Xcloud.id

partai: Nasdem

  • DPR: Pemerintah harus mendukung peternak lokal dalam memproduksi susu

    DPR: Pemerintah harus mendukung peternak lokal dalam memproduksi susu

    Sebelumnya, beredar di media massa aksi seorang peternak lokal asal Pasuruan, Jawa Timur membuang susu hasil produksinya, karena pihak industri tidak lagi mau menggunakan susu yang diproduksi petani lokal.Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPR Bidang Industri dan Pembangunan Saan Mustopa mengatakan pemerintah harus mendukung para peternak lokal di tengah gempuran suplai susu dari luar negeri.

    “Kita berharap ya bahwa petani atau peternak lokal yang terkait terutama peternak sapi untuk susu, itu juga tetap mendapatkan prioritas perhatian dari pemerintah,” kata Saan saat ditemui di Gedung Akademi Bela Negara Nasdem di Pancoran, Jakarta Selatan, Sabtu.

    Menurut Saan, masuknya suplai susu dari luar negeri membuat para produsen lebih memilih susu dari luar dibandingkan dengan produk peternak lokal.

    Hal tersebut membuat pangsa pasar susu lokal semakin hilang sehingga pemasukan para peternak pun menurun drastis.

    Baca juga: Kementan tegaskan tak ada rencana impor 1,8 juta ton susu dari Vietnam

    Di satu sisi, Saan juga menyadari keberadaan susu dari luar negeri sangat dibutuhkan untuk menutupi kebutuhan susu secara nasional.

    “Maka penting juga tadi untuk memenuhi kebutuhan secara nasional, susu ini alokasi untuk lokal tetap harus menjadi prioritas,” katanya.

    Oleh karena itu, dia berharap pemerintah bisa mencari solusi dengan mengeluarkan kebijakan yang strategis demi menyelamatkan para peternak yang memproduksi susu dalam negeri.

    Sebelumnya, beredar di media massa aksi seorang peternak lokal asal Pasuruan, Jawa Timur membuang susu hasil produksinya, karena pihak industri tidak lagi mau menggunakan susu yang diproduksi petani lokal.

    Padahal susu tersebut sudah diproduksi para petani dalam jumlah banyak dan hanya bisa bertahan selama 48 jam. Dengan terpaksa, susu tersebut pun dibuang oleh para peternak tersebut.

    Baca juga: Kementan berencana impor 1 juta sapi perah dalam lima tahun
    Baca juga: Mahfud sebut program susu gratis Prabowo-Gibran perlu impor

     

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Indra Gultom
    Copyright © ANTARA 2024

  • DPR: Pemerintah harus mendukung peternak lokal dalam memproduksi susu

    DPR: PP 47/2024 tunjukkan Presiden berpihak pada rakyat

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menilai Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmennya berpihak kepada rakyat, dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM.

    “Pak Prabowo sudah menunjukkan komitmen keberpihakannya terhadap mereka semua itu secara konkret dengan menghapus utang-utang mereka. Agar nelayan kedepannya terbebas, petani terbebas, UMKM terbebas dari beban utang,” kata Saan saat ditemui di gedung Akademi Bela Negara, Pancoran, Jakarta Selatan, Sabtu.

    Presiden RI Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM pada bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan kelautan serta UMKM lainnya.

    PP tersebut ditandatangani Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa sore, dengan disaksikan sejumlah pejabat kementerian dan lembaga terkait serta sejumlah asosiasi pengusaha UMKM.

    Baca juga: Presiden Prabowo tandatangani PP Penghapusan Piutang UMKM

    Menurut Saan, penghapusan utang modal usaha tersebut dapat membantu para petani, nelayan dan UMKM untuk fokus dalam memproduksi dan memasarkan produk-produknya.

    Dengan meningkatnya kualitas produk dan pemasaran, para petani, nelayan dan pelaku UMKM akan mendapatkan keuntungan yang maksimal.

    Hal tersebut akan berdampak pada meningkatnya tingkat perekonomian masyarakat kalangan menengah ke bawah.

    “Memang dalam situasi seperti hari ini, komitmen dan keberpihakan kepada mereka itu harus diwujudkan dalam langkah yang konkret,” kata dia.

    Saan pun berharap kebijakan tersebut dapat direalisasikan Prabowo melalui jajaran kementeriannya dalam waktu dekat.

    Untuk diketahui, Presiden Prabowo mengatakan bahwa pemerintah berharap dengan keluarnya PP nomor 47 tahun 2024 dapat membantu masyarakat di bidang pertanian UMKM dan nelayan yang merupakan produsen bidang pangan untuk meneruskan usahanya dan lebih berdaya guna.

    Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono menekankan bahwa program penghapusan utang ini memiliki kriteria kelayakan yang spesifik.

    Artinya, tidak semua petani, nelayan dan UMKM akan mendapatkan manfaat dari program ini, tetapi hanya mereka yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Setelah utang mereka dihapus, para petani, nelayan, dan UMKM akan kembali memiliki akses ke pinjaman.

    Namun, untuk mencegah masalah kredit macet, pemerintah akan menyalurkan dana ini melalui koperasi agar ada sistem pengawasan antar anggota.

    Baca juga: DPR: Penerima beasiswa LPDP harus berkontribusi kepada negara

    Baca juga: NasDem pastikan tetap gabung koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Imam Budilaksono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Nasdem Apresiasi Prabowo Terbitkan PP Hapus Utang Petani, Nelayan, dan UMKM Nasional 9 November 2024

    Nasdem Apresiasi Prabowo Terbitkan PP Hapus Utang Petani, Nelayan, dan UMKM Nasional 9 November 2024

    Nasdem Apresiasi Prabowo Terbitkan PP Hapus Utang Petani, Nelayan, dan UMKM
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Saan Mustopa mengapresiasi kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menghapus utang macet usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, serta UMKM lainnya.
    “Tentu kita mengapresiasi ya langkah yang dilakukan oleh Presiden Pak Prabowo menghapuskan utang-utang untuk para UMKM, petani, nelayan,” kata Saan di Akademi Bela Negara Partai Nasdem, Jakarta, Sabtu (9/11/2024).
    Menurut Saan, lahirnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 menjadi salah satu langkah konkret wujud keberpihakan pemerintah kepada masyarakat.
    Terlebih, menurut Saan saat ini memang diperlukan komitmen yang keberpihakan kepada masyarakat.
    “Karena memang dalam situasi seperti hari ini, komitmen dan keberpihakan kepada mereka itu harus diwujudkan dalam langkah yang konkret. Presiden dalam hal ini Pak Prabowo sudah menunjukkan komitmen keberpihakannya,” ucap Saan.
    Wakil Ketua DPR RI itu berharap para petani, nelayan, dan UMKM bisa fokus mengembangkan usahanya setelah lepas dari utang.
    “Sehingga ke depannya mereka bisa lebih fokus untuk mengembangkan usaha-usaha mereka dengan baik dan ini tentu langkah yang patut kita apresiasi,” ujar Saan.
    Diketahui, penghapusan utang macet ini ditandai dengan ditandatanganinya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 pada tanggal 5 November 2024.
    Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan PP ini dibuat agar pihak bank memiliki legitimasi maupun payung hukum untuk menghapus piutang yang tidak perform.
    Harapannya, UMKM yang terdampak dalam penghapusan bisa mengajukan pinjaman kembali.
    “Jadi saya mau sampaikan ini tidak semua pelaku UMKM. Jadi ini sebetulnya sudah terdaftar ini dalam penghapusbukuan di bank masing-masing,” kata Maman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024) malam.
    Adapun UMKM lainnya tersebut, antara lain UMKM mode/busana, kuliner, dan industri kreatif.
    Maman menambahkan, jumlah maksimal penghapusan ini sebesar Rp 500 juta untuk badan usaha dan Rp 300 juta untuk perseorangan.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • NasDem: Penerima LPDP Tak Bisa Mementingkan Diri Sendiri, Lebih Bagus ke Indonesia Mengabdi – Page 3

    NasDem: Penerima LPDP Tak Bisa Mementingkan Diri Sendiri, Lebih Bagus ke Indonesia Mengabdi – Page 3

    Sebelumnya, Anggota Komisi X DPR Fraksi PDIP, Bonnie Triyana menyatakan pihaknya tak sepakat. Ia menilai apabila penerima beasiswa LPDP tidak pulang maka uang sekolah harus dianggap sebagai pinjaman atau student loan.

    “Kalau menurut saya sih mestinya pulang, andaikan mereka nggak mau pulang, ya harus dianggap LPDP yang mereka terima itu sebagai student loan,” kata Bonnie kepada wartawan, Jumat (8/11/2024).

    Menurut Bonnie, uang rakyat atau negara harus dikembalikan jika penerimanya tak mau pulang demi mengejar kepentingan pribadi.

    “Ya harus dibalikin, duitnya harus dibalikin, jadi kita harus fair juga, ya kan? Jadi kalau misalkan mereka nggak balik, ya karena pilihan pribadi mereka ya kan. Karena pilihan mereka yang juga harus lakukan ya, balikin,” tutur Bonnie.

    Bonny menegaskan, negara membiayai sekolah anak muda bertujuan agar Indonesia lebih baik, bukan sebaliknya justru menyukseskan negara lain.

    “Jadi kriterianya jelas, jadi kalau mereka nggak pulang ya balikin, kan itu uang rakyat. LPDP itu kan uang rakyat, kita kan rakyat, kita kan membiayai anak-anak generasi muda kita untuk belajar ke luar negeri itu kan bukan untuk membuat negeri orang jadi lebih baik,” ujarnya.

     

  • KPK Dalami Dugaan Uang Korupsi Sahbirin Noor Mengalir ke Sang Istri untuk Pencalonan Gubernur Kalsel

    KPK Dalami Dugaan Uang Korupsi Sahbirin Noor Mengalir ke Sang Istri untuk Pencalonan Gubernur Kalsel

    GELORA.CO  – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan sedang mendalami dugaan uang korupsi Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor mengalir ke pencalonan sang istri, Raudhatul Jannah.

    Diketahui Raudhatul Jannah atau yang karib disapa Acil Odah sedang ikut dalam kontestasi Pilkada 2024 sebagai calon gubernur Kalsel.

    Di tengah kandidasi tersebut, suami Raudhatul yaitu Sahbirin atau yang akrab disapa Paman Birin dijerat sebagai tersangka korupsi oleh KPK. 

    Paman Birin diduga menerima suap hingga miliaran rupiah terkait Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) di Kalsel.

    Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, materi tersebut akan didalami tim penyidik dalam proses pemeriksaan saksi-saksi.

    “Masih didalami. Penyidik masih memanggil saksi-saksi dan semua pihak yang diduga memiliki peran serta baik aktif maupun pasif akan dimintai keterangan,” kata Tessa dalam keterangannya, Sabtu (9/11/2024).

    Pada Pilgub kali ini, Paman Birin tak mencalonkan diri lagi sebagai gubernur karena telah menjabat dua periode.

    Sebagai gantinya, dia mendorong istrinya, Raudhatul Jannah, sebagai calon gubernur berpasangan dengan mantan Anggota DPRD Kalsel sekaligus politisi kelahiran Makassar, Akhmad Rozanie Himawan Nugraha.

    Pasangan ini diusung Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Gerindra, PDIP, dan PKB.

    Istri Paman Birin pun harus menantang Muhidin yang berpasangan dengan “crazy rich” Kalsel sekaligus mantan Anggota DPR RI, Hasnuryadi Sulaiman.

    Muhidin mencalonkan diri sebagai gubernur setelah satu periode menjabat wakil gubernur mendampingi Paman Birin (periode 2021–sekarang).

    Pasangan Muhidin dan Hasnuryadi diusung PAN, PKS, Partai Demokrat, PSI, PKN, Partai Buruh, Partai Garuda, Perindo, dan Partai Ummat.

    Calon Gubernur Kalsel hanya ada dua, petahana wakil gubernur dan istri gubernur.

    Kasus korupsi yang menyandung Paman Birin terjadi di era pemerintahannya bersama dengan Muhidin.

    Sahbirin Masih Dicari, Info Tempat Persembunyiannya Diakntongi KPK

    KPK menyatakan tetap berusaha mencari keberadaan dari Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor.

    Penyidik disebut telah mengantongi info lokasi persembunyian tersangka kasus dugaan korupsi itu.

    Namun, informasi tersebut tidak bisa dibuka ke publik.

    “Informasi yang saya dapat, penyidik masih memiliki opsi-opsi informasi lokasi di mana yang bersangkutan ini bisa ditemukan. Jadi masih dilakukan proses pencarian yang bersangkutan,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (8/11/2024).

    “Informasi kami enggak bisa share secara terbuka di sini, untuk penyidik jajaki, datangi dan cari keberadaan yang bersangkutan,” imbuh jubir berlatar belakang pensiunan Polri ini.

    Di sisi lain, Tessa mengatakan KPK hingga saat ini belum perlu mengeluarkan status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap pria yang karib disapa Paman Birin itu.

    Sebab, status Paman Birin juga masih dalam pencegahan ke luar negeri.

    Tessa menerangkan bahwa penerbitan DPO bisa dilakukan jikalau semua cara untuk mencari Paman Birin sudah dilakukan.

    “KPK sudah melakukan proses pencekalan atau pencegahan ke luar negeri, sehingga kami masih memiliki keyakinan yang bersangkutan ada di dalam negeri, tidak keluar negeri,” katanya.

    “Umumnya DPO itu dikeluarkan setelah semua opsi sudah dilakukan dan sudah tidak ada lagi yang bisa, tidak ada informasi segala macam, penegak hukum menerbitkan DPO,” Tessa melanjutkan.

    KPK diketahui menyatakan Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor telah melarikan diri

  • Pemekaran daerah disebut kunci pembangunan Banten Selatan

    Pemekaran daerah disebut kunci pembangunan Banten Selatan

    Ketua KPU Provinsi Banten Mohamad Ihsan (tengah) menyampaikan sambutan didampingi cagub-cawagub nomor urut 1 Airin Rachmi Diany (kedua kanan) dan Ade Sumardi (kanan) serta cagub-cawagub nomor urut 2 Andra Soni (kedua kiri) dan Achmad Dimyati Natakusumah (kiri) saat debat kedua calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur Provinsi Banten di Jakarta, Kamis (7/11/2024). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/Spt.

    Pemekaran daerah disebut kunci pembangunan Banten Selatan
    Dalam Negeri   
    Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 08 November 2024 – 08:21 WIB

    Elshinta.com – Calon wakil gubernur nomor urut 02 Dimyati Natakusumah mengatakan pemekaran daerah merupakan kunci pembangunan untuk Banten selatan yakni Kabupaten Pandeglang dan Lebak.

    “Maka kuncinya ada harus ada pemekaran daerah, yang namanya daerah otonomi baru ini mudah-mudahan tahun depan kami akan memperjuangkan daerah otonomi baru di Kabupaten Pandeglang yang Insyaallah Kabupaten Cibaliung, dan juga Cilangkahan di Kabupaten Lebak,” kata Dimyati menjawab pertanyaan lawan dalam debat kedua Pilkada Banten diikuti daring di Serang, Kamis malam.

    Dimyati juga mengatakan daerah Kabupaten Pandeglang, Lebak dan Serang memiliki fiskal sangat rendah, sehingga membutuhkan bantuan dari pemerintah pusat dalam membantu mewujudkan prioritas tersebut. Selain itu, pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Andra Soni-Dimyati akan memperkuat desa dengan pembangunan infrastruktur baik di Banten Utara maupun untuk prioritas di Banten Selatan.

    Tema debat kedua dalam Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Banten kali ini adalah “Peningkatan Pelayanan Masyarakat dan Penyelesaian Persoalan Daerah di Provinsi Banten.”

    Sebelumnya, KPU Provinsi Banten menetapkan dua pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten pada Pilkada 2024, yakni pasangan Airin Rachmi Diany-Ade Sumardi yang diusung PDIP, Partai Golkar dan lima partai nonparlemen, yaitu PBB, Partai Gelora, Partai Umat, PKN dan Partai Buruh.

    Kemudian, pasangan Andra Soni-Dimyati Natakusumah yang diusung Partai Gerindra, Partai NasDem, PKB, PSI, PAN, PPP, PKS, Partai Demokrat, Partai Garuda dan Partai Prima.

    Sumber : Antara

  • Dharma-Kun Bakal Gratiskan Tarif Transjakarta jika Terpilih pada Pilkada Jakarta Megapolitan 7 November 2024

    Dharma-Kun Bakal Gratiskan Tarif Transjakarta jika Terpilih pada Pilkada Jakarta Megapolitan 7 November 2024

    Dharma-Kun Bakal Gratiskan Tarif Transjakarta jika Terpilih pada Pilkada Jakarta
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Calon wakil gubernur Jakarta
    Kun Wardana
    akan menggratiskan tarif bus Transjakarta jika terpilih pada Pilkada 2024 bersama cagub Dharma Pongrekun.
    “Ada gubernur sebelumnya yang menyampaikan Transjakarta bisa gratis. Kita hitung-hitung, memang
    feasible
    untuk gratis,” ucap Kun Wardana dalam program GASPOL!
    Kompas.com,
    dikutip pada Kamis (7/11/2024).
    Menurut Dharma, transportasi merupakan hal penting bagi warga Jakarta untuk mobilitas.
    Dengan menggratiskan ongkos untuk bepergian, bisa menekan pengeluaran mereka sehari-hari.
    “Mengurangi pengeluaran tadi dengan cara pendidikan gratis, transportasi gratis, dengan hal-hal lainnya sehingga (ekonomi) mereka akan tetap terjaga,” ujar dia.
    Selain itu, Kun akan menambahkan armada Transjakarta dan JakLingko di wilayah pinggiran agar bisa menjangkau masyarakat di pinggiran Jakarta.
    “Khusus untuk Transjakarta, JakLingko, dan lainnya, ini jangkauan perlu ditambah untuk daerah-daerah pinggiran, seperti kawasan industri di beberapa tempat,” ujar dia.
    Diketahui sebelumnya,
    Pilkada Jakarta
    diikuti oleh tiga pasangan calon, yaitu pasangan calon nomor urut 01, Ridwan Kamil-Suswono yang didukung Partai Gerindra, PKS, Golkar, Demokrat, NasDem, PSI, PKB, Gelora, PBB, Perindo, PAN, PPP, dan Garuda.
    Kemudian pasangan calon nomor urut 02, Dharma Pongrekun-Kun Wardana, yang maju lewat jalur independen.
    Sedangkan pasangan calon nomor urut 03, Pramono Anung-Rano Karno, yang didukung oleh PDI-P dan Partai Hanura.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Anggota Komisi I DPR Minta Personel Militer Tidak Terlibat Penanganan Kasus Warga Sipil – Page 3

    Anggota Komisi I DPR Minta Personel Militer Tidak Terlibat Penanganan Kasus Warga Sipil – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi NasDem, Amelia Anggraini, menyampaikan imbauan penting terkait penanganan kasus warga sipil oleh personel militer. Imbauan ini setelah penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kejaksaan Agung dan TNI yang mencakup berbagai bentuk kerja sama, termasuk penugasan prajurit TNI di lingkungan kejaksaan.

    “Kami mengimbau agar personel militer tidak terlibat dalam penanganan kasus warga sipil. TNI seharusnya fokus pada tugas dan fungsinya di bidang pertahanan, sementara penanganan perkara sipil harus tetap menjadi ranah aparat penegak hukum sipil,” kata Amelia dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (7/11/2024).

    Penandatanganan MoU tersebut mencakup berbagai aspek kerja sama antara Kejaksaan Agung dan TNI, termasuk penugasan prajurit TNI di lingkungan kejaksaan, salah satunya di Jaksa Agung Muda Pidana Militer (Jampidmil). Selain itu, juga melibatkan dukungan personel TNI untuk membantu pelaksanaan tugas kejaksaan.

    Amelia menjelaskan dasar hukum MoU tersebut merujuk pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 15 Tahun 2021, yang memberikan tugas penting kepada Jampidmil dalam mengoordinasikan teknis penuntutan oleh oditurat dan menangani kasus-kasus koneksitas antara militer dan sipil.

    Meskipun mendukung MoU itu, kata Amlia, Komisi I menegaskan pelibatan TNI dalam penanganan kasus di kejaksaan harus berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing instansi, khususnya dalam konteks penuntutan yang melibatkan Oditur Militer.

    “Kami mendukung MoU ini, tetapi harus tetap memastikan bahwa pelibatan TNI tidak mengganggu batasan-batasan yang ada. Terutama dalam hal penanganan kasus-kasus yang melibatkan warga sipil, agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan,” tambah Amelia.

     

  • Jokowi pesan kesejahteraan petani Temanggung pada pasangan Hadik-Bimo

    Jokowi pesan kesejahteraan petani Temanggung pada pasangan Hadik-Bimo

    Jokowi juga berpesan agar yang berkaitan dengan generasi muda dilakukan pembinaan, khususnya yang terkait dengan penyediaan lapangan kerja.Temanggung (ANTARA) – Presiden ke-7 RI Joko Widodo menitipkan pesan peningkatan kesejahteraan petani di Kabupaten Temanggung kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati H.M. Al Khadziq dan Bimo Alugoro saat keduanya berkunjung ke kediaman Jokowi di Solo, Rabu.

    Selain itu, Jokowi juga berpesan agar diperhatikan masalah penyediaan lapangan kerja untuk anak-anak muda di Temanggung.

    “Pak Hadik dan Mas Bimo, saya titip Kabupaten Temanggung, utamanya yang berkaitan dengan petani dan pertanian, dan di situ mungkin yang sering bermasalah adalah masalah subsidi pupuk, mohon diperhatikan,” kata Jokowi.

    Jokowi juga berpesan agar yang berkaitan dengan generasi muda dilakukan pembinaan, khususnya yang terkait dengan penyediaan lapangan kerja.

    “Saya juga titip yang berkaitan dengan pemuda, khususnya yang berkaitan dengan kesempatan kerja agar diberikan dukungan nantinya. Saya rasa itu,” kata Jokowi.

    Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Temanggung H.M. Al Khadziq-Bimo Alugoro meminta masukan dan saran-saran untuk pemajuan Kabupaten Temanggung pada masa yang akan datang.

    “Insyaallah, pesan Pak Jokowi akan kami laksanakan. Kami akan bekerja keras untuk memajukan dunia pertanian di Temanggung, juga ekonomi kreatif dan masalah lapangan kerja,” kata Al Khadziq

    Baca juga: Jokowi sampaikan poin untuk calon kepala daerah yang datang ke Sumber
    Baca juga: Jokowi sebut Solo perlu lebih konsentrasi dalam penataan SDM

    Hadik dan Bimo tiba di kediaman Jokowi, Jalan Kutai Timur, Sumber, Solo, sekitar pukul 11.00 WIB. Pasangan ini disambut mantan Presiden RI Jokowi di pintu gerbang. Mereka lantas melakukan pembicaraan enam mata di ruang dalam.

    Setelah lebih dari 1 jam melakukan pembicaraan, pasangan Hadiq-Bimo keluar ruangan dengan diantar oleh Jokowi sampai pintu gerbang.

    Terlihat Jokowi mengenakan celana panjang hitam, baju putih lengan panjang, dan sepatu kets, sementara pasangan Hadik-Bimo juga mengenakan setelan hitam putih.

    Hadik dan Bimo adalah peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung 2024 yang diusung oleh Partai Golkar, PAN, dan Partai NasDem.

    Dalam visi dan misinya, pasangan Hadik-Bimo ingin mewujudkan Temanggung yang makin gandem, makin glowing dengan memberikan kemudahan masalah pupuk, memajukan pertanian, membangun pasar hasil tani, khususnya pasar tembakau dan pasar kopi.

    Pasangan ini  juga akan melakukan penyerapan ribuan angkatan kerja baru, penyediaan beasiswa bagi mahasiswa baru, serta melanjutkan program-program pro rakyat yang sudah dilakukan pada periode sebelumnya seperti pemberian honor bulanan guru ngaji, honor bulanan ketua RT/RW, dan pemberian santunan kematian untuk warga yang meninggal dunia.

    Pewarta: Heru Suyitno
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • DPR Minta Kejagung Transparan Soal Kasus Tom Lembong

    DPR Minta Kejagung Transparan Soal Kasus Tom Lembong

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi 3 DPR meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) transparan dalam menangani kasus dugaan korupsi impor gula yang menjerat mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong. 

    Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Sahroni berpesan agar penanganan kasus tersebut dilakukan secara terang benderang, dan tidak membuat publik menduga-duga. Salah satu tujuannya agar tidak muncul kesan adanya indikasi intervensi pada proses penegakan hukum. 

    “Kasihan nanti pemerintah dianggapnya, wah, ini ada main-main misalnya gitu. Kan kita enggak berharap begitu. Kasian kalau pemerintah dituduh-tuduh yang belum pasti dengan kepastiannya. Ya kita tunggu nanti proses selanjutnya,” ujar Sahroni saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

    Pria yang juga Bendahara Umum Partai Nasdem itu lalu menyebut semua akan tergantung dengan langkah yang ditempuh penegak hukum. Dia mendorong agar penyidik Jampidsus Kejagung transparan dalam menindaklanjuti proses hukum terhadap Tom. 

    “Kita berharap transparansi yang dilakukan oleh penegak hukum ini adalah menindaklanjuti prosesnya. Kan jangan sampai menduga-duga. Kan kalau nanti orang udah dijadiin tersangka tiba-tiba dugaan yang terjadi gak ada misalnya,” kata Sahroni. 

    Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, penyidik pada Jampidsus Kejagung menetapkan Tom Lembong sebagai satu dari dua tersangka kasus dugaan korupsi izin persetujuan impor gula 2015-2016. Kasus itu diduga memicu kerugian keuangan negara sekitar Rp400 miliar. 

    Penyidik pada Jampidsus Kejagung menduga Tom memberikan penugasan kepada perusahaan swasta untuk mengimpor gula kristal mentah yang kemudian menjadi gula kristal putih. 

    Kendati impor itu ditujukan untuk menstabilkan harga gula yang melambung tinggi karena kelangkaan saat itu, Tom diduga menyalahi sejumlah aturan. 

    “Padahal yang seharusnya melakukan impor gula untuk kebutuhan dalam negeri dalam rangka stabilitas harga adalah BUMN yang ditunjuk oleh menteri perdagangan. Itu pun seharusnya gula kristal putih, bukan gula kristal mentah,” jelas Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Abdul Qohari dalam konferensi pers, Selasa (29/10/2024).