partai: Nasdem

  • DPR Apresiasi Kejagung Ungkap Skandal Suap Vonis Bebas Ronald Tannur

    DPR Apresiasi Kejagung Ungkap Skandal Suap Vonis Bebas Ronald Tannur

    Jakarta (beritajatim.com) – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengapresiasi langkah tegas Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam membongkar skandal dugaan suap yang mengakibatkan vonis bebas terhadap terdakwa kasus pembunuhan Gregorius Ronald Tannur.

    Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Nasdem, Rudianto Lallo, memuji keberanian Kejagung dalam mengungkap kasus yang melibatkan pejabat peradilan ini, menyebutnya sebagai langkah signifikan dalam penegakan hukum yang lebih bersih.

    Menurut Rudianto, biasanya kasus-kasus OTT yang melibatkan hakim dan aparatur lembaga peradilan ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, Kejagung mengambil langkah inisiatif dalam kasus ini dengan menangkap tiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya—Erintuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo—serta pengacara Lisa Rahmat, yang diduga kuat terlibat dalam proses suap untuk vonis bebas Tannur pada Rabu (24/7/2024).

    “Langkah Kejagung yang berani ini menunjukkan komitmen untuk memberantas korupsi di sektor peradilan. Ini jelas sebuah langkah maju yang harus kita dukung,” kata Rudianto, Senin (28/10/2024).

    Ia menambahkan vonis bebas terhadap Ronald Tannur sempat memicu kontroversi dan menimbulkan kecurigaan masyarakat terkait adanya praktik tidak jujur di balik putusan tersebut. Putusan yang dinilai mencederai keadilan ini, kata Rudianto, membuktikan adanya kongkalikong yang berhasil dibongkar oleh Kejagung.

    “Putusan bebas terhadap Ronald Tannur ini jelas mencurigakan dan menimbulkan tanda tanya. Dengan adanya dugaan suap di baliknya, Kejagung menunjukkan keberanian dalam mengembalikan keadilan dan melawan praktik-praktik korupsi,” tambah Rudianto.

    DPR berharap Kejagung terus memperkuat pengawasan dalam sistem peradilan untuk memastikan tidak ada celah bagi praktik suap atau kongkalikong dalam proses hukum. Pengungkapan kasus ini diharapkan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan Agung dan lembaga peradilan lainnya dalam menciptakan penegakan hukum yang lebih bersih. [hen/beq]

  • Dirujak Netizen karena Buat Inovasi Bikin Padi jadi Beras, Ini Profil Calon Bupati Nganjuk Ita Triwibawati

    Dirujak Netizen karena Buat Inovasi Bikin Padi jadi Beras, Ini Profil Calon Bupati Nganjuk Ita Triwibawati

    FAJAR.CO.ID, NGANJUK — Calon Bupati Nganjuk, Ita Triwibawati, menjadi pusat perhatian publik setelah mengemukakan ide inovatif dalam debat Pilkada Jakarta 2024.

    Dalam debat tersebut, calon bupati nomor urut 2 ini mengusulkan konsep “padi menjadi beras” dan “bawang merah menjadi bawang goreng” sebagai upaya meningkatkan nilai produk lokal.

    Namun, ide ini menuai kontroversi. Banyak pihak menganggap usulan Ita sebagai gagasan yang terlalu sederhana untuk disebut sebagai inovasi.

    Bahkan, di media sosial, sejumlah netizen menyindir bahwa selama ini mereka “mengira makanan sehari-hari adalah gabah”.

    Profil Ita Triwibawati

    Lalu, siapa sebenarnya Ita Triwibawati? Ia adalah calon Bupati Nganjuk dari Jawa Timur yang lahir pada 1 Januari 1970. Sebelum mencalonkan diri dalam Pilkada 2024, Ita sudah cukup berpengalaman di bidang pemerintahan sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang sejak 2014.

    Ia juga pernah mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI untuk daerah pemilihan Jawa Timur lewat Partai NasDem, namun belum berhasil meraih kursi di DPR.

    Selain itu, Ita adalah istri dari Taufiqurrahman, mantan Bupati Nganjuk yang tersandung kasus terkait perekrutan, promosi, dan mutasi ASN di Kabupaten Nganjuk.

    Di Pilkada kali ini, Ita dipasangkan dengan Zuli Rantauwati dan mendapat dukungan dari Partai Golkar.

    Ita dan Zuli berkomitmen untuk membawa perubahan positif di Nganjuk melalui inovasi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (bs-zak/fajar)

  • Fraksi NasDem komitmen prioritaskan RUU PPRT di Baleg DPR

    Fraksi NasDem komitmen prioritaskan RUU PPRT di Baleg DPR

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Badan Legislasi DPR RI Subardi menegaskan komitmen Fraksi NasDem untuk memprioritaskan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) di Baleg DPR RI periode 2024–2029.

    “Sejak periode kemarin NasDem menjadi fraksi yang paling aktif menyuarakan pengesahan ini. RUU PPRT butuh political affirmative. Saya memastikan komitmen NasDem tidak berubah,” kata Subardi dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

    Hal itu disampaikan Subardi usai menghadiri rapat perdana Baleg DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/10).

    Ia mengatakan pada rapat tersebut, RUU yang sudah dibahas sejak tahun 2004 itu masuk daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang akan diselaraskan kembali pada periode 2024–2029.

    Menurut ia, RUU PPRT mendesak untuk disahkan guna memberikan pengakuan dan perlindungan hukum kepada pekerja rumah tangga.

    “Kelompok ini meski sebagai pekerja informal, namun belum setara dalam aspek perlindungan hukum dan hak atas jaminan sosial, seperti akses untuk mendapatkan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan,” ucapnya.

    Baca juga: Legislator dorong DPR 2024–2029 prioritaskan pengesahan RUU PPRT

    Selain aspek perlindungan sosial, Subardi mengatakan RUU PPRT akan berdampak pula terhadap peningkatan ekonomi kelompok perempuan hingga kepastian status pekerja maupun pemberi kerja.

    “Dari aspek sosial, jaminan hukum bagi pekerja rumah tangga akan membuat status mereka lebih kuat, serta meminimalisir kekerasan, eksploitasi, tindak pidana perdagangan orang, serta pelanggaran lainnya,” tuturnya.

    Ia menambahkan Fraksi NasDem tetap menargetkan RUU PPRT bisa disahkan pada awal periode saat ini, meskipun secara politik tidak menguntungkan.

    “NasDem tidak melihat RUU ini sebagai RUU elektoral, tetapi ini soal keberpihakan kepada kelompok yang selama ini dianggap rentan. Perjuangan NasDem lebih kepada prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab,” kata Ketua DPW NasDem DIY itu.

    Subardi menambahkan bahwa hadirnya RUU PPRT akan selaras dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, yakni pada Pasal 5 Ayat (3) memandatkan kepada negara untuk memenuhi kesetaraan hak dan perlindungan bagi setiap warga negara.

    Baca juga: Waka Baleg DPR akan perjuangkan RUU PPRT disahkan di periode 2024-2029
    Baca juga: Komnas Perempuan minta DPR RI percepat bahas RUU PPRT

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • DPR telah tetapkan pimpinan badan-badan di DPR untuk periode 2024-2029

    DPR telah tetapkan pimpinan badan-badan di DPR untuk periode 2024-2029

    Lewat BAM, kita akan menampung semua aspirasi masyarakat sehingga harapan-harapan rakyat bisa tersalurkan dengan optimal lewat DPR yang merupakan penyambung suara rakyatSukabumi (ANTARA) –

    DPR RI telah menetapkan pimpinan badan-badan yang termasuk Alat Kelengkapan Dewan (AKD) untuk masa jabatan Anggota DPR RI periode 2024-2029, mulai dari Badan Anggaran DPR RI hingga Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI.

     

    Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal mengatakan pimpinan badan-badan yang telah ditetapkan termasuk BAM DPR RI, diharapkan bisa memaksimalkan peran DPR dalam mendengar aspirasi rakyat.

     

    “Lewat BAM, kita akan menampung semua aspirasi masyarakat sehingga harapan-harapan rakyat bisa tersalurkan dengan optimal lewat DPR yang merupakan penyambung suara rakyat,” kata Cucun di Jakarta, Rabu.

     

     

    “Dengan terbentuknya AKD ini, artinya DPR sudah akan aktif bekerja dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan,” tutur dia.

     

    Berikut daftar pimpinan badan-badan di DPR:

     

    Badan Anggaran

    Ketua: Said Abdullah (PDIP)

    Wakil Ketua: Muhidin Mohamad Said (Golkar), Wihadi Wiyanto (Gerindra), Syarif Abdullah Alkadrie (NasDem), Jazilul Fawaid (PKB)

     

    Badan Legislasi

    Ketua: Bob Hasan (Gerindra)

    Wakil Ketua: Sturman Panjaitan (PDIP)

    Ahmad Doli Kurnia (Golkar)

    Martin Manurung (NasDem)

    Iman Sukri (PKB)

     

    Badan Akuntabilitas Keuangan Negara

    Ketua : Andreas Eddy Susetyo (PDIP)

    Wakil Ketua : Andi Achmad Dara (Golkar), Endipat Wijaya (Gerindra), Idris Salim Aljufri (PKS), Herman Khaeron (Demokrat)

     

    Badan Aspirasi Masyarakat

    Ketua : Netty Prasetiyani (PKS)

    Wakil Ketua: Adian Napitupulu (PDIP), Agun Gunandjar Sudarsa (Golkar), Taufiq R Abdullah (PKB), Cellica Nurrachadiana (Demokrat)

     

    Mahkamah Kehormatan Dewan

    Ketua: Nazarudin Dek Gam (PAN)

    Wakil Ketua: TB Hasanudin (PDIP), Agung Widyantoro (Golkar), R.H. Imron Amin (Gerindra), Habib Aboe Bakar Alhabsyi (PKS)

     

    Badan Urusan Rumah Tangga

    Ketua: Rizki Aulia Rahman Natakusumah (Demokrat)

    Wakil Ketua: Indah Kurnia (PDIP), Ilham Pangestu (Golkar), Novita Wijayanti (Gerindra), Desy Ratnasari (PAN)

     

    Badan Kerjasama Antar Parlemen

    Ketua: Mardani Ali Sera (PKS)

    Wakil Ketua: Irine Yusiana Roba Putri (PDIP), Ravindra Airlangga (Golkar), Muhammad Husein Fadlulloh (Gerindra), Bramantyo Suwondo (Demokrat).

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024

  • DPR sepakati Rifqinizamy Karsayuda jadi Ketua Komisi II

    DPR sepakati Rifqinizamy Karsayuda jadi Ketua Komisi II

    “Mohon kepada para anggota untuk memperkenalkan diri walaupun secara personal sudah pada kenal, tapi tidak ada salahnya satu per satu kita mendengarkan,”Jakarta (ANTARA) – DPR RI menyepakati Rifqinizamy Karsayuda dari Fraksi Partai NasDem menjadi Ketua Komisi II DPR RI masa keanggotaan 2024-2029.

    Hal itu ditetapkan setelah Rapat Paripurna Ke-5 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 mengumumkan komposisi pimpinan untuk setiap alat kelengkapan dewan (AKD).

    Adapun Wakil Ketua Komisi II DPR RI yang berjumlah empat orang, yaitu Aria Bima dari Fraksi PDIP, Dede Yusuf dari Fraksi Demokrat, Zulfikar Arse Sadikin dari Fraksi Golkar, dan Bahtra dari Fraksi Gerindra.

    Selanjutnya usai para pimpinan Komisi II DPR memperkenalkan diri, Rifqinizamy pun mempersilakan anggota fraksi-fraksi yang duduk di Komisi II DPR RI untuk memperkenalkan diri.

    “Mohon kepada para anggota untuk memperkenalkan diri walaupun secara personal sudah pada kenal, tapi tidak ada salahnya satu per satu kita mendengarkan,” kata Rifqinizamy di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

    Sebelumnya, Rapat Paripurna Ke-5 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 menyetujui keanggotaan fraksi-fraksi pada alat kelengkapan dewan (AKD) DPR RI masa keanggotaan 2024-2029.

    Berikut nama-nama anggota fraksi yang duduk di Komisi II DPR:

    PDIP: Aria Bima, Deddy Yevri Sitorus, Arif Wibowo, Udin Watubun, Bob Andika, Mamana Sitepu, Romy Soekarno, Giri, Ramanda N. Kiemas, Shintya Sandra Kusuma.

    Golkar: Zulfikar Arse Sadikin, Ahmad Irawan, Andar Amin Harahap, Taufan Pawe, Ade Ginanjar, Agustina Margande, Ahmad Doli Kurnia Tanjung.

    Gerindra: Bahtra, Ahmad Wazir Noviadi Heri Gunawan, Esthon L. Foenay, Longki Djanggola, Iwan Kurniawan.

    NasDem: Rifqinizamy Karsayuda, Ujang Bey, Saan Mustopa, Fauzaj Khalid, Muhammad Habibur Rohcman.

    PKB: Mohammad Toha, Indrajaya, Eko Widodo.

    PKS: Aus Hidayat Nur, Mardani Ali Sera, Ateng Sutisna, Rahmat Saleh.

    PAN: Sahidin, Wahyudin Noor Aly (Goyud), Edi Oloan Pasaribu.

    Demokrat: Dede Yusuf, Rusda Mahmud, Zulkifli Anwar.

    Rapat Paripurna juga menyetujui ruang lingkup tugas dan mitra kerja komisi di DPR RI masa keanggotaan 2024-2029. Komisi II DPR RI ditetapkan membidangi pemerintahan dalam negeri, pertanahanan, dan pemberdayaan aparatur.

    Dengan mitra kerja Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Badan Kepegawaian Negara (BKN), Lembaga Administrasi Negara (LAN RI), Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2024

  • Habiburokhman disetujui jadi Ketua Komisi III DPR RI

    Habiburokhman disetujui jadi Ketua Komisi III DPR RI

    Jakarta (ANTARA) –

    Pimpinan DPR RI bersama para Anggota Komisi III DPR RI menyetujui Anggota Fraksi Partai Gerindra Habiburokhman menjadi Ketua Komisi III DPR RI untuk periode 2024-2029 dalam rapat internal yang digelar di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

    Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkap Habiburokhman menjadi Pimpinan Komisi III bersama empat orang Wakil Ketua Komisi III DPR RI lainnya. Pada periode sebelumnya, Habiburokhman merupakan Wakil Ketua Komisi III DPR RI.

     

    “Komposisi Pimpinan Komisi III DPR RI yaitu Fraksi Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Golkar, NasDem, dan PKB,” kata Dasco.

     

    Adapun Wakil Ketua Komisi III DPR RI yang berjumlah empat orang, yaitu Dede Indra Permana dari Fraksi PDIP, Sari Yuliati dari Fraksi Partai Golkar, Ahmad Sahroni dari Fraksi Partai Nasdem, dan Rano Alfath daei Fraksi PKB.

     

    Namun dalam penetapan itu, Ahmad Sahroni selaku Wakil Ketua Komisi III DPR RI tak menghadiri rapat. Selanjutnya Habiburokhman pun langsung melanjutkan rapat internal, tetapi digelar secara tertutup.

     

    Sebelumnya, Rapat Paripurna DPR RI menyetujui komposisi pimpinan komisi yang terdiri dari 20 ketua dan 80 wakil ketua untuk setiap komisi atau Alat Kelengkapan Dewan (AKD), yang terdiri dari 13 komisi dan 7 badan.

     

    Pada rapat penentuan komposisi pimpinan komisi tersebut ditunjukkan tabel yang berisi komposisi pimpinan. Adapun Fraksi PDIP, Partai Golkar, dan Partai Gerindra, mengisi hampir seluruh kursi pimpinan komisi di DPR RI.

    Baca juga: Said Abdullah kembali menjadi Ketua Badan Anggaran DPR RI
    Baca juga: DPR RI sepakati Utut Adianto jadi Ketua Komisi I
    Baca juga: Paripurna tetapkan ruang lingkup dan mitra kerja komisi DPR 2024-2029

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2024

  • Bima Arya Sugiarto: Dari Wali Kota menjadi Wakil Menteri Dalam Negeri

    Bima Arya Sugiarto: Dari Wali Kota menjadi Wakil Menteri Dalam Negeri

    Jakarta (ANTARA) – Bagi warga Kota Bogor, Jawa Barat, sosok Bima Arya Sugiarto tidak asing. Dia merupakan Wali Kota Bogor selama dua periode, yakni 2014-2019 dan 2019-2024.

    Pada periode pertama, Bima berpasangan dengan Usmar Hariman. Kemudian, dia didampingi Dedie Abdu Rachim untuk periode kedua.

    Usai menjabat sebagai Wali Kota Bogor hingga 19 April 2024, pada Minggu (20/10) malam, dia diumumkan sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

    Riwayat pendidikan dan karier politik

    Pria kelahiran Bogor, 17 Desember 1972 tersebut mengenyam pendidikan sekolah dasar di SDN Polisi IV. Dia kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Bogor dan SMAN1 Bogor.

    Setelah lulus dari pendidikan sekolah menengah, Bima melanjutkan pendidikan sebagai mahasiswa angkatan 1991 Hubungan Internasional Universitas Parahyangan.

    Setelah itu, Bima melanjutkan studi di Development Studies, Monash University, Australia pada 1996. Kemudian, pada 2002, dia menempuh program doktor ilmu politik di Australian National University, Australia.

    Sementara itu,  karier politik Bima dimulai sejak 1998. Dia menjadi salah satu deklarator berdirinya Partai Amanat Nasional (PAN), dan menjabat sebagai Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah PAN Kota Bandung pada 1998-2000.

    Pada saat ini, Bima menjadi Ketua Dewan Pimpinan Pusat PAN periode 2020-2025.

     Bima memulai langkah untuk menjadi Wali Kota Bogor berpasangan dengan Usmar Hariman. Bima-Usmar diusung oleh PAN, Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Gerindra, dan Partai Bulan Bintang di Pilkada Kota Bogor 2013.

    Pada saat itu, Bima-Usmar berkontestasi melawan petahana Wakil Wali Kota Bogor Achmad Ru’yat  berpasangan dengan Aim Halim Permana yang diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Hanura.

    Selain Bima-Usmar dan Achmad-Aim, terdapat pasangan Firman Halim-Gartono, Dody Rosadi-Untung Maryono, dan Syaeful Anwar-Muztahidin Al Ayubi.

    Berdasarkan rapat pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bogor, Bima Usmar mendapatkan suara terbanyak dengan perolehan 132.835 suara atau 33,14 persen. Posisi kedua ditempati pasangan Achmad-Aim dengan 131.080 suara atau 32,70 persen.

    Kemenangan ketat itu membawa Bima menjadi Wali Kota Bogor periode 2014-2019.

    Untuk periode kedua, Bima berpasangan dengan Dedie Abdu Rachim di Pilkada Kota Bogor 2018. Pada pilkada tersebut, Bima harus kembali menghadapi mantan Wakil Wali Kota Bogor Achmad Ru’yat yang berpasangan dengan Zaenul Mutaqin.

    Pada kontestasi kedua, Bima kembali diusung oleh PAN, Partai Demokrat, dan ditambah Partai Golkar, Partai NasDem, dan Partai Hanura.

    Sementara Partai Gerindra mengusung Achmad-Zaenul, dan Partai Kebangkitan Bangsa mendukung pasangan Dadang Iskandar Danubrata-Sugeng Teguh Santoso. Satu pasangan lainnya adalah Edgar Suratman-Sefwelly Gynanjar Djoyodiningrat.

    Bima-Dedie  memenangkan Pilkada Kota Bogor 2018 dengan meraih 215.078 suara atau 43,64 persen, sedangkan Achmad-Zaenul mendapatkan 153.407 suara atau 29,40 persen.

    Peningkatan suara itu bisa diartikan sebagai kepemimpinan Bima pada periode pertama, yakni 2014-2019, memuaskan warga Kota Bogor.

    Wali Kota Bogor dua periode

    Rekam jejak Bima Arya sebagai Wali Kota Bogor dua periode tentu tidak sedikit. Misalnya saja, mendapatkan penghargaan Adhyasa Bhumi Pura dari Kementerian Hukum dan HAM RI pada 2016.

    Penghargaan tersebut diberikan terhadap dukungan dan respons Bima sebagai Wali Kota Bogor yang mendukung pembentukan tim pemantauan orang asing hingga ke wilayah di tingkat kecamatan.

    Bima Arya juga mendapatkan penghargaan dari Komisi Nasional Pengendalian Tembakau pada 2016 karena dianggap berpengaruh dalam mengendalikan tembakau dan mengurangi bahaya konsumsi rokok.

    Salah satu program Pemerintah Kota Bogor, yakni Program Sekolah Ibu, meraih penghargaan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik 2019 dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

    Bima juga  dianugerahi tanda kehormatan Satyalancana Pembangunan dari Presiden Ke-7 RI Joko Widodo dalam puncak Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) Ke-72 pada 2019.

    Bima dinilai telah menaruh perhatian besar pada pertumbuhan dan kemajuan koperasi dan usaha mikro, kecil, menengah (UMKM), serta mampu menciptakan kondisi sehat bagi koperasi di Kota Bogor sehingga berdampak terhadap lapangan pembangunan.

    Pada 2022, Bima meraih Anugerah Siddhakarya Jawa Barat 2022 sebagai Pembina Perusahaan Kategori Unggul, dan mendapatkan tanda penghargaan lencana Darma Bakti dari Kwartir Nasional (Kwarnas) Gerakan Pramuka.

    Selanjutnya, pada 2023, Bima turut meresmikan GKI Pengadilan atau Gereja Yasmin yang telah diperjuangkan selama 15 tahun.

    Pada tahun yang sama, Kota Bogor meraih Piala Adipura dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pencapaian tersebut menjadi catatan spesial bagi Bima karena terakhir kali Kota Bogor meraih Piala Adipura adalah pada 1995.

    Capaian tersebut kemudian dipertahankan pada 2024, sehingga selama dua periode dia menjabat sebagai Wali Kota Bogor mendapat dua Piala Adipura yang diraih.

    Meraih dua Piala Adipura selama dua tahun berturut-turut membuat Bima berkeliling Kota Bogor untuk mengedukasi, menginspirasi dan menyemangati warganya.

    Menjelang purnatugas, Bima menghadirkan angkutan kota (angkot) listrik di Kota Bogor yang menjadi bagian dari reformasi transportasi pada 4 April 2024.

    Menurut Bima, kehadiran angkot listrik merupakan ikhtiar Pemkot Bogor untuk menghilangkan kebiasaan sopir angkot yang mengetem sembarangan, polusi dari angkot-angkot tua, dan penumpang yang tidak nyaman karena diteror pengamen yang lalu lalang.

    Selain itu, Bima menerbitkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan aturan yang lebih detail untuk mencegah penggunaan alamat bodong seperti pada 2023.

    Purnatugas dari wali kota

    Bima Arya sempat memutuskan untuk maju di Pilkada Jawa Barat 2024. Namun, pada 7 Agustus 2024, dia menyatakan mundur.

    Keputusannya tersebut dilatarbelakangi dukungan partainya kepada Calon Gubernur Jabar Dedi Mulyadi.

    Usai memutuskan mundur, Bima membentuk organisasi kemanusiaan yang berfokus pada isu sosial, kemasyarakatan, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan.

    Pada Selasa, 15 Oktober 2024, Bima bersama sejumlah calon wakil menteri mengunjungi rumah Presiden Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta, Selatan. Bima mendapatkan tugas untuk fokus pada isu politik dan pemerintahan.

    Tugas tersebut tentu sesuai dengan kapasitas dan pengalamannya sebagai Wali Kota Bogor periode 2014-2019 dan 2019-2024.

    Editor: Slamet Hadi Purnomo
    Copyright © ANTARA 2024

  • Paloh harap kepemimpinan Prabowo tingkatkan capaian kinerja pemerintah

    Paloh harap kepemimpinan Prabowo tingkatkan capaian kinerja pemerintah

    “Kita semua, saya pikir, punya satu pesan yang sama, harapan yang sama agar pemerintahan baru dibawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto ini bisa lebih meningkatkan kemampuan output kinerja pemerintahan ke depan,”Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh berharap kepemimpinan Presiden RI Periode Prabowo Subianto selama lima tahun ke depan dapat meningkatkan capaian kinerja pemerintah dari yang telah dicapai selama ini, sehingga Indonesia dapat berkembang menjadi bangsa yang lebih baik.

    “Kita semua, saya pikir, punya satu pesan yang sama, harapan yang sama agar pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto ini bisa lebih meningkatkan kemampuan output kinerja pemerintahan ke depan,” ucap Surya Paloh saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu.

    Selain itu, Surya Paloh juga berharap agar pemerintahan Prabowo memiliki kontinuitas dari jalannya pembangunan yang telah ada.

    Di sisi lain, dia menyebut kepemimpinan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo pada periode sebelumnya telah meninggalkan legasi yang baik.

    “Saya pikir telah dilakukan apa yang terbaik ya dengan segala kelebihan dan kekurangan yang ada. Realitanya kita bisa melihat dari perspektif pemikiran yang objektif, banyak kemajuan yang telah kita capai,” tuturnya.

    Menurut Surya Paloh, capaian kinerja dan etos kerja pemerintahan Jokowi perlu diteruskan oleh Prabowo. Dia meyakini Prabowo dapat meneruskan hal itu.

    “Saya pikir terus terang saja, output dari kinerja itu sendiri, bekerja dari waktu ke waktu tanpa mengenal batasan waktu, itu saya pikir dengan etos yang perlu kita apresiasi. Bisa, Prabowo juga bisa,” kata dia.

    Baca juga: Prabowo-Gibran ucapkan sumpah jabatan Presiden-Wapres RI
    Baca juga: Meutya Hafid harap pelantikan jadi awal mulusnya pemerintahan ke depan

    Pada hari ini, Minggu, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mengucapkan sumpah jabatan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia masa bakti 2024–2029 dalam Sidang Paripurna MPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta.

    Dengan berbalut setelan jas dan kain tradisional Betawi, Prabowo dan Gibran mengucapkan sumpah jabatan itu secara lancar di bawah kitab suci Al-Quran.

    “Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa,” kata Prabowo membacakan sumpahnya.

    Gibran pun mengucapkan sumpahnya sebagai Wakil Presiden RI. Setelah itu, keduanya menandatangani Berita Acara Pelantikan.

    Sebanyak 709 dari 731 anggota MPR RI menyaksikan prosesi pengucapan sumpah jabatan tersebut. Sidang Paripurna MPR RI itu juga dihadiri para tokoh nasional, pimpinan partai politik, dan perwakilan negara sahabat.

    Setidaknya ada 20 pejabat setingkat kepala negara dan 18 pejabat setingkat menteri yang menghadiri acara pelantikan di Gedung Nusantara.

    Negara-negara sahabat yang mengirimkan utusannya untuk menghadiri acara pelantikan, antara lain, Jerman, Qatar, Thailand, Malaysia, Australia, Papua Nugini, Rusia, Laos, Vietnam, Vanuatu, Brunei Darussalam, Timor Leste, Serbia, dan China.

    Negara lainnya, yakni Kamboja, Selandia Baru, Solomon, Filipina, Korea Selatan, Singapura, Mesir, Turki, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Inggris, Amerika Serikat, India, Jordania, Jepang, Italia, Kanada, Prancis, Brasil, dan Fiji.

    Baca juga: MPR ucapkan terima kasih dan apresiasi kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf Amin
    Baca juga: Muzani harap Presiden Prabowo terus perjuangkan kemerdekaan Palestina

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2024

  • NasDem tegaskan dukung pemerintahan Prabowo-Gibran jelang pelantikan

    NasDem tegaskan dukung pemerintahan Prabowo-Gibran jelang pelantikan

    NasDem tidak mengirimkan kadernya dalam penyusunan kabinet menteri pemerintahan mendatang karena partainya merasa tidak mempunyai hak moral sebab saat Pilpres 2024 bukan bagian dari koalisi partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai NasDem Saan Mustopa menegaskan kembali bahwa partainya mendukung pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk 5 tahun ke depan, menjelang Pelantikan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Hasil Pemilu 2024.

    “Sudah ditegaskan bahwa NasDem akan ada dalam bagian koalisi pemerintahan Pak Prabowo. NasDem ada di barisannya Pak Prabowo dan Nasdem berkomitmen untuk mendukung sepenuhnya pemerintahan Prabowo,” kata Saan ditemui sebelum acara dimulai di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu.

    Dia menegaskan pula Partai NasDem akan mendukung apa pun kebijakan, program, dan keputusan pemerintahan Prabowo-Gibran, sekalipun partainya tidak mengirimkan kadernya dalam penyusunan komposisi kabinet menteri.

    “NasDem tidak mengirim menterinya, tapi NasDem sepenuhnya akan mendukung semua kebijakan program dan keputusan-keputusan Presiden Pak Prabowo,” ucapnya.

    Baca juga: NasDem buka suara isi pertemuan Surya Paloh dan Prabowo

    Dia lantas berharap pelantikan presiden dan wakil presiden hari ini mampu membangun optimisme kolektif rakyat Indonesia tentang masa depan Indonesia pada 5 tahun ke depan.

    Terpisah, Ketua DPP Partai NasDem Sugeng Suparwoto
    menyatakan dukungan yang diberikan partainya terhadap pemerintahan mendatang tidak setengah hati, sekalipun partainya tidak masuk dalam kabinet.

    “Bukan berarti koalisi setengah hati. Ini koalisi yang betul-betul sepenuh hati,” ucapnya di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu.

    Dia beralasan NasDem tidak mengirimkan kadernya dalam penyusunan kabinet menteri pemerintahan mendatang karena partainya merasa tidak mempunyai hak moral sebab saat Pilpres 2024 bukan bagian dari koalisi partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM).

    Baca juga: NasDem: Surya Paloh tak cari posisi saat temui Prabowo di Kemenhan

    “NasDem tidak punya hak moral untuk berkeinginan menjadi menteri, untuk mengambil jatah menteri. Menteri atau pembantu presiden adalah sepenuhnya hak prerogatif presiden,” tuturnya.

    Dia pun memastikan hingga hari Jumat, atau dua hari menjelang pelantikan presiden dan penetapan kabinet menteri, NasDem tidak mengajukan kadernya untuk ambil bagian dalam kabinet pemerintahan mendatang.

    Dia menyebut partainya akan fokus berkontribusi mendukung pemerintahan mendatang melalui kerja-kerja legislasi oleh para anggota Fraksi NasDem di parlemen.

    Baca juga: F-NasDem tegaskan partainya dukung pemerintahan Prabowo-Gibran

    “Sekali lagi, sampai hari ini Nasdem tidak pernah mengusulkan. Kita justru di internal Nasdem, misalnya sekarang fokus bagaimana men-support pemerintahan ini di legislatif,” ujar dia.

    Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka akan mengucapkan sumpah jabatan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia masa bakti 2024—2029 dalam Sidang Paripurna MPR RI di Gedung Nusantara, kompleks parlemen, Jakarta, Minggu.

    Sebanyak 732 anggota MPR RI menyaksikan prosesi pengucapan sumpah jabatan tersebut. Sidang Paripurna MPR RI tersebut juga dihadiri para tokoh nasional, pimpinan partai politik, dan perwakilan negara sahabat.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2024

  • Warganet berikan atensi yang tinggi terhadap calon menteri dan wamen

    Warganet berikan atensi yang tinggi terhadap calon menteri dan wamen

    Jakarta (ANTARA) –

    Warganet (netizen) di berbagai platform media sosial memberikan atensi yang tinggi terhadap calon menteri dan wakil menteri yang dipanggil oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto.

     

    “Netizen menunjukkan atensi yang tinggi terhadap nama-nama calon menteri dan wakil menteri yang dipanggil oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto pada 14-15 Oktober lalu, dengan tanggapan netral dan positif mencapai 89 persen,” kata Direktur Komunikasi Indonesia Indicator (I2) Rustika Herlambang di Jakarta, Jumat.

     

    Menurut dia, proses pemanggilan para tokoh ke kediaman Prabowo di Kertanegara Nomor 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, tersebut mendapat perhatian dan memicu perbincangan yang sangat masif dari netizen (warganet) di berbagai platform media sosial.

     

    Dikatakannya, hasil riset Indonesia Indicator (I2) menunjukkan dinamika perbincangan netizen terkait pemanggilan calon menteri dan wakil menteri Kabinet Prabowo-Gibran paling tinggi terjadi di platfom X dengan atensi mencapai 98.377 unggahan dan interaksi (engagement) tertinggi di TikTok yang mencatatkan 1.166.348 interaksi.

    Baca juga: 13 tokoh datangi kediaman Prabowo terkait pemanggilan calon wamen

     

    Perusahaan intelijen media tersebut mengumpulkan percakapan publik dari lima platform media sosial (Twitter/X, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube) dalam rentang waktu riset dari 14 hingga 17 Oktober 2024.

     

    Indonesia Indicator mencatat terdapat 126.263 unggahan dengan total interaksi mencapai 2.380.774 dari 47.452 akun.

     

    Selain paling banyak diperbincangkan di platform X, proses pemanggilan calon menteri dan wakil menteri tersebut juga dibahas netizen melalui YouTube dengan 12.659 unggahan, TikTok 6.241 unggahan, Instagram 4.632 unggahan dan Facebook 4.400 unggahan.

     

    ’”Namun, respons dan interaksi (engagement) terbanyak berasal dari TikTok, yang mencatatkan interaksi mencapai 1.166.348, diikuti Instagram dengan 882.452 interaksi, Twitter 272.954 interaksi, YouTube 45.530 interaksi, dan Facebook 14.188 interaksi,” kata Rustika.

     

    Menurut Rustika, interaksi (engagement) dari TikTok ini menjadi penyumbang sentimen netral dan positif tertinggi dibandingkan dengan platform lainnya.

    Hal itu menunjukkan bahwa secara keseluruhan warganet memberikan apresiasi terhadap nama-nama yang ada, serta memberikan harapan bagi Kabinet Prabowo-Gibran untuk berkontribusi lebih baik.

    Baca juga: Rombongan calon wamen tiba di rumah Prabowo

     

    Rustika menuturkan tingginya atensi warganet terhadap figur-figur calon menteri dan wakil menteri ini dipengaruhi oleh banyaknya nama yang dipanggil, kehadiran figur-figur baru, serta harapan yang muncul dari masyarakat.

     

    Nama-nama seperti Veronica Tan, Budi Gunawan, Profesor Stella, Raffi Ahmad, Gus Miftah dan Sri Mulyani menjadi magnet perhatian netizen.

     

    “Kehadiran Sri Mulyani, yang memperkuat Kabinet Prabowo, menjadi salah satu faktor yang mendorong sentimen positif dan mendapat apresiasi. Pemanggilan calon menteri ini menjadi isu terbesar dengan engagement mencapai 1.553.521,” katanya.

     

    Perbincangan warganet juga tertuju pada agenda dan kinerja beberapa menteri seperti Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Erick Thohir (ET).

     

     

    Sementara isu-isu lain yang juga mewarnai perbincangan publik mencakup jatah PDIP di kabinet dan keputusan NasDem untuk tidak bergabung dalam kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran.

     

    “Secara ekspos, perbincangan mengenai jatah menteri PDIP di kabinet mencapai 3.535 unggahan dan NasDem 1.113 unggahan, namun keduanya mengundang interaksi warganet yang cukup tinggi, yakni PDIP 110.112 interaksi dan NasDem 66.299 interaksi,” katanya.

     

    Rustika menambahkan, tingginya interaksi warganet pada isu jatah menteri PDIP dan NasDem ini dipengaruhi oleh spekulasi politik seputar koalisi pasca Pilpres.

     

    “Publik juga masih menantikan bagaimana sikap politik PDIP terhadap kabinet Prabowo,” ujarnya.

    Pewarta: Syaiful Hakim
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024