partai: Nasdem

  • Megawati dan Surya Paloh Dipastikan Absen pada HUT Ke-60 Partai Golkar

    Megawati dan Surya Paloh Dipastikan Absen pada HUT Ke-60 Partai Golkar

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ace Hasan Syadzily memastikan Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Ketum Partai Nasdem Surya Paloh tak akan hadir pada puncak perayaan hari ulang tahun (HUT) ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Kamis (12/12/2024).

    “Beberapa ketua umum sudah menyatakan tidak hadir, yaitu Ibu Megawati, ketum PDIP. Kemudian pak Surya Paloh nanti juga akan diwakilkan,” ujarnya kepada awak media di sela-sela acara HUT ke-60 Golkar.

    Ace mengatakan, Golkar telah mengundang seluruh ketua umum partai politik pada perayaan HUT ke-60 partai berlambang pohon beringin itu. Namun, baru Megawati dan Surya Paloh yang terkomnfirmasi absen pada acara tersebut.

    “Selain itu, kami masih mendapatkan kabar bahwa mereka (ketum parpol yang lain) belum ada perubahan untuk hadir,” paparnya.

    Ace mengungkapkan, ketidakhadiran Megawati dan Surya Paloh dalam HUT Ke-60 Partai Golkar bukan berarti hubungan partainya dengan PDIP dan Nasdem dalam kondisi yang tidak baik.

    Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) itu memaklumi absennya kedua tokoh tersebut dan menganggap hal tersebut sebagai situasi yang biasa. “Tentu hubungan kami sangat baik dengan para partai-partai tersebut karena mereka juga bagian dari mitra kita untuk membangun bangsa ini,” ungkap Ace.

    Diketahui, acara puncak HUT ke-60 Partai Golkar digelar di SICC, Bogor, Kamis (12/12/2024). Acara ini dihadiri oleh kader dan fungsionaris Golkar seluruh Indonesia.

    Meski tidak dihadiri Megawati dan Surya Paloh, Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dipastikan menghadiri HUT ke-60 Golkar. Selain itu, Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) juga diundang, tetapi kehadirannya belum terkonfirmasi.

  • Elite Golkar Sebut Jokowi Tak Hadiri HUT ke-60 Partai Golkar

    Elite Golkar Sebut Jokowi Tak Hadiri HUT ke-60 Partai Golkar

    ERA.id – Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) tak hadir dalam puncak perayaan HUT ke-60 Partai Golkar.

    “Pak Jokowi memang beliau tidak hadir dalam acara ini,” kata Ace di SICC, Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12/2024).

    Selain Jokowi, sejumlah ketua umum partai politik juga terkonfirmasi tidak hadir, diantaranya Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. Keduanya mengutus kader masing-masing untuk mewakili.

    “Sejauh ini yang sudah kami dapatkan informasi dan semua ketum partai akan kami telah undang ya, dan beberapa ketum sudah menyatakan tidak hadir yaitu ibu Mega Ketum PDIP, kemudian pak SP nanti juga akan diwakilkan,” kata Ace.

    Meski begitu, Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dipastikan hadir di HUT ke-60 Partai Golkar.

    “Tapi yang sudah confirmed untuk hadir adalah tentu pak presiden RI pak Prabowo dan juga wapres Pak Gibran Rakabumimg Raka,” pungkas Ace.

  • Tim RIDO Tak Ajukan Gugatan ke MK, NasDem Pilih Terima Kemenangan Pramono-Rano

    Tim RIDO Tak Ajukan Gugatan ke MK, NasDem Pilih Terima Kemenangan Pramono-Rano

    ERA.id – Partai NasDem mengucapkan selamat kepada pasangan calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) Jakarta, Pramono Anung-Rano Karno alias Si Doel yang memenangkan Pilgub Jakarta 2024. Partai besutab Surya Paloh ini memilih menerima hasil yang sudah ditetapkan KPU DKI Jakarta.

    Hal tersebut sekalius merespons tak adanya gugatan yang dilayangkan tim Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) ke MK. Diketahui, NasDem merupakan salah satu partai pengusung RIDO.

    “Kami menyatakan bahwa Pilkada Jakarta secara resmi telah selesai. NasDem menerima hasil Pilkada ini dan mengucapkan selamat kepada pasangan Pramono dan Rano,” ujar Ketua DPW Partai NasDem Jakarta, Wibi Andrino dalam keterangannya, Kamis (12/12/2024).

    Selanjutnya, Partai NasDem akan mengawal janji-janji kampanye Pramono-Rano agar direalisasikan. Wibi menegaskan, kepentingan rayat Jakarta saat ini yang paling utama.

    “Kami akan tetap mengawal segala janji-janji yang telah disampaikan oleh pasangan Pramono-Rano kepada rakyat Jakarta. Bagaimanapun, yang harus kita utamakan adalah kepentingan masyarakat Jakarta,” katanya.

    Wakil Ketua DPRD Provinsi Jakarta itu menegaskan bahwa NasDem akan terus menjadi pengawas dan mitra pemerintah untuk memastikan kepentingan rakyat tetap menjadi prioritas utama.

    “Partai NasDem siap bekerja sama dengan pemerintah baru untuk memastikan keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Jakarta selama lima tahun mendatang,” tegasnya.

    Di sisi lain, Partai NasDem mengapresiasi kepada seluruh tim pemenangan Koalisi RIDO dan para pendukung atas kerja keras selama proses Pilkada.

    “Kami juga mengapresiasi seluruh relawan, tim pemenangan, dan simpatisan yang tergabung dalam koalisi  RIDO atas perjuangan dan kerja keras dalam proses demokrasi ini. Tidak ada perjuangan yang sia-sia, karena setiap langkah yang kita ambil adalah bagian dari usaha membangun bangsa yang lebih baik,” pungkasnya.

  • Megawati Akui Banyak Saran Gabung KIM Plus: Gue Dapatnya Apa?

    Megawati Akui Banyak Saran Gabung KIM Plus: Gue Dapatnya Apa?

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengakui bahwa banyak tawaran untuk bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.

    Hal ini dibeberkannya kala dia menghadiri acara Peluncuran & Diksusi Buku “Pilpres 2024 Antara Hukum, Etika, dan Pertimbangan Psikologis” yang ditulis oleh Todung Mulya Lubis, di Hotel Four Season, Jakarta Selatan, pada Kamis (12/12/2024).

    “Banyak kan yang bilang ibu gabunglah ke sana, kalau gabung gue dapatnya apa. Presiden loh masa gabung, aku bilang,” katanya dalam acara tersebut.

    Mega melanjutkan, jikalau PDIP bergabung nanti bisa saja ada pihak yang menyinggung partainya hanya mendapat jatah satu kursi menteri, karena bergabung terakhir dengan KIM Plus.

    “Nanti ada yang bilang, dia [PDIP] datang belakangan satu [jatah menteri] saja, tidak bisa 2 atau 3. Sudah begitu dicariin yang paling jelek,” tuturnya sembari bercanda.

    Sekadar informasi, saat ini ada 12 partai yang kini tergabung dalam KIM Plus atau masuk dalam pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

    Partai-partai tersebut adalah adalah Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

    Kemudian ada Partai Keadilan Bangsa (PKB), Perindo, Partai Partai Gelombang Rakyat (Gelora), Partai Garuda,  Partai Rakyat Adil Makmur (Prima), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

  • Politik Dua Wajah PDIP dan NasDem

    Politik Dua Wajah PDIP dan NasDem

    JAKARTA – Kerenggangan hubungan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh tercium publik. Tak lama, hubungan keduanya tampak kembali membaik.

    Dalam pelantikan Ketua DPP PDIP Puan Maharani sebagai Ketua DPR beberapa waktu lalu, beredar video ketika Mega dan Paloh bertemu. Saat itu, Mega dan Paloh terlihat tak saling bersalaman ketika berjalan di wilayah VIP Gedung Nusantara.

    Sikap keduanya jadi pertanyaan. Sebab, dalam kesempatan itu, Mega menyalami semua orang yang ia lewati, kecuali Paloh. Namun, pertanyaan baru muncul ketika Mega dan Puan hadir dalam kongres NasDem beberapa waktu lalu.

    Kami meminta pandangan pada Ujang Komarudin, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Menurutnya, kehadiran Mega dan Puan di kongres NasDem tak bisa disimpulkan bahwa hubungan keduanya telah membaik.

    Bukan apa-apa. Menurut Ujang, saat ini, elite-elite partai politik tengah memainkan politik dua wajah. Tak jelas seperti apa sikap mereka satu sama lain. Yang jelas, pada dasarnya, NasDem saat ini memiliki daya tawar yang cukup tinggi.

    Pada Pemilu 2019, NasDem berhasil naik ke posisi empat. Mereka bahkan menyingkirkan Partai Demokrat hingga ke posisi tujuh. Posisi ini mengangkat ego NasDem sebagai partai politik. Di sisi lain, PDIP perlu berhati-hati membaca situasi.

    “Bukan berarti pertemuan kemarin hadirnya bu Mega di kongres NasDem menyelesakan semua persoalan … Justru menurut saya ini awal dari babak baru persaingan antar partai,” tutur Ujang saat dihubungi VOI di Jakarta, Rabu, 13 November.

    “Ini kan yang sebenarnya ditakuti partai-partai lain, termasuk PDIP. Ini politik dua wajah yang sedang ditampilkan elite. Di depan publik mereka berpelukan, sedangkan di belakang, mereka bisa saling menusuk,” tuturnya.

    Puan Maharani dan Megawati Soekarnoputri hadir dalam kongres NasDem (VOI)

    Puan bicara

    Sementara itu, Puan Maharani ikut angkat bicara. Puan memastikan hubungan ibunya dan Paloh baik-baik saja. Bahkan, menurut Puan, tak pernah ada kerenggangan di antara keduanya.

    “Enggak pernah ada kerenggangan. Bahwa politik itu ada dimanika ya biasa-biasa saja. Dan semuanya akrab,” kata Puan di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 12 November.

    Coba saja lihat keakraban Mega dan Paloh dalam perayaan ulang tahun ke-8 NasDem. Puan bercerita, Paloh sendiri yang menyambut Mega di depan pintu masuk. “Kita naik lift bareng-bareng. Semuanya biasa-biasa saja dan itu menunjukan bahwa ya kita tetap akur,” Puan.

    Ketua DPR ini menilai, silaturahmi politik yang dilakukan NasDem dengan partai lain adalah hal biasa. Bagi Puan, partai politik memang perlu melakukan gebrakan agar situasi politik tidak datar.

    “Bahwa kita membuat satu kejutan-kejutan ya partai politik harus seperti itu. Kalau enggak, adem ayem, datar-datar, enggak seru,” ujarnya.

    Puan juga memastikan, hubungan partai koalisi pemerintah masih solid. Ini bisa dilihat dari pelukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Surya Paloh dan situasi hangat dengan sesama rekan partai politik lainnya. “Masih solid. Masih akur masih mau sama-sama.”.

    Senada, Sekretaris Fraksi Partai NasDem Saan Mustofa mengatakan, tak ada masalah dalam hubungan antara Paloh dan Mega atau pun dengan Jokowi.

    Terkait sindiran Jokowi pada Paloh saat berpidato di ulang tahun ke-55 Partai Golkar, Saan menyebut hal itu sebagai candaan persahabatan. Kalau kamu ingat, dalam pidato itu Jokowi menyindir pertemuan Paloh dengan Ketua Umum PKS Sohibul Iman.

    “Lalu, terkait opini kerenggangan Surya Paloh dengan Megawati yang selama ini berkembang, itu terbukti terbantahkan dengan kehadiran Megawati dan Puan Maharani datang ke HUT Partai NasDem,” kata Saan.

    Seperti Puan. Saan juga menjelaskan spekulasi masa depan koalisi parpol pendukung Jokowi-Ma’ruf akan tetap solid.

    Paloh sendiri menanggapi santai video viral antara dirinya dan Megawati. “Hahaha, tanggapan saya, saya ketawa saja,” kata Paloh, ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 2 Oktober.

    Ia juga menegaskan persahabatannya dengan Megawati selama ini berjalan baik. Surya merasa tidak memiliki masalah pribadi dengan Megawati. “Oh, hubungan saya dengan bu Mega, kalau dari saya pasti baik-baik sajalah, baguslah. Mbak Mega kan sudah 40 tahun (dengan) saya berteman,” ujar dia.

  • Komisi XIII DPR RI Siap Dukung Pemerintah Bentuk RUU KKR Baru Terkait HAM

    Komisi XIII DPR RI Siap Dukung Pemerintah Bentuk RUU KKR Baru Terkait HAM

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi XIII DPR RI mendukung penuh dan menyambut baik langkah pemerintah untuk menyusun kembali Rancangan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (RUU KKR). 

    Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menerangkan penyusunan ini dilakukan guna menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi pada masa lalu. 

    Dengan demikian, Willy memandang bahwa langkah penyusunan ini menunjukkan komitmen yang bermakna dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).

    “Kalau kita susuri ke belakang UU KKR yang dibatalkan MK, kita bisa melihat situasi dialog yang kurang lancar. Ada persoalan amnesti terhadap pelaku yang menjadi ganjalan besar dialog saat itu. Kita harap ke depan, dialognya makin intensif dan bermakna. DPR tentu siap kolaborasi” katanya saat dikonfirmasi Bisnis, pada Rabu (11/12/2024).

    Lebih lanjut, legislator dari Fraksi NasDem ini menyebut untuk mengagendakan UU KKR, bisa mencontoh saat DPR berkolaborasi dengan pemerintah untuk membentuk UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) pada 2021-2022. 

    Dengan cara demikian, tambahnya, publik dapat sekaligus berpartisipasi secara luas seirama dengan partisipasi pemerintah dan DPR juga.

    “Prinsipnya kita perlu berdialog, semuanya perlu terlibat. Negeri ini dibangun dengan dialog tanpa menang-menangan, tapi mencari kesepakatan-kesepakatan. Ini yang perlu kita lakukan untuk UU KKR ke depan,” ungkapnya. 

    Lebih jauh, Willy menyoroti bahwa penyelesaian pelanggaran HAM berat di masa lalu adalah hal penting bagi Indonesia agar dapat tegak dalam memandang tantangan masa depan.

    Dia juga menyatakan peristiwa-peristiwa kelam masa lalu adalah pelajaran penting bagi Indonesia di masa depan.

    “Penyelesaian diluar mekanisme peradilan sudah banyak membuktikan keberhasilannya menyelesaikan masalah. Kita berharap penyelesaian pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu, akan juga dapat menjadi pelontar Indonesia dalam penghargaan terhadap hak asasi manusia yang lebih hebat,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan Pemerintah di bawah Presiden RI Prabowo Subianto berkomitmen membahas RUU KKR baru terkait HAM.

    Upaya itu, kata Yusril, untuk meneruskan kebijakan sebelumnya yang sudah dimulai pada pemerintahan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

    “Kemudian juga sudah ditindaklanjuti sebagian, dan masih akan terus dilanjutkan oleh Pemerintah yang baru sekarang ini. Dalam pada itu memang sudah ada draf atau konsep tentang Rencana Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang mudah-mudahan mengadopsi prinsip-prinsip universal tentang KKR ini yang dipelajari dari banyak negara,” kata Yusril saat menghadiri peringatan Hari HAM Sedunia di Kantor Komnas HAM RI, Jakarta, Selasa (10/12), seperti dikutip dari Antara.

    Sementara itu, Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan keberlakuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi melalui Putusan Nomor 006/PUU-IV/2006. MK menyatakan undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD Tahun 1945, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

  • KPU Tetapkan Anwar-Reny Menang Pilgub Sulteng, Ahmad Ali Kalah

    KPU Tetapkan Anwar-Reny Menang Pilgub Sulteng, Ahmad Ali Kalah

    Makassar, CNN Indonesia

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan hasil rekapitulasi suara Pilgub Sulawesi Tengah 2024. Pasangan nomor urut 2, Anwar Hafid-Reny Lamadjido menjadi pemenang dengan raihan 724.518 suara.

    “Seluruh perolehan suara hasil rekapitulasi saya nyatakan sah,” kata Ketua KPU Sulteng, Risvirenol dikutip dari akun YouTube KPU Sulteng, Kamis (12/12).

    Pasangan Anwar-Reny unggul dari dua lawannya. Pasangan nomor urut 1 Ahmad HM Ali-Abdul Karim Al Jufri berada di posisi kedua dengan perolehan 621.693 suara.

    Kemudian pasangan nomor urut 3 Rusdy Mastura-Sulaiman Agusto meraih 263.950 suara.

    Risvirenol mengatakan suara sah dalam Pilgub Sulteng 2024 sebanyak 1.610.161 dan suara tidak sah sebanyak 35.062. Total keseluruhan suara sebanyak 1.645.223.

    Calon gubernur petahana Rusdy Mastura harus mengakui keunggulan Anwar-Reny.

    Anwar-Reny didukung dari tiga partai politik yaitu Demokrat, PKS, dan PBB.

    Sementara Ahmad Ali-Abdul Karim didukung oleh delapan partai politik yaitu PAN, Perindo, PSI, NasDem, PKB, Golkar, PPP, hingga Gerindra.

    Sedangkan pasangan Rusdy dan Sulaiman didukung empat parpol yaitu PDI-Perjuangan, Hanura, Partai Ummat, dan Partai Buruh.

    (mir/fra)

    [Gambas:Video CNN]

  • 2 Parpol KIM Plus Ucapkan Selamat ke Pramono-Rano usai RIDO Batal Gugat ke MK

    2 Parpol KIM Plus Ucapkan Selamat ke Pramono-Rano usai RIDO Batal Gugat ke MK

    loading…

    Dua partai politik tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus, Nasdem dan PSI mengucapkan selamat kepada Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Pramono Anung-Rano Karno. Foto/Instagram Rano Karno

    JAKARTA – Dua partai politik tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus, Nasdem dan PSI mengucapkan selamat kepada Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Pramono Anung-Rano Karno . Pasangan calon nomor urut 3 itu menang Pilkada Jakarta satu putaran dengan perolehan 2.183.239 atau 50,07%.

    Diketahui, hingga batas akhir masa pendaftaran gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu (11/12/2024) pukul 23.59 WIB, tidak ada paslon yang mendaftarkan gugatan khusus Pilgub Jakarta baik secara daring maupun luring. Menanggapi hal itu, Ketua DPW PSI Jakarta Elva Farhi Qolbina mengucapkan selamat kepada Pramono Anung-Rano Karno yang ditetapkan KPU sebagai paslon dengan suara tertinggi pada Pilkada 2024.

    “PSI Jakarta mengucapkan selamat kepada paslon Pramono-Rano yang dinyatakan KPU memperoleh suara tertinggi dan akan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta,” ucap Elva, Kamis (12/12/2024).

    Elva menegaskan PSI Jakarta akan tetap menjadi partai anggaran yang kritis dan konstruktif terhadap pemerintahan melalui Fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta. “Sudah menjadi komitmen dan nafas kami dari awal, entah yang menang Pak RK atau Pak Pram, PSI Jakarta pasca-Pilgub akan tetap menjadi fraksi yang kritis terhadap eksekutif karena PSI ingin APBD Jakarta digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat,” ujarnya.

    Sementara itu, Ketua DPW Partai Nasdem Jakarta Wibi Andrino mengungkapkan Partai Nasdem menerima hasil pilkada yang menetapkan pasangan Pramono dan Rano sebagai pemenang Pilkada Jakarta. Hal tersebut sehubungan dengan keputusan tim hukum Koalisi RIDO untuk tidak mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

    “Kami menyatakan bahwa Pilkada Jakarta secara resmi telah selesai. Nasdem menerima hasil pilkada ini dan mengucapkan selamat kepada pasangan Pramono dan Rano,” ujar Wibi.

    Wibi mengungkapkan, pilkada adalah momentum demokrasi, dan hasil ini mencerminkan suara serta harapan masyarakat Jakarta untuk pemimpin yang mampu membawa perubahan positif. Ia menegaskan bahwa Partai Nasdem akan terus mengawal jalannya pemerintahan di Jakarta, khususnya memastikan janji-janji kampanye pasangan terpilih dapat direalisasikan demi kepentingan masyarakat.

    “Kami akan tetap mengawal segala janji-janji yang telah disampaikan oleh pasangan Pramono-Rano kepada rakyat Jakarta. Bagaimanapun, yang harus kita utamakan adalah kepentingan masyarakat Jakarta,” ungkapnya.

    (rca)

  • Transisi Kekuasaan di Situbondo Libatkan Mantan Bupati Bojonegoro dan Bondowoso

    Transisi Kekuasaan di Situbondo Libatkan Mantan Bupati Bojonegoro dan Bondowoso

    Situbondo (beritajatim.com) – Yusuf Rio Wahyu Prayogo, calon bupati terpilih Situbondo, Jawa Timur, membentuk tim transisi yang melibatkan Amin Said Husni, mantan bupati Bondowoso, dan Suyoto, mantan bupati Bojonegoro, usai pemilihan kepala daerah.

    Tim transisi ini beranggotakan 25 orang, yang terdiri atas tujuh ketua partai politik koalisi, pakar kebijakan publik, pakar sumber daya manusia, organisasi non pemerintah, KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia), pesantren, dan relawan anak-anak muda.

    Amin dan Suyoto berposisi sebagai dewan pakar dalam tim tersebut. Koordinatornya adalah Alfan Ardilah, Manajer Tim PRC (Politika Research and Consulting), sebuah lembaga konsultansi politik yang didirikan Rio. “Mereka sudah bekerja,” kata Rio, Kamis (12/12/2024).

    Keterlibatan Amin Said Husni dan Suyoto tak lepas dari keberhasilan mereka memimpin daerah masing-masing. Suyoto memimpin Bojonegoro pada 2008-2018. “Kang Yoto berhasil menjadi bupati di Bojonegoro yang dulu terkenal miskin dan kering, kini menjadi kabupaten dengan APBD terbesar kedua di Indonesia,” kata Rio.

    Kebetulan Rio kenal baik dengan Suyoto. “Ya wis, apa sing iso tak ewangi. Kamu harus jadi bupati terbaik,” kata Rio menirukan ucapan Suyoto.

    Sementara Amin Said dianggap berhasil mengubah Bondowoso yang identik dengan kota pensiunan dan kota tape, selama memimpin pada periode 2008-2018.

    “Sekarang secara ekonomi jauh lebih bagus daripada Situbondo. Dengan brand Republik Kopi, dia berhasil membangun Bondowoso. Hotel-hotel banyak di sana, dan tingkat kemiskinan di sana jauh lebih rendah dibanding Situbondo. Kami butuh insight-nya,” kata Rio.

    Rio juga melibatkan doktor di bidang sumber daya manusia dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Riyani Rahmawati. “Saya cuma minta satu. Saya ingin budaya kerja di birokrasi Situbondo berubah,” katanya.

    Rio rupanya ingin tancap gas. Apalagi dia dan Ulfiyah sudah bertemu bupati petahana Karna Suswandi di pendapa, 30 November 2024, usai memastikan kemenangan dalam pilkada dengan perolehan 202.479 suara pemilih.

    Rio-Ulfiyah diusung koalisi Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Golongan Karya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Nasional Demokrat, Partai Hati Nurani Rakyat, dan Partai Solidaritas Indonesia.

    Mereka mengalahkan pasangan petahana Karna Suswani-Khoirani yang mendulang dukungan 188.782 suara pemilih dan diusung Partai Gerindra, Partai Demokrat, Persatuam Indonesia (Perindo), Gelora, Partai Amanat Nasional, Partai Bulan Bintang, Garuda, dan Partai Keadilan Sejahtera. [wir]

  • Gugat Hasil Pilkada Jatim ke MK, Risma-Hans Siapkan Saksi Kunci untuk Persidangan
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        12 Desember 2024

    Gugat Hasil Pilkada Jatim ke MK, Risma-Hans Siapkan Saksi Kunci untuk Persidangan Megapolitan 12 Desember 2024

    Gugat Hasil Pilkada Jatim ke MK, Risma-Hans Siapkan Saksi Kunci untuk Persidangan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Tim dari Calon gubernur (cagub) dan wakil gubernur (cawagub) nomor urut 3,
    Tri Rismaharini

    Zahrul Azhar Asumta
    atau
    Gus Hans
    telah menyiapkan sejumlah saksi setelah mengajukan gugatan ke
    Mahkamah Konstitusi
    (MK) soal hasil Pilkada Jawa Timur, Rabu (11/12/2024).
    “Kita akan siapkan saksi semuanya,” ujar Ketua DPP PDI-P Ronny Talapessy yang ditunjuk sebagai kuasa hukum Risma-Gus Hans di MK, Jakarta Pusat pada Rabu (11/12/2024).
    Namun, Ronny belum bisa membeberkan jumlah saksi dan siapa yang dipersiapkan untuk menyampaikan dalam persidangan sengketa
    Pilkada Jatim
    .
    “Karena ini bagian dari strategi dari kami. Dan kami juga sampaikan, bahwa setiap warga negara Indonesia punya hak untuk berbicara di muka persidangan,” kata Ronny.
    Sejumlah saksi yang masih dirahasiakan bertujuan untuk menghindari intimidasi, khususnya menjelang persidangan gugatan yang diajukan.
    “Semua mata ikut mengawasi, rekan-rekan media ikut mengawasi, dan ini perlu diingat, ini ditonton oleh jutaan masyarakat yang ada di Indonesia,” kata Ronny.
    Untuk diketahui, tim Risma-Hans mendaftarkan gugatan pada Rabu sekitar pukul 22.34 WIB. Perkara tersebut teregistrasi dengan nomor 268/PAN.MK/e-AP3/12/2024.
    Hasil rekapitulasi Pilkada Jatim
    Sebelumnya diberitakan, KPUD Jawa Timur menetapkan hasil rekapitulasi suara Pilkada Jatim 2024, Senin (9/12/2024) malam.
    Pasangan nomor urut 1, Luluk Nur Hamidah-Lukmanul Khakim, memperoleh 1.797.332 suara (8,67 persen).
    Pasangan petahana nomor urut 2, Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak, meraih 12.192.165 suara (58,81 persen).
    Pasangan nomor urut 3, Tri Rismaharini-Zahrul Azhar Asumta, mengantongi 6.743.095 suara (32,52 persen).
    Keputusan tersebut dibacakan Ketua KPU Jatim, Aang Kunaifi, usai rapat pleno rekapitulasi suara di Hotel Dobel Tri Surabaya, Senin malam.
    Jumlah daftar pemilih tetap (DPT) ditambah 2,5 persen surat suara cadangan di Jatim mencapai 32.081.667. Suara sah sebanyak 20.732.592, sementara suara tidak sah 1.204.610.
    Pilkada Jatim 2024 diikuti tiga pasangan calon.
    Pasangan nomor urut 1, Luluk Nur Hamidah-Lukmanul Khakim, diusung PKB.
    Pasangan nomor urut 2, Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak, didukung koalisi 15 partai politik, termasuk PSI, Nasdem, Partai Demokrat, Gerindra, Golkar, PAN, dan PPP.
    Pasangan nomor urut 3, Tri Rismaharini-Zahrul Azhar Asumta, diusung PDI Perjuangan dan Partai Hanura.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.