Xcloud.id

partai: Nasdem

  • Liburan ke Rusia Sebelum Dilantik jadi Wabup Blitar, Beky Cari Apa ?

    Liburan ke Rusia Sebelum Dilantik jadi Wabup Blitar, Beky Cari Apa ?

    Blitar (beritajatim.com) – Rijanto-Beky Herdihansah bakal segera dilantik sebagai Bupati-Wakil Bupati (Wabup) Blitar periode 2025-2030. Jika sesuai rencana Rijanto-Beky akan dilantik pada tanggal 6 Februari 2025 mendatang.

    Alih-alih mempersiapkan diri menjadi Wakil Bupati Blitar, Beky Herdihansah justru sedang asyik berlibur ke Rusia. Kegiatan liburan Beky Herdihansah tersebut diunggah di akun media sosial pribadinya pada Kamis (23/01/2025) kemarin.

    Dalam caption unggahan videonya, Beky liburannya ke Rusia ini bukan hanya sekedar untuk refreshing semata. Namun juga untuk mencari inspirasi yang bisa diduplikasi dari negara Rusia untuk Kabupaten Blitar.

    “Perjalanan ini saya lakukan selain untuk berlibur sekaligus mencari inspirasi hal-hal yang mungkin bisa diduplikasi dari Rusia, sebelum pelantikan menjadi Wakil Bupati Blitar yang insyallah akan dilaksanakan tanggal 06 Februari 2025 mendatang,” tulis Beky dalam akun media sosial Instagram pribadinya.

    Beky tidak sendiri, politisi berambut biru itu terlihat ditemani oleh sang istri dan anaknya. Terlihat saat membagikan video liburannya, Beky masih berada di bandara Qatar.

    “Saya bersama keluarga sedang melakukan perjalanan ke Rusia dan sedang transit di bandar udara Qatar,” imbuhnya.

    Pria yang merupakan kader Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut seakan ingin mengungkapkan bahwa berlibur dengan keluarga untuk saat ini menjadi hal yang penting bagi dirinya. Sebelum nantinya ia akan fokus untuk mengurus dan memajukan Kabupaten Blitar bersama Rijanto.

    “Menikmati saat-saat berkumpul bersama keluarga dengan berlibur sebelum nantinya waktu saya akan terforsir untuk mengurusi pembangunan di Kabupaten Blitar. Mohon doanya semoga perjalanan saya lancar tanpa hambatan sampai kembali ke tanah air. Amin,” tandasnya.

    Pasangan Rijanto-Beky sendiri bakal dilantik menjadi Bupati-Wakil Bupati Blitar pada tanggal 6 Februari 2025 mendatang. Pelantikan Rijanto-Beky Herdihansah sebagai Bupati-Wakil Bupati Blitar pun akan dilakukan di Ibu Kota Negara, Jakarta. Pelantikan ini rencananya dilakukan langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

    “Iya benar itu surat resminya,” ungkap Supriadi, Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Kamis (23/01/2025).

    Rijanto-Beky Herdihansah sendiri bakal menjadi Bupati-Wakil Bupati Blitar periode 2025-2030. Pasangan yang diusung oleh PDIP, PAN dan Nasdem tersebut bakal melanjutkan kepemimpinan Rini Syarifah-Rahmat Santoso.

    Dalam prosesnya, langkah Rijanto-Beky menjadi Bupati-Wakil Bupati Blitar terbilang mudah karena tidak ada gugatan sengketa yang diajukan oleh sang rival Rini Syarifah-Abdul Ghoni.

    Sang petahana yakni Rini Syarifah-Abdul Ghoni memilih legawa dan menerima kekalahan, tanpa mengajukan gugatan sengketa hasil Pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK). Hal itulah yang membuat proses pelantikan Rijanto-Beky bisa dilaksanakan tanggal 6 Februari 2025 mendatang tanpa harus tertunda akibat adanya persidangan gugatan MK.

    “Kalau sesuai surat itu pelantikan akan dilangsungkan di Jakarta,” tegasnya. (Owi)

  • Komisi III DPR: Hukum Mati Bandar Narkoba Penusuk Polisi hingga Tewas!

    Komisi III DPR: Hukum Mati Bandar Narkoba Penusuk Polisi hingga Tewas!

    Jakarta, Beritasatu.com – Kasus bandar narkoba yang melakukan penusukan hingga menyebabkan kematian dan luka-luka terhadap tiga polisi dari Satnarkoba Polres Lahat, Sumatera Selatan mendapat perhatian serius dari Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni. Dia mengaku geram dan meminta aparat penegak hukum menjerat bandar narkoba tersebut dengan hukuman maksimal, yakni hukuman mati.

    “Polisi dan jaksa jangan takut untuk beri pidana maksimal, tuntutan hukuman mati untuk pelaku. Ini dia sudah bandar narkoba, melawan aparat, bahkan sampai membunuh,” ujar Sahroni kepada wartawan, Kamis (23/1/2025).

    Diketahui, tiga polisi dari Satnarkoba Polres Lahat ditusuk saat menangkap bandar narkoba Ebi (27) dan Lindi Fernandes (20) di Desa Simpang III Pumu, Sumatera Selatan, Rabu (22/1/2025) dini hari. Seorang korban bernama Bripda Faras Naban Atala (23), tewas akibat ditusuk bandar narkoba. 

    Dua lagi, Brigadir Didit Prasetya dan Bripka Kunto Wibisono masih dirawat intensif akibat luka tusukan. Kini pelaku tersebut telah ditahan oleh pihak kepolisian.

    “Buktikan bahwa negara memang benar-benar serius dan keras dalam memberantas narkoba dan saya yakin polisi dan jaksa memiliki spirit itu,” tegas Sahroni.

    Sahroni pun meminta Polri dan Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk memperkuat upaya pemberantasan narkoba. Pasalnya, kata politikus Nasdem ini, para bandar narkoba sudah makin canggih, cerdik dan brutal.

    “Polisi dan BNN juga jangan pernah lengah sama para bandar dan pengedar. Mereka ini semakin cerdik dan brutal. Sudah berani melawan aparat negara. Pokoknya kalau mereka tidak kooperatif, jangan ragu untuk melakukan tembakan terukur. Keselamatan aparat yang utama,” jelas Sahroni.

    Lebih lanjut, Sahroni berharap para pihak juga turut memaksimalkan upaya pencegahan tindak pidana narkotika terutama bagi generasi muda. Menurut Sahroni, pencegahan tidak bisa hanya diserahkan kepada Polri dan BNN saja, tetapi harus menjadi gerakan bersama seluruh elemen masyarakat.

    “Gencarkan juga aspek pencegahan. Sudah banyak anak muda kita yang terjerumus narkoba. Harus diputus rantai peredarannya,” pungkas Sahroni.

  • Tok! Revisi UU Minerba Resmi Jadi Inisiatif DPR RI

    Tok! Revisi UU Minerba Resmi Jadi Inisiatif DPR RI

    Bisnis.com, JAKARTA – DPR RI resmi menyetujui usulan Badan Legislatif (Baleg) tentang Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No 4/2009 tentang Mineral dan Batu bara (UU Minerba). Alhasil, RUU yang baru dibahas pada awal pekan ini resmi menjadi usulan inisiatif DPR. 

    Adapun, keputusan tersebut diambil dalam rapat paripurna pada hari ini, Kamis (23/1/2025), yang berlangsung mulai pukul 10.23 WIB dan berakhir pukul 10.45 WIB. Usulan dari masing-masing fraksi tak disampaikan secara lisan, melainkan tertulis. 

    Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, dia meminta masing-masing juru bicara, masing-masing fraksi partai untuk menyampaikan pendapat fraksinya secara bergiliran dan lewat penjelasan tertulis untuk mempersingkat waktu. 

    “Dan untuk menyingkat waktu apakah bisa disepakati pendapat fraksi-fraksi tersebut disampaikan secara tertulis kepada pimpinan dewan? Apakah dapat disetujui?” kata Dasco sambil mengetuk palu satu kali dalam Rapat Paripurna DPR RI, Kamis (23/1/2025). 

    Ketua Harian Partai Gerindra itu menyebutkan dan memanggil daftar nama-nama jubir fraksi partai yang akan menyampaikan pendapatnya secara tertulis. 

    Beberapa di antaranya yaitu Fraksi PDIP I Nyoman Parta S.H, Fraksi Partai Golkar Ahmad Irawan, Fraksi Gerindra Sumail Abdullah, Fraksi Nasdem Arif Rahman, Fraksi PKB H.S.N Prana Putra Sohe, fraksi PKS Hendry Munief, dari Fraksi PAN Aqib Ardiansyah, dan Fraksi Demokrat Mulyadi. 

    “Kami persilakan masing-masing juru bicara fraksi untuk maju ke depan menyampaikan pendapat fraksinya atau pendapat tertulis kepada pimpinan rapat. Waktu kami persilakan,” tuturnya. 

    Tak berselang lama, penyampaian pendapat tertulis ke pimpinan rapat hanya memakan waktu tak lebih dari 10 menit. Selanjutnya, Dasco memutuskan bahwa RUU Minerba tersebut resmi menjadi usulan DPR RI. 

    “Baik sekarang kita tanyakan apakah RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No 4/2009 tentang Mineral dan Batu bara dapat disetujui jadi RUU usul DPR RI?” tanyanya. 

    Anggota dewan yang menghadiri rapat paripurna tersebut serempak menjawab setuju RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No 4/2009 tentang Mineral dan Batu bara menjadi RUU usulan inisiatif DPR RI.

  • Marak Judi Online, DPR Usulkan Lembaga Khusus untuk Awasi Media Sosial

    Marak Judi Online, DPR Usulkan Lembaga Khusus untuk Awasi Media Sosial

    Jakarta, Beritasatu.com – Anggota Komisi I DPR Amelia Anggraini mengusulkan pembentukan lembaga khusus yang bertugas mengawasi media sosial dan platform digital. Usulan ini bertujuan untuk menekan penyebaran konten judi online (judol) yang semakin masif di berbagai platform.

    Pernyataan ini disampaikan Amelia saat rapat dengar pendapat Panja Judi Online dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (22/1/2025).

    “Jika Kemenkomdigi, BSSN, dan bahkan KPI tidak dapat sepenuhnya mengawasi media sosial dan platform digital, saya mengusulkan dibentuknya lembaga baru dengan dasar hukum atau undang-undang yang baru,” ujar Amelia.

    Menurut Amelia, pengawasan terhadap judi online membutuhkan langkah inovatif dan kolaboratif. Lembaga khusus ini diharapkan mampu menangani modus operandi pelaku judi online yang terus berkembang dengan teknologi canggih.

    “Lembaga ini akan fokus pada pengawasan media sosial dan platform digital secara komprehensif,” tegas politikus Partai Nasdem tersebut.

    Amelia juga memberikan sejumlah rekomendasi kepada Kemenkomdigi untuk memberantas judi online. Pertama, penguatan regulasi, yaitu peraturan teknis turunan dari UU ITE yang lebih spesifik, termasuk panduan untuk platform digital dan mekanisme sanksi yang tegas.

    Kedua, kerja sama internasional. Kolaborasi dengan organisasi global dan pemerintah negara lain penting untuk menindak server judi online yang beroperasi dari luar negeri.

    Ketiga, pengawasan konten promosi. Fokus pada konten afiliasi, newsletter, dan email marketing yang sering kali menjadi celah untuk mempromosikan judi online secara terselubung.

    Amelia juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap konten yang menggunakan akun palsu, foto palsu, dan teknik klikbait untuk menyembunyikan situs judi online, termasuk yang muncul melalui game online.

    “Fenomena ini terkait erat dengan UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Komdigi juga harus memastikan provider komunikasi tidak digunakan untuk mengakses situs judol,” tambah Amelia.

    Dalam rapat yang sama, Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemenkomdigi Alexander Sabar mengungkapkan pihaknya telah menangani lebih dari 5 juta konten judi online sejak 2017 hingga Januari 2025.

    “Dari 2017 hingga 21 Januari 2025, Kemenkomdigi telah menangani 5.707.952 konten judi online yang tersebar di berbagai platform,” ujar Alexander.

    Alexander menjelaskan platform media sosial X (dahulu Twitter) menjadi aplikasi dengan paparan konten judi online terbanyak, mencapai 1.429.063 konten dalam periode tersebut.

    “Aplikasi X menjadi yang paling banyak terpapar konten judi online, dengan lebih dari satu juta konten sejak 2016 hingga Januari 2025,” tutupnya.

  • Para Eks Menteri ATR Saling Lempar Tanggung Jawab Soal Pagar Laut, Akbar Faizal: Melelahkan Betul Kualitas Para Pejabat

    Para Eks Menteri ATR Saling Lempar Tanggung Jawab Soal Pagar Laut, Akbar Faizal: Melelahkan Betul Kualitas Para Pejabat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Para mantan menteri ATR/Kepala BPN saling lempar tanggung jawab terkait keberadaan pagar laut di kabupaten Tangerang, Banten.

    Bahkan soal penerbitan sertifikat untuk kawasan laut dalam bentuk hak guna bangunan maupun hak milik juga seolah tak ada yang mengetahui.

    Mantan Politisi NasDem, Akbar Faizal pun memberikan sentilan kepada para mantan pejabat tersebut.

    Menurutnya, para mantan Manteri ATR itu menghindari tanggung jawab dan gugatan publik yang terus disorot hingga saat ini.

    “Para mantan menteri BPN-ATR berlomba menjelaskan rentang masa tahun kerja mereka untuk menghindari tanggungjawab & gugatan publik pada kasus sertifikat atas laut di PIK-2 itu,” kata Akbar Faizal dalam akun X, pribadinya, Kamis, (23/1/2025).

    “Melelahkan betul kualitas para pejabat yang selalu gagah perkasa didepan kamera ini,” tambah pria kelahiran Makassar, Sulsel ini.

    Sebelumnya, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengakui bahwa sertifikat itu terbit di tahun 2023.

    Terdapat 263 bidang yang memiliki sertifikat hak guna bangunan (HGB). Rinciannya, milik PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, milik PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang. Lalu 9 bidang atas nama perorangan dan 17 bidang yang memiliki surat hak milik (SHM).

    Terdapat 263 bidang yang memiliki sertifikat hak guna bangunan (HGB). Rinciannya, milik PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, milik PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang. Lalu 9 bidang atas nama perorangan dan 17 bidang yang memiliki surat hak milik (SHM).

  • Rijanto-Beky Bakal Dilantik Prabowo Jadi Bupati-Wabup Blitar, Ini Tanggalnya

    Rijanto-Beky Bakal Dilantik Prabowo Jadi Bupati-Wabup Blitar, Ini Tanggalnya

    Blitar (beritajatim.com) – Komisi 11 DPR-RI bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) telah mengeluarkan surat keputusan soal waktu pelantikan Bupati-Wakil Bupati Blitar terpilih. Dalam surat tersebut tertulis bahwa pelantikan Bupati-Wakil Bupati Blitar akan dilaksanakan pada 6 Februari 2025 mendatang.

    Pelantikan Rijanto-Beky Herdihansah sebagai Bupati-Wakil Bupati Blitar pun akan digelar di Ibu Kota Negara, Jakarta. Pelantikan ini rencananya langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, di Istana Negara.

    “Iya benar itu surat resminya,” ungkap Supriadi, Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Kamis (23/1/2025).

    Rijanto-Beky Herdihansah sendiri bakal menjadi Bupati-Wakil Bupati Blitar periode 2025-2030. Pasangan yang diusung oleh PDIP, PAN dan Nasdem tersebut bakal melanjutkan kepemimpinan Rini Syarifah-Rahmat Santoso.

    Dalam prosesnya, langkah Rijanto-Beky menjadi Bupati-Wakil Bupati Blitar terbilang mudah karena tidak ada gugatan sengketa yang diajukan oleh sang rival Rini Syarifah-Abdul Ghoni. Sang petahana yakni Rini Syarifah-Abdul Ghoni memilih legawa dan menerima kekalahan, tanpa mengajukan gugatan sengketa hasil Pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK).

    Hal itulah yang membuat proses pelantikan Rijanto-Beky bisa dilaksanakan tanggal 6 Februari 2025 mendatang tanpa harus tertunda akibat adanya persidangan gugatan MK.

    “Kalau sesuai surat itu pelantikan akan dilangsungkan di Jakarta,” tegasnya.

    Pada Pemilihan Bupati (Pilbup) Blitar tahun 2024 kemarin ada 2 pasangan calon yang bertanding. Keduanya adalah Rijanto-Beky dan Rini Syarifah-Abdul Ghoni.

    Dalam Pilbup Blitar tersebut meraih Rijanto-Beky keluar sebagai pemenang dengan perolehan suara sebanyak 504.655. Pasangan PDIP, PAN dan Nasdem itu unggul jauh dari sang petahana Rini-Ghoni yang hanya mendapatkan 137.706 suara. Pasangan Rijanto-Beky pun diketahui menang di semua kecamatan di Kabupaten Blitar. [owi/beq]

  • Serasinya Prabowo Subianto dan Titiek Soeharto soal Pagar Laut Nasional 23 Januari 2025

    Serasinya Prabowo Subianto dan Titiek Soeharto soal Pagar Laut Nasional 23 Januari 2025

    Serasinya Prabowo Subianto dan Titiek Soeharto soal Pagar Laut
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Keserasian antara Presiden RI
    Prabowo Subianto
    dan Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi, atau dikenal
    Titiek Soeharto
    , tampak dalam menyikapi polemik
    pagar laut
    di perairan Tangerang, Banten.
    Prabowo dan Titiek kompak ingin persoalan pagar laut misterius sepanjang 30,16 kilometer di perairan Tangerang segera dituntaskan.
    Sebab, hingga saat ini, pemilik pagar laut misterius itu tidak kunjung terungkap.
    Merepons hal ini, Presiden Prabowo Subianto meminta agar peristiwa pemasangan pagar laut di perairan Tangerang diselidiki tuntas.
    Permintaan ini disampaikan saat bertemu Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (20/1/2025).
    “Tadi arahan Bapak Presiden satu, selidiki sampai tuntas secara hukum supaya kita harus benar koridor hukumnya. Apabila tidak ada, itu harus menjadi milik negara, nah itu kasusnya seperti itu,” kata Trenggono, usai bertemu Prabowo.
    Prabowo juga mengarahkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk bekerja sama dengan berbagai pihak dalam mencabut gugusan pagar laut.
    Sebab, dikhawatirkan, ada yang menggugat jika pencabutan dilakukan oleh KKP saja.
    Oleh karenanya, KKP akan bekerja sama dengan TNI AL, Badan Keamanan Laut (Bakamla), Badan Pemeliharaan Keamanan (Baharkam) Polri, hingga Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP).
    Rencananya, pembongkaran bakal dimulai pada Rabu pekan ini setelah pihaknya mengumpulkan bukti-bukti.
    “Sesuai arahan Bapak Presiden, pokoknya sesuai koridor hukum. Dan kemudian saya sampaikan di sini, Rabu kita akan bersama-sama dengan seluruh pihak dan pada saat itu kita bongkar,” ucap dia.
     
    Sikap tegas Prabowo tersebut didukung oleh Titiek Soeharto selaku Ketua Komisi IV DPR yang merupakan mitra dari KKP.
    Titiek juga mendesak agar pemilik pagar laut misterius di Tangerang diungkap ke publik.
    Ia optimis pemerintah mampu mengungkapnya.
    “Saya juga sebagai anggota dewan, sebagai rakyat biasa, kita juga ingin tahu siapa sih yang menyuruh, yang membiayai, yang memiliki pagar laut ini. Kita juga ingin tahu. Dan mudah-mudahan bisa kita percayakan kepada pemerintah supaya bisa menemukan,” ujar Titiek, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (22/1/2024) kemarin.
    Selain itu, Titiek menduga perusahaan besar menjadi dalang dari pagar laut yang membentangi kawasan pesisir Tangerang sepanjang 30,16 kilometer.
    Namun, ia enggan menerka lebih jauh soal pelaku pemasang pagar laut.
    “Ya, kalau enggak perusahaan besar, mana mungkin dia bikin pagar seperti itu, ya, untuk apa gitu ya,” ungkap Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu.
    Keseriusan Titiek juga ditunjukkan dengan aksi meninjau lokasi pagar laut pada Rabu kemarin.
    Dia melakukan sidak pagar laut bersama jajarannya di Komisi IV DPR, seperti di antaranya Daniel Johan (DJ) dari Fraksi PKB, Rajiv dari Fraksi Nasdem, Panggah Susanto dari Fraksi Golkar, hingga Dadori Wonodipuro dari Fraksi Gerindra.
    Putri Presiden ke-2 RI Soeharto ini menegaskan, wilayah perairan bukanlah milik perorangan maupun perusahaan, sehingga tidak boleh ada yang memagarinya.
    “Itu juga melanggar hukum. Ini kan laut, laut ini bukan milik perorangan atau milik perusahaan, ini adalah milik negara gitu ya. Mereka enak saja memagar-magari,” ucap Titiek.
    Titiek juga mengungkapkan bahwa pagar laut itu menghalangi jalan para nelayan mencari nafkah.
    “Jadi kita lihat sendiri tadi memang itu menghalang-halangi jalannya nelayan untuk cari nafkah,” ungkapnya.
    Selepas sidak, menurut Titiek, Presiden Prabowo Subianto sudah memerintahkan jajarannya untuk membongkar pagar laut tersebut.
    Mantan istri Prabowo itu berharap pagar laut sepanjang 30,16 kilometer itu segera dibongkar.
    “Jadi alhamdulillah kami dari Komisi IV mengapresiasi pemerintah dan aparat untuk bisa segera mencabut pagar laut itu,” kata Titiek.
    Sebagai informasi, keberadaan pagar laut misterius di perairan Tangerang menjadi perhatian publik setelah viral di media sosial pada awal tahun ini.
    Pagar ini memberikan dampak besar bagi masyarakat pesisir.
    Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten mencatat sekitar 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya terdampak langsung, memengaruhi 21.950 jiwa secara ekonomi.
    Selain itu, ada kekhawatiran bahwa pagar tersebut merusak ekosistem laut di wilayah tersebut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Rayuan DPRD Kudus Tak Mempan, Kota Darurat Sampah

    Rayuan DPRD Kudus Tak Mempan, Kota Darurat Sampah

    Superiyanto menyebut ada lima tuntutan utama yang diajukan warga Desa Tanjungrejo kepada Pemkab Kudus. Yakni tuntutan pengelolaan limbah lindi yang telah mencemari tanah warga. Selain itu, menangani pencemaran sungai akibat aliran lindi.

    Tuntutan warga Desa Tanjungrejo lainnya, kata Super, Pemkab segera menangani bau menyengat yang timbul dari tumpukan sampah di TPA. Tuntutan selanjutnya, yakni implementasi sistem pengelolaan sampah modern untuk mengatasi permasalahan tersebut.

    “Mau tidak mau, kita harus membuat sumur resapan skala besar di tepi sungai agar ada penyaringan, sehingga lindi tidak masuk ke lahan warga,” kata Superiyanto yang juga politisi Partai Nasdem ini.

    Super mengakui bahwa penutupan TPA Tanjungrejo memicu berbagai persoalan di wilayah Kudus. Salah satunya menumpuknya sampah di tepi jalan-jalan utama di pusat Kota Kudus.

    Untuk penanganan sementara, imbuh Super, beberapa desa di Kudus berinisiatif memanfaatkan lahan kosong sebagai Tempat Pembuangan Sementara (TPS) berskala kecil.

    “Langkah ini dilakukan sebagai upaya mengelola sampah lokal, sambil menunggu solusi jangka panjang dari Pemkab Kudus,” terangnya.

    Superiyanto berjanji bahwa pihak DPRD segera menindaklanjuti permasalahan ini melalui anggaran Pemkab Kudus. Namun, penyelesaian masalah sampah itu, membutuhkan tindakan cepat dan dukungan anggaran yang signifikan.

    “Estimasi awal menunjukkan bahwa biaya untuk membangun sistem pengelolaan sampah modern mencapai Rp50 miliar, sedangkan anggaran yang tersedia saat ini baru sekitar Rp7,6 miliar,” ungkap Super.

    Karena persoalannya semakin rumit, Superiyanto mendesak Penjabat (PJ) Bupati Kudus segera turun ke lapangan. Yakni melihat langsung kondisi TPA dan memberikan perhatian khusus terhadap tuntutan warga Desa Tanjungrejo.

    “Kalau permasalahan ini tidak diselesaikan, dampaknya akan dirasakan seluruh warga Kudus,” tukas Super.

    Superiyanto pun menawarkan solusi untuk mengurangi beban TPA induk di Desa Tanjungrejo. Untuk sementara, setiap kecamatan harus mulai mempersiapkan TPS di wilayahnya masing-masing.

    “Langkah ini diharapkan dapat mengurangi beban TPA Tanjungrejo, dan mempercepat penanganan sampah di wilayah Kudus,” tegasnya.

     

  • Di Atas Kapal saat Pembongkaran Pagar Laut, Menteri Nusron Puji Politikus NasDem Ini

    Di Atas Kapal saat Pembongkaran Pagar Laut, Menteri Nusron Puji Politikus NasDem Ini

    Tangerang: Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid memberikan apresiasi khusus kepada anggota DPR RI dari Fraksi NasDem, Rajiv, atas perhatiannya dalam menjaga kelestarian laut Indonesia.

    Pujian tersebut disampaikan langsung oleh Nusron saat menghadiri pembongkaran pagar laut sepanjang 30 kilometer di perairan Tangerang, Banten, pada Rabu, 22 Januari 2025.

    Dalam kesempatan tersebut, Nusron menyampaikan bahwa pagar laut yang membentang di perairan Tangerang ini telah melanggar aturan tata ruang laut. Pembongkaran dilakukan untuk memastikan bahwa kawasan perairan tetap menjadi ruang publik yang tidak dikavling secara ilegal.

    Baca juga: Libatkan Kendaraan Tempur, Begini Mekanisme Pembongkaran Pagar Laut di Tangerang

    “Saudara-saudara sekalian ini Rajiv, anggota DPR dari NasDem Komisi IV yang sangat peduli,” ujar Nusron dari atas kapal patroli yang digunakan untuk meninjau langsung proses pembongkaran bersama Rajiv dan petinggi penegak hukum dalam video yang diunggah Rajiv di akun instagramnya.

    Pagar laut sepanjang 30 kilometer yang terpasang di kawasan perairan Tangerang diketahui telah mengganggu aktivitas nelayan dan membatasi akses publik ke wilayah laut. Menurut Nusron, pagar tersebut tidak hanya melanggar tata ruang, tetapi juga merusak ekosistem laut.

    “Dengan menjaga laut, bersama KKP, bersama AL, laut, menjaga laut, jangan sampai laut dikavling-kavling. Bravo untuk Komisi IV,” tegas Nusron.

    Keberadaan pagar laut sangat kontroversial. Sejak ditemukan, hampir tidak ada pihak yang mengakui sebagai pemilik pagar tersebut. Pemerintah akhirnya mengambil langkah tegas untuk melakukan pembongkaran.

    Tangerang: Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid memberikan apresiasi khusus kepada anggota DPR RI dari Fraksi NasDem, Rajiv, atas perhatiannya dalam menjaga kelestarian laut Indonesia.
     
    Pujian tersebut disampaikan langsung oleh Nusron saat menghadiri pembongkaran pagar laut sepanjang 30 kilometer di perairan Tangerang, Banten, pada Rabu, 22 Januari 2025.
     
    Dalam kesempatan tersebut, Nusron menyampaikan bahwa pagar laut yang membentang di perairan Tangerang ini telah melanggar aturan tata ruang laut. Pembongkaran dilakukan untuk memastikan bahwa kawasan perairan tetap menjadi ruang publik yang tidak dikavling secara ilegal.

    Baca juga: Libatkan Kendaraan Tempur, Begini Mekanisme Pembongkaran Pagar Laut di Tangerang
     
    “Saudara-saudara sekalian ini Rajiv, anggota DPR dari NasDem Komisi IV yang sangat peduli,” ujar Nusron dari atas kapal patroli yang digunakan untuk meninjau langsung proses pembongkaran bersama Rajiv dan petinggi penegak hukum dalam video yang diunggah Rajiv di akun instagramnya.
     
    Pagar laut sepanjang 30 kilometer yang terpasang di kawasan perairan Tangerang diketahui telah mengganggu aktivitas nelayan dan membatasi akses publik ke wilayah laut. Menurut Nusron, pagar tersebut tidak hanya melanggar tata ruang, tetapi juga merusak ekosistem laut.
     
    “Dengan menjaga laut, bersama KKP, bersama AL, laut, menjaga laut, jangan sampai laut dikavling-kavling. Bravo untuk Komisi IV,” tegas Nusron.
     
    Keberadaan pagar laut sangat kontroversial. Sejak ditemukan, hampir tidak ada pihak yang mengakui sebagai pemilik pagar tersebut. Pemerintah akhirnya mengambil langkah tegas untuk melakukan pembongkaran.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)

  • NasDem Resmikan Program Aksi Air Bersih untuk Warga Pandeglang, Memberikan Solusi Jangka Panjang

    NasDem Resmikan Program Aksi Air Bersih untuk Warga Pandeglang, Memberikan Solusi Jangka Panjang

    Pandeglang: Partai NasDem terus membuktikan komitmennya dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Salah satunya adalah melalui program Aksi Air Bersih, yang diresmikan di kawasan Cikole, Kabupaten Pandeglang, Banten, baru-baru ini.

    Pada tahap awal, NasDem meresmikan enam titik sumur bor di wilayah Daerah Pemilihan (Dapil) 1 Kabupaten Pandeglang. Program ini merupakan hasil inisiatif dari M. Dadi Rajadi, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pandeglang dari Fraksi Partai NasDem, yang bekerja sama dengan komunitas Balad Dadi Rajadi (Badar). Program ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan air bersih yang selama ini menjadi tantangan bagi masyarakat setempat.
    Manfaat Langsung bagi Warga Pandeglang
    M. Dadi Rajadi mengungkapkan, sebelum adanya fasilitas air bersih, warga setempat harus melakukan aktivitas mandi setiap pagi dan sore ke mata air yang cukup jauh. Selain itu, mereka juga harus membawa air menggunakan ember untuk kebutuhan memasak di rumah.

    “Sampai hari ini, sebelum ada toren seperti ini, mereka harus mandi setiap pagi ke mata air dan sore juga ke mata air. Setelah mandi, mereka membawa ember air pulangnya, dan setelah sore sudah membawa air untuk persiapan masak pagi-pagi. Ke depan, program ini bisa lebih banyak, tidak hanya enam titik, tetapi 10 hingga 20 titik,” kata Dadi dalam video yang diunggah akun instagram @official_nasdem, Rabu, 22 Januari 2025.

    Komitmen Partai NasDem dalam Pembangunan Berkelanjutan
    Ketua Bidang Kaderisasi dan Pendidikan Politik DPP Partai NasDem, Nining Indra Shaleh, menyampaikan bahwa program ini sejalan dengan amanat Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, agar kader partai dapat menjadi penggerak perubahan yang memberikan dampak positif terhadap pemenuhan hak-hak publik.

    “Sekarang adalah saatnya mereka harus turun kepada masyarakat, merealisasikan janji-janji mereka, terutama janji-janji yang terkait dengan kesejahteraan masyarakat. Apa yang menjadi keinginan masyarakat, aspirasi masyarakat, itulah saatnya,” ujar Nining.

    Program Aksi Air Bersih ini merupakan bukti nyata dari komitmen Partai NasDem dalam menyediakan fasilitas dasar yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, seperti akses terhadap air bersih. Selain itu, diharapkan kesejahteraan masyarakat Pandeglang dapat meningkat, serta memberi dampak positif bagi kehidupan sehari-hari mereka. Program ini juga akan diperluas dengan menambah lebih banyak titik sumur bor di masa yang akan datang.

    Pandeglang: Partai NasDem terus membuktikan komitmennya dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Salah satunya adalah melalui program Aksi Air Bersih, yang diresmikan di kawasan Cikole, Kabupaten Pandeglang, Banten, baru-baru ini.
     
    Pada tahap awal, NasDem meresmikan enam titik sumur bor di wilayah Daerah Pemilihan (Dapil) 1 Kabupaten Pandeglang. Program ini merupakan hasil inisiatif dari M. Dadi Rajadi, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pandeglang dari Fraksi Partai NasDem, yang bekerja sama dengan komunitas Balad Dadi Rajadi (Badar). Program ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan air bersih yang selama ini menjadi tantangan bagi masyarakat setempat.

    Manfaat Langsung bagi Warga Pandeglang

    M. Dadi Rajadi mengungkapkan, sebelum adanya fasilitas air bersih, warga setempat harus melakukan aktivitas mandi setiap pagi dan sore ke mata air yang cukup jauh. Selain itu, mereka juga harus membawa air menggunakan ember untuk kebutuhan memasak di rumah.
     
    “Sampai hari ini, sebelum ada toren seperti ini, mereka harus mandi setiap pagi ke mata air dan sore juga ke mata air. Setelah mandi, mereka membawa ember air pulangnya, dan setelah sore sudah membawa air untuk persiapan masak pagi-pagi. Ke depan, program ini bisa lebih banyak, tidak hanya enam titik, tetapi 10 hingga 20 titik,” kata Dadi dalam video yang diunggah akun instagram @official_nasdem, Rabu, 22 Januari 2025.

    Komitmen Partai NasDem dalam Pembangunan Berkelanjutan

    Ketua Bidang Kaderisasi dan Pendidikan Politik DPP Partai NasDem, Nining Indra Shaleh, menyampaikan bahwa program ini sejalan dengan amanat Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, agar kader partai dapat menjadi penggerak perubahan yang memberikan dampak positif terhadap pemenuhan hak-hak publik.

    “Sekarang adalah saatnya mereka harus turun kepada masyarakat, merealisasikan janji-janji mereka, terutama janji-janji yang terkait dengan kesejahteraan masyarakat. Apa yang menjadi keinginan masyarakat, aspirasi masyarakat, itulah saatnya,” ujar Nining.
     
    Program Aksi Air Bersih ini merupakan bukti nyata dari komitmen Partai NasDem dalam menyediakan fasilitas dasar yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, seperti akses terhadap air bersih. Selain itu, diharapkan kesejahteraan masyarakat Pandeglang dapat meningkat, serta memberi dampak positif bagi kehidupan sehari-hari mereka. Program ini juga akan diperluas dengan menambah lebih banyak titik sumur bor di masa yang akan datang.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)