Xcloud.id

partai: Nasdem

  • Alasan Tersebarnya Video Anggota DPRD Ingin Rampok Uang Negara, Selingkuhan Hamil tapi Tak Dinikahi

    Alasan Tersebarnya Video Anggota DPRD Ingin Rampok Uang Negara, Selingkuhan Hamil tapi Tak Dinikahi

    GELORA.CO –  Tersebarnya video anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu bersama selingkuhannya bukan tanpa alasan.

    Ternyata Vide yang direkam oleh sosok bernama FT alias Fadilah itu sudah direncanakan oleh Fadilah.

    Fadilah merupakan pasangan selingkuh dari anggota DPRD Gorontalo tersebut.

    Tujuan Fadilah menyebarkan video anggota DPRD dalam kondisi mabuk ini yaitu karena Wahyudin enggan menikahi Fadilah.

    Apalagi kondisi Fadilah saat ini sedang berbadan dua. Bukannya bertanggung jawab Wahyudin diduga lari dari tanggung jawabnya.

    Hal itu membuat Fadilah emosi dan akhirnya menyebarkan video rekaman anggota DPRD Gorontalo yang berniat merampok uang negara tersebut.

    Terungkap identitas wanita dalam video viral bersama anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo, Wahyudin Moridu.

    Wanita tersebut yang diduga merekam dan menyebarluaskan video saat bersama Wahyudin Moridu, anggota Fraksi PDI Perjuangan.

    Wanita berinisial FT alias Fadilah tersebut diduga sedang hamil dan minta pertanggungjawaban dinikahi namun ditolak. Sehingga tersebarlah video tersebut.

    Badan Kehormatan DPRD Provinsi Gorontalo berencana akan memanggil FT untuk dimintai keterangan terkait video dan hubungannya dengan Wahyudin.

    Nama dan foto FT sudah beredar luas di media sosial. 

    Wahyudin Moridu telah dipanggil terkait viral videonya yang sesumbar mau menghabiskan uang negara dan memiskinkan negara saat perjalanan dinas ke Makassar.

    Wakil Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Gorontalo Umar Karim mengungkap sosok wanita bersama  Wahyudin Moridu tersebut. “Inisial FT,” katanya usai konperensi pers di kantor DPRD Provinsi Gorontalo pada Jumat malam.

    Saat konperensi pers, Umar Karim mengakui besarnya respons masyarakat terkait video tersebut. Sehingga BK langsung menggelar rapat pada Jumat malam. “Ini bagian dari keseriusan badan kehormatan menyelasaikan permasalahan ini,” tegasnya

    Politisi Partai Nasdem ini menyebut kendati wahyudin sudah mengakui video tersebut tapi badan kehormatan memiliki mekanisme dalam mengambil keputusan.

    “Kami sudah sepakat, minggu depan kasus ini masuk persidangan badan kehormatan dan minggu depan juga putusan badan kehormatan akan dibacakan. dalam artian sederhana, akan ada percepatan penyelesaian permasalahan ini,” janjinya

    Katanya, kendati Wahyudin sudah mengakuinya, badan kehormatan tetap menjunjung asas hukum praduga tak bersalah.

    “Kami meminta kepada rakyat khususnya di Gorontalo, beri kesempatan kepada badan kehormatan dan mohon untuk beberapa saat ini bersabar. Percayalah badan kehormatan akan objektif menyelesaikan permasalahan ini berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” katanya.

    Ketua (BK) DPRD Provinsi Gorontalo, Fikram Salilama mengatakan badan kehormatan akan segera bersidang dan hasilnya akan dibawa ke sidang paripurna pekan depan. “Bisa saja kita akan mengundang perempuan itu (FT). Apa tujuan dia memviralkan itu?,” jelasnya.

    Pengakuan Wahyudin ke BK, perempuan berinisial FT yang menyebarkan video tersebut. “Penjelasan yang bersangkutan (Wahyudin), perempuan (FT) tersebut minta dinikahi,”jelasnya

    Fikram menyebut sebelum video viral, Wahyudin pernah dihubungi FP. “Dia ngotot minta dinikahi, pada prinsipnya mereka ada hubungan. Saya tidak hugel (selingkuhan), istri sirinya, saya tidak tau,” kata dia

    Katanya, badan kehormatan akan meminta data ke pimpinan dewan yang menyetujui perjalanan dinas perorangan tersebut.

    “Ada potensi (pemecatan), yang jelas apa yang diucapkan dalam video tersebut sangat berat karena sudah menyebut negara kita miskinkan negara,”katanya

    Fikram Salilama mengungkapkan Wahyudin mengakui dirinya dalam video viral tersebut. “Dia menjawab nanti hari ini beliau (Wahyu) tau,” jelasnya

    Di hadapan BK, Wahyudin mengaku tidak mengatahui ucapan dan video tersebut. Saat itu dia dalam kondisi mabuk.

    “Sejak malam sampai besok pagi ke bandara (Djalaluddin Gorontalo), masih kondisi tidak sadar, artinya dalam keadaan mabuk,” ungkapnya dalam 

     Fikram menyebut aturan melarang BK mengungkap hasil pemeriksaan, namun kali ini diungkap atas persetujuan Wahyudin.

    “Intinya yang bersangkutan menyampaikan bahwa dia dalam keadaan tidak sadar dan dia tidak mengetahui itu divideo (rekam),” jelasnya

    Fikram Salilama mengungkap pengakuan Wahyudin bahwa peristiwa dalam video terjadi pada Juni 2025.

    “Kami masih harus kroscek ke ketua komisi I dan pimpinan dewan, apakah perjalanan itu yang bersangkutan melaksanakan tugas ke Makassar,”  kata Politisi Partai Golkar ini

    Fikram menegaskan kemungkinan perjalanan dinas dilakukan pada Juni karena DPRD tidak melakukan perjalanan dinas pada September. “Dia sampaikan bulan Juni,” ucapnya

    Wahyudin Moridu terpilih dalam pemungutan suara ulang (PSU) Pileg 2024 dari daerah pemilihan Provinsi Gorontalo 6 yakni Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Pohuwato.

    Wahyudin Moridu adalah anggota Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Provinsi Gorontalo. 

    Dapil Gorontalo 6 memperebutkan 11 kursi, 2 di antaranya menjadi milik PDI Perjuangan termasuk Wahyudin Moridu 

    Wahyudin Moridu awalnya berada di posisi ketiga dengan 5.262 suara dalam pileg 14 Februari.

    Namun, hasil pileg dapil Gorontalo 6 digugat ke MK dan KPU Provinsi Gorontalo diperintahkan menggelar PSU. 

    Hasil PSU, Wahyudin Moridu menempati posisi kedua dengan 5.654 suara.

    Wahyudin Moridu adalah anak mantan Bupati Boalemo Darwis Moridu dan ibunya, anggota DPRD  Boalemo 3 periode.

    Wahyudin Moridu masih berusia 29 tahun, dia anggota termuda di DPRD Provinsi Gorontalo

    Viral Video Anggota DPRD Provinsi Gorontalo

    Video beredar itu diambil dalam sebuah mobil Sport Utility Vehicle (SUV). Video tersebut diduga direkam beberapa bulan lalu. 

    Video direkam oleh seorang wanita yang tampak duduk di sampingnya.

    Dalam cuplikan video yang beredar, Wahyudin sesumbar akan merampok uang negara

    Tampaknya mereka di jalan menuju Bandara Djalaluddin Gorontalo. Dalam video dia menyebutkan dalam perjalanan menuju ke Makassar.

    Wahyudin mengaku jika perjalanannya ini dibiayai negara. 

    “Aman negara. Makassar kita ji. Kita hari ini menuju Makassar menggunakan uang negara,” sambil tertawa bersama sang wanita. 

    “Kita rampok ajah uang negara ini kan. Kita habiskan ajah, biar negara ini makin miskin,” ucap ia lagi sambil tertawa. 

    “Ini membawa hugel (hubungan gelap-selingkuhan) langsung ke Makasar menggunakan uang negara. Siapa ji Wahyudin Moridu,” katanya. 

    “Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, nanti 2031 berenti, masih lama,” katanya tertawa dan menekan klakson mobil

    Wahyudin Moridu Minta Maaf Usai Videonya Viral

    Wahyudin Moridu, Anggota DPRD Provinsi Gorontalo minta maaf setelah video dirinya viral di media sosial (medsos). 

    Melalui akun FB pribadinya, Wahyudin mengakui jika dirinya salah.

    Bahkan mengakui jika apa yang dipertontonkan tak mencerminkan etika seorang pejabat publik. 

    Karena itu, ia pun dengan besar hati menerima ocehan apapun dari para netizen dan masyarakat atas perilakunya. 

    Tak cuma minta maaf, Wahyudin juga menyampaikan jika sebetulnya ia tak bermaksud demikian. 

    Permintaan maaf tak cuma untuk ungkapkan ke masyarakat, namun pendukung hingga keluarganya. 

  • Kearifan Lokal Modal Sosial untuk Wujudkan Upaya Pelestarian Berkelanjutan

    Kearifan Lokal Modal Sosial untuk Wujudkan Upaya Pelestarian Berkelanjutan

    Jakarta: Kepedulian masyarakat terhadap kearifan lokal merupakan modal sosial bagi upaya mewujudkan langkah-langkah pelestarian berkelanjutan terhadap peninggalan bersejarah seperti geopark. 

    “Seringkali upaya pelestarian suatu kawasan terkendala pola pikir masyarakat yang menganggap bila sebuah upaya tidak memberikan manfaat ekonomi secara langsung, maka tidak perlu dilakukan,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam acara Forum Diskusi Aktual Berbangsa dan Bernegara MPR RI dengan tema Mengukuhkan Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Melestarikan Geopark Kaldera Toba di Kampus Universitas Sumatera Utara, Medan, Sumatera Utara, Jumat 19 September 2025.

    Hadir pada acara tersebut antara lain Profesor Dr. Ismunandar (Staf Ahli Kementerian Kebudayaan RI), Dr. Hatta Ridho, S.Sos., MSP (Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara), Dr. Harmona Daulay, S.Sos., M.Si (Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara), Dr. H. Azizul Kholis, SE, M.Si, M.Pd, CMA, CSRS (Manajer Badan Pengelola Toba Caldera UNESCO Global Geopark, dan Dr. Usman Kansong, S.Sos., M.Si (Staf Khusus Wakil Ketua MPR R). 

    Menurut Lestari, kondisi tersebut harus menjadi perhatian semua pihak karena pola pikir masyarakat tersebut seringkali menjadi penghambat upaya konservasi sebuah kawasan. 

    Rerie, sapaan akrab Lestari, berpendapat, kearifan lokal dalam bentuk sistem kekerabatan yang kuat, relasi dengan alam/lingkungan hidup, tradisi dan ritus spiritual, seni dan budaya, aturan dan hukum adat, sejatinya bisa dikedepankan untuk merealisasikan upaya pelestarian. 

    Nilai-nilai kearifan lokal yang berlaku dalam keseharian masyarakat, tambah Rerie, yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, harus bisa diseleraskan oleh para pemangku kepentingan untuk menghasilkan kebijakan yang tepat, dalam mewujudkan upaya pelestarian yang berkelanjutan. 

    Mewujudkan harmoni lingkungan hidup dengan tatanan sosial, tegas Rerie, sesungguhnya dapat dioptimalkan dalam upaya pelestarian, pengembangan, pemajuan dan pemanfaatan Geopark Kaldera Toba untuk kesejahteraan masyarakat sekitar.
     

    Karena dalam kearifan lokal, ungkap Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, masyarakat diajarkan untuk melakukan pelestarian lingkungan dengan cara-cara yang diajarkan secara turun temurun. 

    Di era modernisasi saat ini, tambah Rerie, upaya menentang nilai-nilai kearifan lokal yang tumbuh sejak masa lalu itu semakin kuat. 

    Karena itu, tegas Rerie, para pemangku kepentingan harus mampu meningkatkan pemahaman masyarakat terkait pentingnya nilai-nilai kearifan lokal dalam upaya pelestarian suatu kawasan seperti Geopark Kaldera Toba. 

    Semua pihak terkait, tambah Rerie, harus mampu membangun kolaborasi yang kuat agar Geopark Kaldera Toba ini tidak hilang dan tetap lestari, sehingga kehadiran kawasan geologi bersejarah ini dapat bermanfaat bagi masyarakat di sekitarnya dan juga Indonesia.

    Jakarta: Kepedulian masyarakat terhadap kearifan lokal merupakan modal sosial bagi upaya mewujudkan langkah-langkah pelestarian berkelanjutan terhadap peninggalan bersejarah seperti geopark. 
     
    “Seringkali upaya pelestarian suatu kawasan terkendala pola pikir masyarakat yang menganggap bila sebuah upaya tidak memberikan manfaat ekonomi secara langsung, maka tidak perlu dilakukan,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam acara Forum Diskusi Aktual Berbangsa dan Bernegara MPR RI dengan tema Mengukuhkan Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Melestarikan Geopark Kaldera Toba di Kampus Universitas Sumatera Utara, Medan, Sumatera Utara, Jumat 19 September 2025.
     
    Hadir pada acara tersebut antara lain Profesor Dr. Ismunandar (Staf Ahli Kementerian Kebudayaan RI), Dr. Hatta Ridho, S.Sos., MSP (Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara), Dr. Harmona Daulay, S.Sos., M.Si (Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara), Dr. H. Azizul Kholis, SE, M.Si, M.Pd, CMA, CSRS (Manajer Badan Pengelola Toba Caldera UNESCO Global Geopark, dan Dr. Usman Kansong, S.Sos., M.Si (Staf Khusus Wakil Ketua MPR R). 

    Menurut Lestari, kondisi tersebut harus menjadi perhatian semua pihak karena pola pikir masyarakat tersebut seringkali menjadi penghambat upaya konservasi sebuah kawasan. 
     
    Rerie, sapaan akrab Lestari, berpendapat, kearifan lokal dalam bentuk sistem kekerabatan yang kuat, relasi dengan alam/lingkungan hidup, tradisi dan ritus spiritual, seni dan budaya, aturan dan hukum adat, sejatinya bisa dikedepankan untuk merealisasikan upaya pelestarian. 
     
    Nilai-nilai kearifan lokal yang berlaku dalam keseharian masyarakat, tambah Rerie, yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, harus bisa diseleraskan oleh para pemangku kepentingan untuk menghasilkan kebijakan yang tepat, dalam mewujudkan upaya pelestarian yang berkelanjutan. 
     
    Mewujudkan harmoni lingkungan hidup dengan tatanan sosial, tegas Rerie, sesungguhnya dapat dioptimalkan dalam upaya pelestarian, pengembangan, pemajuan dan pemanfaatan Geopark Kaldera Toba untuk kesejahteraan masyarakat sekitar.
     

    Karena dalam kearifan lokal, ungkap Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, masyarakat diajarkan untuk melakukan pelestarian lingkungan dengan cara-cara yang diajarkan secara turun temurun. 
     
    Di era modernisasi saat ini, tambah Rerie, upaya menentang nilai-nilai kearifan lokal yang tumbuh sejak masa lalu itu semakin kuat. 
     
    Karena itu, tegas Rerie, para pemangku kepentingan harus mampu meningkatkan pemahaman masyarakat terkait pentingnya nilai-nilai kearifan lokal dalam upaya pelestarian suatu kawasan seperti Geopark Kaldera Toba. 
     
    Semua pihak terkait, tambah Rerie, harus mampu membangun kolaborasi yang kuat agar Geopark Kaldera Toba ini tidak hilang dan tetap lestari, sehingga kehadiran kawasan geologi bersejarah ini dapat bermanfaat bagi masyarakat di sekitarnya dan juga Indonesia.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (RUL)

  • 9 Anggota DPR Sebut Ada 5.000 Dapur MBG Fiktif, BGN Membantah Nasional

    9 Anggota DPR Sebut Ada 5.000 Dapur MBG Fiktif, BGN Membantah Nasional

    Anggota DPR Sebut Ada 5.000 Dapur MBG Fiktif, BGN Membantah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com – 
    Tuduhan adanya 5.000 titik dapur MBG yang fiktif ini dikemukakan anggota Komisi IX DPR Nurhadi dalam rapat dengan BGN pada Senin (15/9/2025).
    Awalnya, Nurhadi menyinggung temuan bahwa ada 5.000 unit dapur MBG yang tidak beroperasi di lapangan di mana kasus ini terjadi karena beberapa oknum diduga tahu detail seluk-beluk pendirian SPPG di BGN.
    “Jadi ada oknum yang tahu sistem BGN, tahu dia cara daftarnya seperti apa dan pakai yayasannya dia. Setelah oknum ini mengunci titiknya ternyata dia nggak bangun-bangun dapurnya, dan saat menuju 45 hari dijual-lah titik itu dengan ditawarkan ke investor,” kata Nurhadi, dikutip dari
    YouTube
     Komisi IX DPR RI Channel, Jumat (19/9/2025).
    Nurhadi pun menilai temuan tersebut tidak bisa dipandang sepele karena program MBG menyerap anggaran jumbo yang nilainya mencapai triliunan rupiah.
    “Ribuan titik dapur yang mangkrak bukan sekadar soal teknis, melainkan menyangkut hak anak-anak Indonesia untuk mendapatkan asupan gizi yang layak sesuai mandat program,” ujr dia.
    Nurhadi lantas menyoroti lemahnya mekanisme verifikasi dan pengawasan lapangan sejak awal.
    Politikus Partai Nasdem ini mempertanyakan penjelasan BGN terkait lokasi yang belum dibangun dapur untuk program MBG tetapi sudah tercatat.
    “Bagaimana mungkin ribuan lokasi sudah terdaftar, tetapi tidak menunjukkan progres pembangunan meski melewati tenggat waktu 45 hari,” ujar Nurhadi.
    “Sistem yang longgar membuka celah terjadinya praktik percaloan, dominasi investor besar, hingga penyalahgunaan dana publik, seperti temuan dugaan ‘konglomerasi yayasan’ oleh lembaga pemantau independen,” kata dia.
    Nurhadi pun meminta agar persoalan ini tidak berdampak terhadap pemenuhan gizi bagi anak-anak.
    “Angka ini memicu dugaan adanya ‘dapur fiktif’, meski BGN menyebut di lokasi tersebut belum dibangun walau sudah tercatat,” kata Nurhadi dalam keterangan resmi.
    Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang membantah tuduhan yang menyebut terdapat 5.000 dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) fiktif.
    Menurut dia, hal tersebut bukan fiktif, tetapi hanya peletakan titik yang dilakukan tanpa adanya tindak lanjut setelahnya.
    “Iya, kami membantah keras. Enggak ada fiktif. Itu belum dibangun juga, belum ada. Jadi pengertiannya itu pas kita cek, ternyata nggak ada. Kemudian di DPR mengartikan itu fiktif,” kata Nanik saat dihubungi
    Kompas.com
    , Jumat (19/9/2025).
    Nanik menyebutkan, dalam aturan terbaru dari BGN, semua masyarakat bisa membuat titik dapur MBG secara
    online.
    Hal ini tak ubahnya dengan pendaftaran merek, di mana nanti jika ada yang butuh akan dijual.
    “Nah, ini sama. Karena bebas orang boleh mendaftar di
    online,
    ini orang pada meletakkan titik, daftar titik. Jadi ini (hanya) daftarkan titik, enggak tahu siapa nanti yang mau bangun,” ujar Nanik.
    Sistem pendaftaran
    online
    ini dibuat untuk mencegah praktik kolusi ketika akan menjadi mitra BGN atau SPPG.
    “Ini kan dulu dibuat
    online
    untuk menghindari, biar orang enggak
    nyogok
    kanan,
    nyogok
    kiri, kalau mau daftar jadi mitra. Dari situ BGN ini kemudian melakukan cek mana yang benar, mana yang tidak,” kata Nanik.
    “Mana yang memang ada tempatnya, lokasinya benar, atau ada yayasannya, atau ada yang memang sudah membangun,” imbuh dia.
    Oleh karena itu, Nanik menegaskan bahwa apa yang dituduhkan mengenai dapur MBG fiktif sebanyak 5.000 SPPG adalah tidak benar.
    Dia menduga, apa yang dimaksudkan adalah titik pendaftaran yang belum ada bangunannya.
    “Yang dimaksud dengan fiktif ini adalah yang belum ada bangunan, belum ada apa-apanya. Bukan fiktif ini. Mereka gambling dan masih menunggu,” ujar Nanik.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ojol Curhat ke DPR, Minta Tolak Status Pekerja & Potongan 10%

    Ojol Curhat ke DPR, Minta Tolak Status Pekerja & Potongan 10%

    Jakarta –

    Perwakilan pengemudi ojek online (ojol) yang tergabung dalam Unit Reaksi Cepat (URC) mengungkapkan telah bertemu dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pertemuan dihadiri tiga Wakil Ketua DPR, yakni Sufmi Dasco Ahmad (Gerindra), Saan Mustopa (NasDem), dan Cucun Ahmad Syamsurijal (PKB).

    Dalam audiensi itu hadir pula perwakilan Sekret Tiga Pilar, Gojek Gaul Saharjo (GOGAS), Admin Jabodetabek (ADJAB), dan Driver Ori Indonesia (DOI).
    Salah satu perwakilan URC, Billy, menegaskan mitra ojol aktif tidak akan ikut aksi demonstrasi yang rencananya digelar 17 Desember 2025 di depan DPR.

    “Kami lebih memilih jalur tepat, salah satunya melalui FGD bersama Kemenhub pada 24 Juli lalu dan bertemu langsung dengan pimpinan DPR,” kata Billy di Jakarta, Jumat (19/9/2025).

    Billy menyebut pemerintah dan Presiden Prabowo Subianto sudah memahami persoalan yang dihadapi para driver ojol. “Kami menyatakan mitra tidak mau dijadikan pekerja dan menolak potongan 10%,” tegasnya.

    Ia mengungkapkan pertemuan dengan pimpinan DPR itu difasilitasi dewan adat dan Badan Musyawarah (Bamus) Betawi. “Alhamdulillah kami sudah menyampaikan masukan. Pimpinan DPR akan membawa aspirasi ini agar baik bagi mitra yang benar-benar mencari nafkah di jalanan,” ujarnya.

    Billy menambahkan informasi yang ia peroleh menyebut pemerintah tengah menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk menjadi payung hukum bisnis ride-hailing di Indonesia. Selain itu, revisi UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga masih dibahas di Komisi V DPR.

    “Perpres itu akan memberikan poin-poin penting untuk kita sebagai mitra ojol. Detailnya belum disampaikan, tapi kami berharap ini jadi solusi,” pungkasnya.

    Tonton juga video “Respons Gojek soal Tuntutan Demo Ojol Hari Ini” di sini:

    (rrd/rrd)

  • DPRD Ungkap Banyak Operator Parkir Ilegal yang Bikin PAD DKI Rugi Rp 700 Miliar per Tahun – Page 3

    DPRD Ungkap Banyak Operator Parkir Ilegal yang Bikin PAD DKI Rugi Rp 700 Miliar per Tahun – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta, Ahmad Lukman Jupiter, mengatakan keseriusan DPRD melalui Panitia Khusus (Pansus) Perparkiran dalam mengawasi praktik parkir ilegal di Ibu Kota.

    Menurut Jupiter, praktik ilegal tersebut tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga menyebabkan kebocoran pendapatan asli daerah (PAD) yang ditaksir mencapai Rp 700 miliar per tahun.

    “Lebih dari 70 persen potensi PAD sektor perparkiran dianggap bocor. Kami hadir memastikan kebijakan perparkiran berjalan sesuai aturan dan tidak ada lagi praktik ilegal yang merugikan daerah,” kata Jupiter dalam keterangannya, dikutip Rabu (18/9/2025).

    Jupiter menjelaskan, DPRD DKI Jakarta juga mendukung langkah Dinas Perhubungan (Dishub) melalui Unit Pengelola Perparkiran (UPP), bersama TNI-Polri dalam melakukan penertiban. Sinergi antarinstansi, lanjutnya, penting untuk memastikan kebijakan diterapkan secara transparan, terukur, dan tidak tebang pilih.

    Jupiter menjelaskan, dampak parkir ilegal tidak hanya menurunkan PAD, tapi turut memperparah kemacetan dan memberatkan masyarakat akibat tarif parkir yang tidak sesuai aturan. Sehingga, penyegelan terhadap parkir ilegal harus dilakukan.

     

  • Rajiv DPR Ingatkan Distributor Jangan Coba-Coba Gelapkan Pupuk Subsidi untuk Petani – Page 3

    Rajiv DPR Ingatkan Distributor Jangan Coba-Coba Gelapkan Pupuk Subsidi untuk Petani – Page 3

    Di samping itu, Rajiv menjelaskan kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) tata cara penyaluran pupuk bersubsidi dengan para petani di Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung bekerja sama dengan PT. Pupuk Indonesia, sebagai upaya terus mendorong dan mendukung program pemerintah untuk perbaikan tata kelola pupuk bersubsidi.

    “Sebagai mitra kerja pemerintah di bidang pertanian, salah satu tugas utama saya adalah memastikan setiap program pemerintah, terutama yang menyangkut hajat hidup petani, berjalan dengan baik dan tepat sasaran,” ujar Anggota DPR Fraksi Partai NasDem ini.

    Karena, kata dia, selama ini para petani mengaku bingung untuk menebus pupuk bersubsidi cukup membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) akibat ulah pejabat pusat. Padahal, lanjut Rajiv, para petani tersebut harus terdaftar dulu dalam sistem elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok (e-RDKK).

    “Masalah yang dirasakan petani di daerah lain, keluh kesah utama para petani hampir sama di mana-mana. Saya selalu catat. Banyak selama ini miskomunikasi, mereka kira pakai KTP bisa menebus pupuk subsidi di kios tanpa terdaftar di e-RDKK. Meski pakai KTP itu bisa, tapi dia tetap harus terdaftar e-RDKK dulu,” ungkapnya.

    Selanjutnya, Rajiv juga ingin memastikan alur distribusi dari produsen sampai ke tangan para petani sebagai penerima itu transparan, jelas, dan bisa diawasi bersama, tidak boleh ada lagi yang ditutup-tutupi, serta aturannya harus jelas supaya tidak ada lagi permainan di lapangan yang merugikan petani.

    “Setelah bimtek ini, saya harap petani tidak ada lagi yang bingung. Ketika saya reses mengecek ke dapil, tidak ada lagi para petani yang mengeluh tidak bisa menebus pupuk subsidi. Distribusi pupuk subsidi harus tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat jumlah, sesuai dengan peraturan yang berlaku,” imbuhnya.

     

  • Melusuri Aliran Dana Kasus Korupsi Sosperda DPRD Jember

    Melusuri Aliran Dana Kasus Korupsi Sosperda DPRD Jember

    Liputan6.com, Jember – Tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Jember terus mendalami dan mengumpulkan bukti-bukti, terkait kasus dugaan korupsi kegiatan Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah (Sosperda) DPRD Jember, tahun anggaran 2023-2024. 

    Terbaru, saat ini korps Adhyaksa telah menelusuri aliran dana melalui rekening bank milik beberapa rekanan. Rekening-rekening tersebut telah disita karena terdapat indikasi transaksi mencurigakan yang terkait dengan kasus dugaan korupsi Sosperda DPRD Jember ini. 

    Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Jember, Ivan Praditya Putra saat dikonfirmasi menyebut, penyitaan rekening dilakukan karena penyidik meyakininya sebagai bukti kunci untuk memperkuat konstruksi perkara.

    “Dokumen dan rekening milik penyedia jasa sudah kami amankan sebagai bagian dari proses pembuktian,” kata Ivan 

    Selain dokumen keuangan, tim penyidik juga rutin memanggil saksi dari berbagai pihak. Hingga minggu ketiga September, sudah 36 orang diperiksa. 

    Terbaru, delapan saksi tambahan dari unsur DPRD dan panitia lokal hadir memenuhi panggilan penyidik.

    Jaksa juga telah meminta auditor internal Kejaksaan melakukan penghitungan resmi untuk memastikan jumlah kerugian negara dalam proyek ini.

    “Proses audit sedang berjalan. Semua data kami kumpulkan agar bisa segera dianalisis,” tambah Ivan.

    Kasus ini resmi naik ke tahap penyidikan sejak 17 Juli 2025. Dari catatan awal Kejari Jember, dugaan penyimpangan anggaran bernilai besar itu berpotensi menimbulkan kerugian negara hingga Rp 6,5 miliar dari total anggaran bernilai puluhan miliar rupiah.

    Sebelumnya, pada 20 Agustus 2025 lalu, penyidik Kejari Jember juga telah memeriksa Wakil Ketua DPRD Jember periode 2019-2024, Dedy Dwi Setiawan. Politikus muda dari Partai Nasdem itu saat ini masih menjabat di posisi yang sama untuk periode 2024-2029.

  • Legislator Dukung Ide 1 Orang 1 Akun Per Medsos: Marak Hoax Ancam Demokrasi

    Legislator Dukung Ide 1 Orang 1 Akun Per Medsos: Marak Hoax Ancam Demokrasi

    Jakarta –

    Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Andina Thresia Narang, menyampaikan dukungannya terhadap usulan ide satu orang satu akun di setiap platform media sosial (medsos). Andina menilai maraknya akun palsu hingga hoaks di medsos menjadi ancaman bagi demokrasi.

    “Kita tidak bisa menutup mata terhadap maraknya akun palsu, penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan provokasi daring yang kini menjadi tantangan nyata. Hal ini tidak hanya mengancam kualitas demokrasi, juga dapat mengganggu serta berdampak kepada pelaku UMKM yang menggunakan platform media sosial yang tertutup algoritmanya oleh akun-akun yang viral,” kata Andina kepada wartawan lewat pesannya, Rabu (17/9/2025).

    Namun, Andina mengingatkan penerapan kebijakan itu harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Jangan sampai, kata dia, kebijakan itu justru membatasi hak kebebasan berekspresi.

    “Kebijakan ini harus menjaga keseimbangan antara kebutuhan keamanan digital dengan perlindungan hak kebebasan berekspresi warga negara, sehingga masyarakat tidak merasa dibatasi,” ucap dia.

    Lebih lanjut, Andina menjelaskan sebenarnya platform besar seperti Meta sudah memiliki klasifikasi personal account dan business account. Namun, implementasi di lapangan kerap kecolongan karena akun bot dan buzzer masih mudah bermunculan.

    “Regulasi nasional harus memperkuat klasifikasi akun tersebut agar lebih terjaga, sehingga tidak ada celah bagi bot maupun buzzer. Penting juga memastikan bahwa akun usaha, khususnya milik UMKM, tidak ikut terjerat aturan yang salah sasaran,” jelasnya.

    Fraksi NasDem juga menekankan bahwa dukungan terhadap kebijakan satu nama satu akun, akan relevan jika penerapannya tidak menambah beban masyarakat maupun pelaku usaha. Platform media sosial diharapkan mampu menghadirkan pengaturan yang memudahkan identitas usaha, memperkuat kepercayaan konsumen, dan mendukung perkembangan ekonomi digital.

    “Kebijakan ini harus benar-benar ramah bagi UMKM dan kreator, sehingga tujuan menertibkan ruang digital bisa berjalan seiring dengan tumbuhnya ekonomi rakyat,” kata Andina.

    “Tujuan kami adalah menciptakan ekosistem media sosial yang sehat, aman, berpihak pada kepentingan publik dan pelaku usaha, sekaligus tetap menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia,” imbuhnya.

    Ide 1 Orang 1 Akun Tiap Medsos

    Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi XII DPR, Bambang Haryadi, mengusulkan ide agar satu warga negara hanya punya 1 akun di tiap platform medsos. Bambang menyebut ide ini untuk menghindari akun anonim maupun akun palsu.

    Hal ini disampaikan Bambang Haryadi saat sesi doorstop wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/9). Bambang Haryadi menjawab pertanyaan mengenai isu liar di media sosial yang menyebutkan Rahayu Saraswati Djojohadikusumo–keponakan Presiden Prabowo Subianto–mundur dari anggota DPR RI demi kursi menteri.

    “Bahkan kami berpendapat bahwa, ke depan, perlu juga single account terintegrasi, jadi setiap warga negara hanya boleh memiliki satu akun di setiap platform media sosial. Kami belajar dari Swiss misalnya kan, satu warga negara hanya punya satu nomor telepon, karena nomor telepon tersebut terintegrasi dengan fasilitas bantuan pemerintah, medsos, dan lain lain, “ujar dia.

    (maa/jbr)

  • Pansus DPRD DKI: PAD Potensi Rugi Rp 700 M Per Tahun Akibat Parkir Ilegal

    Pansus DPRD DKI: PAD Potensi Rugi Rp 700 M Per Tahun Akibat Parkir Ilegal

    Jakarta –

    Pansus Perparkiran DPRD DKI Jakarta bersama Dinas Perhubungan (Dishub) Jakarta menyegel dua tempat parkir tak berizin di kawasan Jakarta Timur. Kedua parkir ilegal itu dikelola oleh operator Buana Parking.

    Ketua Pansus Perparkiran DPRD DKI Jakarta Ahmad Lukman Jupiter mengatakan langkah itu diambil untuk memberi efek jera terhadap pengelola parkir yang nakal. Terlebih praktik parkir ilegal, kata dia, merugikan keuangan daerah hingga Rp 700 miliar per tahun.

    “Tentunya juga merugikan pendapatan asli daerah (PAD) yang selama ini dianggap lebih dari 70 persen pendapatan dianggap bocor dan potensi kerugian pendapatan asli daerah sekitar Rp 700 miliar per tahun dari sisi pendapatan sektor perparkiran,” kata Jupiter kepada wartawan Rabu (17/9/2025).

    Selain menyebabkan kebocoran PAD, praktik parkir ilegal juga menjadi salah satu pemicu kemacetan. Di sisi lain, parkir ilegal juga sering merugikan masyarakat karena tarifnya tidak sesuai dengan aturan.

    Pansus Perparkiran DPRD dan Dishub Jakarta menyegel 2 titik parkir tak berizin di Jaktim. Parkir ilegal berpotensi merugikan PAD hingga Rp 700 miliar per tahun. (Rumondang/detikcom)

    “Karena Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) tidak pernah tahu berapa omzet yang sebenarnya, berapa jumlah kendaraan yang sebenarnya setiap hari, setiap saat,” tutur Jupiter.

    “Sampai hari ini kami meyakini bahwa operator ilegal juga punya potensi dalam hal mengemplang pajak, mereka tidak melaporkan pajak dan itu juga ada potensi ke arah sana,” lanjut dia.

    Jupiter menuturkan masih banyak operator parkir yang tidak memiliki izin di Jakarta. Dia menyebut operator tak berizin yang menarik tarif parkir dari masyarakat sama saja dengan pungutan liar (pungli).

    “Oleh karena itu pungli itu adalah pidana, itu adalah perbuatan pidana dan dari sisi perizinan saja mereka tidak patuh, apalagi dari sisi pembayaran kepada Bapenda,” sebutnya.

    “Untuk di Jakarta yang ilegal kami meyakini ada lebih dari 50 operator,” sambung Jupiter.

    Dia menyebut bakal mendorong kepolisian agar turut mengusut praktik parkir ilegal karena ada pelanggaran pidana.

    “Jadi kami berharap kepada Kepolisian Republik Indonesia dalam hal ini Polda Metro Jaya untuk mengusut,” terang Jupiter.

    Politikus Partai NasDem itu memastikan, sebelum menyegel Dinas Perhubungan telah mengirim surat peringatan terlebih dahulu, namun tak diindahkan. Dia mengatakan penyegelan merupakan tindakan tegas untuk memastikan aturan ditegakkan.

    “Kami berharap kepada seluruh lapisan masyarakat untuk kerjasamanya menyampaikan dan tidak membayar kepada operator parkir ilegal dan ini tidak dibenarkan dan tidak boleh operator parkir yang tidak memiliki izin untuk memungut biaya,” ucapnya.

    Turut hadir dalam penyegelam itu sejumlah Anggota Pansus Perparkiran DPRD DKI Jakarta di antaranya Heri Kustanto, Muhammad Al Fatih, Francine Widjojo, Raden Gusti Arief Yulifard, dan August Hamonangan serta sejumlah petugas Unit Pengelola Perparkiran Dishub Jakarta.

    Halaman 2 dari 2

    (ond/jbr)

  • 9 Ketika 2 Orang Kepercayaan Prabowo Bertemu di Tengah Ramainya Isu Reshuffle Nasional

    9 Ketika 2 Orang Kepercayaan Prabowo Bertemu di Tengah Ramainya Isu Reshuffle Nasional

    Ketika 2 Orang Kepercayaan Prabowo Bertemu di Tengah Ramainya Isu Reshuffle
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Di tengah ramainya isu reshuffle kabinet Presiden Prabowo Subianto yang belum berhenti karena dua kursi menteri belum diisi oleh pejabat definitf, dua orang kepercayaan Prabowo ini bertemu.
    Dua kursi menteri yang belum terisi itu adalah kursi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) dan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam).
    Adapun dua orang kepercayaan Prabowo itu adalah Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Mereka berjumpa di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (16/9/2025).
    Dasco tampak menyambut Sjafrie di Gedung Nusantara II dan menemaninya berjalan menuju ruang pimpinan DPR RI. Kemarin, Sjafrie datang Senayan untuk mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR RI.
    “Jadi ini adalah menunjukkan soliditas antara legislatif dan eksekutif. Itu makna dari saya bertemu Pak Dasco,” ujar Sjafrie pada awak media.
    Berdasarkan unggahan video di akun Instagram Dasco @sufmi_dasco, keduanya sempat berbincang empat mata sebelum akhirnya menuju ke ruang Komisi I DPR. Tawa merekah pada wajah dua orang dekat Prabowo itu.
    Dalam masa penting dan genting, Sjafrie dan Dasco memang sering tampil di muka umum. Misalnya, Dasco menjadi figur yang muncul saat bersama Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat pertama kali mengumumkan nama-nama menteri kabinetnya.
    Selain itu, Dasco juga ikut rapat penyelesaian konflik empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara.
    Kemudian, dari Dasco pula kita mengetahui Prabowo memberikan abolisi untuk eks Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong serta amnesti untuk Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto.
    Sementara, Sjafrie tampil ke muka publik setelah aksi demonstrasi dan kerusuhan 25-31 Agustus 2025 terjadi. Kala itu, Sjafrie memastikan bahwa TNI dan Polri solid untuk memastikan keamanan nasional.
    Bahkan, saat ini Sjafrie juga ditunjuk Prabowo untuk menjadi Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) sementara atau ad interim setelah Budi Gunawan bersama empat menteri lain dicopot pada Senin (8/9/2025).
    Menilik sepak terjang Dasco dan Sjafrie, keduanya memang memiliki kedekatan dengan Prabowo sejak lama.
    Dasco merupakan loyalis Prabowo yang juga terlibat langsung dalam pembentukan Partai Gerindra di tahun 2008. Ia juga sudah mengenal Prabowo sejak medio ’90-an.
    Selain itu, perjalanan politik Dasco juga tak lepas dari kedekatannya dengan Menteri Kebudayaan Fadli Zon karena keduanya pernah menjadi rekan bisnis.

    Founder lembaga riset KedaiKopi Hendri Satrio mengatakan, Dasco memang dikenal sebagai pembawa pesan Prabowo.
    “Kelihatannya yang bisa menterjemahkan mau-maunya Pak Prabowo ini orang-orang loyalis di sekitarnya, ya ada Sugiono, ada Sudaryono, ya salah satunya Dasco,” ujar Hensat dalam podcast Gaspol di YouTube
    Kompas.com
    , 25 Agustus 2025.
    Selain itu, Hensat menganggap, Dasco bisa diterima semua elite politik karena selalu tegak lurus dengan Prabowo. Artinya, langkah yang diambilnya selalu atas persetujuan dan perintah Prabowo.
    Jika melihat ke belakang, Dasco pun sempat mendapatkan pujian dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh sebagai
    rising star
    dalam politik Tanah Air.
    Tak hanya itu, ia juga mengunggah momen pertemuannya dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dan dua anaknya, Prananda Prabowo dan Puan Maharani setelah amnesti pada Hasto diberikan.
    “Dasco itu secara politik diterima oleh semua pihak, karena dia dianggap oleh banyak pihak bukan ancaman, karena dia tak punya pretensi apa-apa,” tutur Hensat.
    “Dalam politik itu di saat seseorang dianggap bukan ancaman, dia bisa bebas masuk ke mana-mana,” sambung dia.
    Sementara itu, Sjafrie adalah teman satu angkatan Prabowo, keduanya sama-sama lulus dari Akabri di tahun 1974.
    Tak hanya itu, Sjafrie juga pernah menjadi pengawal pribadi Presiden Soeharto yang merupakan mantan mertua Prabowo, dalam setiap lawatan ke luar negeri.
    Penasihat Senior Lab 45 Andi Widjajanto memandang, Prabowo memang sangat memercayai Sjafrie. Baginya, Sjafrie adalah orang yang paling dipercaya Prabowo ketimbang siapa pun.
    Hal itu tampak dari munculnya Sjafrie menyampaikan konferensi pers di Istana pada 31 Agustus 2025.
    “Presiden Prabowo jauh-jauh lebih dalam memahami operasional
    skill
    dan tempo seorang Sjafrie daripada siapa pun di republik ini. Karena mereka sudah bersama lama banget,” ucap Andi dalam podcast Gaspol di YouTube
    Kompas.com
    , Sabtu (13/9/2025).
    Andi yang juga pernah menjadi Menteri Sekretaris Kabinet (Menseskab) di periode pertama Presiden ke 7 RI Joko Widodo itu melihat, pada masa kritis, seorang presiden memang lebih baik menunjuk orang yang paling dipercaya untuk tampil di depan masyarakat.
    “Jadi pada saat
    critical time
    terjadi, memang sebaiknya tidak mencari, tidak membentuk tim baru.
    Critical time
    terjadi saat pemimpin harus segera mengeluarkan kebijakan-kebijakan cepat, tuntas, dan membutuhkan orang yang sudah betul-betul dipercaya, dipahami, itu ada di diri Pak Sjafrie,” imbuh dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.