partai: Nasdem

  • Pernyataan Ridwan Kamil Singgung Janda Tuai Kecaman, Jubir RIDO: Videonya Dipotong!

    Pernyataan Ridwan Kamil Singgung Janda Tuai Kecaman, Jubir RIDO: Videonya Dipotong!

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

    TRIBUNJAKARTA.COM, MENTENG – Juru Bicara Pasangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) Cheryl Tanzil angkat bicara terkait video pernyataan Ridwan Kamil menyinggung soal janda yang viral di media sosial X atau twitter.

    Ketua DPP PSI ini menduga, video tersebut sengaja dibuat untuk menyudutkan sosok Ridwan Kamil sebagai seseorang yang seksis dan melecehkan perempuan.

    Dugaan ini disampaikan Cheryl bukan tanpa alasan, sebab, video yang beredar luas itu sudah dipotong.

    “Bagian perkenalan anggota DPR dan DPRD, serta aspirasi warga dipotong. Padahal ada perempuan single parent yang curhat tentang problematika yang dihadapi, mewakili aspirasi banyak perempuan yang hadir di lokasi,” ucapnya dalam keterangan tertulis, Jumat (22/11/2024).

    Video yang beredar di media sosial pun disebutnya merupakan tanggapan Ridwan Kamil atas keluhan dari warga tersebut.

    Saat itu, Ridwan Kamil ingin menjelaskan terkait program bantuan sosial yang akan diberikan kepada kelompok rentan bila dirinya terpilih sebagai Gubernur Jakarta.

    “Pak Ridwan Kamil lantas merespon dengan menyebutkan nama-nama para legislator yang hadir, maksudnya untuk memastikan para anggota dewan tersebut merangkul kaum perempuan, terutama single parent,” ujarnya.

    Angkie Yudistia, juru bicara RIDO lainnya pun memastikan pasangan RIDO menaruh perhatian serius bagi pemberdayaan kaum perempuan di Jakarta.

    Berbagai program pun disiapkan untuk mengubah wajah Jakarta menjadi kota yang lebih inklusif dan humanis bagi warga dari seluruh lapisan dan golongan.

    “Kami percaya bahwa perempuan merupakan kunci untuk membangun Jakarta yang lebih inklusif dan sejahtera. Oleh karena itu, program-program yang diusulkan pasangan RIDO akan fokus pada pemberdayaan perempuan di berbagai bidang,” tuturnya.

    Salah satu fokus utamanya ialah menyediakan akses yang lebih baik terhadap pendidikan, kesehatan, dan ekonomi bati perempuan. 

    “Hal ini akan diwujudkan melalui program pelatihan keterampilan khusus perempuan, akses ke pembiayaan untuk usaha kecil dan menengah yang dikelola oleh perempuan, serta layanan kesehatan yang ramah perempuan,” ucapnya.  

    Sebagai informasi, Calon Gubernur DKI Jakarta Ridwan Kamil sempat menjadi sorotan usai pernyataannya saat kampanye di Jakarta Timur pada Sabtu (16/11/2024) lalu dianggap merendahkan status janda.

    Peristiwa ini terjadi setelah sebelumnya wakil Ridwan Kamil, Suswono sempat membuat pernyataan soal janda menikahi pemuda pengangguran menuai kontroversi.

    Kasus ini mencuat setelah muncul video Ridwan Kamil kami berkelakar tentang mengurus janda tersebar di jagat maya.

    “Nanti janda janda akan disantuni oleh pak Habiburokhman, akan diurus lahir batin oleh bang Ali lubis, akan diberi sembako oleh bang Adnan, dan kalau cocok akan dinikahi oleh Rian,” ucapnya dalam video itu.

    Pernyataan politikus Golkar yang akrab disapa Kang Emil ini pun menuai kecaman dari banyak kalangan, salah satunya penggiat media sosial Jhon Sitorus.

    “Astaga… Habis Suswono, sekarang giliran Ridwan Kamil yang MERENDAHKAN perempuan. Tidak kapok ya, terus saja melecehkan!,” tulis Jhon di akun akun X-nya (@JhonSitorus_18).

    Ridwan Kamil Minta Maaf 

    Ridwan Kamil mengaku salah dan meminta maaf kenapa publik lantaran pernyataannya membuat gaduh.

    “Saya memohon maaf, kadang-kadang dalam perkampanyean, situasi, intensitas, hingar bingar, kalimat itu kadang pendek-pendek, kurang elaboratif, diksi-diksi yang dipilih mungkin kurang pas,” ujarnya DI Pondok Pesantren Darul Rahman, Jagakarsa, Jakarta Selatan.

    Wali Kota Bandung periode 2013-2018 ini pun mengaku tak bermaksud merendahkan siapa pun dalam pernyataannya yang menyinggung soal janda.

    Lewat pernyataan itu, Ridwan Kamil mengaku hanya ingin menjelaskan bahwa dirinya sudah menyiapkan program untuk kelompok-kelompok rentan bila terpilih sebagai Gubernur Jakarta 

    “Saya menghaturkan mohon maaf, karena manusia emang gudangnya khilaf dan salah, tidak bermaksud (merendahkan janda). Mudah-mudahan bisa diterima permohonan maafnya,” tuturnya.

    3 Paslon

    Seperti diketahui, Pilkada Jakarta 2024 diikuti tiga paslon.

    Nomor 1 Ridwan Kamil-Suswono. Paslon tersebut diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus berisi 13 partai Gerindra, PKS, Golkar, Demokrat, NasDem, PSI, PKB, Gelora, PBB, Perindo, PAN, PPP, serta Garuda.

    Nomor 2 paslon independen, Dharma Pongrekun-Kun Wardhana Abyoto. Paslon ini memenuhi persyaratan dukungan 677.468 KTP warga Jakarta.

    Nomor 3 Pramono Anung-Rano Karno, diusung PDIP dan Hanura.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Niat Adukan Kasusnya, Jaksa Jovi Andrea Malah Dicecar DPR
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        22 November 2024

    Niat Adukan Kasusnya, Jaksa Jovi Andrea Malah Dicecar DPR Nasional 22 November 2024

    Niat Adukan Kasusnya, Jaksa Jovi Andrea Malah Dicecar DPR
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com

    Jaksa Jovi Andrea
    Bachtiar justru mendapat sentimen negatif, alih-alih mengantongi dukungan
    Komisi III
    DPR, kala membongkar praktik rekan kerjanya, Nella Marsella, yang kerap pamer atau
    flexing
    menggunakan mobil dinas milik Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tapanuli Selatan, Siti Holija Harahap.
    Jovi didampingi dua kuasa hukumnya, Ahmad Husein Batubara dan Andy Harahap, ketika mendatangi Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (21/11/2024) siang. Niatnya, Jovi ingin mencari solusi atas kasus dugaan pencemaran nama baik yang kini tengah menjeratnya.
    Jaksa fungsional di Kejari Tapanuli Selatan ini kini berstatus terdakwa usai dijerat dengan Pasal 45 ayat (4) UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Bahkan, kini ia telah dituntut dua tahun penjara atas tuduhan menyebarkan informasi yang melanggar kesusilaan di media sosial.
    Anggota Komisi III DPR, Rudianto Lalo menilai bahwa kasus yang dihadapi Jovi merupakan kasus sepele. Meskipun, kasus ini berpotensi mencoreng nama baik institusi Adhyaksa.
    Sebagai informasi, kasus ini berawal ketika Jovi, dalam unggahan di akun media sosialnya, mengungkap kebiasaan flexing Nella menggunakan mobil dinas Mitsubishi Pajero Sport dan Toyota Innova milik Siti Holija Harahap.
    Padahal, menurut Jovi, Nella bukanlah ajudan Siti Holija, melainkan pengawal tahanan.
    Rudianto pun memandang bahwa aksi saling serang antar pegawai kejaksaan di media sosial akan dianggap publik sebagai ajang lucu-lucuan.
    “Aspiratif sekali Komisi III, kasus yang menurut saya sepele bisa kita rapat hari ini. Tapi ini mencoreng Kejaksaan,” ucapnya.
    Dia menyarankan pihak Kejaksaan Agung menyelesaikan kasus ini dengan restorative justice.
    “Kenapa tidak dicoba itu. Panggil korban, panggil pelaku, jangan kita mempermalukan institusi. Malu-maluin saja ini,” ujar politikus Partai Nasdem ini.
    Senada, anggota Komisi III DPR RI lainnya, Mangihut Sinaga tak sepakat dengan cara Jovi yang memviralkan kebiasaan flexing Nella. Sebab, menurutnya, ada prosedur lain yang bisa ditempuh Jovi bila menganggap tindakan tersebut tidak sesusai dengan norma yang berlaku.
    “Di mana letak dari pada satu tanggung jawabmu sebagai anak buah yang patuh kepada pimpinan? Sebenarnya ini kau (cukup) komunikasikan, tidak perlu menggunakan media-media untuk membangun opini lalu menyudutkan dan menyalahkan. Ini yang terjadi saya lihat,” ujar Mangihut.
    Sementara itu, Jovi membantah tuduhan yang dilayangkan oleh pihak Kejaksaan, yang menyebut dirinya menuding Nella Marsela menggunakan mobil dinas untuk berkencan dan berhubungan intim.
    “Betapa jahatnya Kejaksaan Republik Indonesia memframing bahwa saya telah menuduh Nella Marsela menggunakan mobil dinas kepala Kajari Tapanuli Selatan untuk berhubungan badan. Padahal sebenarnya bukan hal itu,” ungkap Jovi dalam rapat.
    Menurutnya, alasannya mengunggah foto Nella menaiki Pajero di akun media sosialnya adalah untuk memberikan kritik. 
    Sebab, ia heran dengan tingkah Nella yang bukanlah seorang ajudan Kajari Tapanuli Selatan, melainkan hanya pengawal tahanan. Akan tetapi, Nella justru bisa mendapatkan akses untuk menggunakan mobil dinas Kajari Tapsel.
    “Saya hanya melakukan yang pertama mengkritik saudara Nella Marsela yang suka pamer foto atau
    flexing
    menggunakan mobil dinas Pajero Sport Kajari Tapsel supaya berhenti melakukan hal tersebut,” lanjut Jovi.
    “Karena statusnya harus kita ketahui bukan jaksa melainkan pengawal tahanan dan juga bukan seorang ajudan di dalam SK,” sambungnya.
    Jovi mengungkapkan bahwa ia sengaja mengunggah foto tersebut untuk mengingatkan agar tidak sembarangan menggunakan fasilitas negara. 
    “Mobil dinas Kajari Tapsel dan semua Kajari Tapsel yang mayoritas statusnya pinjam pakai dari Pemda Tapanuli Selatan, artinya dibeli dari uang rakyat, khususnya Tapanuli Selatan, supaya tidak disalahgunakan,” jelasnya.
    Menurut Jovi, Nella sering memamerkan atau flexing penggunaan mobil dinas milik Kajari Tapsel Siti Holija Harahap.
    Sebab, kata Jovi, penggunaan fasilitas negara seperti mobil dinas harus disertai izin tertulis dari Kajari Tapsel.
    “Nella pernah beberapa kali menggunakan mobil dinas, bukan hanya ke pasar, jadi di luar jam kerja, tanpa adanya Kajari,” kata Jovi.
    Selain itu, Jovi juga menyatakan bahwa Nella tinggal di rumah dinas Kajari Tapsel.
    Dia menyebut Nella telah tinggal di rumah dinas bersama Kajari Tapsel sejak Siti Holija menjabat.
    “Sejak awal Ibu Siti Holija Harahap menjabat sebagai Kajari Tapanuli Selatan, sampai beliau dimutasi menjadi salah satu inspektur muda di Jaksa Agung Muda Pengawasan,” tambahnya.
    Di sisi lain, Jovi menilai, ada intervensi dalam laporan yang dibuat Nella. Ia mengklaim, intervensi itu datang dari Kejari Tapsel dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk mempengaruhi kesaksian di persidangan.
    “Bagaimana tidak ada kriminalisasi terhadap saya, dan itu terbukti bahwa ada intervensi terhadap saksi saya, agar tidak memberikan keterangan di persidangan,” ujarnya di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan pada Senin malam (18/11/2024).
    Jovi juga menyoroti ketidakhadiran Siti Holija di persidangan, meskipun ia hadir pada konferensi pers yang digelar Polres Tapsel saat kasus ini masih dalam tahap penyidikan.
    Ia menegaskan bahwa apa yang dialaminya adalah upaya untuk menjebloskannya ke penjara dan mengeluarkannya dari institusi kejaksaan.
    “Saya bukan jaksa bajingan. Saya tidak pernah memeras, saya tidak pernah menerima suap,” tegasnya.
    Sementara itu, Nella Marsela mengeklaim bahwa laporan ke polisi dibuatnya tanpa intervensi dari pihak Kejaksaan, khususnya Kajari Tapsel.
    Keputusan untuk melapor kepolisian diambil karena Nella dan keluarganya merasa dirugikan dengan unggahan-unggahan Jovi di media sosial.
    Sebab, kata Nella, tudingan Jovi kepada dirinya membuat dia mendapatkan komentar negatif dan dicap buruk oleh banyak pihak.
    “Saya melaporkan ke kantor polisi tidak ada intervensi dari siapa pun pimpinan. Saya melaporkan ke polisi itu adalah atas dukungan dari keluarga saya pimpinan. Dan saya melapor pun dikawani keluarga saya,” ujar Nella di ruang rapat Komisi III DPR RI, kemarin.
    Dengan suara bergetar, Nella pun mempertanyakan alasan Jovi menulis berbagai tudingan terhadap dirinya di media sosial.
    Padahal, kata Nella, Jovi bisa berbicara secara dengan dirinya apabila ingin menyampaikan suatu kritik.
    “Apabila memang saya menurutnya, saya pimpinan, tidak ada salahnya untuk dia membilang langsung kepada saya pimpinan. Tidak harus dimasukkannya saya di media sosialnya pimpinan,” ucap Nella.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Benyamin-Pilar Janji Benahi Jalan Kolektor di Tangsel
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        21 November 2024

    Benyamin-Pilar Janji Benahi Jalan Kolektor di Tangsel Megapolitan 21 November 2024

    Benyamin-Pilar Janji Benahi Jalan Kolektor di Tangsel
    Tim Redaksi
    TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com
    – Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Tangerang Selatan nomor urut 1,
    Benyamin Davnie-Pilar Saga Ichsan
    menyiapkan sejumlah aspek untuk membenahi jalan kolektor jika terpilih di Pilkada 2024.
    Hal itu diucapkan Benyamin untuk menanggapi terkait program pembangunan kapasitas dan kualitas jalan kolektor primer di daerah batas Jakarta dan Banten, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten 2021-2026.
    “Keterlibatan kami, dari mulai aspek perencanaan, persiapan pelaksanaan, pelaksanaan kegiatan, sampai aspek pengawasan. Ini mutlak menjadi sebuah hal yang sangat diperlukan,” ujar Benyamin dalam debat kedua yang disiarkan Kompas TV, Kamis (21/10/2024).
    Jalan kolektor yang ada di Tangsel, yakni Jalan Arya Putra, Jalan Raya Jombang, Jalan Otto Iskandar Dinata, Jalan Haji Usman, Jalan Pajajaran, Jalan Siliwangi, Jalan Puspitek Raya, Jalan Suria Kencana, Simpang Dr. Setiabudi, dan Jalan Cabe Raya Cirendeu Raya.
    Benyamin mengatakan, dengan sejumlah aspek itu, dia yakin proyek pembangunan jalan di perbatasan Jakarta dan Kota Tangsel dapat berjalan baik.
    “Proyek pembangunan jalan kolektor di Kota Tangerang Selatan milik Provinsi Banten ini akan berjalan dengan baik, sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan kepada para kontraktornya,” kata dia.
    Menurut Benyamin, perencanaan pembangunan infrastruktur ini tentu tidak datang tiba-tiba, tetapi harus melalui proses perencanaan yang matang.
    “Dalam kaitan ini tentunya banyak pihak yang akan terlibat, antara lain adalah beberapa dinas yang dimiliki oleh pemerintah Kota Tanggerang Selatan,” kata dia.
    Bukan hanya itu, Benyamin mengatakan, masyarakat juga perlu ikut mempersiapkan diri apabila adanya pembangunan proyek infrastruktur jalan kolektor.
    Diketahui, debat kali ini mengangkat tema tentang Tangerang Selatan membangun untuk memperkokoh NKRI.
    Debat ini diikuti oleh dua pasangan calon, yaitu pasangan calon nomor urut 01, Benyamin Davnie dan Pilar Saga Ichsan yang didukung oleh PDI-P, Gerindra, Demokrat, PAN, Nasdem, PSI, PPP, PKB, PBB, PKN, Gelora, Hanura, Ummat, Buruh, Garuda, dan Perindo.
    Sedangkan pasangan nomor urut 02, Ruhamaben dan Shinta Wahyuni Chairuddin diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Survei LSI Denny JA: Dadang-Ali Syakieb Unggul pada Pilkada Bandung
                
                    
                        
                            Bandung
                        
                        21 November 2024

    Survei LSI Denny JA: Dadang-Ali Syakieb Unggul pada Pilkada Bandung Bandung 21 November 2024

    Survei LSI Denny JA: Dadang-Ali Syakieb Unggul pada Pilkada Bandung
    Editor
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Survei Lingkaran Survei Indonesia Denny JA (LSI Denny JA) di Pilkada Kabupaten Bandung mencatat, elektabilitas pasangan calon nomor urut 2, Dadang Supriatna–
    Ali Syakieb
    mencapai 53,4 persen.
    Angka tersebut mengungguli elektabilitas paslon nomur urut 1,
    Sahrul Gunawan
    –Gun Gun Gunawan sebesar 44,6 persen.
    Peneliti senior LSI Network Deny JA, M Khotib mengatakan, survei dilakukan pada 5–10 November 2024. Menggunakan metodologi standar multistage random sampling melalui wawancara tatap muka kepada 1.200 responden secara acak dengan margin of error plus minus 2,9 persen.
    Menurut Khotib, keunggulan Dadang Supriatna–Ali Syakieb juga terpotret dari pemilih yang berkategori militan (strong supporters). Sebesar 36,7 persen mengaku pilihannya sudah mantap kepada paslon nomor urut 2.
    Sementara, lanjut Khotib, pemilih militan yang mengaku mantap kepada Sahrul–Gun Gun 30,7 persen, turun dari sebelumnya 34,6 persen. Sebaliknya, strong supporters kepada Dadang- Ali Syakieb naik dari sebelumnya 33,9 persen ke 36,7 persen.
    “Data ini harus menjadi warning buat
    Sahrul-Gun Gun
    , karena punya trend turun, baik elektabilitas pasangan, maupun elektabilitas strong supportersnya,” ujar Khotib dalam rilisnya, Kamis (21/11/2024). 
    “Biasanya, calon yang punya trend turun ada kecendrungan turun lagi. Sementara, Pilkada tinggal kurang dari seminggu. Ini tidak mudah untuk rebound,” ungkapnya.
    Namun, Khotib menggingatkan, masih ada sekitar 32,6 persen publik di Kabupaten Bandung yang masuk dalam kategori soft supporters.
    Yaitu, gabungan pemilih yang sudah memilih tapi bisa berubah, dan mereka yang belum punya pilihan sama sekali.
    “Angka soft supporter sebesar 32,6 persen tersebut, biasanya sering kita sebut sebagai lahan tak bertuan. Mereka adalah pemilih cair yang masih bisa diperebutkan siapa saja. Inilah yang harus menjadi PR buat kedua paslon, siapa yang bisa mengambil pemilih cair yang paling banyak itulah pemenangnya,” ucap dia.
    Khotib juga menyampaikan sejumlah data penting yang menggambarkan keunggulan
    Dadang-Ali Syakieb
    .
    Salah satunya terlihat pada distribusi dukungan aneka segmen demografis, mulai dari gender, usia, tingkat pendidikan, penghasilan, profesi, pemilih ormas, pemilih partai. Termasuk, pemilih di setiap dapil dan kecamatan.
    Kecuali, kata Khotib, Sahrul–Gun Gun unggul di 4 kecamatan, yaitu Cileunyi, Soreang, Cimaung, dan Cangkuang.

    Selebihnya, dari 31 kecamatan di Kabupaten Bandung, Dadang–Ali Syakieb unggul merata dan ada beberapa kecamatan yang keunggulannya tipis atau bersaing ketat.
    Sementara itu, pada segmen pemilih partai, dukungan sudah relatif solid kepada masing-masing paslon yang diusungnya.
    Misalnya, Dadang–Ali Syakieb yang didukung PKB, Gerindra, Nasdem, PDIP dan lainnya, pemilihnya sudah relatif solid.
    Begitu juga Sahrul–Gun Gun yang didukung Golkar dan PKS, pemilih kedua partai pengusung itu juga sudah solid ke calon yang didukungnya.
    “Kalau di segmen pemilih partai, data kita memperlihatkan soliditas pilihan kepada masing-masing kandidat yang didukungnya,” ujarnya.
    Khotib menegaskan, jika merujuk pada data survei terbaru LSI Denny JA ini, baik dari elektabiltias, strong supporters, dukungan aneka segmen demografis dan dapil serta kecamatan, maka potensi kemenangan lebih besar ada pada pasangan Dadang Supriatna – Ali Syakieb.
    Namun begitu, Khotib juga menyampaikan temuan data lain yang harus diwaspadai. Yaitu, masih tingginya angka kecendrungan mayoritas perilaku pemilih di Kabupaten Bandung terhadap money politic. Ada sekitar 50,4 persen publik yang menganggap money politic ini wajar.
    “Ini angka yang tidak kecil. Kalau perilaku pemilih yang berkategori seperti ini dimanfaatkan oleh kandidat dan timnya, pasti akan menjadi good news buat yang berkapital besar, dan badnews buat kandidat yang amunisinya pas-pas. Meskipun, jika itu dilakukan potensi risiko kena semprit Panwas cukup besar,” tegasnya.
    Survei LSI Denny JA
    juga memotret peta elektabilitas para calon gubernur di Kabupaten Bandung.
    Hasilnya, Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan unggul telak dengan 77,0 persen. Ahmad Syaikhu-Ilham Habibie 9,6 persen, Acep Adang Ruhiyat-Gitalis Dwi Natarina 6,3 persen, dan Jeje Wiradinata-Ronal Surapradja 1,4 persen.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pilar Saga Klaim Bisa Selesaikan 10 dari 18 Titik Banjir di Tangsel
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        21 November 2024

    Pilar Saga Klaim Bisa Selesaikan 10 dari 18 Titik Banjir di Tangsel Megapolitan 21 November 2024

    Pilar Saga Klaim Bisa Selesaikan 10 dari 18 Titik Banjir di Tangsel
    Tim Redaksi
    TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com
    – Calon wakil wali Kota Tangerang Selatan,
    Pilar Saga Ichsan
    , memamerkan prestasinya dalam penanganan banjir di Tangsel.
    Dia mengklaim telah berhasil menangani 10 dari 18 titik banjir yang ada di Tangsel saat menjabat sebagai waki wali kota Tangsel periode sebelumnya.
    “Permasalahan utama di Tangsel di bidang infrastruktur tentu saja menangani masalah banjir yang terus kami upayakan hingga saat ini,” ujat Pilar saat debat Pilkada Tangsel di Studio Kompas TV, Palmerah, Jakarta Barat, Kamis (21/11/2024).
    Namun, dia tak merincikan apa saja yang sudah dilakukan untuk mengatasi permasalahan banjir di Tangsel.
    Selain masalah banjir, Pilar juga menyoroti masalah kemacetan. Dia mengatakan akan mengembangkan 33 trayek transportasi publik di 2025 untuk mengatasi masalah kemacetan.
    “Bagaimana transportasi publik yang murah dan cepat bisa dirasakan oleh masyarakat,” kata dia.
    Pada bidang ekonomi, Pilar akan mendorong ekonomi digital dan ekonomi kreatif, terutama bagi generasi muda. Langkah ini diharapkan bisa membantu pertumbuhan ekonomi di Tangsel.
    “Ke depan, masyarakat Tangsel, terutama anak-anak mudanya, harus bisa mengembangkan potensi mereka,” ucap dia.
    Pilar juga menyinggung program kesehatan yang akan ditingkatkan. Dia menyoroti pentingnya peningkatan fasilitas kesehatan di Tangsel, seperti program ‘Ngider Sehat Premium’, puskesmas, posyandu, hingga rumah sakit.
    “Kami akan terus meningkatkan fasilitasnya, menambah tenaga kesehatan, serta melengkapi alat-alat medisnya,” jelasnya.
    Diketahui, debat kali ini mengangkat tema tentang hubungan pemerintah daerah dengan pemerintah provinsi maupun pusat dan penguatan peneguhan NKRI
    Debat ini diikuti oleh dua pasangan calon, yaitu pasangan calon nomor urut 01, Benyamin Davnie dan Pilar Saga Ichsan yang didukung oleh PDI-P, Gerindra, Demokrat, PAN, Nasdem, PSI, PPP, PKB, PBB, PKN, Gelora, Hanura, Ummat, Buruh, Garuda, dan Perindo.
    Sedangkan pasangan nomor urut 02, Ruhamaben dan Shinta Wahyuni Chairuddin diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mayoritas Fraksi DPR Minta Kenaikan PPN 12 Persen Ditunda dan Dipertimbangkan Lagi

    Mayoritas Fraksi DPR Minta Kenaikan PPN 12 Persen Ditunda dan Dipertimbangkan Lagi

    Jakarta, Beritasatu.com – Mayoritas fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah untuk mempertimbangkan kembali dan menunda pemberlakuan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12%, yang rencananya berlaku mulai 1 Januari 2025.

    Meskipun kenaikan tersebut merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), DPR menilai pemerintah masih memiliki ruang hukum untuk menunda pemberlakuan PPN 12% tanpa perlu merevisi UU HPP.

    Penyebab utama DPR mendesak penundaan ini adalah kondisi ekonomi masyarakat yang saat ini masih tertekan. Wakil Ketua Komisi XI DPR dari Fraksi PDIP, Dolfie OFP, mengungkapkan pemerintah tidak perlu ragu untuk menunda bahkan menurunkan PPN 12%, karena dalam UU HPP sudah diatur mekanisme penentuan tarif PPN dalam kisaran 5% hingga 15%.

    “Tidak perlu revisi UU HPP, karena sudah ada mekanisme di dalam undang-undang,” kata Dolfie di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (20/11/2024). Ia menilai situasi ekonomi saat UU HPP disusun pada 2021 berbeda dengan keadaan ekonomi saat ini, yang tengah tertekan oleh inflasi dan daya beli masyarakat yang lesu.

    Senada dengan Dolfie, Wakil Ketua Komisi XI DPR dari Fraksi PKB, Muhammad Hanif Dhakiri, juga meminta pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan kenaikan PPN 12%. Menurut Hanif, kebijakan ini dirasa membebani masyarakat, terutama dunia usaha dan UMKM, yang saat ini sedang berjuang menghadapi ketidakpastian ekonomi.

    “Ekonomi sedang lesu dan daya beli masyarakat terus tertekan. Tarif PPN ini akan dirasakan oleh semua orang, terutama kalangan UMKM dan masyarakat umum,” jelas Hanif.

    Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PKS, Ecky Awal Mucharam, juga menilai kebijakan tersebut kontraproduktif dengan kondisi ekonomi saat ini. Sementara itu, Herman Khaeron dari Fraksi Partai Demokrat mengingatkan pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai aspek, terutama daya beli masyarakat, jika kenaikan PPN 12% tetap dilaksanakan.

    Beberapa anggota DPR lainnya, seperti Ahmad Najib Qodratullah dari Fraksi PAN, juga meminta pemerintah untuk mempertimbangkan secara matang kebijakan ini sebelum diputuskan. Ia menilai kebijakan kenaikan PPN tersebut bisa membebani masyarakat yang sudah menghadapi pelemahan ekonomi.

    Namun, Ketua Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Golkar, Misbakhun, mengungkapkan keputusan terkait kenaikan PPN 12% sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah. Ia optimistis pemerintah akan mempertimbangkan aspirasi masyarakat dalam membuat keputusan terkait kebijakan ini.

    Selain itu, Wakil Ketua Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Mohamad Hekal, menyatakan perubahan atau penundaan kebijakan PPN harus melalui pembahasan bersama antara DPR dan pemerintah, mengingat kebijakan ini sudah diatur dalam UU HPP.

    Anggota DPR dari Fraksi Partai Nasdem, Jiddan, mengimbau agar pemerintah melakukan sosialisasi dan edukasi secara masif kepada masyarakat terkait kenaikan PPN ini. Sosialisasi yang jelas penting agar masyarakat tidak salah paham tentang kebijakan tersebut, dan mengetahui sektor-sektor mana saja yang akan terkena dampak, serta sektor mana yang dikecualikan seperti sektor kesehatan dan pendidikan.

    Kenaikan tarif PPN merupakan amanat dari UU HPP yang disahkan pada 2021 dengan tujuan untuk memperkuat sistem perpajakan, meningkatkan kepatuhan, dan menambah penerimaan negara. Kementerian Keuangan memperkirakan kenaikan PPN menjadi 12% dapat menambah pendapatan negara hingga Rp 250 triliun per tahun, yang akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan.

  • Nasdem Minta Pemerintah Masif Sosialisasi PPN 12 Persen agar Publik Paham Secara Utuh

    Nasdem Minta Pemerintah Masif Sosialisasi PPN 12 Persen agar Publik Paham Secara Utuh

    Jakarta, Beritasatu.com – Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Nasdem, Jiddan, meminta pemerintah, khususnya Menteri Keuangan Sri Mulyani dan jajarannya, untuk melakukan sosialisasi dan edukasi secara masif terkait kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% yang akan diberlakukan pada 1 Januari 2025. Menurut Jiddan, sosialisasi yang masif ini sangat penting agar tidak terjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat.

    “Ini untuk diberikan pemahaman kembali bahwa pemerintah sangat pro-rakyat. Tidak semua sektor dikenakan kenaikan, hanya beberapa sektor saja. Sektor kesehatan, pendidikan, kebutuhan bahan pokok, dan sektor sosial tetap tidak dinaikkan,” ujar Jiddan dalam rekaman video yang diterima Beritasatu.com, Kamis (21/11/2024).

    Menurut Jiddan, sosialisasi dan edukasi tersebut bisa dilakukan melalui kantor-kantor pajak di seluruh daerah di Indonesia. Kementerian Keuangan, kata dia, bisa mengundang berbagai stakeholder yang terkait dengan kenaikan PPN 12% tersebut.

    “Saya meminta kepada Menteri Keuangan agar isu terkait PPN ini dapat dipahami dengan baik melalui kantor-kantor pajak di seluruh Indonesia. Edukasi dan sosialisasi perlu dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak terkait, seperti Forkopimda, narasumber yang kompeten, pelaku usaha, dan sektor-sektor lain yang terkait,” tegas Jiddan.

    Kenaikan tarif PPN ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang disahkan pada 2021. UU tersebut bertujuan memperkuat sistem perpajakan, meningkatkan kepatuhan, dan menambah penerimaan negara. Sebelumnya, tarif PPN telah naik dari 10% menjadi 11% pada April 2022, dan akan mencapai 12% pada Januari 2025.

    Kementerian Keuangan memperkirakan bahwa kenaikan PPN menjadi 12% dapat menyumbang tambahan pendapatan negara hingga Rp 250 triliun per tahun, yang nantinya akan digunakan untuk pembiayaan infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan.

  • Anggota DPR RI ini Dukung Talenta Muda Surabaya Lahirkan Marselino dan Rizky Ridho Baru

    Anggota DPR RI ini Dukung Talenta Muda Surabaya Lahirkan Marselino dan Rizky Ridho Baru

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Nuraini Faiq

    TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA – Usai mencetak dwigol untuk Timnas ke gawang Arab Saudi, nama Marselino Ferdinan kian harum.

    Mantan pemain Persebaya ini layak menjadi contoh riil dalam pengembangan sepakbola nasional. 

    Anggota Komisi X DPR RI Lita Mahfud Arifin memberi apresiasi khusus untuk penampilan Marselino di Timnas. Lita yang merupakan anggota DPR dari Dapil I (Surabaya-Sidoarjo) ikut bangga.

    Bahkan tidak hanya Marselino, Rizki Ridho juga merupakan talenta didikan Persebaya.

    Lita yang bangga dengan Surabaya dan Persebaya memberi waktu khusus untuk mengunjungi Persebaya Future Lab.

    Sebuah divisi Pesebaya yang khusus menggembleng talenta muda berbakat. Kamis (21/11/2024) tadi, Lita melihat talenta muda internal Pesebaya latihan.

    “Ketika membahas naturalisasi di Komisi X, kami menekankan bahwa pembinaan usia muda harus dapat porsi lebih besar. Bicara soal pembinaan, Persebaya bisa menjadi contoh yang baik,” kata Lita di Surabaya.

    Persebaya sudah terbukti selama bertahun-tahun mampu melahirkan talenta muda yang berkontribusi besar untuk Timnas. Marselino Ferdinan dan Rizky Ridho tentu salah satu contoh aktual.

    Lita pun terus memantau dan menyaksikan latihan anak-anak di Persebaya Future Lab. Politisi perempuan Nasdem ini mengaku sejak lama ingin mengunjungi Persebaya Future Lab.  

    Dia ingin pembinaan pemain-pemain muda Persebaya bisa menjadi contoh secara nasional.

    Lab pembinaan sepakbola Persebaya ini dipimpin pelatih, Ganesha Putra. Di situ, Lita berdiskusi panjang mengenai talenta muda sepakbola. Bagiamana membina hingga talenta yang dimilikinya bisa jauh berkembang. 

    “Kebetulan saya pulang ke Dapil dan salut dengan Lab Pesebaya ini. Program yang  didukung Pemkot Surabaya untuk menyiapkan pembinaan talenta-talenta mudanya. Saya dititipi pesan coach Ganesha, bahwa membangun olahraga adalah membangun manusianya,” kata Lita. 
     
    Artinya tidak sekadar berfokus pada prestasi, tapi harus diawali dengan memperbanyak partisipasi. Mengajak dan menghadirkan sebanyak mungkin orang untuk terlibat dalam sebuah olahraga.

    Partisipasi itu disiapkan lewat sebuah kompetisi yang konsisten. Bisa digelar melibatkan sekolah-sekolah.

    Ketika kolam partisipasinya terus diperluas, maka kesempatan menemukan talenta terbaik dan kompetitif. Termasuk DBL Indonesia untuk pembinaan basket.

    Dengan menciptakan partisipasi lewat sebuah kompetisi yang konsisten, prestasi akan dengan sendirinya mengikuti.

    Tentu, pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan-Kementerian Pemuda dan Olahraga, serta Federasi harus sejalan dengan konsep itu.

    “Teman-teman Komisi X juga sudah sepakat bakal menghadirkan DBL Indonesia dan Persebaya dalam sebuah Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama membahas dengan stakeholder terkait. Harus lahir Marselino dan Rizki Ridho lebih banyak lagi,” kata Lita. 

  • Pengamat: Dukungan Prabowo Bikin Elektabilitas SEHATI Meroket

    Pengamat: Dukungan Prabowo Bikin Elektabilitas SEHATI Meroket

    Survei ini juga mencatat pasangan Indira Jusuf Ismail-Ilham Ari Fauzi (INIMI) berada di posisi ketiga dengan 20,4 persen, sementara Muhammad Amri Arsyid-Abdul Rahman Bando (AMAN) mencatatkan 1,9 persen.

    Dengan waktu kurang dari seminggu menuju pencoblosan pada 27 November, Rizal menyebut persaingan masih sangat dinamis. “Jika konsolidasi SEHATI terus berjalan masif, posisi MULIA bisa terancam. Selisih kurang dari 10 persen ini menunjukkan pertarungan masih terbuka lebar,” tegasnya.

    Rizal juga menyinggung pentingnya pengelolaan logistik, terutama untuk saksi dan operasional di tempat pemungutan suara (TPS). “Di Makassar, jumlah TPS yang besar membuat distribusi logistik menjadi kunci utama. Jika tidak terorganisir dengan baik, ini bisa memengaruhi elektabilitas kandidat,” katanya.

    Ia pun menyebut, faktor propaganda pada hari-hari terakhir akan sangat memengaruhi keputusan pemilih. “Pemilih di Makassar cenderung memilih kandidat yang diyakini memiliki logistik kuat dan peluang kemenangan tinggi,” pungkas Rizal.

    Terpisah, pengamat politik Universitas Hasanuddin, Ali Armunanto, menjelaskan bahwa lonjakan elektabilitas SEHATI dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah dukungan kuat dari partai pengusung, yaitu Gerindra, NasDem, PAN, dan PSI.

    “Peran NasDem melalui figur Rezki Mulfiati Lutfi sangat signifikan, didukung oleh kehadiran Cicu (Andi Rachmatika Dewi) yang mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat,” ucap Ali.

    Ali juga menyoroti perbedaan pendekatan Gerindra di Pilkada Makassar dibanding Pilgub Sulsel. “Gerindra tampak lebih fokus memenangkan Seto-Rezki di Pilkada Makassar dibandingkan pasangan Andalan-Hati di Pilgub Sulsel. Ini strategi yang cukup menarik,” tambahnya.

  • Bawaslu Kota Bekasi siap hadapi sengketa Pilkada

    Bawaslu Kota Bekasi siap hadapi sengketa Pilkada

    Sumber foto: Hamzah Aryanto/elshinta.com.

    Bawaslu Kota Bekasi siap hadapi sengketa Pilkada
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 20 November 2024 – 20:34 WIB

    Elshinta.com – Sebanyak 604 kasus sengketa Pilpres dan Pileg Kota Bekasi awal tahun 2024 lalu, menjadi pelajaran antisipasi dan penanganannya bagi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bekasi.

    Komisioner Bawaslu Kota Bekasi, Jhonny Sitorus, mengatakan kesiapan penuh menghadapi potensi sengketa Pilkada.

    “Kita mempersiapkan segala kemungkinan, pertama karena hasil evaluasi dari kondisi sengketa yang di pileg dan pilpres,” kata Jhony seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Hamzah Aryanto, Rabu (20/11/2024).

    Ia menjelaskan, sebelumnya Bawaslu Kota Bekasi telah menerima tiga gugatan, masing-masing dari Partai NasDem, Partai Gerindra, dan Partai Amanat Nasional, yang mencakup total 604 kasus.

    Meskipun gugatan tersebut berpotensi gugur, Bawaslu tetap bersiap menghadapi kemungkinan gugatan dari pasangan calon (Paslon) yang kalah.

    “Tapi kami tetap mempersiapkan segala kemungkinan, apabila Paslon yang di pilkada melakukan gugatan ketika misalkan mereka kalah di pilkada,” paparnya.

    Ia menerangkan, persiapan tersebut meliputi penguatan jejaring pengawasan di tingkat bawah atau Panwascam dan BKD serta penyiapan alat kerja penting, seperti Laporan Hasil Pengawasan (LHP) atau Form A.

    Ia menyebut, form A ini akan menjadi dasar argumentasi Bawaslu dalam menjawab pertanyaan di Mahkamah Konstitusi (MK).

    “Jadi posisi kami tuh menguatkan dalil-dalil, mana yang benar, apakah KPU sebagai penyelenggara atau Paslon-Paslon sebagai pemohon di Mahkamah Konstitusi,” ujar Jhony.

    Ia mengaku, Divisi Pencegahan dan Divisi Hukum Penyelesaian Sengketa telah menyiapkan strategi khusus, termasuk pengawasan di lokasi rawan politik uang dan maladministrasi di tingkat TPS.

    Laporan tertulis dari pengawas TPS akan menjadi bukti penting di MK.

    Sumber : Elshinta.Com