Xcloud.id

partai: Nasdem

  • Kementerian PU Mau Bangun Lagi Ponpes Al Khoziny Sidoarjo Pakai APBN, Komisi XI DPR: Urus IMB Dulu

    Kementerian PU Mau Bangun Lagi Ponpes Al Khoziny Sidoarjo Pakai APBN, Komisi XI DPR: Urus IMB Dulu

    GELORA.CO – – Komisi XI DPR menyoroti rencana Kementerian Pekerjaan Umum membangun kembali Pondok Pesantren Al Khoziny Sidoarjo yang ambruk menggunakan dana APBN.

    Legislator mengingatkan agar sebelum rencana dijalankan, izin mendirikan bangunan (IMB) atau yang kini disebut sebagai persetujuan bangunan gedung (PBG) bisa diurus terlebih dahulu hingga tuntas.

    Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro menyampaikan, saat ini baru sekitar 52 persen pesantren di Indonesia yang memiliki IMB. Itu menjadi salah satu problem yang harus segera dituntaskan.

    “Syaratnya menurut saya seperti itu. Karena kan begini, kalau izin membangunnya tidak dikeluarkan, tiba-tiba membangun, kemarin sempat trending anak-anak dipekerjakan untuk membangun pondok seperti itu,” tutur Fauzi, Sabtu (11/10) sebagaimana dilansir dari Antara.

    Menurut dia, pendataan IMB bisa dilakukan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar yang telah ditugaskan secara khusus oleh Presiden Prabowo Subianto. Cak Imin, sapaan Muhaimin, diminta mengatur regulasi bantuan maupun IMB yang belum terdata.

    Ketiadaan IMB pada saat pendirian sebuah gedung, terutama ponpes, menurut Fauzi memiliki dampak yang luar biasa.

    “Kalau ada IMB itu kan jelas gitu loh. Lokasi tanah, bangunannya seperti apa, spesifikasinya seperti apa, amdal-nya seperti apa gitu loh,” jelas politikus Partai Nasdem itu.

    Karena itu, sebelum pembangunan kembali ponpes Al Khoziny Sidoarjo yang ambruk, berbagai izin seperti IMB harus diverifikasi lantaran merupakan bagian dari fasilitas pendidikan nasional.

    Ia pun menyatakan sah-sah saja apabila APBN digunakan untuk membantu pembangunan kembali ponpes, selama syarat IMB dipenuhi. Apalagi anggaran pendidikan tahun ini merupakan yang terbesar, yakni mencapai Rp 735 triliun.

    Selain itu, menurut dia, ambruknya ponpes di Sidoarjo merupakan musibah yang tidak diinginkan siapa pun sehingga perlu dibantu.

    Namun, agar tidak menimbulkan kesenjangan dengan sekolah negeri yang juga butuh dana untuk perbaikan infrastruktur, menurut Fauzi pemerintah bisa membuat kebijakan agar bantuan APBN dialokasikan untuk membangun kembali ponpes di Sidoarjo yang tidak mampu.

    “Porsinya bisa diatur gitu loh, jadi tidak seluruh pondok pesantren,” ucap Fauzi

    Sebelumnya, Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan, bantuan rehabilitasi bangunan pondok pesantren hanya akan diberikan kepada ponpes yang tidak mampu.

    “Yang benar-benar tidak mampu untuk melaksanakan pembangunan, kita bantu,” kata Muhaimin Iskandar dalam keterangan di Jakarta, Jumat (10/10).

    Kemudian kriteria lainnya adalah jumlah santrinya banyak dan tingkat kerawanan bangunannya tinggi.

    “Jumlah santrinya harus di atas 1.000 santri. Memiliki kerawanan ancaman yang membahayakan kenyamanan belajar-mengajar,” kata Muhaimin.

  • Saan Mustopa Klaim Dana Reses DPR Tak Naik

    Saan Mustopa Klaim Dana Reses DPR Tak Naik

    JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menegaskan dana reses bagi anggota parlemen Senayan periode 2024-2029 tidak mengalami kenaikan.

    Hal ini merespons isu kenaikan dana reses anggota DPR RI dari Rp702 juta menjadi Rp756 juta pada masa reses bulan Oktober oleh Sekretariat Jenderal DPR RI.

    “Enggak ada kenaikan. Di pimpinan (DPR RI) sudah kita pastikan enggak ada,” kata Saan di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Sabtu, 11 Oktober.

    Saan menegaskan dana reses DPR RI saat ini tetap sama pada bulan Mei lalu. Sementara, dana reses Anggota DPR periode ini memang mengalami kenaikan dari Anggota DPR RI periode 2019-2024.

    “Tetap juga, sudah enggak lagi. Tetap 700an, jadi enggak nambah. Karena enggak nambah titik berarti juga enggak nambah angka,” ungkap Saan.

    Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan sempat ada usulan penambahan Rp54 juta menjadi Rp756 juta pada Agustus karena ada usulan penambahan titik reses.

    Namun belakangan, usulan tersebut dibatalkan bersamaan dengan tunjangan rumah karena mendapat gelombang protes dari masyarakat pada akhir Agustus lalu.

    “Nah kemudian pada agustus itu ada usulan penambahan titik, sehingga tadinya mau ditambah kenaikan Rp54 juta tambahannya mau Rp756 tetapi karena waktu itu. Karena ada protes karena tunjangan rumah, dana ini kita juga tak disetujuin. Termasuk tunjangan rumah dibatalkan, penambahan titik kita juga tak setujui,” ujar Dasco.

    DPR RI memasuki masa reses mulai Jumat, 3 Oktober hingga awal November. Dalam periode reses, para anggota DPR RI akan memanfaatkan waktu untuk kembali ke daerah pemilihannya, berinteraksi langsung dengan masyarakat, dan mendengarkan berbagai aspirasi serta permasalahan yang dihadapi oleh warga.

    Proses penyerapan aspirasi masyarakat di daerah menjadi bagian integral dari tanggung jawab legislator dalam mewakili kepentingan rakyat.

    Selama masa reses, para anggota DPR RI dapat menggelar berbagai kegiatan seperti pertemuan bersama masyarakat, dialog publik, kunjungan ke berbagai lokasi, dan mendengarkan keluhan serta ide-ide konstruktif dari berbagai sektor masyarakat.

    Melalui serangkaian kegiatan reses, DPR RI dapat memahami secara lebih mendalam dinamika sosial, ekonomi, dan politik di masing-masing daerah pemilihannya.

    Selain itu, penyerapan aspirasi masyarakat juga menjadi kesempatan bagi anggota DPR RI untuk menjelaskan berbagai kebijakan yang telah dihasilkan di tingkat nasional serta mendapatkan umpan balik langsung dari masyarakat.

  • NasDem adakan donor darah sambut HUT Ke-14

    NasDem adakan donor darah sambut HUT Ke-14

    Selain donor darah, terdapat pula kegiatan sosial lainnya yang akan digelar dalam rangka menyambut HUT, yaitu cek kesehatan gratis, pengobatan gratis, kunjungan ke panti sosial, pembagian sembako, hingga kegiatan turnamen olahraga

    NasDem Gelar Kegiatan Donor Da (ANTARA) – Partai Nasional Demokrat (NasDem) mengadakan donor darah di Jakarta, Sabtu, untuk menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-14 Partai NasDem yang jatuh pada 11 November 2025.

    Wakil Ketua Umum NasDem Saan Mustopa menyampaikan donor darah diadakan seiring dengan kebutuhan kantong darah di Indonesia yang tinggi, yakni 5,1 jut per tahun, sedangkan terdapat kekurangan sekitar 1,4 juta kantong darah pada 2024.

    “Nah, mereka-mereka yang tidak terlayani kebutuhan darahnya kan nanti kasihan juga, makanya kami melakukan donor darah ini karena kami tahu berdasarkan data itu,” ungkap Saan dalam acara tersebut.

    Dengan demikian, ia akan terus mendorong kegiatan serupa untuk dilakukan secara rutin oleh NasDem.

    Adapun dalam kegiatan tersebut, terdapat 285 peserta donor darah yang berasal dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) hingga Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) di sekitar DKI Jakarta.

    Tak hanya di Jakarta, Saan menyampaikan kegiatan donor darah turut dilakukan secara serentak di berbagai daerah.

    Dia menuturkan kegiatan donor darah juga tidak hanya diperuntukkan bagi kader Partai, tetapi juga untuk masyarakat umum.

    “Begitu pula kegiatan sosial lain yang juga diperuntukkan pada masyarakat umum,” tuturnya.

    Saan menjelaskan agenda donor darah merupakan pembuka untuk rangkaian kegiatan menyambut HUT Ke-14 NasDem.

    Selain donor darah, disebutkan bahwa terdapat pula kegiatan sosial lainnya yang akan digelar dalam rangka menyambut HUT, yaitu cek kesehatan gratis, pengobatan gratis, kunjungan ke panti sosial, pembagian sembako, hingga kegiatan turnamen olahraga.

    “Di beberapa daerah bahkan pemeriksaan gratis juga dilakukan untuk mengecek TBC (tuberkulosis),” kata Saan menambahkan.

    Dalam kesempatan yang sama, Ketua Panitia Kegiatan Donor Darah Danty Indriastuti menyampaikan kegiatan donor darah diselenggarakan sebagai bentuk kepedulian Partai NasDem kepada masyarakat.

    “Kami itu sangat peduli dengan kemanusiaan. Makanya di ulang tahun ini, kami memfokuskan pada bantuan sosial dan kegiatan yang lainnya,” ucap Danty.

    Dia pun menyatakan semua kegiatan sosial yang digelar dalam rangka HUT Ke-14 NasDem ditujukan murni untuk masyarakat di tengah kondisi yang kini memprihatinkan.

    “Jadi sebagai partai politik, kami sangat peduli dengan masyarakat keadaannya seperti apa sekarang ini,” ujarnya.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 1 Tahun Pemerintahan Prabowo, Nasdem Harap BGN Jalankan MBG dengan Baik

    1 Tahun Pemerintahan Prabowo, Nasdem Harap BGN Jalankan MBG dengan Baik

    1 Tahun Pemerintahan Prabowo, Nasdem Harap BGN Jalankan MBG dengan Baik
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Partai Nasdem memberikan catatan terhadap perjalanan satu tahun pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming.
    Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Nasdem Saan Mustopa mengatakan, setiap program pemerintah harus bisa direalisasikan oleh para menteri dan tim pelaksananya.
    “Maka dari visi besar Pak Prabowo selama satu tahun ini penting untuk bisa direalisasikan oleh para menteri, oleh lembaga maupun badan, agar apa yang menjadi program-program prioritas,” ucap Saan, usai acara donor darah menjelang HUT ke-14 Partai Nasdem, yang digelar di Nasdem Tower, Jakarta, Sabtu (11/10/2025).
    Saan mencontohkan program makan bergizi gratis (MBG).
    Menurut dia, ini adalah program yang baik demi masa depan generasi bangsa.
    Wakil Ketua DPR RI ini berharap Badan Gizi Nasional (BGN) selaku pelaksana program MBG harus bisa menjalankan visi Presiden Prabowo dengan baik.
    “Misalnya program-program MBG, itu kan program yang memang ditujukan untuk hal yang sangat positif untuk membangun generasi emas untuk ke depan. Tapi, bagaimana misalnya Badan Gizi Nasionalnya bisa menjalankan semua visi besar Pak Prabowo ini dengan baik,” papar dia.
    Selain itu, Saan mengingatkan agar ke depannya kebijakan-kebijakan strategis Prabowo dapat benar-benar terealisasi dengan baik dan dirasakan masyarakat demi kemajuan bangsa.
    Sebab, kata Saan, semua program prioritas Prabowo memiliki tujuan untuk kemajuan bangsa dan negara, serta kemakmuran rakyat.
    “Nah, menurut saya memang di level pelaksanaan ini penting komitmen pelaksana untuk menjalankan visi dan visinya Pak Prabowo,” ucap dia.
    Diketahui, pemerintahan Prabowo-Gibran akan genap berusia satu tahun pada 20 Oktober 2025.
    Prabowo dan Gibran telah resmi mengucapkan sumpah jabatan sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024-2029 dalam sidang paripurna MPR RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, pada Minggu (20/10/2024) lalu.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pimpinan DPR: Pembangunan Ponpes Al Khoziny Pakai APBN Harus Dibahas Dulu

    Pimpinan DPR: Pembangunan Ponpes Al Khoziny Pakai APBN Harus Dibahas Dulu

    Pimpinan DPR: Pembangunan Ponpes Al Khoziny Pakai APBN Harus Dibahas Dulu
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pimpinan DPR RI, Saan Mustopa, menilai usulan pembangunan kembali gedung Pondok Pesantren atau Ponpes Al Khoziny Sidoarjo, Jawa Timur, menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) perlu dibahas lebih dahulu.
    Setidaknya, kata Saan, usulan dari Menteri PU Dody Hanggodo perlu dikoordinasikan dengan kementerian/lembaga di tingkat pemerintahan.
    “Karena itu menggunakan dana APBN, tentu itu harus dibicarakan dulu dengan minimal di tingkat kementerian, di tingkat pemerintahan,” ucap Saan usai acara donor darah menjelang HUT Ke-14 Partai Nasdem, yang digelar di Nasdem Tower, Jakarta, Sabtu (11/10/2025).
    Selain itu, Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem ini menilai usulan dari Menteri PU ini juga perlu dibahas di Komisi V DPR.
    Menurut Saan, koordinasi antar pemerintah dan DPR RI diperlukan guna memperjelas maksud dan menghindari polemik dari usulan tersebut.
    “Tentu dengan DPR juga tentu bicara khususnya dengan Komisi V, biar apa yang menjadi keputusan Menteri PU untuk membangun pesantren dengan biaya dari APBN ini tidak menimbulkan masalah, menimbulkan polemik,” kata dia.
    Bagi Saan, itu adalah usulan baik karena bertujuan membantu pesantren. Apalagi musibah baru terjadi di ponpes itu.
    Namun, ia meminta jangan sampai ada polemik dari usulan itu yang justru berdampak kepada pesantrennya.
    “Makanya menurut saya itu niat yang baik dari kementerian PU, dari Menteri PU ini tentu juga harus dilakukan lebih baik supaya tidak menimbulkan polemik,” ujarnya.
    Usulan pembangunan kembali gedung Ponpes Al Khoziny Sidoarjo menggunakan APBN pertama kali dicetuskan oleh Menteri PU Dody Hanggodo.
    Kata Dody, pembangunan gedung yang sempat ambruk pada 29 September 2025 itu cukup hanya menggunakan anggaran negara.
    “Insyaallah cuma dari APBN ya,” kata Dody usai pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Selasa (7/10/2025).
    Meskipun demikian, pemerintah tidak menutup akses kepada pihak swasta apabila ingin memberikan bantuan serupa.
    Namun, pada kesempatan lain, Dody mengaku belum mengalokasikan anggaran untuk pembangunan ulang Ponpes Al Khoziny Sidoarjo.
    “Belum masih jauh itu,” kata Dody singkat usai menghadiri acara Indonesia International Sustainability Forum (IISF) di Jakarta, Jumat (10/10/2025).

    Dody pun belum mengecek total anggaran yang dibutuhkan karena ponpes tersebut masih dalam pengawasan pihak kepolisian.
    “Sementara belum ya, masih urusan polisi ya, masih ada
    police line
    (garis polisi),” lanjut politisi Demokrat itu.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DPRD Surabaya Nilai Operasi Gabungan Satpol PP di Eks Lokalisasi Moroseneng Hanya Gimmick

    DPRD Surabaya Nilai Operasi Gabungan Satpol PP di Eks Lokalisasi Moroseneng Hanya Gimmick

    Surabaya (beritajatim.com) – Anggota DPRD Kota Surabaya, Imam Syafi’i, menuding ada kejanggalan dalam hasil operasi gabungan Satpol PP yang digelar di kawasan eks lokalisasi Moroseneng, Selasa (7/10/2025) malam. Politisi Partai NasDem ini menilai operasi Satpol PP hanya gimmick belaka.

    Dia mencurigai adanya kebocoran informasi karena hasil patroli yang nihil tidak sejalan dengan temuan lapangan yang ia saksikan sendiri dua hari sebelumnya.

    “Saya sidak sebelumnya, praktik prostitusi itu masif terjadi. Tapi saat Satpol PP datang, laporannya malah nihil. Ini ada apa dengan patroli Satpol PP? Kenapa hasilnya tidak ada? Jangan-jangan informasinya bocor,” kata Imam, Jumat (10/10/2025).

    Menurut Imam, hasil patroli gabungan yang tidak menemukan aktivitas prostitusi justru menimbulkan tanda tanya besar. Ia menilai aparat penegak perda seharusnya mampu bertindak cepat dan objektif tanpa memberi ruang bagi praktik ilegal untuk kembali tumbuh.

    “Kalau operasi dilakukan benar-benar mendadak dan tertutup, mustahil tidak menemukan apa pun. Saya curiga informasi operasi ini sudah bocor duluan sehingga para pelaku keburu tiarap,” ujarnya.

    Sebelumnya, Satpol PP bersama TNI, Polri, dan perangkat wilayah melakukan pengawasan di Jalan Sememi Jaya I dan Sememi Jaya II, lokasi yang dikenal sebagai titik rawan prostitusi di eks lokalisasi Moroseneng. Namun, hasilnya nihil.

    Camat Benowo, Denny Christupel Tupamahu, mengklaim bahwa seluruh rumah dalam keadaan terkunci dan gelap saat pengawasan dilakukan. “Kami tidak menemukan aktivitas yang diduga itu. Pintu digembok dari luar serta lampu mati,” jelas Denny.

    Keterangan itu justru memperkuat dugaan Imam bahwa operasi tidak berjalan efektif. Ia meminta Satpol PP melakukan evaluasi menyeluruh dan memperketat koordinasi dengan aparat penegak hukum agar pengawasan di kawasan eks lokalisasi tidak sebatas formalitas.

    “Moroseneng ini sudah jadi persoalan lama. Kalau hanya patroli simbolik, ya tidak akan pernah selesai. Pemkot harus serius menuntaskan ini,” tegas Imam.

    Sementara itu, Camat Denny menegaskan bahwa pengawasan tidak akan berhenti di Moroseneng saja. “Kami akan lanjutkan pengawasan dan juga menyasar eks lokalisasi Klakah Rejo,” pungkasnya. [ADV/asg]

  • PSI Sebut Sosok “J” Diumumkan saat Hari Baik Nasional 10 Oktober 2025

    PSI Sebut Sosok “J” Diumumkan saat Hari Baik Nasional 10 Oktober 2025

    PSI Sebut Sosok “J” Diumumkan saat Hari Baik
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni mengatakan, sosok J sebagai Ketua Dewan Pembina PSI akan diumumkan pada hari baik.
    Dia mengatakan, PSI masih mencari hari baik untuk mengumumkan sosok itu.
    “Cari hari baik, nanti nanti,” kata Raja Juli saat ditemui di Graha Pengayoman, Kementerian Hukum, Jakarta, Jumat (10/10/2025).
    Dia mengatakan, sosok J akan diumumkan langsung oleh Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep.
    “Nanti saya buka ya. Saya buka dan nanti Mas Ketum yang nanti akan umumkan publik ya,” ujarnya.
    Raja Juli juga mengatakan, ketua dewan pembina PSI itu adalah sosok yang istimewa.

    “Insya Allah istimewa,” ucap dia.
    Sebelumnya, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengumumkan inisial “J” menjadi Dewan Pembina PSI dalam acara pelantikan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Jumat (26/9/2025).
    Pengumuman disampaikan secara langsung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSI Raja Juli Antoni saat membacakan Surat Keputusan Ketua Umum dalam acara tersebut.
    “Dewan Pembina, ketua, yang terhormat, Bapak J,” kata Raja Juli dalam acara tersebut, Jumat.
    Saat mengumumkan, inisial J juga dimunculkan dalam layar di belakang Raja Juli.
    Begitu pun siluet yang menggambarkan seorang pria berinisial J itu. Namun Raja Juli enggan mengumumkan namanya lantaran Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep yang akan menjelaskan.
    “Saya diperintahkan Mas Ketum siapa nama J ini beliau yang menjelaskan,” kata Raja Juli.
    Setelahnya, Raja Juli kembali menyebutkan nama pengurus baru. Termasuk, nama Ahmad Ali, eks politikus Partai Nasdem yang didapuk menjadi Ketua Harian PSI.
    “Ketua Umum Kaesang Pangarep. Ketua Harian, Ahmad Ali,” tutur Raja Juli.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sekolah Internasional Diancam Bom, Polisi Didesak Segera Tangkap Penerornya Nasional 10 Oktober 2025

    Sekolah Internasional Diancam Bom, Polisi Didesak Segera Tangkap Penerornya Nasional 10 Oktober 2025

    Sekolah Internasional Diancam Bom, Polisi Didesak Segera Tangkap Penerornya
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota Komisi III DPR Rudianto Lallo mendesak kepolisian untuk menangkap pelaku teror bom terhadap tiga sekolah internasional di Jakarta dan Tangerang.
    Tegasnya, pihak kepolisian harus bertindak tegas dan cepat agar pelaku teror dapat segera ditangkap.
    “Polisi harus bertindak cepat, tegas, untuk mengungkap kasus teror tersebut supaya pelakunya bisa diproses,” ujar Rudianto saat dihubungi, Kamis (9/10/2025).
    Ia mengatakan, adanya teror bom tentu akan membuat masyarakat resah. Apalagi teror ditujukan kepada sekolah internasional.
    “Enggak ada lagi waktunya memberi ruang kepada peneror. Polisi harus bertindak tegas, cepat, taktis terhadap para peneror,” ujar Rudianto.
    “Polisi harus memberi aman dan nyaman. Tidak boleh ada teror-meneror, itu sudah bukan eranya lagi,” sambung politikus Partai Nasdem itu.
    Soal pelaku teror yang dikabarkan menggunakan nomor luar negeri, ia mengatakan bahwa hal tersebut menjadi tantangan bagi kepolisian dalam menghadapi bentuk kejahatan siber lintas negara.
    “Makanya ini kejahatan makin canggih kan. Polisi harus bertindak cepat supaya tidak ada lagi yang merasa diteror, apalagi menggunakan nomor luar negeri,” ujar Rudianto.
    Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani juga mendesak kepolisian untuk turun tangan menangkap pelaku teror bom tiga sekolah internasional di Jakarta dan Tangerang.
    Tegasnya, negara harus hadir dalam menjamin keamanan dunia pendidikan. Pasalnya, teror tersebut menjadi alarm serius bagi keamanan pendidikan di Indonesia.
    “Peristiwa seperti ini tidak boleh terulang di masa depan. Negara harus hadir menjamin keamanan dunia pendidikan,” tegas Lalu Ari dalam keterangan tertulisnya, Kamis (9/10/2025).
    Teror bom terhadap tiga sekolah internasional tersebut tentu meresahkan siswa, guru, tenaga pendidik, dan orang tua.
    Oleh karena itu, kepolisian didesak untuk mengungkap pelaku teror dan menindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku.
    “Sekolah seharusnya menjadi ruang yang aman dan bebas dari ancaman kekerasan dalam bentuk apapun,” ujar Lalu Ari.
    Di samping itu, kasus teror tersebut menunjukkan perlu adanya standar operasional keamanan sekolah yang terintegrasi dengan aparat setempat.
    Hal tersebut diperlukan agar dunia pendidikan tetap terlindungi dan masyarakat tidak panik menghadapi situasi serupa.
    “Standar keamanan sekolah ini mutlak diperlukan untuk memastikan sekolah tetap menjadi ruang yang aman dan nyaman bagi semua,” ujar politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.
    Sejumlah sekolah internasional di wilayah Tangerang Selatan (Tangsel) hingga Kelapa Gading, Jakarta Utara (Jakut) mendapatkan teror ancaman bom dari orang tak dikenal.
    Sekolah yang menjadi sasaran teror bom, yakni Jakarta Nanyang School di Kabupaten Tangerang dan Mentari Intercultural School di Tangerang Selatan. Teror bom tersebut diterima dua sekolah tersebut pada Selasa (7/10/2025) kemarin.
    Sementara di Jakarta Utara ancaman teror bom itu menyasar ke North Jakarta Intercultural School (NJIS) pada Rabu (8/10/2025).
    Teror ancaman bom yang didapatkan dua sekolah internasional di Tangsel itu memiliki modus yang sama yakni pemerasan.
    Sekolah-sekolah tersebut mendapatkan pesan yang sama, di mana pelaku minta uang tebusan senilai 30.000 dolar Amerika Serikat (AS).
    Sama seperti di Tangsel, pelaku ancaman teror bom juga meminta uang tebusan senilai 30.000 dolar AS ke North Jakarta Intercultural School.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • NasDem Sebut Tudingan Projo soal Hubungan Prabowo dan Jokowi Tak Perlu Dikomentari 

    NasDem Sebut Tudingan Projo soal Hubungan Prabowo dan Jokowi Tak Perlu Dikomentari 

    JAKARTA – Ketua DPP Partai NasDem Taufik Basari (Tobas) merespons tudingan yang menyebut ada pihak kalah di Pilpres 2024 ingin menjauhkan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

    Menurutnya, tudingan seperti itu tidak perlu dikomentari, sebab ada hal lain yang lebih penting ketimbang kembali membahas hal yang sudah berlalu.

    “Tidak perlu ada komentar. Menurut saya, komentar-komentar itu adalah komentar-komentar yang tidak relevan dan tidak perlu untuk kita diskusikan,” ujar Tobas di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu, 8 Oktober. 

    “Marilah kita tinggalkan hal yang tidak perlu dan kita fokus pada hal yang sangat penting, yang fundamental yang saat ini sedang dihadapi oleh bangsa ini,” sambung Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan (K3) MPR itu. 

    Tobas menilai, persoalan menang dan kalah dalam pilpres sudah berlalu. Saat ini, kata dia, yang terpenting bagaimana mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. 

    “Karena itulah, kita tidak perlu harus kembali kepada persoalan pilpres yang sudah lewat, sudah ada hasilnya, sudah sedang berjalan pemerintahannya, yang tidak jauh lebih penting dibandingkan persoalan yang tadi kita hadapi,” katanya.

    “Jadi menurut saya sudah tidak relevan lagi kalau mengkait-kaitkan persoalan pemilu ya dengan hal-hal yang perlu kita carikan jalan keluarnya, terkait dengan apa yang sedang kita hadapi saat ini,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Wakil Ketua Umum (Waketum) Projo, Freddy Damanik sepakat dengan pernyataan Waketum PSI Andy Budiman yang menilai ada pihak ingin menjauhkan Presiden Prabowo Subianto dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo. 

    Menurutnya, kelompok yang kalah di Pilpres 2024 hingga tokoh yang menarasikan ‘matahari kembar’ ingin hubungan keduanya tampak tidak harmonis.

    “Kami Projo juga melihat ada pihak-pihak yang berfantasi hubungan Presiden Prabowo dengan Presiden Jokowi menjadi jauh dan terpisahkan. Mereka bahkan berusaha mengadu domba dan memecah belah kedua pemimpin ini dan para pendukungnya tentunya dengan narasi-narasi yang terus menerus mereka mainkan,” kata Freddy kepada wartawan, Selasa, 7 Oktober. 

    “Misalnya dengan narasi ‘matahari kembar’, ‘cawe-cawe’, ‘pemakzulan Gibran’,” imbuhnya. 

     

  • KPU DKI Sebut Jumlah Kursi DPRD Berpotensi Dipangkas Jadi 100 karena Aturan UU DKJ Megapolitan 8 Oktober 2025

    KPU DKI Sebut Jumlah Kursi DPRD Berpotensi Dipangkas Jadi 100 karena Aturan UU DKJ Megapolitan 8 Oktober 2025

    KPU DKI Sebut Jumlah Kursi DPRD Berpotensi Dipangkas Jadi 100 karena Aturan UU DKJ
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta menyebutkan, jumlah kursi anggota DPRD DKI Jakarta berpotensi berkurang dari 106 menjadi 100 kursi seiring perubahan aturan dalam Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ).
    Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata mengatakan, perubahan itu terjadi karena aturan baru dalam UU DKJ tidak lagi memuat pengecualian penambahan kursi sebesar 125 persen sebagaimana diatur sebelumnya.
    Wahyu menjelaskan bahwa permasalahan muncul pada alokasi kursi dan daerah pemilihan (dapil) di DKI Jakarta. Menurut dia, KPU DKI berkolaborasi dengan DPRD DKI untuk menyesuaikan hal tersebut.
    “Kalau kembali ke undang-undang lama, ada klausul 125 persen dari kursi yang disediakan. Tapi di UU DKJ klausul itu tidak muncul,” ujar Wahyu dalam diskusi publik ‘Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi DPRD DKI Jakarta’ di ruang paripurna DPRD DKI Jakarta, Rabu (8/10/2025).
    Wahyu menjelaskan, berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu serta Data Agregat Kependudukan (DAK) 2 yang digunakan pada Pemilu 2024, jumlah penduduk DKI Jakarta sekitar 11 juta jiwa.
    Dengan perhitungan tersebut, jumlah kursi DPRD DKI seharusnya hanya 100 kursi.
    “Kalau baca dari DAK 2, jumlah penduduk DKI sekitar 11 juta jiwa. Artinya kursi DPRD DKI seharusnya menjadi 100, bukan 106,” jelas Wahyu.
    Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi NasDem, Wibi Andrino, menilai jumlah kursi dewan tidak seharusnya dihitung hanya berdasarkan jumlah penduduk. Ia menekankan perlunya memperhatikan indikator kesejahteraan dan kebutuhan wilayah.
    “Soal jumlah kursi DPRD, kita harus melihat indikator kesejahteraan. Jangan sampai politik ini malah menjadi beban baru di tengah sinisme publik terhadap proses politik,” ujar Wibi.
    Wibi juga menyoroti turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif. Ia mengingatkan agar para anggota dewan menunjukkan kinerja nyata untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat.
    “Kepercayaan publik harus dikembalikan lewat kerja nyata,” tegasnya.
    Wibi berharap pembahasan revisi UU Pemilu ke depan tidak hanya fokus pada hitungan jumlah penduduk, tetapi juga memperhatikan manfaat yang lebih besar bagi warga Jakarta.
    “Harapan kita, pembahasan revisi UU Pemilu tidak hanya menghitung jumlah jiwa saja, tapi juga proporsi wilayah terhadap penyelesaian masalah masyarakat,” kata Wibi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.