Xcloud.id

partai: Nasdem

  • Komisi III DPR Minta Polres Jaktim Transparan Usut Tewasnya Rahmad Vaisandri

    Komisi III DPR Minta Polres Jaktim Transparan Usut Tewasnya Rahmad Vaisandri

    Jakarta –

    Komisi III DPR menggelar audiensi mengenai kasus kematian warga Sumatera Barat (Sumbar), Rahmad Vaisandri (29), diduga mengalami penganiayaan di wilayah Jakarta Timur (Jaktim). Komisi III DPR meminta Polres Metro Jaktim melakukan penyelidikan kasus dengan transparan.

    Audiensi digelar di ruang rapat Komisi III DPR, gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Kamis (30/1/2025). Rapat dipimpin Ketua Komisi III DPR Habiburokhman. Hadir dalam rapat itu yakni keluarga korban, Koordinator kuasa hukum keluarga korban dari Sago MGP dan Partner Mukti Ali, dan Anggota DPR dari dapil Sumbar I Andre Rosiade.

    Dalam kesimpulannya, Komisi III DPR meminta Kapolres Metro Jaktim Kombes Nicolas Ary Lilipaly mengevaluasi proses penyelidikan dugaan pembunuhan Rahmat Vaisandri.

    “Komisi III DPR RI meminta Kapolres Metro Jakarta Timur untuk melakukan evaluasi terhadap penyelidikan dugaan pembunuhan saudara Rahmat Vaisandri dengan Laporan Polisi No.LP/A/13/X/2024/SPKT.UNITRESKRIM/POLSEKPASAREBO/POLRESMETROJAKTIM/POLDA METRO JAYA secara transparan dan berkepastian hukum dengan mengedepankan metode saintific crime investigation secara komprehensif serta menindak tegas para pelaku yang terbukti melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujar Anggota Komisi III DPR Fraksi NasDem Lola Nelria Oktavia membacakan kesimpulan.

    Komisi Hukum DPR itu juga meminta dilakukannya pengusutan dugaan pelanggaran kode etik anggota Brimob Polri yang diduga menghalangi proses hukum atas kasus kematian Rahmat Vaisandri.

    “Komisi III DPR RI meminta Kabid Propam Polda Metro Jaya dan Kapolres Metro Jakarta Timur untuk mengusut tuntas dugaan pelanggaran kode etik oleh oknum Brimob yang diduga menghalangi proses penyelidikan dan penyidikan atas kasus kematian saudara almarhum Rahmat Vaisandri,” kata Lola.

    (fca/maa)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Dewan Geram, Ratusan Kepala Sekolah di Malang Tak Kunjung Dilantik

    Dewan Geram, Ratusan Kepala Sekolah di Malang Tak Kunjung Dilantik

    Malang (beritajatim.com) – Ratusan jabatan kepala sekolah non definitif di Kabupaten Malang masih amburadul. Padahal, Kementerian Dalam Negeri telah memberikan lampu hijau kepada Bupati Malang untuk bisa melakukan pelantikan.

    Hal ini pun menyisakan tanda tanya, termasuk di tataran wakil rakyat. Namun yang pasti, para legislator telah bekerja ekstra keras untuk mencari solusi perihal banyaknya jabatan kepala sekolah yang diisi pelaksana itu.

    Bermula dari surat aduan kepada Ketua DPRD Kabupaten Malang yang dikirimkan oleh penggiat pendidikan, Pusat Studi Demokrasi dan Kebijakan Publik atau Pusdek, persoalan jabatan kepala sekolah itu kemudian mencuat. Tembusan surat dari Pusdek itu juga diterima oleh Fraksi-fraksi di Gedung DPRD Kabupaten Malang.

    Dewan lalu mengambil sikap dan melaksanakan rapat dengan Plh. Sekretaris Daerah serta sejumlah organisasi perangkat daerah terkait, tak terkecuali Dinas Pendidikan, ditambah Badan Pengawas Pemilu.

    “Dalam rapat bersama tersebut kami menggali pemikiran eksekutif, khususnya Kepala Dinas Pendidikan, mengapa banyak sekolah yang dijabat Plt. Dari penjelasan yang kami dapat, mereka sudah mengajukan nama-nama kepada Bupati untuk diangkat dan ditetapkan pada jabatan yang kosong. Namun disposisi dari Bupati tak kunjung turun. Usut punya usut, Bupati tidak berkenan melaksanakan pelantikan mengingat terganjal oleh Undang-Undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana bunyi Pasal 71 Ayat 2 dan 5,” kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Abdul Qodir, Rabu (29/1/2025).

    Abdul Qodir menilai situasi tersebut cukup ‘darurat’, juga adanya desakan kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi, DPRD Kabupaten Malang memilih melakukan jemput bola. Abdul Qodir bilang, pihaknya enggan persoalan jabatan kepala sekolah jadi debatable, karena beda tafsir antara Kepala Dinas Pendidikan dan Bawaslu.

    “Sehingga dalam RDP (rapat dengar pendapat, red) tersebut Fraksi PDI Perjuangan, Gerindra dan Nasdem tawarkan solusi, meminta ijin tertulis kepada Menteri Dalam Negeri. Walaupun Kepala Dinas Pendidikan awalnya menyampaikan bahwa untuk pengangkatan jabatan fungsional tak perlu meminta ijin Mendagri, namun saya sampaikan bahwa masalah ini terganjal oleh Undang-Undang Pilkada,” ujarnya.

    Menurut Abdul Qodir yang juga duduk di Komisi III, dalam mengambil sebuah kebijakan, semua aturan hukum harus dipedomani, tak bisa hanya mengambil salah satu sebagai cantolan. Sehingga dalam RDP beberapa waktu lalu, disepakati untuk meminta ijin kepada Mendagri.

    “Tanggal 15 Januari 2025 lalu, surat tanggapan atas permohonan pengangkatan dan pelantikan pejabat fungsional, kepala sekolah dan koordinator wilayah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang dari Mendagri turun, isinya adalah memberikan persetujuan tertulis,” tegasnya.

    Yang jadi pertanyaan saat ini, mengapa pelantikan tak kunjung dilakukan? Padahal, dalam surat yang dimaksud Abdul Qodir tersebut sudah sangat terang dijelaskan pada poin 4, bahwa memerintahkan Pj. Gubernur Jawa Timur sebagai Wakil Pemerintah Pusat untuk segera menyampaikan kepada Bupati Malang, dan segera melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Menteri Dalam Negeri.

    “Jadi apabila sampai hari ini belum dilaksanakan itu surat Mendagri, saya gak habis pikir, apa yang ada dalam pikiran Kadisdik. Padahal itu ditutup dengan instruksi penekanan ‘Segera’ dilaksanakan, ada kebutuhan masyarakat, saranapun sudah dibuka, tapi belum juga dilaksanakan ada apa,” ucap Cak Adeng, sapaan akrab Abdul Qodir.

    Lebih lanjut Adeng menjelaskan, dalam kondisi tersebut, pihaknya memilih berprasangka baik. “Saya hanya bisa berprasangka baik saja, mungkin Kadisdik masih melaksanakan sholat istikharah untuk satu persatu dari 300 nama yang diusulkan,” tuturnya.

    Tidak sampai di situ, Abdul Qodir mengingatkan supaya Bupati juga berpegang teguh pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen).

    “Ada hal yang perlu saya ingatkan kepada Bupati bahwa Permendikdasmen Nomor 1 Tahun 2025 tentang Redistribusi Guru Aparatur Sipil Negara pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat, yang seharusnya menjadi anugerah buat anak anak Bangsa, karena itu adalah implementatif dari amanah Konstitusi alinea ke 4, tidak akan berjalan maksimal jika kepala dinasnya kurang progresif,” pungkasnya. (yog/kun)

  • Citra Positif PDIP Paling Rendah, Gerindra Tertinggi

    Citra Positif PDIP Paling Rendah, Gerindra Tertinggi

    GELORA.CO – Litbang Kompas merilis survei terbaru terkait citra partai politik di parlemen. Hasilnya, PDI Perjuangan memiliki citra positif paling rendah, berkebalikan dari Partai Gerindra.

    Dikutip dari hasil survei Litbang Kompas pada Selasa (28/1/2025), citra positif PDIP hanya sebesar 56,3 persen. Sedangkan tingkat kepuasan publik terhadap partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu  hanya 53,1 persen.

    Berbanding terbalik dengan Partai Gerindra. Partai besutan Presiden Prabowo Subianto itu memperoleh citra positifnya mencapai 88,3 persen dengan tingkat kepuasan publik 83 persen.

    Kemudia citra positif Partai Demokrat berada diurutan kedua tertinggi yaitu sebesar 81,4 persen. Partai politik yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono itu memperoleh tingkat kepuasan sebesar 80,5 persen dari responden.

    Selanjutnya ada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) diurutan ketiga. Kinerja partai yang dipimpin Muhaimin Iskandar mencapai 73,1 persen dengan citra positif sebanyak 78,6 persen.

    Urutan keempat ditempati Partai Golkar dengan citra positif 76,5 persen. Partai besutan Bahlil Lahadalia juga dinilai memiliki kinerja baik sebesar 73,4 persen.

    Partai NasDem dinilai memiliki citra positif sebesar 76,5 persen dengan tingkat kepuasan publik mencapai 72,7 persen.

    Hampir sama seperti NasDem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dinilai responden dengan tingkat kepuasan sebesar 72,6 persen dengan citra positif 75,2 persen.

    Partai Amanat Nasional menempati urutan kedua dari bawah yang dianggap kinerjanya memuaskan oleh responden yaitu sebesar 69,7 persen. Partai yang dipimpin Zulkifli Hasan itu memperoleh citra positif hanya 72,6 persen.

    Survei Litbang Kompas digelar pada 4-10 Januari 2025 dan diikuti oleh 1.000 responden yang dipilih secara acara. Margin of error kurang lebih 3,10 persen.

  • Masuk Tiga Besar Parpol Berkinerja Baik, PKB Total Dukung Pemerintahan Prabowo – Gibran

    Masuk Tiga Besar Parpol Berkinerja Baik, PKB Total Dukung Pemerintahan Prabowo – Gibran

    Jakarta (beritajatim.com) – Survei Litbang Kompas, menempatkan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) posisi ketiga sebagai partai politik yang mempunyai kinerja dan citra positif setelah Gerindra (88,3%) dan Demokrat (81,4%). Citra positif PKB mencapai 78,6% dengan tingkat kepuasan 73,1%. Posisi PKB lebih baik dari Golkar (76,5%), NasDem (76,5%), PKS (75,2%), PAN (72,6%), dan PDIP (56,3%).

    Menanggapi hal ini, Ketua Fraksi PKB DPR RI Jazilul Fawaid menilai citra dan approval rating tinggi dari PKB tidak lepas dari kinerja Pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka yang mendapat apresiasi tinggi dari masyarakat. PKB sebagai salah satu koalisi pemerintah mendapatkan apresiasi serupa.

    Karenanya, dia menegaskan, PKB siap sepenuhnya untuk menyukseskan agenda pemerintahan Prabowo karena keberhasilan pemerintah akan berdampak positif bagi PKB, sebaliknya kegagalan pemerintah akan menjadi kegagalan PKB.

    “Ini menjadi modal bagi PKB untuk bisa total mendukung Pemerintahan Prabowo Subianto dalam merealisasikan berbagai program prioritas seperti swasembada pangan hingga makan bergizi gratis (MBG),” kata Gus Jazil-sapaan akrab Jazilul Fawaid, Selasa (28/1/2025).

    Wakil Ketua Umum DPP PKB tersebut menambahkan, hasil survei dari Litbang Kompas akan menjadi bahan bakar bagi jajaran pengurus PKB di semua level untuk bekerja lebih keras. Jajaran PKB akan mendukung penuh pelaksanaan program prioritas Pemerintahan Prabowo seperti program makan bergizi gratis, swasembada pangan, hingga swasembada energi.

    “Pengurus PKB di semua level juga kader PKB di legislatif dan eksekutif sesuai arahan Gus Imin akan total mendukung dan menyukseskan berbagai program Pak Prabowo karena sekali lagi keberhasilan Pak Prabowo juga menjadi keberhasilan PKB sebaliknya jika gagal juga akan menjadi kegagalan PKB,” ujarnya. [kun]

  • Survei Litbang Kompas: Kepuasan Publik ke Gerindra 83 Persen, PDIP 53,1 Persen – Page 3

    Survei Litbang Kompas: Kepuasan Publik ke Gerindra 83 Persen, PDIP 53,1 Persen – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Litbang Kompas merilis survei terbaru terkait citra partai politik di parlemen dan mengenai kepuasan publik. Hasilnya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)  memiliki citra positif paling rendah, sementara Partai Gerindra paling tinggi.

    Citra positif PDIP sebesar 56,3 persen. Sedangkan tingkat kepuasan publik terhadap partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu 53,1 persen.

    Sementara itu, Partai Gerindra yang dipimpin Prabowo Subianto itu memperoleh citra positifnya mencapai 88,3 persen dengan tingkat kepuasan publik 83 persen. Angka tersebut paling tinggi dibandingkan parpol lainnya.

    Kemudian citra positif Partai Demokrat berada di urutan kedua tertinggi yaitu sebesar 81,4 persen. Partai politik yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono itu memperoleh tingkat kepuasan sebesar 80,5 persen dari responden.

    Selanjutnya ada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di urutan ketiga. Kinerja partai yang dipimpin Muhaimin Iskandar mencapai 73,1 persen dengan citra positif sebanyak 78,6 persen.

    Urutan keempat ditempati Partai Golkar dengan citra positif 76,5 persen. Partai besutan Bahlil Lahadalia juga dinilai memiliki kinerja baik sebesar 73,4 persen.

    Partai Nasdem dinilai memiliki citra positif sebesar 76,5 persen dengan tingkat kepuasan publik mencapai 72,7 persen.

    Hampir sama seperti Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dinilai responden dengan tingkat kepuasan sebesar 72,6 persen dengan citra positif 75,2 persen.

    Partai Amanat Nasional (PAN) menempati urutan kedua dari bawah yang dianggap kinerjanya memuaskan oleh responden yaitu sebesar 69,7 persen. Partai yang dipimpin Zulkifli Hasan itu memperoleh citra positif 72,6 persen.

    Survei Litbang Kompas digelar pada 4-10 Januari 2025 dan diikuti oleh 1.000 responden yang dipilih secara acara. Margin of error kurang lebih 3,10 persen

  • Wacana Serangga Jadi Menu Makan Bergizi Gratis, Irma Suryani Bakal Tegur Dadan Hindayana

    Wacana Serangga Jadi Menu Makan Bergizi Gratis, Irma Suryani Bakal Tegur Dadan Hindayana

    loading…

    Anggota Komisi IX DPR Irma Suryani Chaniago bakal menegur Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana yang buka peluang serangga jadi menu Makan Bergizi Gratis. Foto/Dok DPR dan SindoNews

    JAKARTA – Wacana Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana untuk menjadikan serangga seperti belalang dan ulat sagu sebagai menu dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus mendapat kritikan. Kali ini, kritikan dari Anggota Komisi IX DPR Irma Suryani Chaniago.

    “Duh kenapa bikin pro kontra sih! Urusan variasi menu, nilai gizi, rasa, dan kualitas belum beres, sudah ngomongin serangga,” kata Irma kepada SindoNews, Selasa (28/1/2025).

    Politikus Partai Nasdem ini pun bakal menegur Dadan Hindayana pada kesempatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX DPR bersama Badan Gizi Nasional nantinya. Irma menilai wacana yang dilempar Dadan bikin gaduh.

    “Besok kalau RDP dengan Komisi 9 saya akan tegur beliau! Jika masih ada makanan bergizi lainnya ngapain pakai menu serangga! Yang begini ini bikin gaduh! Nggak bijak,” pungkasnya.

    Wacana Serangga Jadi Menu Makan Bergizi Gratis
    Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) membuka peluang untuk memasukkan serangga ke dalam menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah). Langkah itu dilakukan lantaran serangga bisa menjadi sumber protein.

    “Mungkin saja ada satu daerah suka makan serangga (seperti) belalang, ulat sagu, bisa jadi bagian protein,” kata Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Sabtu (25/1/2025).

  • Survei Indikator Tunjukkan Elektabilitas Partai Gerindra Capai 35,9 Persen – Halaman all

    Survei Indikator Tunjukkan Elektabilitas Partai Gerindra Capai 35,9 Persen – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Temuan terbaru dari survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan, elektabilitas Partai Gerindra menempati posisi puncak dibandingkan partai-partai lainnya.

    Survei terbaru Indikator mencatat, elektabilitas Gerindra mencapai 35,9 persen, menempati posisi tertinggi.
     
    “Sentimen positif terhadap Gerindra saat ini paling besar, 35,9 persen,” kata Founder sekaligus Peneliti Utama Indikator Burhanuddin Muhtadi saat memaparkan hasil survei bertajuk ‘Evaluasi Publik Atas Kinerja 100 Hari Presiden Prabowo dan Kabinet Merah Putih’ secara virtual, Senin (27/1/2025).

    Setelah Gerindra, kata Burhanuddin, ditempati PDIP. Namun, elektabilitasnya jauh di bawah Gerindra. 

    “Ini karena Partai Banteng sekadar mendapatkan 13,5 persen,” ucapnya.

    Menyusul kemudian Partai Golkar dengan 10,3 persen, Partai Kebangkitan Bangsa 6,4 persen, lalu Demokrat 5,1 persen. 

    “Nama-nama lain berada di bawah 5 persen. Seperti NasDem 3,8 persen, PKS 3,6 persen, dan PAN 2,5 persen,” ujar Burhanuddin. 

    Sementara partai lainnya, lanjut Burhanuddin, kurang dari 2 persen. 

    “Ada juga sekitar 14,3 persen tidak bisa menunjukkan pilihannya,” ucapnya.

    Perlu diketahui, survei nasional Indikator ini dilakukan dalam periode 16-21 Januari 2025, menempatkan 1.220 responden dengan tingkat kepercayaan mencapai 95 persen. (*)

  • Menanti Keseriusan KPK Bongkar Kasus Korupsi CSR BI dan Borok Jokowi

    Menanti Keseriusan KPK Bongkar Kasus Korupsi CSR BI dan Borok Jokowi

    GELORA.CO -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seharusnya bisa mengungkap dugaan keterlibatan anggota Komisi DPR periode 2019-2024 dalam kasus dana Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI). 

    Terlebih, apabila lembaga antirasuah itu benar-benar serius dalam menyelidiki kasus tersebut.

    Demikian ditegaskan Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL sesaat lalu, Senin, 27 Januari 2025. 

    “Saya kira kalau KPK mau serius, mereka bisa saja membongkar kasus ini hingga menyeret semua anggota Komisi XI periode lalu (2019-2024),” kata Lucius. 

    Lucius menyebutkan, jika KPK memutuskan untuk menyelidiki dengan sungguh-sungguh, mereka tidak hanya bisa mengungkap keterlibatan anggota Komisi XI, tetapi juga mungkin bisa memperluas penyelidikan ke komisi-komisi DPR lain yang diduga terlibat dalam praktik serupa dengan mitra kerja mereka. 

    “Seperti Komisi II dengan KPU atau Bawaslu,” ujarnya.

    Menurut Lucius, selama periode DPR 2019-2024, banyak modus penggunaan anggaran sosialisasi dari kementerian dan lembaga negara yang melibatkan anggota DPR. 

    Ia menilai bahwa jika KPK berkomitmen untuk mengungkap kasus ini, penyelidikan bisa menjangkau komisi-komisi lainnya yang juga terlibat dalam pengelolaan anggaran tersebut.

    “Dengan budaya korupsi yang sistemik, ini memang ujian bagi KPK untuk menunjukkan diri mereka terbebas dari lingkaran setan korupsi sistemik itu,” jelasnya. 

    Lucius juga menambahkan bahwa kesaksian yang mengindikasikan bahwa seluruh anggota Komisi XI menerima dana CSR BI bisa menjadi bukti yang cukup untuk memanggil semua anggota Komisi XI periode lalu dan meminta pertanggungjawaban mereka. 

    Namun, ia menyesalkan lambannya tindakan KPK dalam memanggil anggota Komisi XI dan terkesan memberi celah bagi upaya “permainan” yang dapat menutupi keterlibatan sejumlah anggota DPR.

    “Dan itu artinya korupsi sistemik warisan era Jokowi masih dilanjutkan hingga sekarang. Lembaga-lembaga saling melindungi karena semuanya punya persoalan dengan permainan anggaran atau korupsi,” tegas dia.

    Lebih jauh, Lucius mengungkapkan kekhawatirannya bahwa meskipun KPK berperan sebagai lembaga yang seharusnya mengatasi korupsi, praktik korupsi sistemik yang sudah ada sejak era Presiden Jokowi masih terus berlanjut.

    “Posisi DPR yang seharusnya menjadi pengawas penggunaan anggaran negara pun tak lagi bisa diharapkan ketika mereka justru menjadi bagian dari jaringan pelaku korupsi sistemik tersebut,” pungkasnya. 

    Sebelumnya, KPK saat ini tengah mengusut dugaan penyimpangan dana CSR BI yang mencapai triliunan. Dana CSR BI itu diduga mengalir ke seluruh anggota Komisi XI DPR.

    “Nah, yang sedang penyidik dalami adalah penyimpangan, karena kita dapat informasi, juga kita dapat dari data-data yang ada, CSR yang diberikan kepada para penyelenggara negara ini melalui yayasan yang disampaikan, direkomendasikan kepada mereka tidak sesuai peruntukannya,” kata Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, Selasa, 21 Januari 2025.

    Bahkan, Asep mengungkapkan bahwa penyidik menemukan dugaan penyimpangan yang dilakukan anggota DPR Fraksi Partai Nasdem, Satori dalam penggunaan dana CSR BI di Cirebon. Wilayah Cirebon merupakan daerah pemilihan Satori saat maju sebagai caleg DPR Pemilu 2024.

    “Sementara yang kita peroleh saat ini sudah ada penyimpangannya, itu yang di Cirebon. Jadi, setelah semuanya terima tapi ada yang amanah, ada juga yang tidak sesuai peruntukannya,” ungkap Asep.

    Sebelumnya pada Jumat, 27 Desember 2024, tim penyidik memeriksa 2 orang saksi, yakni Heri Gunawan selaku anggota DPR Fraksi Partai Gerindra, dan Satori selaku anggota DPR Fraksi Partai Nasdem.

    Pada Senin, 16 Desember 2024, tim penyidik telah melakukan penggeledahan di kantor BI, salah satunya ruang kerja Gubernur BI, Perry Warjiyo. Selanjutnya pada Kamis, 19 Desember 2024, tim penyidik melanjutkan upaya paksa penggeledahan di salah satu ruangan di direktorat OJK.

    Dari kedua tempat itu, tim penyidik mengamankan dan menyita barang bukti elektronik (BBE) dan beberapa dokumen.

    Dalam perkara ini, KPK belum menetapkan tersangka karena menggunakan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Umum. KPK saat ini masih terus mencari pihak-pihak yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

  • Survei IPI: Mayoritas Konstituen PDIP Akui Puas Kinerja Presiden Prabowo – Page 3

    Survei IPI: Mayoritas Konstituen PDIP Akui Puas Kinerja Presiden Prabowo – Page 3

    Berikut daftar lengkap delapan partai di Parlemen merujuk pada kepuasan kinerja terhadan Presiden Prabowo.

    1.PKB: 82,5% puas, 11,3% tidak puas

    2.Gerindra: 85,7% puas, 12% tidak puas

    3.PDIP: 75,1% puas, 22,2% tidak puas

    4.Golkar: 82,1% puas, 15% tidak puas

    5.NasDem: 71,7% puas, 24,7% tidak puas

    6.PKS: 69,7% puas, 27% tidak puas

    7.PAN: 74,6% puas, 21,3% tidak puas

    8.Demokrat: 82,8% puas, 12,4% tidak puas

  • Fakta-fakta Mitra Pakai Dana Pribadi Talangi Program Makan Bergizi Gratis di Awal Peluncuran

    Fakta-fakta Mitra Pakai Dana Pribadi Talangi Program Makan Bergizi Gratis di Awal Peluncuran

    Jakarta: Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan pada 6 Januari 2025 ternyata mengandalkan dana pribadi para mitra penyedia makanan di awal pelaksanaannya. Hal ini terjadi karena anggaran untuk program tersebut baru dapat digunakan setelah pembukaan blokir anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) pada tanggal yang sama dengan peluncuran program.

    Kondisi ini memaksa para penyedia makanan untuk menggunakan uang pribadi mereka demi mendukung terlaksananya program MBG selama dua pekan pertama. Baru setelah itu, pemerintah mengganti biaya tersebut melalui mekanisme reimburse.

    Berikut fakta-fakta mendalam terkait sumber dana awal program MBG:
    1. Dana Pribadi Ditanggung Mitra
    Pada tahap awal pelaksanaan, program MBG tidak langsung mendapat dukungan dana yang tersedia di rekening mitra penyedia makanan. Para mitra harus terlebih dahulu mengeluarkan dana pribadi untuk mendukung produksi dan distribusi makanan kepada penerima manfaat. Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyatakan bahwa mekanisme ini dilakukan karena anggaran belum dapat langsung disalurkan ke mitra pada awal peluncuran program.

    “Kami sedang mengusahakan mulai Februari, bukan lagi reimburse, tetapi uang negara ada di rekening mitra,” jelas Dadan seperti dikutip dari Antara, Minggu, 26 Januari 2025.

    Dengan mekanisme baru yang sedang disiapkan, pemerintah berharap proses penyaluran anggaran menjadi lebih efisien dan tidak lagi membebani mitra di lapangan.

    Baca juga: Legislator NasDem Lisda Hendrajoni Usul Makan Gratis Prioritaskan Daerah Miskin dan 3T

    2. Anggaran Baru Bisa Digunakan Mulai 6 Januari 2025
    Dadan menuturkan bahwa keterlambatan penyaluran dana ini terjadi karena anggaran Badan Gizi Nasional baru dibuka blokirnya pada hari yang sama dengan peluncuran program, yakni 6 Januari 2025. Hal tersebut menyebabkan mitra harus bekerja lebih keras untuk menalangi kebutuhan pendanaan selama dua pekan pertama program berjalan.

    “Dan kami sudah melakukan proses reimburse-nya,” ujar Dadan.

    Proses penggantian biaya ini dilakukan pemerintah agar mitra tetap bisa memenuhi kebutuhan pelaksanaan program sembari menunggu mekanisme yang lebih efisien diberlakukan.
    3. Peran 238 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)
    Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Prof. Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa per 17 Januari 2025 sudah ada 238 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi di 31 provinsi untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dari jumlah tersebut, sekitar 650.000 anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita telah menikmati makanan bergizi gratis.

    “Ini setiap waktu terus bertambah sehingga Insyaallah nanti selama bulan Januari sampai dengan April akan bertambah melayani 3 juta pada bulan April, dan sampai Agustus akan melayani 6 juta,” kata Dadan.

    Untuk mewujudkan target tersebut, Presiden Prabowo Subianto memanggil jajaran menteri dan kepala lembaga untuk rapat di Istana Kepresidenan. Presiden menegaskan bahwa seluruh kementerian/lembaga, pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta TNI/Polri harus bekerja sama mewujudkan program MBG, terutama di daerah-daerah yang anak-anaknya belum menerima manfaat makanan bergizi tersebut.
    4. Target 3 Juta Penerima Manfaat di Tahap Pertama
    Program MBG kini telah berjalan di 31 provinsi di Indonesia dengan melibatkan 238 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). SPPG ini berperan penting dalam menyiapkan dan mendistribusikan makanan bergizi kepada masyarakat penerima manfaat. Pada periode pertama, yang berlangsung dari Januari hingga April 2025, program ini menargetkan 3 juta penerima manfaat.

    Target ini merupakan langkah awal dari rencana besar pemerintah untuk menjangkau lebih banyak masyarakat di tahap berikutnya. Pada periode kedua, yaitu April hingga Agustus 2025, jumlah penerima manfaat ditargetkan meningkat dua kali lipat menjadi 6 juta orang.
    5. Tambahan Anggaran Rp 100 Triliun untuk Percepatan
    Dalam upaya mempercepat pencapaian target, Presiden Prabowo Subianto meminta agar program ini mampu menjangkau 82,9 juta penerima manfaat lebih cepat dari jadwal awal, yakni dari akhir 2025 menjadi September 2025. Untuk mendukung percepatan ini, BGN mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 100 triliun kepada pemerintah.

    “Karena Pak Presiden ingin melakukan percepatan-percepatan, maka dibutuhkan tambahan biaya. Pak Presiden bertanya kepada kami, berapa kalau September mulai dilaksanakan untuk 82,9 juta? Kami sampaikan tambahan Rp 100 triliun,” jelas Dadan.

    Tambahan dana ini akan digunakan untuk memperluas cakupan program dan meningkatkan kecepatan distribusi makanan bergizi di seluruh wilayah Indonesia.
    6. Program yang Sedang Dikembangkan untuk Efisiensi
    Ke depan, program MBG diharapkan dapat berjalan lebih efisien dengan skema anggaran langsung ditransfer ke rekening mitra penyedia. Langkah ini tidak hanya meringankan beban para mitra, tetapi juga diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan program di lapangan. Dadan menegaskan bahwa mekanisme baru ini menjadi fokus BGN agar program berjalan tanpa hambatan, terutama dalam memenuhi kebutuhan gizi masyarakat Indonesia.

    Program Makan Bergizi Gratis adalah upaya pemerintah untuk menanggulangi masalah gizi di masyarakat. Dengan dukungan anggaran yang lebih tepat sasaran, pemerintah optimistis program ini akan mencapai target secara maksimal pada tahun 2025.

    Jakarta: Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan pada 6 Januari 2025 ternyata mengandalkan dana pribadi para mitra penyedia makanan di awal pelaksanaannya. Hal ini terjadi karena anggaran untuk program tersebut baru dapat digunakan setelah pembukaan blokir anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) pada tanggal yang sama dengan peluncuran program.
     
    Kondisi ini memaksa para penyedia makanan untuk menggunakan uang pribadi mereka demi mendukung terlaksananya program MBG selama dua pekan pertama. Baru setelah itu, pemerintah mengganti biaya tersebut melalui mekanisme reimburse.
     
    Berikut fakta-fakta mendalam terkait sumber dana awal program MBG:

    1. Dana Pribadi Ditanggung Mitra

    Pada tahap awal pelaksanaan, program MBG tidak langsung mendapat dukungan dana yang tersedia di rekening mitra penyedia makanan. Para mitra harus terlebih dahulu mengeluarkan dana pribadi untuk mendukung produksi dan distribusi makanan kepada penerima manfaat. Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyatakan bahwa mekanisme ini dilakukan karena anggaran belum dapat langsung disalurkan ke mitra pada awal peluncuran program.

    “Kami sedang mengusahakan mulai Februari, bukan lagi reimburse, tetapi uang negara ada di rekening mitra,” jelas Dadan seperti dikutip dari Antara, Minggu, 26 Januari 2025.
     
    Dengan mekanisme baru yang sedang disiapkan, pemerintah berharap proses penyaluran anggaran menjadi lebih efisien dan tidak lagi membebani mitra di lapangan.
     
    Baca juga: Legislator NasDem Lisda Hendrajoni Usul Makan Gratis Prioritaskan Daerah Miskin dan 3T

    2. Anggaran Baru Bisa Digunakan Mulai 6 Januari 2025

    Dadan menuturkan bahwa keterlambatan penyaluran dana ini terjadi karena anggaran Badan Gizi Nasional baru dibuka blokirnya pada hari yang sama dengan peluncuran program, yakni 6 Januari 2025. Hal tersebut menyebabkan mitra harus bekerja lebih keras untuk menalangi kebutuhan pendanaan selama dua pekan pertama program berjalan.
     
    “Dan kami sudah melakukan proses reimburse-nya,” ujar Dadan.
     
    Proses penggantian biaya ini dilakukan pemerintah agar mitra tetap bisa memenuhi kebutuhan pelaksanaan program sembari menunggu mekanisme yang lebih efisien diberlakukan.

    3. Peran 238 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)

    Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Prof. Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa per 17 Januari 2025 sudah ada 238 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi di 31 provinsi untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dari jumlah tersebut, sekitar 650.000 anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita telah menikmati makanan bergizi gratis.
     
    “Ini setiap waktu terus bertambah sehingga Insyaallah nanti selama bulan Januari sampai dengan April akan bertambah melayani 3 juta pada bulan April, dan sampai Agustus akan melayani 6 juta,” kata Dadan.
     
    Untuk mewujudkan target tersebut, Presiden Prabowo Subianto memanggil jajaran menteri dan kepala lembaga untuk rapat di Istana Kepresidenan. Presiden menegaskan bahwa seluruh kementerian/lembaga, pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta TNI/Polri harus bekerja sama mewujudkan program MBG, terutama di daerah-daerah yang anak-anaknya belum menerima manfaat makanan bergizi tersebut.

    4. Target 3 Juta Penerima Manfaat di Tahap Pertama

    Program MBG kini telah berjalan di 31 provinsi di Indonesia dengan melibatkan 238 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). SPPG ini berperan penting dalam menyiapkan dan mendistribusikan makanan bergizi kepada masyarakat penerima manfaat. Pada periode pertama, yang berlangsung dari Januari hingga April 2025, program ini menargetkan 3 juta penerima manfaat.
     
    Target ini merupakan langkah awal dari rencana besar pemerintah untuk menjangkau lebih banyak masyarakat di tahap berikutnya. Pada periode kedua, yaitu April hingga Agustus 2025, jumlah penerima manfaat ditargetkan meningkat dua kali lipat menjadi 6 juta orang.

    5. Tambahan Anggaran Rp 100 Triliun untuk Percepatan

    Dalam upaya mempercepat pencapaian target, Presiden Prabowo Subianto meminta agar program ini mampu menjangkau 82,9 juta penerima manfaat lebih cepat dari jadwal awal, yakni dari akhir 2025 menjadi September 2025. Untuk mendukung percepatan ini, BGN mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 100 triliun kepada pemerintah.
     
    “Karena Pak Presiden ingin melakukan percepatan-percepatan, maka dibutuhkan tambahan biaya. Pak Presiden bertanya kepada kami, berapa kalau September mulai dilaksanakan untuk 82,9 juta? Kami sampaikan tambahan Rp 100 triliun,” jelas Dadan.
     
    Tambahan dana ini akan digunakan untuk memperluas cakupan program dan meningkatkan kecepatan distribusi makanan bergizi di seluruh wilayah Indonesia.

    6. Program yang Sedang Dikembangkan untuk Efisiensi

    Ke depan, program MBG diharapkan dapat berjalan lebih efisien dengan skema anggaran langsung ditransfer ke rekening mitra penyedia. Langkah ini tidak hanya meringankan beban para mitra, tetapi juga diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan program di lapangan. Dadan menegaskan bahwa mekanisme baru ini menjadi fokus BGN agar program berjalan tanpa hambatan, terutama dalam memenuhi kebutuhan gizi masyarakat Indonesia.
     
    Program Makan Bergizi Gratis adalah upaya pemerintah untuk menanggulangi masalah gizi di masyarakat. Dengan dukungan anggaran yang lebih tepat sasaran, pemerintah optimistis program ini akan mencapai target secara maksimal pada tahun 2025.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)