Xcloud.id

partai: Nasdem

  • 3 Fakta Menteri Nusron Resmi Cabut Ratusan SHGB Pagar Laut Tangerang

    3 Fakta Menteri Nusron Resmi Cabut Ratusan SHGB Pagar Laut Tangerang

    Jakarta: Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, secara resmi membatalkan ratusan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas pagar misterius yang berdiri di kawasan laut Kabupaten Tangerang, Banten. Keputusan tersebut diambil setelah ditemukan pelanggaran serius terkait penerbitan sertifikat tersebut.

    Pagar laut yang berdiri di kawasan pesisir pantai utara Kabupaten Tangerang dinyatakan cacat prosedur dan material. Berdasarkan hasil pemeriksaan, ratusan sertifikat itu berada di luar garis pantai, sehingga area tersebut tidak boleh menjadi properti privat dan tidak memenuhi syarat untuk disertifikasi. Berikut tiga fakta terkait pencabutan sertifikat tersebut:

    1. Ratusan Sertifikat Pagar Laut Dinyatakan Cacat Prosedur
    Menteri Nusron Wahid menegaskan bahwa penerbitan SHGB dan SHM pagar laut Tangerang dilakukan secara tidak sah. 

    “Karena cacat prosedur dan cacat material, berdasarkan PP No. 18 Tahun 2021, selama sertifikat tersebut belum berusia 5 tahun, maka Kementerian ATR/BPN mempunyai kewenangan untuk mencabutnya ataupun membatalkan tanpa proses dan perintah dari pengadilan,” ujar Nusron dalam konferensi pers di Tangerang, Rabu, 22 Januari 2025.

    Baca juga: Di Atas Kapal saat Pembongkaran Pagar Laut, Menteri Nusron Puji Politikus NasDem Ini

    Pagar tersebut terdiri dari 263 bidang SHGB atas nama beberapa perusahaan, termasuk PT Intan Agung Makmur, PT Cahaya Inti Sentosa, dan sejumlah individu. Selain itu, terdapat 17 bidang lainnya yang menggunakan status SHM.
    2. Pemanggilan dan Pemeriksaan Petugas yang Terlibat
    Kementerian ATR/BPN telah memanggil petugas yang bertanggung jawab atas pengukuran dan pengesahan sertifikat tersebut. 

    “Hari ini sudah dipanggil dan dalam proses pemeriksaan oleh APIP, Aparatur Pengawas Internal Pemerintah, dalam arti di Inspektorat Jenderal. Karena ini menyangkut pelanggaran dan kode etik dan disiplin di dalam internal kami, prosesnya adalah lewat APIP,” kata Nusron.

    Selain itu, Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR), Virgo Eresta Jaya, juga diminta untuk memanggil Kantor Jasa Surveyor Berlisensi (KJSB) yang diduga terlibat dalam pengukuran tanah untuk proyek pagar laut ini.
    3. Sertifikat Pagar Laut Dibatal Demi Hukum
    Dengan mengacu pada PP No. 18 Tahun 2021, Kementerian ATR/BPN menyatakan ratusan sertifikat ini batal demi hukum tanpa perlu melalui perintah pengadilan, karena rata-rata diterbitkan pada 2022-2023 dan belum berusia lima tahun. 

    Langkah ini sekaligus menjadi upaya pemerintah untuk mengembalikan kawasan pesisir sebagai ruang publik yang tidak boleh dikuasai pihak tertentu. Keputusan ini menunjukkan komitmen Kementerian ATR/BPN untuk menindak pelanggaran tata ruang dan pertanahan serta melindungi kepentingan masyarakat.

    Jakarta: Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, secara resmi membatalkan ratusan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas pagar misterius yang berdiri di kawasan laut Kabupaten Tangerang, Banten. Keputusan tersebut diambil setelah ditemukan pelanggaran serius terkait penerbitan sertifikat tersebut.
     
    Pagar laut yang berdiri di kawasan pesisir pantai utara Kabupaten Tangerang dinyatakan cacat prosedur dan material. Berdasarkan hasil pemeriksaan, ratusan sertifikat itu berada di luar garis pantai, sehingga area tersebut tidak boleh menjadi properti privat dan tidak memenuhi syarat untuk disertifikasi. Berikut tiga fakta terkait pencabutan sertifikat tersebut:

    1. Ratusan Sertifikat Pagar Laut Dinyatakan Cacat Prosedur

    Menteri Nusron Wahid menegaskan bahwa penerbitan SHGB dan SHM pagar laut Tangerang dilakukan secara tidak sah. 
     
    “Karena cacat prosedur dan cacat material, berdasarkan PP No. 18 Tahun 2021, selama sertifikat tersebut belum berusia 5 tahun, maka Kementerian ATR/BPN mempunyai kewenangan untuk mencabutnya ataupun membatalkan tanpa proses dan perintah dari pengadilan,” ujar Nusron dalam konferensi pers di Tangerang, Rabu, 22 Januari 2025.

    Baca juga: Di Atas Kapal saat Pembongkaran Pagar Laut, Menteri Nusron Puji Politikus NasDem Ini
     
    Pagar tersebut terdiri dari 263 bidang SHGB atas nama beberapa perusahaan, termasuk PT Intan Agung Makmur, PT Cahaya Inti Sentosa, dan sejumlah individu. Selain itu, terdapat 17 bidang lainnya yang menggunakan status SHM.

    2. Pemanggilan dan Pemeriksaan Petugas yang Terlibat

    Kementerian ATR/BPN telah memanggil petugas yang bertanggung jawab atas pengukuran dan pengesahan sertifikat tersebut. 
     
    “Hari ini sudah dipanggil dan dalam proses pemeriksaan oleh APIP, Aparatur Pengawas Internal Pemerintah, dalam arti di Inspektorat Jenderal. Karena ini menyangkut pelanggaran dan kode etik dan disiplin di dalam internal kami, prosesnya adalah lewat APIP,” kata Nusron.
     
    Selain itu, Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR), Virgo Eresta Jaya, juga diminta untuk memanggil Kantor Jasa Surveyor Berlisensi (KJSB) yang diduga terlibat dalam pengukuran tanah untuk proyek pagar laut ini.

    3. Sertifikat Pagar Laut Dibatal Demi Hukum

    Dengan mengacu pada PP No. 18 Tahun 2021, Kementerian ATR/BPN menyatakan ratusan sertifikat ini batal demi hukum tanpa perlu melalui perintah pengadilan, karena rata-rata diterbitkan pada 2022-2023 dan belum berusia lima tahun. 
     
    Langkah ini sekaligus menjadi upaya pemerintah untuk mengembalikan kawasan pesisir sebagai ruang publik yang tidak boleh dikuasai pihak tertentu. Keputusan ini menunjukkan komitmen Kementerian ATR/BPN untuk menindak pelanggaran tata ruang dan pertanahan serta melindungi kepentingan masyarakat.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)

  • Promosi Judol Masih Masif, Komisi I Usul Bentuk Lembaga Khusus Awasi Medsos Nasional 22 Januari 2025

    Promosi Judol Masih Masif, Komisi I Usul Bentuk Lembaga Khusus Awasi Medsos Nasional 22 Januari 2025

    Promosi Judol Masih Masif, Komisi I Usul Bentuk Lembaga Khusus Awasi Medsos
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Komisi I

    DPR RI
    mengusulkan pemerintah membentuk
    lembaga baru
    yang secara khusus mengawasi media sosial dan platform digital secara komprehensif.
    Langkah ini dianggap perlu untuk mengatasi persoalan konten promosi
    judi online
    (
    judol
    ) yang masih begitu masif, dan kini banyak disebarkan dengan beragam modus.
    “Jika Komdigi, BSSN, dan bahkan KPI tidak dapat sepenuhnya melakukan pengawasan terhadap media sosial dan platform digital, saya mengusulkan dibentuknya lembaga baru dengan dasar hukum atau undang-undang yang baru,” ujar Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Nasdem, Amelia Anggraini, dalam rapat kerja dengan Panitia Kerja
    Judol
    DPR RI, Selasa (21/1/2025).
    Saat ini, kata Amelia, konten promosi tersebut sering kali disamarkan melalui akun palsu, foto palsu, game online, atau konten tertentu yang kemudian mengarahkan pengguna internet ke situs judi online.
    “Hal ini harus menjadi perhatian serius agar pengawasan tidak lengah terhadap intrik konten judi online yang semakin cerdik,” jelas Amelia.
    Dalam kesempatan itu, Amelia pun menyarankan agar Komdigi dapat mengontrol penyedia layanan komunikasi yang digunakan masyarakat untuk mengakses situs judi online.
    “Saya kira Komdigi juga harus bisa mengontrol provider-provider komunikasi yang digunakan oleh publik untuk mengakses situs Judol ini,” ungkap Amelia.
    Sementara itu, Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Demokrat, Frederik Kalalembang, berpandangan bahwa judol akan sulit diberantas apabila Kemkomdigi belum menertibkan pengguna SIM card prabayar.
    Sebab, para pemain ataupun bandar Judol masih leluasa membeli dan mendaftarkan SIM card prabayar baru dengan data identitas palsu untuk mengakses situs layanan Judol ataupun melakukan pembayaran.
    “Kalau menghilangkan judol, tertibkan SIM card prabayar. Saya yakin ini pasti hilang, cuma persoalannya operator mengejar profit di situ,” ujar Frederik.
    Menurut Frederik, penertiban kartu SIM prabayar akan bisa membatasi pemain dan bandar judol dalam membuat kartu SIM baru yang digunakan untuk bermain judol.
    “Saya yakin kalau SIM card prabayar itu ditertibkan, dalam arti bahwa semua yang tidak menggunakan data asli sesuai NIK, KK ditolak karena palsu. Saya percaya judol akan hilang, penipuan akan hilang, pemerasan akan hilang,” pungkasnya.
    Diberitakan sebelumnya, Kemkomdigi mengungkapkan bahwa pihaknya telah menghapus 5.707.952 konten terkait judi online sejak 2017 hingga Selasa (21/1/2025).
    “Dari tahun 2017 hingga 21 Januari 2025, Kementerian Komunikasi dan Digital telah menangani 5.707.952 konten judi online yang beredar di berbagai situs dan aplikasi internet,” ujar Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Alexander Sabar, dalam rapat kerja bersama Panitia Kerja (Panja) Judol DPR RI, Rabu (22/1/2025).
    Dari jumlah tersebut, kata Sabar, sebanyak lebih dari 1,4 juta konten di antaranya ditemukan Kemkomdigi di media sosial X.
    Konten-konten tersebut pun kini sudah di-takedown.
    “Terlihat bahwa aplikasi X menjadi aplikasi yang paling banyak terpapar konten judi online, ada 1.429.063 konten,” jelas Sabar.
    Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, mendorong agar Kemkomdigi dan instansi terkait siber untuk membuat terobosan dalam penanganan persoalan judi online.
    Sebab, konten promosi ataupun layanan Judol kerap kembali muncul walaupun sudah banyak di antaranya yang dihapus atau di-takedown oleh Kemkomdigi bersama aparat.
    “Saya sendiri pun juga kadang-kadang, kalau lagi melihat reels baik di Instagram, di Facebook, ataupun juga melihat cuplikan video di YouTube, ataupun juga di platform-platform lain, TikTok dan lain-lain, itu seringkali kita melihat baik apakah itu watermark ataupun juga link pada situs-situs Judol,” kata Dave.
    “Jadi sudah ada jutaan website yang berhasil di-take down, tetapi mati satu tumbuh seribu, maka ini membutuhkan kreativitas,” sambungnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kepala Daerah Tanpa Sengketa MK Bakal Dilantik Serentak 6 Februari 2025

    Kepala Daerah Tanpa Sengketa MK Bakal Dilantik Serentak 6 Februari 2025

    Jakarta (beritajatim.com) – Kepala daerah hasil Pilkada 2024 yang tidak bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) rencananya dilantik serentak pada 6 Februari 2025. Hal ini disepakati Komisi II DPR bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan lembaga penyelenggara pemilu.

    Menurut Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda, para gubernur, bupati, dan wali kota akan langsung dilantik Presiden Prabowo Subianto secara serentak di Istana Negara, Jakarta.

    “Jadi baik gubernur, bupati, wali kota seluruhnya yang melantik Presiden,“ ujar Rifqinizamy seusai Rapat Kerja Komisi II DPR dengan Mendagri Tito Karnavian dan sejumlah lembaga penyelenggara pemilu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (22/1/2025).

    Legislator Partai NasDem ini juga mengungkapkan, kesepakatan pelantikan tersebut merujuk pada ketentuan Pasal 164b UU No. 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

    “Dasar hukumnya adalah ketentuan Pasal 164b UU No. 10/2016, di mana Presiden sebagai kepala pemerintahan berhak untuk melantik bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota secara serentak,” kata Rifqi.

    Untuk itu, Rifqi meminta Mendagri Tito Karnavian untuk segera menyampaikan kepada Presiden Prabowo agar melakukan revisi Peraturan Presiden No. 80/2024 sebagai dasar hukum pelantikan kepala daerah.

    “Bahwa kami memohon kepada Mendagri untuk menyampaikan kepada Presiden agar Perpres No. 80/2024 segera kita revisi, paling tidak secara esensi tanggalnya berubah dari awalnya 7 Februari untuk gubernur dan wakil gubernur, dan tanggal 10 Februari 2025 untuk bupati dan wali kota, sekarang menjadi tanggal 6 Februari 2025 dan dilantik serentak di Ibu Kota Negara oleh Presiden,” paparnya.

    Sedangkan, bagi kepala daerah terpilih yang bersengketa di MK, kata dia, berpeluang akan dilantik setelah ada putusan MK.

    “Kalau yang bersengketa bagaimana? Ya kita tunggu hasil MK, karena amar putusannya nanti berbeda-beda. Yang pertama ada yang ditolak berdasarkan proses di MK, dan nanti itu mungkin lebih dulu putusannya, kita prediksi pada pertengahan Februari. Mungkin mereka bisa dilantik pada pertengahan Maret 2025,” katanya. [hen/ian]

  • Mendagri dan Komisi II DPR RI Sepakati Jadwal Pelantikan Kepala Daerah Terpilih, Berlangsung Serentak 6 Februari 2025

    Mendagri dan Komisi II DPR RI Sepakati Jadwal Pelantikan Kepala Daerah Terpilih, Berlangsung Serentak 6 Februari 2025

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Jadwal pelantikan kepala daerah terpilih hasil pilkada serentak 2024 akhirnya ditetapkan pemerintah bersama DPR RI. Pelantikan akan dilakukan pada 6 Februari 2024.

    Kepala daerah terpilih yang akan dilantik itu yakni yang tidak memiliki sengketa hasil pilkada di MK dengan hasil telah ditetapkan KPU setempat.

    Penetapan jadwal tersebut menjadi kesimpulan rapat kerja (raker) antara Mendagri, Tito Karnavian dengan Komisi II di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (22/1). “Dilaksanakan pelantikan serentak pada 6 Februari 2025,” kata Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda saat poin kesimpulan raker pihaknya dengan Tito, Rabu.

    Rifqi sapaan akrab Rifqinizamy Karsayuda menyebutkan, Presiden RI Prabowo Subianto menjadi tokoh yang akan melantik para kepala daerah. “Oleh Presiden Republik Indonesia di Ibu Kota Negara,” katanya.

    Legislator Fraksi NasDem itu mengatakan khusus pelantikan kepala daerah Yogyakarta dan Aceh disesuaikan peraturan hukum.

    Diketahui, pelantikan pada 6 Februari akan dilaksakan untuk kepala daerah Tingkat I atau gubernur serta wagub dan Tingkat II atau Bupati serta wabup dan wali kota serta wawali.

    Rifqi melanjutkan pelantikan kepala daerah terpilih yang memiliki sengketa hasil pilkada di MK akan menunggu keputusan berkekuatan hukum tetap.

    “Dilaksanakan setelah putusan Mahkamah Konstitusi berkekuatan hukum, sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku,” ujar Rifqi.

    Dia juga menyebutkan raker Komisi II dengan Tito menyepakati usulan soal perlunya Presiden RI merevisi PP Nomor 80 Tahun 2024. “Meminta kepada Mendagri untuk mengusulkan kepada Presiden RI, agar melakukan revisi Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2024,” ujar Rifqi. (fajar)

  • KPK Temukan Dugaan Penyelewengan Dana CSR BI Anggota DPR Satori di Cirebon – Halaman all

    KPK Temukan Dugaan Penyelewengan Dana CSR BI Anggota DPR Satori di Cirebon – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap telah menemukan dugaan penyelewengan dana tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI) oleh anggota Komisi XI DPR Satori di Cirebon, Jawa Barat.

    Cirebon diketahui merupakan daerah pemilihan Satori saat maju sebagai caleg DPR Pemilu 2024.

    Politikus Partai Nasdem itu diduga turut menerima dana CSR dari BI.

    “Sementara yang kita peroleh saat ini sudah ada penyimpangannya, itu yang di Cirebon. Jadi, setelah semuanya terima tapi ada yang amanah ada juga yang tidak sesuai peruntukannya,” ujar Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu dalam keterangannya dikutip, Rabu (22/1/2025).

    Asep mengatakan tim penyidik beberapa waktu lalu juga sudah melakukan penggeledahan di Cirebon, Jawa Barat.

    Penggeledahan menyasar rumah Satori serta beberapa tempat lainnya yang berkaitan dengan perkara.

    “Jadi beberapa waktu lalu selain penggeledahan di BI, OJK, juga kita menggeledah beberapa tempat. Salah satunya di Cirebon. Itu di tempatnya saudara S (Satori),” kata dia.

    Asep mengatakan dari lokasi di Cirebon itu penyidik berhasil mengamankan beberapa dokumen.

    “Saat ini hasil penggeledahan berupa dokumen dan lain-lain sedang kita teliti, penyidik teliti. Karena ada dugaan di perkara CSR ini, para penerima sebagai penyelenggara negara untuk dananya disalurkan melalui yayasan,” sebut Asep.

    Asep mengatakan pihaknya juga bakal mendalami pengakuan Satori yang mengungkapkan seluruh rekan kerjanya di Komisi tersebut menerima dana CSR BI yang ditampung dalam yayasan.

    “Itu yang kita sedang dalami di penerima yang lain, karena berdasarkan keterangan saudara S, teman-teman sudah catat ya, seluruhnya juga dapat. Ya, kan, seluruh anggota komisi XI terima CSR itu,” tutur Asep.

    Asep memastikan tim penyidik akan terus mendalami penyelewengan dana CSR BI tersebut. Menurutnya, ada beberapa temuan dana tersebut tak dipakai sesuai peruntukannya.

    “Nah, yang sedang penyidik dalami adalah penyimpangan, karena kita dapat informasi, juga kita dapat dari data-data yang ada, CSR yang diberikan kepada para penyelenggara negara ini melalui yayasan yang disampaikan, direkomendasikan kepada mereka tidak sesuai peruntukannya,” kata dia.

    Dalam kasus dugaan korupsi dana CSR BI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penyidik KPK telah memanggil dua anggota DPR pada Jumat, 27 Desember 2024.

    Keduanya adalah Heri Gunawan dari Fraksi Partai Gerindra dan Satori dari Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem). 

    Satori dan Heri merupakan anggota Komisi XI DPR periode 2019–2024 dan terpilih lagi untuk periode 2024–2029. 

    Namun, keduanya kini bertugas di komisi yang berbeda dari periode sebelumnya.

    Menurut Satori, seluruh anggota Komisi XI mendapatkan dana CSR Bank Indonesia. Komisi XI merupakan mitra kerja Bank Indonesia di parlemen. 

    “Semuanya sih, semua anggota Komisi XI programnya itu dapat,” ucap Satori saat meninggalkan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan seusai pemeriksaan.

    Satori menyampaikan dana program sosial bank indonesia (PSBI) digunakan untuk kegiatan sosial di daerah pemilihan (dapil). 

    “Programnya kegiatan untuk sosialisasi di dapil,” kata dia.

    KPK menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) untuk perkara ini pada 16 Desember 2024. Kasus ini diduga melibatkan anggota DPR RI Komisi Xl periode 2019–2024.

    Dalam proses penyidikan, KPK telah menggeledah kantor pusat Bank Indonesia pada Senin, 16 Desember 2024. Termasuk ruang kerja Gubernur BI Perry Warjiyo juga turut diperiksa.

    Kemudian pada Kamis, 19 Desember 2024, penyidik KPK menggeledah kantor OJK.

    Dari hasil penggeledahan tersebut, KPK melakukan penyitaan berupa dokumen dokumen, surat-surat, barang bukti elektronik (BBE) dan catatan-catatan yang diduga punya keterkaitan dengan perkara.

  • Dipimpin Titiek Soeharto, Komisi IV DPR Sidak Pagar Laut di Tangerang

    Dipimpin Titiek Soeharto, Komisi IV DPR Sidak Pagar Laut di Tangerang

    loading…

    Para nelayan membantu TNI AL mencabut pagar laut misterius di pesisir utara Tangerang, Rabu (22/1/2025). Komisi IV DPR hari ini juga dijadwalkan sidak ke lokasi pagar laut tersebut. FOTO/HASNUGARA

    TANGERANG – Komisi IV DPR melakukan sidak ke lokasi pagar laut sepanjang puluhan kilometer di perairan Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu (22/1/2025) pagi. Sidak dipimpin Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto .

    “Akan meninjau pagar laut yang sangat menghebohkan itu, yang panjangnya setengah (Tol) Jagorawi 30,16 kilometer hari ini, hari Rabu tanggal 22,” kata Titiek dalam keterangannya, Rabu (22/1/2025).

    Menurut Titiek, masalah pagar laut dari bambu yang membentang sepanjang 30 kilometer itu sudah terlalu lama berlarut-larut. Dia pun mendesak pemerintah segera mencari tahu siapa dalang di balik pemasangan tersebut.

    “Yang penting ini sudah lama, sudah sebulan, masak enggak dapat-dapat. Siapa sih yang bikin 30 kilometer lho, itu sama dengan separuh Jagorawi. Dan, itu pagarnya adanya di laut bukan di daratan, kan susah bikinnya,” ujarnya.

    Ia berkata, Komisi IV DPR akan mencecar Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam rapat. Bahkan, kata dia, Komisi IV DPR juga akan menelusuri kelalaian atau dugaan kesengajaan pihak Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terkait terbitnya Surat Hak Guna Bangunan (HGB) di kawasan laut yang dipagari tersebut.

    “Itu kami akan cek lagi kebenarannya, kami akan turunkan (tim ke lapangan),” kata Titiek.

    Dalam sidak itu, tampak jajaran Komisi IV DPR lainnya yang turut serta seperti, Daniel Johan dari Fraksi PKB, Rajiv dari Fraksi Nasdem, Panggah Susanto dari Fraksi Golkar, hingga Dadori Wonodipuro dari Fraksi Gerindra.

    (abd)

  • KPK Ungkap Dana CSR BI yang Mengalir ke Komisi XI DPR Capai Triliunan Rupiah – Halaman all

    KPK Ungkap Dana CSR BI yang Mengalir ke Komisi XI DPR Capai Triliunan Rupiah – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap angka dana Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI) yang disalurkan ke komisi XI DPR mencapai triliunan rupiah.

    “Triliunan-lah. Kalau jumlah pasnya nantilah ya. Takutnya nanti salah,” ujar Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu dalam keterangannya dikutip, Rabu (22/1/2025).

    Asep menyebut salah satu anggota komisi XI DPR, Satori, telah mengakui bahwa seluruh rekan kerjanya di komisi XI menerima dana CSR BI yang ditampung dalam yayasan.

    “Itu yang kita sedang dalami di penerima yang lain. Karena berdasarkan keterangan saudara S (Satori), teman-teman sudah catat ya, seluruhnya juga dapat. Ya kan, seluruh anggota komisi XI terima CSR itu,” sebut Asep.

    Asep memastikan penyidik KPK terus mendalami penyelewengan dana CSR BI tersebut. 

    Menurut dia ada beberapa temuan bahwa dana tersebut tak dipakai sesuai peruntukannya.

    “Nah, yang sedang penyidik dalami adalah penyimpangan, karena kita dapat informasi, juga kita dapat dari data-data yang ada, CSR yang diberikan kepada para penyelenggara negara ini melalui yayasan yang disampaikan, direkomendasikan kepada mereka tidak sesuai peruntukannya,” katanya.

    Asep mengungkap penyidik telah menemukan dugaan penyimpangan yang dilakukan Satori dalam penggunaan dana CSR BI di Cirebon. 

    Wilayah Cirebon merupakan daerah pemilihan Satori saat maju sebagai caleg DPR Pemilu 2024.

    “Sementara yang kita peroleh saat ini sudah ada penyimpangannya, itu yang di Cirebon. Jadi setelah semuanya terima tapi ada yang amanah ada juga yang tidak sesuai peruntukkannya,” tutur Asep.

    Penggeledahan KPK

    Asep Guntur Rahayu menyebut penyidik beberapa waktu lalu KPK  telah melakukan penggeledahan di Cirebon, Jawa Barat.

    Lokasi penggeledahan berkaitan dengan Anggota DPR fraksi Partai Nasdem, Satori.

    “Jadi beberapa waktu lalu selain penggeledahan di BI, OJK, juga kita menggeledah beberapa tempat. Salah satunya di Cirebon. Itu di tempatnya saudara S (Satori),” kata Asep.

    Dua Anggota DPR Diperiksa

    Dalam kasus dugaan korupsi dana CSR BI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penyidik KPK telah memanggil dua anggota DPR pada Jumat, 27 Desember 2024.

    Keduanya adalah Heri Gunawan dari fraksi Partai Gerindra dan Satori dari fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem). 

    Satori dan Heri merupakan anggota komisi XI DPR periode 2019–2024 dan terpilih lagi untuk periode 2024–2029. 

    Namun, keduanya kini bertugas di komisi yang berbeda dari periode sebelumnya.

    Menurut Satori, seluruh anggota komisi XI mendapatkan dana CSR Bank Indonesia.

    Komisi XI merupakan mitra kerja Bank Indonesia di parlemen. 

    “Semuanya sih, semua anggota Komisi XI programnya itu dapat,” ucap Satori saat meninggalkan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan seusai pemeriksaan.

    Satori menyampaikan dana Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) digunakan untuk kegiatan sosial di daerah pemilihan (dapil). 

    “Programnya kegiatan untuk sosialisasi di dapil,” kata dia.

    KPK menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) untuk perkara ini pada 16 Desember 2024.

    Kasus ini diduga melibatkan anggota DPR RI komisi Xl periode 2019–2024.

    Dalam proses penyidikan, KPK telah menggeledah kantor pusat Bank Indonesia pada Senin, 16 Desember 2024.

    Termasuk ruang kerja Gubernur BI Perry Warjiyo juga turut diperiksa.

    Kemudian pada Kamis, 19 Desember 2024, penyidik KPK menggeledah kantor OJK.

    Dari hasil penggeledahan tersebut, KPK melakukan penyitaan berupa dokumen dokumen, surat-surat, barang bukti elektronik (BBE) dan catatan-catatan yang diduga punya keterkaitan dengan perkara.

     

     

  • Surya Paloh Perintahkan 69 Anggota NasDem di DPR Pakai Kewenangan untuk Publik

    Surya Paloh Perintahkan 69 Anggota NasDem di DPR Pakai Kewenangan untuk Publik

    Jakarta: Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, meminta 69 anggota Fraksi Partai NasDem DPR RI memanfaatkan kewenangan mereka demi memperjuangkan kepentingan masyarakat luas. Hal ini ia sampaikan saat meresmikan ruangan Fraksi Partai NasDem di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 20 Januari 2025.

    “Menegaskan peran partai sebagai garda terdepan dalam membawa perubahan bagi bangsa. Menggunakan kewenangan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat secara luas,” ujar Surya Paloh dalam sambutannya yang dikutip dari Instagram @official_nasdem, Selasa, 21 Januari 2025.

    Surya Paloh juga mengingatkan bahwa perubahan bagi bangsa dan cita-cita besar untuk kesejahteraan masyarakat adalah hal yang realistis untuk diwujudkan. Semua anggota Fraksi Partai NasDem DPR diharapkan mempercepat perwujudan cita-cita tersebut.

    Baca juga: Surya Paloh Puji Kepuasan Publik terhadap Pemerintahan Prabowo

    Acara ini juga sekaligus menjadi momentum silaturahmi antara Surya Paloh dengan anggota Fraksi Partai NasDem DPR RI dalam mengawali masa sidang tahun 2025. Wakil Ketua DPR yang juga anggota Fraksi Partai NasDem, Saan Mustopa, menyampaikan harapannya agar peresmian ini menjadi awal langkah baik bagi partai dan masyarakat.

    “Mengawali masa sidang tahun 2025 dengan silaturahmi bersama Ketua Umum Partai NasDem, bapak Surya Paloh, dan seluruh anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem sekaligus melakukan syukuran ruangan Fraksi yang baru. Semoga setiap langkah ke depan selalu membawa kebaikan dan kemaslahatan bagi masyarakat, bagi Indonesia,” ujar Saan yang dikutip dari akun instagramnya @saatmustopa_dprri.

    Dalam acara tersebut, Surya Paloh juga memberikan arahan khusus kepada Viktor Laiskodat sebagai Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI. Surya meminta Viktor untuk memimpin dengan semangat NasDem, menjaga soliditas internal, dan memastikan aspirasi masyarakat dapat terus diperjuangkan di DPR.

    “Beliau juga menyampaikan harapannya kepada saya sebagai Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI untuk dapat memimpin dengan semangat NasDem, menjaga soliditas internal, dan terus memperjuangkan aspirasi masyarakat di DPR,” ungkap Viktor yang dikutip dari akun instagram @viktorbungtilulaiskodat.

    Jakarta: Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, meminta 69 anggota Fraksi Partai NasDem DPR RI memanfaatkan kewenangan mereka demi memperjuangkan kepentingan masyarakat luas. Hal ini ia sampaikan saat meresmikan ruangan Fraksi Partai NasDem di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 20 Januari 2025.
     
    “Menegaskan peran partai sebagai garda terdepan dalam membawa perubahan bagi bangsa. Menggunakan kewenangan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat secara luas,” ujar Surya Paloh dalam sambutannya yang dikutip dari Instagram @official_nasdem, Selasa, 21 Januari 2025.
     
    Surya Paloh juga mengingatkan bahwa perubahan bagi bangsa dan cita-cita besar untuk kesejahteraan masyarakat adalah hal yang realistis untuk diwujudkan. Semua anggota Fraksi Partai NasDem DPR diharapkan mempercepat perwujudan cita-cita tersebut.

    Baca juga: Surya Paloh Puji Kepuasan Publik terhadap Pemerintahan Prabowo
     
    Acara ini juga sekaligus menjadi momentum silaturahmi antara Surya Paloh dengan anggota Fraksi Partai NasDem DPR RI dalam mengawali masa sidang tahun 2025. Wakil Ketua DPR yang juga anggota Fraksi Partai NasDem, Saan Mustopa, menyampaikan harapannya agar peresmian ini menjadi awal langkah baik bagi partai dan masyarakat.
     
    “Mengawali masa sidang tahun 2025 dengan silaturahmi bersama Ketua Umum Partai NasDem, bapak Surya Paloh, dan seluruh anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem sekaligus melakukan syukuran ruangan Fraksi yang baru. Semoga setiap langkah ke depan selalu membawa kebaikan dan kemaslahatan bagi masyarakat, bagi Indonesia,” ujar Saan yang dikutip dari akun instagramnya @saatmustopa_dprri.
     
    Dalam acara tersebut, Surya Paloh juga memberikan arahan khusus kepada Viktor Laiskodat sebagai Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI. Surya meminta Viktor untuk memimpin dengan semangat NasDem, menjaga soliditas internal, dan memastikan aspirasi masyarakat dapat terus diperjuangkan di DPR.
     
    “Beliau juga menyampaikan harapannya kepada saya sebagai Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI untuk dapat memimpin dengan semangat NasDem, menjaga soliditas internal, dan terus memperjuangkan aspirasi masyarakat di DPR,” ungkap Viktor yang dikutip dari akun instagram @viktorbungtilulaiskodat.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)

  • Anggota DPR RI NasDem Ini Serap 9 Aspirasi di Dapil Aceh, Simak Daftarnya

    Anggota DPR RI NasDem Ini Serap 9 Aspirasi di Dapil Aceh, Simak Daftarnya

    Jakarta: Anggota DPR RI 2024-2029 dari Fraksi NasDem Dapil Aceh, Irsan Sosiawan Gading, berhasil menyerap sembilan aspirasi utama masyarakat di wilayahnya selama masa reses perdana. Irsan menyatakan komitmennya untuk menjembatani harapan rakyat dengan aksi nyata.

    “Menutup masa reses perdana sebagai langkah awal untuk menjembatani harapan rakyat dengan aksi nyata. Dalam perjalanan menjangkau 8 wilayah di Aceh, saya mendengar langsung suara konstituen—aspirasi, harapan, dan kebutuhan mereka,” kata Irsan yang juga Ketua DPW NasDem Aceh ini yang dikutip dari akun instagram @dprri_nasdem, Selasa, 21 Januari 2025.

    Irsan menunjukkan komitmennya sebagai wakil rakyat yang aktif memperjuangkan kepentingan masyarakat Aceh, khususnya di bidang infrastruktur, energi, lingkungan, dan ekonomi.

    Dengan semangat ‘Saya mendengar, saya bergerak!’, Irsan memastikan setiap aspirasi yang diterima akan dibawa ke Senayan untuk diperjuangkan. Irsan didukung tim dalam memperjuangkan aspirasi rakyat di dapil.

    Baca juga: Politikus NasDem Usul Cukai Rokok Rp150 Triliun untuk Biayai Makan Bergizi Gratis

    “Tidak hanya sekadar mendengar, saya didukung oleh tim dan beberapa pihak terkait dengan tantangan yang telah disampaikan. Beberapa solusi bahkan sudah mulai direalisasikan di lapangan,” ujar Irsan.

    Ia menegaskan bahwa masa reses bukan hanya tugas, tetapi panggilan untuk melayani dan memastikan setiap suara memiliki dampak nyata bagi masyarakat. “Bersama, kita bangun Aceh yang lebih baik!” tutupnya. 
    Berikut sembilan aspirasi utama yang diserap:

    Tantangan infrastruktur listrik seperti penataan kabel dan penambahan lampu jalan
    Pemerataan distribusi BBM subsidi yang tepat sasaran
    Tantangan distribusi listrik yang merata dan terjangkau
    Permasalahan distribusi jaringan gas (jargas) yang kurang merata
    Kerusakan lingkungan akibat eksplorasi sumber daya alam (SDA) ilegal
    Penertiban harga gas LPG 3 kilogram sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET)
    Dukungan investasi untuk petani kopi
    Permohonan penambahan pangkalan gas
    Permohonan pengelolaan lingkungan secara mandiri untuk kepentingan ekonomi dan sosial masyarakat

    Jakarta: Anggota DPR RI 2024-2029 dari Fraksi NasDem Dapil Aceh, Irsan Sosiawan Gading, berhasil menyerap sembilan aspirasi utama masyarakat di wilayahnya selama masa reses perdana. Irsan menyatakan komitmennya untuk menjembatani harapan rakyat dengan aksi nyata.
     
    “Menutup masa reses perdana sebagai langkah awal untuk menjembatani harapan rakyat dengan aksi nyata. Dalam perjalanan menjangkau 8 wilayah di Aceh, saya mendengar langsung suara konstituen—aspirasi, harapan, dan kebutuhan mereka,” kata Irsan yang juga Ketua DPW NasDem Aceh ini yang dikutip dari akun instagram @dprri_nasdem, Selasa, 21 Januari 2025.
     
    Irsan menunjukkan komitmennya sebagai wakil rakyat yang aktif memperjuangkan kepentingan masyarakat Aceh, khususnya di bidang infrastruktur, energi, lingkungan, dan ekonomi.

    Dengan semangat ‘Saya mendengar, saya bergerak!’, Irsan memastikan setiap aspirasi yang diterima akan dibawa ke Senayan untuk diperjuangkan. Irsan didukung tim dalam memperjuangkan aspirasi rakyat di dapil.
     
    Baca juga: Politikus NasDem Usul Cukai Rokok Rp150 Triliun untuk Biayai Makan Bergizi Gratis
     
    “Tidak hanya sekadar mendengar, saya didukung oleh tim dan beberapa pihak terkait dengan tantangan yang telah disampaikan. Beberapa solusi bahkan sudah mulai direalisasikan di lapangan,” ujar Irsan.
     
    Ia menegaskan bahwa masa reses bukan hanya tugas, tetapi panggilan untuk melayani dan memastikan setiap suara memiliki dampak nyata bagi masyarakat. “Bersama, kita bangun Aceh yang lebih baik!” tutupnya. 

    Berikut sembilan aspirasi utama yang diserap:

    Tantangan infrastruktur listrik seperti penataan kabel dan penambahan lampu jalan
    Pemerataan distribusi BBM subsidi yang tepat sasaran
    Tantangan distribusi listrik yang merata dan terjangkau
    Permasalahan distribusi jaringan gas (jargas) yang kurang merata
    Kerusakan lingkungan akibat eksplorasi sumber daya alam (SDA) ilegal
    Penertiban harga gas LPG 3 kilogram sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET)
    Dukungan investasi untuk petani kopi
    Permohonan penambahan pangkalan gas
    Permohonan pengelolaan lingkungan secara mandiri untuk kepentingan ekonomi dan sosial masyarakat

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)

  • DPRD Kota Bandung Ungkap Jenis Bantuan untuk Warga Miskin

    DPRD Kota Bandung Ungkap Jenis Bantuan untuk Warga Miskin

    BANDUNG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung untuk memaksimal program-program dalam penanggulangan warga miskin.

    Garis kemiskinan masih jadi masalah yang belum terdongkrak secara signifikan di Kota Kembang. Dilansir dari laman Badan Pusat Statistika (BPS) Kota Bandung, angka kemiskinan masyarakat pada tahun 2024 berada di angka 3,87 persen.

    Apabila melihat presentase 2 tahun sebelumnya, memang Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung berhasil menekan angka kemiskinan sebanyak 0,5 persen. Namun, hal tersebut dinilai belum cukup apabila mengacu pada target yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2024–2029 diangka 2,74 hingga 2,81 persen.

    Anggota Komisi IV DPRD Kota Bandung, Heri Hermawan, mendorong Pemkot Bandung bisa memaksimalkan bantuan yang diterima warga miskin. Salah satunya yakni terkait fasilitas para pencari kerja (pencaker).

    “Ya, kalau kaitan dengan pendapatan kita bisa ngobrol masalah terkait dengan upaya membuka lapangan kerja, meningkatkan kompetensi si pencari kerja. Ini tentunya bisa menggerakan perekonomian Kota Bandung,” kata Heri saat ditemui Jabar Ekspres, baru-baru ini.

    Menurutnya, langkah menciptakan lapangan kerja bagi pencaker menjadi upaya efektif dalam mengentaskan warga miskin di Kota Bandung. Apalagi, kata dia, angka pengangguran di Kota Kembang masih cukup tinggi.

    “Harus diupayakan untuk menciptakan lapangan kerja sebagai sarana fasilitas bagi pencari kerja termasuk tingkatkan kompetensinya,” ujar Politikus Partai NasDem ini.

     

    Tekan Angka Warga Miskin dengan Pemberdayaan UKM

     

    Tak hanya itu, Heri melanjutkan, pemkot juga harus mamberdayakan para pelaku Usaha Menengah Kecil (UKM). Sehingga angkatan kerja itu bisa terserap melalui bidang tersebut.

    Heri juga merincikan terkait bantuan yang diterima warga miskin Kota Bandung. Pemkot kata Heri, memiliki program bantuan rumah layak huni bagi warga kurang mampu. Maka dari itu, dirinya meminta pemkot agar memaksimal program tersebut. “Kita juga rajin membuat program rutilahu (rumah tidak layak huni). Kalau dari segi rumahnya tidak layak huni maka kita bisa membuat layak huni tersebut dengan program rutilahu,” ucapnya.

    Adapun dari sisi kesehatan, pemkot juga memberikan bantuan fasilitas kesehatan (faskes) melalui program Universal Health Coverage (UHC).