Xcloud.id

partai: Nasdem

  • Golkar Ikut Nonaktifkan Adies Kadir sebagai Anggota DPR

    Golkar Ikut Nonaktifkan Adies Kadir sebagai Anggota DPR

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Setelah Partai Nasdem dan Partai Amanat Nasional (PAN) menonaktifkan kadernya sebagai anggota DPR RI, kini giliran Partai Golkar yang melakukan langkah yang sama.

    Melalui surat yang diteken langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia dan Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji, DPP Partai Golkar resmi menonaktifkan Adies Kadir sebagai anggota DPR Fraksi Partai Golkar.

    Penonaktifkan Adies Kadir tertuang dalam surat keputusan DPP Partai Golkar tertanggal 31 Agustus 2025.

    “Menonaktifkan Saudara Adies Kadir sebagai anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar terhitung sejak Senin 1 September 2025,” demikian surat dari DPP Golkar seperti dikutip Minggu (31/8).

    Dalam suratnya, DPP Partai Golkar menyatakan bahwa partai berlambang pohon beringin itu akan menjadikan aspirasi rakyat sebagai perjuangan partainya.

    “Golkar menegaskan bahwa aspirasi rakyat tetap menjadi acuan utama perjuangan Partai Golkar,” demikian pernyataan partai.

    DPP Partai Golkar juga menyampaikan rasa dukacita mendalam atas meninggalnya sejumlah rakyat saat demonstrasi pada 25 dan 28 Agustus 2025.

    “Partai Golkar menegaskan upaya partai untuk memperkuat disiplin dan etika bagi anggota DPR RI dari Partai Golkar,” demikian pernyataan partai tersebut.

    Beberapa partai pada Minggu (31/8) ini telah menonaktifkan sejumlah legislator DPR RI setelah demonstrasi 25 dan 28 Agustus 2025.

    NasDem tercatat menonaktifkan dua legislator, yakni Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach, sebagai anggota DPR RI.

    Langkah NasDem itu lantas diikuti PAN. Partai yang dipimpin Zulkifli Hasan atau Zulhas itu menonaktifkan Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio serta Surya Utama (Uya Kuya). (fajar)

  • Ahmad Khozinudin Prediksi Rumah Jokowi di Solo Bisa Jadi Target Berikutnya

    Ahmad Khozinudin Prediksi Rumah Jokowi di Solo Bisa Jadi Target Berikutnya

    GELORA.CO –  Ahmad Khozinudin, buka suara terkait viralnya penjarahan rumah sejumlah pejabat dan selebritis usai gelombang aksi massa semakin tak terkendali.

    Ia menilai situasi yang terjadi mencerminkan kemarahan publik yang sudah tak terbendung.

    Dikatakan Ahmad, warganet kini tidak lagi fokus pada demo di gedung DPR atau kantor polisi.

    “Sosial media ramai, bukan lagi mengabarkan demo ke gedung DPR atau kantor Polisi. Hari ini, video viral hilir mudik mengabarkan sejumlah penjarahan di rumah pejabat publik,” ujar Ahmad kepada fajar.co.id, Minggu (31/8/2025).

    Pengacara Roy Suryo ini menyebut, rumah Ahmad Sahroni menjadi lokasi pertama yang diserbu massa. Barang-barang mewah politisi yang dikenal sebagai Crazy Rich Priok itu dijarah habis.

    “Sejumlah aset milik ‘Crazy Rich’ Priok dijarah. Dari jam mahal Richard Mill, tas mewah Luis Vitton, hingga Robot Iron Man,” bebernya.

    Tak hanya itu, Ahmad menambahkan, brankas berisi uang rupiah hingga mata uang asing pun dihamburkan dan dibagi kepada massa.

    Mobil-mobil mewah Sahroni ikut dirusak. Bahkan, ada yang nekat berenang di kolam renang rumah anggota DPR dari NasDem tersebut.

    Lebih jauh, ia menyinggung hal yang menurutnya memalukan, yakni penjarahan koleksi pribadi yang bersifat sensitif.

    “Ada yang menjarah sejumlah CD Porno koleksi Anggora Dewan dari Nasdem ini. Bahkan, ijazah ‘tolol’ kebanggaannya, dengan nilai mayoritas 6 (mewah) turut dijarah dan dipamerkan kepada publik,” sindirnya.

    Ahmad mengatakan, Sahroni marah besar setelah mengetahui rumahnya ludes dijarah. Namun, ia meyakini bila Sahroni tidak kabur, nyawanya pun bisa ikut terancam.

    “Dari tempat kabur, Sahroni marah-marah gak karuan. Marah, karena barangnya dijarah. Padahal, klo dia tidak kabur, kuat dugaan nyawa Sahroni pun bakal ‘dijarah’ massa,” tegasnya.

    Peristiwa serupa, lanjut Ahmad, juga menimpa rumah Eko Patrio. Kediaman anggota DPR dari PAN itu hancur berantakan.

    “Rumah yang menjadi simbol kemewahan sekaligus kesombongan Aleg PAN ini, turut diluluhlantakkan. Nyaris tak bersisa, kecuali lantai, dinding dan langit-langit rumah yang tak bisa dijarah,” kata Ahmad.

    Tidak berhenti di situ, rumah Uya Kuya pun tak luput dari amukan massa. Semua harta benda diangkut hingga hewan peliharaan ikut raib.

    “Semua diangkut, hingga kucing Uya Kuya juga dibawa massa,” ungkap Ahmad.

    Ia menambahkan, Uya Kuya hanya bisa pasrah menyaksikan rumahnya hancur melalui media sosial.

    “Mau melawan? Siapa yang mau dilawan? Berani melawan massa yang jumlahnya tak bisa dihitung?” timpalnya.

    Sastrawan politik ini juga mengungkap, kediaman Menteri Keuangan Sri Mulyani di Bintaro menjadi sasaran. Ia menyindir ironi situasi ini.

    “Ustadzah yang memberikan nasehat, dibalik harta kita ada hak orang lain, kini wejangan dan tausiah itu dipraktikan oleh massa. Dibalik harta Ibu Menteri Kekurangan, ada hak rakyat, maka massa mengesahkan UU perampasan aset, untuk mengambil hak rakyat dari harta pejabat. Tak terkecuali rumah Sri Mulyani,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Ahmad memprediksi rumah siapa lagi yang akan jadi target berikutnya.

    “Entah, rumah siapa lagi yang menjadi target. Kabarnya, rumah Jokowi di Solo hari ini juga akan didemo. Mungkin saja, kembali berujung penjarahan,” terangnya.

    Ia menyoroti reaksi publik di media sosial yang justru mendukung aksi ini.

    “Anehnya, mayoritas Netizen berkomentar bangga dan bahagia. Bangga, pada keberanian massa yang mengesahkan RUU perampasan aset, yang tak kunjung disahkan oleh DPR. Bahagia, menyaksikan kekayaan wakil rakyat diambil kembali secara paksa oleh rakyat,” tandasnya.

    Ahmad bilang, massa terlihat begitu percaya diri dan tanpa rasa takut saat menjarah.

    “Saat menjarah, massa terlihat gembira dan bersuka cita. Tak ada sedikitpun wajah takut. Anggota TNI yang ada di TKP, hanya bisa angkat tangan. Anggota Polisi? Apa lagi,” kuncinya.

  • Ketum Parpol Sepakat Pecat Anggota DPR Bermasalah Mulai 1 September

    Ketum Parpol Sepakat Pecat Anggota DPR Bermasalah Mulai 1 September

    GELORA.CO – Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan kesepakatan para ketua umum partai politik untuk mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR yang dinilai bermasalah. 

    Mulai 1 September 2025, sejumlah anggota DPR dicabut keanggotaannya oleh partai masing-masing sebagai bentuk komitmen menjaga integritas wakil rakyat.

    “Saya mendapatkan laporan dari para Ketua Umum Partai Politik, bahwa mereka telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing terhitung 1 September 2025 yaitu terhadap anggota DPR masing-masing yang mungkin telah menyampaikan pernyataan-pernyataan yang keliru,” ujar Prabowo dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu, 31 Agustus 2025.

    Selain itu, pimpinan DPR juga dikabarkan akan meninjau ulang sejumlah kebijakan yang selama ini menuai sorotan publik, mulai dari besaran tunjangan hingga penghentian sementara kunjungan kerja ke luar negeri.

    “Para pimpinan DPR bersama ketua umum partai politik telah menyampaikan bahwa seluruh anggota DPR harus selalu peka dan berpihak pada kepentingan rakyat,” lanjut Prabowo.

    Sebelum pernyataan Prabowo disampaikan, Partai Nasdem telah resmi menonaktifkan dua kadernya, Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach, yang terpilih menjadi anggota DPR RI. 

    Keputusan itu diumumkan langsung oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh bersama Sekjen Hermawi Taslim pada Minggu siang.

    Langkah serupa juga ditempuh Partai Amanat Nasional (PAN). Beberapa jam setelah pengumuman Nasdem, PAN menyatakan mencopot dua anggotanya, Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio dan Surya Utama alias Uya Kuya, dari kursi DPR RI.

    Keputusan tersebut diteken langsung oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan bersama Sekjen PAN Viva Yoga Mauladi.

  • Kumpulkan Ketua Partai, Presiden: Pimpinan DPR Sepakat Cabut Tunjangan dan Moratorium Kunjungan ke LN

    Kumpulkan Ketua Partai, Presiden: Pimpinan DPR Sepakat Cabut Tunjangan dan Moratorium Kunjungan ke LN

    Jakarta (beritajatim.com) – Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan, pimpinan DPR telah sepakat akan mencabut sejumlah tunjangan anggota dewan dan memberhentikan sementara kunjungan kerja ke luar negeri.

    “Para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri,” ujar Prabowo dalam konferensi pers bersama para Ketua Partai Politik di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (31/8/2025).

    Dalam konferensi pers itu hadir Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin. Ada pula Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

    Selanjutnya, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), dan Sekjen PKS Muhammad Kholid.

    Dia juga memastikan, segala aspirasi dan tuntutan rakyat yang disampaikan dalam demonstrasi beberapa waktu belakangan ini didengar oleh pemerintah serta DPR RI.

    “Para pimpinan DPR dan para Ketua Umum partai telah menyampaikan melalui ketua fraksi masing-masing bahwa anggota DPR harus selalu peka dan berpihak kepada kepentingan rakyat,” kata Prabowo. [hen/aje]

  • Usai Sahroni, giliran PAN nonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya dari DPR

    Usai Sahroni, giliran PAN nonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya dari DPR

    ANTARA – Setelah Sahroni dan Nafa Urbach dinonaktifkan sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem, kini Partai Amanat Nasional (PAN) menonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya per 1 September 2025. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga di Jakarta, Minggu (31/8). (Rina Nur Anggraini/Satrio Giri Marwanto/Nanien Yuniar)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gibran Tak Ada pada Pertemuan Prabowo dengan Pimpinan Partai dan Legislatif

    Gibran Tak Ada pada Pertemuan Prabowo dengan Pimpinan Partai dan Legislatif

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tak hadir dalam konferensi pers pernyataan pemerintah terkait eskalasi demonstrasi yang berlangsung beberapa hari belakangan.

    Konferensi pers dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto bersama Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri, Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR Puan Maharani, dan Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin.

    Selain itu, terdapat beberapa petinggi partai politik yang turut hadir seperti Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono, Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Bahlil Lahadalia, dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar.

    Lalu, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan dan Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem) Surya Paloh. Sedangkan, Gibran tak tampak mendampingi Prabowo.

    Dalam konferensi pers, Prabowo menyampaikan sejumlah poin seperti DPR yang akan mencabut tunjangan anggota DPR dan penghentian sementara kunjungan kerja ke luar negeri.

    “Para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri,” katanya.

    Tidak hanya itu, keanggotaan beberapa anggota dewan yang bersikap tidak patut juga akan dicabut.

    Beberapa orang yang menjadi sorotan di antaranya Uya Kuya, Eko Patrio, hingga Nafa Urbach atas pernyataannya terkait dengan tunjangan DPR.

    “Langkah tegas tadi yang dilakukan ketua umum partai politik adalah mereka masing-masing dicabut dari keanggotaannya di DPR RI,” ujar Prabowo.

    Selanjutnya, Prabowo meminta Polri dan TNI untuk mengambil tindakan tegas terhadap perusakan fasilitas umum hingga penjarahan rumah individu oleh massa tidak dikenal yang marak terjadi di tengah memanasnya aksi demonstrasi.

    Prabowo menuturkan bahwa penyampaian aspirasi dapat dilakukan secara damai. Namun, dia mengingatkan bahwa aksi anarkis berupa perusakan fasilitas umum hingga penjarahan merupakan pelanggaran hukum.

    Dia meminta kepada para aparat yang bertugas untuk melindungi masyarakat dan fasilitas umum yang dibangun dengan uang rakyat.

    “Kepada pihak kepolisian dan TNI, saya perintahkan untuk ambil tindakan yang setegas-tegasnya, terhadap perusakan fasilitas umum, penjarahan rumah individu, dan sentra-sentra ekonomi, sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya.

    Prabowo memastikan bahwa pemerintah akan menghormati aspirasi murni yang disampaikan masyarakat, termasuk melindungi hak untuk berkumpul secara damai.

    Pesan Gibran terkait Aksi Demonstrasi

    Gibran sempat angkat bicara saat demo besar-besaran terjadi sekitar 28 hingga 29 Agustus di beberapa daerah, khususnya Jakarta.

    Pada Kamis (28/8/2025), atau hari pertama demo yang dilakukan oleh kelompok buruh di DPR, Gibran diketahui berada di luar kota untuk melaksanakan kunjungan kerja di Deli Serdang, Sumatera Utara, yakni Musyawarah Pelayanan (Mupel) VII Mamre Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) 2025.

    Pada sambutannya, dia mengimbau masyarakat agar tidak terpancing dengan berita tidak benar. Putra sulung dari Presiden ke-7 Joko Widodo itu juga berpesan agar terus menjaga persatuan dan kesatuan, sehingga tidak menimbulkan perbedaan yang memecah belah persatuan.

    “Jangan mudah terprovokasi, hadapi dengan kepala dan hati yang dingin,” pesan Gibran.

    Dia lalu mengimbau kepada peserta Mupel yang hadir agar tidak cepat terpancing dengan berita-berita yang tidak benar dan belum diyakini kebenarannya. Menurutnya, masyarakat harus pintar menyaring berita yang benar dan yang baik.

    “Jadi kita harus pintar menyaring berita yang benar, mana berita yang baik. Kita tidak bisa langsung menghakimi atau langsung share ke WA group, harus kita sharing dulu,” paparnya.

  • Prabowo dan parpol sepakat hapus tunjangan DPR serta moratorium kunker

    Prabowo dan parpol sepakat hapus tunjangan DPR serta moratorium kunker

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto, dalam pernyataan bersama ketua umum partai politik di parlemen, bersepakat menghapus besaran tunjangan anggota DPR RI serta menerapkan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.

    Hal itu disampaikan Kepala Negara di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu, sebagai respons atas aspirasi publik terkait dinamika demonstrasi di berbagai daerah.

    “Beberapa kebijakan DPR RI sudah disepakati untuk dicabut, termasuk besaran tunjangan anggota DPR RI dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri,” katanya.

    Dalam pernyataan resminya, Presiden menegaskan bahwa DPR RI akan segera membuka ruang dialog langsung dengan masyarakat.

    “Saya juga akan meminta pimpinan DPR RI untuk segera mengundang tokoh-tokoh masyarakat, tokoh mahasiswa, dan kelompok-kelompok yang ingin menyampaikan aspirasi, agar bisa diterima dengan baik dan berdialog langsung,” ujarnya.

    Kepala Negara menambahkan, usulan lain dari masyarakat juga akan ditindaklanjuti melalui mekanisme delegasi yang diterima langsung oleh DPR RI.

    “Hal-hal lain juga akan ditindaklanjuti melalui delegasi ke DPR RI,” ucapnya.

    Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo didampingi oleh delapan ketua umum parpol di DPR, yakni Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua DPD RI Sultan Najamudin.

    Selain itu juga hadir, Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri, serta sejumlah pimpinan partai politik, antara lain Wakil Ketua Umum Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), Sekjen PKS Muhammad Khalid, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pernyataan Lengkap Prabowo di Istana: Tunjangan DPR hingga Tudingan Makar

    Pernyataan Lengkap Prabowo di Istana: Tunjangan DPR hingga Tudingan Makar

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pernyataan resmi soal situasi politik bangsa terkini. Konferensi pers itu turut dihadiri pimpinan tinggi MPR/DPR/DPD serta sejumlah ketua partai politik (parpol), termasuk Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri dan Ketum Nasdem Surya Paloh. 

    Berdasarkan pantauan Bisnis di Istana Kepresidenan pada Minggu (31/8/2025), Megawati terlihat mengenakan pakaian merah dan muncul bersama sejumlah ketua umum parpol koalisi pemerintah.

    Megawati juga terlihat didampingi oleh anaknya, yakni Puan Maharani, yang juga menjabat Ketua DPR RI. 

    “Hari ini saya didampingi Presiden Republik Indonesia ke-5 Ibu Megawati Soekarnoputri,” ujar Prabowo dalam pembukaan pidatonya.

    Selain Megawati, turut hadir Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, serta Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan lain-lain.

    Lalu, Partai Demokrat diwakili oleh Ibad Yudhoyono karena Agus Harimurti masih dalam perjalanan ke China. Kemudian, pertemuan turut dihadiri oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani serta Ketua DPD RI Sultan Najamudin.

    Berikut pernyataan lengkap Presiden Prabowo Subianto saat konferensi pers dengan Ketum Parpol dan pimpinan lembaga negara 

    Hari ini saya didampingi Ketua Umum Partai Politik di dalam dan di luar koalisi, Ketua DPR RI dan ketua MPR RI. Kita membahas perkembangan situasi negara. Izinkan saya membacakan pernyataan berikut:

    Saudara-saudara sebangsa setanah air

    Dalam beberapa hari ini, saya Presiden RI terus memantau perkembangan situasi yang terjadi di Jakarta dan beberapa kota lain di Indonesia.

    Negara menghormati dan terbuka terhadap kebebasan penyampaian pendapat dan aspirasi yang murni dari masyarakat.

    Terhadap petugas yang kemarin melakukan kesalahan ataupun pelanggaran, saat ini Kepolisian RI telah melakukan proses pemeriksaan.

    Ini telah saya minta dilakukan dengan cepat, dengan transparan, dan dapat diikuti secara terbuka oleh publik.

    Dalam rangka menyikapi apa yang menjadi aspirasi murni dari masyarakat, saya mendapatkan laporan dari para Ketua Umum Partai Politik, bahwa mereka telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing terhitung 1 September 2025 yaitu terhadap anggota DPR masing-masing yang mungkin telah menyampaikan pernyataan-pernyataan yang keliru.

    Kemudian para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.

    Langkah tegas tadi yang dilakukan Ketua Umum Partai Politik adalah mereka masing-masing dicabut keanggotaannya dari DPR RI.

    Dan juga para pimpinan DPR telah berbicara, dan para Ketua Umum Partai Politik telah menyampaikan, bahwa para anggota DPR harus selalu peka dan berpihak pada kepentingan rakyat.

    Kami menghormati kebebasan berpendapat seperti diatur dalam United Nations International Covenant on Civil and Political Rights pasal 19, dan UU 9 tahun 1998.

    Penyampaian aspirasi dapat dilakukan secara damai, namun jika dalam pelaksanaannya ada aktivitas anarkis, merusak fasilitas umum, sampai adanya korban jiwa; mengancam dan menjarah rumah-rumah dan instansi-instansi publik, maupun rumah-rumah pribadi, hal itu merupakan pelanggaran hukum dan negara wajib hadir dan melindungi rakyatnya.

    Para aparat yang bertugas harus melindungi masyarakat, melindungi fasilitas umum yang dibangun dengan uang rakyat.

    Saudara-saudara sekalian,

    Sekali lagi, aspirasi murni yang disampaikan harus dihormati. Hak untuk berkumpul secara damai harus dihormati dan dilindungi. Namun kita tidak dapat pungkiri bahwa ada gejala tindakan-tindakan melawan hukum; bahkan ada yang mengarah pada makar dan terorisme.

    Kepada pihak Kepolisian dan TNI, saya perintahkan untuk ambil tindakan yang setegas-tegasnya, terhadap perusakan fasilitas umum, penjarahan rumah individu, dan sentra-sentra ekonomi, sesuai hukum yang berlaku.

    Kepada seluruh masyarakat, silakan sampaikan aspirasi murni secara damai. Kami pastikan akan didengar, akan dicatat, dan akan kita tindaklanjuti.

    Saudara-saudara sekalian,

    Saya juga akan minta pimpinan DPR untuk langsung mengundang tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh mahasiswa, agar bisa langsung berdialog dan diterima dengan baik.

    Merekapun sekarang sudah akan melakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, seperti pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.

    Kepada Pemerintah, saya juga sampaikan agar semua KL menerima masukan-masukan, koreksi-koreksi secara langsung.

    Saya minta seluruh warga negara untuk percaya kepada Pemerintah, untuk tenang. Pemerintah yang saya pimpin bertekad untuk selalu memperjuangkan kepentingan rakyat, termasuk rakyat yang paling kecil, paling tertinggal.

    Mari kita jaga persatuan nasional. Indonesia di ambang kebangkitan. Jangan mau kita diadu domba. Suarakan aspirasi dengan damai. Tanpa kerusuhan, tanpa penjarahan, tanpa merusak fasilitas umum.

    Kalau merusak fasilitas umum, artinya menghamburkan uang rakyat.

    Saudara-saudara sekalian,

    Kita waspada terhadap campur tangan kelompok-kelompok yang tidak ingin Indonesia sejahtera, Indonesia bangkit. Kita perbaiki kekurangan yang ada di Pemerintahan dan di negara kita.

    Semangat nenek moyang kita adalah gotong royong. Mari kita bergotong royong menjaga lingkungan kita, keluarga kita, negara kita.

    Kita selalu diintervensi, jangan mau kita diadu domba.

    Demikian pernyataan saya, setelah saya berdiskusi dengan semua pimpinan partai politik dan semua lembaga negara.

  • Prabowo Minta Kementerian/Lembaga Buka Ruang Masukan Publik

    Prabowo Minta Kementerian/Lembaga Buka Ruang Masukan Publik

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto meminta kementerian atau lembaga (K/L) untuk terbuka menerima perwakilan publik yang ingin menyampaikan aspirasi.

    Hal ini tak lepas dari maraknya aksi demonstrasi yang dilakukan oleh massa yang tak puas dengan kebijakan pemerintah maupun DPR RI.

    Prabowo mengatakan, dirinya menghormati asas kebebasan berpendapat. Oleh karena itu, penyampaian pendapat atau masukan dari masyarakat harus didengar.

    “Saya juga sampaikan agar semua K/L menerima utusan-utusan, kelompok-kelompok yang ingin menyampaikan koreksi-koreksi, menyampaikan kritik, menyampaikan perbaikan terhadap jalannya negara dan pemerintahan,” kata Prabowo dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Minggu (31/8/2025).

    Sebelum melakukan keterangan pers, Kepala Negara bertemu dengan Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR Puan Maharani, dan Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin. 

    Terdapat juga Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono, Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem) Surya Paloh.

    Prabowo menjelaskan bahwa DPR akan mencabut beberapa kebijakan, termasuk tunjangan anggota legislatif dan penghentian sementara kunjungan kerja ke luar negeri.

    “Para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri,” ujar Prabowo.

    Tidak hanya itu, Prabowo menerangkan bahwa para pemimpin partai politik menyatakan bahwa pimpinan DPR akan mencabut keanggotaan beberapa anggota dewan yang bersikap tidak patut. 

    Adapun beberapa orang yang menjadi sorotan di antaranya adalah Uya Kuya, Eko Patrio, hingga Nafa Urbach atas pernyataannya terkait dengan tunjangan DPR. 

    “Para pimpinan DPR telah berbicara dan ketua umum partai juga sudah menyampaikan melalui ketua fraksi masing-masing bahwa para anggota DPR harus selalu peka dan berpihak kepada kepentingan rakyat,” ujar Prabowo. 

  • Presiden Prabowo tanggapi kondisi terkini tanah air

    Presiden Prabowo tanggapi kondisi terkini tanah air

    Minggu, 31 Agustus 2025 16:20 WIB

    Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (31/8/2025). Prabowo menegaskan negara menjamin dan menghormati hak setiap warga dalam mengemukakan pendapat, serta meminta aparat TNI dan Polri untuk bersikap tegas dalam menindak massa anarkis yang merusak fasilitas umum, tindakan penjarahan, hingga upaya makar. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/rwa.

    Presiden Prabowo Subianto (tengah) didampingi (kiri ke kanan) Sekjen PKS Muhammad Kholid, Waketum Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono, Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua Umum PDIP sekaligus Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Ketum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum PAN Zulkifli Hasan dan Ketum Partai NasDem Surya Paloh menyampaikan keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (31/8/2025). Prabowo menegaskan negara menjamin dan menghormati hak setiap warga dalam mengemukakan pendapat, serta meminta aparat TNI dan Polri untuk bersikap tegas dalam menindak massa anarkis yang merusak fasilitas umum, tindakan penjarahan, hingga upaya makar. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/rwa.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.