partai: Nasdem

  • Pram-Doel diharapkan segera akselerasikan pejabat DKI definitif 

    Pram-Doel diharapkan segera akselerasikan pejabat DKI definitif 

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Wibi Andrino mengharapkan Pramono Anung dan Rano Karno (Doel) yang sudah ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Terpilih periode 2024-2029 segera melakukan akselerasi pejabat-pejabat DKI definitif.

    Wibi dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, mengatakan, saat ini masih banyak kepala dinas, wali kota, camat hingga lurah yang kosong dan diisi pelaksana tugas (plt) sehingga terjadi rangkap jabatan.

    “Harapan kita, Pak Pram dan Bang Doel itu bisa menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat,” ujarnya.

    Menurut dia, untuk formasi jabatan yang masih dijabat plt harus cepat diisi oleh pejabat definitif yang memiliki kapabilitas dan etos kerja yang luar biasa.

    “Apalagi, saya juga mendengar Pak Pram hanya akan satu periode, capaian dalam lima tahun ini akan sangat progresif. Kita akan tunggu,” tutur Wibi.

    Hal itu disampaikan dalam diskusi “Ngobrolin Jakarta (Ngojak)” bersama Lintas Generasi Aktivis Pro Jakarta bertajuk “Mengawal Program Pembangunan Prioritas 100 Hari Kerja Gubernur-Wakil Gubernur Periode 2024-2029, Rabu (15/1).

    Ketua DPW Partai NasDem itu juga berharap kepemimpinan Pram-Doel di Jakarta bisa berjalan baik dan sukses.

    “Dalam konteks saya yang juga sebagai Koordinator Komisi D DPRD DKI Jakarta yang membidangi pembangunan, saya ingin Mas Pram dan Bang Doel mampu mengubah fasad-fasad (muka) Jakarta,” katanya.

    Diharapkan Jakarta menjadi lebih hijau dan rindang, trotoar dan jalannya bagus, hingga tidak ada lagi kabel udara semrawut. “Sehingga, semua bisa merasakan Jakarta yang menyenangkan dan aman,” katanya.

    Wibi juga menginginkan agar sebelum masa jabatan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta berakhir, Teguh Setyabudi mampu mengorkestrasi (mengatur) seluruh jajaran agar ketika Pram-Doel resmi menjabat sudah jelas alur koordinasinya.

    “Bahkan, kita ketahui juga sudah ada tim transisi. Ini saya kira tentu menjadi bagian mengorkestrasi, mengoordinasikan itu,” kata Wibi.

    Sementara itu, perwakilan Lintas Generasi Aktivis Pro Jakarta, M Syaiful Jihad juga menegaskan pentingnya pengisian pejabat definitif.

    “Sebagai catatan, Mas Pram tentu sudah melakukan pemetaan (mapping). Termasuk, adanya pejabat OPD maupun BUMD yang dalam pelaksanaan Pilkada mendukung paslon tertentu, meski secara sembunyi-sembunyi.

    Hal ini berhembus di kalangan aktivis Jakarta. “Pasti nama-namanya sudah ada di saku Mas Pram,” katanya.

    Direktur Eksekutif Jakarta Public Service (JPS) itu juga mengingatkan agar Pram-Doel dapat segera menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk melakukan akselerasi terhadap visi dan misi maupun program termasuk janji kampanye yang akan direalisasikan.

    “Ini akan menjadi dasar, termasuk untuk kebutuhan alokasi anggarannya,” kata dia.

    Pewarta: Syaiful Hakim
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Hubungan Ketua DPRD Kota Kediri dan Vinanda Usai Pilkada 2024, Mencair?

    Hubungan Ketua DPRD Kota Kediri dan Vinanda Usai Pilkada 2024, Mencair?

    Kediri (beritajatim.com) – Pilkada Kota Kediri 2024 sudah rampung dan pasangan Vinanda Prameswati – KH Qowimuddin Thoha ditetapkan sebagai wali kota dan wakil wali Kota Kediri terpilih periode 2025-2030. Lalu bagaimana hubungan antara Ketua DPRD setempat Firdaus dengan Mbak Vinandan dan Gus Qowim usai pesta demokrasi tersebut?

    Sebagaimana diketahui, Pilkada 2024 seolah membelah menjadi dua poros politik di Kota Kediri.

    Poros pertama, koalisi pemenangan paslon nomor urut 01 Vinanda – Qowim yang diusung oleh koalisi Partai Golkar, Gerindra, PDI Perjuangan, PKB, Demokrat, PKS dan Hanura. Poros kedua koalisi Partai NasDem dan PAN yang mengusung pasangan nomor urut 02 Ferry Silviana Veronica – Regina Nadya Suwono (FREN).

    Pembelahan itu berlanjut hingga ke Gedung DPRD Kota Kediri. Poros pertama dengan kekuatan 21 anggota dewan. Sedangkan poros kedua sebanyak 9 anggota dewan, termasuk Ketua DPRD Firdaus (bibi ipar dari Bunda Fey – panggilan akrab Ferry Silviana Veronica).

    Firdaus mengaku hubungannya dengan Mbak Vinanda maupun Gus Qowim dalam kondisi baik-baik saja. Bahkan, mereka sudah saling bertemu dan bersilaturahmi.

    “Kemarin, Alhamdulillah mbak Wali dan Gus Qowim berkunjung, sowan ke rumah saya. Sebenarnya sudah lama ingin berkunjung, tetapi karena kesibukan beliau, akhirnya baru terealisasi kemarin,” kata Firdaus usai memimpin rapat paripurna DPRD Kota Kediri tentang penetapan wali Kota dan wawali Kediri terpilih, pada Rabu 15 Januari 2025.

    Bibi dari Wali Kota Kediri periode sebelumnya Abdullah Abu Bakar ini mengaku sudah sangat mengenal Gus Qowim. Sebab, selain adik dari almarhumah Hj. Lilik Muhibbah (mantan Wawali Kediri era Mas Abu), Gus Qowim juga ketua tim pemenangan Mas Abu – Ning Lik.

    “Saya dengan Gus Qowim itu sudah sangat dekat. Dengan Mbak Vinanda, memang baru kemarin baru nampak di Pilkada. Tetapi Alhamdulillah dengan pertemuan kemarin, jelas hubungannya kekeluargaan. Barang kali sama-sama, punya visi dan misi ingin membangun Kota Kediri agar lebih baik,” jelasnya.

    Terpisah, Vinanda Prameswati menyatakan rasa syukurnya telah ditetapkan sebagai wali Kota Kediri terpilih bersama wakilnya Gus Qowim oleh DPRD Kota Kediri. Dirinya juga berkomitmen untuk menjalin kerjasama dan kolaborasi dengan legislatif dalam menjalankan roda pemerintahan ke depan.

    “Tentunya saya dan Gus Qowim akan berkolaborasi dan bekerjasama dengan anggota DPRD Kota Kediri untuk mewujudkan program-program pembangunan demi Kota Kediri yang MAPAN (maju, agamis, produktif, aman dan ngangeni sesuai visi dan misinya),” tutup Vinanda. [nm/aje]

  • Sidang Gugatan Pemilu, Calon Bupati Supiori Heronimus Mansoben Diduga Punya KTP Ganda

    Sidang Gugatan Pemilu, Calon Bupati Supiori Heronimus Mansoben Diduga Punya KTP Ganda

    Bisnis.com, JAKARTA – Paslon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Yotam Wakum-Marinus Maryar menuding calon bupati nomor urut 03 Heronimus Mansoben punya KTP ganda.

    Kuasa Hukum Yotam-Maryar, Ivan Robert K mengatakan KTP ganda itu terungkap dari dokumen permohonan pendaftaran calon kepala daerah yang diserahkan Herominus ke Partai NasDem ter tanggal 15 Agustus 2024 lalu Partai Hanura dan Partai Gelora.

    “Saat dia mengajukan permohonan untuk pendaftaran itu, status pekerjaan tertulis sebagai wiraswasta,” tuturnya di Jakarta, Rabu (15/1/2025).

    Sementara pada naskah pelantikan Bupati Supiori ter tanggal 5 Juni 2023, kata Ivan, calon bupati nomor urut 03 Heronimus Mansoben berstatus sebagai PNS.

    Maka dari itu, menurut Ivan, pihaknya akan menggugat masalah pemalsuan identitas yang diduga dilakukan oleh Heronimus Mansoben ke MK.

    “Kami telah melakukan laporan dugaan tindak pidana pemilu terkait pemalsuan identitas pada 20 September 2024 ke Bawaslu Kabupaten, tetapi tidak diproses lebih lanjut oleh Bawaslu,” katanya.

    Ivan juga meminta MK agar membatalkan keputusan pemenang KPU Kabupaten Supiori dan mendiskualifikasi calon bupati nomor urut 03 Heronimus Mansoben atas dugaan pemalsuan identitas.

    “Pemohon menginginkan agar perolehan suara Pihak Terkait yang telah ditetapkan tersebut dihapus atau dinihilkan,” ujarnya.

  • Politikus NasDem Minta Raja Juli Dipecat dari Jabatan Menhut, Tatak Ujiyati Terheran-heran: Statementnya Mengkhawatirkan

    Politikus NasDem Minta Raja Juli Dipecat dari Jabatan Menhut, Tatak Ujiyati Terheran-heran: Statementnya Mengkhawatirkan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial, Tatak Ujiyati, menyoroti pernyataan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni yang berencana membuka 20 juta hektare lahan hutan untuk proyek food estate.

    Ia menganggap kebijakan tersebut mengabaikan isu deforestasi yang sudah parah di Indonesia.

    “Deforestasi hutan Indonesia (sudah) parah,” ujar Tatak dalam keterangannya di X @tatakujiyati (14/1/2025).

    Ia pun terheran-heran melihat kebijakan yang direncanakan Raja Juli untuk program food estate.

    “Lalu Menhut bikin pernyataan mau buka lahan 20 juta hektar untuk food estate dari lahan hutan yang ada,” cetusnya.

    Dikatakan Tatak, pernyataan tersebut sangat mengkhawatirkan karena tidak memprioritaskan pelestarian hutan.

    “Kenapa Menhut nggak justru mikir pelestarian hutannya. Statementnya mengkhawatirkan,” imbuhnya.

    Tatak memberikan apresiasi kepada politikus NasDem, Arif Rahman, yang secara terbuka meminta agar Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dievaluasi.

    “Good job Pak Arif Rahman dari NasDem telah menyuarakan kritik,” tandasnya.

    Sebelumnya diketahui, Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Arif Rahman, mengkritik rencana Menhut Raja Juli Antoni yang akan membuka 20 juta hektare lahan hutan untuk ketahanan pangan dan energi.

    Ia menilai rencana ini berisiko tinggi jika tidak direncanakan dengan matang.

    “Dengan deforestasi yang terjadi saat ini, mengambil lahan dari cadangan hutan bisa menjadi bencana bagi bangsa. Jangan terjemahkan niat baik Presiden secara instan tanpa kajian mendalam,” Arif menuturkan.

  • Dituduh Serobot Tanah di Sumenep, Anggota DPRD Dilaporkan ke Polisi
                
                    
                        
                            Surabaya
                        
                        15 Januari 2025

    Dituduh Serobot Tanah di Sumenep, Anggota DPRD Dilaporkan ke Polisi Surabaya 15 Januari 2025

    Dituduh Serobot Tanah di Sumenep, Anggota DPRD Dilaporkan ke Polisi
    Tim Redaksi
    SUMENEP, KOMPAS.com
    – Seorang anggota DPRD dari Pantai Nasdem, berinisial I, dilaporkan ke Polres
    Sumenep
    karena diduga menyerobot dua petak tegalan milik warga, dengan luas sekitar 1.520 meter persegi.
    Pelapor adalah Moh. Sadik (59), seorang guru ngaji di dusun Kombira, Desa Rubaru, Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur.
    “Dua petak tegalan yang diserobot berada di area pasar Rubaru,” ujar Marlaf Sucipto, kuasa hukum pelapor kepada
    Kompas.com
    , Rabu (15/1/2025) pagi.
    Marlaf menjelaskan, pelapor berani melaporkan oknum anggota DPRD tersebut karena memiliki dua bukti kepemilikan yang sah berupa Petok D dan Letter C di desa.
    Sejak satu tahun lalu, pihak pelapor sudah beritikad baik dengan mendatangi rumah oknum anggota DPRD tersebut untuk meminta klarifikasi. Namun hasilnya nihil.
    Oknum anggota DPRD ini disebut sempat berjanji akan mendatangi rumah pelapor. Namun hingga dilaporkan ke Polres Sumenep, oknum tersebut tidak menepati janjinya.
    “Penyerobotan tanahnya dilakukan sekitar bulan Mei-Juni 2023 lalu, sekarang sudah ada bangunan di atasnya,” tambah Marlaf.
    Oknum anggota DPRD tersebut pernah ditemui di rumahnya, dan mengaku memiliki bukti yang sah atas tanah tersebut.
    Namun, kata Marlaf, saat pelapor meminta fotokopi atau minimal menunjukkan sertifikat aslinya, oknum anggota DPRD tersebut menolak.
    “Selain bertemu secara langsung, kami juga upayakan bersurat secara resmi kepada oknum tersebut. Namun tidak pernah direspons,” kata Marlaf.
    Atas perbuatannya, oknum anggota DPRD tersebut dilaporkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 385, pasal 263, pasal 264, pasal 266 jo dan pasal 55 KUH Pidana.
    Hingga berita ini ditayangkan,
    Kompas.com
    masih berusaha mendapatkan penjelasan langsung dari pihak anggota DPRD yang dilaporkan dalam perkara ini.
    Sebelum melapor ke Polres Sumenep, pelapor melalui kuasa hukumnya juga melayangkan surat pada Kementerian ATR/BPN Sumenep.
    Tujuannya untuk meminta penjelasan dan klarifikasi atas penyerobotan tanah milik pelapor tersebut.
    “Tapi sampai kami melapor ke Polres, juga tidak ada respons dari mereka (Kementerian ATR/BPN Sumenep),” keluh Marlaf.
    Pelapor berharap Polres Sumenep mampu independen dan objektif dalam menangani kasus tersebut. Sebab terlapor adalah anggota DPRD terpilih di Kabupaten Sumenep.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ormas Bisa Jadi Tiket Lawan Prabowo dan Gibran, Pengamat: Uji Sehebat Apa Anies Tanpa Partai Politik

    Ormas Bisa Jadi Tiket Lawan Prabowo dan Gibran, Pengamat: Uji Sehebat Apa Anies Tanpa Partai Politik

    TRIBUNJAKARTA.COM –  Capres di Pilpres 2024, Anies Baswedan dikabarkan segera membentuk organisasi kemasyarakatan (ormas).

    Pengamat Politik Adi Prayitno mengungkapkan pembentukan ormas itu bisa menjadi tiket untuk Anies Baswedan melawan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2029.

    Selain itu, pembentukan ormas itu untuk menguji sehebat apa Anies Baswedan tanpa partai politik.

    Pasalnya, selama ini Anies Baswedan berkontestasi politik melalui parpol.  Semisal, Anies Baswedan maju dalam Pilkada Jakarta 2017  diusung PKS dan Gerindra.

    Kemudian, Anies Baswedan maju bersama Muhaimin Iskandar pada Pilpres 2024 diusung NasDem,PKS, PKB dan Partai Ummat.

    Adi mengungkapan desakan publik agar Anies Baswedan segera  mendeklarasikan ormas barunya itu semakin berhembus kencang.

    “Bukan hanya muncul dari para pengikut, kalangan publik secara umum tapi misalnya ada sejumlah politisi dari NasDem misalnya yang mencoba untuk memberikan dukungan kepada Anies untuk segera mengumumkan ormas baru,” kata Adi Prayitno dikutip TribunJakarta.com dari akun Youtube Adi Prayitno Official, Selasa (14/1/2025).

    Pasalnya, Anies Baswedan dinilai masih punya potensi untuk berkontestasi pada Pilpres 2029.

    Ia pun melihat tiga faktor Anies Baswedan membentuk ormas.

    Faktor pertama, Adi mengungkapkan Anies Baswedan membentuk ormas untuk merawat stamina politik. 

    Apalagi, hampir seluruh rakyat cukup mengenao Anies Baswedan. Sehingga, ormas menjadi bagian investasi politik yang sudah dilakukan Anies Baswedan pada Pilpres 2024.

    KLIK SELENGKAPNYA: Hubungan Presiden Prabowo Subianto dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri Dinilai Cukup Rumit. Pengamat sebut Prabowo Masih Lengket dengan Jokowi.

    “Jadi bagaimana memori publik yang ingat dan suka kepada Anies ini terus dirawat tentu dengan adanya ormas Anies  juga bisa membangun jaringan-jaringan politik yang tersebar di seluruh Indonesia di seluruh provinsi di seluruh kabupaten di seluruh kota kecamatan,” katanya.

    Adi mengingatkan pentingnya pembentukan ormas. Ia menuturkan Mantan Gubernur Jakarta itu tidak bisa hanya mengandalkan undangan seminar untuk menjaga eksistensi politik.

    Selain itu, Anies juga tidak bisa mengandalkan eksposur pemberitan media serta status di media sosial.

    “Jadi dalam konteks itulah kemudian ormas itu menjadi penting sebagai instrumen bagaimana Anies Itu membangun jejaring politik menyampaikan gagasan dan visi besarnya terkait dengan bagaimana Anies itu punya style membangun Indonesia itu semakin mantap di masa-masa yang akan datang,” kata Adi Prayitno.

    Faktor kedua, Adi mengatakan ormas menjadi uji materi kepada Anies Baswedan yang memiliki popularitas dan elektabilitas tinggi.  Terlebih, pasangan Anies-Muhaimin menduduki peringkat kedua pada Pilpres 2024.

    “Artinya ormas ini kan secara automatically akan membentuk organ-organ politik yang kemudian dia berjejaring dan selanjutnya akan dijadikan sebagai kaki-kaki politik Anies untuk merangkul untuk meyakinkan dan mengonsolidasi pihak-pihak yang selama ini merasa memberikan dukungan politiknya kepada Anies,” ujar Adi.

    Ormas, kata Adi, juga menjadi tolok ukur bagi Anies mengenai dukungan politik serta publik. “Karena memang kehebatan Anies selama ini karena ada partai-partai politik yang menyokong di belakangnya misalnya Anies Itu bisa jadi Gubernur Jakarta tentu karena sokongan politik PKS dan Gerindra,” ujarnya.

    “Jangan-jangan ketika Anies bikin ormas baru tak lagi bersama PKS tak lama tak lagi bersama dengan Gerindra ya orang yang mau bergabung dengan Anies Baswedan di ormas barunya itu tidak ada kan. Ini kan untuk menguji sehebat apa sebenarnya Anies Itu tanpa partai politik,” imbuhnya.

    Adi menyebutkan ormas yang dibentuk Anies Baswedan bisa menjadi embrio partai politik pada Pemilu 2029. 

    Dimana, Anies tinggak mengumpulkan mesin politik untuk mendaftar partai politik ke Kementerian Hukum. Lalu, partai politik itu mendaftar ke KPU sebagai partai peserta pemilu pada Pemilu 2029.

    “Ini adalah tiket yang mantap bagi Anies untuk bertanding dengan siapapun di Pilpres nantinya bisa bertanding melawan Prabowo, bisa bertanding melawan Gibran, AHY, Puan Maharani atau siapapun nantinya yang bertanding di Pilpres,” kata Adi.

    Adi melihat sikap Anies Baswedan membentuk ormas sebagai pilihan rasional untuk mengukur kekuatan politik yang bisa bertransformasi sebagai kendaraan maju di Pilpres.

    “Ormas baru ini Anies terus dijadikan sebagai tempat menunjukkan eksistensi dan kekuatan politiknya jejaring-jejaring politiknya terus dibina di mana-mana dan ini tentu bisa sebagai bargaining kepada partai politik yang tidak punya figur di Pilpres sebagai pintu bagi Anies untuk mendapatkan dukungan dari partai,” katanya.

    “Ormas baru ini sebagai potret bagaimana Anies itu tidak berhenti dan tidak melulu dituduh sebagai orang yang sebenarnya hanya numpang keren dan numpang hebat melalui partai politik,” sambung Adi.

    Luncurkan Ormas

    Diketahui, Anies Baswedan bakal meluncurkan organisasi kemasyarakatan (ormas) baru dalam waktu dekat.

    Juru Bicara Anies Baswedan, Sahrin Hamid, menyatakan, Ormas yang bakal diluncurkan Anies bakal bergerak dalam kegiatan sosial.

    “Organisasi yang bergerak di bidang sosial. Kegiatan sosial. Itu nanti diluncurkan Mas Anies. Mungkin insyaallah bulan ini kelihatannya,” kata Sahrin saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (9/1/2025).

    Sahrin mengungkapkan, Ormas tersebut sebagai wadah para pendukung Anies berkumpul untuk melakukan kegiatan sosial.

    “Kalau ormas ini yang dilaunching itu memang diharapkan sebagai wadah berkumpulnya seluruh pendukung Anies baik di Pilgub 2017 maupun di Pilpres 2024,” ujarnya.

    “Nah makanya supaya bisa menampung seluruh spektrum, maka perkumpulan ini berorientasi kegiatan sosial,” lanjut dia.

    Lantas, apakah ormas tersebut bakal bertransformasi menjadi partai politik (paprol) ke depannya? Sahrin menegaskan ormas tersebut untuk kegiatan sosial.
    Namun, dia tak menampik bakal ada ormas khusus yang bergerak di bidang politik.

    “Kalau misalnya yang kegiatan sosial politiknya itu mungkin yang lain lagi,” ucapnya. (TribunJakarta.com/Tribunnews.com)

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

     

  • Penerjunan Mahasiswa PPL: Langkah FISIP UIN Walisongo Dekatkan Mahasiswa dengan Dunia Kerja

    Penerjunan Mahasiswa PPL: Langkah FISIP UIN Walisongo Dekatkan Mahasiswa dengan Dunia Kerja

    TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Islam Negeri Walisongo (UIN Walisongo) Semarang secara resmi menerjunkan mahasiswa untuk melaksanakan program Praktik Perkuliahan Lapangan (PPL) di berbagai instansi/lembaga mitra pada Senin (6/01/2025). 

    Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa terkait dunia kerja yang relevan dengan bidang studi mereka.

    Sebanyak 50 instansi/lembaga dari berbagai sektor menerima mahasiswa PPL tahun ini, mencakup instansi pemerintah, lembaga legislatif, organisasi masyarakat, media, hingga lembaga swadaya masyarakat (LSM).

    Beberapa instansi yang menjadi tujuan antara lain Fraksi Partai NasDem DPR RI, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Kementerian Sosial RI, Ombudsman RI Jawa Tengah, Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, serta Harian Suara Merdeka.

    Dekan FISIP UIN Walisongo, Prof. Dr. Imam Yahya, dalam sambutannya menyatakan, “Program PPL ini adalah bagian dari komitmen kami untuk menghubungkan teori dengan praktik. Kami berharap mahasiswa dapat belajar langsung dari para praktisi dan memahami dinamika di dunia kerja yang sesungguhnya.”

    Beliau juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh instansi mitra atas kerja sama yang terjalin.

    Mahasiswa yang diterjunkan akan melaksanakan tugas di instansi masing-masing selama beberapa bulan ke depan dengan berbagai aktivitas, mulai dari pengumpulan data, analisis kebijakan, hingga pendampingan program.

    Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama, Dr. Moch. Parmudi, menambahkan bahwa program ini diharapkan dapat membuka peluang kerja dan memperluas jejaring bagi mahasiswa.

    FISIP UIN Walisongo terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan berbasis pengalaman langsung.

    Melalui PPL ini, mahasiswa diharapkan tidak hanya mendapatkan pengalaman teknis, tetapi juga mengasah soft skills yang sangat dibutuhkan di era professional. (*)

     

  • Pilkada Jombang Sudah Berlalu, Bagaimana Hubungan Warsubi dengan Mundjidah?

    Pilkada Jombang Sudah Berlalu, Bagaimana Hubungan Warsubi dengan Mundjidah?

    Jombang (beritajatim.com) – Pasangan H Warsubi dan KH Salmanudin Yazid (WarSa) telah resmi ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Jombang terpilih untuk periode 2025-2030. Penetapan ini menandai berakhirnya kontestasi Pilkada Jombang 2024 yang digelar pada 27 November lalu.

    Pasangan yang diusung oleh koalisi partai besar ini unggul telak dengan perolehan 515.880 suara atau 74,88 persen, mengalahkan pasangan Mundjidah Wahab-Sumrambah (MuRah) yang memperoleh 173.098 suara atau 25,12 persen.

    “Setelah Pilkada Jombang, saya sudah bertemu dengan beliau (Mundjidah). Kita saling mendukung untuk pembangunan Jombang,” ungkap Warsubi saat diwawancarai usai penetapan dirinya sebagai Bupati terpilih, Kamis (9/1/2025).

    Pertemuan tersebut berlangsung hangat dan menunjukkan komitmen kedua belah pihak untuk mengesampingkan perbedaan selama masa kampanye demi kemajuan Jombang. Warsubi menambahkan, pertemuan dengan Mundjidah Wahab lebih bersifat silaturahmi dan saling memberikan dukungan moral.

    “Kami mohon doa restu, dukungan, dan juga mohon maaf selama proses demokrasi kemarin jika ada kesalahan dan kekurangan. Intinya kami saling mendukung,” jelasnya. Pernyataan ini menunjukkan kedewasaan politik yang patut dicontoh.

    Meski telah ditetapkan sebagai pasangan terpilih, Warsubi dan Gus Salman masih harus menunggu jadwal pelantikan resmi. Hingga kini, jadwal tersebut masih belum pasti. Awalnya direncanakan berlangsung pada pertengahan Februari 2025, tetapi kemungkinan besar akan mundur hingga akhir Maret 2025.

    Proses ini melibatkan rapat paripurna DPRD Jombang yang telah dilaksanakan pada Senin (13/1/2025) sebagai bagian dari syarat pengajuan pelantikan ke Kementerian Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Timur.

    Sementara itu, pasangan MuRah menjalani aktivitas baru pasca Pilkada. Mundjidah Wahab kembali ke Pondok Pesantren Bahrul Ulum di Tambakberas untuk mengasuh santri-santrinya. Di ranah politik, ia tetap aktif sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jawa Timur.

    Adapun Sumrambah kini lebih fokus pada tugasnya sebagai Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Jawa Timur, sebuah organisasi yang berperan penting dalam memberdayakan petani dan nelayan.

    Secara politik, Pilkada Jombang 2024 mencatat persaingan dua koalisi besar. Pasangan MuRah didukung oleh PDIP, PPP, Partai Demokrat, serta Hanura dengan total 20 kursi di DPRD.

    Sementara itu, WarSa diusung oleh Gerindra, PKB, Partai Golkar, PKS, dan Partai Nasdem dengan total 30 kursi, serta tambahan dukungan dari partai non-parlemen seperti PAN, PSI, dan Partai Gelora. Hasilnya, WarSa meraih suara dominan yang mencerminkan dukungan kuat dari masyarakat Jombang.

    Pilkada Jombang tidak hanya menjadi ajang kompetisi politik, tetapi juga mencerminkan kematangan demokrasi di daerah tersebut. Dengan selesainya proses pemilihan, harapan masyarakat kini tertuju pada kepemimpinan Warsubi dan Gus Salman untuk membawa Jombang menuju pembangunan yang lebih baik. [suf]

  • Akbar Faizal Ingatkan Lembah Tidar II, Loyalis Jokowi Bereaksi

    Akbar Faizal Ingatkan Lembah Tidar II, Loyalis Jokowi Bereaksi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Politisi NasDem Akbar Faizal mengingatkan Lembah Tidar II ke Presiden RI Prabowo Subianto.

    “Yth Bpk Presiden @prabowo, tampaknya timing untuk kembali ke Magelang telah tiba: Lembah Tidar II,” tulis Akbar Faizal dalam akun X, pribadinya, Minggu, (12/1/2025).

    Beberapa waktu lalu, Lembah Tidar menjadi tempat pembekalan menteri Kabinet Merah Putih.

    Prabowo mengumpulkan para menteri ke Akmil adalah agar mereka dapat mengenal satu sama lain dengan baik agar dapat memperkuat etos kerja, disiplin, tertib, dan kerja sama.

    Di sana, Prabowo juga menjelaskan berbagai hal yang akan menjadi programnya ke depan.

    Lembah Tidar ini dikenal sebagai tempat Akademi Militer atau Akmil yang melahirkan perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat atau TNI AD.

    Merespon unggahan Akbar Faizal, Komisaris PT Pelni, Dede Budhyarto memberikan sentilan.

    “Berharap diikutkan yah?,” balas Dede yang merupakan Loyalis Mantan Presiden RI Joko Widodo ini. (*)

  • 5
                    
                        Anggota DPR Sebut Usia Pensiun Jadi 59 Tahun Picu Kenaikan Angka Pengangguran, Kenapa?
                        Nasional

    5 Anggota DPR Sebut Usia Pensiun Jadi 59 Tahun Picu Kenaikan Angka Pengangguran, Kenapa? Nasional

    Anggota DPR Sebut Usia Pensiun Jadi 59 Tahun Picu Kenaikan Angka Pengangguran, Kenapa?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota
    Komisi IX DPR
    Fraksi Nasdem
    Irma Suryani Chaniago
    membeberkan plus minus yang didapat dari
    usia pensiun
    yang diperpanjang menjadi 59 tahun.
    Irman mengatakan, untuk plusnya, perusahaan jadi tidak perlu merekrut pekerja baru lagi karena karyawan lama masih bisa mengabdi lebih lama.
    “Plusnya pekerja yang memang masih produktif di usia 57 tahun masih dapat mengabdi pada perusahaan. Dan perusahaan juga tidak perlu melakukan
    recruitment
    baru yang tentu juga membutuhkan biaya. Belum lagi jika tenaga kerja yang di-
    recruit
    belum berpengalaman,” ujar Irma kepada
    Kompas.com
    , Senin (13/1/2025).
    Sedangkan untuk minusnya, Irma melihat usia pensiun menjadi 59 tahun ini bisa menyebabkan kenaikan angka pengangguran.
    Sebab, dengan makin lamanya seorang pekerja bekerja, maka ketersediaan lapangan kerja semakin sedikit.
    “Minusnya, di tengah bonus demografi, di mana angkatan kerja muda lebih banyak dan yang pensiun sedikit, maka tentu sedikit banyak akan mempengaruhi ketersediaan lapangan pekerjaan,” katanya.
    “Dan ini akan memicu makin tingginya angka pengangguran,” ujar Irma lagi.
    Irma sendiri mengaku, tidak masalah jika usia pensiun diperpanjang menjadi 59 tahun. Menurut dia, orang Indonesia berusia 57-60 tahun masih sehat dan produktif.
    Meski demikian, dia turut mendorong kejelasan dari pemerintah perihal usia pensiun menjadi 59 tahun tersebut.
    “Pensiun diperpanjang dua tahun ini apakah sudah menjadi keputusan pemerintah? Harus jelas, BPJS Ketenagakerjaan, Kemenaker dan Menpan-RB harus duduk bersama dulu, jangan sampai nanti tidak sinkron satu dengan yang lain,” katanya.
    Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) telah menegaskan usia pensiun pekerja Indonesia pada 2025 naik menjadi 59 tahun.
    Kepala Biro Humas Kemenaker Sunardi Manampiar Sinaga mengatakan, usia pensiun pekerja bertambah satu tahun setiap tiga tahun. Hal ini sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun.
    Pada 2019 usia pensiun dipatok di usia 57 tahun, lalu naik ke usia 58 tahun pada 2022, dan kini menjadi 59 tahun pada 2025.
    Batas usia ini akan terus bertambah hingga menjadi 65 tahun pada 2043.
    Hal ini didasarkan pada kajian mendalam terkait angka harapan hidup di Indonesia yang terus meningkat serta membaiknya kondisi kesehatan masyarakat.

    Usia pensiun
    pekerja pada tahun 2025 ini ditetapkan 59 tahun sesuai amanat PP Nomor 45 Tahun 2015,” ujar Sunardi dalam keterangan tertulis kepada Kompas.com pada 9 Januari 2025.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.