Xcloud.id

partai: Nasdem

  • Gibran dan Driver Ojol Duduk Bersama di Istana Wapres

    Gibran dan Driver Ojol Duduk Bersama di Istana Wapres

    Jakarta –

    Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, menerima dan berdialog dengan perwakilan pengemudi ojek online (ojol) di Istana Wakil Presiden, Jakarta, pada hari Minggu (31/8) siang.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun oleh Antara, Wapres Gibran melakukan pertemuan dengan setidaknya delapan pengemudi ojol dari berbagai perusahaan transportasi daring di Indonesia, yakni GoJek, Grab, Maxim dan Indrive.

    Melalui sejumlah video yang diterima di Jakarta, Minggu, Wapres Gibran yang mengenakan kemeja batik bernuansa cokelat kuning berdialog dengan para pengemudi ojol di sebuah meja bundar.

    Para pengemudi ojol yang mengenakan seragam perusahaan mereka masing-masing pun tampak menikmati kudapan dan minuman di hadapan Wapres sambil berbincang satu per satu. Gibran pun tampak menganggukkan kepalanya seraya mencermati pembicaraan yang disampaikan oleh para pengemudi ojol yang umumnya berusia setengah baya itu.

    Mantan Wali Kota Solo itu juga terlihat membaca secarik kertas yang disampaikan oleh salah satu pengemudi ojol.

    Pertemuan itu berlangsung setidaknya lebih dari satu jam. Pertemuan ini diharapkan dapat membantu Presiden Prabowo Subianto dalam mendinginkan situasi terkini dengan mendengarkan aspirasi masyarakat.

    Pada hari yang sama, Presiden RI Prabowo Subianto beserta delapan ketua umum partai politik menyampaikan sikap dan pernyataan bersama atas perkembangan situasi demonstrasi yang terjadi di Jakarta dan sejumlah daerah.

    Dalam pidatonya, di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu, Kepala Negara menyampaikan sejumlah pandangan bersama mulai dari penjatuhan sanksi tegas kepada legislator yang terlibat hingga seruan terhadap upaya bersama menjaga keamanan bangsa.

    “Terhadap petugas yang kemarin melakukan kesalahan ataupun pelanggaran, saat ini Polri telah melakukan proses pemeriksaan. Ini sudah saya minta dilakukan dengan cepat dengan transparan dan dapat diikuti secara terbuka oleh publik,” katanya.

    Dalam pernyataan resminya, Kepala didampingi Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri, Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua DPD RI Sultan Najamudin, serta sejumlah pimpinan partai politik, antara lain Wakil Ketua Umum Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), Sekjen PKS Muhammad Khalid, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.

    Tonton juga video “Poin-poin Pernyataan Prabowo: Cabut Tunjangan DPR-Gejala Makar” di sini:

    (fyk/fyk)

  • Komisi I DPR Gelar Rapat Bareng Kemhan-TNI Hari Ini, Bahas Apa?

    Komisi I DPR Gelar Rapat Bareng Kemhan-TNI Hari Ini, Bahas Apa?

    Jakarta –

    Komisi I DPR RI menggelar rapat kerja bersama Wakil Menteri Pertahanan Marsekal Donny Ermawan, Wakil Panglima TNI Jendera Tandyo Budi Revita. Apa yang dibahas?

    Rapat digelar di ruang rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/9/2025). Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi I Utut Adianto.

    Rapat juga dihadiri oleh pimpinan dan anggota Komisi I DPR, KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak, KSAL Laksamana Muhammad Ali, KSAU Marsekal Tonny Harjono. Rapat tersebut pun digelar tertutup. Utut mengatakan rapat kerja tersebut membahas terkait anggaran.

    “Nggak (bahas situasi nasional). Ini kan APBN. APBN kan siklus. Siklus harus pas mekanismenya. Apa yang dibicarain ya belum tahu kan dari sana,” ujar Utut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

    Diketahui, DPR kembali menggelar rapat usai aksi demonstrasi yang beberapa hari terakhir terjadi. Pada Kamis (28/8), Sekretariat Jenderal DPR sempat memberlakukan sistem WFH akibat adanya demo buruh di Gedung DPR.

    Selain melakukan aksi, massa juga menggeruduk menjarah rumah-rumah anggota DPR RI. Hingga akhirnya, DPR dan pemerintah sepakat untuk mencabut kebijakan tunjangan anggota DPR.

    Tonton juga video “NasDem Mutasi Sahroni dari Pimpinan Komisi III jadi Anggota Komisi I DPR” di sini:

    (amw/azh)

  • 3 Waspada Lalu Lintas Padat, Ini 7 Titik Demo di Jakarta Hari Ini Megapolitan

    3 Waspada Lalu Lintas Padat, Ini 7 Titik Demo di Jakarta Hari Ini Megapolitan

    Waspada Lalu Lintas Padat, Ini 7 Titik Demo di Jakarta Hari Ini
    Penulis

    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Sejumlah elemen masyarakat dan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di berbagai titik di Jakarta pada Senin (1/9/2025).
    Masyarakat, khususnya pengguna jalan, diimbau agar mengantisipasi kepadatan lalu lintas dan memilih rute alternatif.
    Berdasarkan catatan Polres Metro Jakarta Pusat, terdapat tujuh lokasi demo di Jakarta hari ini yang tersebar di kawasan Tanah Abang, Gambir, Senen, Menteng, hingga Sawah Besar.
    Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Iptu Ruslan Basuki, menegaskan bahwa seluruh aksi yang digelar sudah melalui mekanisme pemberitahuan.
    “Aksi dilaksanakan sesuai dengan pemberitahuan,” ujar Ruslan kepada
    Kompas.com
    , Senin.
    Berikut rangkuman tujuh titik unjuk rasa di Jakarta hari ini:
    1. Depan Gedung DPR/MPR RI (Tanah Abang)
    Aliansi BEM Tangerang Selatan dengan sekitar 50 peserta menuntut penyelesaian kasus pelanggaran HAM 1998, pengesahan RUU Perampasan Aset, penurunan gaji DPR, penolakan RUU KUHAP, serta penolakan sejumlah program strategis nasional (PSN).
    2. Depan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Gambir)
    Mantan dosen Universitas Muhammadiyah Madiun melakukan aksi terkait keberpihakan tim audit Itjen dalam kasus dugaan ijazah ilegal tahun 2022.
    3. Kantor Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik), Gambir
    Koalisi Mahasiswa Nusantara (Kamnas) mendesak pengusutan dugaan korupsi distribusi anggaran beasiswa.
    4. Silang Selatan Monas, Gambir
    5. Depan Sat Brimob Polda Metro Jaya, Kwitang
    Kelompok Bangun Indonesia Maju dengan 30 orang menyoroti dugaan tindakan represif anggota Brimob terhadap pengemudi ojek
    online
    .
    6. Kantor DPP Partai Nasdem, Menteng
    Komunitas Pemantau Korupsi menggelar aksi menuntut agar kader Nasdem Amelia Anggraini diperiksa terkait dugaan korupsi program biskuit balita dan ibu hamil.
    7. Sawah Besar
    Aksi massa yang tersebar di Tanah Abang, Gambir, Senen, Menteng, hingga Sawah Besar ini diperkirakan menimbulkan lalu lintas padat dan potensi kemacetan.
    Pengendara diimbau untuk menghindari ruas jalan yang menjadi titik aksi serta memantau informasi lalu lintas terkini melalui layanan resmi Polda Metro Jaya maupun aplikasi navigasi digital.
    (Reporter: Intan Afrida Rafni | Editor: Abdul Haris Maulana)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 1 Ada 9 Demo 1 September Digelar Serentak di Jakarta Hari Ini Megapolitan

    1 Ada 9 Demo 1 September Digelar Serentak di Jakarta Hari Ini Megapolitan

    Ada 9 Demo 1 September Digelar Serentak di Jakarta Hari Ini
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Sejumlah elemen masyarakat dan mahasiswa menggelar demo 1 September di beberapa titik di wilayah Jakarta, Senin (1/9/2025).
    Berdasarkan catatan Polres Metro Jakarta Pusat, aksi akan digelar di berbagai wilayah Jakarta Pusat, yakni Tanah Abang, Gambir, Senen, Menteng, hingga Sawah Besar. Isu yang dibawa juga beragam, baik lokal maupun nasional.
    Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat Iptu Ruslan Basuki mengatakan, seluruh aksi yang digelar hari ini sudah sesuai dengan pemberitahuan.
    “Aksi dilaksanakan sesuai dengan pemberitahuan,” ujar Ruslan Basuki kepada
    Kompas.com
    , Senin.
    Berikut ini adalah demo yang digelar di sejumlah titik di Jakarta pada hari ini:
    Aliansi BEM Tangerang Selatan yang dipimpin Reza Riskiawan dan Ahmad Ryani dengan sekitar 50 peserta menuntut penyelesaian kasus pelanggaran HAM 1998, pengesahan RUU perampasan aset, penurunan gaji DPR, penolakan RUU KUHAP, serta penolakan program strategis nasional (PSN).
    Demo yang dilakukan oleh Mantan Dosen Universitas Muhammadiyah Madiun ini menyoroti keberpihakan tim audit Itjen dalam kasus dugaan ijazah ilegal tahun 2022.
    Demo yang dilakukan oleh Koalisi Mahasiswa Nusantara (Kamnas), menuntut pengusutan dugaan korupsi distribusi anggaran beasiswa.
    Lembaga Bantuan Hukum DPD KNPI DKI Jakarta menggelar aksi bersama sekitar 200 orang terkait insiden kematian seorang pengemudi ojek
    online
    yang dilindas kendaraan taktis (rantis) Brimob.
    Di lokasi yang sama, Pengurus Pusat PMKRI dengan sekitar 30 peserta menuntut pencopotan Kapolri, penghentian program makan bergizi gratis, serta pencopotan menteri dan wakil menteri yang merangkap jabatan.
    Kelompok Bangun Indonesia Maju dengan sekitar 30 orang menyoroti tindakan represif anggota Brimob terhadap pengemudi ojek
    online
    .
    Komunitas Pemantau Korupsi berunjuk rasa di kantor DPP Partai Nasdem. Mereka mendesak agar kader Nasdem Amelia Anggraini diperiksa terkait dugaan korupsi program biskuit balita dan ibu hamil.
    Aksi dilakukan oleh Gerakan Mahasiswa Pejuang Rakyat (Gempar) di kantor Kementerian Agama RI. Mereka mendesak pengusutan dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji.
    Masih di wilayah yang sama, Gerakan Muda Anti Korupsi juga menyampaikan aspirasinya di depan kantor BPS RI dengan tuntutan evaluasi terhadap kinerja lembaga tersebut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 4 Golkar, PAN, Nasdem Nonaktifkan Kader di DPR yang Picu Kemarahan Publik: Sahroni hingga Uya Kuya Nasional

    4 Golkar, PAN, Nasdem Nonaktifkan Kader di DPR yang Picu Kemarahan Publik: Sahroni hingga Uya Kuya Nasional

    Golkar, PAN, Nasdem Nonaktifkan Kader di DPR yang Picu Kemarahan Publik: Sahroni hingga Uya Kuya
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Sejumlah anggota DPR yang baru-baru ini mengeluarkan pernyataan dan aksi kontroversial dinonaktifkan oleh partainya masing-masing.
    Pasalnya, pernyataan dan sikap mereka ini diduga memicu kemarahan publik, mulai dari berjoget di saat masyarakat susah, menyebut rakyat tolol, hingga membela tunjangan ratusan juta rupiah yang diterima anggota DPR.
    Masyarakat pun akhirnya melakukan demo besar-besaran di berbagai daerah.
    Bahkan, demo ini telah memakan korban jiwa.
    Selain itu, penjarahan rumah dan pembakaran fasilitas umum juga terjadi di mana-mana.
    Berikut sejumlah partai yang telah menonaktifkan kader-kadernya yang dianggap memicu kemarahan publik.
    Partai Nasdem memutuskan menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari DPR RI.
    Keputusan itu diteken langsung oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Hermawi Taslim pada Minggu (31/8/2025).
    Keduanya bakal tidak lagi aktif menjadi anggota DPR RI per 1 September 2025.
    “Bahwa atas pertimbangan hal-hal tersebut di atas, dengan ini DPP Partai NasDem menyatakan terhitung sejak hari Senin, 1 September 2025, DPP Partai NasDem menonaktifkan saudara Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach sebagai Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem,” kata Hermawi dalam keterangan resminya, Minggu.
    Hermawi menuturkan, aspirasi masyarakat menjadi acuan utama Partai Nasdem.
    Namun, kata Hermawi, dalam perjalanan mengawal aspirasi masyarakat itu terdapat kader Nasdem yang pernyataannya mencederai perasaan publik.
    Menurut dia, tindakan mereka tidak selaras dengan wajah perjuangan Nasdem.
    “Hal tersebut merupakan penyimpangan terhadap perjuangan Partai NasDem,” ujar dia.
    Sahroni dan Nafa Urbach diketahui sama-sama menyampaikan pernyataan yang memantik kemarahan publik.
    Sahroni sempat menyebutkan bahwa usulan untuk membubarkan DPR RI disampaikan oleh orang tolol.
    Ia juga menyatakan mendukung Polda Metro Jaya menangkap dan memenjarakan massa aksi yang bertindak anarkistis, sekalipun mereka masih anak-anak.
    Sementara itu, Nafa Urbach membela kenaikan tunjangan anggota DPR RI.
    Ia menyebutkan, perjalanan dari rumahnya di Bintaro ke DPR RI, Senayan macet, sehingga membutuhkan tunjangan perumahan.
    Partai Amanat Nasional (PAN) resmi memutuskan untuk menonaktifkan Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio dan Surya Utama alias Uya Kuya dari DPR RI.
    “Mencermati dinamika dan perkembangan saat ini, DPP PAN memutuskan untuk menonaktifkan Saudaraku Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio) dan Saudaraku Surya Utama (Uya Kuya) sebagai Anggota DPR RI dari Fraksi PAN DPR RI, terhitung sejak hari Senin, 1 September 2025,” kata Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi, dalam keterangan resminya, Minggu (31/8/2025).
    Viva Yoga Mauladi mengatakan keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan dinamika politik di tanah air selama beberapa hari terakhir.
    Viva meminta masyarakat tetap bersikap tenang menghadapi gejolak sosial politik selama beberapa hari terakhir.
    Pihaknya juga meminta masyarakat percaya bahwa pemerintahan yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto bisa menyelesaikan polemik.
     
    “Mempercayakan secara penuh kepada pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan persoalan ini secara tepat, cepat, dan selalu berpihak kepada rakyat serta untuk kemajuan bangsa Indonesia ke depan,” ujar Viva.
    Eko yang juga menjabat Sekretaris Jenderal (Sekjen) PAN ini sempat menuai kontroversi karena mengunggah video parodi menanggapi kritikan terhadap anggota DPR yang berjoget saat Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2025.
    Melalui akun TikTok pribadinya @ekopatriosuper, Eko Patrio mengunggah sebuah video parodi yang menampilkan dirinya sedang berakting menjadi DJ yang menyetel musik dengan sound horeg.
    Tindakan itu Eko lakukan untuk membalas kritik publik atas sejumlah anggota dewan yang berjoget setelah Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto, sementara situasi masyarakat sedang sulit.
    “Biar jogednya lebih keren pakai sound ini aja,” tulis Eko.
    Termasuk anggota dewan yang berjoget itu adalah Uya Kuya.
    Partai Golkar memutuskan untuk menonaktifkan Adies Kadir dari Fraksi Golkar DPR RI.
    “Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar resmi menonaktifkan saudara Adies Kadir sebagai Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, terhitung sejak Senin, 1 September 2025,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, dalam keterangan resmi, Minggu (31/8/2025).
    Adapun Adies merupakan Wakil Ketua DPR RI yang menuai kritik setelah menjelaskan uraian kenaikan tunjangan anggota dewan.
    Belakangan, keterangannya ia ralat.
    Sarmuji mengatakan, keputusan itu diambil setelah Partai Golkar mempertimbangkan eskalasi sosial yang meningkat beberapa hari terakhir.
    Ia menegaskan, aspirasi masyarakat menjadi pertimbangan utama Partai Golkar.
    Menurutnya, seluruh kiprah perjuangan Partai Golkar merupakan kristalisasi semangat kerakyatan yang berdasar pada undang-undang.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Video Aktris Bella Shofie Mundur dari Anggota DPRD Kabupaten Buru

    Video Aktris Bella Shofie Mundur dari Anggota DPRD Kabupaten Buru

    Aktris sekaligus politisi Bella Shofie umumkan pengunduran diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Buru, Maluku dari Partai NasDem. Surat pengunduran itu rupanya telah ia ajukan sejak tanggal 14 Agustus 2025 lalu.

    Bella menegaskan keputusannya itu diambil tanpa tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun.

    detikers, klik di sini untuk menonton video 20Detik lainnya!

  • Salsa Erwina Tanggapi Penjarahan di Rumah Ahmad Sahroni, Sebut Dampak Kesenjangan Sosial: Segera Sahkan RUU Perampasan Aset

    Salsa Erwina Tanggapi Penjarahan di Rumah Ahmad Sahroni, Sebut Dampak Kesenjangan Sosial: Segera Sahkan RUU Perampasan Aset

    FAJAR.CO.ID — Diaspora Indonesia, Salsa Erwina Hutagalung turut menanggapi aksi penjarahan yang terjadi di rumah politikus Partai Nasdem, Ahmad Sahroni, dan anggota DPR lainnya.

    Salsa Erwina Hutagalung yang merupakan pemengaruh atau influencer yang menetap di Aarhus, Denmark, menilai penjarahan yang terjadi, bukti adanya rasa ketidakadilan akibat kesenjangan sosial yang terlalu besar antara anggota DPR dan rakyat yang diwakilinya.

    Melalui akun pribadinya @salsaer di platform media sosial Instagram, Salsa Erwina Hutagalung membagian pandangannya mengenai peristiwa penjarahan yang terjadi di beberapa tempat di Indonesia.

    “Saya tidak membenarkan adanya penjarahan maupun perampasan dan lain sebagainya. Tetapi saya memahami kenapa masyarakat sampai semarah itu terhadap pihak-pihak atau politikus yang sudah menyakiti hati rakyat,” tutur Erwina melalui video yang diunggah di akun media sosial pribadinya dan dikutip fajar.co.id pada Minggu (31/8/2025).

    Sosok Salsa Erwina mencuri perhatian warganet di media sosial setelah dengan lantang menantang anggota DPR RI, Ahmad Sahroni, untuk debat secara terbuka.

    Salsa menyampaikan tantangan debat terbuka menyikapi pernyataan Ahmad Sahroni yang dinilai merendahkan rakyat. Ahmad Sahroni yang seharusnya menjadi wakil rakyat dan pelayan publik, menyebut orang yang menuntut DPR dibubarkan adalah “orang tolol sedunia”.

    Setelah massa melakukan penjarahan di kediaman Ahmad Sahroni yang berada di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara, influencer Indonesia yang juga terkenal melalui podcast “Jadi Dewasa 101” itu memberikan pandangannya.

  • Dinonaktifkan Partai, Hendri Satrio Pertanyakan Nasionalisme Sahroni Cs, Harusnya Mundur Secara Sukarela

    Dinonaktifkan Partai, Hendri Satrio Pertanyakan Nasionalisme Sahroni Cs, Harusnya Mundur Secara Sukarela

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Partai NasDem dan Partai Amanat Nasional (PAN) resmi menonaktifkan Ahmad Sahroni, Nafa Urbach, Eko Patrio, dan Uya Kuya sebagai anggota DPR RI per 1 September 2025.

    Keputusan ini diambil menyusul pernyataan dan gestur kontroversial keempat politisi tersebut yang memicu aksi protes masyarakat dalam beberapa hari terakhir.

    Sebelumnya, analis komunikasi politik Hendri Satrio atau Hensa menilai seharusnya Sahroni, Nafa, Eko, dan Uya mempertimbangkan untuk mundur dari jabatan mereka. Menurutnya, langkah itu tidak hanya akan meredam gejolak publik, tetapi juga menjadi ujian bagi rasa nasionalisme mereka.

    “Kini nasionalisme mereka diuji. Mereka harusnya mendengarkan rakyat dengan mundur dari kursi mereka, atau selamanya akan terus terjadi situasi seperti saat ini, aksi di mana-mana,” kata Hensa kepada wartawan, Sabtu (30/8/2025).

    Pendapat serupa disampaikan peneliti senior Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Prof R. Siti Zuhro. Ia menilai keempat politisi tersebut sebaiknya mundur secara sukarela tanpa harus menunggu diberhentikan partai.

    “Iya benar (soal mundur itu), termasuk saya mengusulkan di Indonesia ini memang belum ada tradisi atau budaya malu dan mundur. Kalau sudah tidak becus, tidak mumpuni untuk mengembangkan amanah tadi, seyogyanya yang bersangkutan itu pamit, mundur dan berhenti. Itu jauh lebih elegan daripada diberhentikan,” ujar Siti Zuhro saat dihubungi, Minggu (31/8/2025).

    Meski demikian, ia menegaskan partai politik memiliki kewenangan penuh untuk menonaktifkan kadernya dari jabatan di parlemen. Namun, keputusan itu tetap harus mempertimbangkan dampak publik.

  • Ahmad Sahroni Murka! Dua Rumah Dijarah Massa, Siap Tempuh Jalur Hukum

    Ahmad Sahroni Murka! Dua Rumah Dijarah Massa, Siap Tempuh Jalur Hukum

    GELORA.CO – Anggota DPR RI dari Fraksi NasDem, Ahmad Sahroni, akhirnya buka suara setelah dua rumah pribadinya di Tanjung Priok, Jakarta Utara, menjadi sasaran penjarahan massa pada Sabtu (30/8/2025) malam.

    Peristiwa ini terjadi setelah demonstrasi di depan Gedung DPR RI berujung ricuh. Massa yang tak terkendali menyerbu kediaman Sahroni dan merusak sejumlah fasilitas.

    Dalam pernyataannya yang disampaikan melalui media sosial, Sahroni mengecam keras tindakan massa tersebut. Ia menegaskan bahwa keselamatan keluarga dan keamanan properti pribadi harus dijaga. 

    Ia menambahkan, aksi penjarahan merupakan bentuk pelanggaran hukum yang tidak dapat dibiarkan begitu saja.

    Sahroni menegaskan bakal membawa kasus ini ke ranah hukum agar para pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerusakan serta hilangnya barang-barang di rumahnya.

    Dia juga berharap pihak berwenang segera mengusut tuntas insiden tersebut agar peristiwa serupa tidak terulang di masa mendatang.

    Melalui akun media sosial pribadinya, Sahroni meluapkan kekecewaan mendalam.

    “Kalau kecewa sama saya, ya hadapi saya. Jangan tempat tinggal saya dan barang-barang keluarga saya!!!” tulis Sahroni.

    Ia juga menyebut tidak akan tinggal diam. “Saya, Ahmad Sahroni. Dengan ini tidak menerima penjarahan dan akan membawa hal ini ke ranah hukum,” tegasnya.

    Dalam unggahan lainnya, Sahroni menulis, “Ya Allah.. kenapa jadi sampai kayak gini ???????,” ia juga menyebut pelaku dengan kata-kata keras: “Bedebah kalian, mainnya penjarahan!!!”

    Insiden penyerangan rumah pribadi legislator NasDem tersebut terjadi hanya beberapa jam setelah aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI berakhir ricuh. 

    Massa yang tersulut emosi menyerbu dua kediaman Sahroni sekaligus, merusak fasilitas, serta menjarah berbagai barang mewah.

  • Bertemu Prabowo, Surya Paloh: Tak Bahas UU Perampasan Aset

    Bertemu Prabowo, Surya Paloh: Tak Bahas UU Perampasan Aset

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menegaskan bahwa partainya tidak membahas isu Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dalam pertemuan antara ketua umum partai politik (parpol) dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Minggu (31/8/2025).

    “Enggak ada, enggak ada (bahas RUU Perampasan Aset),” ujar Surya Paloh saat ditanya wartawan usai mengikuti sidang kabinet di Kantor Presiden.

    Menurut Surya, fokus NasDem dalam pertemuan tersebut lebih kepada membahas perkembangan situasi terkini bangsa.

    “Kami hanya konsentrasi pada perkembangan situasi terkini,” ucapnya.

    Saat ditanya apakah pembahasan soal RUU Perampasan Aset dalam rapat tersebut, Surya hanya melambaikan tangan sambil menegaskan tidak ada topik tersebut.

    Terkait isu internal, khususnya pencopotan sejumlah kader NasDem di DPR RI yang juga menjadi sorotan, Surya enggan membeberkan lebih jauh.

    Dia hanya menyatakan hal tersebut sudah sesuai dengan pemberitaan yang ada dan tersebar luas di masyarakat.

    “Ya, seperti yang sudah diberitakan,” katanya singkat.