Xcloud.id

partai: Nasdem

  • Politikus Nasdem Rajiv Mangkir dari Panggilan KPK Terkait Kasus Korupsi CSR BI-OJK

    Politikus Nasdem Rajiv Mangkir dari Panggilan KPK Terkait Kasus Korupsi CSR BI-OJK

    Bisnis.com, JAKARTA – Politikus Partai Nasdem sekaligus Anggota DPR Komisi IV, Rajiv mangkir dari panggilan KPK sebagai saksi kasus dugaan korupsi Corporate Social Responsibility (CSR) BI-OJK.

    Pasalnya, pada hari ini lembaga antirasuah menjadwalkan pemeriksaan terhadap Rajiv dengan kapasitas sebagai pihak swasta.

    “Hari ini tadi kami cek yang bersangkutan tidak hadir,” kata juru bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan, Senin (27/10).

    Budi belum dapat menjelaskan secara rinci alasan Rajiv absen, dia akan mengecek kepada penyidik. Namun penyidik akan menjadwalkan ulang pemeriksaan.

    “Penyidik akan berkoordinasi untuk agenda penjadwalan pemeriksaan berikutnya,” ucap dia.

    Belum ada keterangan dari Rajiv terkait panggilan pemeriksaan ini.

    Sekadar informasi, dalam perkara ini KPK telah menetapkan Heri Gunawan dan Satori, anggota Komisi XI DPR RI tahun 2019-2023 sebagai tersangka.

    Berdasarkan hasil pemeriksaan, Heri Gunawan menerima total Rp15,86 miliar dengan rincian; Rp6,26 miliar dari BI melalui kegiatan Program Bantuan Sosial Bank Indonesia; Rp7,64 miliar dari OJK melalui kegiatan Penyuluhan Keuangan; serta Rp1,94 miliar dari Mitra Kerja Komisi XI DPR RI lainnya.

    Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan Heri Gunawan diduga melakukan dugaan tindak pidana pencucian uang, dengan memindahkan seluruh uang yang diterima melalui yayasan yang dikelolanya, ke rekening pribadi melalui metode transfer. 

    Heri Gunawan kemudian meminta anak buahnya untuk membuka rekening baru, yang akan digunakan menampung dana pencairan tersebut melalui metode setor tunai.

    “HG menggunakan dana dari rekening penampung untuk kepentingan pribadi, di antaranya; pembangunan rumah makan; pengelolaan outlet minuman; pembelian tanah dan bangunan, hingga pembelian kendaraan roda empat,” jelasnya, Kamis (7/8/2025).

    Lalu, Satori menerima total Rp12,52 miliar yang meliputi Rp6,30 miliar dari BI melalui kegiatan Program Bantuan Sosial Bank Indonesia, Rp5,14 miliar dari OJK melalui kegiatan Penyuluhan Keuangan, dan Rp1,04 miliar dari Mitra Kerja Komisi XI DPR RI lainnya.

    Sama seperti Heri Gunawan, Satori menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan pribadi seperti deposito, pembelian tanah pembangunan showroom, pembelian kendaraan roda dua, dan aset lainnya.

    Satori melakukan rekayasa perbankan dengan cara meminta salah satu bank menyamarkan penempatan deposito sehingga pencairan tidak teridentifikasi di rekening koran.

  • KPK Panggil Politikus Nasdem Rajiv Terkait Kasus Korupsi CSR BI-OJK

    KPK Panggil Politikus Nasdem Rajiv Terkait Kasus Korupsi CSR BI-OJK

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil politikus Partai Nasdem, Rajiv sebagai saksi kasus dugaan korupsi pada Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

    Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan kapasitas Rajiv diperiksa sebagai pihak swasta, bukan politikus Nasdem. 

    “Hari ini Senin (27/10), KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi dalam dugaan TPK terkait program sosial atau CSR di Bank Indonesia dan OJK. Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK atas nama Rajiv, swasta,” jelas Budi dalam keterangan tertulis, Senin (27/10/2025).

    Materi pemeriksaan belum dapat disampaikan oleh Budi hingga saksi menjalani periksa.

    Sekadar informasi, dalam perkara ini KPK telah menetapkan Heri Gunawan dan Satori, anggota Komisi XI DPR RI tahun 2019-2023 sebagai tersangka.

    Berdasarkan hasil pemeriksaan, Heri Gunawan menerima total Rp15,86 miliar dengan rincian; Rp6,26 miliar dari BI melalui kegiatan Program Bantuan Sosial Bank Indonesia; Rp7,64 miliar dari OJK melalui kegiatan Penyuluhan Keuangan; serta Rp1,94 miliar dari Mitra Kerja Komisi XI DPR RI lainnya.

    Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan Heri Gunawan diduga melakukan dugaan tindak pidana pencucian uang, dengan memindahkan seluruh uang yang diterima melalui yayasan yang dikelolanya, ke rekening pribadi melalui metode transfer. 

    Heri Gunawan kemudian meminta anak buahnya untuk membuka rekening baru, yang akan digunakan menampung dana pencairan tersebut melalui metode setor tunai.

    “HG menggunakan dana dari rekening penampung untuk kepentingan pribadi, di antaranya; pembangunan rumah makan; pengelolaan outlet minuman; pembelian tanah dan bangunan, hingga pembelian kendaraan roda empat,” jelasnya, Kamis (7/8/2025).

    Lalu, Satori menerima total Rp12,52 miliar yang meliputi Rp6,30 miliar dari BI melalui kegiatan Program Bantuan Sosial Bank Indonesia, Rp5,14 miliar dari OJK melalui kegiatan Penyuluhan Keuangan, dan Rp1,04 miliar dari Mitra Kerja Komisi XI DPR RI lainnya.

    Sama seperti Heri Gunawan, Satori menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan pribadi seperti deposito, pembelian tanah pembangunan showroom, pembelian kendaraan roda dua, dan aset lainnya.

    Satori melakukan rekayasa perbankan dengan cara meminta salah satu bank menyamarkan penempatan deposito sehingga pencairan tidak teridentifikasi di rekening koran.

  • Temuan Baru Kasus Keracunan di 2 Sekolah di Banyuwangi, Diduga karena MBG Surabaya 25 Oktober 2025

    Temuan Baru Kasus Keracunan di 2 Sekolah di Banyuwangi, Diduga karena MBG Surabaya 25 Oktober 2025

    Temuan Baru Kasus Keracunan di 2 Sekolah di Banyuwangi, Diduga karena MBG
    Tim Redaksi
    BANYUWANGI, KOMPAS.com 
    – DPRD Banyuwangi mengungkap temuan baru dugaan keracunan disebabkan konsumsi makan bergizi gratis (MBG) di dua sekolah yang ada di Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi, Jawa Timur.
    Hal tersebut diungkapkan anggota Komisi IV DPRD Banyuwangi, Zamroni usai melakukan inspeksi mendadak di dua sekolah yang diduga menjadi lokasi insiden keracunan, yaitu di SMA NU Gombengsari dan SMPN 3 Kalipuro.
    “Tadi mendadak ditelepon oleh ketua komisi mendengar informasi tersebut. Kita langsung merapat (ke sekolah) dan ternyata benar ada dugaan keracunan setelah makan MBG,” kata Zamroni, Sabtu (25/10/2025).
    Zamroni bersama anggota Komisi IV DPRD Banyuwangi lainnya mendapatkan informasi bahwa para siswa mengalami gejala sakit perut hingga diare usai mengonsumsi MBG pada Jumat (24/10/2025).
    Zamroni mengurai, terdapat 11 korban dari SMA NU Gombengsari, terdiri 10 siswa dan satu guru. Sembilan di antaranya dilarikan ke Puskesmas Kelir, sementara satu siswa dan satu guru dilarikan ke RSUD Blambangan.
    “Sementara info dari Puskesmas kelir, siswa SMPN 3 Kalipuro banyak yang sakit perut, namun tidak teridentifikasi karena pulang sendiri-sendiri dan tidak dibawa ke Puskesmas,” ungkap dia.
    Setelah upaya konfirmasi, Ketua Fraksi Partai Nasdem itu mengatakan, menurut keterangan dari guru SMPN 3 Kalipuro terdapat 20 siswa yang mengalami gejala keracunan.
    Juga, ada dua guru, yang menyantap MBG jatah murid yang tidak masuk, lalu turut keracunan dan mengalami sakit perut.
    “Setelah sakit,
    Alhamdulillah
    bisa ngantor kembali. Tapi dia (salah satu guru) takut karena masih menyusui,” ujar Zamroni.
    Zamroni menyebut, insiden keracunan MBG dapat menjadi atensi serius untuk pihak-pihak terkait agar memperbaiki teknis pelayanan MBG, sehingga tidak lagi timbul korban lainnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pimpinan DPR Siap jika Diwajibkan Pakai Maung sebagai Mobil Dinas

    Pimpinan DPR Siap jika Diwajibkan Pakai Maung sebagai Mobil Dinas

    Pimpinan DPR Siap jika Diwajibkan Pakai Maung sebagai Mobil Dinas
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem, Saan Mustopa menanggapi positif jika pimpinan Parlemen juga diwajibkan untuk menggunakan Maung sebagai mobil dinas.
    Saan menegaskan hal ini ketika ditanya tanggapannya soal Presiden Prabowo Subianto yang menyebut jajaran menterinya akan memakai mobil dinas Maung dalam waktu dekat.
    “Kalau mobil Maung yang dipakai Presiden menjadi mobil dinasnya, mobil hariannya diikuti oleh menteri, bahkan diikuti oleh nanti pimpinan DPR, menurut saya itu hal yang positif,” kata Saan saat ditemui usai hadiri rangkaian HUT ke-14 Nasdem di Kantor DPP Partai Nasdem, Jakarta, Sabtu (25/10/2025).
    Menurut Saan, penggunaan Maung sebagai mobil dinas adalah suatu kebanggaan terhadap produk dalam negeri.
    “Ya, kita dengan senang hati (pakai Maung), sebenarnya kan ini adalah bentuk kebanggaan terhadap produk Indonesia ya, Pindad lah. Dan presiden kan juga sehari-hari pakai mobil Maung,” ujarnya.
    Diketahui, kelakar Prabowo yang menyebut menterinya segera beralih menggunakan mobil Maung buatan PT Pindad disambut dengan dukungan dari para pejabat pemerintahan.
    Prabowo melontarkan guyonan ini saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Jakarta pada Senin, 20 Oktober 2025.
    “Dan sebentar lagi saudara-saudara harus pakai Maung semua. Saya enggak mau tahu,” ujar Prabowo disambut tawa dan tepuk tangan peserta sidang.
    Namun, suasana santai tidak mengaburkan pesan serius di balik gurauan itu. Prabowo menegaskan, penggunaan produk dalam negeri menjadi salah satu langkah memperkuat kemandirian industri.
    Oleh karena itu, Kepala Negara berseloroh bahwa mobil para menteri dengan merek lain hanya bisa digunakan pada saat libur.
    “Yang mobil-mobil bagus pakai kalau libur saja. Ya pada saat saya enggak panggil, kau bolehlah kau pakai mobil itu,” kata Prabowo masih dengan nada bercanda.
    Rencana penggunaan Maung Pindad sebagai kendaraan dinas resmi jajaran Kabinet Merah Putih bukan hal yang baru.
    Presiden Prabowo sebelumnya telah memberikan arahan penggunaan mobil Maung untuk para menteri, wakil menteri, kepala badan dan kepala lembaga, hingga eselon I kementerian.
    Arahan itu secara langsung disampaikan Prabowo dalam acara retret di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah pada akhir Oktober 2024.
    Bahkan, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) saat itu, AM Putranto mengungkapkan bahwa pemerintah sudah memesan 10.000 unit Maung kepada PT Pindad.
    “Untuk program itu 10.000 (unit Maung) ke depan, untuk yang 100 hari kerja diharapkan 5.000 sekian dan itu akan berlanjut,” ujar Putranto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada 30 Oktober 2024.
    Terkait bahan bakunya, lebih banyak menggunakan bahan baku dalam negeri. Secara porsi, bahan baku dari dalam negeri mencapai 70 persen, sementara bahan baku impor dari Korea Selatan sebesar 30 persen.
    Namun, Putranto belum bisa memastikan apakah Maung itu bakal diberikan juga untuk kendaraan dinas wajib pemerintah daerah atau sebaliknya.
    “Prioritas di sini (pemerintah pusat), nanti kalau dibagi semua kan enggak kebagian. Kalau (produksi) 10.000 artinya kan diprioritaskan (di pemerintah pusat),” kata Putranto.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • NasDem gelar program kesehatan masyarakat demi ciptakan SDM sehat

    NasDem gelar program kesehatan masyarakat demi ciptakan SDM sehat

    Jakarta (ANTARA) – Partai Nasional Demokrat (NasDem) menggelar program kesehatan gratis untuk masyarakat guna memastikan sumber daya manusia (SDM) Indonesia dalam keadaan sehat.

    Pemeriksaan kesehatan ini digelar di NasDem tower yang berlokasi di wilayah Jakarta Pusat, Sabtu.

    Dalam program pemeriksaan kesehatan hari ini, pihak Nasdem menggelar pelayanan untuk melayani masyarakat memeriksa gula darah, kolesterol, serta asam urat.

    Menurut Wakil Ketua Umum (Waketum) NasDem Saan Mustopa, mengatakan, tiga penyakit itu menjadi momok yang menakutkan karena sudah menyerang kalangan anak muda.

    “Dulu penyakit gula, kolesterol, dan asam urat dikenal sebagai penyakit orang tua. Kini justru banyak diderita kalangan muda produktif akibat pola hidup yang tidak sehat, terlalu banyak minuman manis, makanan cepat saji, dan kurang bergerak,” ujar Saan di NasDem Tower, Jakarta.

    Berdasarkan data International Diabetes Federation (IDF) yang dipaparkan Saan, tercatat, lebih dari 20 juta orang Indonesia hidup dengan diabetes, dan tren peningkatannya kini paling cepat terjadi di usia 20–40 tahun.

    Kementerian Kesehatan juga mencatat, 35 persen masyarakat usia produktif memiliki kadar kolesterol tinggi, dan hampir 1 dari 5 orang muda sudah menunjukkan tanda-tanda pra-diabetes.

    Fenomena ini erat kaitannya dengan gaya hidup modern yang serba instan dan tinggi gula seperti mengkonsumsi minuman pemanis, kopi susu kekinian, hingga camilan berkalori tinggi tanpa diimbangi aktivitas fisik.

    “Data Kementerian Kesehatan menunjukkan lebih dari 70 persen rakyat Indonesia belum pernah memeriksakan kesehatannya secara rutin. Padahal tiga dari lima penyebab kematian terbesar yaitu hipertensi – diabetes – jantung, bisa dicegah bila dideteksi lebih dini,” kata Ketua Umum Prokes NasDem Cashtry Meher di tempat yang sama.

    Melalui kegiatan pemeriksaan gratis ini, Cahstry memastikan NasDem ingin hadir sebagai partai politik yang peduli dan kesehatan masyarakat.

    “Hari ini, di tempat ini, kita tidak menunggu rumah sakit penuh tapi kita justru mendatangi rakyat, dengan membawa pelayanan kesehatan langsung ke jantung masyarakat. Inilah politik yang sesungguhnya,” tegas Cashtry.

    Kegiatan ini juga menjadi bentuk dukungan nyata terhadap program pemerintah, yaitu cek Kesehatan Gratis masyarakat di seluruh puskesmas.

    Dengan adanya kegiatan ini, Cahstry berharap dapat masyarakat semakin memiliki kesadaran penuh kepada kondisi kesehatan diri untuk mencegah timbulnya penyakit.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Insiden Salah Tangkap Ketua NasDem Sumut, Garuda Indonesia hingga Angkasa Pura Minta Maaf

    Insiden Salah Tangkap Ketua NasDem Sumut, Garuda Indonesia hingga Angkasa Pura Minta Maaf

    Liputan6.com, Jakarta Manajemen Garuda Indonesia, PT Angkasa Pura Aviasi, Otoritas Bandara Wilayah II dan PT Gapura Angksa menemui Ketua DPW NasDem Sumut, Iskandar ST, di Kantor DPW NasDem Sumut, di Kota Medan, Kamis sore (23/10/2025).

    Pertemuan tersebut dihadiri langsung oleh Head of Corporate Secretary & Legal PT Angkasa Pura Aviasi, Dedi Al Subur, General Manager (GM) Garuda Indonesia, Agny Gallus Pratama, Station Manager Garuda Indonesia, Benny Marbun.

    Selain itu, turut hadir Kepala Bidang (Kabid) Keamanan Otoritas Bandara Wilayah II, Muhammar Muchtar dan GM Gapura Angkasa, Anggie Budi Pratama serta pengurus DPW NasDem Sumut.

    Dalam pertemuan itu, pihak manajemen Garuda Indonesia dan Otoritas Bandara Kualanamu menyampaikan permohonan maaf atas insiden salah tangkap yang dialami oleh Iskandar ST, di Bandara Kualanamu, Rabu malam (15/10/2025).

    Ketua DPW NasDem Sumut, Iskandar ST mengungkapkan, kehadiran manajemen Garuda Indonesia, PT Angkasa Pura Aviasi, Otoritas Bandara Wilayah II dan PT Gapura Angksa, untuk menyampaikan permohonan atas insiden salah tangkap beberapa waktu lalu. Iskandar menerima permohonan tersebut. 

    “Secara pribadi saya menerima permohonan maaf tersebut. Karena saya menilai permohonan maaf ini bagian dari somoasi yang saya sampaikan dengan menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada saya di tengah media. Kemudian, dengan permohonan maaf itu, memulihkan nama baik saya,” ucap Iskandar ST dalam konferensi pers, usai pertemuan tersebut. 

    GM Garuda Indonesia, Agny Gallus Pratama menyampaikan permohonan maaf kepada Iskandar atas insiden tersebut. Dia menjelaskan duduk persoalan yang terjadi saat itu.

    “Kami datang ke sini untuk meminta maaf atas kejadian kemarin itu, perlu diketahui kedatangan kami ke sini untuk meminta maaf dan bersilaturahmi, kami ingin menjelaskan situasi di hari itu dan beberapa hal yang kemudian akan menjadi perbaikan,” ucap Agny Gallus Pratama.

    Hal serupa disampaikan oleh Head of Corporate Secretary & Legal PT Angkasa Pura Aviasi, Dedi Al Subur mengatakan dengan pertemuan atau silaturahmi ini, disertai permohonan maaf, nama baik dari Ketua NasDem Sumut, kembali pulih. 

    “Saya selaku pengelola penerbangan, kami secara keseluruhan stakeholder yang ada di Bandara Internasional Kualanamu, khususnya PT Angkasa Pura juga sangat menyesalkan adanya insiden kejadian yang menimpa Pak Iskandar, oleh karenanya kami turut prihatin dan memohon maaf atas kejadian ini sehingga diharapkan semua permasalahan selesai dan nama baik beliau pulih,” ucap Dedi.

    Sementara itu, GM Gapura Angkasa, Anggie Budi Pratama mengatakan selain memohon maaf kepada Iskandar. Pihaknya, berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan ke depannya lagi, demi kenyamanan dan keamanan penumpang. 

    “Dalam kesempatan ini juga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kejadian di Rabu yang dialami Pak Iskandar, artinya ke depannya kami sudah berkomitmen meningkatkan layanan kita,” turur Anggie Budi Pratama. 

  • Bupati-Wabup Sulit Dimakzulkan, Waka Gerindra Jember Ajak Nonton Konflik Sambil Ngopi

    Bupati-Wabup Sulit Dimakzulkan, Waka Gerindra Jember Ajak Nonton Konflik Sambil Ngopi

    Jember (beritajatim.com) – Desakan pemakzulan terhadap Bupati Muhammad Fawait dan Wakil Bupati Djoko Susanto dengan alasan ketidakakuran dalam pemerintahan ditampik Moch. Sholeh, Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Jember, Jawa Timur.

    “Saya kira sulit. Tidak bisa bupati dan wakil bupati dimakzulkan gara-gara tidak harmonis. Tidak ada dasar hukumnya,” kata Sholeh, Kamis (23/10/2025).

    Desakan pemakzulan ini berasal dari Aliansi Masyarakat Jember Bersatu (AMJB). Puluhan orang pegiatnya menemui Ketua DPRD Jember Ahmad Halim, Selasa (21/10/2025), untuk menyuarakan hal tersebut.

    AMJB meminta DPRD Jember memfasilitasi rekonsiliasi Bupati Fawait dan Wabup Djoko. Jika ternyata upaya penyelesaian tersebut gagal, mereka menuntut DPRD Jember untuk bersama-sama memakzulkan atau menurunkan bupati dan wakil bupati sesuai regulasi dan aturan perundang-undangan yang berlaku.

    Sholeh menyadari, jika ketidakakuran ini dibiarkan berlarut larut, maka rakyat Jember akan menjadi korban. “Di samping itu kita sangat malu kepada daerah lain dengan kondisi semacam ini,” katanya.

    Namun Sholeh menyarankan kepada masyarakat Jember untuk tidak ikut campur dalam ketidakakuran itu. “Biarkan saja. Biarkan bupatinya begitu, wakil bupatinya begitu, karena ini bagian dari dinamika politik dan masyarakat biar tahu bagaimana kondisi Jember sebenarnya,” katanya.

    “Lebih baik kita tonton, asyik, sambil menikmati kopi pahit. Dinamika ini sangat menarik. Bupatinya begitu, wakil bupatinya juga begitu,” kata Sholeh.

    Menurut Sholeh, disharmoni ini sepenuhnya tanggung jawab partai dan tim pemenangan saat pemilihan kepala daerah. “Partai harus rapat membentuk tim penyelesaian dan melakukan assessment persoalan yang sebenarnya,” katanya.

    Ada tujuh partai parlemen di DPRD Jember yang mengusung pasangan Fawait-Djoko saat pilkada, yakni Gerindra, PKB, Nasdem, PKS, PPP, PAN, dan Golkar.

    Namun Sholeh mengingatkan kepada birokrasi Pemerintah Kabupaten Jember agar tak ikut larut dalam konflik tersebut. “Birokrasi harus tetap menjalankan tugas sesuai dengan fungsi, dan yang paling penting harus bersikap bijak dan netral,” katanya.

    “Birokrat jangan berlaku pilih kasih, karena baik bupati maupun wakilnya merupakan bagian dari pimpinan birokrasi. Ingat jabatan bupati dan wakilnya hanya lima tahun. Sementara jabatan birokrasi lebih panjang. Jadi berperilakulah secara bijak dan netral,” kata Sholeh. [wir]

  • DPP Partai Nasdem Dukung Proses Hukum terhadap Wakil Ketua DPRD Jember

    DPP Partai Nasdem Dukung Proses Hukum terhadap Wakil Ketua DPRD Jember

    Jember (beritajatim.com) – Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasional Demokrat mendukung setiap proses hukum yang sedang berlangsung, termasuk yang melibatkan Dedy Dwi Setiawan, kader partai tersebut yang juga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur.

    “Kami senantiasa berharap penanganannya tetap profesional dan sesuai dengan fakta-fakta yang ada,” kata Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasdem Hermawi Taslim menjawab pertanyaan Beritajatim.com via pesan WhatsApp, Rabu (22/10/2025).

    Menurut Hermawi, DPP Partai Nasdem akan menggelar rapat dengan Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Jember dan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Jatim untuk menindaklanjuti kasus ini, pada 2 November 2025. “Proses selanjutnya (soal pergantian antar waktu) akan ditentukan setelah rapat,” katanya.

    Hermawi mengatakan, tidak ada perintah khusus kepada DPD Partai Nasdem Jember dalam persoalan ini. “Prinsip Nasdem adalah persamaan kedudukan setiap kader di depan hukum atau equality before the law,” katanya.

    Kejaksaan Negeri Jember menetapkan Dedy Dwi Setiawan, Wakil Ketua DPRD setempat, dan mantan istrinya Yuanita Qomariyah sebagai tersangka dugaan korupsi dana konsumsi sosialisasi peraturan daerah (sosperda), oleh Kejaksaan Negeri Jember, Senin (20/10/2025) malam.

    Dua tersangka lagi adalah aparatur sipil negara berinisial A dan RAR, dan seorang rekanan penyedia konsumsi berinisial SR. [wir]

  • Wakil Ketua DPRD Jember Ditahan Kejaksaan, Kinerja Parlemen Tak Terpengaruh

    Wakil Ketua DPRD Jember Ditahan Kejaksaan, Kinerja Parlemen Tak Terpengaruh

    Jember (beritajatim.com) – Penahanan Dedy Dwo Setiawan, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, dari Partai Nasional Demokrat oleh kejaksaan setempat karena dugaan korupsi tidak akan mempengaruhi kinerja parlemen.

    Hal ini dikemukakan Wakil Ketua DPRD Jember dari PDI Perjuangan, Widarto, menjawab pertanyaan wartawan, Rabu (22/10/.2025). “Saya pikir tidak ada persoalan, karena prinsip kepemimpinan DPRD Jember adalah kolektif kolegial,” katanya.

    Saat ini ada sejumlah agenda di DPRD Kabupaten Jember yang harus ditangani segera, antara lain pembahasan beberapa rancangan peraturan daerah dan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2026.

    “Kami tetap akan berjalan. Semua agenda akan berjalan sesuai dengan tahapan yang sudah kami susun dalam Badan Musyawarah,” kata Widarto.

    Lagi pula, menurut Widarto, tidak ada aturan yang mewajibkan seluruh pimpinan DPRD Jember harus hadir dalam seluruhnya dalam pengambilan keputusan.

    Kejaksaan Negeri Jember menetapkan Dedy Dwi Setiawan, Wakil Ketua DPRD setempat, dan mantan istrinya Yuanita Qomariyah sebagai tersangka dugaan korupsi dana konsumsi sosialisasi peraturan daerah (sosperda), oleh Kejaksaan Negeri Jember, Senin (20/10/2025) malam.

    Dua tersangka lagi adalah aparatur sipil negara berinisial A dan RAR, dan seorang rekanan penyedia konsumsi SR. [wir]

  • Survei ARCI: Gerindra Salip PKB, Golkar Tempel Ketat PDIP di Jawa Timur

    Survei ARCI: Gerindra Salip PKB, Golkar Tempel Ketat PDIP di Jawa Timur

    Surabaya (beritajatim.com) – Lembaga survei Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI) merilis elektabilitas partai politik (parpol) di Jawa Timur. Hasilnya, elektabilitas Gerindra menyalip PKB.

    “Terakhir kami melakukan survei pada awal tahun 2024 lalu, Gerindra berada di posisi ketiga, dan linier dengan hasil Pileg di Jatim. Dan tepat setahun Prabowo memimpin, elektabilitas Gerindra di Jatim nomor satu menyalip PKB,” kata Direktur ARCI Baihaki Sirajt di Resto Agis Surabaya, Selasa (21/10/2025).

    Dalam survei ARCI, elektabilitas Gerindra di Jatim berada pada angka 16,5%. Kemudian PKB di angka 15,6%, PDIP 14,1%, Golkar 13,8%, Demokrat 12,5%, PKS 6,3%, NasDem 5,3%, PAN 4,1%, PSI 3,2%, PPP 1,4%. Kemudian ada 2,5% responden yang memilih di luar partai-partai tersebut. Sebanyak 4,7% responden tidak menjawab.

    Baihaki membeberkan sejumlah faktor naiknya elektabilitas Gerindra sehingga menjadi raja di Jatim. Salah satunya kepuasan warga di Jatim terhadap kinerja Prabowo di angka 82,2% yang membawa dampak positif ke Gerindra.

    “Coattail effect dari Prabowo terhadap Gerindra masih menjadi faktor utama. Hal ini linier atas kinerja Prabowo ke elektabilitas Gerindra, mirip di era Susilo Bambang Yudhoyono terhadap Partai Demokrat pada 2009 ataupun saat Joko Widodo memberi coattail effect ke PDI Perjuangan pada 2019,” jelasnya.

    Lebih lanjut Baihaki menyebut kinerja legislator Gerindra di Jatim memuaskan. 80% responden menyebut tahu kiprah dan kinerja legislator Gerindra di Jatim baik itu level DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

    “Sebagai partai komando, DPD Gerindra Jatim juga sangat solid dalam menjalankan program prioritas Presiden Prabowo di Bumi Majapahit. Ditambah dengan kolaborasi para legislator asal Jatim yang juga sangat masif turun ke masyarakat,” bebernya.

    Lebih lanjut Baihaki juga menyebut Golkar dan Demokrat menjadi partai yang mengalami lonjakan. Salah satunya berkat program partai yang menyentuh ke masyarakat.

    “Golkar masih cukup eksis dengan berbagai kegiatan dan programnya ke masyarakat. Selain itu popularitas Bahlil sebagai Ketum dan Menteri ESDM turut mendongkrak elektabilitas partai,” jelasnya.

    Baihaki kemudian menyebut Partai Demokrat mengalami lonjakan cukup signifikan. Hal ini linier dengan kepuasan publik terhadap kinerja Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

    “Kepuasan publik terhadap AHY juga memberi dampak positif kepada Demokrat di Jatim. Di mana pada Pileg 2024 lalu Demokrat menuai hasil kurang maksimal di Jatim,” jelasnya.

    Selain itu, Baihaki menyebut kinerja Emil Dardak sebagai Wakil Gubernur Jatim memberi coattail effect ke Demokrat. Popularitas Emil di Jatim mencapai 98% dan berdampak pada partai.

    “Kesukaan warga kepada Emil mencapai 84 persen dan memberi dampak ke Demokrat. Selain itu, Demokrat saat ini cukup aktif membuat kegiatan yang melibatkan dan memberi dampak ke banyak masyarakat. Banyak kegiatan Demokrat masif menggerakan struktur di Jatim,” tambahnya.

    Baihaki kemudian menyoroti anjloknya elektabilitas NasDem. Salah satunya akibat kader partai yang minim turun ke masyarakat.

    “NasDem menjadi partai yang anjlok elektabilitasnya, selain kader yang kurang turun ke masyarakat, NasDem juga kehilangan kekuatan akibat gonjang-ganjing perpindahan kader partai ke PSI,” jelasnya.

    “Sama halnya dengan PPP yang baru saja menyelesaikan konflik, namun elektabilitasnya semakin melorot karena dilanda berbagai isu negatif,” tandasnya.

    Survei ARCI dilakukan di 38 kabupaten/kota se Jatim pada 7-17 Oktober 2025. Survei ini menggunakan metode stratified multistage random sampling. Total responden sebanyak 1.200 dengan margin of error sebesar 2,8% pada tingkat kepercayaan di angka 95%. (tok/but)