Xcloud.id

partai: Nasdem

  • Profil Abdul Faris Umlati, Batal Jadi Cagub Papua Barat Daya 2024, Terbukti Lakukan Pelanggaran

    Profil Abdul Faris Umlati, Batal Jadi Cagub Papua Barat Daya 2024, Terbukti Lakukan Pelanggaran

    GELORA.CO  – Abdul Faris Umlati (AFU) batal menjadi calon gubernur (cagub) Papua Barat Daya 2024.

    Pembatalan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan KPU Papua Barat Daya Nomor 105 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Pilgub 2024.

    Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua Barat Daya tersebut mulai berlaku pada 4 November 2024.

    KPU Papua Barat Daya resmi membatalkan pencalonan AFU itu karena dia terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilihan 2024.

    Hal tersebut berdasarkan surat rekomendasi Bawaslu Papua Barat Daya Nomor 554/PM.01.01/K.PBD/10/2024.

    Dengan demikian, KPU Papua Barat Daya melakukan telaah hukum dan membatalkan Abdul Faris Umlati sebagai Cagub Papua Barat Daya nomor urut satu. 

    Abdul Faris Umlati diketahui berpasangan dengan Petrus Kasihiw sebagai Cagub-Cawagub Papua Barat Daya 2024.

    Sejauh ini, AFU dan pasangannya itu telah mengikuti berbagai tahapan pilkada hingga ikut debat publik dua kali.

    Lantas, seperti apakah profil dari Abdul Faris Umlati tersebut?

    Profil Abdul Faris Umlati 

    Abdul Faris Umlati merupakan Bupati Raja Ampat yang menjabat selama dua periode, yakni pada 2016-2021 dan 2021-2024.

    Pria kelahiran 12 Februari 1973 itu juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Raja Ampat selama dua periode, pada 2009-2014 dan 2014-2015.

    Saat ini, Abdul Faris Umlati diketahui sudah berkeluarga dengan Fauji Helga Br. Tampubolon sebagai istrinya.

    Mereka dikaruniai enam orang anak.

    Abdul Faris Umlati diketahui memiliki garis keturunan darah yang berasal dari sang ayah bernama H. Abbas Umlati yang berasal dari suku Ma’ya di Kampung Waigama, Pulau Misool. 

    Ia juga merupakan keturunan marga Umkabu (Raja Misool), dan juga seorang Sangaji dengan hak ulayat di Pulau Fatul dan Pulau Wamos Lalel bersama Pemangku Adat Mat Day. 

    Sedangkan ibunya bernama Nafisa Tamima Sanoy yang berasal dari Kampung Andey. Ia merupakan anggota marga besar Sonoy/Sanoy suku Moi Ma’ya yang merupakan marga dari Andey-Kabare di Distrik Waigeo Utara.

    Riwayat Pendidikan

    SD Inpres No. 5 Doom (1980-1986)

    SMP Negeri 5 Wosi Manokwari (1986-1989)

    SMA Negeri 2 Wosi Manokwari (1989-1992)

    Sarjana – STIE Yapis Jayapura (1992-1998)

    Riwayat Organisasi

    Pengurus Senat Mahasiswa STIE Yapis Jayapura (1994-1997)

    Anggota HMI Cabang Jayapura Komisariat Uniyap (1993-1997)

    Anggota Gapensi Jayapura (1995-1997)

    Anggota HIPMI Provinsi Papua (1997-2002)

    Bendahara Umum ICMI Papua Barat (2012-2017)

    Ketua HIPMI Kabupaten Raja Ampat (2014-2019)

    Riwayat Pekerjaan

    Wiraswasta Jasa Konstruksi dan Leveransir, PT. Kalanafat Putra (1999-2009)

    Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Raja Ampat (2009-2015)

    Bupati Raja Ampat (2016-2021)

    Bupati Raja Ampat (2021-sekarang)

    Perjalanan Karier Politik

    Dikutip dari TribunSorong.com, pada periode 2009-2015, Abdul Faris Umlati terpilih sebagai Anggota dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Raja Ampat.

    Kemudian, pada periode 2016-2021, Abdul Faris Umlati terpilih sebagai Bupati Raja Ampat.

    Pada Pilkada Kabupaten Raja Ampat 2020, Abdul Faris Umlati juga mencalonkan diri sebagai Calon Bupati Raja Ampat untuk periode 2021-2024.

    Dia maju bersama dengan Calon Wakil Bupati bernama Orideko I. Burdam, S.IP., M.M., M.Ec., Dev.

    Kemudian, pada Pilkada 2020, pasangan Abdul Faris Umlati dan Orideko I. Burdam diusung oleh Demokrat, PAN, Golkar, NasDem, PKS, Gerindra.

    Selain itu, ada juga enam partai pendukungnya, yakni partai PKB, PDIP, PSI, Garuda, dan PKPI.

    Pasangan tersebut maju sebagai calon tunggal (dengan nomor urut KANAN) dan melawan kotak kosong.

    Pasangan Abdul Faris Umlati dan Orideko I. Burdam pun unggul real count KPU di Pilkada Kabupaten Raja Ampat 2020 dengan prosentase 66,6 persen (22.671 suara) per versi 14 Desember 2020 pukul 08:33:09.

  • 4 Litbang Kompas Pilkada Jakarta 2024: Elektabilitas Pramono-Rano dan RK-Suswono Bersaing Ketat, Prabowo Paling Memengaruhi Megapolitan

    4 Litbang Kompas Pilkada Jakarta 2024: Elektabilitas Pramono-Rano dan RK-Suswono Bersaing Ketat, Prabowo Paling Memengaruhi Megapolitan

    Litbang Kompas Pilkada Jakarta 2024: Elektabilitas Pramono-Rano dan RK-Suswono Bersaing Ketat, Prabowo Paling Memengaruhi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Litbang Kompas menggelar survei terkait elektabilitas pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur pada
    Pilkada DKI Jakarta
    2024.
    Hasilnya, elektabilitas cagub cawagub nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono bersaing ketat dengan cagub cawagub nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno.  
    Sementara cagub cawagub nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana masih terpaut jauh di bawah keduanya.
    “Elektabilitas paslon Pramono Anung-Rano Karno bersaing ketat terhadap Ridwan Kamil-Suswono,” ujar peneliti
    Litbang Kompas
    , Bestian Nainggolan, Selasa (5/11/2024). 
    Berikut ini angka elektabilitas ketiga paslon cagub cawagub di Pilkada Jakarta:
    Meski angka
    elektabilitas Pramono-Rano
    berada di atas Ridwan Kamil-Suswono, tetapi belum bisa disebut unggul signifikan. Sebab, masih berada dalam rentang
    margin of error
    survei, yakni sebesar 3,46 persen.
    Berdasarkan angka elektabilitas itu, sebanyak 56 persen responden mengaku pasti akan pilihannya dan tidak akan mengubahnya lagi. Selain itu, ada 39 persen responden yang mengaku bahwa pilihannya masih bisa berubah.
    Bagi responden yang belum menentukan pilihan, sebanyak 36,5 persen di antaranya mengaku menunggu debat selesai. Diketahui, debat Pilkada Jakarta tersisa satu kali lagi, yakni tanggal 17 November 2024.
    Selain itu, sebanyak 19,3 persen responden mengaku, tidak ada cagub yang sesuai dengan keinginan. Sebanyak 11 persen mengaku, menunggu rekomendasi dari orang yang dipercaya.
    Ada pula faktor tidak percaya dengan cagub cawagub saat ini, yakni 7,2 persen dan belum mengetahui visi dan misinya, yakni 4,7 persen.
    Survei yang digelar dari tanggal 20-25 Oktober 2024 ini diketahui menggunakan metode wawancara tatap muka.
    Adapun, jumlah responden yakni 800 orang yang dipilih acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat.
    Dengan metode itu, tingkat kepercayaan survei sebesar 95 persen. Survei ini juga dibiayai sepenuhnya oleh PT Kompas Media Nusantara.
     
    Pemilih ketiga paslon cagub cawagung itu dapat dibedah berdasarkan beberapa kategori. Pertama, dari asal partai politik.
    Pemilih Pramono-Rano paling banyak berasal dari PDI-P, yakni 66,4 persen.
    Pemilih yang berasal dari partai politik selain PDI-P juga cukup banyak yang mendukung Pramono-Rano, antara lain PKB 60,5 persen, Nasdem 45,5 persen, Demokrat 40,5 persen, Gerindra 37,2 persen, dan PKS 30,6 persen.
    Pemilih RK-Suswono paling banyak berasal dari Golkar, yakni 45,8 persen disusul Gerindra dengan 44,8 persen dan PKS sebesar 36,9 persen.
    “Pemilih PKB, PDI-P, Nasdem, dan Demokrat cenderung ke Pramono-Rano. Pemilih Gerindra, Golkar, dan PKS cenderung ke RK-Suswono,” lanjut Bestian.
    Adapun, pemilih Dharma-Kun relatif tersebar nyaris merata di pemilih yang terafiliasi dengan PDI-P, PKB, PKS, Demokrat, dan Gerindra.
    Kedua, berdasarkan kategori level pendidikan, pemilih dengan latar belakang pendidikan dasar mayoritas memilih Pramono-Rano dengan 43,6 persen. Sebanyak 36,2 persen lainnya memilih RK-Suswono dan 19 persen memilih Dharma-Kun.
    Pemilih dengan latar belakang level pendidikan menengah mayoritas juga memilih Pramono Rano dengan 38,1 persen. Sebanyak 34 persen lainnya memilih RK-Suswono dan 23,6 persen memilih Dharma-Kun.
    Sementara itu, pemilih dengan latar belakang level pendidikan tinggi terbelah relatif sama kuat ke tiga paslon. Rinciannya, RK-Suswono dipilih oleh 33,5 persen, Pramono-Rano dipilih oleh 30,6 persen, dan Dharma-Kun dipilih oleh 31,8 persen.
     
    Litbang Kompas
    juga menangkap siapa sosok yang paling memengaruhi pemilih di Pilkada Jakarta. Hasilnya, 49,7 persen responden menjawab, cagub cawagub yang didukung Prabowo Subianto paling memengaruhi pilihan di Pilkada Jakarta.
    Selain itu, sebanyak 46,6 persen responden menjawab, cagub cawagub yang didukung Joko Widodo juga paling memengaruhi pilihannya.
    Urutan ketiga dan keempat adalah cagub cawagub yang didukung Anies Baswedan dipilih 44,2 persen responden dan cagub cawagub yang didukung Basuki Tjahaja Purnama dipilih 39,9 persen responden.
    “Artinya, tokoh Jokowi dan Presiden Prabowo serta Anies Baswedan masih berpengaruh dalam menentukan pilihan warga Jakarta,” ujar Bestian.
    Meski, temuan lain dalam survei yang sama menunjukkan bahwa responden cukup independen dalam memilih.
    Ada pertanyaan, dalam menentukan cagub cawagub, siapakah pihak yang paling memengaruhi pilihan anda? Mayoritas responden atau 59,3 persen menjawab tidak ada.
    Hanya 20,5 persen responden yang menjawab keluargalah yang paling memengaruhi pilihan. Sisanya ada tokoh masyarakat dipilih 6 persen, dan teman kantor dan tetangga dipilih 5,8 persen.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Edy Rahmayadi Ajak Warga Padangsidimpuan Pilih Pemimpin Seperti Nabi Muhammad Medan 4 November 2024

    Edy Rahmayadi Ajak Warga Padangsidimpuan Pilih Pemimpin Seperti Nabi Muhammad Medan 4 November 2024

    Edy Rahmayadi Ajak Warga Padangsidimpuan Pilih Pemimpin Seperti Nabi Muhammad
    Tim Redaksi
    PADANGSIDIMPUAN, KOMPAS.com
    – Calon gubernur Sumatera Utara nomor urut 2,
    Edy Rahmayadi
    , melanjutkan kampanye di Kota
    Padangsidimpuan
    , sebagai bagian kunjungannya di wilayah Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel), Senin (4/11/2024).
    Dalam kegiatan tersebut, Edy menghadiri doa bersama untuk keselamatan pelaksanaan Pilkada serentak di seluruh Indonesia yang diadakan tim kampanye Edy Rahmayadi-Hasan Basri Sagala.
    Mantan Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) ini mengajak masyarakat Tabagsel untuk memilih pemimpin yang memiliki sifat-sifat mulia seperti Nabi Muhammad SAW.
    “Pilihlah pemimpin yang
    siddiq
    (benar),
    tablig
    (menyampaikan), amanah (dapat dipercaya), dan
    fatanah
    (cerdas),” ungkap Edy saat diwawancarai.
    Edy optimistis meraih 70 persen suara di wilayah Tabagsel, mencakup Kota Padangsidimpuan, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Mandailing Natal (Madina), Padanglawas (Palas), dan Padanglawas Utara (Paluta).
    “Insyaallah, saya bisa 70 persen. Dan itu memang harapan kami, dan saya berusaha untuk bisa mendapatkan 70 persen,” tambahnya.
    Sebelumnya, Edy direncanakan melakukan kampanye selama empat hari di Kabupaten Mandailing Natal dan Kota Padangsidimpuan dari 1 hingga 4 November 2024.
    Setelah itu, kampanye akan dilanjutkan ke Tapanuli Selatan (Tapsel) dan daerah lainnya.
    Dalam
    Pilkada Sumut 2024
    , Edy Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala didukung sejumlah partai, termasuk PDIP, Partai Gelora, Ummat, Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Buruh, dan Hanura.
    Mereka akan bersaing dengan pasangan Bobby Nasution-Surya, yang diusung oleh koalisi Gerindra, Golkar, NasDem, Demokrat, PAN, PKB, PKS, Perindo, PPP, dan PSI.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Resmi Jadi Pimpinan Komisi XII DPR, Putri Zulkifli Hasan Siap Kawal Swasembada Energi Prabowo

    Resmi Jadi Pimpinan Komisi XII DPR, Putri Zulkifli Hasan Siap Kawal Swasembada Energi Prabowo

    Jakarta, Beritasatu.com – Anggota DPR dari Fraksi PAN Putri Zulkifli Hasan resmi ditetapkan sebagai wakil ketua Komisi XII DPR. Dengan penetapan ini Putri berkomitmen mengawal dan mendukung penuh target swasembada energi yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

    “Saya merasa terhormat dan siap mengemban amanah ini. Bersama dengan mitra kerja Komisi XII, kami akan bekerja maksimal untuk mengawal program swasembada energi yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto,” ujar Putri seusai penetapannya dalam rapat Komisi XII yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi XII DPR, gedung Nusantara 1, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/11/2024).

    Diketahui, Komisi XII DPR memiliki peran strategis dalam pengawasan dan legislasi terkait sektor energi, sumber daya mineral, lingkungan hidup, serta investasi dan hilirisasi.

    Mitra kerja Komisi XII meliputi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Dewan Energi Nasional (DEN), Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN), dan Badan Informasi Geospasial (BIG).

    “Sebagai pimpinan Komisi XII, saya juga berkomitmen untuk mendorong berbagai inisiatif yang mendukung ketahanan energi nasional dan pelestarian lingkungan hidup, sejalan dengan visi besar pembangunan Indonesia yang berkelanjutan,” tandas Putri.

    Sementara, Wakil Ketua DPR Adies Kadir mengatakan pimpinan Komisi XII DPR sudah ditetapkan dan sudah bisa mulai bekerja melakukan rapat-rapat dengan mitra kerjanya. Komposisi pimpinan Komisi XII DPR adalah Bambang Patijaya dari Fraksi Golkar sebagai ketua Komisi XII dan didampingi empat wakil ketua, yakni Dony Oekon (PDIP), Bambang Haryadi (Gerindra), Sugeng Suparwoto (Nasdem), dan Putri Zulkifli Hasan (PAN).

    “Ya kan jadi komposisinya kan tadi dari Fraksi Golkar Pak Bambang Patijaya, kemudian dari PDIP Pak Dony Oekon, dari Gerindra Bambang Hariyadi, dari Nasdem Pak Sugeng Suparwoto, dari PAN Ibu Putri. Itu komposisinya sudah, dan mereka sudah mengajukan nama semua,” kata Adies.

    Adies mengatakan nama-nama pimpinan Komisi XII tidak perlu ditetapkan dalam rapat paripurna DPR. Sebagaimana pimpinan komisi-komisi lain di DPR, tutur dia, nama-nama tersebut cukup disepakati dan ditetapkan di komisi masing-masing.

    “Hari ini sudah mulai jalan, mungkin besok sudah panggil-panggil mitra kerja,” pungkas Adies.

  • Cabup Indramayu Nina Agustina Ngamuk: Saya Anak Da’i Bachtiar, Lucky Hakim: Saya Bukan Anak Jenderal

    Cabup Indramayu Nina Agustina Ngamuk: Saya Anak Da’i Bachtiar, Lucky Hakim: Saya Bukan Anak Jenderal

    GELORA.CO  – Calon Bupati Indramayu nomor urut 3, Nina Agustina, terlibat konflik dengan warga di sebuah desa di Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. 

    Video Nina Agustina ngamuk hingga teriak Saya Anak Da’i Bachtiar pun viral. 

    Dalam video tersebut, tampak Nina Agustina marah kepada seorang warga karena merasa terganggu dan diadang oleh warga yang mengacungkan simbol dua jari. 

    Nina Agustina juga mengancam akan melaporkan kejadian itu pada kapolres dengan menyebut bahwa dirinya diadang pendukung Lucky Hakim.

    Pada potongan video lainnya, terlihat rombongan SUV Nina Agustina disambut beberapa warga yang mengacungkan simbol dua jari, yang diduga sebagai pendukung lawan politik. 

    Terpisah Calon Bupati Indramayu, Lucky Hakim menanggapi soal viralnya keteganggan yang terjadi antara Cabup Indramayu nomor urut 3, Nina Agustina dan sejumlah warga yang diduga simpatisan dirinya.

    Kejadian itu terjadi di Desa Tegaltaman, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu pada Jumat (1/11/2024).

    Angkat bicaranya Lucky Hakim ini pun karena namanya yang terus disebut oleh Nina Agustina dalam kejadian viral tersebut.

    Lucky mengatakan, dirinya menyayangkan namanya ikut terseret. Ia pun akan memikirkan apakah akan melakukan langkah hukum atau tidak perihal kejadian tersebut.

    Kemudian, Ia juga menampik jika dirinyalah yang menggerakkan massa melakukan pengadagan itu.

    Lucky mengatakan, dirinya bukan anak jenderal yang bisa mengatur kejadian tersebut.

    “Saya hanya anak tukang bengkel sepeda di Kedokan Bunder, saya tuh cucunya tukang es gosrok, kakak saya juga petani yang masih ngoyos di sawah. Saya bukan anaknya jenderal, bukan. Saya orang kecil,” ujar dia.

     

    Kronologi Cabup Indramayu Nina Agustina Ngamuk dan Teriak ‘Saya anak Da’i Bachtiar’ 

    Viral di media sosial, video memperlihatkan Calon Bupati Indramayu nomor urut 3, Nina Agustina, terlibat konflik dengan warga di sebuah desa di Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. 

    Kejadian tersebut terjadi saat Nina, yang sedang melintas bersama rombongan patroli, merasa dihalangi oleh sejumlah warga.

    Dalam video tersebut, tampak Nina marah kepada seorang warga karena merasa terganggu dan diadang oleh warga yang mengacungkan simbol dua jari. 

    “Saya lewat baik-baik, kenapa kamu mencegat saya? Tadi semuanya mengacungkan jari angka dua, untuk apa?” kata Nina kepada warga dengan nada emosi.

    Suasana semakin memanas ketika pengawal Nina yang berbadan tegap mengelilingi salah satu warga, nyaris memicu bentrokan fisik. 

    Nina kemudian menegaskan bahwa jika ada yang merasa keberatan terhadap kepemimpinannya, dia bertanggung jawab.

    Nina juga mengancam akan melaporkan kejadian itu pada kapolres dengan menyebut bahwa dirinya diadang pendukung Lucky Hakim.

    Pada potongan video lainnya, terlihat rombongan SUV Nina Agustina disambut beberapa warga yang mengacungkan simbol dua jari, yang diduga sebagai pendukung lawan politik. 

    Merasa mendapat perlakuan tak menyenangkan, Nina, putri mantan Kapolri Jenderal Pol (Purn) Da’i Bachtiar ini mengatakan akan membawa masalah ini ke jalur hukum.

    Nina juga meminta warga tersebut untuk menunjukkan KTP mereka, sambil menegaskan bahwa dia adalah anak Da’i Bachtiar. 

    “Saya anak Da’i Bachtiar,” ujar Nina dengan suara tinggi.

    Adegan saat Nina memarahi warga dan teriak dengan menyebutkan nama orang tuanya tersebut lantas menjadi sorotan.

     

    Profil Nina Agustina

    Nina Agustina dilantik sebagai Bupati Indramayu pada 26 Februari 2021.

    Nina dan Lucky dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati setelah keduanya memenangi Pilkada Indramayu pada 2020 dengan perolehan suara sebesar 36,76 persen atau sebanyak 313.768 pemilih.

    Pasangan yang diusung PDIP, Gerindra dan NasDem ini mengalahkan tiga calon lainnya.

    Adapun Nina Agustina merupakan putri sulung dari Dai Backtiar yang pernah menjadi Kapolri di era Presiden Megawati Soekarnoputri.

    Mengutip TribunnesWiki, Dai Bachtiar menjabat sebagai Kapolri pada 2001 hingga 2005.

    Nina merupakan kader PDIP.

    Ia lahir di Purwodadi, 17 Agustus 1973 atau saat ini berusia 50 tahun.

    Ia memiliki suami bernama Erwin Purnama dan telah dikarunia tiga anak.

    Setelah tamat dari SMAN 1 Klaten, Nina melanjutkan kuliah S1 di Universitas Negeri Veteran Jakarta pada 1992.

    Ia juga menyandang gelar S2 dari kampus yang sama.

    Adapun sebelum menjadi Bupati Indramatu, Nina telah mengelola usaha.

    Ia pernah menjadi Direktur dan Komisaris CV Dinda Abadi pada 2009.

    Berikut ini pengalaman kerja Nina Agustina:

    – Direktur CV. Dinda Abadi (2009-sekarang)

    – Komisaris PT. Dinda Abadi (2009-sekarang)

    – Direktur Utama PT. Delta Buana Pratama (2013-sekarang)

    – Ketua Yayasan Dai An Nur, Losarang Indramayu (2017-sekarang)

    – Managing Partner di NDB Law Firm & Partners (2018-sekarang

    Organisasi

    – Ketua Bidang Hukum di DPP PDI Perjuangan Bidang Kelautan Perikanan dan Nelayan Tahun 2016 sampai dengan sekarang.

    – Bendahara Umum di DPP Gerakan Nelayan dan Tani Tahun 2016 sampai dengan sekarang.

    – Sekertaris Jenderal (Sekjen) di Indonesian Korean Friendship Association (IKFA) Tahun 2019 sampai dengan sekarang.

     

    Harta Kekayaan Nina Agustina

    Selain sebagai keluarga berpengaruh di Indramayu, keluarga Bachtiar juga diketahui memiliki harta kekayaan fantastis.

    Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang diterima Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nina Agustina memiliki total kekayaan mencapai Rp 34,6 miliar.

    Berikut rincian lengkap harta kekayaan Bupati Indramayu Nina Agustina

    I. DATA PRIBADI

    1. Nama : NINA AGUSTINA

    2. Jabatan : BUPATI

    II. DATA HARTA

    A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 31.875.063.920

    1. Tanah Seluas 572 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 2.288.000.000

    2. Tanah Seluas 958 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 3.832.000.000

    3. Tanah dan Bangunan Seluas 1062 m2/334 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 12.500.000.000

    4. Tanah Seluas 190 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HIBAH DENGAN AKTA Rp. 1.000.000.000

    5. Tanah dan Bangunan Seluas 160 m2/340 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HIBAH DENGAN AKTA Rp. 1.500.000.000

    6. Tanah Seluas 943 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 297.150.000

    7. Tanah Seluas 2500 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 675.000.000

    8. Tanah Seluas 2851 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 769.770.000

    9. Tanah Seluas 3055 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 824.850.000

    10. Tanah Seluas 705 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 190.350.000

    11. Tanah Seluas 1094 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 295.380.000

    12. Tanah Seluas 8441 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 2.279.070.000

    13. Tanah Seluas 2243 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 605.610.000

    14. Tanah Seluas 504 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 136.080.000

    15. Tanah Seluas 9496 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 2.563.920

    16. Tanah Seluas 2652 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 716.040.000

    17. Tanah Seluas 694 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 277.600.000

    18. Tanah Seluas 685 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 274.000.000

    19. Tanah Seluas 1019 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 407.600.000

    20. Tanah Seluas 2302 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 921.150.000

    21. Tanah Seluas 489 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 274.450.000

    22. Tanah Seluas 345 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 392.250.000

    23. Tanah Seluas 405 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 145.250.000

    24. Tanah Seluas 866 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 993.300.000

    25. Tanah Seluas 694 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 277.600.000

    Bupati Indramayu Nina Agustina.

    Bupati Indramayu Nina Agustina. (istimewa)

    B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. —-

    C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 4.591.100.000

    D. SURAT BERHARGA Rp. 1.200.000.000

    E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 274.662.786

    F. HARTA LAINNYA Rp. —-

    Sub Total Rp. 37.940.826.706

    III. HUTANG Rp. 3.249.373.699

    IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 34.691.453.007

    Terseret Dalam Ketegangan Nina Agustina dan Warga, Lucky Hakim: Saya Bukan Anak Jenderal

    Calon Bupati Indramayu, Lucky Hakim menanggapi soal viralnya keteganggan yang terjadi antara Cabup Indramayu nomor urut 3, Nina Agustina dan sejumlah warga yang diduga simpatisan dirinya.

    Kejadian itu terjadi di Desa Tegaltaman, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu pada Jumat (1/11/2024).

    Angkat bicaranya Lucky Hakim ini pun karena namanya yang terus disebut oleh Nina Agustina dalam kejadian viral tersebut.

    Lucky mengatakan, dirinya menyayangkan namanya ikut terseret. Ia pun akan memikirkan apakah akan melakukan langkah hukum atau tidak perihal kejadian tersebut.

    Namun, sebelum sampai ke sana, lanjut dia, Lucky akan meminta saran dan nasihat dahulu dari para tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk menentukan langkah terbaik.

    “Tentu kami akan mengedepankan kekeluargaan. Cuma ini seolah-olah membuat gengnya Lucky Hakim ini adalah geng preman, gitu,” ujar dia saat konferensi pers kepada awak media.

    Di sisi lain, ia juga menanggapi soal kecurigaan Nina Agustina yang menilai ada orang yang menggerakkan massa untuk mengacungkan jari dua setiap ia hendak kampanye sebagai bentuk provokasi dan pengadangan.

    Nina bahkan menyebut kejadian itu sudah 4 kali terjadi, terakhir kejadian di wilayah Kecamatan Sukra yang kemudian viral.

    Lucky mengatakan, para simpatisannya sebenarnya hanya orang-orang kecil. Seperti kaum ibu-ibu, para petani, dan masyarakat kecil lainnya.

    Ia menilai, orang yang menggerakan simpatisan melakukan itu mungkin adalah hati nurani mereka yang ingin ganti bupati.

    “Apakah salah kalau ada orang pengen begini (menunjukkan 2 jari), salahnya dimana? Kecuali dia melakukan tindakan yang tidak sopan dalam asas etika misalnya seperti menunjukkan di depan mukanya,” ujar dia.

    Lucky mengatakan, jika ada anggapan hal tersebut digerakkan secara masif oleh timnya, ia pun mempersilakan untuk dibuktikan saja.

    Kemudian, Ia juga menampik jika dirinyalah yang menggerakkan massa melakukan hal itu. 

    Lucky mengatakan, dirinya bukan anak jenderal yang bisa mengatur kejadian tersebut.

    “Saya hanya anak tukang bengkel sepeda di Kedokan Bunder, saya tuh cucunya tukang es gosrok, kakak saya juga petani yang masih ngoyos di sawah. Saya bukan anaknya jenderal, bukan. Saya orang kecil,” ujar dia.

    Di sisi lain, Lucky juga berdoa agar dirinya dihindarkan dari ketantruman dan sifat suudzon.

    Apalagi merendahkan orang lain, terutama merendahkan rakyat yang notabenenya adalah orang membayar pejabat.

    “Artinya ya, jauhkanlah saya dari sifat tantrum, suudzon pula, naudzubillah min dzalik,” ujar dia.

    Lucky mengaku, klarifikasi tersebut ia buat sembari menahan tangis. Ia merasa kasihan dengan orang Indramayu.

    Dirinya menilai, rakyat Indramayu mayoritas tergolong tidak mampu. Lanjut Lucky, mereka untuk makan sulit, sehingga ia meminta tolong agar mereka jangan dimaki-maki.

    “Saya ketemu dengan masyarakat Indramayu door to door, satu hari bisa 20 titik, satu titik bisa sampai 100 orang dan rata-rata mereka untuk makan punya uang Rp 50 ribu untuk sekeluarga dan uangnya ngutang, mereka gak tahu bayarnya bagaimana,” ujar dia.

     

    Bawaslu Indramayu Lakukan Pendalaman

    Ketua Bawaslu Indramayu, Ahmad Tabroni langsung angkat bicara soal kejadian tersebut.

    Pihaknya juga tidak memungkiri kejadian itu viral dan jadi sorotan masyarakat. Apalagi video-video tersebut banyak beredar di masyarakat.

    Tabroni mengatakan, Bawaslu akan mendalami kejadian tersebut. Namun, kata dia, pihaknya baru bisa menerima laporan di hari kerja atau pada Senin-Jumat. 

    Ia pun menyarankan kepada pihak yang merasa dirugikan untuk membuat laporan ke Bawaslu pada hari kerja.

    “Kita sudah jelaskan, bahwa SOP kita itu sampai hari Jumat. Walaupun secara penanganannya di hari kalender lah. Tapi untuk mekanisme pelaporan itu di hari kerja. Sehingga kita arahkan nanti di hari Senin,” ujar dia kepada Tribuncirebon.com, Minggu (3/11/2024).

    Secara mekanisme, Ahmad Tabroni menjelaskan, Bawaslu akan melayani setiap laporan yang masuk.

    Setelah itu, Bawaslu akan melakukan tindak lanjut apakah laporan itu memenuhi syarat atau tidak. 

    Sehingga untuk sementara, Bawaslu masih melakukan pendalaman terlebih dahulu apakah dalam kejadian tersebut benar ada upaya untuk menghalang-halangi kegiatan kampanye Nina Agustina atau tidak.

    “Nanti kita coba dalami dulu terkait dengan hal tersebut,” kata Tabroni

  • Dewan Oligarki Sang Presiden

    Dewan Oligarki Sang Presiden

    GELORA.CO – PRESIDEN Prabowo Subianto adalah pimpinan partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus. Ada 17 partai politik yang bergabung dalam koalisi ini. Ada yang bergabung sejak proses pencalonan, dan ada pula yang bergabung setelah Presiden 08 menang.

    Partai koalisi Prabowo terdiri dari partai parlemen dan nonparlemen. Yang parlemen meliputi 7 partai, antara lain Partai Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PKS, PAN, dan Partai Demokrat. Sedangkan nonparlemen meliputi 10 partai, yaitu PPP, PSI, Perindo, PBB, Gelora, Garuda, Buruh, Berkarya, Prima, dan PA.

    Prabowo adalah pimpinan eksekutif yang menguasai 470 kursi dari 580 anggota parlemen di Senayan. Dia presiden powerfull yang memegang 81 persen lebih kekuatan politik saat ini.

    Apa saja bisa dilakukan oleh Prabowo sebagai episentrum kekuatan politik lima tahun ke depan. Namun begitu, ia merasa masih perlu menjaga hubungan baik dan memelihara hubungan dengan partai-partai pendukung. 

    Pertemuan dengan para ketua umum dan sekretaris jenderal partai pada Jumat, 1 November 2024, di Istana Negara, harus dibaca dalam relasi kuasa.

    Apalagi Prabowo yang menginginkan pertemuan rutin antara para pimpinan partai setiap habis salat Jumat, sekadar makan siang dan bertukar pikiran. Di sinilah sebenarnya kendali negara berada di tangan pimpinan partai parlemen.

    Mereka adalah Bahlil Lahadalia, Surya Paloh, Abdul Muhaimin Iskandar, Ahmad Syaikhu, Zulkifli Hasan, Agus Harimurti Yudhoyono, dan Prabowo sendiri. Orang-orang tersebutlah yang sesungguhnya dewan oligarki politik Indonesia kontemporer.

    Para anggota Kabinet Merah Putih dan anggota DPR RI adalah wayang yang menjalankan arah keputusan partai dalam menyikapi berbagai kebijakan pemerintah. Mereka tak cukup nyali melawan arah keputusan ketua umum, bila tidak, malah jabatannya menjadi taruhan.

    Pada dekade terakhir, sulit menjumpai anggota dewan yang berani melawan keputusan partai, semacam tokoh Sri Bintang Pamungkas, atau Matori Abdul Jalil, atau Effendy Choirie, Fahri Hamzah dan lain sebagainya.

    Dengan sistem suara terbanyak dan kewenangan partai yang kuat, anggota dewan itu rerata memilih berdamai dengan pimpinan partai, walau terkadang bertentangan dengan common sense dan kepentingan publik. Mereka pasti ditertibkan melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW).

    Sementara, para politisi yang terpilih menjadi anggota dewan, mayoritas pengusaha yang lazim berhitung untung rugi. Arus pragmatis telah menjadi arus utama yang melumpuhkan idealisme di lembaga perwakilan sekarang.

    Kondisi ini yang telah mendorong segelintir orang memegang kendali kekuasaan. Mereka adalah pimpinan partai yang punya agenda Jumatan dengan presiden. Mereka pulah yang menentukan hitam putihnya negeri ini.

    Taklah salah, bila perkembangan demokrasi Indonesia pascareformasi dikritik semakin oligarkis. Memang faktanya, kata Jimly Asshiddiqie, partai kian membiru dan dinasti politik kian berkuasa.

    Prabowo pasti tak terlalu merisaukan perkembangan demokrasi oligarki. Asal seseorang yang berkuasa atas izin rakyat melalui pemilu yang demokratis. Ia tak mempermasalahkan. Bahkan, ia tak mau cawe-cawe terhadap hasil Pilkada Serentak pada 27 November 2024 mendatang.

    Sebagai presiden yang punya relasi kuasa dengan 7 presiden sebelumnya, Prabowo mengerti betul hakikat kekuasaan itu. Dan ia telah membuktikan di depan mahkamah sejarah memperoleh kekuasaan dengan halal.

    Jadi, adanya dewan oligarki memang dibutuhkan. Dalam istilah Pak Surya, dewan itu semacam forum konsultasi presiden dengan pimpinan partai koalisi. Ini bertujuan membangun sinergi dan kolaborasi dengan kekuatan politik yang ada dalam orkestrasi kepemimpinan demi mewujudkan simfoni kebangsaan.

    Kendati forum itu tak dilembagakan secara formal, sesungguhnya kekuasaannya mirip dengan konsep ahlul halli wal’aqdi dalam khazanah politik Islam pada pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Atau serupa dewan Walisongo dalam pembentukan Kerajaan Islam Demak Bintoro. Ataupun sejenis dengan konsep wilayatul faqih dalam Republik Islam Iran, dan seterusnya.

    Mereka para tokoh setengah dewa yang punya otoritas moral politik untuk menentukan pemimpin. Mereka adalah para tokoh nasional yang sangat dihormati oleh sang khalifah atau sultan atau presiden yang berkuasa.

    Barangtentu, bangsa ini menaruh harapan besar terhadap kearifan dan kebijakan para pemimpin partai di atas. Dan dari 7 pimpinan partai koalisi, Pak Suryalah yang paling tak punya beban politis dan psikologis sebagai tokoh yang bukan anak buah presiden dalam kabinet.

    Publik boleh berharap pada Ketum Nasdem ini untuk bicara terbuka dan apa adanya mengenai aspirasi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Meski publik juga tetap harus mengkonsolidasi kekuatan masyarakat sipil dari ormas yang telah dilumpuhkan melalui konsesi tambang oleh pemerintah. Semoga!

  • Khofifah Buka Debat dengan Pamer Penghargaan, Luluk Bahas Jamban Surabaya 3 November 2024

    Khofifah Buka Debat dengan Pamer Penghargaan, Luluk Bahas Jamban Surabaya 3 November 2024

    Khofifah Buka Debat dengan Pamer Penghargaan, Luluk Bahas Jamban
    Tim Redaksi
    SURABAYA, KOMPAS.com
    – Calon Gubernur Jawa Timur (Jatim) nomor urut 2,
    Khofifah Indar Parawansa
    , membuka debat kedua
    Pilkada Jatim
    dengan memamerkan sejumlah
    penghargaan
    yang diraihnya selama lima tahun masa kepemimpinannya, Minggu (3/11/2024). 
    Penghargaan
    tersebut ditampilkan Khofifah saat pembawa acara memberikan kesempatan pertama untuk menyampaikan visi dan misinya.
    “Hampir dua hari sekali kami mendapatkan penghargaan, baik internasional, nasional, maupun regional. Total ada 738 penghargaan,” ungkap Khofifah.
    Ia juga memaparkan total investasi yang berhasil dihimpun hingga akhir 2023, mencapai Rp 145 triliun.
    “Ini capaian tertinggi nilai investasi selama kami memimpin. Angka ini juga merupakan capaian nilai investasi terbaik kedua setelah DKI Jakarta,” tambahnya.
    Khofifah menekankan pertumbuhan ekonomi Jatim yang terus berkembang secara inklusif, sehingga mampu membuka banyak lapangan kerja.
    Pernyataan Khofifah tersebut direspons calon gubernur nomor urut 1,
    Luluk Nur Hamidah
    , saat menyampaikan visi misinya.
    Luluk mengungkapkan, berdasarkan data yang diperolehnya, masih terdapat 2.158.000 keluarga di Jatim yang belum memiliki
    jamban
    yang sehat dan bersih.
    Ia juga mencatat bahwa indeks kualitas lingkungan hidup di Jatim berada di peringkat ke-21 dari seluruh provinsi di Indonesia.
    “Apalah arti penghargaan jika masih banyak rakyat Jatim yang hidup dalam kemiskinan. Jangan pernah berbangga atas banyaknya penghargaan yang diterima, sementara rakyat Jatim masih banyak yang miskin, urus KTP susah, urus BPJS susah, urus izin juga susah,” tegas Luluk.
    Debat kedua Pilkada Jatim ini digelar di Grand City Surabaya pada Minggu (3/11/2024) malam, dengan mengusung tema “Tata Kelola Pemerintah yang Efektif dan Inovatif serta Pelayanan Publik yang Inklusif”.
    Debat diikuti oleh tiga pasangan calon yang berlaga dalam Pilkada Jatim.
    Pasangan nomor urut 1, Luluk Nur Hamidah-Lukmanul Khakim, diusung oleh partai tunggal PKB.
    Pasangan petahana nomor urut 2, Khofifah Indar Parawansa-Emil Elistianto Dardak, didukung koalisi 15 partai politik, termasuk PSI, Nasdem, Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, Perindo, PPP, dan PKS, serta PBB, Partai Garuda, Partai Buruh, Partai Gelora, Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), dan Partai Prima.
    Pasangan nomor urut 3, Tri Rismaharini-Zahrul Azhar Asumta, diusung oleh PDI Perjuangan dan Partai Hanura.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Debat Perdana Berjalan Lancar, KPU Palopo Harap Tingkatkan Partisipasi Pemilih

    Debat Perdana Berjalan Lancar, KPU Palopo Harap Tingkatkan Partisipasi Pemilih

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palopo baru saja menyelenggarakan Debat Publik Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palopo pada Minggu, 3 November 2024.

    Debat yang berlangsung dari pukul 13.00 hingga 18.30 WITA ini digelar di Hotel Gammara, Makassar, dengan tema yang mencakup peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik, serta penguatan NKRI dan kebangsaan.

    Komisioner KPU Palopo, Abbas Djohan, menyampaikan harapannya agar debat perdana ini dapat mendorong peningkatan partisipasi pemilih pada hari pemilihan, 27 November mendatang.

    “Kita berharap debat ini bisa memantik pemilih yang sebelumnya masih ragu-ragu untuk bisa menentukan pilihannya,” ujar Abbas Djohan.

    Debat ini disiarkan langsung oleh FAJAR TV sebagai media resmi yang ditunjuk oleh KPU Palopo, sehingga masyarakat dapat menyaksikan pemaparan gagasan dari masing-masing pasangan calon.

    Empat pasangan calon berlaga dalam debat ini, masing-masing mengadu visi dan misi mereka untuk memajukan Kota Palopo.

    Berikut daftar pasangan calon beserta partai pengusungnya:

    Paslon nomor urut 1, Putri Dakka dan Haidir Basir, diusung oleh PDI Perjuangan, PAN, dan PPP.

    Paslon nomor urut 2, Farid Kasim Judas dan Nurhaeni (FKJ – NUR), didukung oleh Nasdem, Hanura, Gelora, PSI, dan Perindo.

    Paslon nomor urut 3, Rahmat Masri Bandaso dan Andi Tenri Karta, diusung oleh Partai Golkar dan PKS.

    Paslon nomor urut 4, Trisal Tahir dan Akhmad Syarifuddin, yang mendapat dukungan dari Gerindra, Demokrat, dan PKB.

    Dengan terselenggaranya debat ini, KPU Palopo berharap para pemilih mendapatkan pemahaman lebih dalam terkait visi misi para kandidat, sehingga mampu membuat pilihan yang tepat pada Pilkada nanti. (Ikbal/fajar)

  • Jelang Debat Perdana, KPU Palopo Harapkan Paslon Edukasi Pendukung untuk Tertib

    Jelang Debat Perdana, KPU Palopo Harapkan Paslon Edukasi Pendukung untuk Tertib

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palopo akan menggelar Debat Publik Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palopo pada Minggu, 3 November 2024 pukul 13.00 WITA.

    Acara debat ini akan berlangsung di Hotel Gammara, Makassar, dengan tema peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan pelayanan publik, serta memperkokoh NKRI dan kebangsaan.

    Komisioner KPU Palopo, Abbas Djohan, menyampaikan harapannya agar para pasangan calon (paslon) berkomitmen menjaga ketertiban dan kedamaian selama debat berlangsung.

    “Kami berharap para Paslon tidak mengarahkan massa berlebihan dan tetap mematuhi kesepakatan maksimal 50 orang,” ujarnya.

    Abbas juga mengimbau paslon untuk tidak terpancing provokasi dan menghindari tindakan yang dapat memicu keributan.

    Selain itu, Abbas menekankan pentingnya paslon untuk menyampaikan gagasan dan program mereka dengan baik, tanpa serangan pribadi.

    “Harapan kami, paslon dapat mengekspresikan gagasan dan program mereka lewat debat ini, bukan menyerang pribadi lawan,” tambahnya.

    Debat publik ini akan disiarkan langsung oleh stasiun televisi lokal, FAJAR TV, sebagai media resmi yang ditunjuk KPU Palopo.

    “Kami memilih FAJAR TV karena jangkauannya luas, sehingga masyarakat dapat menyaksikan debat secara langsung pada pukul 13.00 siang,” kata Abbas.

    Dalam debat kali ini, empat pasangan calon akan saling mengadu gagasan dan visi misi mereka. Mereka adalah:

    Paslon nomor urut 1, Putri Dakka dan Haidir Basir, diusung oleh PDI Perjuangan, PAN, dan PPP.

    Paslon nomor urut 2, Farid Kasim Judas dan Nurhaeni (FKJ – NUR), diusung oleh Nasdem, Hanura, Gelora, PSI, dan Perindo.

    Paslon nomor urut 3, Rahmat Masri Bandaso dan Andi Tenri Karta, didukung oleh Partai Golkar dan PKS.

    Paslon nomor urut 4, Trisal Tahir dan Akhmad Syarifuddin, diusung oleh Gerindra, Demokrat, dan PKB.

    Masyarakat Kota Palopo diharapkan dapat mengikuti jalannya debat dengan baik dan mengambil pelajaran dari gagasan para calon. (Ikbal/Fajar)

  • MK Minta DPR Buat UU Ketenagakerjaan Baru, Anggota Komisi IX: Kita Rumuskan dengan Pemerintah Nasional 3 November 2024

    MK Minta DPR Buat UU Ketenagakerjaan Baru, Anggota Komisi IX: Kita Rumuskan dengan Pemerintah Nasional 3 November 2024

    MK Minta DPR Buat UU Ketenagakerjaan Baru, Anggota Komisi IX: Kita Rumuskan dengan Pemerintah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota
    Komisi IX DPR

    Nurhadi
    meyakini pihaknya bisa merumuskan Undang-undang Ketenagakerjaan yang baru sebagaimana menjadi keputusan
    Mahkamah Konstitusi
    (MK) Nomor 168/PUU-XXII/2024 yang mengabulkan sebagian gugatan serikat pekerja terhadap Undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).
    Adapun dalam putusannya, MK meminta agar sejumlah pengaturan terkait ketenagakerjaan dilakukan oleh pembentuk undang-undang melalui
    UU Ketenagakerjaan
    yang terpisah dari UU Ciptaker.
    “Dalam putusan tersebut, MK memberikan waktu dua tahun kepada pembentuk undang-undang untuk membuat
    UU ketenagakerjaan
    baru,” kata Nurhadi kepada Kompas.com, Minggu (3/11/2024).
    “Tentu, tenggat waktu tersebut bisa kita rumuskan kembali dengan pemerintah agar penganuliran beberapa kluster dalam UU cipta kerja memiliki kepastian hukum,” lanjutnya.
    Sebagai anggota Komisi IX DPR, Nurhadi mengaku menghormati putusan MK atas UU Ciptaker tersebut.
    Putusan MK itu dinilai konstitusional dan memiliki kekuatan hukum tetap, bersifat final dan mengikat.
    “(Putusan MK) berlaku seketika sejak dibacakan kecuali dinyatakan lain secara eksplisit di dalam putusan,” imbuhnya.
    Dengan membentuk UU Ketenagakerjaan Baru, menurutnya, akan memberikan kepastian hukum dan kekokohan regulasi bagi pelaku usaha serta investor dalam membuat perencanaan jangka panjang.
    Perencanaan jangka panjang itu termasuk di dalamnya berkaitan dengan rekrutmen tenaga kerja.
    Dalam merumuskan UU Ketenagakerjaan yang baru, Nurhadi memastikan Komisi IX akan melibatkan pemangku kepentingan terkait, termasuk asosiasi buruh dan dunia usaha.
    “Kita tidak ingin ada kebijakan pecah bambu. Artinya mengangkat sisi salah satu dengan menginjak sisi yang lain,” ujar politikus Partai Nasdem ini.
    “Kita terus mendorong dan memperhatikan agar pekerja-buruh mendapatkan hak yang layak, tetapi dunia usaha tetap harus bisa tumbuh dan berkembang,” pungkasnya.
    Diberitakan sebelumnya, MK memerintahkan DPR dan Pemerintah menyusun UU Ketenagakerjaan baru dalam waktu maksimal dua tahun.
    Pernyataan ini disampaikan oleh Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dalam pertimbangan putusan uji materi UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang diajukan oleh Partai Buruh dkk.
    Pembentukan UU Keternagakerjaan baru diperintahkan lantaran UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang diubah menjadi UU Cipta Kerja banyak yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 oleh MK.
    “Waktu paling lama dua tahun dinilai oleh Mahkamah cukup bagi pembentuk undang-undang untuk membuat undang-undang ketenagakerjaan baru yang substansinya menampung materi UU Nomor 13 Tahun 2003 dan UU Nomor 6 Tahun 2023,” kata Enny dalam sidang MK, di Gedung MK, Kamis (31/10/2024).
    Enny menyampaikan, UU Ketenagakerjaan yang baru juga harus menampung substansi terhangat sejumlah putusan MK yang berkenaan dengan ketenagakerjaan dengan melibatkan partisipasi aktif serikat pekerja/serikat buruh.
    Ia juga menjelaskan, perintah untuk pembentuk Undang-undang dilakukan lantaran secara faktual, materi/substansi UU Ketenagakerjaan telah berulang kali dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya ke MK.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.