Xcloud.id

partai: Nasdem

  • Pemkab Blitar Bersiap untuk Pelantikan Bupati-Wakil Bupati Rijanto-Beky

    Pemkab Blitar Bersiap untuk Pelantikan Bupati-Wakil Bupati Rijanto-Beky

    Blitar (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar tengah bersiap untuk pelantikan Bupati-Wakil Bupati Blitar yang baru, Rijanto-Beky Herdihansah, yang akan berlangsung pada 6 Februari 2025.

    Sejumlah persiapan dilakukan dengan cepat, termasuk rapat koordinasi dengan berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memastikan kelancaran proses pelantikan.

    Plt. Asisten I Pemerintahan Kabupaten Blitar, Rully Wahyu Prasetyowanto, mengungkapkan bahwa koordinasi telah dilakukan guna mempersiapkan berbagai aspek penting dalam pelantikan ini.

    “Dari surat itu, sekretaris daerah langsung melakukan rapat koordinasi dengan beberapa organisasi perangkat daerah. Tentu OPD yang memiliki kewenangan dalam proses pelantikan ini,” ujarnya, Senin (27/1/2025).

    Administrasi dan perlengkapan resmi seperti seragam Bupati-Wakil Bupati Blitar juga sedang disiapkan. Bagian Pemerintahan Kabupaten Blitar telah mengajukan administrasi pengusulan Bupati terpilih secara sistematis agar prosesnya lebih cepat.

    Tidak hanya itu, fasilitas lain seperti ajudan juga telah dipersiapkan demi menunjang kinerja kedua pemimpin baru tersebut. Menurut Rully, teknis keberangkatan Rijanto-Beky ke lokasi pelantikan masih menunggu arahan lebih lanjut dari pimpinan.

    “Untuk teknisnya, pergerakan Bupati dan Wakil Bupati Blitar ke bandar dan ke pelantikan masih menunggu arahan pimpinan lebih lanjut. Ada pembahasan terkait seremonial sesudah pelantikan, namun masih belum pasti. Namun hal itu sudah dibahas dalam rapat,” katanya.

    Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Supriadi, turut mengonfirmasi bahwa pelantikan Rijanto-Beky akan dilaksanakan pada 6 Februari 2025 di Jakarta. “Iya benar itu surat resminya,” ungkap Supriadi, Kamis (23/1/2025). Pelantikan ini akan dilakukan langsung oleh Presiden RI, Prabowo Subianto.

    Pasangan Rijanto-Beky yang diusung PDIP, PAN, dan Nasdem akan memimpin Kabupaten Blitar untuk periode 2025-2030, menggantikan kepemimpinan Rini Syarifah-Rahmat Santoso. Proses kemenangan mereka dalam Pilbup Blitar 2024 tergolong mulus tanpa adanya sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK).

    Petahana Rini Syarifah-Abdul Ghoni memilih legawa menerima kekalahan tanpa mengajukan gugatan, sehingga pelantikan bisa berjalan sesuai jadwal.

    Dalam Pilbup Blitar 2024, Rijanto-Beky meraih kemenangan telak dengan 504.655 suara, jauh mengungguli pasangan Rini-Ghoni yang hanya memperoleh 137.706 suara. Kemenangan ini semakin mengukuhkan legitimasi Rijanto-Beky, yang berhasil menang di seluruh kecamatan di Kabupaten Blitar. [owi/suf]

  • Wibi Andrino Usul Program Satu Hari Jadi Anggota DPRD untuk Siswa Sekolah di Jakarta

    Wibi Andrino Usul Program Satu Hari Jadi Anggota DPRD untuk Siswa Sekolah di Jakarta

    Jakarta: Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino, mengusulkan sebuah program unik bagi siswa sekolah, yaitu “Satu Hari Jadi Anggota DPRD.” Program ini diusulkan Wibi kepada Dinas Pendidikan DKI Jakarta sebagai bagian dari kegiatan outing class untuk memperkaya pengalaman belajar para peserta didik.

    Wibi menjelaskan bahwa program ini tidak hanya memberikan kesempatan bagi siswa untuk melihat gedung DPRD, tetapi juga memberikan simulasi langsung bagaimana proses kebijakan dilahirkan di lembaga legislatif tersebut.

    “Mereka bisa berperan satu hari menjadi anggota DPRD. Jadi ada satu simulasi bagaimana suatu proses kebijakan itu lahir di DPRD,” ujar Wibi Andrino, yang juga menjabat sebagai Ketua DPW NasDem Jakarta yang dikutip dari akun instagram official_nasdem, Minggu, 26 Januari 2025.

    Baca juga: NasDem Resmikan Program Aksi Air Bersih untuk Warga Pandeglang, Memberikan Solusi Jangka Panjang

    Menurut Wibi, program ini dapat menjadi terobosan yang bermanfaat bagi siswa untuk memahami lebih dalam tentang mekanisme kerja anggota dewan, termasuk proses pengambilan keputusan yang berdampak pada masyarakat. Dengan keterlibatan langsung dalam simulasi tersebut, siswa diharapkan lebih mengapresiasi peran lembaga legislatif dan meningkatkan minat mereka terhadap isu-isu kebijakan publik.

    “Jadi, bukan hanya sekedar lihat gedung DPRD,” ujar Wibi.

    Usulan ini pun menjadi bagian dari visi Wibi Andrino untuk mendekatkan dunia pendidikan dengan praktik nyata kehidupan demokrasi di Indonesia. Dengan program seperti ini, siswa tidak hanya belajar dari teori, tetapi juga memahami bagaimana demokrasi itu bekerja secara langsung.

    Jika program ini terealisasi, Wibi berharap dapat menciptakan generasi muda yang lebih peduli dan aktif berpartisipasi dalam pembangunan bangsa. Ia juga mengajak seluruh pihak, termasuk Dinas Pendidikan dan sekolah-sekolah di DKI Jakarta, untuk mendukung ide ini sebagai bentuk edukasi yang inovatif.

    Jakarta: Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino, mengusulkan sebuah program unik bagi siswa sekolah, yaitu “Satu Hari Jadi Anggota DPRD.” Program ini diusulkan Wibi kepada Dinas Pendidikan DKI Jakarta sebagai bagian dari kegiatan outing class untuk memperkaya pengalaman belajar para peserta didik.
     
    Wibi menjelaskan bahwa program ini tidak hanya memberikan kesempatan bagi siswa untuk melihat gedung DPRD, tetapi juga memberikan simulasi langsung bagaimana proses kebijakan dilahirkan di lembaga legislatif tersebut.
     
    “Mereka bisa berperan satu hari menjadi anggota DPRD. Jadi ada satu simulasi bagaimana suatu proses kebijakan itu lahir di DPRD,” ujar Wibi Andrino, yang juga menjabat sebagai Ketua DPW NasDem Jakarta yang dikutip dari akun instagram official_nasdem, Minggu, 26 Januari 2025.

    Baca juga: NasDem Resmikan Program Aksi Air Bersih untuk Warga Pandeglang, Memberikan Solusi Jangka Panjang
     
    Menurut Wibi, program ini dapat menjadi terobosan yang bermanfaat bagi siswa untuk memahami lebih dalam tentang mekanisme kerja anggota dewan, termasuk proses pengambilan keputusan yang berdampak pada masyarakat. Dengan keterlibatan langsung dalam simulasi tersebut, siswa diharapkan lebih mengapresiasi peran lembaga legislatif dan meningkatkan minat mereka terhadap isu-isu kebijakan publik.
     
    “Jadi, bukan hanya sekedar lihat gedung DPRD,” ujar Wibi.
     
    Usulan ini pun menjadi bagian dari visi Wibi Andrino untuk mendekatkan dunia pendidikan dengan praktik nyata kehidupan demokrasi di Indonesia. Dengan program seperti ini, siswa tidak hanya belajar dari teori, tetapi juga memahami bagaimana demokrasi itu bekerja secara langsung.
     
    Jika program ini terealisasi, Wibi berharap dapat menciptakan generasi muda yang lebih peduli dan aktif berpartisipasi dalam pembangunan bangsa. Ia juga mengajak seluruh pihak, termasuk Dinas Pendidikan dan sekolah-sekolah di DKI Jakarta, untuk mendukung ide ini sebagai bentuk edukasi yang inovatif.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)

  • Alih Fungsi Hutan untuk Perkebunan Harus Ditinjau Ulang

    Alih Fungsi Hutan untuk Perkebunan Harus Ditinjau Ulang

    Jakarta: Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai NasDem, Arif Rahman, memberikan perhatian serius terhadap isu pembebasan lahan hutan dan alih fungsi untuk perkebunan kelapa sawit.

    Dalam Rapat Kerja bersama Menteri Kehutanan RI, Arif menyampaikan interupsi terkait pembebasan 20 juta hektare lahan hutan untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional serta persoalan izin penanaman kelapa sawit di kawasan hutan.

    “Hutan merupakan kawasan yang sangat krusial, sehingga hal tersebut perlu mendapatkan perhatian lebih dari instansi-instansi terkait, termasuk Menteri Kehutanan RI,” ujar Arif, dikutip dari akun Instagram @official_nasdem, Minggu, 26 Januari 2025

    Menurut Arif, alih fungsi lahan hutan menjadi perkebunan, termasuk kelapa sawit, telah memberikan dampak signifikan terhadap lingkungan. Ia menyoroti kerusakan lingkungan seperti erosi tanah, hilangnya habitat satwa liar, penurunan keanekaragaman hayati, hingga perubahan iklim.

    Baca juga: Di Atas Kapal saat Pembongkaran Pagar Laut, Menteri Nusron Puji Politikus NasDem Ini

    “Perlu kita ketahui bersama, hingga saat ini sudah sangat banyak lahan hutan yang beralih fungsi menjadi lahan perkebunan kelapa sawit maupun lainnya. Bukan berarti tidak diperbolehkan, hanya saja penggunaan lahannya tidak tepat,” tegasnya.

    Dalam pandangannya, Menteri Kehutanan harus berani mengambil sikap tegas terhadap penggunaan lahan yang tidak sesuai.

    “Saya rasa Pak Menteri juga harus berani untuk merekomendasikan penolakan izin perpanjangan penggunaan lahan kepada pihak terkait. Dengan begitu kita dapat mengembalikan fungsi hutan tersebut sebagaimana mestinya,” tambah Arif.

    Pernyataan ini menegaskan pentingnya keberlanjutan lingkungan hidup di tengah desakan kebutuhan ekonomi dan pangan nasional. Arif berharap langkah ini dapat menjadi prioritas kebijakan pemerintah agar fungsi hutan sebagai penjaga ekosistem tetap terjaga.

    Jakarta: Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai NasDem, Arif Rahman, memberikan perhatian serius terhadap isu pembebasan lahan hutan dan alih fungsi untuk perkebunan kelapa sawit.
     
    Dalam Rapat Kerja bersama Menteri Kehutanan RI, Arif menyampaikan interupsi terkait pembebasan 20 juta hektare lahan hutan untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional serta persoalan izin penanaman kelapa sawit di kawasan hutan.
     
    “Hutan merupakan kawasan yang sangat krusial, sehingga hal tersebut perlu mendapatkan perhatian lebih dari instansi-instansi terkait, termasuk Menteri Kehutanan RI,” ujar Arif, dikutip dari akun Instagram @official_nasdem, Minggu, 26 Januari 2025

    Menurut Arif, alih fungsi lahan hutan menjadi perkebunan, termasuk kelapa sawit, telah memberikan dampak signifikan terhadap lingkungan. Ia menyoroti kerusakan lingkungan seperti erosi tanah, hilangnya habitat satwa liar, penurunan keanekaragaman hayati, hingga perubahan iklim.
     
    Baca juga: Di Atas Kapal saat Pembongkaran Pagar Laut, Menteri Nusron Puji Politikus NasDem Ini
     
    “Perlu kita ketahui bersama, hingga saat ini sudah sangat banyak lahan hutan yang beralih fungsi menjadi lahan perkebunan kelapa sawit maupun lainnya. Bukan berarti tidak diperbolehkan, hanya saja penggunaan lahannya tidak tepat,” tegasnya.
     
    Dalam pandangannya, Menteri Kehutanan harus berani mengambil sikap tegas terhadap penggunaan lahan yang tidak sesuai.
     
    “Saya rasa Pak Menteri juga harus berani untuk merekomendasikan penolakan izin perpanjangan penggunaan lahan kepada pihak terkait. Dengan begitu kita dapat mengembalikan fungsi hutan tersebut sebagaimana mestinya,” tambah Arif.
     
    Pernyataan ini menegaskan pentingnya keberlanjutan lingkungan hidup di tengah desakan kebutuhan ekonomi dan pangan nasional. Arif berharap langkah ini dapat menjadi prioritas kebijakan pemerintah agar fungsi hutan sebagai penjaga ekosistem tetap terjaga.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)

  • Legislator NasDem Lisda Hendrajoni Usul Makan Gratis Prioritaskan Daerah Miskin dan 3T

    Legislator NasDem Lisda Hendrajoni Usul Makan Gratis Prioritaskan Daerah Miskin dan 3T

    Jakarta: Anggota DPR RI dari Fraksi NasDem, Lisda Hendrajoni, memberikan dukungannya terhadap program makan bergizi gratis yang digagas pemerintah. Namun, ia mengusulkan agar program tersebut lebih memprioritaskan daerah-daerah yang masuk kategori tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta wilayah dengan angka kemiskinan tinggi.

    Lisda menilai program ini sebagai langkah positif dalam memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah yang sangat membutuhkan dukungan tersebut.

    “Program makan bergizi gratis ini adalah langkah positif untuk mendukung kebutuhan gizi masyarakat, terutama bagi anak-anak sekolah. Namun, alangkah baiknya jika prioritas utamanya diberikan kepada daerah 3T, ditambah daerah yang memiliki angka kemiskinan tinggi, di mana akses terhadap makanan bergizi masih menjadi tantangan besar,” ungkap Lisda yang dikutip daro akun Instagram resmi official_nasdem, Minggu, 26 Januari 2025.

    Baca juga: Lestari Moerdijat: Dengan Pemberian Asupan Gizi yang Berimbang Dukung SDM yang Lebih Baik

    Sebagai anggota Komisi VIII DPR RI, Lisda menegaskan pentingnya keadilan distribusi program pemerintah agar manfaatnya bisa dirasakan secara maksimal oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

    Program makan bergizi gratis ini sebelumnya mendapat perhatian luas karena dianggap sebagai salah satu kebijakan strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Namun, kritik dan saran seperti yang disampaikan Lisda menunjukkan bahwa pelaksanaannya perlu dirancang dengan cermat agar tepat sasaran.

    Lisda berharap pemerintah dapat mempertimbangkan usulannya agar anak-anak di daerah miskin dan 3T memiliki akses lebih baik terhadap makanan bergizi. Menurutnya, kebijakan ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, tetapi juga menjadi langkah konkret dalam upaya pengentasan kemiskinan.

    Jakarta: Anggota DPR RI dari Fraksi NasDem, Lisda Hendrajoni, memberikan dukungannya terhadap program makan bergizi gratis yang digagas pemerintah. Namun, ia mengusulkan agar program tersebut lebih memprioritaskan daerah-daerah yang masuk kategori tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta wilayah dengan angka kemiskinan tinggi.
     
    Lisda menilai program ini sebagai langkah positif dalam memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah yang sangat membutuhkan dukungan tersebut.
     
    “Program makan bergizi gratis ini adalah langkah positif untuk mendukung kebutuhan gizi masyarakat, terutama bagi anak-anak sekolah. Namun, alangkah baiknya jika prioritas utamanya diberikan kepada daerah 3T, ditambah daerah yang memiliki angka kemiskinan tinggi, di mana akses terhadap makanan bergizi masih menjadi tantangan besar,” ungkap Lisda yang dikutip daro akun Instagram resmi official_nasdem, Minggu, 26 Januari 2025.

    Baca juga: Lestari Moerdijat: Dengan Pemberian Asupan Gizi yang Berimbang Dukung SDM yang Lebih Baik
     
    Sebagai anggota Komisi VIII DPR RI, Lisda menegaskan pentingnya keadilan distribusi program pemerintah agar manfaatnya bisa dirasakan secara maksimal oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
     
    Program makan bergizi gratis ini sebelumnya mendapat perhatian luas karena dianggap sebagai salah satu kebijakan strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Namun, kritik dan saran seperti yang disampaikan Lisda menunjukkan bahwa pelaksanaannya perlu dirancang dengan cermat agar tepat sasaran.
     
    Lisda berharap pemerintah dapat mempertimbangkan usulannya agar anak-anak di daerah miskin dan 3T memiliki akses lebih baik terhadap makanan bergizi. Menurutnya, kebijakan ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, tetapi juga menjadi langkah konkret dalam upaya pengentasan kemiskinan.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)

  • Uji Coba Sekolah Swasta Gratis di Jakarta Dimulai 2025, NasDem: Pastikan Tepat Sasaran – Page 3

    Uji Coba Sekolah Swasta Gratis di Jakarta Dimulai 2025, NasDem: Pastikan Tepat Sasaran – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta akan segera melakukan uji coba program sekolah swasta gratis. Uji coba ini direncanakan berlangsung mulai tahun ajaran baru 2025/2026 dengan melibatkan beberapa sekolah swasta sebagai percontohan.

    Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi NasDem, Imamuddin mendukung agar pelaksanaan sekolah swasta gratis ini secepatnya dilaksanakan. Menurutnya, program ini untuk memberikan akses pendidikan yang merata kepada masyarakat.

    “Kita memang mendorong dari ajaran tahun ajaran besok (2025/2026) sudah mulai dilaksanakan sekolah swasta gratis ini di Jakarta,” kata Imamuddin dalam keterangannya, Minggu (26/01/2025).

    Politikus NasDem itu menegaskan, pentingnya keakuratan dalam mekanisme pelaksanaan uji coba sekolah swasta gratis ini. Jangan sampai program sekolah gratis ini tidak tepat sasaran.

    “Jangan sampai yang berhak malah tidak mendapatkan, sementara yang tidak berhak justru memperoleh fasilitas ini. Apalagi kita sudah punya data dari Kartu Jakarta Pintar (KJP) untuk mendukung seleksi,” tambahnya.

    Imamuddin mengungkapkan, program sekolah swasta gratis ini memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Saat turun ke daerah pemilihan (Dapil), ia kerap menerima aspirasi mengenai perlunya program sekolah swasta gratis ini. 

    Karenanya, Imamuddin menekankan agar mekanisme pelaksanaan uji coba sekolah swasta gratis ini tidak memberatkan masyarakat yang ingin mengikuti program tersebut. 

    “Mudah-mudahan tidak ada aturan yang menyulitkan. Pendidikan harus merata, baik untuk yang mampu maupun yang kurang mampu,” ujar politikus NasDem ini.

     

  • Catat Kepuasan Tertinggi ke Prabowo, PAN: Kami Loyal dan Setia Mendukung Megapolitan 26 Januari 2025

    Catat Kepuasan Tertinggi ke Prabowo, PAN: Kami Loyal dan Setia Mendukung Megapolitan 26 Januari 2025

    Catat Kepuasan Tertinggi ke Prabowo, PAN: Kami Loyal dan Setia Mendukung
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menyebut, partainya setia mendukung dan mensukseskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
    Hal ini disampaikan Eddy merespons hasil
    survei Litbang Kompas
    terbaru yang menunjukan pemilih PAN mencatat tingkat kepuasan tertinggi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dibanding partai lain.
    “15 tahun kami setia mendukung Pak Prabowo dalam pemilu dan saat ini ketika berhasil menjadi Presiden, maka kader PAN tetap loyal, setia mendukung, dan terus berupaya mensukseskan program-program Presiden Prabowo,” kata Eddy dalam keterangannya, Minggu (26/1/2025).
    Eddy menyampaikan, kader-kader PAN di daerah solid dan satu suara mendukung berjalannya program pemerintahan Prabowo-Gibran.
    “Seperti pesan Ketum Zulhas (Zulkifli Hasan), kader PAN harus terlibat dalam memastikan program-program pro rakyat Presiden Prabowo berjalan lancar,” jelasnya.
    Di sisi lain, lanjut Eddy, PAN juga siap mendukung penuh dan terlibat dalam upaya pemerintah mewujudkan ketahanan energi, pangan, dan air.
    Ketiga hal itu merupakan bagian dari upaya mewujudkan asta cita Presiden Prabowo.
    Di sisi legislatif, Eddy memastikan, kader PAN di daerah bakal mengawal Rancangan Undang-Undang (RUU) maupun alokasi anggaran pro-rakyat yang disiapkan Presiden Prabowo.
    “Anggota DPR PAN menjaga dan mengawal implementasi Makan Bergizi Gratis, penghapusan utang UMKM dan nelayan serta stimulus bantuan sosial 38 Triliun untuk rakyat tidak mampu,” ujar Wakil Ketua MPR ini.
    “Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Presiden Prabowo terhadap loyalitas PAN dan selalu melibatkan PAN dalam kebijakan-kebijakan strategis yang berdampak pada rakyat,” tutup dia.
    Untuk diketahui, Litbang Kompas kembali menerbitkan survei soal tingkat kepuasan pemilih partai politik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran.
    Dalam survei yang dilakukan melalui wawancara tatap muka oleh Litbang Kompas pada periode 4-10 Januari 2025 ini, pemilih PAN tercatat yang paling tinggi menyatakan puas pada pemerintahan Prabowo-Gibran. Angkanya mencapai 96 persen.
    Diikuti oleh Partai Golkar dengan 90,4 persen, dan Partai Gerindra yang meraih 87 persen.
    Sementara itu, Partai Demokrat mendapatkan 86,8 persen, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Nasdem masing-masing 83,6 persen, serta Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dengan 74,3 persen.
    Sebanyak 1.000 responden dipilih secara acak dengan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi di Indonesia dalam survei ini.
    Survei ini memiliki tingkat kepercayaan 95 persen dengan margin of error +/- 3,10 persen.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Waka MPR Soroti Banyaknya Kasus Kekerasan Perempuan & Anak Tak Tertangani

    Waka MPR Soroti Banyaknya Kasus Kekerasan Perempuan & Anak Tak Tertangani

    Jakarta –

    Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat menegaskan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak harus ditangani secara serius. Upaya ini penting demi memutus rantai tindak kekerasan yang terjadi di masyarakat.

    “Kasus-kasus kekerasan yang tidak tertangani tidak hanya melukai individu korban tetapi juga menciptakan efek domino ketidakpercayaan terhadap sistem hukum dan lemahnya perlindungan. Akibatnya, korban enggan bersuara sehingga memperkuat siklus kekerasan berulang,” katanya dalam keterangannya, Jumat (24/1/2025).

    Dia menjelaskan berdasarkan data Komnas Perempuan, sepanjang 2024 telah terjadi sebanyak 401.975 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dari jumlah tersebut Kepolisian melalui Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak/Pidana Perdagangan Orang (PPA/PPO) baru menangani 105.475 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

    Menurut Lestari, sejumlah pihak terkait harus segera mengambil langkah strategis untuk menuntaskan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang belum tertangani hingga saat ini.

    “Penuntasan kasus yang belum tertangani itu langkah penting untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap upaya pemerintah dalam melindungi setiap warganya,” ujarnya.

    Wanita yang akrab disapa Rerie ini mengaku prihatin melihat banyaknya kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang berlarut-larut dan tidak memihak korban.

    Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu pun mendesak agar aparat penegak hukum mengambil langkah segera untuk menuntaskan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tidak tertangani.

    “Sehingga komitmen pemerintah untuk menjalankan amanat konstitusi dalam melindungi setiap warga negara dapat diwujudkan,” pungkasnya.

    (akn/akn)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Bakal Dilantik Prabowo Sebagai Bupati Blitar, Rijanto Bangga

    Bakal Dilantik Prabowo Sebagai Bupati Blitar, Rijanto Bangga

    Blitar (beritajatim.com) – Pasangan Rijanto-Beky Herdihansah bakal dilantik menjadi Bupati-Wakil Bupati Blitar pada 6 Februari 2025 mendatang. Rencananya pelantikan itu akan dilakukan langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto di Ibu Kota Negara.

    Rijanto pun mengaku terhormat, jika pelantikan dirinya benar dilakukan langsung oleh Presiden RI, Prabowo Subianto. Tentu hal itu menjadi kado indah dan istimewa, bagi Rijanto usai perjuangannya di Pilkada Blitar 2024 kemarin.

    “Wah kalau dilantik Presiden bagus sekali itu, sangat membanggakan. Apalagi katanya (pelantikan) di Ibu Kota Negara,” ungkap Rijanto, Kamis (23/1/2025).

    Meski demikian, Rijanto mengaku belum mendapat informasi resmi terkait pelantikan kepala daerah terpilih Pilkada 2024 oleh Presiden Prabowo. Dirinya baru mengetahui informasi tersebut sebatas dari media dan beberapa koleganya yang menghubungi.

    “Ya kita sudah tahu adanya informasi tersebut tapi undangan resminya kita masih belum menerimanya. Kita masih menunggu,” ungkapnya.

    Rijanto menambahkan, dirinya bersama Wakil Bupati terpilih Beky Herdihansah selalu siap kapanpun dilantik. Sebab dirinya sudah tidak sabar untuk segera bekerja demi Kabupaten Blitar yang lebih baik.

    Sebelumnya, Komisi II DPR-RI bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) telah mengeluarkan surat keputusan soal waktu pelantikan Bupati-Wakil Bupati Blitar terpilih. Dalam surat tersebut tertulis bahwa pelantikan Bupati-Wakil Bupati Blitar akan dilaksanakan pada tanggal 6 Februari 2025 mendatang.

    Pelantikan Rijanto-Beky Herdihansah sebagai Bupati-Wakil Bupati Blitar pun akan dilakukan di Ibu Kota Negara, Jakarta. Pelantikan ini rencananya dilakukan langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

    “Iya benar itu surat resminya,” ungkap Supriadi, Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Kamis (23/1/2025).

    Rijanto-Beky Herdihansah sendiri bakal menjadi Bupati-Wakil Bupati Blitar periode 2025-2030. Pasangan yang diusung oleh PDIP, PAN dan Nasdem tersebut bakal melanjutkan kepemimpinan Rini Syarifah-Rahmat Santoso.

    Dalam prosesnya, langkah Rijanto-Beky menjadi Bupati-Wakil Bupati Blitar terbilang mudah karena tidak ada gugatan sengketa yang diajukan oleh sang rival Rini Syarifah-Abdul Ghoni. Sang petahana yakni Rini Syarifah-Abdul Ghoni memilih legawa dan menerima kekalahan, tanpa mengajukan gugatan sengketa hasil Pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK).

    Hal itulah yang membuat proses pelantikan Rijanto-Beky bisa dilaksanakan tanggal 6 Februari 2025 mendatang tanpa harus tertunda akibat adanya persidangan gugatan MK.

    “Kalau sesuai surat itu pelantikan akan dilangsungkan di Jakarta,” tegasnya. [owi/beq]

  • 9 Otak di Balik Pagar Laut Semakin Terdesak… Nasional

    9 Otak di Balik Pagar Laut Semakin Terdesak… Nasional

    Otak di Balik Pagar Laut Semakin Terdesak…
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kasus pemasangan pagar laut sepanjang 30 kilometer di perairan Kabupaten
    Tangerang
    , Banten, semakin memanas.
    Meskipun pagar laut tersebut telah mulai dibongkar, tekanan untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab semakin meningkat.
    Dalam rapat antara Komisi IV
    DPR
    dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (
    KKP
    ) yang berlangsung di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Kamis (23/1/2025), para anggota DPR mendesak KKP untuk segera menuntaskan misteri ini.
    Anggota Komisi IV DPR Fraksi Golkar Firman Soebagyo bahkan merasa malu atas lambatnya penanganan kasus ini, hingga mencopot pin anggota DPR dari jasnya sebagai bentuk protes.
    “Pak Menteri, sekarang ini rakyat menunggu, rakyat ini menunggu apa endingnya. Jangan sampai rapat hari ini hanya merupakan anti klimaks,” ujar Firman.
    Menanggapi desakan tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memastikan bahwa jika pelaku ditemukan, mereka akan dibawa ke ranah pidana.
    “Tadi di kesimpulan agar dikoordinasikan apabila ada sanksi hukum, itu larinya nanti ke kementerian lain, ke lembaga lain. Ada kepolisian di sana, ada kejaksaan di sana, ya nanti kita akan koordinasi,” kata Sakti.
    Ketua Komisi IV DPR Titiek Soehart, juga menekankan pentingnya mengungkap pemilik pagar laut tersebut.
    “Kami masih menuntut agar KKP terus melakukan penyelidikan, agar diketahui siapa pemilik dan yang melakukan pagar ini di lautan yang tidak boleh dipagar, dikavling oleh siapa pun. Kami minta KKP mengungkapkan ini kepada masyarakat karena masyarakat menunggu,” ujar Titiek.
    Dia menambahkan bahwa pencabutan
    pagar laut di Tangerang
    memerlukan biaya yang sangat besar, bahkan melibatkan aparat.
    “Kami minta siapa pun nanti yang bersalah melanggar hukum ini mereka harus mengganti biaya yang telah dikeluarkan ini,” kata dia.
     
    Titiek juga meminta kementerian untuk tidak takut melawan oligarki terkait hak guna bangunan (HGB) pagar laut yang terindikasi berkaitan dengan perusahaan besar di Pantai Indah Kapuk (PIK).
    “Semua kementerian tidak perlu takut melawan oligarki, karena kita DPR sebagai wakil rakyat kementerian juga menjalankan tugasnya juga untuk melaksanakan kepentingan rakyat juga,” imbuh dia.
    Dia memastikan DPR mendukung kementerian dalam memerangi oligarki yang melanggar.
    “Jadi, saya rasa enggak perlu, tanpa harus dikasih tahu kita juga menekankan supaya kementerian tidak perlu takut dengan oligarki. Karena kami dari DPR ada di belakang kementerian,” imbuh dia.
    Anggota Komisi IV DPR, Rajiv, mengkritik KKP yang dinilai lambat dalam menangani keluhan masyarakat terkait pagar laut di Tangerang.
    “Jangan menunggu viral dulu, baru ditangani. Seharusnya kasus ini sudah bisa ditangani sejak Agustus 2024, karena Dinas Kelautan Provinsi Banten sudah menemukan ada
    pagar laut ilegal
    sepanjang 7 km. Namun, karena dibiarkan, akhirnya sekarang menjadi 30 kilometer,” ujar Rajiv.
    Politikus dari Partai Nasdem ini mendesak KKP untuk segera menemukan dan menindak tegas pelaku yang memasang pagar laut, yang berdampak pada ribuan nelayan yang kesulitan mencari ikan.
    Dia juga mendesak agar pelaku pemasangan pagar laut bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan.
    Sebab, tindakan pemagaran laut, baik di perairan Kabupaten Tangerang maupun Bekasi, Jawa Barat, itu berdampak pada sulitnya ribuan nelayan mencari ikan.
    “Bayangkan, 3.888 nelayan dan 502 penangkar kerang hijau mengalami kerugian akibat pemasangan pagar laut di Tangerang. Saya meminta Menteri KKP dan jajarannya segera menemukan pelakunya,” tegas Rajiv.
    Menteri Sakti mengakui kelemahan KKP dalam mengawasi pemanfaatan ruang laut.
    “Kami menyadari bahwa KKP saat ini masih memiliki kelemahan dalam pengawasan pemanfaatan ruang laut,” ungkapnya.
    Dia mengatakan, kelemahan ini disebabkan oleh keterbatasan sarana dan prasarana serta dukungan operasional yang membutuhkan penguatan anggaran.
    “Serta penguatan tugas fungsi dan tanggung jawab Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui revisi Undang-Undang Kelautan,” tambahnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Liburan ke Rusia Sebelum Dilantik jadi Wabup Blitar, Beky Cari Apa ?

    Liburan ke Rusia Sebelum Dilantik jadi Wabup Blitar, Beky Cari Apa ?

    Blitar (beritajatim.com) – Rijanto-Beky Herdihansah bakal segera dilantik sebagai Bupati-Wakil Bupati (Wabup) Blitar periode 2025-2030. Jika sesuai rencana Rijanto-Beky akan dilantik pada tanggal 6 Februari 2025 mendatang.

    Alih-alih mempersiapkan diri menjadi Wakil Bupati Blitar, Beky Herdihansah justru sedang asyik berlibur ke Rusia. Kegiatan liburan Beky Herdihansah tersebut diunggah di akun media sosial pribadinya pada Kamis (23/01/2025) kemarin.

    Dalam caption unggahan videonya, Beky liburannya ke Rusia ini bukan hanya sekedar untuk refreshing semata. Namun juga untuk mencari inspirasi yang bisa diduplikasi dari negara Rusia untuk Kabupaten Blitar.

    “Perjalanan ini saya lakukan selain untuk berlibur sekaligus mencari inspirasi hal-hal yang mungkin bisa diduplikasi dari Rusia, sebelum pelantikan menjadi Wakil Bupati Blitar yang insyallah akan dilaksanakan tanggal 06 Februari 2025 mendatang,” tulis Beky dalam akun media sosial Instagram pribadinya.

    Beky tidak sendiri, politisi berambut biru itu terlihat ditemani oleh sang istri dan anaknya. Terlihat saat membagikan video liburannya, Beky masih berada di bandara Qatar.

    “Saya bersama keluarga sedang melakukan perjalanan ke Rusia dan sedang transit di bandar udara Qatar,” imbuhnya.

    Pria yang merupakan kader Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut seakan ingin mengungkapkan bahwa berlibur dengan keluarga untuk saat ini menjadi hal yang penting bagi dirinya. Sebelum nantinya ia akan fokus untuk mengurus dan memajukan Kabupaten Blitar bersama Rijanto.

    “Menikmati saat-saat berkumpul bersama keluarga dengan berlibur sebelum nantinya waktu saya akan terforsir untuk mengurusi pembangunan di Kabupaten Blitar. Mohon doanya semoga perjalanan saya lancar tanpa hambatan sampai kembali ke tanah air. Amin,” tandasnya.

    Pasangan Rijanto-Beky sendiri bakal dilantik menjadi Bupati-Wakil Bupati Blitar pada tanggal 6 Februari 2025 mendatang. Pelantikan Rijanto-Beky Herdihansah sebagai Bupati-Wakil Bupati Blitar pun akan dilakukan di Ibu Kota Negara, Jakarta. Pelantikan ini rencananya dilakukan langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

    “Iya benar itu surat resminya,” ungkap Supriadi, Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Kamis (23/01/2025).

    Rijanto-Beky Herdihansah sendiri bakal menjadi Bupati-Wakil Bupati Blitar periode 2025-2030. Pasangan yang diusung oleh PDIP, PAN dan Nasdem tersebut bakal melanjutkan kepemimpinan Rini Syarifah-Rahmat Santoso.

    Dalam prosesnya, langkah Rijanto-Beky menjadi Bupati-Wakil Bupati Blitar terbilang mudah karena tidak ada gugatan sengketa yang diajukan oleh sang rival Rini Syarifah-Abdul Ghoni.

    Sang petahana yakni Rini Syarifah-Abdul Ghoni memilih legawa dan menerima kekalahan, tanpa mengajukan gugatan sengketa hasil Pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK). Hal itulah yang membuat proses pelantikan Rijanto-Beky bisa dilaksanakan tanggal 6 Februari 2025 mendatang tanpa harus tertunda akibat adanya persidangan gugatan MK.

    “Kalau sesuai surat itu pelantikan akan dilangsungkan di Jakarta,” tegasnya. (Owi)