Xcloud.id

partai: Nasdem

  • Respons Ahmad Sahroni Soal Rencana Capim KPK Johanis Tanak Hapus OTT

    Respons Ahmad Sahroni Soal Rencana Capim KPK Johanis Tanak Hapus OTT

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni merespons soal wacana penghapusan operasi tangkap tangan (OTT) yang digagas oleh calon pimpinan KPK (capim KPK), Johanis Tanak.

    Isu seputar OTT kembali muncul seusai capim KPK Johanis Tanak mengungkapkan akan menghentikan kegiatan tersebut jika terpilih menjadi ketua KPK. 

    Dikatakan Sahroni, gagasan tersebut masih sebatas wacana yang diutarkan oleh calon pimpinan KPK saat fit and proper test.

    “Nah itu kan upaya penyampaian para calon. Menurut saya itu bagian dari skenarionya dia pada kalau menjadi pimpinan KPK,” kata Sahroni saat ditemui di Komisi III DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, (20/11/2024).

    Meski demikian, bendahara Partai Nasdem itu menekankan agar OTT jangan dijadikan sebagai bahan mainan bagi penegak hukum untuk sebatas publikasi dalam penindakan korupsi. 

    Lebih lanjut, Sahroni berharap agar OTT dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku dan tidak boleh disalahgunakan.

    “Kita berharap kegiatan ini memang OTT yang sebenarnya bukan buatan dari perangkat,” tutupnya.

    Diketahui, calon pimpinan KPK 2024-2029 Johanis Tanak menegaskan OTT tidak pas dan tidak tepat dilakukan KPK. Menurut dia, istilah operasi menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah penanganan yang dilakukan dokter dengan berbagai persiapan yang sudah matang.

    “OTT menurut hemat saya kurang (pas) mohon izin, walaupun saya pimpinan, saya harus mengikuti. Berdasarkan pemahaman saya, OTT itu sendiri tidak pas, tidak tepat,” ujar Tanak saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test di Komisi III DPR, gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/11/2024).

    Lebih lanjut, Tanak berjanji bakal menghapus OTT apabila ia menjadi ketua KPK periode 2024-2029. Menurutnya, operasi itu tak sesuai KUHP.

  • Komisi III DPR Bakal Selesaikan Uji Kelayakan 10 Calon Dewas KPK Hari Ini

    Komisi III DPR Bakal Selesaikan Uji Kelayakan 10 Calon Dewas KPK Hari Ini

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menyampaikan pihaknya akan menyelesaikan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test untuk 10 Calon Dewan Pengawas (Cadewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, Rabu (20/11/2024).

    Adapun, fit and proper test tersebut dilakukan di Ruang Komisi III DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat. Sejauh ini, sudah ada tiga cadewas KPK yang melakukan fit and proper test.

    “Bakal diselesaikan hari ini [fit and proper test untuk semua cadewas KPK]. Mungkin sampai malam,” kata Sahroni kepada wartawan, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (20/11/2024).

    Setelah fit and proper test selesai, lanjut Sahroni, pengumuman penetapan pimpinan dan dewas KPK kemungkinan akan dilakukan besok pagi, Kamis (21/11/2024).

    Lebih lanjut, Politikus NasDem ini menyebut mekanisme pemilihan pimpinan dan dewas KPK akan melibatkan semua fraksi.

    “Semua fraksi ini terlibat. Makanya semua anggota DPR yang ada di Komisi III boleh bertanya, tidak boleh hanya satu fraksi, tapi semua anggota DPR yang ada di dalamnya,” pungkasnya.

    Sebelumnya, pada Senin (18/11/2024) dan Selasa (19/11/2024) Komisi III DPR RI telah menggelar fit and proper test untuk calon pimpinan (capim) KPK. Pada hari pertama ada 4 capim yang diuji dan hari kedua ada 6 capim yang diuji.

    Berikut daftar nama Cadewas KPK yang melakukan fit and proper test mulai hari ini:

    1. Mirwazi (Kabid Pemberantasan Narkoba BNN Aceh)
    2. Elly Fariani (mantan Inspektur Jenderal Kemkominfo)
    3. Wisnu Baroto (Staf Ahli Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum)
    4. Benny Jozua Mamoto (mantan Ketua Harian Kompolnas)
    5. Gusrizal (Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin)
    6. Sumpeno (hakim Pengadilan Tinggi Jakarta)
    7. Chisca Mirawati (Anggota Asosiasi Bank Asing)
    8. Hamdi Hassyarbaini (Anggota Komite Audit Superbank)
    9. Heru Kreshna Reza (Komisaris Independen PT Asuransi Kredit Indonesia)
    10. Iskandar Mz (mantan Direktur Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri)

    Sementara itu, berikut daftar nama Capim KPK yang telah menjalani fit and proper test:

    1. Setyo Budiyanto (Irjen Kementan)
    2. Poengky Indarti (mantan Komisioner Kompolnas)
    3. Fitroh Rohcahyanto (mantan Direktur Penuntutan KPK)
    4. Michael Rolandi Cesnanta Brata (mantan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah DKI)
    5. Ida Budhiati (mantan anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu)
    6. Ibnu Basuki Widodo (hakim Pengadilan Tinggi Manado)
    7. Johanis Tanak (Wakil Ketua KPK periode 2019-2024)
    8. Djoko Poerwanto (Kapolda Kalteng)
    9. Ahmad Alamsyah Saragih (Anggota Ombudsman periode 2016-2020)
    10. Agus Joko Pramono (Wakil Ketua BPK periode 2019-2023)

  • Mengikis politik identitas dalam Pilkada NTT

    Mengikis politik identitas dalam Pilkada NTT

    Kupang (ANTARA) – Pemungutan suara pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 kini tinggal menghitung hari. Masa kampanye pun tinggal tersisa hingga 23 November.

    Tak ketinggalan, masyarakat di Nusa Tengara Timur (NTT) juga akan memilih Gubernur dan Wakil Gubernur untuk memimpin provinsi berbasis kepulauan itu untuk 5 tahun ke depan (2024–2029).

    Saat ini ada tiga pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTT bersama timnya masing-masing tengah berjuang untuk merebut hati 3.988.372 pemilih yang akan menyalurkan hak suaranya di 9.866 tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di 3.442 desa dan kelurahan, 315 kecamatan, dan 22 kabupaten/kota pada 27 November 2024.

    Ketiga pasangan calon itu adalah Melkiades Laka Lena-Johni Asadoma. Pasangan ini diusung gabungan 11 partai politik. Inilah koalisi terbesar yang hampir ekuivalen dengan Koalisi Indonesia Maju yang menghantar Prabowo Subianto menjadi presiden pada Pilpres 2024.

    Koalisi itu terdiri dari Golkar, Gerindra, PAN, Demokrat, PSI, Perindo, PPP, Gelora, PKN, Garuda, dan Prima. Keberadaan partai berbasis massa Islam, seperti PAN, PPP, dan Gelora, menjadi salah satu kekuatan untuk mendongkrak suara.

    Lalu duet calon Simon Petrus Kamlasi-Adrianus Geru. Pasangan ini didukung Partai Nasdem, PKB, dan PKS. Koalisi ini sama persis dengan bangunan koalisi di level nasional yang menjadi kendaraan bagi calon presiden Anies Rasyid Baswedan dalam Pilpres 2024.

    Kemudian pasangan calon Yohanis Ansy Lema-Jane Natalia Suryanto yang didukung tiga partai politik yakni PDI-Perjuangan, Hanura, dan Partai Bulan Bintang (PBB).

    Melihat konfigurasi dari ketiga pasangan calon yakni Ansy Lema-Jane Natalia Suryanto, Melki Laka Lena-Jhoni Asadoma dan Simon Petrus Kamlasi-Ande Garu tergambar bahwa Pilkada 2024 ini merupakan pertarungan sesama politikus.

    Jika kita menggunakan parameter geopolitik untuk menjelaskan basis dukungan dari tiga pasangan calon ini, maka dua calon gubernur dari Pulau Flores dan satu calon gubernur dari Pulau Timor.

    Aspek geopolitik

    Di NTT terdapat tiga pulau besar, yakni Pulau Flores dan Lembata serta Pulau Timor dan Pulau Sumba atau lazim disebut Flobamora.

    Pulau Flores yang terbentang dari Timur di Kabupaten Flores Timur hingga ujung barat di Kabupaten Manggarai Barat terdiri atas sembilan kabupaten dengan jumlah pemilih terbesar yakni mencapai 1.676.495 pemilih atau sekitar 42,01 persen dari 3.988.372 pemilih.

    Sementara, Pulau Timur yang meliputi Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu dan Malaka dengan jumlah pemilih 1.395.930 atau 35 persen dari total pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT.

    Pulau Sumba, mulai dari Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat, hingga Sumba Barat Daya dengan jumlah pemilih 592.472 atau 14,8 persen dari DPT.

    Editor: Achmad Zaenal M
    Copyright © ANTARA 2024

  • MPU Aceh keluarkan fatwa boleh memilih kotak kosong di Pilkada

    MPU Aceh keluarkan fatwa boleh memilih kotak kosong di Pilkada

    Screenshot fatwa terbatas MPU Aceh Nomor 1 Tahun 2024 tentang Hukum Memilih Kotak Kosong dalam Pemilihan Kepala Daerah, di Banda Aceh, Selasa (19/11/2024). Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    MPU Aceh keluarkan fatwa boleh memilih kotak kosong di Pilkada
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 19 November 2024 – 23:32 WIB

    Elshinta.com – Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) atau MUI Aceh telah mengeluarkan fatwa terbatas terkait hukum boleh memilih kotak kosong dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2024.

    “Iya, jadi ini khusus fatwa terbatas terkait dengan memilih kotak kosong,” kata Ketua MPU Aceh, Tgk Faisal Ali atau yang akrab disapa Lem Faisal, di Banda Aceh, Selasa (19/11).

    Hukum boleh memilih kotak kosong tersebut tertuang dalam fatwa terbatas MPU Aceh Nomor 1 Tahun 2024 tentang Hukum Memilih Kotak Kosong dalam Pemilihan Kepala Daerah.

    Adapun tiga putusan fatwa terbatas MPU Aceh itu yakni, memilih pemimpin adalah hak konstitusional yang sejalan dengan syariat Islam bagi setiap warga negara yang telah memiliki hak pilih.

    Poin keduanya disebutkan, hukum memilih pemimpin yang muslim adalah wajib.

    Ketiga, hukum mencoblos pada kotak kosong di kertas suara dalam Pilkada adalah boleh.

    Lem Faisal menjelaskan, pemilihan pemimpin dalam Islam itu tergantung dari cara yang telah disepakati. Dengan ketentuan utama tidak boleh terjadi kekosongan pemimpin.

    Jika melihat sistem pemilihan di Indonesia dan Aceh secara khususnya, maka daerah-daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon. Maka, memilih kotak kosong itu dibolehkan.

    “Jadi melihat sistem ketatanegaraan kita, memilih kotak kosong bukan meniadakan pemimpin. Pemimpinnya tetap ada, tetapi bukan dengan cara dipilih, melainkan ditunjuk pemerintah,” ujarnya.

    Ia menuturkan, agama memberikan keleluasan kepada masyarakat untuk memilih kotak kosong. Dalam artian mereka tidak setuju dengan calon yang ada, akhirnya lebih memilih pemimpin yang nantinya ditunjuk pemerintah.

    “Karena itu, masyarakat yang berinisiatif ataupun punya kemauan memilih kotak kosong, itu dibenarkan dalam agama kita (Islam),” demikian Lem Faisal.

    Untuk diketahui, pada Pilkada 2024 ini, terdapat dua daerah di Aceh yang melawan kotak kosong, yaitu untuk Kabupaten Aceh Tamiang dan Aceh Utara.

    Untuk calon Bupati Aceh Tamiang, kandidat yang bakal melawan kotak kosong adalah pasangan Armia Fahmi-Ismail. Mereka diusung sembilan partai politik baik nasional maupun lokal.

    Adapun pengusung Armia Fahmi-Ismail adalah Partai Aceh, Partai Nanggroe Aceh, NasDem, PAN, Demokrat, PKS, Golkar, PPP dan Gerindra.

    Sedangkan untuk Aceh Utara, yang bakal melawan kotak kosong yaitu pasangan Ismail A Jalil (Ayah Wa) dan Tarmizi (Tarmizi Panyang). Keduanya merupakan kader Partai Aceh.

    Pasangan ini mendapat diusung dan didukung 15 partai politik lokal maupun nasional yaitu Partai Aceh, PAS, SIRA, PNA, PDA, PKB, NasDem, PAN, Demokrat, PKS, Gerindra, PSI, PDI Perjuangan, PPP dan Golkar.

    Sumber : Antara

  • Terkini, Penyebab Hasil Survei Elektabilitas Andika-Hendi Melejit Jelang Coblosan Pilgub Jateng 2024

    Terkini, Penyebab Hasil Survei Elektabilitas Andika-Hendi Melejit Jelang Coblosan Pilgub Jateng 2024

    TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Jelang pencoblosan Pilgub Jateng 2024, Survei Elektabilitas Andika Perkasa-Hendi masih unggul dari pasangan lain. 

    Salah satu penyebab yakni adanya peralihan dukungan dari kader di Koalisi Indonesia Maju (KIM). 

    Survei Indikator Pilkada Jateng dilakukan pada 7-13 November 2024.

    Hasilnya, dalam simulasi surat suara, Ahmad Luthfi-Taj Yasin masih unggul di angka 47,19 persen.

    Sedangkan Andika Perkasa-Hendrar Prihadi memperoleh 43,46 persen.

    Sebanyak 9,35 persen responden memilih tidak tahu atau tidak menjawab.

    Survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan para pemilih partai politik yang bergabung di Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus banyak tidak loyal memilih pasangan Ahmad Luthfi – Taj Yasin di Pilgub Jawa Tengah 2024 lantaran beralih memilih pasangan Andika Perkasa – Hendrar Prihadi.

    Pasangan Luthfi-Taj Yasin didukung oleh Gerindra, PKB, Golkar, PPP, PKS, Demokrat, PAN dan NasDem di Pilgub Jateng. Sementara Andika-Hendrar hanya diusung oleh PDIP.

    Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menyebut kondisi ini menjadi kerugian bagi pasangan Luthfi – Yasin karena Jokowi dan Prabowo dinilai sudah habis – habisan memberikan dukungan.

    “Artinya banyak partai pendukung Pak Luthfi yang masih bocor di sana-sini. Ketum memilih Pak Luthfi, tapi konstituen di bawahnya belum samikna wa atokna,” ungkapnya.

    Berdasarkan survei Indikator, ada 36,6 persen pemilih Partai Gerindra malah memilih Andika-Hendrar. Sementara 59,3 persen telah menyatakan mendukung Luthfi-Taj Yasin dan 4,1 persen lainnya tak menjawab.

    Kemudian ada 40,4 persen pemilih Partai Demokrat yang beralih mendukung Andika-Hendrar. Sementara 58,4 persen lainnya tetap mendukung Luthfi-Taj Yasin dan 1,1 persen tak menjawab.

     Sementara ada 39 persen pemilih Partai NasDem memilih Andika-Hendrar.

    Lalu sebanyak 34,2 persen pemilih PKS mendukung Andika-Hendrar dan 52,4 persen mendukung Luthfi-Taj Yasin.

    Dari pemilih Partai Golkar ada 35,7 persen mendukung Andika-Hendrar. Sementara 57,8 persen lainnya tetap memilih Luthfi-Taj Yasin.

    “Kita tahu KIM plus kan dukung Luthfi. Kalau kita lihat hasil Pileg 2024 (di Jateng) itu kan 72 persen (suara parpol KIM Plus). Harusnya kalau linier kan seharusnya pak Luthfi dapat 72 persen, ini Luthfi-Taj Yasin (elektabilitas) mendapatkan 47,19 persen,” kata Burhan.

    “Kebocoran ada di dua belah pihak, tapi karena pendukung pak Luthfi banyak, yang rugi pak Luthfi,” tambahnya.

    Adapun survei oleh Indikator digelar 7-13 November 2024 dengan jumlah sampel sebanyak 3.500 orang.

    Sampel dipilih dengan metode simple random sampling dengan toleransi kesalahan (margin of error) survei diperkirakan ±2,3 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

    Purnawirawan dukung Andika-Hendi

    Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah, Andika Perkasa- Hendrar Prihadi (Andika- Hendi) mendapatkan energi tambahan di pekan terakhir menjelang masa tenang Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Tengah 2024.

    Energi yang dimaksud berupa dukungan dari kalangan Purnawirawan Polri di Jawa Tengah, yang dengan tegas mendeklarasikan siap memenangkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 01 tersebut.

    Sejumlah purnawirawan perwira tinggi dan perwira menengah Polri di Jawa Tengah, turut bergabung dalam deklarasi Mendukung pasangan Andika- Hendi, yang dilaksanakan di Masdro Café, Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Minggu (17/11/2024).

    Pemrakarsa kegiatan deklarasi, Irjen Pol (Purn), Rudi Pranoto mengungkapkan, kalangan purnawirawan Polri dari kalangan perwira menengah hingga perwira tinggi di Jawa Tengah sepakat mendukung pasangan Andika- Hendi di Pilgub Jawa Tengah 2024.

    Ia menyebut, motivasi kalangan purnawirawan Polri untuk mendukung pasangan Andika- Hendi ini karena figur mantan Panglima TNI dan mantan Walikota Semarang ini dinilai lebih mumpuni di antara dua pasangan calon yang ada.

    “Kebetulan, saat masih taruna pak Andika itu satu angkatan dengan saya, beliau orangnya baik, gagah dan juga santun. Lihat saja pada saat debat pasangan calon, pak Andika pembawaannya sangat menghargai pasangan calon lain,” jelasnya kepada awak media.

    Satu lagi, lanjut Rudi, keluarga Andika Perkasa sejauh ini juga sangat harmonis. “Sehingga jangan beranggapan kami siap mendukung dan memanngkan Andika- Hendi karena duit, namun karena hati nurani dan tidak akan terpengaruh iming- iming atau janji apa pun,” tegasnya.

    Ia juga menyampaikan, dalam kegiatan deklarasi dunungan untuk pasangan Andika- Hendi ini, tidak hanya kalangan purnawirawan Polri yang bergabung. Di dalamnya juga ada sejumlah nama purnawirawan perwira TNI, antar lain Brigjen TNI (Purn) Untung Waluyo.

    Sementara itu, Brigjen TNI (purn) Untung Waluyo menyampaikan, meskipun dirinya merupakan purnawirawan perwira tinggi TNI, namun sepemikiran dengan kalangan purnawirawan Polri di Jawa Tengah.

    “Kami tidak melihat latar belakang apakah itu ‘hijau’ atau ‘coklat’, dari mana berasal atau siapa saja mereka. Tetapi karena kami lebih melihat figur yang tepat untuk memimpin Jawa Tengah,” jelasnya.

    Bagi mantan Dandim 0714/ Salatiga ini, kedua calon gubernur Jawa Tengah sama- sama baik. Namun jika diminta untuk memilih salah satu pasti ia akan milih yang paling istimewa dan yang paling berprestasi.

    Oleh karena itu, setelah deklarasi ini Untung juga mengajak segenap purnawirawan Polri untuk menguatkan dukungan bagi pangan Andika- Hendi dengan 4S, yakni sekasur, sedapur, sesumur dan sedulur.

    Artinya mengajak untuk ikut mendukung dan memenangkan pasangan Andika- Hendi dimulai dari suami, dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekitar dan saudara- saudara yang lain. “Kita sampaikan, pasangan calon Andika- Hendi merupakan pasangan calon yang terbaik untuk Jawa Tengah,” tegasnya.

    Menanggapi deklarasi ini, calon wakil gubenur Jawa Tengah, Hendrar Pihadi mengakui dukungan kalangan purnawirawan Polri untuk pasangan Andika- Hendi ini menjadi kejutan bagi tim pemenangan Andika- Hendi.

    “Tentunya ini akan menjadi sebuah suntikan energi dan spirit bagi tim sukses Andika- Hendi, termasuk juga buat calon gubernur Andika Perkasa maupun dirinya yang akan maju pada Pilgub Jawa Tengah 2024.

    Oleh karena itu, Hendi juga berharap, dukungan dari kalangan purnawirawan Polri ini terus bergulir, tidak hanya yang datang pada deklarasi ini. “Namun juga bisa berkembang di daerah lain, sehingga dukungan untuk pasangan Andika- hendi semakin menguat,” tegasnya.

    Kata Hendi

    Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah nomor urut 1, Jenderal TNI (Purn.) Andika M Perkasa dan Hendrar Prihadi (Hendi) menegaskan tak terpengaruh dengan hasil survei yang mengunggulkan mereka.

    Hendi menyebutkan bahwa dirinya dan Andika tetap berupaya maksimal mengupayakan seluruh sumber daya menuju hari pencoblosan Pilgub Jateng pada tanggal 27 November 2024.

    “Hasilnya yang kita tunggu kan 27 November, sehingga kemudian saya berharap teman – teman tidak kemudian terpengaruh dengan hasil survei tersebut. Tetap gas pol rem blong, untuk menuju kemenangan Andika – Hendi di 27 November,” tegas Hendi saat menghadiri kegiatan Deklarasi Dukungan Purnawirawan POLRI se-Jawa Tengah di Ungaran, Kabupaten Semarang, Minggu (17/11).

    Hendi pun menekankan jika dirinya dan Andika optimis dapat memenangkan kontestasi Pilgub Jawa Tengah dengan dukungan yang terus mengalir dari berbagai elemen masyarakat di Jawa Tengah.

    “Sampai hari ini kita terus turun ke bawah, ya berarti kan kita optimis, ya harus optimis,” pungkas mantan Walikota Semarang dua periode tersebut.

    Keoptimisan itu pun diharapkan Hendi juga dapat dimaknai oleh seluruh pendukungan dan Andika untuk bisa semakin gencar menyampaikan pesan positif kepada masyarakat.

    “Untuk semua elemen, struktur, relawan, pokoknya terus kita berpikir. Sampaikan pesan kepada masyarakat tentang program Andika – Hendi dan libatkan partisipasi masyarakat untuk rencana pembangunan Jawa Tengah ke depan,” tutur Hendi.

    SMRC sebelumnya merilis survei yang dilakukan pada 1210 orang selama 7-12 November 2024 di Jawa Tengah. Dengan metode multistage random sampling dengan jumlah proporsional, survei tersebut menunjukkan Ahmad Luthfi-Taj Yasin menunjukkan tren penurunan.

    “Butuh selisih lebih dari 5,8 persen untuk menyatakan perbedaan dukungan kedua pasangan signifikan. Karena itu dukungan kepada kedua pasangan dapat dikatakan seimbang sementara ini,” kata Deni.

    “Dalam dua bulan terakhir terlihat perubahan signifikan. Andika-Hendri naik 13,8 persen dan Luthfi-Yasin turun 10,9 persen. Tapi dalam sebulan terakhir persaingan makin ketat, tidak terlihat perubahan signifikan secara statistik,” katanya.(*) 

  • NasDem Langkat kembali kuatkan dukungan ke paslon Bupati-Wabup Satria

    NasDem Langkat kembali kuatkan dukungan ke paslon Bupati-Wabup Satria

    Sumber foto: M Salim/elshinta.com.

    NasDem Langkat kembali kuatkan dukungan ke paslon Bupati-Wabup Satria
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 19 November 2024 – 18:34 WIB

    Elshinta.com – Partai Nasional Demokrat (NasDem) kembali menegaskan dukungannya kepada pasangan calon (Paslon) nomor urut 1 Syah Afandin dan Tiorita br Surbakti (Satria) di Pilkada Langkat 2024. Dukungan tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Sumut Ricky Antony dalam Deklarasi Pemenangan nomor 1 Satria (Syah Afandin-Tiorita) di Kecamatan Gebang, Langkat, Selasa (19/11).

    Pada kesempatan itu, Ricky meminta kepada seluruh kader, relawan dan juga simpatisannya, untuk tidak memenangkan calon yang hanya menebar kebencian dengan menjelek-jelekan calon lain. “Saya menaruh pengharapan kepada bapak ibu, jika ada orang yang maju tidak terlebih dulu mengabdi kepada masyarakat, hanya bermodalkan menebar kebencian, tentu kita harus bersatu melawannya, karena orang-orang seperti ini tidak boleh menang di Langkat,” kata Ricky Antony.

    Ditambahkan kader Nasdem Kabupaten Langkat ini, baru kali ini pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Kabupaten Langkat, suasananya begitu berbeda. “Biasanya kita disibukkan dengan hiruk pikuk kegiatan kampanye dan berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan, tapi faktanya ada calon yang kekuatanya atau basis utamanya pada buzzer yang sifatnya berkeliling-keliling hanya untuk menjelek-jelekan seseorang,” sebut Ricky.

    Ketua Barisan ni Pendukung Ricky Antony (BAPERA) ini, juga menambahkan, jika orang-orang seperti ini maju sebagai calon bupati, maka kedepannya dia hanya fokus menjelek-jelekan orang. “Orang-orang seperti ini tidak boleh menang di Langkat, karena kalau ini dibiarkan, maka kedepannya cuma fokus menjelek-jelekan orang, apakah kita mau calon yang seperti itu?” tanya Ricky dari atas podium disambut jawaban “tidak” oleh masyarakat yang hadir.

    Maka itu, Ricky menegaskan, pada 27 November 2024 nanti, datang ke tempat pemungutan suara (TPS) untuk memenangkan pasangan Satria. “Ajak semua saudara, tetangga, sahabat, kawan bahkan mantan sekalipun, untuk datang ke TPS memberikan suara kepada orang yang kita percaya yaitu Syah Afandin dan Tiorita,” tutupnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, M Salim. 

    Sementara itu, Calon Bupati Langkat Nomor 1, Syah Afandin (Ondim), kembali menyampaikan program unggulannya jika terpilih menjadi Bupati Langkat pada 27 November 2024. “Jika saya terpilih, program pertama yang akan saya kerjakan yaitu berobat gratis bagi masyarakat Langkat di seluruh rumah sakit di Indonesia hanya dengan kartu identitas diri (KTP) saja,” katanya.

    Selain itu, perbaikan infrastruktur jalan juga menjadi prioritas dalam kepemimpinannya bersama Tiorita br Surbakti di lima tahun kedepan. “Kita tahu, 70 persen infrastruktur jalan di Kabupaten Langkat ini rusak, sehingga itu menjadi prioritas kami, jika nanti terpilih,” ungkapnya dihadapan ribuan masyarakat Kecamatan Gebang.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Johanis Tanak Janji Bakal Hapuskan OTT Jika Terpilih jadi Ketua KPK

    Johanis Tanak Janji Bakal Hapuskan OTT Jika Terpilih jadi Ketua KPK

    Bisnis.com, JAKARTA — Calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak bakal menghapus operasi tangkap tangan (OTT), jika dirinya terpilih menjadi Ketua KPK periode 2024-2029.

    Hal ini dia sampaikan saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test dengan Komisi III DPR RI, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa (19/11/2024).

    “Seandainya bisa jadi [Ketua KPK], mohon izin, jadi ketua, saya akan tutup [tindakan OTT], close. Karena itu tidak sesuai pengertian yang dimaksud dalam KUHAP,” tutur Wakil Ketua Ketua KPK tersebut.

    Menurut pemahamannya, OTT yang selama ini dilakukan tidak tepat dan salah kaprah. Jika merujuk KBBI, lanjutnya, operasi dicontohkan seorang dokter yang akan melalukan operasi dan tentunya semua sudah siap serta direncanakan.

    Sementara itu, dia menilai pengertian tertangkap tangan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah suatu peristiwa yang terjadinya seketika itu juga pelakunya ditangkap dan langsung menjadi tersangka.

    “Terus, kalau seketika pelakunya melakukan perbuatan dan ditangkap, tentunya tidak ada perencanaan. Nah kalau ada suatu perencanaan operasi itu, terencana, satu dikatakan suatu peristiwa itu ditangkap, ini suatu tumpang tindih. Itu tidak tepat. Ya menurut hemat saya OTT itu tidak tepat,” jelas Johanis Tanak.

    Meski Johanis Tanak memiliki pandangan pribadi seperti itu, dirinya tidak bisa menantang hal tersebut, karena mayoritas mengatakan itu sudah menjadi tradisi.

    “Saya sudah sampaikan pada teman-teman. Saya pribadi, tapi karena lebih mayoritas mengatakan itu menjadi tradisi, ya apakah ini apakah ini tradisi bisa diterapkan saya juga enggak bisa juga saya menantang,” ujarnya.

    Sebelumnya, anggota Komisi III DPR dari Fraksi NasDem Rudianto Lallo mempertanyakan soal OTT apakah ke depannya masih relevan untuk dilakukan atau tidak.

    “Pak Johanis Tanak sebagai mantan jaksa, jaksa senior, ada menarik satu statement pejabat tinggi, saya ndak usah sebut namanya. OTT itu kampungan, OTT kampungan. Apakah OTT untuk ke depan ini masih relevan untuk Pak Johanis Tanak atau seperti apa?” tanyanya kepada Tanak.

    Dia bertanya demikian karena menurutnya banyak orang yang terkena OTT, tetapi rasanya tidak ada efek jera bagi mereka.

    “Karena begitu banyak orang yang sudah di OTT, begitu banyak org yg keluar masuk penjara, tapi rasa-rasanya tidak ada efek jera, ini perlu koreksi saja. Apakah ini masih relevan kondisi ini?” tanyanya lagi.

  • Beda Sikap Kejagung dan MA di Kasus Tom Lembong vs Ronald Tannur

    Beda Sikap Kejagung dan MA di Kasus Tom Lembong vs Ronald Tannur

    Bisnis.com, JAKARTA – Ada dua kasus hukum yang saat ini menjadi sorotan masyarakat, yaitu penetapan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) dan dugaan pelanggaran etik hakim yang ikut andil dalam kasasi terdakwa Ronald Tannur yang ditangani oleh Mahkamah Agung (MA). 

    Penangkapan dan penetapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi izin impor gula dinilai banyak pihak tendensius dan berpotensi ke arah kriminalisasi sosok eks Mendag tersebut. Bahkan, Tom Lembong disebut tak diberikan kesempatan untuk menunjuk kuasa hukum secara pribadi saat ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung. 

    Kuasa Hukum Tom, Sugito Atmo Pawiro mengatakan kliennya tidak mendapatkan kesempatan oleh Kejagung untuk menunjuk pengacara saat ditetapkan sebagai tersangka.

    “Pada saat pemohon [Tom] ditetapkan sebagai tersangka pada 29 Oktober 2024, termohon [Dirdik Jampidsus Kejagung] tidak memberikan kesempatan kepada pemohon untuk menghubungi dan meminta bantuan dari penasihat hukum yang sesuai kepercayaan dan hati nurani pemohon,” ujarnya dalam sidang praperadilan di PN Jaksel, Senin (18/11/2024).

    Dia menambahkan Dirdik Jampidsus Kejagung, Abdul Qohar justru diduga memaksakan kehendaknya untuk menunjuk penasihat hukum yang akan mendampingi Tom Lembong. Penetapan kuasa hukum Tom itu itu melalui surat Penunjukkan Penasihat Hukum Untuk Mendampingi Tersangka No. 34.F.2.Fd.2/10/2024 tertanggal 29 Oktober 2024.

    “Sedangkan pada faktanya pemohon telah memiliki penasihat hukum pilihannya sendiri, akan tetapi termohon secara sewenang-wenang dan melawan hukum tidak memberikan kesempatan kepada pemohon untuk menghubungi penasihat hukum pemohon,” tambahnya.

    Kuasa Hukum Tom, Ari Yusuf Amir menambahkan bahwa kliennya kala itu tidak bisa menolak kuasa hukum yang telah “disodorkan” Kejagung lantaran kondisi mentalnya dalam keadaan tidak baik.

    “Tentunya mentalnya [Tom] down kan pada waktu itu. Dan setelah langsung disodorkan penasihat hukum. Sehingga tidak sempat lagi berpikir, tidak dikasih kesempatan menghubungi keluarga, maupun penasihat hukumnya,” ujar Ari.

    Sebelumnya, Komisi III DPR kompak menilai penangkapan Tom Lembong pada kasus importasi gula sarat dengan nilai politis. Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Hinca Panjaitan menilai kasus Tom Lembong memunculkan persepsi negatif dan sarat akan balas dendam politik

    Menurutnya, penetapan tersangka mantan Mendag Tom Lembong yang tengah menjadi atensi masyarakat akibat kasus dugaan korupsi impor gula itu dilakukan secara terburu-buru.

    “Kami merasakan, mendengarkan percakapan di publik, penanganan penangkapan kasus Tom Lembong itu sarat dengan dugaan balas dendam politik, ujarnya dalam Rapat Kerja Kejaksaan Agung (Kejagung) dengan Komisi III di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (13/11/2024).

    Sementara itu, Anggota Komisi III DPR Fraksi Nasdem Rudianto Lallo mempertanyakan penetapan tersangka Tom Lembong yang tengah menjadi atensi masyarakat akibat kasus dugaan korupsi impor gula.

    Dia menilai penetapan kasus yang terjadi secara tiba-tiba sulit apabila dinilai sebagai bentuk penegakan hukum. Lantaran, ada peluang merupakan kasus pesanan.

    “Kasus Tom Lembong, tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba dinyatakan tersangka. Tentu memunculkan persepsi di publik. Apakah kasus ini murni penegakan hukum? Atau jangan-jangan kasus ini orderan, pesanan,” ujarnya dalam forum tersebut.

    Perbesar

    Sikap MA atas Kasasi Ronald Tannur 

    Mahkamah Agung (MA) menilai tidak ada pelanggaran etik yang dilakukan para hakim yang memutus kasasi terpidana Ronald Tannur. Juru Bicara MA Yanto mengatakan bahwa pihaknya telah memeriksa tersangka eks pejabat MA Zarof Ricar dan tersangka tiga hakim MA, yakni Soesilo, Sutarjo, dan Ainal Mardhiah untuk mendalami pelanggaran etik yang dilakukan para pelaku.

    Dia menjelaskan dalam pemeriksaan pada waktu yang berbeda itu, MA tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran etik yang dilakukan para hakim yang berperkara. 

    “Jadi dari pemeriksaan tidak ditemukan pelanggaran KEPPH yang dilakukan oleh Majelis Kasasi perkara nomor 1466K PID 2024 sehingga kasus dinyatakan ditutup,” tuturnya saat konferensi pers di Jakarta, Senin (18/11).

    Yanto mengungkapkan bahwa ada fakta bahwa tersangka Zarof Ricar sempat temui ketua hakim kasasi, Soesilo. Pertemuan itu dilakukan keduanya di Universitas Negeri Makassar (UNM) pada 27 September 2024.

    “Dari pemeriksaan tersebut ditemukan fakta hanya Hakim Agung S yang pernah bertemu dengan ZR. Pertemuan itu terjadi secara singkat dalam acara pengukuhan guru besar honoris causa di Universitas Negeri Makassar atau UNM,” katanya.

    Ketika keduanya bertemu, menurut Yanto, tersangka Zarof Ricar sempat menyinggung perkara kasasi terkait terpidana Ronald Tannur yang ditangani oleh Soesilo.

    “ZR sempat menyinggung masalah kasus Ronald Tanu tetapi tidak ditanggapi oleh Hakim Agung S dan juga tidak ada fakta pertemuan lain selain pertemuan di UNM tersebut,” ujarnya.

    Eks pejabat Mahkamah Agung Zarof RicarPerbesar

    Sementara itu, Kejagung berjanji mengusut temuan harta milik tersangka kasus dugaan suap makelar vonis Ronald Tannur, Zarof Ricar (ZR) senilai Rp996 miliar. Uang cash hampir Rp1 triliun tersebut ditemukan di rumah pribadi ZR. 

    Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar mengatakan pendalaman itu akan dilakukan melalui pemeriksaan sejumlah saksi terkait kasus ini hingga Zarof Ricar.

    “Nah ini [uang tunai Rp920 miliar dan emas 51 kilogram] akan terus dilakukan pendalaman itu, itu bagian dari itu ya,” ujarnya di Jakarta, Selasa (29/10/2024).

    Harli menambahkan, salah satu yang telah diperiksa soal harta yang dimiliki eks petinggi Mahkamah Agung (MA) itu adalah Lisa Rahmat (LR). 

    Lisa diperiksa terkait dengan posisi aset Zarof Ricar senilai Rp996 miliar itu di kasus dugaan suap vonis kasus Ronald Tannur.

    “Kemarin langsung didalami pemeriksaan saksi terhadap LR ya kan, pengacara itu. Nah termasuk kepada ZR, nah ini seperti apa nanti posisi 920 miliar dan 51 kg emas ini,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, Zarof Ricar telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap vonis bebas Ronald Tannur pada Jumat (25/10/2024). 

    Dalam penetapan tersangka itu, Kejagung telah menyita uang Rp5,7 miliar, 74,4 juta dolar Singapura, US$1,8 juta, 71.200 euro, 483.320 dolar Hong Kong, dan 51 kilogram emas batangan. Totalnya, jika dikonversikan mencapai Rp996 miliar.

  • Pengamat Baca Ada Rivalitas dengan Megawati di Balik Dukungan Jokowi untuk Ridwan Kamil di Jakarta

    Pengamat Baca Ada Rivalitas dengan Megawati di Balik Dukungan Jokowi untuk Ridwan Kamil di Jakarta

    TRIBUNJAKARTACOM – Presiden ke-7 RI, Jokowi sampai terbang ke Jakarta untuk mendukung Cagub nomor 1, Ridwan Kamil.

    Eks Gubernur Jakarta dan Wali Kota Solo itu rela turun gunung mengampanyekan paslon nomor 1 itu demi mengalahkan pesaing terkuat, paslon jagoan PDIP, Pramono Anung-Rano Karno.

    Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, membaca alasan di balik dukungan Jokowi di Pilkada Jakarta itu.

    Menurut Jamil, sapaan karibnya, Jokowi ogah paslon yang diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus kalah dari Pram-Rano yang didukung PDIP.

    Hal itu menegaskan rivalitas Jokowi dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri yang sudah menjadi rahasia umum.

    “Jadi, pertemuan Jokowi dengan RK tampaknya membahas cara mendongkrak elektabilitas RK-Suswomo agar kembali unggul atas Pramono Anung-Rano Karno.  Indikasi itu terlihat jelas dengan ikutnya relawan Jokowi dalam pertemuan tersebut,” kata Jamil, Senin (18/11/2024).

    “Hal itu memperkuat dugaan adanya rivalitas Jokowi dengan PDIP, khususnya Megawati Soekarnoputri,” lanjutnya.

    Terlebih, peluang paslon PDIP menang memang terlihat di Jakarta dan Jawa Tengah.

    Berbeda halnya dengan di Jawa Timur dan Sumatera Utara, di mana paslon yang diusung KIM Plus relatif aman. Elektabilitas paslon yang diusung KIM Plus jauh meninggalkan elektabilitas paslon yang diusung PDIP.

    “Jadi, bagi Jokowi Jatim dan Sumut sudah relatif aman. Karena itu, Jokowi akan konsentrasi mengamankan paslon KIM Plus di Jakarta dan Jateng agar tetap unggul melawan paslon PDIP.”

    “Kiranya itulah pertimbangan Jokowi menemui RK. Jokowi ingin memastikan RK menang di Jakarta,” paparnya.

    Namun, Jamil menyebut ambisi Jokowi itu tampaknya tak mudah.

    Sebab, Pramono-Rano sudah mendapat dukungan dari  relawan Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

    “Dukungan anak abah dan Ahoker berpeluang besar akan semakin mendongkrak elektabilitas Pramono-Rano,” kata dia.

    Karenanya, Jamil menyebut kehadiran Jokowi di Jakarta tidak serta merta dapat mendongkrak elektabilitas RK-Suswono.

    Sebab, pemilih yang belum menentukan pilihannya berasal pemilih rasional.

    “Bagi kelompok pemilih ini Jokowi bukanlah siapa-siapa. Mereka tak akan berubah pilihan hanya kedatangan Jokowi ke Jakarta.

    Karena itu, sulit bagi Jokowi untuk mendongkrak elektabilitas RK disisa waktu yang sudah singkat. Kehadiran Jokowi ke Jakarta justru dapat mempermalukan dirinya bila nantinya RK kalah dalam Pilkada Jakarta,” ujar Jamil.

    Oleh karena itu, ia menganggap Jokowi tengah mempertaruhkan reputasinya dengan cawe-cawe di Jakarta.

    “Reputasinya akan turun ke titik nadir bila nantinya RK kalah. Pertaruhan yang sangat luas biasa bukan,” ujarnya.

    Jokowi Dukung Ridwan Kamil

    Sebelumnya dieritakan, Jokowi bertemu dengan Ridwan Kamil di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Senin (18/11/2024).

    Jokowi terang-terangan mengutarakan dukungannya untuk Ridawan Kamil bisa memimpin Jakarta.

    “Kenapa saya Ridwan Kamil? Karena rekan jehak. Saya ulangi, kenapa saya Ridwan Kamil? Karena rekam jejak,” tuturnya.

    Jokowi bilang, Ridwan Kamil punya rekam jejak baik sebagai Wali Kota Bandung dan dalam skala lebih luas, politikus Golkar ini juga pernah menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat.

    Selain itu, Ridwan Kamil juga dinilai menguasai keilmuan yang relevan untuk memimpin kawasan perkotaan seperti Jakarta.

    Sebab, Ridwan Kamil yang akrab Kang Emil itu lulusan Teknik Arsitektur ITB dan meraih gelar master di bidang urban design dari Berkeley.

    “Dalam urban design, ada ilmu perencanaan kota, landscape kota, dan sebagainya. Artinya, secara rekam jejak ada, secara ilmu ada. Kurang apa lagi? Mau pilih yang mana lagi?,” kata Jokowi.

    Gubernur DKI Jakarta periode 2012-2014 ini pun mengajak para relawan dan simpatisan pasangan RIDO untuk bergerak mengkampanyekan pasangan nomor urut 1 ini.

    Pasalnya, masa kampanye Pilkada Jakarta 2024 kurang dari seminggu lagi atau hanya sampai 23 November mendatang.

    “Jika kita bergerak bersama dengan semangat yang benar, Insyaallah Jakarta bisa seperti Pilpres dulu, bayangkan, kita hanya akan mendapat 51 persen, tapi ternyata hasilnya 58,5 persen,” tuturnya.

    3 Paslon

    Seperti diketahui, Pilkada Jakarta 2024 diikuti tiga paslon.

    Nomor 1 Ridwan Kamil-Suswono. Paslon tersebut diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus berisi 13 partai Gerindra, PKS, Golkar, Demokrat, NasDem, PSI, PKB, Gelora, PBB, Perindo, PAN, PPP, serta Garuda.

    Nomor 2 paslon independen, Dharma Pongrekun-Kun Wardhana Abyoto. Paslon ini memenuhi persyaratan dukungan 677.468 KTP warga Jakarta.

    Nomor 3 Pramono Anung-Rano Karno, diusung PDIP dan Hanura.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • 10 Hari Jelang Pencoblosan, Simak 6 Survei Terakhir Pilkada Jakarta: Pram-Rano Ungguli RK-Suswono

    10 Hari Jelang Pencoblosan, Simak 6 Survei Terakhir Pilkada Jakarta: Pram-Rano Ungguli RK-Suswono

    TRIBUNJAKARTA.COM – 10 Hari jelang pemungutan suara, persaingan Pilkada Jakarta 2024 semakin sengit, khususnya antara paslon nomor 1 Ridwan Kamil (RK)-Suswono dan paslon nomor 3, Pramono Anung-Rano Karno.

    Setelah Pram-Rano mendapat angin segar berkat dukungan Gubernur Jakarta (2017-2022) Anies Baswedan, kini Ridwan Kamil mendapat dukungan dari Presiden ke-7 RI, Jokowi.

    Terlebih, debat pamungkas juga baru saja selesai digelar, Minggu (17/11/2024).

    Tak hanya paslon 1 dan 3, paslon 2, Dharma Pongrekun-Kun Wardana Abyoto juga tampil trengginas pada debat tersebut.

    Di sisi lain, masyarakat Jakarta sudah mulai menunjukkan pilihannya yang terbaca pada survei elektabilitas.

    TribunJakarta mencatat, setidaknya ada enam lembaga survei yang merilis hasil surveinya soal Pilkada Jakarta dari mulai periode awal Oktober sampai awal November 2024.

    Dari enam hasil survei ini, terlihat elektabilitas Pram-Rano mengungguli RK-Suswono.

    Padahal, Cagub Pramono Anung memulai kontestasi politik Jakarta ini dari elektabilitas nol.

    Namanya tidak pernah muncul pada bursa cagub, lalu akhirnya dipilih PDIP berdampingan dengan Rano-Karno, maju Pilkada Jakarta 2024.

    1. Survei LSI

    Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis hasil surveinya pada Rabu (23/10/2024).

    Dalam survei yang digelar pada 10-17 Oktober 2024, LSI menempatkan pasangan Pram-Rano yang unggul dengan elektabilitas 41,6 persen.

    Sedangkan pasangan Ridwan Kamil-Suswono di urutan kedua dengan elektabilitas 37,4 persen.

    Kemudian pasangan independen, Dharma Pongrekun-Kun Wardana Abyoto, elektabilitasnya 6,6 persen.

    Pemilih yang tidak menjawab 14,4 persen.

    Sampel dalam survei ini sebanyak 1.200 orang diambil dengan menggunakan metode multistage dengan toleransi kesalahan (margin of error) sekira 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen, dengan asumsi simple random sampling.

    2. Survei Poltracking

    Sehari berselang, giliran Poltracking Indonesia yang mengumumkan hasil surveinya, Kamis (24/10/2024).

    Periode survei Poltrackings sama dengan LSI, yakni 10-16 Oktober 2024, namun hasilnya berbeda.

    Versi Poltracking, RK-Suswono ungul dengan elektabilitas 51,6 persen atau berpotensi menang satu putaran.

    Sementara elektabilitas Pram-Rano 36,4 persen dan Dharma-Kun 3,9 persen.

    Sebanyak 8,1 persen responden tidak menjawab.

    Survei Poltracking ini melibatkan 2000 responden dengan menggunakan metode multistage random sampling dimana toleransi kesalahan di angka 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

    Sebagai informasi, perbedaan hasil survei LSI dan Poltracking membuat Dewan Etik Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) turun gunung melakukan penyelidikan.

    Hasilnya dirilis pada Senin (5/11/2024). Persepi memberi sanksi kepada Poltracking karena dianggap data surveinya tidak sahih.

    Poltracking pun memilih keluar dari Persepi, organisasi yang menaungi puluhan lembaga survei di Indonesia.

    3. LSI Denny JA

    Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA juga turut melakukan survei Pilkada Jakarta 16-22 Oktober 2024.

    Dari hasil survei yang dirilis pada Rabu (30/10/2024), elektabilitas RK-Suswono dan Pram-Rano sama kuat.

    Elektabilitas RK-Suswono sebesar 37,4 persen, sedangkan Pram-Rano 37,1 persen dan Dharma-Kun 4,0 persen.

    Yang tidak tahu atau tidak jawab cukup besar, 21,5 persen.

    LSI Denny JA menggelar survei Pilkada Jakarta berbarengan dengan survei Pilkada Jawa Tengah dan Pilkada Jawa Timur.

    Populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia di Jakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur yang telah berusia 17 tahun ke atas atau yang telah menikah.

    Penarikan sampel multistage random sampling.

    Jumlah sampel sebanyak 800 responden dengan margin of error ± 3.5 persen.  

    Setiap individu dalam populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih.

    Pengambilan data menggunakan metode wawancara tatap muka dengan responden menggunakan
    instrumen berupa kuesioner.

    4. Parameter Politik Indonesia

    Parameter Politik Indonesia (PPI) merilis survei Pilkada Jakarta 2024 pada Selasa (29/10/2024).

    Survei PPI digelar pada 21-25 Oktober 2024, hanya empat hari sebelum dirilis.

    Hasil survei menunjukkan elektabilitas RK-Suswono unggul dengan angka 47,8 persen.

    Sedangkan Pram-Rano mengikuti dengan elektabilitas 38,0 persen.

    Sementara elektabilitas Dharma-Kun 4,3 persen, dan responden yang tidak tahu atau tidak jawab sebesar 9,9 persen.

    Sampel yang digunakan pada survei ini berasal dari 1.200 responden.

    Survei dilakukan dengan cara wawancara tatap muka menggunakan kuisioner yang dilakukan oleh surveyor terlatih.

    Tingkat kepercayaan (confidence level) survei ini adalah 95 persen dengan Margin of Error sebesar 2,8 persen.

    5. Litbang Kompas

    Terbaru, Litbang Kompas merilis hasil surveinya hari ini, Selasa (5/11/2024).

    Periode survei Litbang Kompas sendiri sama dengan PPI, yakni pada 20-25 Oktober 2024. Kendati waktu survei sama, hasilnya berbeda. 

    Versi Litbang Kompas, elektabilitas Pram-Rano mencapai 38,3 persen, mengungguli RK-Suswono 34,6 persen.

    Sedangkan elektabilitas Dharma-Kun hanya mendapat elektabilitas 3,3 persen, dan responden yang tidak menjawab 23,8 persen.

    Selisih elektabilitas Pram-Rano dengan RK-Suswono yang hanya 3,7 persen, sedikit di atas margin of error 34,6 persen.

    Survei ini dilakukan pada 20-25 Oktober 2024 melalui wawancara tatap muka dengan melibatkan 800 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di Provinsi Jakarta.

    Menggunakan metode ini, tingkat kepercayaan survei sebesar 95 persen.

    Survei dibiayai sepenuhnya oleh Harian Kompas (PT Kompas Media Nusantara). 

    6. SMRC

    Paling baru, survei soal elektabilitas paslon Pilkada Jakarta 2024 dirilis Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada Rabu (13/11/2024).

    Survei ini dilakukan pada 31 Oktober-9 November 2024, hanya 18 hari jelang pemungutan suara pada 27 November 2024 mendatang.

    Hasilnya, elektabilitas paslon nomor 3, Pramono Anung-Rano Karno mencapai 46 persen.

    Angka tersebut mengungguli pesaing terkuatnya, paslon nomor 1, Ridwan Kamil-Suswono, yang elektabilitasnya 39,1 persen.

    Sementara, paslon nomor 2, Dharma Pongrekun-Kun Wardana Abyoto, elektabilitasnya 5,1 persen, dan responden yang tidak tahu atau tidak jawab sebanyak 9,8 persen.

    Populasi survei adalah seluruh Warga Negara Indonesia di Provinsi Jakarta yang sudah punya hak pilih, sudah berusia 17 tahun lebih atau sudah menikah.

    Dari populasi itu, dipilih secara acak (stratified multistage random sampling) 1.210 responden. Margin of error survei ini diperkirakan sebesar kurang lebih 2,9 persen, dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

    Survei dilakukan dengan cara wawancara tatap muka.

    Quality control dilakuan dengan wawancara tandem (dua pewawancara) 50 persen, call back begitu wawancara selesai sebanyak 63?ri total sampel, spot check secara random sebesar 20?ri total sampel, dan tidak ditemukan kesalahan berarti.

    Dalam survei ini primary sampling unit (psu) adalah rt, bukan kelurahan. Tujuannya untuk mendapatkan variasi lebih baik dan
    diharapkan meningkatkan representasi populasi secara lebih baik pula.

    Sampel yang dianalisis adalah gabungan antara sampel asli dan sampel pengganti sehingga totalnya 1210.

    3 Paslon

    Seperti diketahui, Pilkada Jakarta 2024 diikuti tiga paslon.

    Nomor 1 Ridwan Kamil-Suswono. Paslon tersebut diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus berisi 13 partai Gerindra, PKS, Golkar, Demokrat, NasDem, PSI, PKB, Gelora, PBB, Perindo, PAN, PPP, serta Garuda.

    Nomor 2 paslon independen, Dharma Pongrekun-Kun Wardhana Abyoto. Paslon ini memenuhi persyaratan dukungan 677.468 KTP warga Jakarta.

    Nomor 3 Pramono Anung-Rano Karno, diusung PDIP dan Hanura.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya