Xcloud.id

partai: Nasdem

  • DPR Bakal Pastikan Keterlibatan Masyarakat dalam Pembahasan RUU Pemilu

    DPR Bakal Pastikan Keterlibatan Masyarakat dalam Pembahasan RUU Pemilu

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda berkomitmen penuh untuk membuka ruang partisipasi publik agar terlibat dalam memantau pembentukan norma baru UU Pemilu.

    Pria yang akrab disapa Rifqi ini memastikan bahwa seluruh rangkaian tahapan tersebut akan mempertimbangkan asas transparansi dan akuntabilitas.

    “Meaningful participation saya jamin. Sekarang seluruh rapat di Komisi II DPR itu live dan disiarkan langsung melalui media sosial dan direkam. Jadi, kami bisa pertanggungjawabkan akuntabilitas dan transparansi seluruh forum yang ada di Komisi II DPR RI,” katanya dalam keterangan tertulis yang dikutip Minggu (19/1/2025).

    Rifqi mengatakan, DPR dan pemerintah berkewajiban merespons putusan MK soal penghapusan ambang batas pencalonan presiden minimal 20%, yang akhirnya memerintahkan pembentuk UU untuk melakukan rekayasa konstitusi.

    Menurutnya, rekayasa konstitusi yang akan dilakukan DPR dan pemerintah ditujukan untuk mengantisipasi pasangan capres dan cawapres yang terlalu banyak. 

    Dia melanjutkan, DPR tak pernah mengeluarkan pernyataan soal jangan terlalu banyak paslon. Namun, pernyataan ini muncul dari pertimbangan hukum putusan MK No. 62 Tahun 2024 yang kurang lebih berbunyi jika partai politik peserta pemilu ada 30, maka sangat memungkinkan jumlah pasangan capres-cawapres juga 30.

    “Karena itu, pembentuk undang-undang dalam hal ini DPR dan pemerintah diberikan tugas oleh Mahkamah Konstitusi untuk melakukan apa yang mereka sebut sebagai constitusional engineering atau rekayasa konstitusional dengan lima order atau lima guidance,” jelas legislator NasDem tersebut.

    Dengan demikian, Rifqi mengemukakan pihaknya telah menjadwalkan rapat bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan lembaga penyelenggaraan pemilu guna merumuskan norma yang diamanatkan dalam putusan MK.

    Tak hanya itu, lanjutnya, rapat itu juga akan melibatkan pegiat kepemiluan dan akademisi dalam memformulasikan norma baru dalam UU Pemilu. 

    Adapun, dia menyebut rapat itu rencananya dijadwalkan saat masa sidang berlangsung atau setelah tanggal 21 Januari rapat paripurna pembukaan masa sidang, karena saat ini Komisi II DPR masih reses.

    “Kendati demikian, komitmen Komisi II yang diamanahkan kepada saya untuk memimpin, kami akan sangat serius. Pertama, melakukan evaluasi pemilu baik pileg, pilpres, maupun pilkada, dan kami akan mengundang seluruh stakeholders kepemiluan, baik itu yang berasal dari society maupun akademisi,” pungkasnya.

  • 2 WNI yang Disekap hingga Disika di Myanmar Berhasil Pulang

    2 WNI yang Disekap hingga Disika di Myanmar Berhasil Pulang

    Jakarta –

    Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding menjemput dua Warga Negara Indonesia (WNI) Pekerja Migran Indonesia yang disekap dan disiksa di Myanmar. Dua orang itu adalah korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan dijadikan scammer atau operator judi online.

    dua orang WNI itu adalah berinisial AB dan R. Masing-masing dari meraka berasal dari Semarang, Jawa Tengah (Jateng); dan Langkat, Sumatera Utara (Sumut). Mereka dijemput oleh menteri Karding di Terminal II F Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu (18/1/2025) dini hari.

    Menteri Karding menyebutkan bahwa sejak awal kedua orang tersebut ditangani oleh Kementerian Luar Negeri, dan untuk proses kepulangannya ke Indonesia, bekerja sama dengan Kementerian P2MI.

    “Alhamdulillah, dini hari ini mereka sudah kita terima di Bandara Soekarno-Hatta. Dua WNI ini bagian dari enam orang yang ada dan saat ini masih tersisa empat orang di Myanmar termasuk Robiin,” ujar Karding.

    Diketahui, Robiin adalah salah satu korban penyekapan yang juga mantan anggota DPRD Indramayu, Jawa Barat periode 2014-2019 dari Partai Nasdem. Dalam sebuah video yang viral, Robiin mengaku menjadi korban penyekapan di Myanmar bersama tiga rekan lainnya.

    Menurut cerita dari R dan AB, mereka mendapatkan siksaan yang luar biasa oleh perusahaan di Myanmar. Macam-macam bentuk siksaan itu seperti disetrum, dipukul, dan banyak penyiksaan lainnya.

    Kemudian, ungkap Karding, setelah itu akan diproses pendokumentasian proses-prosesnya, sehingga diharapkan mereka nanti memberikan petunjuk yang dapat membuka ruang untuk membebaskan WNI yang lain.

    “Itu yang saya akan lakukan setelah ini. Kita akan serahkan ke Kementerian Sosial untuk rehabilitasi dan seterusnya kita pastikan yang bersangkutan akan sampai ke rumah masing-masing dan berkumpul bersama keluarganya,” kata Karding

    (aik/aik)

  • FIXPOLL Indonesia Buktikan Kredibilitas, Hasil Survei Selaras dengan Real Count KPU

    FIXPOLL Indonesia Buktikan Kredibilitas, Hasil Survei Selaras dengan Real Count KPU

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — FIXPOLL Indonesia kembali menunjukkan keandalan dalam Pilkada Musi Banyuasin (Muba) 2024. Hasil survei yang dirilis lembaga ini sehari sebelum masa tenang Pilkada ternyata hampir sama dengan real count yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

    Dalam survei yang dilakukan FIXPOLL Indonesia, pasangan calon nomor urut 2, Toha-Rohman, tercatat unggul dengan elektabilitas mencapai 55,1 persen. Sementara itu, pesaingnya, pasangan nomor urut 1, Lucianty-Syafaruddin, memperoleh dukungan sebesar 42,2 persen.

    Namun, hasil berbeda ditunjukkan oleh LSI Denny JA. Dalam surveinya, LSI mencatat bahwa Lucianty-Syafaruddin justru unggul dengan perolehan 55,5 persen, sedangkan Toha-Rohman hanya mendapatkan 36,2 persen.

    Seiring dengan perkembangan hasil real count sementara dari KPU, keunggulan Toha-Rohman semakin nyata. Pasangan ini memperoleh 62,08 persen suara, sementara Lucianty-Syafaruddin hanya mengumpulkan 37,92 persen suara. Fakta ini semakin memperkuat kredibilitas FIXPOLL Indonesia sebagai lembaga survei yang akurat dalam memetakan dinamika elektoral di Pilkada Muba 2024.

    Keberhasilan FIXPOLL Indonesia dalam membaca tren elektabilitas Toha-Rohman dinilai sebagai hasil dari strategi kampanye yang efektif dan pendekatan berbasis data. “Konsultan politik juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan edukasi politik dan menciptakan iklim demokrasi berkualitas,” ujar Ketua DPC NasDem Musi Banyuasin, Khoirad.

    Sebagai lembaga survei yang tergabung dalam Asosiasi Perkumpulan Penyelenggara Riset Persepsi Publik Indonesia (PRESISI), FIXPOLL Indonesia semakin mengukuhkan reputasinya dalam memprediksi hasil pemilu secara akurat. Keberhasilannya di Pilkada Muba 2024 menjadi bukti nyata atas metode riset yang diterapkan.

  • Polisi Tangkap Pelaku Kedua Tindak Asusila di Ponpes Jaktim – Page 3

    Polisi Tangkap Pelaku Kedua Tindak Asusila di Ponpes Jaktim – Page 3

    Sebelumnya diberitakan, polisi baru berhasil menangkap dan menahan pelaku pertama yang diketahui berstatus seorang guru dari pondok pesantren tersebut.

    Kasus ini menarik perhatian Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni. Politikus dari Partai NasDem tersebut mengkritik tindakan oknum yang memanfaatkan nama agama untuk menutupi kejahatan yang mereka lakukan.

    Menurutnya, banyak pihak yang menyembunyikan tindakannya di balik lembaga agama, baik di lingkungan pendidikan seperti pesantren maupun organisasi masyarakat (ormas).

    “Saat ini banyak oknum yang menggunakan agama sebagai tameng untuk menutupi kejahatan mereka, baik berupa pelecehan, premanisme, maupun penganiayaan. Tindakan semacam ini sangat berbahaya bagi citra agama, pesantren, dan tokoh agama yang sejatinya ingin mensyiarkan agama dengan benar. Oknum seperti ini justru merupakan penista agama sejati,” ujar Sahroni dalam keterangan tertulis pada Jumat (17/1).

    Sahroni juga mendesak pihak kepolisian untuk segera menangkap pelaku yang masih buron dan memastikan mereka dihukum dengan tegas.

    Ia mengingatkan agar tidak ada upaya mediasi yang bisa merugikan korban dan keluarganya, serta menghindari intimidasi dari pihak-pihak tertentu.

  • Ratu Kalinyamat Jadi Pahlawan Nasional, Pj Bupati Jepara Beri Penghargaan Kepada Lestari Moerdijat

    Ratu Kalinyamat Jadi Pahlawan Nasional, Pj Bupati Jepara Beri Penghargaan Kepada Lestari Moerdijat

    TRIBUNJATENG.COM, JEPARA – Penjabat (Pj) Bupati Jepara H Edy Supriyanta menyerahkan penghargaan kepada Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat. 

    Mbak Rerie, sapaan akrab Lestari Moerdijat diberikan penghargaan oleh Pemkab Jepara karena perannya sebagai penggagas pengusulan Ratu Kalinyamat menjadi pahlawan nasional. 

    Penyerahan ini dilakukan di Pendapa RA. Kartini Jepara pada Jumat, (17/1/2025).

    Turut mendampingi jajaran Forkopimda Jepara dan sejumlah pimpinan perangkat daerah.

    H Edy Supriyanta dalam sambutannya menyebut jika Lestari Moerdijat merupakan salah satu putri  terbaik Indonesia. 

    Tidak hanya kami kenal sebagai salah satu pemimpin Nasional di MPR RI, tetapi juga seorang penggagas yang visioner. 

    “Upaya gigih yang Bu Rerie lakukan bersama tim yaitu mengusulkan Ratu Kalinyamat sebagai Pahlawan Nasional telah berhasil. Gelar pahlawan ini bukan hanya milik Jepara, tetapi seluruh bangsa Indonesia. Saya mewakili seluruh masyarakat Jepara, sekali lagi, menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Ibu Lestari Moerdijat atas dedikasi dan upaya tersebut,” ujarnya.

    Lebih lanjut Edy Supriyanta berharap agar Lestari Moerdijat selaku anggota  DPR dan MPR RI selalu jadi penghubung Jepara dengan Pusat. 

    Dirinya terus berharap dukungan dari politisi Nasdem itu dalam membangun Jepara.

    “Saya yakin semangat dan komitmen yang telah ditunjukkan Bu Rerie  melalui perjuangan mengangkat nama Ratu Kalinyamat, akan Ibu teruskan dalam mendukung pembangunan di Jepara. Melalui tangan dingin dan pemikiran visioner Bu Rerie dalam membantu Jepara, maka Jepara dapat semakin maju dan memberikan kontribusi lebih besar bagi kemajuan bangsa Indonesia,” jelas Edy.

    Diakhir sambutannya, Edy Supriyanta mengingatkan agar pemberian penghargaan ini dijadikan momentum ini sebagai pengingat akan pentingnya menjaga nilai perjuangan, sebagai pemacu semangat membangun dan mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia.

    Sementara itu Lestari Moerdijat dalam kesempatan ini melontarkan gagasan untuk melakukan revitalisasi kebesaran maritim Jepara pada era Ratu Kalinyamat melalui museum. 

    Hal ini salah satu syrategi agar anak-anak muda mau belajar dari masa keemasan Jepara sebagai bandar yang mempunyai kekuatan maritim terbesar di Jawa.

    “Revitalisasi ini perlu dilalukan setelah Kalinyamat ditetapkan menjadi pahlawan setahun yang lalu. Karena itu kita harus kembali menghidupkan gagasan dan spiritnya dengan melakukan revitalisasi kemasyhuran potensi bahari Jepara,” kata Lestari Moeedijat. (Ito)

  • Pencuri Kayu di DIY Terancam 5 Tahun Penjara, Sahroni Minta Polda Terapkan Restorative Justice

    Pencuri Kayu di DIY Terancam 5 Tahun Penjara, Sahroni Minta Polda Terapkan Restorative Justice

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memberikan perhatian khusus pada kasus seorang pria berinisial M (44) asal Gunungkidul yang terancam hukuman 5 tahun penjara. M dituduh mencuri lima potong kayu sono brith di hutan negara Paliyan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi.

    “Saya minta Pak Kapolda DIY (Irjen Pol Suwondo Nainggolan) segera memberi atensi untuk kasus ini. Dorong penyelesaian menggunakan restorative justice. Masa iya Bapak Kapolda tega membiarkan kasus seperti ini terjadi di wilayah bapak? Saya yakin tidak,” ujar Sahroni kepada wartawan, Jumat (17/1/2025).

    Menurut keterangan Kasi Humas Polres Gunungkidul AKP Suranto pelaku M mengaku baru sekali mencuri kayu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Namun, upaya kepolisian untuk menyelesaikan kasus ini melalui restorative justice tidak membuahkan hasil setelah Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta menolak langkah tersebut.

    Meski demikian, Sahroni tetap mendesak Kapolda DIY Irjen Pol Suwondo Nainggolan dan jajarannya untuk mencari solusi yang lebih manusiawi.

    “Mewujudkan keadilan harus diiringi dengan hati nurani. Masa mencuri beberapa potong kayu yang nilainya tidak seberapa, hukumannya 5 tahun penjara? Apa itu adil?” tegas Sahroni.

    Sahroni menekankan pentingnya penerapan restorative justice untuk kasus seperti ini, terutama mengingat pelaku tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya.

    “Restorative justice itu ada untuk memberikan penyelesaian yang masuk akal. Kalau kasus seperti ini tetap dipenjara, untuk apa ada restorative justice? Polisi harus memainkan peran lebih dalam mendorong penyelesaian yang manusiawi,” jelasnya.

    Sahroni berharap, tidak hanya di DIY, tetapi polisi di seluruh wilayah Indonesia lebih peka dalam menangani kasus serupa. Ia meminta kepolisian secara aktif mendorong penggunaan restorative justice agar kasus-kasus kecil seperti ini tidak mengorbankan keadilan.

    “Polisi harus punya peran kuat dalam mendorong keadilan. Jangan sampai kasus seperti ini terulang lagi,” pungkas politisi Partai Nasdem tersebut.

  • Wakil Ketua DPRD DKI sayangkan trotoar yang dipakai lahan parkir VIP

    Wakil Ketua DPRD DKI sayangkan trotoar yang dipakai lahan parkir VIP

    ini menunjukkan adanya kelemahan serius dalam tata kelola ruang publik di DKI Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Wibi Andrino menyayangkan trotoar di Jalan Wolter Monginsidi, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan yang berubah fungsi menjadi lahan parkir VIP.

    “Saya sangat menyayangkan jika fasilitas publik yang dibangun dengan anggaran negara justru dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu,” kata Wibi dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Menurut dia, trotoar adalah hak dasar pejalan kaki yang tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan segelintir pihak, apalagi jika melibatkan pelanggaran aturan yang seharusnya ditegakkan.

    Dia menilai perubahan fungsi trotoar menjadi parkir VIP mencerminkan rendahnya komitmen terhadap keadilan ruang publik.

    Oleh karena itu, dia meminta Dinas Perhubungan dan Satpol PP DKI Jakarta segera bertindak tegas dalam menyelesaikan persoalan ini tanpa pandang bulu.

    Wibi mempertanyakan efektivitas sistem pengawasan dan penegakan hukum yang ada. Jika trotoar bisa dengan mudah dijadikan tempat parkir VIP tanpa adanya sanksi yang jelas.

    “Ini menunjukkan adanya kelemahan serius dalam tata kelola ruang publik di DKI Jakarta,” kata Ketua DPW Partai NasDem DKI Jakarta itu.

    Dia pun akan meminta transparansi terkait pengelolaan dan pengawasan fasilitas publik ini, sekaligus mendorong evaluasi menyeluruh agar kejadian serupa tidak terus berulang.

    Wibi menegaskan, trotoar bukan hanya sekadar jalur bagi pejalan kaki, tetapi juga simbol kota yang ramah dan adil bagi semua warganya.

    “Saya mendesak pemerintah daerah untuk mengembalikan fungsi trotoar sebagaimana mestinya dan memastikan aturan ditegakkan dengan tegas. Tidak boleh ada kompromi bagi pelanggaran yang mencederai hak publik,” tuturnya.

    Diketahui, Koalisi Pejalan Kaki (Kopeka) menyoroti trotoar di Jalan Wolter Monginsidi yang berubah fungsi menjadi lahan parkir VIP.

    Dari video yang diunggah akun Instagram Koalisi Pejalan Kaki tampak trotoar di sepanjang jalan Wolter Mongisidi berubah menjadi tempat parkir, lengkap dengan petugas keamanan.

    Tak hanya dipenuhi oleh sepeda motor, trotoar tersebut juga menjadi lokasi parkir mobil, khususnya di depan restoran dan tempat makan.

    Pewarta: Syaiful Hakim
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bukan Zakat, Anggota DPR Usul Cukai Rokok dan CSR BUMN Danai Makan Bergizi Gratis Nasional 17 Januari 2025

    Bukan Zakat, Anggota DPR Usul Cukai Rokok dan CSR BUMN Danai Makan Bergizi Gratis Nasional 17 Januari 2025

    Bukan Zakat, Anggota DPR Usul Cukai Rokok dan CSR BUMN Danai Makan Bergizi Gratis
    Tim Redaksi

    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota Komisi IX DPR Fraksi Nasdem
    Irma Suryani Chaniago
    tidak setuju dana zakat dipakai untuk mendanai program makan bergizi gratis.
    Jika memang
    program makan bergizi gratis
    membutuhkan tambahan anggaran, maka lebih baik mengambil dana cukai rokok.
    “Pertama, bisa diambil dari dana cukai rokok yang setahunnya kurang lebih Rp 150 triliun,” ujar Irma kepada Kompas.com, Jumat (17/1/2025).
    Selain itu, bisa juga menggunakan dana CSR BUMN dan perusahaan-perusahaan para konglomerat. Dia berpandangan, selama ini, hasil dari CSR BUMN tidak jelas wujudnya.
    “Itu akan lebih jelas kemaslahatannya daripada selama ini dana-dana CSR tersebut tidak jelas output-nya,” imbuh Irma.
    Irma tidak setuju jika program ini menggunakan dana zakat.
    Pasalnya, kata dia, zakat diperuntukkan untuk membantu fakir miskin.
    “Kenapa? Karena memang peruntukan dana zakat itu bukan untuk hal tersebut. Dana zakat diperuntukkan untuk kemaslahatan umat, untuk membantu fakir miskin, dana pemeliharaan masjid, membangun masjid, dan hal-hal yang terkait dengan keagamaan,” sambungnya.
    Sebelumnya, Ketua DPD Sultan Najamuddin mengusulkan agar pendanaan program makan bergizi gratis juga diambil dari zakat.
    Pasalnya, menurut Sultan, tidak mungkin semua anggaran negara dipakai hanya untuk makan bergizi gratis.
    “Memang negara pasti di bawah Pak Prabowo, Mas Gibran, ini betul-betul ingin, ya, ingin program makan bergizi gratis ini maksimal. Hanya saja, kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tidak, tentu tidak akan semua dipakai untuk makan gizi gratis,” ujar Sultan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).
    Sultan berpendapat, keterlibatan masyarakat dalam program makan bergizi gratis perlu dimanfaatkan.
    Dia mengatakan, nilai zakat yang begitu besar juga bisa digunakan untuk pendanaan program makan bergizi gratis.
    Apalagi, kata Sultan, DNA orang-orang Indonesia adalah dermawan dan gotong royong.
    “Saya sih melihat ada DNA dari negara kita, DNA dari masyarakat Indonesia itu kan dermawan, gotong royong. Nah, kenapa enggak ini justru kita manfaatkan juga,” jelasnya.
    “Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan bergizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir, kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh,” sambung Sultan.
    Dengan demikian, Sultan mengatakan, pemerintah tidak perlu bekerja sendirian dalam menyajikan program makan bergizi gratis.
    Dia turut mengharapkan negara asing untuk ikut berkontribusi dalam program makan bergizi gratis di RI ini.
    “Ternyata kemarin juga kita senang Jepang sudah mulai ikut support kita. Saya mau mengatakan bahwa program makan bergizi gratis ini, kalaupun memang ini program andalan dari eksekutif atau pemerintah, tapi kami berharap dari parlemen melakukan semua fungsi yang ada, memastikan agar program ini juga betul-betul berjalan dengan maksimal,” imbuh Sultan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Viral Eks Anggota DPRD Indramayu Minta Bantuan Prabowo, Disekap-Disiksa di Myanmar

    Viral Eks Anggota DPRD Indramayu Minta Bantuan Prabowo, Disekap-Disiksa di Myanmar

    GELORA.CO  – Rekaman video memperlihatkan empat warga negara Indonesia (WNI) memohon bantuan Presiden Prabowo Subianto untuk segera dipulangkan ke Indonesia dari Myanmar viral di media sosial. Mereka mengaku disekap dan disiksa selama 2 tahun di Myanmar.

    Satu di antara kempat WNI tersebut yakni Robi’in, mantan anggota DPRD Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, periode 2014-2019 dari Partai NasDem. Dia dilaporkan berangkat ke Myanmar pada September 2023.

    Di sisi lain, Asep menjelaskan kondisi konflik dan ketidakstabilan keamanan yang terjadi di Myanmar merupakan tantangan signifikan dalam proses pemulangan.

    “Wilayah tersebut merupakan daerah konflik dan situasi di sana sangat dinamis. Kami berusaha sekuat tenaga bersama pihak berwenang, termasuk KBRI dan Kepolisian untuk memulangkan mereka secepat mungkin,” ucapnya.

    Sebelumnya, mantan anggota DPRD Indramayu, Robi’in diduga menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Dia pun sempat mengirimkan pesan minta tolong secara diam-diam melalui pesan singkat.

    Pesan itu dikirim Robi’in kepada rekan sesama mantan anggota DPRD di Indramayu. Dalam pesan itu, Robi’in mengaku disekap di perbatasan Thailand-Myanmar. 

    Selain disekap, di sana dia juga mengalami penyiksaan. Robi’in merupakan warga Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.

    Informasi yang diperoleh, Robi’in berangkat untuk mengadu nasib pada September 2023. Belakangan Robi’in justru menjadi korban TPPO

  • Tolak Dana Zakat untuk Makan Bergizi Gratis, Irma Suryani Usul Cukai Rokok

    Tolak Dana Zakat untuk Makan Bergizi Gratis, Irma Suryani Usul Cukai Rokok

    GELORA.CO – Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani tidak sepakat dengan usulan penggunaan dana zakat untuk program makan bergizi gratis (MBG). Politikus Nasdem itu menegaskan, penggunaan zakat sudah diatur secara jelas.

    “Zakat itu kan fungsinya untuk kemaslahatan umat, ya fungsikan saja untuk itu. Bantuan ke fakir miskin,” ujar Irma dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (16/1/2025).

    Irma mengusulkan biaya MBG diambil dari sumber lain, salah satunya menggunakan dana cukai rokok. “Untuk MBG saya usul ambil dari cukai rokok saja sudah selesai. Cukai rokok per tahun Rp150 T,” katanya dikutip dari dpr.go.id..

    Wakil rakyat dari Dapil Sumsel II (Kabupaten Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ilir, Muaraenim, Lahat, Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan, Ogan Ilir, Empat Lawang, Kota Pagar Alam, Kota Prabumulih, dan Penukal Abab Lematang Ilir) itu meminta agar program MBG tidak ‘digoreng’ dengan usulan kontroversial.

    “Jangan bikin oknum-oknum pembenci pemerintah menggoreng-goreng program ini dengan usulan-usulan kontroversial,” tukasnya.

    Saran penggunaan dana zakat muncul dari Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin. Ia mendorong agar program MBG dapat dimaksimalkan dan mengusulkan agar dana zakat dapat dipakai untuk program tersebut.

    “Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program MBG ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya, juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh,” ujar Sultan, Selasa (14/1/2025).