partai: Nasdem

  • Anggota DPR Satori Bungkam soal Dugaan Korupsi Dana CSR Bank Indonesia

    Anggota DPR Satori Bungkam soal Dugaan Korupsi Dana CSR Bank Indonesia

    Bisnis.com, CIREBON – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Komisi VIII Satori enggan berkomentar terkait dugaan penyalahgunaan dana corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia. 

    “Saya tidak mau berkomentar lebih jauh,” ujar Satori saat ditemui Bisnis di Pondok Pesantren Al Khairiyah, Kelurahan Watubelah, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Selasa (21/1/2025).

    Diketahui sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelidiki dugaan kasus korupsi penyaluran dana CSR Bank Indonesia yang diduga melibatkan sejumlah pihak, termasuk anggota DPR RI. Salah satu nama yang mencuat dalam kasus ini adalah Satori, anggota Komisi XI DPR RI.

    Penyidikan kasus ini berfokus pada proses penyaluran dana CSR yang seharusnya dialokasikan untuk mendukung program sosial dan pemberdayaan masyarakat. KPK mencurigai adanya penyalahgunaan anggaran, termasuk kemungkinan aliran dana yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

    Sebagai bagian dari upaya pengungkapan, KPK telah memeriksa beberapa saksi terkait, termasuk anggota DPR RI yang diduga mengetahui alur distribusi dana tersebut.

    Selain itu, tim penyidik juga melakukan penggeledahan di kantor pusat Bank Indonesia di Jakarta untuk mengumpulkan bukti tambahan.

    Dugaan penyimpangan ini menjadi perhatian publik mengingat dana CSR memiliki tujuan strategis untuk mendukung pembangunan masyarakat yang berkelanjutan. 

    KPK menegaskan komitmennya untuk menggali seluruh informasi yang relevan guna memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan dana tersebut.

    Kasus tersebut masih dalam tahap penyidikan hingga saat ini. KPK terus mengumpulkan bukti serta menelusuri pihak-pihak yang diduga terlibat dalam dugaan korupsi ini. Lembaga antirasuah tersebut menegaskan akan menindak tegas siapa pun yang terbukti melanggar hukum, demi menjaga integritas lembaga negara dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana publik.

    Profil Satori 

    Diketahui, Satori menjadi salah satu figur yang cukup dikenal di Jawa Barat, khususnya di daerah pemilihan (Dapil) Jabar VIII yang mencakup Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, dan Kabupaten Indramayu. 

    Lahir di Palimanan, Cirebon, pada 25 Februari 1970, Satori berasal dari keluarga sederhana. Sejak usia muda, ia sudah merasakan kerasnya perjuangan hidup. Satori pernah bekerja sebagai buruh pabrik dan kuli bangunan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. 

    Karier politik Satori dimulai dari tingkat daerah. Ia menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Cirebon untuk periode 2009–2014 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Di masa itu, ia dikenal vokal memperjuangkan isu-isu kesejahteraan masyarakat, khususnya di bidang pendidikan dan layanan publik. 

    Keberhasilannya di tingkat kabupaten membawanya terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat periode 2014–2019.

    Pada Pemilu 2019, Satori bergabung dengan Partai NasDem dan mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI. Ia berhasil mendapatkan kepercayaan dari masyarakat di Dapil Jabar VIII, yang kemudian mengantarkannya ke Senayan.

    Sebagai anggota DPR RI, Satori ditempatkan di Komisi XI yang membidangi keuangan, perbankan, dan perencanaan pembangunan. Komisi ini memiliki peran strategis dalam mengawasi dan membahas kebijakan fiskal negara, termasuk pengelolaan anggaran, perpajakan, serta program pembangunan ekonomi.

    Selama bertugas, Satori dikenal aktif dalam berbagai pembahasan dan diskusi, terutama yang berkaitan dengan penguatan ekonomi rakyat dan pengelolaan anggaran yang berpihak pada masyarakat kecil.

    Di daerah pemilihannya, ia juga fokus pada pengembangan pendidikan, kesejahteraan sosial, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

    Selain tugasnya di DPR RI, Satori juga menjabat sebagai Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Kabupaten Cirebon periode 2020–2025. Dalam perannya ini, ia terlibat dalam berbagai kegiatan pembinaan umat dan pengembangan program keagamaan di tingkat lokal.

  • Survei Litbang Kompas: Tingkat kepuasan Prabowo-Gibran 80,9 persen

    Survei Litbang Kompas: Tingkat kepuasan Prabowo-Gibran 80,9 persen

    Jakarta (ANTARA) – Hasil survei terbaru Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kompas yang disiarkan di Jakarta, Senin, mengungkap tingkat kepuasan para responden terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mencapai 80,9 persen.

    Survei Litbang Kompas, yang melibatkan 1.000 responden di 38 provinsi, digelar pada 4–10 Januari 2025 yaitu dalam periode 100 hari pertama masa kerja pemerintahan Prabowo-Gibran.

    alam hasil survei itu, yang juga dibagikan oleh Tim Media Prabowo di Jakarta, Senin, responden yang mengaku puas terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran juga mencakup mereka yang bukan pemilih pasangan tersebut saat Pilpres 2024.

    Sejumlah responden yang saat Pilpres 2024 memilih pasangan lain seperti Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md., mayoritas juga menyatakan kepuasannya terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran.

    Tingkat kepuasan dari responden yang bukan pemilih Prabowo-Gibran rata-rata di atas 70 persen.

    alam survei yang sama, responden yang bukan pemilih partai-partai Koalisi Indonesia Maju (KIM), mayoritas juga menyatakan puas terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran. Koalisi Indonesia Maju merupakan gabungan partai politik yang mengusung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.

    Para responden yang memilih partai-partai di luar KIM seperti PDI Perjuangan, PKB, Partai NasDem, dan partai lainnya mayoritas menyatakan kepuasan mereka terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran. Rata-rata angkanya mencapai di atas 70 persen.

    Dalam survei yang sama, Litbang Kompas juga merinci kelompok responden yang menyatakan kepuasannya terhadap kinerja pemerintah. Hasilnya, 84,7 persen responden dari kelompok masyarakat bawah menyatakan puas, kemudian 81,4 persen responden dari kelompok masyarakat menengah bawah juga menyatakan puas.

    Dalam survei yang sama, 75,3 persen responden dari kelompok masyarakat menengah atas menyatakan puas terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran, dan 67,9 persen responden dari kelompok masyarakat atas juga menyatakan sikap yang sama.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Surya Paloh dan Sufmi Dasco Bahas 100 Hari Kerja Presiden Prabowo Subianto di DPR

    Surya Paloh dan Sufmi Dasco Bahas 100 Hari Kerja Presiden Prabowo Subianto di DPR

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menerima kunjungan Wakil Ketua DPR dari Fraksi Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dalam peresmian kantor Fraksi Partai Nasdem DPR di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2025). Keduanya membahas capaian 100 hari kerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang mendapat apresiasi tinggi dari publik.

    Surya Paloh menyebut kunjungan Dasco sebagai simbol kehangatan antarpartai. Dalam diskusi mereka, Paloh mengapresiasi capaian tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Saya juga mengapresiasi tingkat kepuasan masyarakat yang cukup baik, tinggi, mengapresiasi keberhasilan pemerintahan Presiden Prabowo. Mudah-mudahan ini menjadi momentum yang baik,” ujar Surya Paloh.

    Sufmi Dasco Ahmad, yang juga ketua harian DPP Partai Gerindra, menyampaikan terima kasih atas peran Partai Nasdem dalam mendukung kepemimpinan Prabowo Subianto. Menurutnya, dukungan dari Nasdem turut berkontribusi pada keberhasilan pemerintah dalam menjalankan program-programnya.

    “Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah itu tinggi, dan saya ucapkan terima kasih karena dukungan Nasdem sebagai partai yang bersama-sama dengan pemerintah,” kata Dasco.

    Sebelumnya survei Litbang Kompas menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap 100 hari kerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mencapai 80,9%, dengan tingkat keyakinan publik sebesar 89,4%.

    Survei dilakukan pada 4-10 Januari 2025 dengan melibatkan 1.000 responden dari 38 provinsi Indonesia, menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat dengan margin of error ±3,10%.

    Hasil survei menunjukkan capaian di berbagai bidang menyatakan puas di atas 70% Bidang hukum, misalnya tingkat kepuasan masyarakat mencapai 72,1%, ekonomi  74,5%, keamanan dan politik 85,8%, kesejahteraan sosial 83,7%.

    Sementara itu, untuk kelompok bawah menunjukkan apresiasi tertinggi untuk 100 hari kerja Prabowo Subianto dengan tingkat kepuasan 84,7%, diikuti oleh, menengah ke bawah 81,4%, menengah ke atas 75,3%, dan kelompok atas 67,9%.

  • Diapresiasi Prabowo hingga Gibran, Kades Buwang Kini Punya Julukan yang Berbeda, Karya Sudah 60 Buah

    Diapresiasi Prabowo hingga Gibran, Kades Buwang Kini Punya Julukan yang Berbeda, Karya Sudah 60 Buah

    TRIBUNJATIM.COM – Kades bernama Buwang memiliki bakat terpendam yang membuatnya mendapat apresiasi dari Presiden Prabowo.

    Kini, Buwang bukan lagi disebut Pak Kades namun sudah sebagai pencipta lagu.

    Bakat terpendam tersebut berkaitan dengan lagu yang ia ciptakan khusus untuk Prabowo dan Gibran.

    Tanpa disangka, Buwang yang mengaku tak suka bernyanyi itu, kini sudah menciptakan 60 lagu.

    Ke-60 lagunya itu, diciptakan dalam waktu tujuh bulan dan dikerjakan di rumah produksinya, Muziku Indonesia.

    Itu rumah cukup sederhana dengan berukuran 7×12 meter, dan berada di ujung salah satu gang di desanya.

    Rumah itu disulap jadi studio mini, dengan dilengkapi keyboard, dan perangkat digital untuk kebutuhan tim konten kreator-nya, Novi Anggara.

    Buwang Suharjah, Kades Sitirejo, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang sudah ‘masuk’ ke Istana.

    Pasalnya, Buwang Suharjah telah menciptakan lagu khusus untuk Presiden Prabowo Subianto, yang berjudul “Presidenku”.

    Lagu Itu diviralkan sehari sebelum Prabowo Subianto dilantik menggantikan Jokowi.

    Yang menyanyikan lagu itu adalah Eika Safitri, penyanyi remaja besutan Buwang Suharjah yang saat ini namanya meroket.

    “Iya, dapat apresiasi dari Pak Prabowo atas lagu itu,” ujar Buwang Suharjah kepada SURYAMALANG.COM, Minggu (19/01/2025), seperti dikutip TribunJatim.com, Senin (20/1/2025).

    Viralnya lagu “Presidenku” itu, bukan cuma diapreasi oleh Presiden Prabowo Subianto, namun juga sudah dilihat jutaan orang.

    Itu berarti Buwang dengan sendiri juga bisa terbantu untuk mempromosikan desanya, Sitirejo.

    Sebab, video klip lagu itu berisi landscape atau bentang alam desanya dan lifescape atau bentang hidup warganya.

    “Itu berisi harapan warga buat Pak Presiden Prabowo yang didukung rakyat, agar bisa mensejahterahkan rakyat Indonesia.”

    “Bahkan, lagu Presidenku itu juga dipakai mengisi TikTok tim Gibran saat pelantikan Pak Presiden Prabowo, dan juga ada gambarnya Pak Jokowi,” ungkapnya, bangga.

    Kades yang berhasil membuat Prabowo dan Gibran kagum (Suryamalang.com)

    “Hasil dari menciptakan lagu itu, saya sudah dapat royalti, dan kami bagi bertiga, dengan penyanyi dan tim kreator.”

    “Uang dari royalti saya itu buat membantu kegiatan saya sebagai Kades dan juga buat sewa rumah ini, serta beli peralatan di studio ini juga,” tutur pria berusia 49 tahun, yang kelahiran Desa Sitirejo.

    Luar biasa talenta Buwang itu. Meski, bukan penyanyi, bahkan mengaku tak bisa menyanyi, namun semua lagu ciptaannya itu kini viral dan diminati pasar.

    “Tak semua pelatih sepak bola hebat itu berawal dari jadi pemain top.”

    “Bahkan, ada pemain sepak bola hebat, ya tak bisa jadi pelatih top,” ujarnya berkelakar.

    Mengapa lagu ciptaannya langsung diminati pasar, menurut Buwang, karena jenis musiknya dibikin untuk selera anak jaman now.

    Yakni musiknya jenis ambyar atau campur-campur, ada pop keroncong, yang diarasmen dengan orkestra, akuistik, bahkan juga agak berbau ke-Banyuwangi-an. Itu seperti lagu Mars Desa, “Nyawiji Bangun Deso”.

    Menurut Buwang, itu lagu jingle desa yang ada pertama kali di Indonesia, namun langsung booming.

    Isinya sangat sufistik, yakni manunggalnya antara kawulo atau rakyat dengan pimpinan.

    Makanya, jika didengarkan, pikiran orang bisa mengembara ke langit sap tujuh karena tak ada lagi hamba dan Sang Kholik, yang ada adalah nyawiji atau menyatunya antara ciptaan dan Sang Pencipta.

    “Nggak menyangka saya, lagu mars desa, Nyawiji Bangun Deso itu viral.”

    “Itu saya buat saat sudah hampir pagi. Saya nongkrong di desa orang, dengan menatap ke arah persawahan, tiba-tiba muncul inspirasi lirik lagu itu,” tuturnya.

     Setelah liriknya jadi, Buwang menyuruh Eika Safitri, pelajar SMK 11 Kota Malang, yang sedang PKL (praktik kerja lapangan) di desanya, untuk menyanyikannya.

    Menurutnya, tiga bulan lalu, Eika, yang gadis asal Kelurahan Bakalan Krajan, Kecamatan Sukun, Kota Malang itu belum jadi penyanyi terkenal seperti sekarang.

    Saat itu, dia cuma suka menyanyi, sehingga harus dipoles dulu. Akhirnya, Eika kini jadi penyanyi yang cukup punya nama.

    Bahkan, saat ini Buwang dan timnya, bukan lagi yang mencari sponsor.

    Sebab, banyak perusahaan besar dan ternama di negeri ini, yang menawari endorse buat mempromosikan produk.

    Seperti perusahaan jamu untuk orang masuk angin, dan produk kecantikan seperti skincare.

    Dari royaltinya itu, tak semuanya dimasukkan saku celana kainnya, namun sebagian besar juga buat membantu kegiatannya sebagai Kades yang ingin memajukan desanya.

    Kades di Malang.

    Termasuk, banyak produk UMKM warganya, juga di-endorse-nya.

    “Untuk menambah trust Pak Buwang, sebagai song writer, kini kami sudah dapat label atau lisensi internasional, di London,” tutur Anggara, tim konten kreator Buwang.

    Sementara, Achmad Andi SH, anggota dewan empat periode dari Nasdem mengaku kenal baik dengan Buwang.

    Sosoknya asyik dan menyenangkan karena orangnya tulus dan tanpa pamrih, serta sangat sederhana.

    Menurutnya, bahkan mungkin satu-satunya kades yang kemana-mana naik sepeda motor yang asapnya sudah menghitam karena memang tak ada mobil di rumahnya.

    “Wes, dia itu sudah selesai dengan hidupnya. Dia itu orang hebat, bisa apa saja, dan bisa menyembuhkan berbagai penyakit karena jago akupunktur (terapi pengobatan tradisional).”

    “Top dia itu. Pak Bupati (Muhammad Sanusi) harus mengapresiasinya, dengan  diberi penghargaan khusus.”

    “Misalnya, sebagai kades yang punya banyak talenta dan patut ditiru kades lain,” tutur Andi, yang tak henti-hentinya memuji kesederhanaan dan ketulusan Buwang.

    Berita viral lainnya

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com

  • Tanggapi Survei Litbang Kompas, Gerindra Siap Kawal Janji Kampanye Prabowo-Gibran

    Tanggapi Survei Litbang Kompas, Gerindra Siap Kawal Janji Kampanye Prabowo-Gibran

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menuturkan pihaknya berkomitmen untuk terus membantu implementasi janji-janji kampanye Prabowo-Gibran jelang 100 hari kinerja pemerintahan. 

    Adapun, hal tersebut disampaikannya kala menanggapi hasil survei Litbang Kompas yang mencapai 80,9% terhadap 100 hari kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran.

    “Gerindra akan terus membantu implementasi-implementasi di lapangan, sesuai dengan janji kampanye Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka,” ujarnya seusai menemui Ketum NasDem, Surya Paloh di Ruang Rapat Fraksi Partai NasDem, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (20/1/2025).

    Wakil Ketua DPR ini pun menyampaikan pihaknya bersyukur dengan tingginya tingkat kepuasan terhadap 100 hari kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran tersebut.

    Namun di samping itu, Dasco mengemukakan dengan perolehan tersebut maka ada catatan bahwa harus tetap bekerja keras guna menjaga tingkat kepuasan masyarakat itu.

    “Kita imbau kepada pemerintah untuk kemudian setelah 100 hari ini tidak kendor dalam mewujudkan janji-janji kampanye atau merealisasikan program-program yang dilakukan jelang 100 hari ini,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Litbang Kompas merilis hasil survei tingkat kepuasan publik terhadap 100 hari kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran. Dari hasil tersebut, sebanyak 80,9% menyatakan puas dan 19,1% sisanya tidak puas.

    Diketahui angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat kepuasan masyarakat pada 100 hari awal kepemimpinan Presiden ke-7 RI Joko Widodo pada Januari 2015, yakni 65,1%.

    Adapun, survei ini dilakukan terhadap 1.000 responden yang dipilih acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 37 provinsi pada 4-10 Januari 2025. Sementara itu, margin of error sekitar 3,10%.

  • Nasdem Duga Ketegasan Prabowo Buat Kepuasan Masyarakat terhadap Pemerintah Tinggi
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        20 Januari 2025

    Nasdem Duga Ketegasan Prabowo Buat Kepuasan Masyarakat terhadap Pemerintah Tinggi Nasional 20 Januari 2025

    Nasdem Duga Ketegasan Prabowo Buat Kepuasan Masyarakat terhadap Pemerintah Tinggi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai
    Nasdem
    Hermawi Taslim menduga sikap tegas Presiden
    Prabowo Subianto
    menghadirkan tingkat
    kepuasan rakyat
    yang tinggi dalam 100 hari pemerintahannya.
    Hermawi menyebut hasil survei
    Litbang Kompas
    terkait kepuasan rakyat ini sebagai awal yang baik bagi Prabowo.
    “Hasil
    survei Litbang Kompas
    merupakan awal yang baik bagi pemerintahan Prabowo. Patut diduga ini berkat sikap Prabowo yang tegas, baik dalam pernyataan maupun dalam perbuatan,” ujar Hermawi kepada
    Kompas.com
    , Senin (20/1/2025).
    “Terakhir kita sudah sama-sama melihat ketegasan Presiden yang memerintahkan penyegelan pagar laut,” sambungnya.
    Hermawi mengatakan, Nasdem berharap Prabowo terus konsisten dalam melayani rakyat.
    Menurutnya, rakyat rindu dengan tipe pemimpin yang satu dalam hal perkataan, keteladanan, dan perbuatan.
    “Ini harus senantiasa menjadi acuan tunggal bagi seluruh pejabat yang membantu beliau dalam mengelola republik ini,” jelas Hermawi.
    Sementara itu, Hermawi menyebut Nasdem menyambut baik hasil survei Litbang Kompas tersebut.
    Sebagai partai pendukung, kata dia, Nasdem akan terus mendukung program Prabowo.
    “Demi kesejahteraan rakyat,” imbuhnya.
    Diketahui, berdasarkan survei Litbang Kompas, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja 100 hari pemerintahan Prabowo Subianto mencapai 80,9 persen.
    Tak hanya itu, tingkat keyakinan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran juga tinggi, yakni 89,4 persen.
    Sementara, sebanyak 19,1 persen responden menyatakan tidak puas terhadap kerja pemerintah Prabowo-Gibran.
    Lalu, responden yang tidak yakin sebesar 10,6 persen.
    “Kepuasan terhadap kinerja Prabowo-Gibran itu tinggi banget ya, 80,9 persen. Sementara tingkat keyakinan ke depan juga tinggi, 89,4 persen,” kata Manajer Riset Litbang Kompas Ignatius Kristanto dalam memaparkan survei “Evaluasi 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran” secara virtual, Jumat (17/1/2025).
    Bahkan, tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo lebih tinggi dibandingkan Presiden Jokowi pada tahun 2015 lalu. “Sama-sama 100 hari pada tahun 2015, itu Pak Jokowi 65 persen, Pak Prabowo langsung 80 (persen),” ungkapnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 4 Catatan Rahmat Gobel untuk Program 3 Juta Rumah Prabowo

    4 Catatan Rahmat Gobel untuk Program 3 Juta Rumah Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Komisi VI DPR RI, Rachmat Gobel memberi 4 catatan terkait pencanangan program 3 juta rumah per tahun.

    Pertama, eks Wakil Ketua DPR RI periode lalu ini mengingatkan agar jangan membangun perumahan di tanah produktif, seperti di persawahan dan pesisir yang menjadi sentra pertanian dan perikanan.

    Kedua, Gobel menuturkan untuk jangan membangun perumahan di lereng dan perbuktikan yang menjadi areal hijau untuk resapan air dan penyedia oksigen.

    “Ketiga, menerapkan teknologi yang ramah lingkungan, aman, dan berdaya tahan lama [untuk pembangunan rumah],” tuturnya dalam keterangan resmi yang dikutip Minggu (19/1/2025).

    Keempat, yang disoroti legislator NasDem adalah berkenaan pembangunan kawasan permukiman haruslah berkonsep ramah lingkungan dan sosial.

    “Ada dimensi keseimbangan alam dan juga keseimbangan sosial, sehingga menciptakan kesehatan lingkungan dan kesehatan sosial,” kata Gobel.

    Pemerintah Tak Gunakan Lahan Persawahan

    Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah menuturkan pembangunan program 3 juta rumah tidak akan menggunakan lahan yang produktif seperti persawahan.

    Dia mengkritik tata kota pada masa pemerintah terdahulu dimana rumah terdahulu tidak memiliki desain, konsep, atau gagasan. Hal ini juga dipengaruhi pada permintaan tempat tinggal yang tinggi pada saat itu sehingga banyak masyarakat yang memilih membangun rumah sendiri. 

    Hal ini membuat masyarakat membangun rumah di sembarang tempat. Salah satunya adalah lahan bekas sawah. 

    “Kemarin kami baru memeriksa ada proyek insentif perbankan yang menurut saya perlu dievaluasi karena mayoritas pembangunannya di atas sawah,” ucapnya. 

    Menurutnya, masih banyak lahan bekas sawah masih diincar untuk pembangunan rumah. Hal ini karena mudah sekali menawar harga tanah bekas sawah dan perizinan pembangunannya.

    Terpisah, Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Bonny Z. Minang menuturkan memang dalam program pembangunan 3 juta rumah tidak boleh menggunakan kawasan pertanian. 

    Dia menegaskan program 3 juta rumah ini bukan di satu lokasi tetapi akan disebar pada desa yang ada Indonesia.

    “Masak ngambil tanah sawah, enggak, ini tanah di desa banyak tersedia, jadi tidak menggunakan peruntukan sawah,” ujarnya kepada Bisnis. 

  • Politikus NasDem Dukung Pembatasan Medsos Anak: Banyak Konten Tidak Senonoh

    Politikus NasDem Dukung Pembatasan Medsos Anak: Banyak Konten Tidak Senonoh

    Jakarta: Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Amelia Anggraini menyerukan pemerintah untuk segera membuat dan menegakkan aturan terkait pembatasan penggunaan media sosial (medsos), khususnya bagi anak-anak. Menurut Amelia, regulasi tersebut mendesak karena media sosial saat ini dinilai banyak menghadirkan konten yang tidak mendidik, tidak senonoh, hingga kekerasan yang berpotensi merusak moralitas generasi muda.

    “Media sosial saat ini sudah mengkhawatirkan lantaran banyak konten yang tidak mendidik, tidak senonoh, hingga konten kekerasan,” kata Amelia dalam pernyataannya yang diunggah di akun resmi instagram Partai NasDem @official_nasdem dan dikutip, Minggu, 19 Januari 2025.

    Amelia menekankan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk melindungi anak-anak dari dampak buruk media sosial. Perlindungan ini merupakan langkah strategis dalam menciptakan ruang digital yang aman, sehat dan produktif.

    Baca juga: ITS Permudah Pengelolaan Media Sosial Lewat Inovasi ITSPik

    Dukungan Publik Meluas
    Pernyataan Amelia mendapat respons luas di media sosial, termasuk di akun resmi Instagram Partai NasDem. Warganet mendukung inisiatif tersebut dengan berbagai komentar positif.

    “Australia juga bisa… Masa kita Indonesia gak bisa?,” tulis seorang pengguna.

    “Mendukung cx agar anak-anak lebih fokus belajar,” tambah warganet lain.

    “Benar sekali, pemerintah punya peran besar untuk membuat peraturan penggunaan medsos terutama bagi anak-anak yang sangat berdampak negatif bagi mentalitas dan moralitas generasi penerus. Perjuangkan terus, Bu Amelia,” ujar netizen lain dengan penuh semangat.

    Namun, ada juga yang menyoroti tantangan pelaksanaan aturan tersebut. “Secara teori, oke kak, tetapi dalam pelaksanaannya sulit karena butuh niat yang kuat dari instansi terkait dalam filter serta kontrol konten,” tulis salah satu komentar.

    Dukungan dari masyarakat ini menunjukkan tingginya harapan agar pemerintah segera bertindak untuk menciptakan ekosistem digital yang lebih aman dan mendidik bagi anak-anak. Amelia pun berkomitmen untuk terus memperjuangkan regulasi yang berpihak pada kepentingan generasi muda Indonesia.

    Jakarta: Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Amelia Anggraini menyerukan pemerintah untuk segera membuat dan menegakkan aturan terkait pembatasan penggunaan media sosial (medsos), khususnya bagi anak-anak. Menurut Amelia, regulasi tersebut mendesak karena media sosial saat ini dinilai banyak menghadirkan konten yang tidak mendidik, tidak senonoh, hingga kekerasan yang berpotensi merusak moralitas generasi muda.
     
    “Media sosial saat ini sudah mengkhawatirkan lantaran banyak konten yang tidak mendidik, tidak senonoh, hingga konten kekerasan,” kata Amelia dalam pernyataannya yang diunggah di akun resmi instagram Partai NasDem @official_nasdem dan dikutip, Minggu, 19 Januari 2025.
     
    Amelia menekankan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk melindungi anak-anak dari dampak buruk media sosial. Perlindungan ini merupakan langkah strategis dalam menciptakan ruang digital yang aman, sehat dan produktif.

    Baca juga: ITS Permudah Pengelolaan Media Sosial Lewat Inovasi ITSPik

    Dukungan Publik Meluas

    Pernyataan Amelia mendapat respons luas di media sosial, termasuk di akun resmi Instagram Partai NasDem. Warganet mendukung inisiatif tersebut dengan berbagai komentar positif.

    “Australia juga bisa… Masa kita Indonesia gak bisa?,” tulis seorang pengguna.
     
    “Mendukung cx agar anak-anak lebih fokus belajar,” tambah warganet lain.
     
    “Benar sekali, pemerintah punya peran besar untuk membuat peraturan penggunaan medsos terutama bagi anak-anak yang sangat berdampak negatif bagi mentalitas dan moralitas generasi penerus. Perjuangkan terus, Bu Amelia,” ujar netizen lain dengan penuh semangat.

    Namun, ada juga yang menyoroti tantangan pelaksanaan aturan tersebut. “Secara teori, oke kak, tetapi dalam pelaksanaannya sulit karena butuh niat yang kuat dari instansi terkait dalam filter serta kontrol konten,” tulis salah satu komentar.
     
    Dukungan dari masyarakat ini menunjukkan tingginya harapan agar pemerintah segera bertindak untuk menciptakan ekosistem digital yang lebih aman dan mendidik bagi anak-anak. Amelia pun berkomitmen untuk terus memperjuangkan regulasi yang berpihak pada kepentingan generasi muda Indonesia.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)

  • Politikus NasDem Usul Cukai Rokok Rp150 Triliun untuk Biayai Makan Bergizi Gratis

    Politikus NasDem Usul Cukai Rokok Rp150 Triliun untuk Biayai Makan Bergizi Gratis

    Jakarta: Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi NasDem, Irma Suryani Chaniago, menolak wacana penggunaan dana zakat untuk program makan bergizi gratis (MBG). Sebagai alternatif, Irma mengusulkan pemanfaatan dana cukai rokok yang mencapai Rp150 triliun per tahun. Menurutnya, dana dari cukai rokok lebih tepat dialokasikan untuk mendanai program kesehatan masyarakat, termasuk makanan bergizi gratis.

    “Untuk MBG saya usul ambil dari cukai rokok saja, sudah selesai. Cukai rokok per tahun Rp150 T,” kata Irma yang diunggah akun instagram DPR RI NasDem dan dikutip Minggu, 19 Januari 2025.

    Irma menegaskan, zakat memiliki peruntukan khusus dalam ajaran Islam, yakni membantu fakir miskin dan mereka yang membutuhkan, sehingga tidak dapat digunakan untuk program lain. “Zakat itu untuk membantu mereka yang membutuhkan, bukan untuk program lainnya,” ujarnya.

    Baca juga: Presiden: Pemerintah Berkomitmen Sediakan Makanan Bergizi untuk Anak Indonesia

    Ia juga mengingatkan agar usulan kontroversial seperti penggunaan dana zakat tidak dijadikan bahan polemik yang dapat menciptakan persepsi buruk terhadap pemerintah. “Jangan sampai program yang baik malah ‘digoreng’ untuk kepentingan lain,” lanjutnya.

    Seperti diketahui, cukai rokok adalah sumber dana yang cukup besar dan dapat digunakan untuk berbagai program strategis yang mendukung kesehatan masyarakat. Alokasi tersebut, diyakini tidak hanya berdampak pada pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga dapat mengurangi angka stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

    Dena dana cukai rokok sering menjadi perdebatan terkait pemanfaatannya. Dengan alokasi yang tepat, Irma berharap program makan bergizi gratis dapat diwujudkan tanpa melibatkan dana dengan regulasi khusus seperti zakat.

    “Naah… ini usulan yg bagus ! Cukai dr uang yg dibakar, akhirnya bs dimanfaatkn jg di jalur yg benar,” tulis warganet.

    NasDem menegaskan komitmennya untuk terus mendorong kebijakan yang mendukung kesehatan dan kesejahteraan rakyat, tanpa menimbulkan polemik atau kontroversi yang tidak perlu.

    Jakarta: Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi NasDem, Irma Suryani Chaniago, menolak wacana penggunaan dana zakat untuk program makan bergizi gratis (MBG). Sebagai alternatif, Irma mengusulkan pemanfaatan dana cukai rokok yang mencapai Rp150 triliun per tahun. Menurutnya, dana dari cukai rokok lebih tepat dialokasikan untuk mendanai program kesehatan masyarakat, termasuk makanan bergizi gratis.
     
    “Untuk MBG saya usul ambil dari cukai rokok saja, sudah selesai. Cukai rokok per tahun Rp150 T,” kata Irma yang diunggah akun instagram DPR RI NasDem dan dikutip Minggu, 19 Januari 2025.
     
    Irma menegaskan, zakat memiliki peruntukan khusus dalam ajaran Islam, yakni membantu fakir miskin dan mereka yang membutuhkan, sehingga tidak dapat digunakan untuk program lain. “Zakat itu untuk membantu mereka yang membutuhkan, bukan untuk program lainnya,” ujarnya.

    Baca juga: Presiden: Pemerintah Berkomitmen Sediakan Makanan Bergizi untuk Anak Indonesia
     
    Ia juga mengingatkan agar usulan kontroversial seperti penggunaan dana zakat tidak dijadikan bahan polemik yang dapat menciptakan persepsi buruk terhadap pemerintah. “Jangan sampai program yang baik malah ‘digoreng’ untuk kepentingan lain,” lanjutnya.
     
    Seperti diketahui, cukai rokok adalah sumber dana yang cukup besar dan dapat digunakan untuk berbagai program strategis yang mendukung kesehatan masyarakat. Alokasi tersebut, diyakini tidak hanya berdampak pada pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga dapat mengurangi angka stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
     
    Dena dana cukai rokok sering menjadi perdebatan terkait pemanfaatannya. Dengan alokasi yang tepat, Irma berharap program makan bergizi gratis dapat diwujudkan tanpa melibatkan dana dengan regulasi khusus seperti zakat.
     
    “Naah… ini usulan yg bagus ! Cukai dr uang yg dibakar, akhirnya bs dimanfaatkn jg di jalur yg benar,” tulis warganet.
     
    NasDem menegaskan komitmennya untuk terus mendorong kebijakan yang mendukung kesehatan dan kesejahteraan rakyat, tanpa menimbulkan polemik atau kontroversi yang tidak perlu.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)

  • Waka MPR Dorong Dana Abadi Harus Dioptimalkan demi Pendidikan Berkualitas

    Waka MPR Dorong Dana Abadi Harus Dioptimalkan demi Pendidikan Berkualitas

    Jakarta

    Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, mendorong pemerintah untuk mengoptimalkan pemanfaatan dana abadi pendidikan guna menghadirkan pendidikan yang berkualitas. Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu juga berharap pemanfaatan anggaran pendidikan oleh sejumlah kementerian dan lembaga ini dapat diwujudkan demi pendidikan yang merata bagi setiap anak bangsa.

    “Saya berharap optimalisasi pemanfaatan dana abadi pendidikan yang sedang dilakukan pemerintah dapat mendorong peningkatan kualitas pendidikan bagi setiap anak bangsa,” kata Rerie, sapaan akrab Lestari, dalam keterangan tertulisnya, Minggu (19/1/2025).

    Menurut data Kementerian Keuangan, hingga akhir 2024, dana abadi pendidikan yang dikelola oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) telah mencapai Rp 140 triliun. Pemerintah saat ini tengah melakukan kajian berbasis data untuk memastikan dana tersebut dimanfaatkan secara optimal.

    Selain itu, Lestari juga menyoroti alokasi anggaran pendidikan dalam APBN 2024 yang mencapai Rp724,26 triliun. Anggaran ini tersebar di berbagai kementerian dan lembaga, sehingga membutuhkan pengelolaan yang tepat agar manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal.

    Anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu mendorong agar pemanfaatan alokasi anggaran pendidikan di sejumlah kementerian dan lembaga di luar sektor pendidikan secara periodik dievaluasi efektivitasnya dalam penyediaan layanan pendidikan bagi masyarakat. Ia sangat berharap alokasi anggaran pendidikan pada APBN 2025 dapat direalisasikan sesuai dengan perencanaan yang telah disepakati.

    (akn/ega)