Xcloud.id

partai: Nasdem

  • Tertangkap Kamera Ejek Orator Saat Didemo, Anggota DPRD Gorontalo Utara Dheninda: Saya Mohon Maaf…

    Tertangkap Kamera Ejek Orator Saat Didemo, Anggota DPRD Gorontalo Utara Dheninda: Saya Mohon Maaf…

    GELORA.CO – Nama Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, Dheninda Chaerunnisa, tengah ramai diperbincangkan usai videonya diduga mencibir massa aksi beredar luas di media sosial.

    Potongan video yang diunggah beberapa akun media sosial itu sontak memicu beragam komentar publik.

    Dalam video berdurasi singkat tersebut, Dheninda terlihat mengenakan busana ungu kemerahan dan berdiri di antara massa Aliansi Masyarakat Peduli Gorontalo Utara (AMP-Gorut).

    Kala itu, AMP-Gorut tengah berunjuk rasa di depan kantor DPRD. Di tengah orasi tentang dugaan oknum calo PPPK paruh waktu, ekspresi wajahnya dinilai sebagian publik seperti mengejek orator.

    Rekaman itu langsung viral di berbagai platform, membuat nama Dheninda menjadi sorotan.

    Tak tinggal diam, Dheninda pun memberikan klarifikasi. Ia menjelaskan bahwa ekspresi tubuh yang terekam kamera itu bukan bentuk ejekan kepada demonstran, melainkan respons spontan kepada stafnya.

    “Mereka memberi semangat dari dekat mobil sound, seperti berkata ‘jangan takut, kami di sini’. Saya membalasnya dengan gerakan bibir dan kepala, seolah menjawab ‘iya, saya tidak takut’,” ujar Dheninda saat dikonfirmasi Liputan6.com, Selasa (14/10/2025).

    Menurut politisi Partai NasDem itu, video yang beredar telah keluar dari konteks sebenarnya. Ia menyayangkan kesimpulan sepihak yang berkembang di publik dan menegaskan bahwa dirinya selalu menghargai aspirasi masyarakat.

    “Saya selalu terbuka terhadap aspirasi. Demonstrasi adalah bagian dari demokrasi yang saya hargai,” tegasnya.

    Namun, Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Gorontalo Utara (AMP-Gorut) tetap menilai sikap Dheninda sebagai bentuk arogansi pejabat publik. Mereka menyebut gestur yang terekam itu merendahkan semangat perjuangan rakyat.

    “Kami datang membawa substansi, tapi justru disambut dengan sikap yang mencibir. Ini mencederai semangat demokrasi,” kata Andi, koordinator aksi AMP-Gorut.

    Dalam orasinya, AMP-Gorut menyoroti berbagai persoalan, mulai dari dugaan calo PPPK paruh waktu, upah di bawah UMR, hingga tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) oleh sejumlah perusahaan.

    Mereka juga mendesak Ketua DPW Partai NasDem Gorontalo, Rahmat Gobel, untuk turun tangan.

    “Kader partai harus menjaga etika publik. Kami minta Pak Rahmat menertibkan anggotanya,” ujar Andi.

    Klarifikasi Dheninda

    Dheninda kembali menegaskan kesiapannya menerima kritik dan masukan dari masyarakat. Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada pihak yang merasa tersinggung.

    “Kalau ada pihak yang tersinggung, saya mohon maaf. Tidak ada niat buruk. Mari kita fokus pada persoalan yang lebih substansial,” ucapnya.

    Ia mengaku, dalam aksi tersebut ada beberapa pernyataan yang menyerempet ranah pribadi dan keluarga. Namun, sebagai pejabat publik, ia memilih menanggapinya dengan kepala dingin.

    “Saya percaya, komunikasi yang baik bisa menyelesaikan semua persoalan,” ujar Dheninda menutup.

  • Ahmad Sahroni dan Bro Ron Ngopi Bareng, Herwin Sudikta Bilang Partai Perubahan Kini Sudah di Persimpangan Jalan

    Ahmad Sahroni dan Bro Ron Ngopi Bareng, Herwin Sudikta Bilang Partai Perubahan Kini Sudah di Persimpangan Jalan

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Pertemuan bendahara umum Partai NasDem, Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Umum PSI, Ronald Aristone Sinaga, mendadak menjadi perhatian publik belakangan ini.

    Pegiat Medsos, Herwin Sudikta, mengatakan, ngopi bareng yang disusun dengan kejutan politik 10 November memunculkan tanda tanya besar publik ke internal NasDem.

    “Bila benar langkah itu berujung pada perpindahan haluan, maka friksi di tubuh partai biru-oranye itu semakin nyata,” ujar Herwin kepada fajar.co.id, Selasa (14/10/2025).

    Dikatakan Herwin, kuat dugaan para pendiri partai lebih nyaman menjaga posisi kritis terhadap pemerintah.

    “Namun suara mereka makin tenggelam di antara pragmatisme politik praktis,” sebutnya.

    Herwin bilang, apa yang menjadi rahasia umum bagi publik itu merupakan sesuatu yang bertentangan dengan kenyataan atau harapan dalam berbangsa dan bernegara.

    “Mereka yang dulu membangun partai atas semangat perubahan kini harus menyaksikan kadernya berbaris di jalur kekuasaan, bukan lagi idealisme,” tandasnya.

    Sebelumnya, Bro Ron, sapaan Ronald Aristone Sinaga, mengaku memiliki hubungan baik dengan politikus Partai NasDem tersebut.

    “Beliau senior saya dalam politik, saya mah masih anak kacang. Tetapi kami sudah kenal lama. Bahkan dulu kami di komunitas motor yang sama, Team Birah1, nama basecamp di Blok S,” kata Bro Ron dikutip pada Selasa (14/10/2025).

    Bro Ron menuturkan, dua dekade silam dirinya maupun Sahroni tak pernah membayangkan akan terjun ke dunia politik, apalagi hingga berada di posisi strategis seperti saat ini.

  • Golkar Bantah Isu Ahmad Doli Kurnia Masuk Bursa Wakil Ketua DPR Gantikan Adies Kadir Nasional 14 Oktober 2025

    Golkar Bantah Isu Ahmad Doli Kurnia Masuk Bursa Wakil Ketua DPR Gantikan Adies Kadir Nasional 14 Oktober 2025

    Golkar Bantah Isu Ahmad Doli Kurnia Masuk Bursa Wakil Ketua DPR Gantikan Adies Kadir
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Partai Golkar membantah kabar yang menyebut Wakil Ketua Baleg DPR RI Ahmad Doli Kurnia masuk dalam bursa calon pengganti Adies Kadir sebagai Wakil Ketua DPR RI.
    Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham menegaskan, hingga saat ini, partainya belum pernah mencari sosok pengganti posisi Adies yang dinonaktifkan sejak awal September 2025.
    “Enggak, sekali lagi. Partai Golkar sampai pada hari ini belum pernah membicarakan itu,” ujar Idrus, saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (14/10/2025).
    Menurut Idrus, kabar yang beredar di publik mengenai wacana pencalonan Doli tidak berdasar.
    Dia menilai, sangat tidak etis jika partai sudah mendahului pembahasan resmi, sementara tindak lanjut soal penonaktifan Adies dari DPR masih berjalan.
    “Karena memang ini kan proses masih jalan, ya sangat tidak etis, proses masih jalan sudah mendahului,” kata Idrus.
    Idrus menekankan, Golkar menghormati setiap tahapan politik yang berlaku, termasuk mekanisme dan prosedur internal partai sebelum mengambil keputusan terkait posisi strategis di DPR.
    “Di dalam proses politik itu ada tahapan-tahapan yang harus diperhatikan secara sungguh-sungguh. Dalam pelaksanaannya ada nilai, ada prosedur, ada mekanisme, dan semua itu harus kita hormati,” kata Idrus.
    Dia memastikan bahwa hingga kini Golkar belum membicarakan rencana penggantian Adies dari parlemen.
    Semua keputusan akan disesuaikan dengan dinamika yang berkembang di DPR dan kebijakan partai ke depan.
    “Sampai pada hari ini kita belum pernah bicarakan itu. Saya punya keyakinan Ketua Umum akan menghargai proses itu, menghargai hak-hak anggota Partai Golkar, dan menjunjung tinggi nilai-nilai yang akan dilaksanakan di DPR,” ujar dia.
    Saat ditanya apakah posisi Wakil Ketua DPR RI kemungkinan dikembalikan lagi kepada Adies Kadir, Idrus menegaskan bahwa semua hal itu belum dibahas.
    “Kalau belum dibicarakan, ya belum. Belum kita bicarakan itu, karena biarlah berproses semua. Ada mekanisme yang harus kita hargai. Jangan kita mendahului mekanisme itu,” kata dia.
    Diberitakan sebelumnya, Adies Kadir dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Wakil Ketua DPR RI sejak 1 September 2025.
    Ia menjadi sorotan publik setelah menjelaskan rincian kenaikan tunjangan beras bagi anggota dewan yang mencapai Rp 12 juta per bulan.
    Selain Adies, sejumlah anggota DPR dari fraksi lain juga dinonaktifkan oleh partainya karena berbagai kontroversi publik.
    Mereka antara lain Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari Partai Nasdem, serta Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio) dan Surya Utama (Uya Kuya) dari PAN.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Cak Imin ke Anggota DPR yang Protes APBN Bantu Al Khoziny: Apa Solusi Anda? Nasional 14 Oktober 2025

    Cak Imin ke Anggota DPR yang Protes APBN Bantu Al Khoziny: Apa Solusi Anda? Nasional 14 Oktober 2025

    Cak Imin ke Anggota DPR yang Protes APBN Bantu Al Khoziny: Apa Solusi Anda?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    — Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menjawab kritik anggota DPR yang tidak setuju dengan penggunaan APBN untuk membantu pembangunan ulang Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny di Sidoarjo yang roboh dan memakan korban jiwa.
    “Kepada teman-teman yang memprotes penggunaan APBN, apa solusi Anda? Kepada DPR yang ada satu-dua orang yang memprotes, apa solusi Anda dengan 1.900 santri yang sedang belajar?” kata Cak Imin di kantornya, di Jakarta, Selasa (14/10/2025).
    Dia menegaskan bahwa Ponpes Al Khoziny layak mendapatkan bantuan dari APBN setelah insiden tragis yang menewaskan puluhan santri beberapa waktu lalu.
    Cak Imin mengatakan, pemerintah tidak bisa menutup mata terhadap kondisi 1.900 santri yang masih harus melanjutkan proses belajar di tengah keterbatasan fasilitas pascabencana.
    “Al Khoziny di Sidoarjo ini layak dibantu APBN, karena ya kalau jumlah santrinya 1.900 mau sekolah di mana? Mau dibiarkan di tenda? Pemerintah mau diam saja?” ujar Cak Imin.
    Cak Imin menegaskan bahwa bantuan APBN bukan soal dana semata, melainkan wujud kehadiran dan tanggung jawab negara dalam menjamin rasa aman dan nyaman bagi anak-anak bangsa yang sedang menempuh pendidikan.
    “Yang paling penting bagi pemerintah adalah perlindungan rasa aman dan nyaman dalam belajar. Itu kewajiban pemerintah, itu wujud kehadiran negara. Soal anggaran itu hanya bagian kecil dari kewajiban,” tegasnya.
    Ia menambahkan, meski pemerintah tetap melakukan audit dan penelusuran terhadap potensi kelalaian dalam insiden tersebut, fokus utama tetap pada keberlanjutan pendidikan para santri.
    “Kalau ada kesalahan atau kelalaian, itu proses lain. Tapi faktanya generasi kita sedang belajar dan harus terlindungi. Itu makna kehadiran negara,” ujarnya.
    Cak Imin menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan instruksi langsung agar pesantren yang terdampak tidak hanya diaudit, tetapi juga dibantu untuk segera pulih.
    “Makanya Presiden memerintahkan bukan saja diaudit, tapi juga dibantu. Banyak pesantren juga yang tidak mau dibantu karena tumbuh dari keswadayaan. Itu justru kekuatan yang harus dijaga oleh pemerintah,” katanya.
    Menurutnya, pesantren di Indonesia tumbuh berkat gotong royong masyarakat dan bukan karena bantuan negara.
    Karena itu, bantuan pemerintah melalui APBN dianggap penting untuk memastikan keberlangsungan pendidikan tanpa meniadakan semangat kemandirian pesantren.
    “Pesantren tumbuh karena inisiatif masyarakat. Tugas pemerintah adalah menjaga dan mengawasi agar tidak terjadi lagi peristiwa seperti ini. Karena itu APBN dibutuhkan agar tidak ada yang terabaikan,” tutur Cak Imin.
    Ia juga mengungkapkan bahwa proses administrasi bantuan masih berjalan, dan Presiden terus memantau percepatan pelaksanaannya.
    “Sampai hari ini masih proses administrasi, ini memang butuh waktu. Bapak Presiden terus menanyakan sejauh mana pelaksanaannya supaya cepat,” ujarnya.
    “Perlu dicatat, pesantren adalah lembaga terbanyak yang tidak menerima bantuan pemerintah selama ini. Jadi kalau sekarang dibantu, itu karena benar-benar mendesak dan kemanusiaan,” tambahnya.
    Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menegaskan bahwa bantuan pemerintah akan difokuskan kepada lembaga pendidikan yang paling membutuhkan.
    “Anggaran negara juga bukannya berlebihan. Tapi yang kita pilih nanti adalah yang memang sangat memerlukan bantuan,” kata Dody.
    “Fokusnya sekarang mengecek dulu kualitasnya seperti apa, kemudian kita akan melaporkan ke Pak Menko PM dan Menteri Agama,” ujarnya.
    Ia juga meminta publik tidak hanya menyoroti kasus Ponpes Al Khoziny.
    “Jadi jangan fokus ke Al Khoziny saja. Kita kerja cepat, sampling ke seluruh provinsi,” jelasnya.
    Di sisi lain, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebut bahwa proses administratif bantuan untuk pesantren tersebut sedang dikawal langsung oleh Sekretariat Negara.
    “Saya tidak sebutkan anggarannya sekarang karena itu tergantung berapa yang diperlukan. Mensesneg mengawal langsung proses administrasinya. Sudah sedang proses,” kata Nasaruddin.
    Sebelumnya, Anggota Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya meminta pemerintah mengkaji ulang rencana pembangunan ulang Ponpes Al Khoziny menggunakan APBN.
    Politikus Golkar itu mengingatkan bahwa rencana kebijakan tersebut perlu diputuskan secara hati-hati agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat.
    “Terkait wacana penggunaan APBN untuk membangun ulang ponpes, hal ini belum menjadi keputusan final ya, dan saya rasa masih harus dikaji secara hati-hati,” ujar Atalia saat dihubungi, Jumat (10/10/2025).
    Senada, Pimpinan DPR RI, Saan Mustopa, menilai usulan pembangunan kembali gedung Ponpes Al Khoziny dengan APBN perlu dibahas dan dikoordinasikan dengan kementerian/lembaga di tingkat pemerintahan.
    “Karena itu menggunakan dana APBN, tentu itu harus dibicarakan dulu dengan minimal di tingkat kementerian, di tingkat pemerintahan,” ucap Saan usai acara donor darah menjelang HUT Ke-14 Partai Nasdem, yang digelar di Nasdem Tower, Jakarta, Sabtu (11/10/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Imam Syafi’i Interupsi Paripurna R-APBD 2026, Desak Pemkot Surabaya Transparan Soal Pinjaman Rp1,59 Triliun

    Imam Syafi’i Interupsi Paripurna R-APBD 2026, Desak Pemkot Surabaya Transparan Soal Pinjaman Rp1,59 Triliun

    Surabaya (beritajatim.com) – Suasana rapat paripurna DPRD Kota Surabaya dengan agenda jawaban Wali Kota atas pemandangan umum fraksi terhadap Raperda APBD 2026 mendadak tegang, Selasa (13/10/2025).
    Anggota DPRD Surabaya dari Fraksi NasDem, Imam Syafi’i, menginterupsi jalannya sidang yang dipimpin oleh Laila Mufidah dan turut dihadiri Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji.

    Dalam interupsi kerasnya, Imam mempertanyakan komitmen transparansi Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terkait pembiayaan alternatif melalui pinjaman daerah yang tercantum dalam rancangan APBD 2026.

    “Ada bunga pinjaman sekitar Rp500 miliar dan total utang yang akan diambil Pemkot. Apakah Cak Ji bersedia mempublikasikan hal itu secara terbuka kepada publik?” ujar Imam di hadapan forum paripurna.

    Imam menegaskan, desakan itu bukan sekadar kritik, melainkan bentuk tanggung jawab dewan untuk memastikan penggunaan anggaran dilakukan secara efisien dan terbuka. Ia menilai keterbukaan sangat penting karena pinjaman daerah akan berdampak langsung terhadap beban fiskal Kota Surabaya.

    “Transfer dari pusat turun sekitar Rp730 miliar. Artinya, pendapatan berkurang signifikan, makanya Pemkot sampai harus meminjam. Karena itu saya minta sepanjang 2025 ini kegiatan seremonial dikurangi, bahkan kalau bisa dihentikan,” tegasnya.

    Lebih lanjut, Imam meminta pemerintah kota menjelaskan secara rinci skema pinjaman yang akan ditempuh, mulai dari akad, nilai pokok, bunga, hingga mekanisme pelunasan. “Harus transparan dan akuntabel. Kalau ditutupi, justru menimbulkan pertanyaan — ada apa ini?” ujarnya lagi.

    Menanggapi hal tersebut, Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji, menyatakan akan meneruskan seluruh masukan dari anggota dewan kepada Wali Kota Eri Cahyadi. “Saya akan sampaikan dahulu kepada Pak Wali Kota,” ujarnya singkat.

    Sebagai informasi, dalam rancangan APBD 2026, Pemkot Surabaya berencana menempuh pinjaman alternatif senilai Rp1,59 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk menutupi kebutuhan pembiayaan pembangunan menyusul penurunan transfer dana dari pemerintah pusat. (asg/kun)

  • Sahroni Comeback! Ngopi Bareng Waketum PSI, Kode Bakal Tinggalkan Nasdem?

    Sahroni Comeback! Ngopi Bareng Waketum PSI, Kode Bakal Tinggalkan Nasdem?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Bendahara Umum (Bendum) Partai NasDem, Ahmad Sahroni, kembali menarik perhatian publik usai terlibat masalah besar yang berujung penjarahan di kediamannya.

    Dalam foto yang beredar, ia tampak bertemu dengan Wakil Ketua Umum PSI, Ronald Aristone Sinaga, atau yang akrab disapa Bro Ron.

    Momen pertemuan keduanya diunggah langsung oleh Bro Ron melalui akun Instagram pribadinya, @brorondm, pada Senin (13/10/2025) kemarin.

    Dalam unggahan itu, tampak Sahroni dan Bro Ron saling berbincang akrab. Unggahan tersebut juga terlihat mendapat tanda suka dari Sahroni.

    Meski belum diketahui pasti lokasi dan waktu pertemuan itu, Bro Ron mengaku memiliki hubungan baik dengan politikus Partai NasDem tersebut.

    “Beliau senior saya dalam politik, saya mah masih anak kacang. Tetapi kami sudah kenal lama. Bahkan dulu kami di komunitas motor yang sama, Team Birah1, nama basecamp di Blok S,” kata Bro Ron dikutip pada Selasa (14/10/2025).

    Bro Ron menuturkan, dua dekade silam dirinya maupun Sahroni tak pernah membayangkan akan terjun ke dunia politik, apalagi hingga berada di posisi strategis seperti saat ini.

    “20 tahun lalu kami berdua tidak akan pernah pikirkan akan masuk politik, apalagi di posisi sekarang Bro Roni Bendum Partai Nasdem dan saya Bro Ron Waketum PSI,” sebutnya.

    Ia juga menuturkan telah memberi pesan khusus kepada Sahroni agar tetap fokus melayani masyarakat.

    Keduanya, kata Bro Ron, akan saling belajar dan bersiap menghadapi berbagai dinamika politik ke depan.

    “Saya yakin, akan banyak yang surprise di tanggal 10 November nanti,” ungkap Bro Ron.

  • Kader Nasdem Ramai-ramai Nyeberang ke PSI

    Kader Nasdem Ramai-ramai Nyeberang ke PSI

    GELORA.CO -Kader Partai Nasdem ramai-ramai menyeberang ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI), setelah dimotori Ahmad Ali, Ricky Valentino dan Bestari Barus.

    Mereka yang loncat partai termasuk mantan Koordinator Nasional Relawan pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) pada Pilpres 2024, seperti Sekretaris Jenderal Relawan AMIN sekaligus mantan Ketua Bappilu Nasdem Lombok Utara, Hamjadid.

    Hamjadid mengatakan, soliditas jaringan relawan AMIN, seperti para koordinator wilayah (Korwil), koordinator daerah (Korda), hingga pengurus kabupaten, kini diarahkan untuk memperkuat mesin politik PSI di akar rumput.

    “Kini saatnya kami melangkah bersama PSI untuk membentuk energi baru politik anak muda yang progresif dan terbuka,” ujar Hamjadid dalam keterangan tertulisnya, dikutip Selasa 14 Oktober 2025.

    Hamjadid menyebutkan, Valentino yang resmi bergabung dan kini didapuk sebagai Ketua DPP PSI, langkahnya langsung diikuti oleh sejumlah mantan pengurus relawan AMIN 2024 dan mantan kader NasDem dari berbagai daerah.

    “Yang dulu aktif di jaringan relawan AMIN, kini satu per satu menyatakan siap bergabung dengan PSI. Gerakan ini disebut sebagai bentuk konsolidasi politik baru yang tumbuh dari semangat persatuan pasca Pemilu 2024,” kata Hamjadid.

    “Kami mengikuti langkah strategis yang telah ditunjukkan Komando Ricky Valentino,” sambungnya

  • Usai Lama Menghilang! Ahmad Sahroni Muncul Ketemu Bro Ron, Dipinang jadi Dewan Penasihat PSI?

    Usai Lama Menghilang! Ahmad Sahroni Muncul Ketemu Bro Ron, Dipinang jadi Dewan Penasihat PSI?

    GELORA.CO –  Wakil Ketua Umum (Waketum) PSI, Ronald Aristone Sinaga atau biasa disapa Bro Ron, akhirnya buka suara terkait pertemuannya dengan Bendahara Umum Partai Nasdem, Ahmad Sahroni di Kawasan Senayan, Jakarta Selatan. 

    Pertemuan ini tampak jadi perbincangan hangat lantaran Ahmad Sahroni sebelumnya hampir tak muncul di hadapan publik. Terakhir dirinya muncul pada Musyawarah Nasional (Munas) Ikatan Motor Indonesia (IMI) di Yogyakarta pada Sabtu (20/9). Pada acara tersebut pun Sahroni tak muncul secara langsung, melainkan melalui konferensi video.

    Saat dihubungi JawaPos.com, Bro Ron mengungkap mengenai topik yang dibicarakan saat bertemu dengan Ahmad Sahroni. “Beliau adalah anggota dewan penasihat. Intinya itu pertemuan antara pengurus dan dewan penasihat. Dewan penasihat ya bukan pembina,” kata Bro Ron kepada JawaPos.com, Senin (13/10).

    Keterangan ini tentunya memberikan bola liar. Apakah Ahmad Sahroni benar-benar masuk ke tubuh PSI atau tidak. Sebab, hingga kini Sahroni masih tercatat sebagai Bendahara Umum Partai Nasdem.

    Sementara itu, pertemuan keduanya tampak diunggah di akun Instagram Bro Ron, @brorondm pada Senin (13/10). Pada foto, keduanya saling bertatapan dan mengobrol satu sama lain, unggahan tersebut juga turut disukai oleh Ahmad Sahroni. Dalam kesempatan itu, Bro Ron mengaku bahwa sosok Sahroni merupakan seniornya dalam dunia politik.

    “Beliau senior saya dalam politik, saya mah masih anak kacang. Tetapi kami sudah kenal lama. Bahkan dulu kami di komunitas motor yang sama, Team Birah 1 (baca: birahi ) nama basecamp di Blok S,” kata Bro Ron.

    Dia bercerita bahwa 20 tahun lalu, tak sedikit pun terpikir dibenaknya akan masuk ke dunia politik. Terlebih, saat ini keduanya berada pada posisi yang strategis di masing-masing partainya.

    “20 tahun lalu kami berdua tidak akan pernah pikirkan akan masuk politik, apalagi di posisi sekarang Bro Roni Bendum Partai Nasdem dan saya Bro Ron Waketum PSI,” ujarnya.

    Selain itu, ia juga mengingatkan Sahroni agar selalu melayani rakyat dan akan sama-sama banyak belajar pada tahun ini. Bro Ron juga menekankan akan ada banyak kejutan nantinya, tepatnya sehari sebelum puncak HUT ke-14 Partai Nasdem pada 11 November mendatang.

    “Saya yakin, akan banyak yang surprise di tanggal 10 November nanti,” ungkap dia. 

  • Dana Reses Naik dan Janji DPR Bikin Aplikasi untuk Transparansi Nasional 13 Oktober 2025

    Dana Reses Naik dan Janji DPR Bikin Aplikasi untuk Transparansi Nasional 13 Oktober 2025

    Dana Reses Naik dan Janji DPR Bikin Aplikasi untuk Transparansi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Polemik mengenai besarnya dana reses anggota DPR RI kembali mencuat setelah beredar isu adanya kenaikan tunjangan reses pada Oktober 2025.
    Para pimpinan DPR buru-buru membantah isu tersebut.
    Namun, bersamaan dengan itu terungkap bahwa uang reses anggota DPR periode 2024-2029 mencapai Rp 702 juta per anggota, naik dari Rp 400 juta pada periode sebelumnya.
    Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa dana reses sebesar Rp 702 juta sudah ditetapkan sejak masa jabatan 2024–2029 dan tidak bertambah pada Oktober ini.
    “Reses itu kan uangnya bukan untuk anggota dewan, tapi untuk kegiatan reses di dapil dengan berbagai kegiatan serap aspirasi masyarakat,” ujar Dasco saat dihubungi, Minggu (11/10/2025).
    Menurut Dasco, dana reses tersebut diusulkan oleh Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI, bukan oleh anggota DPR.
    Anggota dewan hanya melaksanakan kegiatan serap aspirasi di daerah pemilihan (dapil) masing-masing.
    “Yang mengusulkan itu Kesekretariatan Jenderal,” ucap Dasco.
    Untuk diketahui, muncul kabar bahwa dana reses anggota DPR naik Rp 50 juta menjadi Rp 756 juta mulai Oktober 2025 ini.
    Namun, Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Nasdem, Saan Mustopa, menepis kabar kenaikan tersebut.
    “Sudah saya cek juga, enggak ada kenaikan. Di pimpinan sudah kita pastikan,” kata Saan usai acara donor darah di DPP Partai Nasdem, Jakarta, Sabtu (11/10/2025).
    Saan memastikan, angka dana reses masih sama seperti sebelumnya, yakni sekitar Rp 702 juta.
    “Tetap 700-an, jadi enggak nambah karena enggak nambah titik, berarti juga enggak nambah angka,” ujar dia menegaskan.
    Sementara itu, Dasco menjelaskan bahwa besaran dana reses Rp 702 juta disesuaikan dengan peningkatan jumlah titik dan kegiatan reses, dibanding periode sebelumnya yang hanya Rp 400 juta per masa reses.
    Dia pun mengakui sempat terjadi kekeliruan administrasi di internal Setjen DPR RI, yang mengira rencana kenaikan Rp 54 juta telah disetujui.
    Namun, dana tersebut saat ini sudah ditarik kembali dari rekening penerimaan uang reses para anggota dewan.
    “Dia pikir si Rp 54 juta ini dia oke. Tapi belum juga ditransfer. Nah, kemudian ditarik balik, sudah didebit balik semuanya, tetap Rp 702 (juta),” kata Dasco.
    Menurut Dasco, pada Agustus lalu memang sempat ada wacana penambahan titik kunjungan reses yang membuat total dana menjadi Rp 756 juta.
    Namun, rencana itu dibatalkan setelah muncul gelombang unjuk rasa besar-besaran pada 25-31 Agustus 2025.
    Salah satu isu yang disorot adalah besarnya tunjangan DPR, yakni Rp 50 juta untuk perumahan.
    Di tengah polemik dana reses ini, DPR RI tengah menyiapkan aplikasi digital untuk melaporkan kegiatan reses para wakil rakyat.
    “Kita sudah bikin aplikasi nih, mudah-mudahan sudah jadi. Jadi, kalau mereka klik mau anggota DPR siapa, dari partai apa, kegiatan resesnya apa, dan di mana saja,” ujar Dasco.
    Sebanyak 580 anggota DPR RI diwajibkan mengunggah laporan kegiatan mereka di aplikasi tersebut.
    Publik nantinya dapat memantau aktivitas anggota DPR selama masa reses.
    Jika ada laporan yang tidak lengkap atau tidak sesuai, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) akan menindaklanjutinya.
    “Kalau dia (kegiatannya) kurang atau enggak ini, nanti MKD yang evaluasi, kalau ada yang laporin,” ucap Dasco.
    Meski demikian, laporan yang diunggah tidak mencakup bukti-bukti pengeluaran seperti struk atau kuitansi karena biaya kegiatan berbeda di tiap dapil.
    Dasco menjelaskan, anggota DPR biasanya memiliki tim dapil yang membantu pelaksanaan kegiatan dan tidak digaji oleh APBN sehingga pengeluaran di setiap dapil sangat bervariasi.
    “Kan di tiap dapil itu mereka ada tim dapil yang tidak digaji oleh APBN. Tetapi, mereka kan pelaksana-pelaksana setiap kegiatan,” tutur Dasco.
    Dasco lantas mencontohkan dirinya yang berstatus anggota DPR dari Dapil Kota Tangerang, Tangerang Selatan, dan Kabupaten Tangerang.
    Dia mengaku tim dapil yang cukup banyak karena luasnya wilayah yang harus dijangkau.
    “Tapi, kalau kita tulis pengeluaran untuk orang ini, ke tim ini, kan enggak bagus juga,” katanya.
    Menurut Lucius, publik sempat dibuat puas setelah DPR menghapus tunjangan perumahan sebesar Rp 50 juta per bulan seusai demonstrasi besar pada Agustus lalu.
    Namun, tanpa banyak sorotan, terungkap kebijakan tunjangan reses DPR dengan nilai yang fantastis.
    “Kita seperti kena
    prank
    massal dari DPR. Kita dibikin puas dan senang karena tunjangan perumahan dihapus, tetapi lepas dari pantauan kita, tunjangan fantastis lain muncul dan tak dianggap masalah oleh anggota DPR sendiri,” kata Lucius, Minggu (12/10/2025).
    Lucius menilai, kenaikan dana reses ini seolah menjadi alasan para legislator tidak keberatan kehilangan tunjangan perumahan.
    “Dengan tunjangan reses sefantastis ini, kita jadi paham kenapa DPR tak menangis kehilangan 50 juta per bulan dari tunjangan perumahan,” ujarnya.
    Dia juga menyoroti minimnya transparansi dan lemahnya pengawasan publik terhadap pelaksanaan kegiatan reses.
    Lucius menyebut laporan kegiatan reses anggota DPR sebagai “informasi hantu” karena jarang terbuka untuk publik.
    “Tunjangan reses dan beberapa tunjangan terkait kunjungan anggota ke daerah pemilihan tak pernah secara jujur disampaikan ke publik selama ini. Selain soal tunjangan, segala sesuatu terkait reses dan kunjungan ke dapil memang jadi informasi hantu di DPR,” kata dia.
    Lucius bahkan menyebut kegiatan reses selama ini sering kali hanya formalitas untuk memenuhi administrasi, tanpa hasil yang benar-benar dibawa ke parlemen.
    “Emang ada gitu aspirasi rakyat yang sungguh-sungguh diserap dan diperjuangkan anggota usai melaksanakan reses?” ujarnya retoris.
    Dia menilai, tanpa laporan pertanggungjawaban yang jelas, penggunaan dana reses sangat rentan disalahgunakan.
    “Anggota DPR bahkan mungkin ada yang sama sekali tidak kembali ke dapil saat reses, tetapi justru pelesiran ke tempat lain,” kata Lucius.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Usai Heboh Sosok Misterius J, Raja Juli Ungkap Tokoh Berinisial R yang Segera Bergabung ke PSI

    Usai Heboh Sosok Misterius J, Raja Juli Ungkap Tokoh Berinisial R yang Segera Bergabung ke PSI

    GELORA.CO   – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) belum berhenti membuat publik penasaran. Usai muncul inisial J sebagai Ketua Dewan Pembina PSI, kini muncul inisial Mr. R, yang juga membuat publik penasaran. Sosok R itu bakal bergabung ke PSI.

    Seperti diketahui sampai saat ini publik masih dibuat penasaran dengan sosok berinisial J yang tercantum di daftar kepengurusan DPP PSI periode 2025-2030.

    Selain sosok J, Sekjen PSI Raja Juli Antoni juga menyebut terdapat sosok Mr. R yang ditunggu masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan.

    Munculnya sosok Mister R itu diungkapkan Raja Antoni dalam Acara Silaturahmi Regional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) se-Sulawesi, di Makassar pada Sabtu (11/10) malam.

    Sambil tertawa, Raja mengatakan sosok Mister R merupakan sosok di Sulawesi Selatan yang sedang ditunggu bergabung dalam PSI.

    “Di Jakarta sekarang menunggu siapa Mister J. Kalau di Sulawesi Selatan sedang menunggu siapa Mister R. Ah, masuk itu barang,” ujar Raja Juli yang disambut riuh tepuk tangan oleh peserta. Dia tidak merinci lebih jauh siapa sosok Mister R yang dimaksud. 

    Pada kesempatan tersebut Raja mengingatkan agar alumni HMI tetap berkiprah dalam ranah politik dengan partai pilihan masing-masing. Namun tidak membawa-bawa Islam sebagai alat politik. “Jangan seret Islam sebagai kendaraan politik belaka,” ujarnya.

    Raja Juli yang juga Menteri Kehutanan itu mengatakan, alumni HMI boleh berada di partai manapun. Tanpa ada sinisme menganggap diri paling baik dan menganggap paling benar.

    Dalam kesempatan itu, turut hadir Koordinator Presidium Majelis Nasional (MN) KAHMI yang juga Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda.

    Terkait dengan pindahnya politisi ke PSI, sebelumnya juga ramai jadi perbincangan. Misalnya ada Ahmad Ali, sosok elite Nasdem yang pindah ke PSI. Dia sekarang duduk sebagai Ketua Harian DPP PSI.

    Ahmad Ali sebelumnya adalah pengurus Nasdem yang dikenal sebagai orang dekat Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Ia menyeberang ke PSI setelah mendengarkan pidato Presiden ke-7 RI Joko Widodo publik penasaran. Usai muncul inisial J sebagai Ketua Dewan Pembina PSI, kini muncul inisial Mr. R, yang juga membuat publik penasaran. Sosok R itu bakal bergabung ke PSI.

    Seperti diketahui sampai saat ini publik masih dibuat penasaran dengan sosok berinisial J yang tercantum di daftar kepengurusan DPP PSI periode 2025-2030.

    Selain sosok J, Sekjen PSI Raja Juli Antoni juga menyebut terdapat sosok Mr. R yang ditunggu masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan.

    Munculnya sosok Mister R itu diungkapkan Raja Antoni dalam Acara Silaturahmi Regional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) se-Sulawesi, di Makassar pada Sabtu (11/10) malam.

    Sambil tertawa, Raja mengatakan sosok Mister R merupakan sosok di Sulawesi Selatan yang sedang ditunggu bergabung dalam PSI.

    “Di Jakarta sekarang menunggu siapa Mister J. Kalau di Sulawesi Selatan sedang menunggu siapa Mister R. Ah, masuk itu barang,” ujar Raja Juli yang disambut riuh tepuk tangan oleh peserta. Dia tidak merinci lebih jauh siapa sosok Mister R yang dimaksud. 

    Pada kesempatan tersebut Raja mengingatkan agar alumni HMI tetap berkiprah dalam ranah politik dengan partai pilihan masing-masing. Namun tidak membawa-bawa Islam sebagai alat politik. “Jangan seret Islam sebagai kendaraan politik belaka,” ujarnya.

    Raja Juli yang juga Menteri Kehutanan itu mengatakan, alumni HMI boleh berada di partai manapun. Tanpa ada sinisme menganggap diri paling baik dan menganggap paling benar.

    Dalam kesempatan itu, turut hadir Koordinator Presidium Majelis Nasional (MN) KAHMI yang juga Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda.

    Terkait dengan pindahnya politisi ke PSI, sebelumnya juga ramai jadi perbincangan. Misalnya ada Ahmad Ali, sosok elite Nasdem yang pindah ke PSI. Dia sekarang duduk sebagai Ketua Harian DPP PSI.

    Ahmad Ali sebelumnya adalah pengurus Nasdem yang dikenal sebagai orang dekat Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Ia menyeberang ke PSI setelah mendengarkan pidato Presiden ke-7 RI Joko Widodo