Xcloud.id

partai: Nasdem

  • Partai Golkar Banyak Kehilangan ‘Akar’ di Pilkada 2024

    Partai Golkar Banyak Kehilangan ‘Akar’ di Pilkada 2024

    Bisnis.com, JAKARTA — Keberadaan Koalisi Indonesia Maju alias KIM Plus dilematis bagi Golkar dalam Pilkada 2024. Pasalnya, partai berlambang beringin itu banyak kehilangan akarnya di daerah-daerah yang menjadi basis atau penopang suara dalam setiap Pemilu.

    Namun demikian, Wakil Ketua Umun Partai Golkar Adies Kadir membantah bahwa KIM Plus menjadi beban bagi Golkar dalam pelaksanaan Pilkada 2024 lalu. Dia mengakui Golkar kehilangan daerah-daerah strategis seperti Banten dan Riau. Namun demikian, kekalahan itu telah dikompensasi oleh tambahan kemenangan di berbagai gelaran Pilkada.

    “Langkah kami sudah tepat, karena Golkar dapat menambah banyak Kemenangan baik di Pilgub, Pilbup dan Pilwakot,” ujar Adies kepada Bisnis, dikutip Senin (9/12/2024).

    Dalam catatan Bisnis, drama pencalonan kepala daerah di Golkar terjadi sejak proses pengusungan calon kepala daerah Agustus lalu. Golkar banyak ‘membuang’ kader-kader potensialnya demi mengusung calon gubernur atau calon kepala daerah dadi KIM Plus.

    Di Jawa Barat misalnya, kendati meraup banyak kursi pada pemilihan legislatif alias Pileg 2024 lalu, Golkar harus merelakan kursi Gubernur Jawa Barat kepada bekas politisinya, Dedi Mulyadi. Dedi Mulyadi saat ini berstatus sebagai kader Gerindra. Dia hampir dipastikan memenangkan kontestasi Pilgub Jawa Barat dengan suara yang mutlak.

    Selain di Jawa Barat, Golkar juga berpotensi kehilangan kursi Gubernur Banten. Calon dari partai Golkar Airin Rachmy Diani, kalah melawan politikus Gerindra Andra Soni. Airin hanya memperoleh suara di angka 40-an persen jauh tertinggal dari Andra Soni yang berpasangan dengan Dimyati Natakusumah.

    Golkar juga kehilangan momentum di Pilgub Jakarta. Calon dari partai Golkar Ridwan Kamil saat ini jauh tertinggal dengan perolehan suara calon nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno.

    Data KPU Jakarta setidaknya menunjukkan bahwa Pramono-Rano memenangkan Pilkada Jakarta 1 putaran dengan perolehan suara 5,07%. Sedangkan, Ridwan Kamil jauh tertinggal dengan perolehan suara di kisaran 39%.

    Adapun Ridwan Kamil sejatinya akan dicalonkan oleh Golkar di Pilkada Jawa Barat. Namun demikian, karena komitmen di koalisi, Golkar akhirnya menggeser Ridwan Kamil di Jakarta. Semula Ridwan Kamil alias Kang Emil yang berpasangan dengan politkus PKS Suswono berada di atas angin. Survei masih menempatkan Emil di atas 50%. 

    Selain itu, sebelum putusan MK tentang RUU Pilkada, ada potensi Emil melawan kotak kosong. Sayangnya skenario itu pecah ketika MK melonggarkan syarat threshold alias ambang batas pencalonan Pilkada 2024. Hasilnya, PDIP yang semula tidak bisa mencalonkan sendiri mengusung Pramono Anung dan Rano Karno. 

    Nasib Golkar juga kian tidak menentu di Pilkada Riau dan Kalimantan Barat. Riau telah lama dikenal sebagai basis suara Partai Golkar. Sejak reformasi bergulir, nyaris tidak ada satupun partai politik yang berhasil menguasai kursi Gubernur Riau selain Golkar. 

    Namun demikian, pada Pilkada 2024, calon yang diusung Golkar Syamsuar yang notabene petahana berpotensi kalah melawan pasangan yang diusung oleh PKB, PDIP dan Nasdem yakni Abdul Wahid – Haryanto. “Kami akan mengevaluasi kekalahan di hampir seluruh wilayah di Riau,” imbuh Kadier.

    Sementara itu di Kalimantan Barat alias Kalbar, drama politik bahkan terjadi sebelum proses kontestasi berlangsung. Semula, Golkar telah mengusung salah satu kadernya Ria Norsan sebagai calon gubernur Kalimantan Barat. 

    Namun ketika terjadi perubahan konstelasi politik di pusat ditandai dengan pergantian ketua umum dari Airlangga Hartarto ke Bahlil Lahadalia, Golkar kemudian memecat kadernya sendiri Ria Norsan. Mereka memilih mengusung kader partai lain, Sutarmidji bersama KIM Plus.

    Ironisnya, dalam kontestasi Pilkada 2024 lalu, calon yang diusung oleh KIM Plus yakni Sutarmidji gagal terpilih. Pilkada Kalbar 2024 dimenangkan oleh kader yang dipecat Golkar, Ria Norsan dann Krisantus Kurniawan. Keduanya diusung PDIP.

    Kendati demikian, Golkar masih memiliki harapan di Sumatra Utara meskipun kursinya bukan gubernur melainkan wakil gubernur. Padahal di Sumut status Golkar adalah partai pemenang pemilihan umum alias Pemilu. Kursi gubernur berada di tangan Gerindra.

    Golkar juga hanya sebatas menjadi partai pengusung tanpa mewakilkan calon di Pilkada Jawa Tengah alias Pilkada Jateng. Ketua DPP Golkar, Dave Laksono, hasil Pilkada 2024 akan menjadi bahan evaluasi untuk menentukan langkah partai ke depan.

    “Tentu akan ada evaluasi secara menyeluruh akan hasil Pilkada. Agar dapat mulai membuat strategi jangka panjang menuju Pemilu 2029.”

    Golkar Kehilangan Momentum 

    Sementara itu, pengamat politik dari Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno mengatakan bahwa Golkar telah kehilangan momentum dalam Pilkada 2024. Menurutnya, Golkar telah kehilangan banyak basisnya mulai dari Banten, Jawa Barat, hingga Lampung.

    Menurut Adi, banyak faktor kenapa golkar kehilangan basis, salah satunya faktor figur. Golkar dalam Pilkada 2024 kelihatan tidak punya daya tawar politik seperti di Jawa Barat dan Banten. “Banten jagoan Golkar tak diusung KIM plus,” ujarnya.

    Faktor daya tawar itu pula juga yang membuat Golkar merelakan tidak mengusung calon atau kadernya dalam Pilkada 2024 seperti di Jawa Barat atau di Lampung. “Apapun judulnya, Golkar mesti berkompromi dengan keinginan KIM yang dalam bangak hal membuat golkar rugi secara politik.”

    Di sisi lain, peneliti politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Wasisto Raharjo Jati menuturkan bahwa kekalahan di Banten dan Riau yang selama ini jadi basis tradisional Golkar cukup mengejutkan. Hal ini terjadi dikarenakan pergeseran preferensi pemilih yang cenderung ke calon alternatif daripada petahana.

    Pergeseran itu, kata dia, salah satunya tampak dari animo publik untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja petahana selama ini sehingga hal itu mendorong pemilih untuk mewujudkan kebaruan baik dari sisi kepemimpinan maupun kebijakan.

    Meski demikian, Wasisto menganggap bahwa apa yang diperoleh Golkar pada Pilkada 2024 sudah maksimal. “Saya pikir Golkar tentu sudah maksimal, di banyak daerah lain, partai ini memenangkan kursi gubenur dan bupati dan wali kota.”

  • Momen Pelukan Jokowi dan Surya Paloh Hanya Gimmick Politik Semata

    Momen Pelukan Jokowi dan Surya Paloh Hanya Gimmick Politik Semata

    JAKARTA – Langkah Presiden Joko Widodo tampak mantap ketika menghampiri Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. Sejurus kemudian, Jokowi membuka tangannya dan berpelukan dengan Paloh.

    Senyum dan tawa merekah di tengah pelukan yang berlangsung sekian detik itu. Sorakan para tamu undangan dan kader NasDem juga bersahut-sahutan ketika kedua tokoh ini berpelukan.

    Momen pelukan itu terjadi ketika acara penutupan HUT ke-8 NasDem di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat pada Senin, 11 November. Pelukan ini terjadi setelah Jokowi sempat menyinggung jika dia tak pernah dipeluk sedemikian eratnya oleh Paloh.

    Rangkulan, pelukan, salaman di antara para pemimpin adalah sebentuk silaturahmi, senantiasa memperteguh komitmen kebangsaan, kenegaraan, persaudaraan, persatuan, kerukunan.

    Kenapa tidak? pic.twitter.com/Q6yQl0ZJR2

    — Joko Widodo (@jokowi) November 12, 2019

    Beberapa waktu yang lalu, Jokowi memang mengaku dirinya belum pernah dipeluk oleh Surya Paloh seperti Paloh memeluk Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Sohibul Iman. Hal ini disampaikan Jokowi saat HUT Partai Golkar beberapa waktu yang lalu.

    Meski saat itu cemburu, namun mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan tak ada yang salah dengan rangkulan itu. Namun, semuanya dikembalikan pada niatnya.

    “Rangkulan itu apa yang salah? Itu bagus tapi sekali lagi, semua kembali lagi pada niatnya. Kalau niatnya untuk komitmen negara, apa yang salah? Kalau niatnya untuk komitmen bangsa apa yang keliru. Sangat bagus apa yang dicontohkan Bang Surya,” kata Jokowi dalam sambutannya di depan para pengurus dan kader Partai NasDem dan tamu undangan acara HUT ke-8 NasDem tersebut.

    Selain itu, di depan ribuan kader NasDem, Presiden Jokowi juga menegaskan tak ada ketegangan apapun di antara Ketua Umum Partai PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri dengan Surya Paloh.

    Dia menepis adanya anggapan jika Megawati sengaja tak mau bersalaman dengan Paloh ketika momen pelantikan presiden. Saat itu, Megawati memang tertangkap kamera melewati Surya Paloh dan malah bersalaman dengan orang lain.

    “Salah besar menyampaikan koalisi kita tidak rukun, keliru gede sekali. Kita rukun saja. Ya, pas Bu Mega enggak salami Pak Surya itu kelewatan saja. Wong, saya kalau salam tangan kadang ke sini, kelewatan sering,” kata Jokowi dalam sambutannya di acara HUT ke-8 Partai NasDem.

    Tak hanya Jokowi, sang tuan rumah yaitu Surya Paloh juga berusaha menunjukkan tak ada keretakan apapun di koalisi termasuk dengan PDI Perjuangan. Hal ini ditunjukkan Paloh dengan beberapa kali memuji Megawati yang hadir ditemani putrinya, yaitu Ketua DPR Puan Maharani. Pujian ini disampaikannya saat dia berpidato di depan kadernya.

    “Di tengah kita hadir Presiden ke-5 Republik Indonesia. Siapa dia? (Ibu Megawati, kata kader NasDem) Sekali lagi saya mau dengar. Siapa dia? Megawati dan dia adalah sahabat sejatinya NasDem,” kata Paloh sambil tersenyum lebar dan disambut tepuk tangan para kader.

    Momen Surya Paloh Menghampiri Megawati (dok. Tim Media Partai NasDem)

    Sementara Megawati yang duduk di kursi yang telah disediakan pun tersenyum dan melihat ke arah kirinya. Puan yang juga duduk di sebelah kanan Megawati juga ikut tersenyum mendengar pernyataan Paloh.

    Sebelum mengakhiri kata sambutannya, Paloh juga sempat memuji Megawati untuk kedua kalinya. Awalnya, Paloh menyebutkan dia dan partainya menyayangi para tokoh bangsa.

    “Kita sayang pada Jokowi, kita sayang Pak Ma’ruf Amin. Kita sayang pada Pak Jusuf Kalla yang mendampingi kita dan jangan pernah ragukan lagi betapa saya masih sayang pada Mbak Mega saya. Jangan ragukan itu,” ungkapnya.

    Pengusaha media ini juga mengatakan momen saat Megawati melewatkan dirinya untuk bersalaman, nyatanya membuat banyak gosip keretakan koalisi menyeruak. Sehingga, penting baginya untuk menyampaikan jika dirinya menyayangi Megawati seperti dia menyayangi tokoh bangsa lainnya.

    Bahkan, Paloh berkelakar, dia sampai menyewa investigator untuk mengetahui alasan Mega tak menyalami dirinya ketika di Gedung MPR RI beberapa waktu lalu.

    “Saya coba kirim intelejen untuk menginvestigasi, apa betul Mbak (Megawati) sengaja enggak salam saya. Hasilnya saya tahu, mbak tidak sengaja,” ungkapnya dan disambut tawa dan tepuk tangan para kader dan undangan yang hadir.

    Tanda politik yang lentur

    Meski sebelumnya dengan semangat berapi-api, Surya Paloh sempat menyinggung ada partai pancasilais yang tak mau rangkul teman dan soal kegerahannya karena dicurigai saat merangkul Presiden PKS Sohibul Iman, nyatanya, Paloh kini justru terlihat hangat dengan koalisinya.

    Pengamat politik dari Universitas Mercubuana, Maksimus Ramses Lalongkoe menilai ini adalah sebuah bentuk politik yang lentur dan tak kaku. Sebab, dia menilai, dalam politik yang ada hanyalah kepentingan.

    “Itu artinya politik itu lentur, tidak kaku karena dalam politik tidak ada musuh dan kawan abadi. Yang ada hanya kepentingan dan kondisi itu menunjukkan adanya kedewasan politik para politisi kita,” kata Maksimus saat dihubungi VOI lewat pesan singkat, Senin 11 November 2019 malam.

    Meski menunjukkan politik itu lentur, namun Maksimus mengatakan belum tentu juga koalisi akan berjalan baik. Sebab, jika kembali terjadi perbedaan di tengah jalan maka dinamika akan terjadi kembali.

    Apalagi, dalam kongres sebelumnya, NasDem telah bersiap untuk memikirkan calon presiden di Pilpres 2024. Hal ini juga dianggap bisa meningkatkan tensi manuver politik tiap partai ke depan.

    Sementara pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin punya analisis lain perihal pelukan dan klarifikasi Jokowi soal koalisinya yang tak bermasalah apapun. Menurut dia, mantan Wali Kota Solo ini tengah berusaha menunjukkan jika kondisi koalisinya baik-baik saja meski kenyataannya tidak demikian.

    “Ada usaha untuk memperbaiki hubungan koalisi. Tapi itu kan hanya gimmick-gimmick politik,” ungkap Ujang.

    Dia menilai, wajar jika di depan panggung para politisi ini menunjukkan sikap akur. Namun, publik tentu tidak tahu bagaimana di baliknya. “Politik kan selalu menampilkan dua wajah. Ada wajah seolah tersenyum tapi sejatinya membenci,” kata dia.

    Ujang menduga ke depan konflik di koalisi gemuk Jokowi bisa kembali terjadi seperti bom waktu. Sebabnya, konflik yang ada tak mungkin bisa selesai dengan hanya gimmick semata.

    “Konflik itu selesai jika semua kepentingannya terakomodir. Jika masih ada yang kecewa dan terluka, ya, akan banyak lagi drama politik ke depan,” tutupnya.

  • Kakak Adik Komjen Fadil Imran Menang Pilkada Gowa dan Takalar di Sulsel

    Kakak Adik Komjen Fadil Imran Menang Pilkada Gowa dan Takalar di Sulsel

    ERA.id – Dua saudara kandung dari Kabaharkam Polri Komjen Pol Fadil Imran mencuri perhatian di Pilkada serentak Sulawesi Selatan 2024. Kakaknya, Mohammad Firdaus Daeng Manye, terpilih sebagai Bupati Takalar bersama pasangannya Hengky Yasin. Sementara itu, adiknya, Sitti Husniah Talenrang, memenangkan Pilkada Gowa bersama Darmawangsa Muin.

    Berdasarkan hasil rekapitulasi suara KPU Takalar, pasangan Mohammad Firdaus-Hengky Yasin unggul telak dengan perolehan suara 111.290 atau 70,77 persen. 

    Pasangan ini berhasil mengalahkan petahana, Syamsari-M Natsir Ibrahim, yang hanya meraih 45.977 suara atau 29,23 persen. Total suara sah di Pilkada Takalar tercatat sebanyak 157.267 dengan 5.710 suara tidak sah.

    Paslon nomor urut 1 ini diusung oleh 12 partai politik besar, termasuk NasDem, PDIP, PPP, Gerindra, hingga Demokrat. Sebaliknya, pasangan petahana hanya didukung oleh tiga partai non-parlemen, yaitu Gelora, PBB, dan Perindo.

    Sementara itu, di Pilkada Gowa, Sitti Husniah Talenrang dan Darmawangsa Muin berhasil memperoleh 225.429 suara atau 53,61 persen. 

    Pasangan ini unggul dari kompetitor mereka, Amir Uskara-Irmawati, yang mendapatkan 195.094 suara atau 46,39 persen. Total suara sah tercatat sebanyak 420.586, dengan 8.146 suara tidak sah.

    Pasangan Sitti Husniah-Darmawangsa diusung oleh delapan partai, termasuk Gerindra, Golkar, PDIP, Demokrat, dan PKS. Sedangkan Amir Uskara-Irmawati didukung oleh enam partai, seperti PPP, PKB, Gelora, hingga NasDem.

    Meski hasil rekapitulasi telah diumumkan, KPU memberikan waktu tiga hari untuk menerima gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) jika ada pihak yang keberatan.

  • Paslon YSK-VM berkomitmen berantas korupsi di Sulut

    Paslon YSK-VM berkomitmen berantas korupsi di Sulut

    Manado (ANTARA) – Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Utara terpilih, Yulius Selvanus Komaling-Victor Mailangkay (YSK-VM) bakal fokus pada agenda pemberantasan korupsi di Sulawesi Utara.

    “Pemberantasan korupsi di Sulawesi Utara itu menjadi cita-cita kami berdua,” kata Yulius di Manado, Minggu.

    Dia mengatakan, agenda pemberantasan korupsi sejalan dengan Astacita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yaitu memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

    “Kenapa menjadi fokus kami, karena koruptor-koruptor merusak mentalitas masyarakat Indonesia,” katanya.

    Bahkan lebih dari itu, koruptor-koruptor, kata jenderal bintang dua tersebut akan mengganggu pertumbuhan dan perkembangan kemajuan masyarakat di Sulawesi Utara

    “Itulah sebabnya pemberantasan korupsi ini menjadi nomor satu dari program-program YSK-VM,” katanya menegaskan.

    Hasil rekapitulasi KPU Sulut, menempatkan pasangan YSK-VM memperoleh suara terbanyak di pilkada calon gubernur dan wakil gubernur dengan memperoleh sebanyak 36, 87 persen dengan perolehan sebanyak 539.039 suara.

    Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur tersebut mengungguli dua pasangan calon lainnya, Elly Lasut dan Hanny Pajouw memperoleh sebanyak 463.433 suara, sementara Steven Kandouw-Denny Tuejeh mendulang sebanyak 459.673 suara.

    Pilkada calon gubernur dan wakil gubernur di Provinsi Sulawesi Utara diikuti tiga pasangan calon, yaitu Yulius Selvanus Komaling-Victor Mailangkay didukung Partai Gerindra, Nasdem, Golkar, PSI, PKS, PAN, PKB, Perindo), Elly Lasut-Hanny Pajouw (Partai Demokrat, Partai Buruh, PKN, PBB), sementara Steven Kandouw-Denny Tuejeh (PDIP, Hanura, Gelora).

    Pewarta: Karel Alexander Polakitan
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2024

  • Bobby Nasution-Surya Unggul di Medan, Peroleh 388.688 Suara

    Bobby Nasution-Surya Unggul di Medan, Peroleh 388.688 Suara

    Medan, CNN Indonesia —

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan telah menyelesaikan rekapitulasi hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) 2024. Hasilnya pasangan calon nomor urut 1, Bobby Nasution-Surya unggul dibanding rivalnya.

    “Selanjutnya, KPU Medan akan menyerahkan D hasil perolehan suara ke KPU Sumut untuk dilakukan rekapitulasi tingkat Provinsi Sumut,” kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Medan, Mutia Atiqah, Minggu (8/12/2024).

    Mutia mengatakan pasangan calon nomor urut 1 Bobby Nasution – Surya memperoleh 388.688 suara. Sedangkan Paslon nomor urut 2, Edy Rahmayadi-Hasan Basri Sagala, memperoleh 222.878 suara.

    “Untuk surat suara yang sah sebesar 611.566 suara. Dan surat suara tidak sah sebanyak 17.923 lembar. Adapun daftar pemilih tetap (DPT) di Kota Medan berjumlah 1.799.421 jiwa pada Pilkada 2024,” ujarnya.

    Pilgub Sumut 2024 diikuti sebanyak dua pasangan calon yakni paslon nomor urut 1 Bobby Nasution-Surya didukung 10 partai politik antara lain Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PKS, PAN, Demokrat, PPP, Perindo, PSI.

    Bobby Nasution yang juga menjabat Wali Kota Medan merupakan menantu dari mantan Presiden Jokowi. Sedangkan Surya menjabat sebagai Bupati Asahan.

    Sementara itu, Paslon nomor urut 2 Edy Rahmayadi – Hasan Basri Sagala didukung PDIP, Hanura, Partai Ummat, Partai Buruh, Gelora dan PKN.

    Edy Rahmayadi merupakan Gubernur Sumut periode 2018 -2023. Sedangkan Hasan Basri Sagala merupakan mantan tenaga ahli Menteri Agama RI.

    (fnr/chri)

  • Ketua KPU Jabar yang baru masih dalam tahap pembahasan

    Ketua KPU Jabar yang baru masih dalam tahap pembahasan

    Ketua KPU Provinsi Jawa Barat yang baru, saat ini masih dalam tahap pembahasan, sehingga sidang pleno rekapitulasi perhitungan suara Pilgub Jabar 2024 yang dimulai hari Minggu, masih dipimpin oleh pelaksana tugas (Plt) yakni Aneu Nursifah.

    Ketua Divisi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU Jabar Hedi Ardia menuturkan pihaknya masih belum menemukan titik temu (deadlock) dalam menentukan Ketua KPU Jabar definitif, pasca diberhentikannya Ummi Wahyuni sebagai Ketua KPU Provinsi Jawa Barat oleh KPU RI pada Rabu (4/12) lalu menindaklanjuti putusan sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Selasa (3/12).

    “Masih dalam pembahasan. Dalam diskusi, ada beberapa nama yang muncul dan belum menemukan titik temu,” kata Hedi di Kantor KPU Jabar, Minggu 8 Desember 2024.

    Yang pasti, lanjut dia, Ketua KPU Jabar selanjutnya adalah salah satu komisioner saat ini.

    Antara lain, Aneu Nursifah, Hedi Ardia, Abdullah Sapi’i, Adie Saputro, Hari Nazarudin dan Ujang Kusumah Atmawijaya.

    “Masih dalam tahap lobi-lobi. Dari enam orang sisanya,” tuturnya.

    Sebelumnya, Ummi Wahyuni diberhentikan dari jabatannya oleh DKPP dalam sidang yang disiarkan secara langsung melalui sarana berbagi video, Senin (2/12).Ummi dinilai melanggar kode etik berdasarkan aduan Eep Hidayat terkait dengan pergeseran suara partainya kepada salah seorang calon anggota DPR RI dari Partai NasDem di Daerah Pemilihan (Dapil) Jabar IX (Sumedang, Majalengka, dan Subang).

    “Menjatuhkan sanksi peringatan keras dan pemberhentian dari jabatan ketua kepada teradu Ummi Wahyuni selaku Ketua KPU Provinsi Jabar dan anggota KPU Provinsi Jabar terhitung sejak putusan dibacakan dan memerintahkan KPU melaksanakan putusan,” ujar anggota DKPP J. Kristiadi.

    Berdasarkan keterangan para pihak, kata anggota DKPP I Dewa Kade Wiarsa Raka, dokumen bukti dan fakta di persidangan didapati bahwa hasil suara Partai NasDem di Dapil Jabar IX diduga terdapat pergeseran kepada anggota DPR RI dari NasDem.

    Para saksi sempat protes dan dilakukan perbaikan. Namun, setelah diperbaiki dan diserahkan kepada saksi, kata dia, tidak ditemukan perubahan. Didapati fakta sebelum ditandatangani, tidak terdapat upaya KPU Provinsi Jabar mengecek kesesuaian sebelum ditandatangani oleh Ketua KPU Provinsi Jabar.

  • Sederet Kasus Penyalahgunaan Senpi Polisi, YLBHI: Saat Ini Sudah Darurat Kesewenang-wenangan – Halaman all

    Sederet Kasus Penyalahgunaan Senpi Polisi, YLBHI: Saat Ini Sudah Darurat Kesewenang-wenangan – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Abdi Ryanda Shakti 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyoroti soal kasus-kasus penyalahgunaan senjata api (senpi) yang dilakukan oleh aparat kepolisian.

    Hal ini buntut terjadinya sejumlah kasus penembakan yang dilakukan oleh anggota kepolisian baik terhadap sesama polisi hingga warga sipil beberapa waktu terakhir salah satunya penembakan terhadap seorang pelajar hingga tewas di Semarang, Jawa Tengah.

    Wakil Ketua Bidang Advokasi YLBHI, Arif Maulana menyebut penyalahgunaan senpi ini merupakan buntut dari masalah pengawasan terhadap Korps Bhayangkara itu sendiri sehingga rentan menyalahgunakan wewenang dan bersikap sewenang-wenang.

    “Saya ingin kemudian mengatakan hari ini itu situasinya darurat terkait dengan kesewenang-wenangan penyalahgunaan senjata api oleh kepolisian,” kata Arif dalam konferensi pers virtual bertemakan Darurat Reformasi Polri, Minggu (8/12/2024).

    Dia bahkan setuju soal usulan melucuti polisi dari senjata api dalam bentuk evaluasi penggunaan senjata. Hal ini karena diakuinya tak semua anggota memerlukan senpi dalam bertugas.

    “Apakah kita butuh desakan untuk melucuti senjata kepolisian, saya kira ini penting untuk dipertimbangkan dan harus ditindaklanjuti, karena tidak semua fungsi kepolisian itu membutuhkan senjata api,” ucapnya.

    “Fungsi-fungsi pelayanan masyarakat, Sumber Daya Manusia, misalkan Korlantas itu tidak membutuhkan sebetulnya senjata api, maka dari itu penting untuk sekali lagi pesannya adalah melakukan evaluasi terhadap penggunaan senpi oleh kepolisian,” sambungnya.

    Bahkan, kata Arif, banyaknya kasus extra judicial killing yang terjadi beberapa waktu terakhir semakin menunjukan bahwa penggunaan senjata secara berlebihan masih menjadi masalah di tubuh Polri.

    Arif menyebut jika polisi hari ini bisa disebut militeristik karena kerap menggunakan kekerasan dengan dalih penegakkan hukum.

    “Reformasi di tubuh kepolisian yang hari ini kita melihat tidak sejalan dengan semangat mendorong reformasi polisi yang tujuannya agar polisi itu demokratis, dan menghormati HAM, dan tidak menggunakan pendekatan kekerasan seperti pada masa orde baru ketika mereka ada satu atap di bawah ABRI, sangat militeristik,” tuturnya.

    “Tapi, yang kita lihat hari ini polisi sangat militeristik, pendekatan kekerasan menggunakan senjata itu sangat mudah dilakukan,” ucapnya.

    Polisi Tembak Polisi hingga Siswa SMK dan Pencuri Sawit

    Kepolisian Republik Indonesia (Polri) kembali disorot publik setelah adanya sederet peristiwa penembakan yang mengakibatkan sasarannya meninggal dunia atau tewas.

    Dalam kurun waktu satu bulan, setidaknya ada kasus penembakan dengan senjata api dilakukan polisi.

    Pertama, kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan, Sumatera Utara.

    Kepala Satuan Reserse Kriminal Pores Solok Selatan Ajun Komisaris Polisi (AKP) Ulil Ryanto Anshar tewas ditembak oleh rekan seprofesinya yakni Kepala Bagian Operasi Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar.

    Aksi polisi tembak polisi itu terjadi di halaman kantor Polres Solok Selatan pada Jumat dini hari, 22 November 2024. 

    Penembakan itu diduga terkait penanganan kasus tambang galian C ilegal dan penangkapan terduga pelaku.

    Kedua, selang dua hari kemudian, seorang siswa SMK Negeri 4 Semarang bernama Gamma Rizkynata Oktavandy alias Gamma (17) tewas ditembak anggota Satresnarkoba Polrestabes Semarang, Aipda Robig Zaenuddin di Jalan Candi Penataran Raya, Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah, pada Minggu dini hari (24/11/2024).

    Menurut pembelaan Polrestabes Semarang, personelnya, Aipda Robig melepaskan timah panas ke siswa SMK itu lantaran melawan saat dilerai dari tawuran.

    Namun, belakangan terungkap dari CCTV dan pemeriksaan Propam bahwa penembakan itu yang dilakukan tidak terkait tawuran, melainkan Aipda Robig tidak terima sepeda motornya terpepet oleh sepeda motor remaja tersebut.

    Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar (tengah) bersama Kabid Propam Polda Jawa Tengah Kombes Pol Aris Supriyono (kiri) mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/12/2024). RDP tersebut membahas peristiwa penembakan terhadap siswa SMK berinisial GRO hingga meninggal dunia oleh oknum anggota polisi berinisial Aipda RZ. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)

    Ketiga, belum genap 24 jam setelah kejadian di Semarang, peristiwa polisi tembak warga sipil kembali terjadi di Bangka Belitung. 

    Kali ini korbannya seorang warga Dusun Sungkai Desa Tugang, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, atas nama Beni.

    Korban tewas didor personel Satuan Brimob Polda Bangka Belitung saat mencuri sawit di perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Bumi Permai Lestasi (BPL) pada Minggu, 24 November 2024 sekitar 16.00 WIB.

    Kepala Kabid Hujas Polda Bangka Belitung, Kombes Fauzan Sukmawansyah mengatakan peristiwa pembunuhan polisi terhadap warga sipil bermula saat satuan Brimob menindaklanjuti laporan pihak perusahaan yang melaporkan telah terjadi pencurian di wilayah perkebunan perusahaan, tepatnya di blok X12 Divisi 1 Ledong West Selatan.

    Personel Brimob dan staf assisten PT BPL, kata Fauzan, kemudian mendatangi lokasi tersebut dan melihat ada lima orang pencuri sedang menjalankan aksinya. 

    Para pelaku kemudian berusaha melarikan diri setelah aksi pencurian yang dilakukan diketahui. 

    Para personel Brimob dan staf assisten PT BPL sempat memberikan imbauan untuk berhenti.

    Bahkan sudah diberikan tembakan peringatan sebanyak 12 kali.

    Menurut Fauzan, personel pengamanan akhirnya melakukan penembakan dengan maskud untuk melumpuhkan para pencuri tersebut. Dan peluru akhirnya menyasar tubuh Beni. 

    DPR Minta Penggunaan Senpi Polisi Dievaluasi

    Lokasi penembakan korban versi polisi di Jalan Candi Penataran Raya, Ngaliyan, Kota Semarang, Selasa (26/11/2024). (TRIBUNJATENG.COM/IWAN ARIFIANTO)

    Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai NasDem, Rudianto Lallo, menyebut Komisi III akan memanggil sejumlah petinggi Polri guna membahas evaluasi penyalahgunaan senjata api oleh anggota kepolisian.

    Rudi mengatakan, pemanggilan ini dilakukan Komisi III DPR menyusul beberapa peristiwa yang dinilai mencederai institusi Polri.

    “Pejabat utama terkait akan kita panggil misalnya Kadiv Propamnya, Irwasumnya, semua pejabat tinggi, pejabat utama Polri,” kata Rudianto, saat dihubungi pada Sabtu (7/12/2024).

    Menurutnya, penggunaan senjata api oleh anggota kepolisian selama ini banyak yang tidak sesuai aturan maupun Undang-Undang.

    Rudi menyoroti sejumlah insiden, termasuk kasus polisi menembak sesama polisi di Sumatera Barat dan peristiwa polisi menembak pelajar di Semarang. 

    Menurutnya, insiden-insiden tersebut mencerminkan adanya penyalahgunaan senjata api.

    “Ini sangat mencoreng mencederai institusi Polri. Kalau tidak berbenah, maka kejadian-kejadian ini bisa saja terjadi 2-3 bulan ke depan,” ujar Rudi.

    Rudi juga menegaskan pentingnya pengendalian ketat terhadap penggunaan senjata api oleh anggota kepolisian. 

    Dia mengusulkan agar Polri mengevaluasi unit-unit tertentu yang tidak membutuhkan senjata api dalam tugasnya.

    Rudi menambahkan bahwa pemanggilan ini rencananya dilakukan setelah masa reses anggota DPR. 

     

  • Hasil Akhir Hitung Suara Real Count Pilbup Purbalingga 2024, Fahmi-Dimas Menang Atas Tiwi Hendra

    Hasil Akhir Hitung Suara Real Count Pilbup Purbalingga 2024, Fahmi-Dimas Menang Atas Tiwi Hendra

    Hasil Akhir Hitung Suara Real Count Pilbup Purbalingga 2024, Fahmi-Dimas Menang Atas Tiwi Hendra

    TRIBUNJATENG.COM – Berikut ini hari real count Pemilihan Bupati Purbalinggga 2024 dari laman resmi KPU https://pilkada2024.kpu.go.id/pilwalkot/jawa-tengah/purbalingga.

    KPU Kabupaten Purbalingga telah resmi mengumumkan hasil Pilkada Serentak 2024 yang tertuang dalam Ketua KPU Purbalingga Nomor 2260 Tahun 2024 dari hasil penghitungan suara di 18 kecamatan di Purbalingga, Jawa Tengah.

    Pilkada Purbalingga diikuti oleh dua kontestan, yakni Paslon Tiwi-Hendra yang diusung PDIP, PKB, PAN, PPP, Partai Nasdem, PSI dan Partai Perindo.

    Kemudian Paslon Fahmi-Dimas diusung PKS, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Gelora, PBB dan Partai Umat.

    Paslon Bupati-Wabup Purbalingga Nomor Urut 2, Fahmi Muhammad Hanif-Dimas Prasetyahani (Fahmi-Dimas) unggul dengan memperoleh 342.913 suara.

    Dalam penghitungan tersebut, paslon Fahmi-Dimas unggul di 17 kecamatan dari 18 kecamatan di Kabupaten Purbalingga. 

    Sedangkan Paslon petahana Dyah Hayuning Pratiwi – Mahendra Farizal (Tiwi-Hendra) hanya mendapatkan 214.932 suara.

    Berikut rangkumkan rincian perolehan suara Pilkada Purbalingga hasil hitung manual KPU Purbalingga:

    1. Kecamatan Kemangkon

    Tiwi-Hendra – 14.858 suara
    Fahmi Dimas – 23.609 suara

    2 Kecamatan Bukateja

    Tiwi-Hendra – 16.889 suara
    Fahmi Dimas – 27.197 suara

    3. Kecamatan Kejobong

    Tiwi-Hendra – 11.483 suara
    Fahmi Dimas – 16.484 suara

    4. Kecamatan Kaligondang

    Tiwi-Hendra – 12.660 suara
    Fahmi Dimas – 26.538 suara

    5. Kecamatan Purbalingga

    Tiwi-Hendra – 11.741 suara
    Fahmi Dimas – 21.748 suara

    6. Kecamatan Kalimanah

    Tiwi-Hendra – 11.738 suara
    Fahmi Dimas – 22.323 suara

    7. Kecamatan Kutasari

    Tiwi-Hendra – 15.668 suara
    Fahmi Dimas – 22.596 suara

    8. Kecamatan Mrebet

    Tiwi-Hendra – 14.760 suara
    Fahmi Dimas – 28.148 suara

    9. Kecamatan Bobotsari

    Tiwi-Hendra – 11.586 suara
    Fahmi Dimas – 18.228 suara

    10. Kecamatan Karangreja

    Tiwi-Hendra – 8.900 suara
    Fahmi Dimas – 15.637 suara

    11. Kecamatan Karanganyar

    Tiwi-Hendra – 10.079 suara
    Fahmi Dimas – 10.918 suara

    12. Kecamatan Karangmoncol

    Tiwi-Hendra – 11.961 suara
    Fahmi Dimas – 18.738 suara

    13. Kecamatan Rembang

    Tiwi-Hendra – 13.901 suara
    Fahmi Dimas – 19.791 suara

    14. Kecamatan Bojongsari

    Tiwi-Hendra – 13.783 suara
    Fahmi Dimas – 22.591 suara

    15. Kecamatan Padamara

    Tiwi-Hendra – 10.355 suara
    Fahmi Dimas – 17.117 suara

    16. Kecamatan Pengadegan

    Tiwi-Hendra – 8.516 suara
    Fahmi Dimas – 14.404 suara

    17. Kecamatan Karangjambu

    Tiwi-Hendra – 7.665 suara
    Fahmi Dimas – 6.761 suara

    18. Kecamatan Kertanegara

    Tiwi-Hendra – 8.389 suara
    Fahmi Dimas – 10.085 suara

    Total Tiwi-Hendra – 214.932 suara, Fahmi Dimas – 342.913 suara, suara sah 557.845 suara. 

    Suara tidak sah 20.511 suara. 
    Total 578.356 suara. 

    Sosok Fahmi Bupati Purbalingga 2024 terpilih yang menjadi jajaran bupati termuda di Indonesia. 

    Fahmi sebelumnya hanyalah pengusaha dan yang baru kali ini terlibat langsung dalam dunia politik. 

    Namun pada 2018, ia pernah menjadi ketua tim pemenangan saat ayahnya, Rofiq Hananto maju dalam bursa Pileg DPR RI 2019. 

    Fahmi Muhammad Hanif adalah putra dari Rofik Hananto Anggota DPR RI dari PKS. 

    Pada 2010 Fahmi mendirikan perusahaan digital marketing yang saat ini sudah dapat mempekerjakan ribuan orang. 

    Fahmi bercerita pada mulanya dia kurang tertarik dalam dunia politik namun dia lebih tertarik dalam pengabdiannya. 

    Bahkan saat dicalonkan Fahmi mengaku perusahaan yang dirintisnya itu sedang moncer-moncernya untuk target 10 tahun kedepan. 

    “Tapi memang kita tidak tahu takdir kemana dan dorongan dari berbagai elemen masyarakat Purbalingga yang ingin Purbalingga yang baru dan maju.

    Saya jadi instrumen jembatan agar perubahan itu dapat terwujud di Purbalingga,” terangnya melnasir Tribunbanyumas.com, Rabu (4/12/2024). 

    Pada Februari 2025 nanti saat resmi menjabat sebagai Bupati Purbalingga, dirinya mengaku siap memberikan kebermanfaatan bagi Purbalingga. 

    Terutama menciptakan pemerintahan yang terbuka dan transparan, kinerja dan karya nyata untuk kebutuhan masyarakat. 

    Baginya bukan ambisi kekuasaan tapi pilihan dia melihat kondisi masyarakat yang menginginkan Purbalingga yang lebih baik. (*)

  • Banyaknya PAW anggota DPR oleh parpol dinilai mendegradasi demokrasi

    Banyaknya PAW anggota DPR oleh parpol dinilai mendegradasi demokrasi

    Partai bisa dengan kekuasaannya menentukan siapa yang duduk di parlemen.

    Jakarta (ANTARA) – Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menilai pergantian antar-waktu (PAW) terhadap anggota DPR RI yang mengikuti pilkada atau yang diangkat menjadi pejabat negara merupakan hal yang mendegradasi demokrasi.

    Peneliti Formappi Lucius Karus menyebutkan 45 anggota DPR RI periode 2024—2029 yang mengalami PAW. Mereka di antaranya memilih mundur untuk maju pada Pilkada 2024, serta ditunjuk oleh Presiden RI Prabowo Subianto untuk bergabung di kabinet pemerintahan.

    “Bagaimana partai kemudian tidak konsisten menjaga muruah bahwa kader yang ingin didorong sebagai legislatif didorong sebagai eksekutif, sementara yang untuk eksekutif harus disiapkan sendiri,” kata Lucius Karus di Kantor Formappi, Jakarta, Minggu.

    Lucius menyebutkan 45 anggota DPR RI periode 2024—2029 yang mengalami PAW itu terdiri atas 10 orang dari Fraksi Golkar, 9 orang Fraksi PDI Perjuangan, 9 orang Fraksi Gerindra, 6 orang Fraksi NasDem, 6 orang Fraksi PKB, 4 orang Fraksi Demokrat, dan 1 orang Fraksi PKS.

    Dari jumlah tersebut, kata dia, 27 anggota memilih mundur karena ingin maju pada Pilkada 2024, 8 orang mundur karena ditunjuk Presiden RI Prabowo Subianto menjadi menteri, wakil menteri, atau pejabat lain, kemudian 6 lainnya yang mundur karena beragam alasan serta tiga orang meninggal dunia.

    Menurut dia, adanya PAW sebelum dan setelah pelantikan calon terpilih pada Pemilu Anggota DPR RI seolah-olah menunjukkan pilihan menjadi legislator bukan prioritas utama. DPR hanya dianggap sebagai tempat transit untuk menunggu datangnya tawaran jabatan lain, khususnya di lembaga eksekutif.

    Dari PAW tersebut, menurut dia, pilihan rakyat dari pemilu justru terabaikan demi kader favorit partai dan mendegradasi makna suara rakyat melalui sistem pemilu secara langsung.

    “Buat Formappi itu mendegradasi makna DPR yang mestinya menjadi lembaga yang setara dengan eksekutif,” kata dia.

    Untuk itu, dia mengatakan bahwa partai politik harus menyiapkan arah kadernya secara jelas. Jangan sampai adanya puluhan PAW itu justru membuat anggota partai yang berpindah haluan menjadi tidak serius dalam menjalankan tugas barunya.

    Selain itu, dia menilai adanya PAW terhadap anggota DPR RI oleh partai politik itu seolah-olah merupakan praktik pemilu dengan sistem tertutup. Pasalnya, dia mengatakan bahwa partai bebas menentukan atau mengganti orang-orang yang duduk di parlemen.

    “Partai bisa dengan kekuasaannya menentukan siapa yang duduk di parlemen,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Menang Pilbup Blitar, Rijanto-Beky Bentuk Tim Sinkronisasi Program Lama dan Baru

    Menang Pilbup Blitar, Rijanto-Beky Bentuk Tim Sinkronisasi Program Lama dan Baru

    Blitar (beritajatim.com) – Rijanto-Beky resmi memenangi kontestasi Pemilihan Bupati Blitar 2024 ini. Pasangan yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Amanat Nasional (PAN) serta Partai Nasdem tersebut menang telak atas calon Petahana Rini Syarifah-Abdul Ghoni.

    Dalam rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Blitar diketahui bahwa pasangan Rijanto-Beky mampu memperoleh 504.655 suara. Unggul telak dari Rini-Ghoni yang hanya mendapatkan 137.706 suara.

    Kini Rijanto-Beky pun tinggal menunggu ditetapkan dan dilantik menjadi Bupati-Wakil Bupati Blitar periode 2025-2030. Sejumlah persiapan pun kini tengah dilakukan oleh tim Rijanto-Beky untuk menjalankan roda pemerintahannya.

    “Kami akan membentuk tim sinkronisasi daerah untuk menyelaraskan program-program pemerintah dan pimpinan daerah yang baru,”  ujar wakil ketua tim kampanye Rizky, Miftakhul Huda, Minggu (08/12/2024).

    Menurut Huda, pasangan Rijanto-Beky tidak muluk-muluk, semua gagasan dan janji politik selama pilkada bisa segera diakomodasi di awal tahun pemerintahan. Kendati begitu, dia berharap sebagian ide dan program kepala daerah yang baru bisa direalisasikan.

    “Paling tidak di 2025 nanti 20 persen dari visi misi bupati dan wakil bupati mulai bisa dikerjakan,” harapnya.

    Sementara itu, tim pemenangan Rini-Ghoni tampaknya tidak akan mengajukan gugatan terhadap hasil rekapitulasi suara tingkat kabupaten tersebut. Sebaliknya, mereka bersikap kesatria dengan menerima hasil akhir penghitungan suara ini.

    “Kami sampaikan selamat kepada Pak Riyanto dan Beky atas perolehan suara dalam Pilkada 2024 ini,” ujar Ketua tim pemenangan Rindu, Muhamad Rifa’i.

    Menurut dia, Bumi Penataran membutuhkan inovasi atau terobosan-terobosan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Hal ini hanya bisa diwujudkan dengan tekad dan keberanian dalam memimpin daerah.

    “Semoga bupati dan wakil bupati Blitar terpilih nanti mampu membawa Kabupaten Blitar lebih baik dan lebih maju lagi,” tandasnya. [owi/aje]