partai: Nasdem

  • ​Tata Kelola Lingkungan Buruk Picu Banjir Bandang di Bali

    ​Tata Kelola Lingkungan Buruk Picu Banjir Bandang di Bali

    Denpasar: Beberapa hari terakhir banjir terjadi di beberapa wilayah Pulau Bali. Anggota DPR RI dari Dapil Bali, I Nengah Senantara, menyoroti pembangunan yang sangat masif dan tata kelola lingkungan yang belum memadai.

    “Pembangunan yang masif di banyak titik, perubahan alih fungsi di banyak tempat. Yang terbaru coba perhatikan Jalan Raya Padang Galak atau Ngurah Rai, Jalan Hangtuah, itu semua areanya jalur hijau, sekarang kenapa jadi beton semua,” ungkap Nengah, Kamis 11 September 2025.

    Banjir melanda titik-titik di empat wilayah kota/kabupaten di Provinsi Bali, di antaranya Kabupaten Jembrana, Gianyar, Tabanan, Klungkung, dan Denpasar. Banjir terjadi pada Selasa malam (9/9), setelah hujan lebat mengguyur.

    Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dampak dari banjir menyebabkan dua korban jiwa dan ratusan korban terdampak yang diantaranya harus mengungsi. Hingga kini BNPB masih terus mendata korban banjir di Bali.
     

    Legislator Partai NasDem itu juga berpendapat bahwa tata kelola lingkungan yang buruk turut andil dalam bencana banjir di Bali. 

    “Tata kelola lingkungan yang belum memadai. Kesannya masih menunggu masalah, baru penanganan. Tidak ada upaya preventif, termasuk juga sampah yang belum terkelola dengan baik,” ujarnya. 

    Ia tidak memungkiri banjir juga timbul karena cuaca ekstrem yang terjadi. Diketahui, beberapa hari terakhir hujan deras mengguyur Pulau Bali.

    “Memang curah hujannya yang sangat tinggi, dua hari hujan sangat lebat dengan petir yang menggelegar,” tukas Nengah.

    Denpasar: Beberapa hari terakhir banjir terjadi di beberapa wilayah Pulau Bali. Anggota DPR RI dari Dapil Bali, I Nengah Senantara, menyoroti pembangunan yang sangat masif dan tata kelola lingkungan yang belum memadai.
     
    “Pembangunan yang masif di banyak titik, perubahan alih fungsi di banyak tempat. Yang terbaru coba perhatikan Jalan Raya Padang Galak atau Ngurah Rai, Jalan Hangtuah, itu semua areanya jalur hijau, sekarang kenapa jadi beton semua,” ungkap Nengah, Kamis 11 September 2025.
     
    Banjir melanda titik-titik di empat wilayah kota/kabupaten di Provinsi Bali, di antaranya Kabupaten Jembrana, Gianyar, Tabanan, Klungkung, dan Denpasar. Banjir terjadi pada Selasa malam (9/9), setelah hujan lebat mengguyur.

    Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dampak dari banjir menyebabkan dua korban jiwa dan ratusan korban terdampak yang diantaranya harus mengungsi. Hingga kini BNPB masih terus mendata korban banjir di Bali.
     

     
    Legislator Partai NasDem itu juga berpendapat bahwa tata kelola lingkungan yang buruk turut andil dalam bencana banjir di Bali. 
     
    “Tata kelola lingkungan yang belum memadai. Kesannya masih menunggu masalah, baru penanganan. Tidak ada upaya preventif, termasuk juga sampah yang belum terkelola dengan baik,” ujarnya. 
     
    Ia tidak memungkiri banjir juga timbul karena cuaca ekstrem yang terjadi. Diketahui, beberapa hari terakhir hujan deras mengguyur Pulau Bali.
     
    “Memang curah hujannya yang sangat tinggi, dua hari hujan sangat lebat dengan petir yang menggelegar,” tukas Nengah.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (RUL)

  • Milenial Anti Serangan Fajar, Literasi Politik dan Remaja Bernegara

    Milenial Anti Serangan Fajar, Literasi Politik dan Remaja Bernegara

     
    Jakarta: ‘Serangan Fajar’ sudah menjadi istilah populer di setiap pemilu di Indonesia. Ia bukan sekadar istilah, melainkan praktik politik uang yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

    Uang tunai dibagikan menjelang hari pencoblosan untuk membeli suara rakyat. Praktik ini melukai demokrasi, melahirkan pemimpin yang berutang budi pada modal politik, bukan pada kepentingan rakyat.

    Selama ini, banyak pihak mendorong literasi politik sebagai solusi. Masyarakat diingatkan bahwa suara tidak boleh ditukar dengan uang. Tetapi pertanyaannya: apakah literasi politik saja cukup untuk memutus rantai serangan fajar?
     
    Literasi Politik Penting, Namun Tidak Cukup

    Literasi politik jelas penting. Ia membuat rakyat melek hak dan kewajibannya, berani menolak janji palsu, dan lebih kritis terhadap kandidat. Tetapi literasi politik sering berhenti pada pengetahuan, tidak sampai mengubah perilaku seseorang.

    Dari sudut pandang psikologi, penerimaan politik uang kerap dipengaruhi oleh:

    – Bias normalisasi: karena sering terjadi dan dianggap wajar.
    – Immediate reward: uang kontan lebih terasa nyata daripada janji pembangunan yang masih belum jelas.
    – Rasa sungkan: budaya patronase membuat orang sulit menolak pemberian.

    Artinya, melawan politik uang tidak cukup hanya dengan pengetahuan. Dibutuhkan pembentukan mindset yang jernih, karakter yang berintegritas, serta ketahanan psikologis yang kokoh, khususnya di kalangan generasi muda sebagai garda terdepan perubahan.
     

     

    Remaja Bernegara: Laboratorium Politik Sehat

    Di sinilah peran Remaja BerNegara (RBN) yang digagas Partai NasDem menjadi relevan. RBN adalah wadah pembinaan politik untuk milenial dan Gen Z. Ia bisa menjadi laboratorium politik sehat, tempat anak muda belajar tentang kepemimpinan, etika, dan integritas.

    Secara psikologis, masa remaja adalah fase pembentukan identitas (identity formation). namun penuh potensi, saat mereka mencari jati diri dan terbuka pada nilai-nilai baru.

    Bila sejak dini ditanamkan keberanian untuk menolak politik uang, mereka akan tumbuh menjadi generasi yang bukan hanya cerdas secara politik, tetapi juga berjiwa teguh — generasi yang imun terhadap godaan serangan fajar dan siap menjaga amanah demokrasi.

    Melalui metode interaktif seperti workshop, simulasi pemilu sehat, debat mini, dan diskusi kritis, RBN menghadirkan pengalaman nyata yang membentuk remaja berani berkata tidak pada politik uang, ikhlas menunda kepuasan sesaat, serta terbiasa menatap masa depan dengan visi yang panjang dan bermartabat.
     
    Sinergi Literasi Politik dan RBN

    Menggabungkan literasi politik dengan RBN menghadirkan sejumlah manfaat strategis:

    1. Mencetak Agen Perubahan

    Milenial peserta RBN dapat menjadi duta anti politik uang di keluarga dan lingkungan mereka.

    2. Membangun Ketahanan Psikologis

    Remaja dilatih menunda kepuasan (delayed gratification), keterampilan psikologis penting agar tidak mudah terbeli.

    3. Gerakan Kolektif

    RBN bisa melahirkan kampanye nasional “Pemilu Sehat Tanpa Uang” yang digaungkan generasi muda.

    4. Investasi Demokrasi Jangka Panjang

    Pemilu 2029 dan seterusnya akan lebih berkualitas jika generasi hari ini ditempa sejak dini.
     
    Suara adalah Amanah

    Dalam Islam, suara rakyat adalah bentuk amanah. Allah Swt menegaskan:

    “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya…” (QS. An-Nisa: 58)

    Menyalahgunakan suara demi uang adalah bentuk pengkhianatan amanah. Dari perspektif psikologi moral, pengkhianatan ini menimbulkan disonansi batin dan melemahkan integritas bangsa. Karena itu, menanamkan kesadaran bahwa “suara adalah amanah” menjadi kunci menolak politik uang.
     
    Penutup

    Politik uang tak akan sirna hanya dengan literasi politik. Ia harus ditandingi dengan perpaduan pengetahuan yang tercerahkan, karakter yang berintegritas, dan keteladanan moral yang hidup di tengah masyarakat. 

    Melalui program Remaja BerNegara, lahirlah generasi milenial anti serangan fajar , generasi yang berani berkata tidak pada transaksi politik, dan teguh menegakkan suara rakyat sebagai amanah suci demokrasi.

    Dengan sinergi ini, Indonesia berpeluang melahirkan demokrasi yang bukan hanya bersih dari politik uang, tetapi juga bermartabat, beradab, dan menjadi warisan mulia bagi generasi mendatang. 

    (Oleh: Dr. Ayu Alwiyah Aljufri – Anggota Dewan Pertimbangan DPP Partai NasDem)

     
    Jakarta: ‘Serangan Fajar’ sudah menjadi istilah populer di setiap pemilu di Indonesia. Ia bukan sekadar istilah, melainkan praktik politik uang yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

    Uang tunai dibagikan menjelang hari pencoblosan untuk membeli suara rakyat. Praktik ini melukai demokrasi, melahirkan pemimpin yang berutang budi pada modal politik, bukan pada kepentingan rakyat.
     
    Selama ini, banyak pihak mendorong literasi politik sebagai solusi. Masyarakat diingatkan bahwa suara tidak boleh ditukar dengan uang. Tetapi pertanyaannya: apakah literasi politik saja cukup untuk memutus rantai serangan fajar?
     

    Literasi Politik Penting, Namun Tidak Cukup

    Literasi politik jelas penting. Ia membuat rakyat melek hak dan kewajibannya, berani menolak janji palsu, dan lebih kritis terhadap kandidat. Tetapi literasi politik sering berhenti pada pengetahuan, tidak sampai mengubah perilaku seseorang.
     
    Dari sudut pandang psikologi, penerimaan politik uang kerap dipengaruhi oleh:

    – Bias normalisasi: karena sering terjadi dan dianggap wajar.
    – Immediate reward: uang kontan lebih terasa nyata daripada janji pembangunan yang masih belum jelas.
    – Rasa sungkan: budaya patronase membuat orang sulit menolak pemberian.
     
    Artinya, melawan politik uang tidak cukup hanya dengan pengetahuan. Dibutuhkan pembentukan mindset yang jernih, karakter yang berintegritas, serta ketahanan psikologis yang kokoh, khususnya di kalangan generasi muda sebagai garda terdepan perubahan.
     

     

    Remaja Bernegara: Laboratorium Politik Sehat

    Di sinilah peran Remaja BerNegara (RBN) yang digagas Partai NasDem menjadi relevan. RBN adalah wadah pembinaan politik untuk milenial dan Gen Z. Ia bisa menjadi laboratorium politik sehat, tempat anak muda belajar tentang kepemimpinan, etika, dan integritas.
     
    Secara psikologis, masa remaja adalah fase pembentukan identitas (identity formation). namun penuh potensi, saat mereka mencari jati diri dan terbuka pada nilai-nilai baru.
     
    Bila sejak dini ditanamkan keberanian untuk menolak politik uang, mereka akan tumbuh menjadi generasi yang bukan hanya cerdas secara politik, tetapi juga berjiwa teguh — generasi yang imun terhadap godaan serangan fajar dan siap menjaga amanah demokrasi.
     
    Melalui metode interaktif seperti workshop, simulasi pemilu sehat, debat mini, dan diskusi kritis, RBN menghadirkan pengalaman nyata yang membentuk remaja berani berkata tidak pada politik uang, ikhlas menunda kepuasan sesaat, serta terbiasa menatap masa depan dengan visi yang panjang dan bermartabat.
     

    Sinergi Literasi Politik dan RBN

    Menggabungkan literasi politik dengan RBN menghadirkan sejumlah manfaat strategis:
     
    1. Mencetak Agen Perubahan
     
    Milenial peserta RBN dapat menjadi duta anti politik uang di keluarga dan lingkungan mereka.
     
    2. Membangun Ketahanan Psikologis
     
    Remaja dilatih menunda kepuasan (delayed gratification), keterampilan psikologis penting agar tidak mudah terbeli.
     
    3. Gerakan Kolektif
     
    RBN bisa melahirkan kampanye nasional “Pemilu Sehat Tanpa Uang” yang digaungkan generasi muda.
     
    4. Investasi Demokrasi Jangka Panjang
     
    Pemilu 2029 dan seterusnya akan lebih berkualitas jika generasi hari ini ditempa sejak dini.
     

    Suara adalah Amanah

    Dalam Islam, suara rakyat adalah bentuk amanah. Allah Swt menegaskan:
     
    “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya…” (QS. An-Nisa: 58)
     
    Menyalahgunakan suara demi uang adalah bentuk pengkhianatan amanah. Dari perspektif psikologi moral, pengkhianatan ini menimbulkan disonansi batin dan melemahkan integritas bangsa. Karena itu, menanamkan kesadaran bahwa “suara adalah amanah” menjadi kunci menolak politik uang.
     

    Penutup

    Politik uang tak akan sirna hanya dengan literasi politik. Ia harus ditandingi dengan perpaduan pengetahuan yang tercerahkan, karakter yang berintegritas, dan keteladanan moral yang hidup di tengah masyarakat. 
     
    Melalui program Remaja BerNegara, lahirlah generasi milenial anti serangan fajar , generasi yang berani berkata tidak pada transaksi politik, dan teguh menegakkan suara rakyat sebagai amanah suci demokrasi.
     
    Dengan sinergi ini, Indonesia berpeluang melahirkan demokrasi yang bukan hanya bersih dari politik uang, tetapi juga bermartabat, beradab, dan menjadi warisan mulia bagi generasi mendatang. 
     

    (Oleh: Dr. Ayu Alwiyah Aljufri – Anggota Dewan Pertimbangan DPP Partai NasDem)
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (PRI)

  • Pramono: Sekarang Eranya Tidak Semua Proyek Harus Didanai APBD
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        9 September 2025

    Pramono: Sekarang Eranya Tidak Semua Proyek Harus Didanai APBD Megapolitan 9 September 2025

    Pramono: Sekarang Eranya Tidak Semua Proyek Harus Didanai APBD
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menilai tidak semua proyek harus sepenuhnya dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
    Di era saat ini, pemerintah dituntut lebih kreatif mencari sumber pendanaan pembangunan.
    “Karena memang eranya dunia sekarang tidak semua proyek itu harus didanai sepenuhnya dari APBD,” ujar Pramono saat ditemui di kawasan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Selasa (9/9/2025).
    Untuk itu, Pemprov DKI mendorong perubahan status Perusahaan Umum Daerah (Perumda) PAM Jaya menjadi Perseroan Daerah (Perseroda) agar bisa membuka peluang investasi lebih luas.
    “Perseroda itu semata-mata untuk membuat PAM Jaya lebih bisa berkembang termasuk untuk investasinya lebih baik. Pasti saya dan Pak Wagub memikirkan hal ini untuk kebaikan PAM Jaya,” ucap Pramono.
    Ia menepis anggapan perubahan ini akan merugikan masyarakat. Menurut dia, langkah tersebut justru akan memperkuat pelayanan air bersih.
    “Tidak ada keinginan sama sekali membuat perseroda itu menjadikan Pam Jaya tidak baik. Pasti akan menjadi lebih baik dan saya meyakini itu,” kata Pramono.
    Sebelumnya, rencana perubahan status PAM Jaya memicu perbedaan pandangan di DPRD DKI Jakarta.
    Dalam rapat paripurna, Senin (8/9/2025), sejumlah fraksi menyatakan dukungan dengan catatan, sementara lainnya meminta kajian ulang bahkan menolak.
    Beberapa fraksi menyatakan mendukung, seperti PDI Perjuangan, Golkar, PKB, dan NasDem (dengan catatan transparansi).
    Sementara itu, fraksi PKS, Gerindra, Demokrat-Perindo meminta kajian ulang, sedangkan PAN dan PSI menolak rencana tersebut.
    “Fraksi Partai Golkar menegaskan rencana IPO PAM Jaya tidak boleh dilakukan secara terburu-buru. Prioritas utama tetap pada peningkatan cakupan layanan, kehandalan suplai, dan keterjangkauan tarif bagi seluruh warga Jakarta,” ujar anggota DPRD DKI Jakarta fraksi Partai Golkar, Sardy Wahab Sadri.
    “Fraksi PSI memandang bahwasannya layanan terhadap air minum perlu dilindungi dan dijaga sesuai peraturan perundang-undangan agar Air
    sebagai hak dasar warga Jakarta terpenuhi,” kata anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Elva Farhi Qolbina.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DPRD Jember Tandatangani 9 Tuntutan Mahasiswa

    DPRD Jember Tandatangani 9 Tuntutan Mahasiswa

    Jember (beritajatim.com) – Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, yang mewakili tujuh fraksi menandatangani sembilan butir tuntutan mahasiswa yang tergabung dalam Amarah Masyarakat Jember, Selasa (9/9/2025).

    Sejumlah anggota DPRD Jember itu di antaranya adalah Ahmad Halim (Ketua DPRD/Gerindra), Widarto (Wakil Ketua/PDIP), Dedy Dwi Setiawan (Wakil Ketua/Nasdem), Fuad Ahsan (Wakil Ketua/PKB), Hanan Kukuh Ratmono (Ketua Gerindra), Nilam Noor Fadilah (Golkar), Candra Ary Fianto (PDIP), Nanang Natsir (PKS), dan Ikbal Wilda Fardana (PPP).

    Dalam tuntutannya, mahasiswa menuntut pembebasan demonstran yang masih ditahan dan dikriminalisasi secara sepihak.

    “Usut tuntas dan adili seluruh pelaku kekerasan dan pembunuhan terhadap massa aksi, mulai dari aktor lapangan hingga komandan yang menginstruksikan,” kata Abdul Aziz, koordinator aksi.

    Massa aksi juga menuntut pencopotan Kapolri Listyo Sigit Prabowo atas kegagalannya dalam menegakkan
    prinsip-prinsip kemanusiaan.

    “Kami mendesak juga reformasi institusi POLRI secara menyeluruh agar mengembalikan fungsinya sebagai pengayom masyarakat,” kata Aziz.

    Para mahasiswa juga mendesak publikasi anggaran DPR dengan rincian penjelasan tentang gaji, tunjangan, pensiunan, dan berbagai fasilitas mewah lainnya secara transparan.

    “Perbaiki kompetensi DPR dengan merevisi UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang
    Pemilihan Umum. Lakukan Reformasi secara menyeluruh terhadap sistem kaderisasi partai politik,” kata Aziz.

    Dalam situasi saat ini, mahasiswa menuntut pengembalian TNI pada fungsi pertahanan negara dengan merevisi UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI.

    Terakhir, mahasiswa mendesak DPR RI dan DPRD Kabupaten Jember untuk segera membahas dan mengesahkan kebijakan progresif yang berpihak kepada amanat penderitaan rakyat.

    Widarto berterima kasih kepada mahasiswa yang melakukan aksi dan memberikan aspirasi. “Kami siap melakukan koreksi diri,” katanya. [Wir/ted]

  • Pramono: Sekarang Eranya Tidak Semua Proyek Harus Didanai APBD
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        9 September 2025

    Rencana Ubah PAM Jaya Jadi Perseroda, Pramono: Agar Investasi Berkembang Megapolitan 9 September 2025

    Rencana Ubah PAM Jaya Jadi Perseroda, Pramono: Agar Investasi Berkembang
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan rencana perubahan badan hukum Perusahaan Umum Daerah (Perumda) PAM Jaya menjadi perseroda bertujuan agar PAM Jaya bisa lebih berkembang, terutama dalam hal investasi.
    “Yang pertama tentunya perseroda itu semata-mata untuk membuat PAM Jaya lebih bisa berkembang termasuk untuk investasinya lebih baik. Pasti saya dan Pak Wagub memikirkan hal ini untuk kebaikan PAM Jaya,” ucap Pramono saat ditemui di kawasan Pesanggrahan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, Selasa (9/9/2025).
    Ia menepis anggapan bahwa perubahan status tersebut akan merugikan perusahaan maupun masyarakat.
    Justru, kata dia, langkah ini diyakini akan membuat PAM Jaya semakin kuat dalam memberikan pelayanan air bersih.
    “Karena memang eranya dunia sekarang tidak semua proyek itu harus didanai sepenuhnya dari APBD,” kata dia.
    Sebelumnya, rencana perubahan status PAM Jaya memicu perbedaan pandangan di DPRD DKI Jakarta.
    Dalam rapat paripurna, Senin (8/9/2025), sejumlah fraksi menyatakan dukungan dengan catatan, sementara lainnya meminta kajian ulang bahkan menolak.
    Beberapa fraksi menyatakan mendukung, seperti PDI Perjuangan, Golkar, PKB, dan NasDem (dengan catatan transparansi).
    Sementara itu, fraksi PKS, Gerindra, Demokrat-Perindo meminta kajian ulang, sedangkan PAN dan PSI menolak rencana tersebut.
    “Fraksi Partai Golkar menegaskan rencana IPO PAM Jaya tidak boleh dilakukan secara terburu-buru. Prioritas utama tetap pada peningkatan cakupan layanan, kehandalan suplai, dan keterjangkauan tarif bagi seluruh warga Jakarta,” ujar anggota DPRD DKI Jakarta fraksi Partai Golkar, Sardy Wahab Sadri.
    “Fraksi PSI memandang bahwasannya layanan terhadap air minum perlu dilindungi dan dijaga sesuai peraturan perundang-undangan agar air sebagai hak dasar warga Jakarta terpenuhi,” kata anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Elva Farhi Qolbina.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ibu Akui Anaknya Ambil Uang Hasil Jarahan Rumah Sahroni, SGD 1000 Dikembalikan dalam Rupiah

    Ibu Akui Anaknya Ambil Uang Hasil Jarahan Rumah Sahroni, SGD 1000 Dikembalikan dalam Rupiah

    GELORA.CO –  Seorang ibu mengakui anaknya ikut mengambil uang Dolar Singapura milik politikus NasDem Ahmad Sahroni.

    Uang milik Ahmad Sahroni itu disawer setelah penjarahan rumah Anggota DPR RI nonaktif di Jalan Swasembada Timur XXII, Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Sabtu (30/8/2025) lalu.

    Ibu tersebut lalu meminta maaf secara terbuka kepada  Ahmad Sahroni, terkait anaknya yang ikut mengambil uang sebesar $ 1.000 dolar Singapura saat penjarahan yang terjadi di rumahnya. 

    Uang tersebut sebelumnya disawer oleh salah satu penjarah dari rumah Sahroni. 

    Diduga setelah menjarah uang tersebut, sang anak menukarnya ke dalam bentuk rupiah. 

    “Izinkan saya mewakili anak saya untuk meminta maaf sebesar-besarnya. Anak saya mengambil uang yang disawer sebesar $1000. Saya mohon maaf dan mengembalikan uang ini,” ujar sang ibu lewat video yang beredar di media sosial  pada Senin (8/9/2025). 

    Dalam video yang beredar, sang ibu tampak menunjukkan uang segepok dalam bentuk rupiah yang diduga telah ditukarkan ke money changer sebelum dikembalikan. 

    Sang ibu meminta maaf dan mengembalikan uang tersebut sebagai bentuk tanggung jawab atas kesalahan anaknya. 

    Ia berharap persoalan tersebut diselesaikan secara damai. 

    Barang Dikembalikan

    Di sisi lain, sejumlah barang berharga milik anggota DPR RI nonaktif, Ahmad Sahroni, yang sempat dijarah pada 30 Agustus 2025 lalu mulai dikembalikan oleh warga. 

    Salah satunya adalah jam tangan mewah Richard Mille edisi terbatas seharga Rp 11 miliar. 

    Jam tangan Rp 11 miliar dikembalikan Jam tangan Richard Mille McLaren Speedtail milik Ahmad Sahroni menjadi salah satu barang paling mencuri perhatian. 

    Jam tangan ini diambil seorang remaja, namun akhirnya dikembalikan setelah orang tuanya menyadari barang tersebut bukan hak mereka. 

    Pengembalian dilakukan ke kantor RW 06 Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara, disaksikan oleh ketua RW, RT setempat, serta sejumlah warga. 

    Menurut laman resmi Richard Mille dan Chrono24, jam tangan ini hanya diproduksi 106 unit di dunia, dengan harga sekitar 695 ribu dollar AS atau setara Rp 11 miliar. 

    Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara, Kompol Onkoseno Gradiarso Sukahar, menyebut hingga Sabtu (6/9/2025), warga telah mengembalikan 32 jenis barang milik Ahmad Sahroni. 

    Barang-barang tersebut termasuk: 

    Jam tangan mewah Richard MilleSatu bundel sertifikat tanahPuluhan barang pribadi lain milik Ahmad Sahroni 

    Seluruh barang diserahkan secara sukarela oleh warga melalui Polres Metro Jakarta Utara dan diterima perwakilan keluarga Sahroni, Achmad Winarso. 

    “Barang-barang ini diserahkan warga dengan kesadaran penuh. Kami apresiasi sikap kooperatif masyarakat dan berharap sinergi ini terus terjaga,” kata Kompol Onkoseno.

    Penjarahan di rumah Sahroni

    Sebelumnya rumah Sahroni yang beralamat di Kawasan Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara, dijarah massa pada Sabtu (30/8/2025) sore. 

    Aksi massa pecah sekitar pukul 15.00 WIB, berselang beberapa hari setelah Sahroni melontarkan pernyataan kontroversial ‘orang tolol sedunia’.

    Massa menjebol rumah Ahmad Sahroni hingga isi brankasnya dibagi-bagikan. 

    Hal itu diketahui dari unggahan di akun Instagram @buschoo dilansir pada Minggu (31/08/2025).

    Di unggahan itu, tampak ratusan massa berkerumun di jalan. Salah seorang membawa barang diduga brankas milik Ahmad Sahroni.

    Terlihat, orang tersebut menyebarkan uang yang tersimpan dalam brankas Ahmad Sahroni tersebut. 

    Duit itu berupa pecahan 1000 dolar Singapura.

    1000 dolar Singapura (SGD) hari ini, Minggu (31/8/2025) senilai Rp12.784.050,00.

    Benar saja, saat disebar massa langsunt berebutan hingga berdesak-desakan mendapat uang tersebut. Suasana pun gaduh hingga terdengar beberapa teriakan orang.

    Brankas Ahmad Sahroni dijebol massa, duit dolar Singapura disebar usai rumah sang politisi digeruduk massa.

    Bukan hanya itu saja, dalam beberapa unggahan video juga menampilkan beberapa warga yang membawa diduga sejumlah tas dan jam tangan dengan merk ternama. 

    Selain itu, ada pula orang yang membawa surat tanah hingga action figur Iron Man milik Ahmad Sahroni.

    Action figur itu kerap dipamerkan Sahroni lewat media sosialnya. Konon, harga action figur itu tembus ratusan juta.

  • Pramono tegaskan perubahan status PAM Jaya untuk kembangkan perusahaan

    Pramono tegaskan perubahan status PAM Jaya untuk kembangkan perusahaan

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menegaskan rencana perubahan status Perusahaan Air Minum (PAM) Jaya dari Perumda menjadi Perseroda bertujuan untuk mengembangkan perusahaan tersebut agar lebih baik.

    “Tentunya, Perseroda itu semata-mata untuk membuat PAM Jaya lebih bisa berkembang, termasuk untuk investasinya lebih baik. Dan pasti saya dan Pak Wagub memikirkan hal ini untuk kebaikan PAM Jaya. Tidak ada keinginan sama sekali membuat Perseroda itu menjadikan PAM Jaya tidak baik,” kata Pramono saat dijumpai di kawasan Jakarta Selatan, Selasa.

    Saat ini, menurut dia, tidak semua proyek harus didanai sepenuhnya oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

    Untuk itu, dia meyakini keputusan perubahan badan hukum PAM Jaya dari Perumda menjadi Perseroda dapat membawa hal baik bagi perusahaan tersebut.

    Sebelumnya, pada Rapat Paripurna yang digelar Senin (8/9), beberapa fraksi menyatakan setuju dengan rencana perubahan status badan hukum PAM Jaya, di antaranya PDI Perjuangan, Golkar, dan PKB.

    Sementara itu, fraksi NasDem juga menyatakan setuju, namun meminta agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersikap transparan mengenai perubahan badan hukum PAM Jaya tersebut.

    Fraksi yang menolak rencana itu, yakni PAN dan PSI, sedangkan fraksi yang meminta agar rencana tersebut dikaji ulang, yaitu PKS, Gerindra, dan Demokrat-Perindo.

    Menanggapi perbedaan tersebut, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menekankan perubahan bentuk badan hukum PAM Jaya menjadi Perseroda bertujuan memperkuat tata kelola, meningkatkan efisiensi, serta memperluas cakupan layanan air bersih secara adil dan berkelanjutan.

    “Dalam pelaksanaannya, prinsip pelayanan publik tetap menjadi prioritas,” tegas Rano dalam rapat tersebut.

    Dia pun memastikan Pemprov DKI memberlakukan tarif air yang adil dan terjangkau, memperkuat respons pelanggan melalui call center dan aplikasi digital, serta menjaga mutu air sesuai standar kesehatan.

    “Semua langkah dilakukan secara transparan, akuntabel, dan memperhatikan keberlanjutan lingkungan,” tambah Rano.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPR Mulai Fit and Proper Test 13 Hakim Agung dan 3 Hakim Ad Hoc Hari Ini

    DPR Mulai Fit and Proper Test 13 Hakim Agung dan 3 Hakim Ad Hoc Hari Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — DPR mulai menggelar fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan hakim agung dan hakim ad hoc pada Mahkamah Agung (MA) hari ini, Selasa (9/8/2025).

    Wakil Ketua Umum Komisi III DPR, Rusdi Masse Mappasessu mengatakan agenda ini bisa dilaksanakan lantaran dinilai kuorum dengan enam fraksi dari komisi III menghadiri rapat.

    “Kami membuka rapat uji kelayakan hakim agung dan hakim ad hoc pada mahkamah agung dan rapat dinyatakan rapat terhuka untuk umum,” ujarnya di kompleks Parlemen, Selasa (9/9/2025).

    Anggota DPR Fraksi Nasdem itu menjelaskan bahwa uji kelayakan hakim agung ini paling lama berlangsung 90 menit. Waktu tersebut telah termasuk penyampaian pokok makalah dan perkenalan masing-masing calon.

    “Alokasi waktu uji kepatutan dan kelayakan masing-masing calon hakim Agung dan Hakim ad hoc paling lama 90 menit termasuk 15 menit digunakan untuk menyampaikan pokok pokok makalah atau perkenalan,” imbuhnya.

    Selanjutnya, pertanyaan bakal dilakukan oleh masing-masing fraksi kepada setiap calon hakim paling lama tiga menit. Pelaksanaan tanya jawab itu diatut oleh pimpinan rapat.

    Adapun, rancananya uji kepatutan dan kelayakan ini digelar selama 4 hari atau mulai dari 9 September 2025 dan dilanjutkan pada 10, 11, dan 16 September 2025.

    “Setelah selesai pelaksanaan proses uji kelayakan ini calon Hakim Agung dan Hakim ada hoc diminta menandatangani surat pernyataan yang telah disiapkan oleh komisi III DPR RI,” pungkasnya.

    Berikut dafta nama calon hakim agung dan hakim ad hoc berdasarkan nomor urut :

    1. Nomor urut 1 Heru Pramono

    2. Nomor urut 2 Budi Nugroho

    3. Nomor urut 3 Annas Mustaqim

    4. Nomor urut 4 Hari Sugiharto

    5. Nomor urut 5 Triyono Martanto

    6. Nomor urut 6 Agustinus Purnomo Hadi

    7. Nomor urut 7 Diana Malemita Ginting

    8. Nomor urut 8 Bonifasius Nadya Arybowo (hakim ad hoc)

    9. Nomor urut 9 Julius Panjaitan

    10. Nomor urut 10 Alimin Ribut Sujono

    11. Nomor urut 11 Muhayah

    12. Nomor urut 12 Ennid Hasanuddin

    13. Nomor urut 13 Suradi

    14. Nomor urut 14 Agus Budianto (hakim ad hoc)

    15. Nomor urut 15 Lailatul Arofah

    16. Nomor urut 16 Puguh Haryogi (hakim ad hoc)

  • Komisi II DPR Usul Revisi UU Pemilu Dibahas dalam Skema Omnibus Law

    Komisi II DPR Usul Revisi UU Pemilu Dibahas dalam Skema Omnibus Law

    Jakarta

    Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengatakan dalam waktu dekat akan ada revisi terhadap Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2024-2029. Komisi II DPR menyebutkan bakal mengusulkan revisi Undang-Undang Pemilu untuk dibahas oleh pihaknya.

    “Jadi begini, DPR RI kan akan segera melakukan revisi terhadap Prolegnas 2024-2029 yang mungkin dalam waktu dekat akan dilakukan revisi di Badan Legislasi,” kata Rifqinizamy di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (8/9/2025).

    Rifqinizamy mengatakan revisi UU Pemilu yang diusulkan pihaknya akan dibahas dalam bentuk kodifikasi pemilu. Ia menyebutkan ada sejumlah UU yang akan digabungkan pembahasannya.

    “Dalam posisi itu, kami mengusulkan RUU Pemilu kembali untuk dibahas di Komisi II DPR RI dalam bentuk kodifikasi hukum dan atau omnibus law,” ujar Rifqinizamy.

    “Jadi ada sejumlah undang-undang yang akan dibahas menjadi satu undang-undang untuk kita memperbaiki ekosistem politik dan demokrasi kita termasuk pemilu di dalamnya,” tambahnya.

    Politikus NasDem ini merinci sejumlah revisi yang akan dilakukan, mulai UU partai politik hingga pemilu nasional dan daerah. Komisi II juga akan mengusulkan adanya hukum acara sengketa pemilu dalam pembahasan itu.

    “Kami juga mengusulkan adanya hukum acara sengketa pemilu, ini barang baru agar ada kepastian, kapan waktu, putusan, inkrah. Dan kami upayakan seluruh sengketa pemilu, termasuk di Mahkamah Konstitusi itu bisa berakhir sebelum pelantikan pejabat politik hasil pemilu itu dilakukan,” imbuhnya.

    (dwr/ygs)

  • Ketua Komisi II Tanggapi Yusril soal Artis Kalahkan Orang Berbakat di Pemilu
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        8 September 2025

    Ketua Komisi II Tanggapi Yusril soal Artis Kalahkan Orang Berbakat di Pemilu Nasional 8 September 2025

    Ketua Komisi II Tanggapi Yusril soal Artis Kalahkan Orang Berbakat di Pemilu
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, menyatakan bahwa pihaknya tidak melihat latar belakang profesi maupun ekonomi calon anggota legislatif dalam menyusun Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu.
    Pernyataan ini disampaikan Rifqi saat dimintai kemungkinan DPR RI membatasi profil calon anggota dewan, menyusul kritik Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan terkait banyaknya artis di DPR.
    Rifqi mengatakan bahwa penyusunan undang-undang tidak boleh berdasar pada subjektivitas dan harus objektif.
    “Nah karena itu kita tidak melihat latar belakang profesi, kita tidak melihat latar belakang ekonomi,” kata Rifqi saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/9/2025).
    Menurut Rifqi, Komisi II sampai hari ini masih berpandangan akan mengusulkan RUU Pemilu untuk dibahas dalam bentuk kodifikasi hukum dan atau omnibus law.
    Sejumlah undang-undang, kata dia, akan dibahas menjadi satu untuk memperbaiki ekosistem politik dan demokrasi di Indonesia.
    “Termasuk pemilu di dalamnya,” ujar Rifqi.
    Politikus Partai Nasdem itu mengatakan bahwa yang paling penting menurutnya adalah bagaimana kodifikasi hukum atau Omnibus Law terkait politik itu ke depan bisa membuat proses pemilu dan menghasilkan anggota DPR yang lebih baik.
    Tujuan itu di antaranya diwujudkan melalui ketentuan rekrutmen anggota partai politik, seperti apakah terdapat perbedaan antara keanggotaan partai dan pencalonan anggota DPR dari partai.
    “Segala sesuatunya akan kita bahas. Prinsipnya kami sepakat bahwa kualitas pemilu kita dan institusi parlemen kita harus lebih baik ke depan,” tuturnya.
    Sementara itu, mengenai batas minimal latar belakang pendidikan calon anggota dewan, Rifqi memandang bahwa yang lebih penting adalah standar kompetensi.
    Menurutnya, hal ini bisa dibangun di dalam partai politik.
    “Jadi banyak orang yang tidak berpendidikan S1 tapi punya kapasitas wawasan yang baik,” ujar Rifqi.
     
    Sebelumnya, Yusril menyebut bahwa sistem pemilu saat ini membuat orang-orang berbakat di politik sukar dikenal publik.
    Akibatnya, menurut Yusril, banyak kursi di DPR RI yang diduduki oleh artis.
    Yusril menyebut bahwa saat ini terdapat kritik terhadap kualitas anggota DPR RI. Hal ini telah disadari pemerintah.
    “Sistem sekarang ini membuat orang yang berbakat politik tidak bisa tampil ke permukaan, maka diisi oleh para selebritas, diisi oleh artis, dan kita lihat ada kritik terhadap kualitas anggota DPR sekarang ini, dan pemerintah menyadari hal itu,” ungkap Yusril di Kompleks Istana, Jakarta, Kamis (4/9/2025).
    Yusril kemudian menyinggung bahwa pemerintah berencana mengusulkan revisi UU Pemilu dan partai politik.
    Hal ini juga untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus aturan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden.
    “Hal-hal yang lain juga, perubahan terhadap Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Kepartaian, itu memang sedang akan kita lakukan, karena sudah ada putusan dari Mahkamah Konstitusi yang mengatakan bahwa sistem pemilu kita harus diubah, tidak ada lagi
    threshold
    dan lain-lain sebagainya,” kata dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.