmad Sahroni dari Pimpinan Komisi III DPR” di sini:

    (ily/hns)

  • 3 JK Sebut Penyebab Demo: Anggota DPR Bicara Asal-asalan dan Hina Rakyat Nasional

    3 JK Sebut Penyebab Demo: Anggota DPR Bicara Asal-asalan dan Hina Rakyat Nasional

    JK Sebut Penyebab Demo: Anggota DPR Bicara Asal-asalan dan Hina Rakyat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), menilai bahwa pernyataan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang asal bicara menjadi penyebab utama demo pecah sejak Senin (25/8/2025) hingga hari ini.
    Oleh karenanya, ia meminta anggota dewan sebagai wakil rakyat untuk tidak berbicara sembarangan ketika menanggapi kritik dan keresahan masyarakat akibat sejumlah kebijakan.
    “Jangan bicara asal-asal dan jangan menghina masyarakat. Ini semua yang menjadi penyebab daripada masalah,” kata Jusuf Kalla dalam keterangan resmi dalam sebuah video yang disampaikan kepada
    Kompas.com
    , Jumat (29/8/2025).
    JK meminta para pejabat dan anggota DPR untuk menahan diri.
    Ia menyampaikan bahwa demo yang terjadi pada Senin awal pekan ini dan dua hari belakangan harus menjadi pelajaran yang besar.
    “Tentunya bagi para penjabat, para anggota DPR, untuk menahan diri, menjadi pelajaran yang besar,” tuturnya.
    Tak hanya itu, JK juga meminta masyarakat untuk turut menahan diri.
    Ia memahami bahwa masyarakat, termasuk pengemudi ojek online, merasa marah karena salah seorang temannya, Affan Kurniawan (21), tewas dilindas rantis barracuda yang dikendarai polisi.
    Namun, jika demo meluas karena tidak menahan diri, ekonomi akan terhenti dan pekerjaan setiap orang untuk memenuhi nafkah keluarga akan terganggu.
    “Kalau kota bergejolak seperti ini, maka kehidupan ekonomi akan berhenti. Bisa menimbulkan juga pendapatannya berkurang dan tentu berakibat jauh pada kehidupan masing-masing,” bebernya.
    Lebih lanjut, JK meminta masyarakat untuk menjaga ketertiban lingkungan.
    “Agar masyarakat menjaga lingkungan masing-masing. Karena masalah begini akan berakibat banyak. Kita memahami itu bahwa kita semua akan kena masalah,” tandas JK.
     
    Sebelumnya diberitakan, sejumlah anggota DPR RI menjadi sorotan saat merespons masyarakat yang memberikan kritik lewat media sosial maupun aksi demonstrasi di depan DPR RI.
    Kritikan masyarakat itu awalnya merespons isu gaji dan tunjangan jumbo anggota Dewan yang menjadi perdebatan publik.
    Beberapa anggota Dewan memberikan klarifikasi soal tunjangan rumah senilai Rp 50 juta per bulan yang diterimanya, tetapi justru memanaskan suasana.
    Sebut saja anggota DPR dari Fraksi Partai Nasdem, Nafa Urbach, yang mendukung pemberian tunjangan tersebut supaya bisa mengontrak rumah di sekitar Gedung DPR.
    Dia bahkan membandingkan dengan dirinya yang tinggal di Bintaro dan harus bergulat dengan kemacetan setiap kali menuju Senayan.
    Publik menilai Nafa gagal membaca situasi lewat pernyataannya itu hingga akhirnya meminta maaf.
    Kemudian, muncul pernyataan pedas Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni, kepada publik yang mengkritik DPR.
    Sahroni melontarkan kalimat yang kian memperkeruh suasana ketika menanggapi seruan “Bubarkan DPR” di media sosial.
    “Catat nih, orang yang cuma mental bilang ‘bubarin DPR’, itu adalah orang tolol se-dunia,” ujarnya dalam kunjungan kerja di Medan, Jumat (22/8/2025).
    Pernyataan para anggota dewan ini ditengarai memantik kemarahan publik sehingga menggelar sejumlah aksi unjuk rasa di berbagai daerah, termasuk di Gedung DPR pada Senin (25/8/2025) dan Kamis (28/8/2025).
    Kondisi ini semakin bergejolak setelah insiden kendaraan taktis (rantis) Brimob melindas pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, di Jakarta pada Kamis malam kemarin.
    Aksi unjuk rasa ini pun meluas tidak sekadar memprotes tunjangan para anggota dewan, melainkan juga menuntut keadilan atas kekerasan yang dilakukan oleh aparat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Nasdem Rotasi Posisi Ahmad Sahroni di DPR

    Nasdem Rotasi Posisi Ahmad Sahroni di DPR

    Jakarta: Di tengah sorotan publik terhadap dinamika politik nasional, Fraksi Partai NasDem DPR RI mengambil langkah strategis dengan melakukan rotasi penugasan di Alat Kelengkapan Dewan. Keputusan ini ditetapkan melalui surat resmi yang ditandatangani Ketua Fraksi NasDem DPR RI, Viktor Bungtilu Laiskodat, pada Jumat (29/8/2025) dan telah disampaikan kepada Ketua DPR RI.

    Rotasi tersebut menempatkan Ahmad Sahroni sebagai anggota Komisi I DPR RI, sementara posisi Wakil Ketua Komisi III diisi oleh kader NasDem Rusdi Masse Mappasessu. 

    Ketua Fraksi NasDem DPR RI, Viktor Bungtilu Laiskodat, menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya memperkuat kinerja fraksi agar selaras dengan semangat Restorasi Indonesia.

    “Kami ingin setiap kader bekerja sesuai kapasitas terbaiknya untuk rakyat. Itulah semangat restorasi yang terus kami jalankan,” ujar Viktor dalam keterangan tertulis, Jumat, 29 Agustus 2025.

    Viktor juga menekankan pentingnya menjaga soliditas internal dan memastikan politik restorasi benar-benar hadir dalam kerja nyata legislasi, pengawasan, dan pelayanan kepada masyarakat.
     

    Komisi III DPR RI memiliki peran vital dalam mengawasi institusi penegak hukum, mulai dari Kejaksaan, Kepolisian, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dengan rotasi ini, Fraksi NasDem mempertegas fokus untuk memperkuat agenda-agenda pengawasan dan legislasi di bidang hukum.

    Langkah ini menegaskan komitmen Fraksi NasDem menghadirkan politik yang adaptif dan responsif. Dengan mengusung semangat restorasi, partai menekankan bahwa setiap kader ditempatkan bukan hanya berdasarkan kebutuhan internal, tetapi juga demi menjawab tantangan kebangsaan yang terus berkembang.

    Jakarta: Di tengah sorotan publik terhadap dinamika politik nasional, Fraksi Partai NasDem DPR RI mengambil langkah strategis dengan melakukan rotasi penugasan di Alat Kelengkapan Dewan. Keputusan ini ditetapkan melalui surat resmi yang ditandatangani Ketua Fraksi NasDem DPR RI, Viktor Bungtilu Laiskodat, pada Jumat (29/8/2025) dan telah disampaikan kepada Ketua DPR RI.
     
    Rotasi tersebut menempatkan Ahmad Sahroni sebagai anggota Komisi I DPR RI, sementara posisi Wakil Ketua Komisi III diisi oleh kader NasDem Rusdi Masse Mappasessu. 
     
    Ketua Fraksi NasDem DPR RI, Viktor Bungtilu Laiskodat, menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya memperkuat kinerja fraksi agar selaras dengan semangat Restorasi Indonesia.

    “Kami ingin setiap kader bekerja sesuai kapasitas terbaiknya untuk rakyat. Itulah semangat restorasi yang terus kami jalankan,” ujar Viktor dalam keterangan tertulis, Jumat, 29 Agustus 2025.
     
    Viktor juga menekankan pentingnya menjaga soliditas internal dan memastikan politik restorasi benar-benar hadir dalam kerja nyata legislasi, pengawasan, dan pelayanan kepada masyarakat.
     

     
    Komisi III DPR RI memiliki peran vital dalam mengawasi institusi penegak hukum, mulai dari Kejaksaan, Kepolisian, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dengan rotasi ini, Fraksi NasDem mempertegas fokus untuk memperkuat agenda-agenda pengawasan dan legislasi di bidang hukum.
     
    Langkah ini menegaskan komitmen Fraksi NasDem menghadirkan politik yang adaptif dan responsif. Dengan mengusung semangat restorasi, partai menekankan bahwa setiap kader ditempatkan bukan hanya berdasarkan kebutuhan internal, tetapi juga demi menjawab tantangan kebangsaan yang terus berkembang.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (RUL)

  • Sahroni Turun dari Pimpinan Komisi III DPR, Netizen Bereaksi

    Sahroni Turun dari Pimpinan Komisi III DPR, Netizen Bereaksi

    Jakarta –

    Fraksi Partai NasDem mengganti anggota DPR Ahmad Sahroni dari posisi pimpinan Komisi III DPR. Netizen Indonesia pun memberikan berbagai reaksi di media sosial.

    ‘Sahroni’ pun masuk trending topic di Indonesia dengan lebih dari 38.100 cuitan, diikuti dengan ‘Nasdem’ dengan 3.758 tweet saat berita ini ditulis pukul 15.30 WIB, Jumat (29/8/2025). Banyak reaksi netizen Indonesia memberikan komentar.

    “Cuman pindah kursi doang dia, tep masih jadi anggota DPR. ngapainnnnn?? 😒,” netizen kecewa.

    “Dicopot sama dia sendiri..kocak… Kalo gentle mah mundur dari dpr,” kata yang lain.

    “BYE SAHRONI,” tulis netter.

    “Ga ada niatan minta maaf gitu si sahroni atau anggota dewan yg lain ?” ada yang penasaran.

    Sebelumnya, surat penggantian Sahroni dari pimpinan Komisi III DPR beredar di kalangan wartawan, Jumat (29/8/2025). Surat itu bernomor F.NasDem.758/DPR-RI/VIII/2025. Surat tersebut sudah ditandatangani oleh Ketua Fraksi Partai NasDem Viktor Bungtilu Laiskodat. Sahroni sebagai Sekretaris Fraksi Partai NasDem juga meneken surat itu.

    Lebih lanjut, posisi Wakil Ketua Komisi III DPR yang ditinggalkan Sahroni kini diisi oleh Rusdi Masse Mappasessu. Rusdi Masse sebelumnya menjabat sebagai anggota Komisi IV DPR.

    Sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni sempat menjadi sorotan publik ketika bicara soal gaji dan tunjangan DPR. Dia meminta masyarakat tidak menilai nominal yang dianggap fantastis itu.

    Ia juga mengatakan bahwa tunjangan yang didapat oleh anggota DPR RI lebih hemat daripada rumah dinas yang sebelumnya didapat. Sahroni menyebut biaya perawatan rumah dinas, jika dikalkulasi, lebih besar dari Rp 50 juta. Sahroni pun pernah mengomentari tuntutan masyarakat yang meminta DPR dibubarkan sebagai ‘orang tolol sedunia’.

    (ask/fay)

  • Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni Digeser Jadi Anggota Komisi I

    Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni Digeser Jadi Anggota Komisi I

    Jakarta, CNBC Indonesia – Di tengah sorotan publik terhadap dinamika politik nasional, Fraksi Partai Nasional Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat mengambil langkah strategis dengan melakukan rotasi penugasan di Alat Kelengkapan Dewan (AKD).

    Keputusan tersebut ditetapkan melalui surat resmi yang ditandatangani Ketua Fraksi NasDem DPR Viktor Bungtilu Laiskodat pada Jumat (29/8/2025) dan telah disampaikan kepada Ketua DPR Puan Maharani.

    Rotasi tersebut menempatkan Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni sebagai anggota Komisi I DPR, sementara posisi Wakil Ketua Komisi III DPR diisi oleh Rusdi Masse Mappasessu yang sebelumnya merupakan Anggota Komisi IV DPR.

    Ketua Fraksi NasDem DPR Viktor Bungtilu Laiskodat menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya memperkuat kinerja fraksi agar selaras dengan semangat Restorasi Indonesia.

    “Kami ingin setiap kader bekerja sesuai kapasitas terbaiknya untuk rakyat. Itulah semangat restorasi yang terus kami jalankan,” ujar Viktor dalam keterangan tertulis, Jumat (29/8/2025).

    Viktor juga menekankan pentingnya menjaga soliditas internal dan memastikan politik restorasi benar-benar hadir dalam kerja nyata legislasi, pengawasan, dan pelayanan kepada masyarakat.

    Komisi III DPR memiliki peran vital dalam mengawasi institusi penegak hukum, mulai dari Kejaksaan, Kepolisian, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dengan rotasi ini, Fraksi NasDem mempertegas fokus untuk memperkuat agenda-agenda pengawasan dan legislasi di bidang hukum.

    Rotasi ini menegaskan komitmen Fraksi NasDem menghadirkan politik yang adaptif dan responsif.

    “Dengan mengusung semangat restorasi, partai menekankan bahwa setiap kader ditempatkan bukan hanya berdasarkan kebutuhan internal, tetapi juga demi menjawab tantangan kebangsaan yang terus berkembang,” jelas Viktor.

    (miq/miq)

    [Gambas:Video CNBC]

  • 1 Ahmad Sahroni Dimutasi dari Posisi Wakil Ketua Komisi III DPR Nasional

    1 Ahmad Sahroni Dimutasi dari Posisi Wakil Ketua Komisi III DPR Nasional

    Ahmad Sahroni Dimutasi dari Posisi Wakil Ketua Komisi III DPR
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni dimutasi dari jabatannya.
    Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Nasdem Hermawi Taslim membenarkan mutasi tersebut.
    “Rotasi rutin,” ujar Hermawi kepada Kompas.com, Jumat (29/8/2025).
    Sahroni dimutasi menjadi anggota di Komisi I DPR. Hermawi membantah jika Sahroni dicopot dari jabatannya.
    Dia menyebut, itu hanyalah langkah Nasdem dalam melakukan penyegaran.
    “Tidak ada pencopotan, hanya penyegaran,” imbuhnya.
    Saat ditanya apakah rotasi ini dilakukan karena ucapan kontroversial Sahroni baru-baru ini, Hermawi kembali membantah.
    “Rotasi biasa saja,” kata Hermawi.
    Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua Komisi III Ahmad Sahroni merespons kritik keras dari publik yang memunculkan desakan agar DPR dibubarkan.
    Desakan itu mencuat seiring munculnya rincian gaji dan penghasilan anggota DPR yang dinilai fantastis hingga Rp 230 juta, namun dinilai tak diimbangi dengan kinerja anggota DPR.
    Di sisi lain, adanya kenaikan tunjangan bagi anggota DPR di tengah kondisi ekonomi yang sulit di masyarakat dianggap tidak pantas.
    Ahmad Sahroni lalu merespons desakan pembuaran DPR RI itu saat melakukan kunjungan kerja ke Polda Sumut pada Jumat (22/8/2025).
    Sahroni menuturkan bahwa desakan untuk membubarkan DPR adalah sikap yang keliru. Ia bahkan ia menyebut pandangan ini sebagai mental orang tolol.
    Sahroni mengingatkan bahwa boleh saja mengkritik DPR, mencacai maki dan komplain. Hanya saja harus punya adat istiadat dan sopan santun dalam menyampaikan kritik.
    “Mental manusia yang begitu adalah mental orang tertolol sedunia. Catat nih, orang yang cuma bilang bubarin DPR itu adalah orang tolol sedunia. Kenapa? Kita nih memang orang semua pintar semua? Enggak bodoh semua kita,” ujar Sahroni saat melakukan kunjungan kerja di Polda Sumut, Jumat (22/8/2025).
    Ahmad Sahroni membantah dirinya bermaksud merendahkan masyarakat yang belakangan menyerukan pembubaran DPR RI.
    Ia bahkan mengeklaim, pernyataan “orang tolol sedunia” yang menuai kritik sesungguhnya bukan ditujukan kepada publik, melainkan pada cara berpikir pihak yang menilai DPR bisa begitu saja dibubarkan.
    “Kan gue tidak menyampaikan bahwa masyarakat yang mengatakan bubarkan DPR itu tolol, kan enggak ada,” ujar Sahroni saat dihubungi Kompas.com, Selasa (26/8/2025).
    “Tapi untuk spesifik yang gue sampaikan bahwa bahasa tolol itu bukan pada obyek, yang misalnya ‘itu masyarakat yang mengatakan bubar DPR adalah tolol’. Enggak ada itu bahasa gue,” imbuh dia.
    Menurut dia, ucapannya dipahami keliru sehingga kemudian digoreng seolah-olah ditujukan kepada masyarakat.
    Sahroni menegaskan, yang disorotinya adalah logika berpikir yang menilai DPR bisa dibubarkan hanya karena isu gaji dan tunjangan anggota.
     
    “Iya, masalah ngomong bubarin pada pokok yang memang sebelumnya adalah ada problem tentang masalah gaji dan tunjangan. Nah, kan itu perlu dijelasin bagaimana itu tunjangan, bagaimana itu tunjangan rumah. Kan perlu penjelasan yang detail dan teknis,” tutur Sahroni.
    “Maka itu enggak
    make sense
    kalau pembubaran DPR, cuma gara-gara yang tidak dapat informasi lengkap tentang tunjangan-tunjangan itu,” ujar dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Massa Buruh Demo, Pegawai hingga Tenaga Ahli DPR WFH Hari Ini

    Massa Buruh Demo, Pegawai hingga Tenaga Ahli DPR WFH Hari Ini

    Jakarta –

    Massa buruh akan menggelar demonstrasi secara serentak di seluruh daerah dan dipusatkan di sekitar kompleks DPR. Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR mengeluarkan surat edaran mengimbau pegawai ASN hingga tenaga ahli (TA) untuk melakukan work from home (WFH) atau bekerja dari rumah.

    Surat edaran itu bernomor 14/SE-SEKJEN/2025 yang ditandatangani Sekjen DPR Indra Iskandar pada Rabu (27/8) kemarin. Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni membenarkan adanya edaran untuk pegawai dan TA DPR WFH.

    “Emang ada edaran dari kesekjenan untuk WFH,” kata Sahroni dikonfirmasi, Kamis (28/8/2025).

    Sahroni menyebut edaran itu hanya untuk pegawai ASN dan TA lingkup DPR. Sahroni mengatakan imbauan yang dilakukan sebagai bentuk pengamanan dan antisipasi.

    “Pegawai ASN dan TA, iya buat jaga keamanan aja semua pihak,” ungkapnya.

    Sahroni berharap demontrasi di sekitar DPR berjalan dengan aman dan tertib. Bendum Partai NasDem itu berharap tak ada yang terprovokasi sehingga aspirasi yang masuk dapat disalurkan dengan baik.

    “Saya harap demo hari ini disalurkan dengan cara yang baik-baik dan sampaikan secara terbuka,” ujar Sahroni.

    “Jangan sampai ada yang menunggangi bagi mereka mereka yang mau menghasut sampe terprovokasi pihak-pihak agar bisa terjadi anarkis,” imbuhnya.

    Seperti diketahui Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, mengatakan demo buruh di wilayah Jabodetabek akan dipusatkan di depan gedung DPR. Said menyebut bakal ada 10 ribu buruh yang turun dalam demo 28 Agustus ini.

    Berikut enam tuntutan massa buruh demo 28 Agustus:

    1. Hapus Outsourcing dan Tolak Upah Murah
    2. Stop PHK : Bentuk Satgas PHK
    3. Reformasi Pajak Perburuhan : Naikan PTKP menjadi Rp. 7.500.000,- / bulan, Hapus Pajak Pesangon, Hapus Pajak THR, Hapus Pajak JHT, Hapus diskriminasi Pajak Perempuan Menikah.
    4. Sahkan Rancangan Undang-undang Ketenagakerjaan tanpa Omnibus Law
    5. Sahkan RUU Perampasan Aset : Berantas Korupsi
    6. Revisi RUU Pemilu : Redesain Sistem Pemilu 2029.

    Halaman 2 dari 2

    (dwr/rfs)

  • Buruh se-Indonesia Demo Hari Ini, Waka DPR: Semua Tuntutan Kami Tampung

    Buruh se-Indonesia Demo Hari Ini, Waka DPR: Semua Tuntutan Kami Tampung

    Jakarta –

    Massa buruh akan menggelar demo serentak di seluruh provinsi Indonesia, termasuk di depan gedung DPR RI dan Istana Kepresidenan, Jakarta, hari ini. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menegaskan pihaknya akan menampung segala tuntutan yang disampaikan para pekerja.

    “Tentu apa yang mereka sampaikan itu kan isu yang sama ya, yang sebelum-sebelumnya mereka sampaikan. Dan tentu DPR juga akan mendengar, mempertimbangkan semua yang mereka sampaikan. Ya kita tampung semuanya tuntutan-tuntutan mereka,” kata Saan kepada wartawan, Kamis (28/8/2025).

    Saan menganggap unjuk rasa yang dilakukan kelompok buruh merupakan hal wajar dalam iklim demokrasi. Dia pun mengingatkan gelaran aksi dilakukan tidak dengan anarkis.

    “Ya demo kan hal yang biasa dan wajar ya, mereka menyampaikan berbagai tuntutan, berbagai aspirasi, isu-isu yang mereka sampaikan menurut saya hal yang wajar saja dalam alam demokrasi, kan gitu,” kata Waketum NasDem itu.

    “Ya kita DPR tentu, istilahnya, memahami itu sebagai sesuatu yang wajar, biasa mereka menyampaikan aspirasi ke DPR. Tapi ya tentu dilakukan dengan tidak anarkis aja,” imbuhnya.

    Demo 28 Agustus

    Diketahui, massa buruh akan menggelar demo serentak di 38 provinsi pada 28 Agustus. Untuk di Jakarta, aksi akan dipusatkan di Istana Negara dan gedung DPR RI.

    “28 Agustus 2025. Aksi damai serentak di 38 Provinsi, untuk di Jakarta dipusatkan di Istana Negara, gedung DPR RI,” demikian unggahan akun Partai Buruh, seperti dilihat Selasa (26/8).

    “Sekitar 10 ribu buruh dari Jabodetabek akan masuk ke Jakarta aksi pada 28 Agustus tersebut. Sedangkan di provinsi lainnya dan Kabupaten Kota terutama di kota-kota industri akan serempak juga pada tanggal 28 Agustus aksi buruh besar-besaran yang jumlahnya puluhan ribu,” ujar Said Iqbal dalam video yang diunggah akun Partai Buruh.

    Said Iqbal mengatakan demo buruh 28 Agustus itu diberi nama ‘Hostum’ atau Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah. Dia mengatakan para buruh akan menyampaikan sejumlah tuntutan.

    (fca/ygs)

  • PKS Temui Surya Paloh, Sepakat Bahas Sistem Pemilu yang Terbaik Nasional 27 Agustus 2025

    PKS Temui Surya Paloh, Sepakat Bahas Sistem Pemilu yang Terbaik Nasional 27 Agustus 2025

    PKS Temui Surya Paloh, Sepakat Bahas Sistem Pemilu yang Terbaik
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Al Muzzammil Yusuf mengatakan bahwa partainya menyepakati adanya pendalaman isu strategis saat bertemu Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh.
    Hal tersebut disampaikan Al Muzzammil bersama kepengurusan baru PKS bersilaturahmi ke Nasdem Tower, Jakarta, pada Rabu (27/8/2025).
    “Kami bersama Nasdem, tadi Pak Saan (Mustofa) sudah bicara, hubungan yang lama, dialog yang sering, dan kami juga Alhamdulillah menyepakati untuk ada pendalaman isu-isu strategis yang dipandang penting untuk masyarakat, bangsa, dan negara,” ujar Al Muzzammil dilihat dari kanal Youtube PKSTV, Rabu (27/8/2025).
    Salah satu isu yang dibahas antara PKS dengan Partai Nasdem adalah soal sistem kepemiluan di Indonesia.
    “Isu-isu terkait dengan situasi demokrasi, ya bagaimana menuju pemilihan yang terbaik, pemilu kita yang bisa lebih murah, tetapi dapat menghasilkan kepentingan yang lebih baik. Itu saya kira tema besar yang perlu pendalaman dari kami bersama, baik dalam fraksi maupun dua lembaga think tank partai,” ujar Al Muzzammil.
    PKS dengan Nasdem juga mencapai titik temu untuk terus melakukan diskusi terkait isu-isu strategis tersebut.
    “Titik temu yang bisa dicapai oleh kami, kami akan lakukan diskusi dan juga mungkin menyampaikan ke publik kajian-kajian kami itu. Itu poin yang kami bicarakan,” ujar Al Muzzammil.
    Dalam kesempatan tersebut, Al Muzzammil turut mengundang Surya Paloh dan DPP Partai Nasdem untuk menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) PKS pada 28 September 2025.
    “Undangan sebelumnya sudah kami sampaikan kepada Pak Prabowo Subianto, sekarang undangan kedua kami sampaikan kepada Pak Surya Paloh dan jajaran,” ujar Al Muzzammil.
    Hadir dalam pertemuan tersebut Ketua Majelis Syura Mohamad Sohibul Iman, Presiden PKS Almuzzammil Yusuf, Sekjen PKS Muhammad Kholid, Bendahara Umum DPP PKS Noerhadi, Kabid Pendidikan dan Kesehatan DPP PKS Kurniasih Mufidayati, Ketua Bidang Komdigi DPP PKS Ahmad Fathul Bari, Sekretaris Fraksi PKS DPR RI Ledia Hanifa, serta Kepala KSP Pipin Sopian.
    Sementara itu dari Partai Nasdem yang menerima kedatangan delegasi PKS adalah Ketua Umum Surya Paloh, Sekjen Hermawi Taslim, Wakil Ketua Umum Saan Mustafa, Bendahara Umum Ahmad Sahroni, Korbid Pemenangan Pemilu Prananda Surya Paloh, Korbid Ideologi, Organisasi, dan Kaderisasi Willy Aditya, Ketua Fraksi DPR RI Viktor Laiskodat, serta Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Warganet Ledek Sahroni Ngumpet saat DPR Dikepung Massa: Takut Ya?

    Warganet Ledek Sahroni Ngumpet saat DPR Dikepung Massa: Takut Ya?

    GELORA.CO -Nama Wakil Ketua Komisi III Ahmad Sahroni menjadi sasaran kemarahan ribuan massa masyarakat sipil bertajuk ‘Revolusi Rakyat Indonesia’ di Gedung DPR/MPR Jakarta, pada Senin 25 Agustus 2025.

    Gara-garanya politikus Partai Nasdem itu menyebut publik yang menuntut pembubaran parlemen sebagai ‘orang tolol sedunia’.

    Nama Sahroni juga ramai disebut dalam perbincangan di media sosial.

    Warganet menyesalkan sikap Sahroni yang tidak berani menemui massa yang marah lantaran parlemen memperoleh tunjangan fantastis.

    Salah satunya diungkap pemilik akun Facebook Piul Andrio yang dikutip redaksi Selasa 26 Agustus 2025.

    “Pas demo (25/8/2025) kenapa ngumpet Sahroni Komisi 3 DPR ? Takut dgn massa ya..,” tulis Piul Andrio.

    Sebelumnya, Ahmad Sahroni mengunggah video lengkap mengenai pernyataan kerasnya menanggapi seruan publik untuk membubarkan DPR yang ramai diperbincangkan publik.

    Dalam video yang diunggah melalui akun Instagram pribadinya, @ahmadsahroni88, Sahroni menyatakan, DPR terbuka terhadap segala bentuk kritik dan bahkan cacian dari masyarakat. 

    Namun, Sahroni menilai bahwa seruan membubarkan lembaga legislatif DPR merupakan bentuk cacian berlebihan yang merusak mental. 

    Ia mengklaim, mereka yang menyuarakan hal tersebut adalah orang-orang yang tak pernah merasakan duduk di DPR RI. 

    “Memang yang ngomong itu rata-rata orang yang nggak pernah jadi duduk di DPR,” kata Sahroni, dikutip dari video tersebut.

    Sahroni menekankan pentingnya menyampaikan kritik melalui tata cara yang ada untuk evaluasi. 

    “Orang yang cuma mental bilang bubarin DPR, itulah orang tolol sedunia,” kata Sahroni.

    Di akhir video, Sahroni menegaskan bahwa DPR akan tetap berdiri kokoh meski dihantam berbagai hujatan.

    “Mau dihujat sampai mampus juga nggak apa-apa. Masih berdiri DPR-nya. Sampai kapanpun, tidak akan merubah,” pungkas Sahroni.