partai: Nasdem

  • SBY Akui Hubungannya dengan Megawati Masih Renggang, Taufik Kiemas Sudah Upaya lewat Ani Yudhoyono – Halaman all

    SBY Akui Hubungannya dengan Megawati Masih Renggang, Taufik Kiemas Sudah Upaya lewat Ani Yudhoyono – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengakui hubungannya dengan Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri masih renggang.

    SBY mengatakan siapapun yang berpandangan seperti itu tidak salah.

    Kendati demikian, SBY menegaskan masih renggangnya hubungan dengan Megawati tak membuatnya harus benar-benar menutup komunikasi dengan Ketua Umum PDIP tersebut.

    “Kalau ada yang berpandangan seperti itu, tidak salah. Meskipun, tidak berarti tidak bisa bertemu sama sekali, tidak bisa berjabat tangan, tidak bisa berbicara secukupnya.”

    “Tidak seburuk itu sebetulnya (hubungan SBY dengan Megawati). Tapi, memang benar belum cair sekali,” katanya dikutip dari program SBY Bicara di YouTube Liputan6, Selasa (11/2/2025).

    SBY menilai renggangnya hubungan dengan Megawati berawal dari persaingan di Pemilu 2004 dan 2009.

    Dia menduga hal tersebut turut berdampak dengan belum harmonisnya dirinya dengan Megawati.

    “Kalau saya berusaha memahami, mungkin kontestasi kami dulu begitu keras, (pemilu) 2004 dan 2009. Barangkali itu, mungkin itu sisa-sisa dari kontestasi yang keras,” katanya.

    SBY mengatakan bahwa hubungannya dengan Megawati apakah membaik atau masih belum baik, maka hanya waktu yang bisa menjawabnya.

    “Mungkin time will tell, sejarah menakdirkan nanti seperti apa hubungan saya dengan beliau ke depan,” tuturnya.

    Di sisi lain, SBY mengungkapkan upaya untuk memperbaiki hubungan dengan Megawati telah banyak dilakukan.

    Salah satu yang turut andil untuk mengupayakannya, kata SBY, adalah mendiang suami Megawati, Taufik Kiemas.

    Bahkan, upaya tersebut diupayakan lewat komunikasi antara Taufik Kiemas dengan mendiang istri SBY, Ani Yudhoyono.

    “Sebetulnya ada (upaya untuk membuka komunikasi) dan boleh dikatakan banyak. Paling tidak, mendiang Bapak Taufik Kiemas yang bersahabat baik sampai akhir hayatnya dengan saya, itu ingin betul (SBY dan Megawati berdamai).”

    “Dan Pak Taufik Kiemas sering berbincang-berbincang dengan almarhumah Ibu Ani, untuk bagaimana kedua keluarga ini bisa menjalin lagi silaturahmi dengan baik,” katanya.

    Kendati demikian, SBY mengakui bahwa upaya Taufik Kiemas agar dirinya dan Megawati berhubungan baik lagi belum terealisasi hingga akhir hayatnya.

    Dia mengatakan Taufik Kiemas ingin agar SBY dan Megawati yang merupakan sesama mantan Presiden menjadi wujud keteduhan politik di Indonesia.

    “Kalau ada acara-acara formal, Ibu Megawati juga datang, bertemu dengan saya dan berjabat tangan.”

    “Tapi mungkin Pak Taufik Kiemas dan sahabat yang lain ingin lebih dari itu. Bagus kalau mantan Presiden membawa keteduhan bagi politik di Indonesia,” tegasnya.

    Namun, SBY menegaskan meski hubungannya dengan Megawati masih belum membaik, dirinya tetap menghormati putri dari Presiden pertama RI, Soekarno tersebut.

    “Saya menyerahkan kepada sejarah dan takdir Tuhan. Tapi yang jelas, saya tetap menghormati beliau,” tuturnya.

    Awal Mula Renggangnya Hubungan SBY dan Megawati

    Seperti yang diungkapkan SBY sebelumnya, friksi antara dirinya dan Megawati berawal dari rivalitas mereka di Pemilu 2004.

    Tak disangka, SBY yang berpasangan dengan Jusuf Kalla (JK) menang dari Megawati yang berduet bersama Hasyi Muzadi dengan perolehan suara 60,62 persen berbanding 39,38 persen.

    Di sisi lain, pada tahun 2023 lalu, politisi senior PDIP, Panda Nababan juga sempat membeberkan awal mula keretakan hubungan SBY dan Megawati yaitu dimulai pada tahun 2005.

    Pada saat itu, Panda mengaku ditugaskan Megawati untuk menemui SBY.

    “18 tahun yang lalu Megawati menugaskan saya berbicara dengan Presiden SBY di Istana dalam satu malam, di mana sebelumnya utusan-utusan dari Presiden SBY untuk meminta Mega kapan waktunya mereka berdua bertemu, itu tidak ada kepastian,” ungkap Panda pada 20 Mei 2023 lalu dalam program Kompas Petang Kompas TV.

    Sebelum menemui SBY, Panda mengatakan Megawati meminta dirinya mencatat beberapa pertanyaan yang harus disampaikan kepada Presiden RI ke-6 tersebut.

    “Saya terus terang termasuk yang berbahagia mendapat permintaan dari Ibu Mega, saya menghubungi SBY untuk satu rekonsiliasi dia biar baik.”

    “Waktu itu Bu Mega mengatakan kepada saya ‘Panda, kau catat lima pertanyaanku kepada SBY’,” katanya.

    Panda mengatakan pertanyaan pertama yang diajukan Mega adalah terkait pencapresan SBY pada Pilpres 2004.

    “Dijawab dia (SBY), tidak (menjadi capres). Padahal Hamzah Haz, Yusril, segala macem ada saksi. Di kemudian hari, dia bantah, tidak ada itu,” ujarnya.

    Lalu, pertanyaan kedua apakah SBY merasa dimanusiakan saat menjabat sebagai Menkopolhukam di era pemerintahan Megawati.

    Kemudian, Mega ingin bertanya terkait apakah ada pembuatan Partai Demokrat di Istana.

    “Tidak dijawab juga (oleh SBY),” kata Panda.

    Selanjutnya, Panda mengatakan terkait niat SBY menjadi cawapres dari Mega pada Pemilu 2004.

    Ia mengungkapkan niat tersebut pernah diutarakan oleh SBY secara langsung kepada Mega.

    “Dia ingin menjadi wapres dari Mega. Mega bilang tanya itu karena dia pernah tanyakan kepada saya,” ujarnya.

    Selama menanyakan hal tersebut, Panda mengatakan SBY justru hanya diam dan tidak menjawab.

    “Dan kemudian, dia menerawang ke langit-langit. Saya bilang, ‘Pak Susilo, ini ada pertanyaan ini gimana’. Dia hanya diam,” tuturnya.

    Panda pun kembali menegaskan bahwa Megawati sebenarnya ingin untuk berdamai dengan SBY.

    Namun, Mega memberikan syarat agar SBY menjawab pertanyaannya dengan jujur.

    “Saya pikir Ibu Mega pengen juga untuk ini (berdamai). Tapi harus juga mengakui apa yang sebenarnya itu lho. Kalau saya dekat dengan SBY, jawablah pertanyaan,” katanya.

    Keretakan SBY-Megawati Lanjut hingga Terpilihnya Jokowi

    Hubungan dua tokoh bangsa itu masih belum membaik setelah terpilihnya Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2014 lalu.

    Dikutip dari Kompas.com, sekira sebulan sebelum Jokowi-JK dilantik, SBY sempat mencurahkan keluh kesahnya karena tak berhasil bertemu dengan Megawati untuk membahas soal kebersamaan di DPR. 

    Saat itu, 30 September 2014, SBY mengaku sempat bertemu dengan Jokowi dan Hatta Rajasa di Istana Negara. 

    Namun, dia menyiratkan kekecewaan karena upayanya untuk ‘mendekati’ Megawati gagal. 

    “Pertemuan dengan Pak Jokowi berlangsung baik. Ketika PDI-P inginkan kebersamaan di DPR saya sampaikan pertemuan SBY-Mega penting,” cuit SBY melalui akun X resminya, @SBYudhoyono kala itu. 

    “Saya mendengar nanti pada saatnya Bu Mega akan ‘menerima’ saya,” tulis dia lagi.

    Sebaliknya politisi senior PDI-P Pramono Anung mengeklaim, pertemuan kedua elite politik tersebut gagal justru karena SBY menolak menerima utusan Megawati kala itu, yakni Jokowi, Jusuf Kalla, Puan Maharani, dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. 

    Demokrat Hampir Masuk Koalisi Jokowi Jilid II

    Di tengah hubungan Megawati dan SBY yang tak harmonis, Partai Demokrat sempat hendak bergabung ke gerbong partai politik pengusung Jokowi pada kontestasi Pilpres 2019. 

    Namun, wacana tersebut batal, hingga akhirnya partai berlambang bintang mercy itu memilih untuk merapatkan barisan ke kubu Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. 

    SBY mengakui bahwa alasan partainya tak bergabung dengan koalisi pendukung Jokowi karena hubungannya dengan Megawati belum pulih. 

    “Masih ada jarak. Masih ada hambatan di situ. Saya harus jujur, belum pulih, masih ada jarak,” ucap SBY dalam konferensi pers 25 Juli 2018. 

    Padahal, kata SBY, Jokowi kala itu dengan tangan terbuka menerima Demokrat jika ingin bergabung mendukung pencapresannya. 

    “Saya selalu bertanya, ‘Apakah kalau Demokrat ada dalam koalisi, partai-partai koalisi itu bisa terima kami?’. ‘Ya bisa, karena presidennya saya’,” tutur SBY menirukan percakapannya dengan Jokowi.

    (Tribunnwes.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)(Kompas.com/Fitria Chusna Farisa)

  • Dorong Gelar Simulasi di 3 Lokasi Dulu, Dewan Minta Pemkab Madiun Segera Tindaklanjuti MBG

    Dorong Gelar Simulasi di 3 Lokasi Dulu, Dewan Minta Pemkab Madiun Segera Tindaklanjuti MBG

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Febrianto Ramadani

    TRIBUNJATIM.COM, MADIUN – Kabupaten Madiun menjadi salah satu wilayah, yang belum melaksanakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto, Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Komisi A DPRD Kabupaten Madiun mendesak, Pemerintah Kabupaten Madiun melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat, segera menindaklanjuti program tersebut.

    Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Madiun Purwadi meminta melakukan persiapan, mengenai jumlah sasaran dan sarana prasarana yang akan dibutuhkan guna mendukung MBG.

    “Beberapa poin mitigasi harus segera dilaksanakan, sebelum program tersebut terealisasi 100 persen,” ujar Purwadi, Minggu (9/2/2025).

    Diketahui berdasarkan data, jumlah lembaga pendidikan di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun, total sebanyak 686 PAUD yang terbagi TK, KB, TPA dan PSP.

    Kemudian ada 401 SD negeri dan 4 swasta, serta 37 SMP negeri dan 14 swasta.

    Adapun jumlah peserta didik mulai jenjang PAUD – SMP mencapai 70.632 anak. Rinciannya siswa PAUD sebanyak 17.988 siswa, SD 34.972 Siswa dan SMP 17.672 siswa.

    Politisi Nasdem tersebut menyarankan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, menggelar simulasi MBG terlebih dahulu di tiga sasaran, yaitu di daerah Pedesaan, Pegunungan, dan Semi Perkotaan.

    “Anggaran yang akan digunakan untuk mengampu program Makan Bergizi Gratis, DPRD masih akan menindaklanjuti pembahasan tersebut,bersama Badan Anggaran dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun,” pungkas Purwadi.

  • Garnita Malahayati NasDem Jatim Siapkan Sejumlah Program Strategis

    Garnita Malahayati NasDem Jatim Siapkan Sejumlah Program Strategis

    Surabaya (beritajatim.com)– Pengurus Garda Wanita (Garnita) Malahayati DPW Partai NasDem Jawa Timur menggelar rapat koordinasi bersama Ketua DPW NasDem Jatim, Lita Machfud Arifin.

    Pertemuan ini membahas sejumlah program strategis untuk memperkuat peran Garnita dalam kegiatan sosial dan ekonomi di Jawa Timur.

    Sekretaris Garnita DPW NasDem Jatim, Lilyana Phandeirot, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk eksistensi Garnita Malahayati dalam berperan aktif, baik dalam kegiatan sosial Partai NasDem maupun program lainnya di wilayah Jawa Timur.

    Ia menekankan pentingnya sinergi antara Garnita dan DPW Partai NasDem agar semakin berkontribusi dalam membesarkan partai.

    “Kami bersyukur kedatangan kami disambut baik oleh Kakak Ketua DPW, Kakak Lita Machfud Arifin, dan kami pun menyampaikan maksud tujuan kami agar Garnita tetap eksis dalam membesarkan Partai NasDem tercinta,” ujar Lilyana Phandeirot usai pertemuan di Kantor DPW NasDem Jawa Timur, Kelurahan Ngagel, Kota Surabaya, pada Minggu (9/2/2025).

    Dalam pertemuan ini, Garnita DPW Jatim juga mendapat arahan dari Ketua DPW NasDem Jatim mengenai pentingnya ide, gagasan, serta langkah konkret dalam upaya turut serta membangun dan memajukan Partai NasDem di Jawa Timur. Salah satu program utama yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 adalah penguatan sektor UMKM melalui pelatihan dan sertifikasi profesi.

    “Hari ini kami bertemu dengan Kakak Lita Machfud Arifin, kami berbicara santai tapi menghasilkan program nyata dan bermakna, salah satunya yaitu program yang akan kami lakukan pada tahun 2025 ini,” tambahnya.

    Selain program jangka panjang, Garnita juga tengah mempersiapkan sejumlah kegiatan selama bulan Ramadan hingga Hari Raya. Detail teknis dari kegiatan tersebut akan dibahas lebih lanjut dalam rapat lanjutan bersama pengurus lainnya.

    Lilyana juga menyebut pentingnya sertifikasi profesi bagi pelaku UMKM. Program ini akan menyasar masyarakat umum, mahasiswa, hingga dosen, dengan tujuan meningkatkan daya saing usaha dan mempermudah akses pembiayaan melalui lembaga keuangan.

    “Kami melihat bahwa saat ini sertifikasi profesi sangat penting dan diperlukan untuk pembiayaan UMKM, terutama yang berhubungan dengan lembaga keuangan,” jelas Lilyana.

    Sebagai bagian dari rencana jangka panjang, Garnita DPW Jatim juga akan melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan struktur Garnita di 38 DPD se-Jawa Timur. Proses ini akan dimulai pada bulan Mei mendatang guna memperkuat jaringan dan efektivitas program yang akan dijalankan di setiap daerah.

    “Ya, semua program tersebut juga atas saran dan arahan Kakak Lita sebagai Ketua DPW NasDem Jatim,” katanya.

    Menanggapi rencana program yang telah dirancang oleh Garnita DPW Jatim, Ketua DPW NasDem Jatim, Lita Machfud Arifin, menyampaikan apresiasinya atas inisiatif dan kerja nyata yang telah dipersiapkan. Menurutnya, keberadaan Garnita sebagai sayap perempuan NasDem harus mampu menjadi motor penggerak dalam pemberdayaan masyarakat, khususnya di sektor ekonomi dan sosial.

    “Saya sangat mengapresiasi semangat dan inisiatif Garnita DPW Jatim yang terus berupaya memperkuat peran perempuan dalam berbagai bidang. Program pelatihan dan sertifikasi profesi bagi pelaku UMKM adalah langkah konkret yang sangat diperlukan untuk meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi masyarakat,” ujar Lita Machfud Arifin.

    Lebih lanjut, Lita menegaskan bahwa Partai NasDem Jawa Timur akan terus memberikan dukungan penuh terhadap program-program Garnita, terutama dalam hal pemberdayaan perempuan dan penguatan ekonomi lokal.

    “NasDem hadir untuk memberikan solusi nyata bagi masyarakat, dan Garnita adalah bagian penting dari perjuangan ini. Saya berharap program-program yang telah dirancang dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat Jawa Timur,” tutur anggota DPR RI dari Dapil Jatim 1 Surabaya – Sidoarjo ini.

    Dengan berbagai program strategis yang telah disusun, Garnita Malahayati DPW NasDem Jatim berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam pembangunan sosial dan ekonomi di Jawa Timur, sekaligus memperkuat eksistensi Partai NasDem di tengah masyarakat. [asg/but]

  • HPN 2025, Waka MPR: Peran Pers Berintegritas Wujudkan Kemandirian Bangsa

    HPN 2025, Waka MPR: Peran Pers Berintegritas Wujudkan Kemandirian Bangsa

    Jakarta

    Dalam rangka Hari Pers Nasional yang jatuh pada 9 Februari, Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat (Rerie) menyebut peringatan ini merupakan momentum untuk meningkatkan peran insan pers yang berintegritas dalam mewujudkan kemandirian bangsa. Menurut Rerie, peningkatan literasi masyarakat di berbagai bidang merupakan salah satu syarat agar bangsa ini mampu mewujudkan kemandirian.

    “Insan pers harus mampu berperan aktif dalam meningkatkan literasi masyarakat di berbagai bidang untuk menciptakan akselerasi dalam proses pembangunan demi mewujudkan kemandirian bangsa,” kata Rerie, dalam keterangannya, Minggu (9/2/2025).

    Karena, jelas Rerie, rendahnya tingkat literasi masyarakat dapat menyebabkan berbagai masalah antara lain seperti kemiskinan hingga perpecahan antar masyarakat. Sehingga, insan pers dengan kemampuan antara lain menjalani fungsi kontrol, pendidikan, dan media informasi, sangat tepat untuk mengatasi kondisi literasi masyarakat di sejumlah sektor yang terbilang rendah saat ini.

    “Peran aktif insan pers yang berintegritas merupakan salah satu langkah strategis dalam mewujudkan kemandirian bangsa,” ujar ujar Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem tersebut.

    Rerie sangat berharap insan pers dan para pemangku kepentingan di negeri ini mampu berkolaborasi dengan baik untuk mewujudkan kehidupan berbangsa yang sehat, demi melahirkan kemandirian bangsa sebagai bekal dalam menjawab berbagai tantangan di masa depan.

    (akn/akn)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Pertemuan Garnita NasDem Jatim dengan Ketua DPW, Lahirkan Program Unggulan

    Pertemuan Garnita NasDem Jatim dengan Ketua DPW, Lahirkan Program Unggulan

    TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA – Pengurus Garnita (Garda Wanita Malahayati) DPW Partai NasDem Jawa Timur menggelar rapat koordinasi bersama Ketua DPW NasDem Jawa Timur Lita Machfud Arifin. 

    Pertemuan berlangsung di Kantor DPW NasDem Jawa Timur, keluarahan Ngagel, Kota Surabaya, Minggu (9/2/2025).

    Pada rapat tersebut, Lilyana Phandeirot Sekretaris Garnita DPW NasDem Jatim didampingi beberapa pengurus lainnya menyampaikan bahwa kegiatan ini sebagai salah satu bentuk eksistensi Garnita Malahayati Jawa Timur untuk berperan aktif dalam kegiatan sosial baik yang diadakan oleh Partai NasDem maupun kegiatan yang lain di Jawa Timur.

    “Kami bersyukur kedatangan kami disambut baik oleh Kakak Ketua DPW, Kakak Lita Machfud Arifin, dan kami pun menyampaikan maksud tujuan kami agar Garnita tetap eksis dalam membesarkan Partai NasDem tercinta” kata Lilyana Phandeirot, saat dikonfirmasi, usai audiensi dikantor DPW NasDem Jatim.

    Lebih lanjut, Lilyana mengungkapkan Garnita DPW Jatim mendapat arahan dari Ketua DPW NasDem Jatim bahwa ide dan gagasan serta langkah konkrit merupakan hal yang harus dilakukan oleh Garnita dalam upaya turut serta demi kemajuan Partai NasDem Jawa Timur.

    “Hari ini kami bertemu dengan Kakak Lita Machfud Arifin, kami berbicara santai tapi menghasilkan program nyata dan bermakna, salah satunya yaitu program yang akan kami lakukan pada tahun 2025 ini. Sedangkan dalam Waktu dekat kita ada program dan kegiatan selama bulan Ramadhan sampai hari raya, yang detail teknisnya akan kami rapatkan lagi dengan pengurus Garnita lainnya” ungkap Lilyana.

    “Selain itu juga kami membahas strategi pengembangan Garnita kedepan, salah satunya adalah kami mau mengadakan lembaga Pelatihan Profesi untuk pelaku UMKM, baik masyarakat, mahasiswa ataupun juga Dosen. Karena kami melihat untuk saat ini sertifikasi profesi itu sangat penting dan diperlukan untuk pembiayaan UMKM terutama yang berhubungan dengan lembaga keuangan”. Tambah Lilyana. 

    Dikatakan lebih lanjut bahwa program jangka panjangnya Garnita Jatim sebagai salah satu sayap dari partai NasDem akan berkoordinasi dan berkonsolidasi bersama struktur Garnita di 38 DPD se Jawa Timur yang akan dimulai pada bulan Mei mendatang.

    “Iya, semua program tersebut juga atas saran dan arahan Kakak Lita sebagai Ketua DPW NasDem Jatim” Pangkasnya.

  • Usai Menang Pilwalkot Makassar, Appi Bidik Ketua Golkar Sulsel

    Usai Menang Pilwalkot Makassar, Appi Bidik Ketua Golkar Sulsel

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Wali Kota Makassar terpilih, Munafri Arifuddin, merespons kemungkinan dirinya masuk dalam bursa calon Ketua DPD Partai Golkar Sulawesi Selatan (Sulsel).

    Menurutnya, tidak mengejutkan jika namanya ikut dipertimbangkan mengingat kiprahnya di Golkar.

    “Menjadi sesuatu hal yang naif barangkali kalau nama saya tidak masuk, karena saya memang bersyarat, menjadi ketua (Golkar) Kota Makassar, terus mampu memberikan sumbangsih yang baik untuk (Golkar Sulsel),” ujar Appi, sapaannya kepada awak media (9/2/2025).

    Ia menambahkan, dalam kontestasi politik, rekam jejak dan kontribusi menjadi pertimbangan penting.

    Terlebih, pada Pilkada terakhir, ia berhasil meraih kemenangan dengan dukungan penuh dari Golkar.

    “Dan terakhir kami melalui dukungan Partai Golkar mampu memenangkan Pilkada,” ucapnya.

    Appi menegaskan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar.

    Jika dirinya mendapatkan mandat untuk maju sebagai Ketua Golkar Sulsel, ia siap menjalankan tugas tersebut.

    “(Kalau didorong DPP) Kami ini sami’na wa’atana, kalau ada perintah kami jalankan,” tandasnya.

    Untuk diketahui, Di bawah kepemimpinan Munafri Arifuddin (Appi), Partai Golkar Makassar berhasil bangkit setelah mengalami kemunduran pada Pemilu 2019.

    Pada Pemilu Legislatif 2024, Golkar Makassar mencatat pencapaian signifikan dengan meraih 97.209 suara atau sekitar 13,34 persen, menempatkan partai ini di posisi kedua setelah NasDem.

    Hasil tersebut memastikan Golkar mendapatkan 6 kursi di DPRD Makassar.

  • Sekjen Nasdem Hermawi Taslim: Restorasi Dimulai dari Rumah

    Sekjen Nasdem Hermawi Taslim: Restorasi Dimulai dari Rumah

    Jember (beritajatim.com) – Hermawi Taslim, Sekretaris Jenderal Partai Nasional Demokrat, menegaskan pentingnya restorasi dimulai dari rumah sebagai bagian dari penguatan organisasi.

    “Setiap kader Nasdem harus membiasakan satu kata dan perbuatan mulai dari rumah masing-masing. Sederhana saja: buang sampah pada tempatnya, bersihkan selokan untuk mencegah banjir,” kata Taslim, dalam acara Kemah Restorasi, di kawasan Rembangan, Kabupaten Jember, Sabtu (8/2/2025).

    Menurut Taslim, semua yang dimulai dari rumah pasti berhasil. “Tidak usah bicara yang besar-besar. Kita mulai dari rumah. Restorasi dimulai dari rumah dengan contoh,” katanya.

    Nasdem memulai kaderisasi lebih awal. “Sebagai partai modern, Partai Nasdem tidak hanya hadir menjelang pemilu. Saya ke Jember sebagai bagian dari peringatan dini kita ke kader, kalau maju dan dicintai rakyat, mulailah dari awal,” kata Taslim.

    Taslim menekankan pentingnya dialog dengan masyarakat untuk mengetahui keinginan rakyat. “Jangan kita pidato A, rakyat maunya B dan C dan seterusnya,” katanya.

    Hasil pemilu harus diterima semua pihak. “Sudah selesai. Kompetisi ada batasnya. Setelah KPU mengumumkan, setelah MK mengumumkan, saya tegaskan lagi bahwa Partai Nasdem mendukung pemerintah. Partai Nasdem bagian dari pemerintahan yang sah, yang telah mendapat amanat dari rakyat yang dipimpin Presiden Prabowo,” kata Taslim.

    Kendati mendukung pemerintah, Nasdem tidak harus masuk dalam kabinet. “Menjadi bagian dari pemerintahan, tidak ada kaitannya dengan kabinet. Kita mendukung pemerintahan dengan anggota Dewan kita sebanyak 1.195 orang seluruh Indonesia,” kata Taslim. [wir]

  • Kokohkan Struktur Partai, NasDem Sulsel Gelar Bimtek dan Pendidikan Politik

    Kokohkan Struktur Partai, NasDem Sulsel Gelar Bimtek dan Pendidikan Politik

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Partai Nasdem terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat struktur internal partai dengan menggelar bimbingan teknis (bimtek) dan pendidikan politik bagi para pengurus dan kader di tingkat wilayah dan daerah.

    Kegiatan ini bertujuan untuk mengokohkan pemahaman kader terhadap ideologi, nilai-nilai perjuangan, serta strategi politik Partai NasDem dalam menghadapi dinamika perpolitikan nasional dan daerah.

    Bimtek ini digelar oleh Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasdem Sulawesi Selatan yang berlangsung di Hotel Four Points by Sheraton, Makassar, selama tiga hari, 7-9 Februari 2025.

    Tidak hanya diikuti oleh jajaran pengurus DPW, kegiatan ini juga dihadiri oleh pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Nasdem dari 24 kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan.

    Legislator Fraksi NasDem DPRD Kota Makassar, Andi Odhika Cakra Satriawan yang turut hadir dalam kegiatan tersebut, menegaskan bahwa bimtek ini menjadi momentum penting untuk mengonsolidasikan seluruh kader Partai NasDem di Sulawesi Selatan.

    “Kegiatan ini bukan sekadar bimtek biasa, tetapi menjadi ajang konsolidasi bagi seluruh kader untuk memperkuat barisan dalam menghadapi tantangan politik ke depan. Dengan pemahaman yang lebih mendalam terhadap visi, misi, dan ideologi partai, para kader dapat semakin solid dan siap dalam menjalankan tugas-tugas kepartaian,” ujarnya.

    Menurut Odhika, pendidikan politik yang diberikan dalam bimtek ini juga bertujuan untuk menginternalisasi nilai-nilai kebangsaan dan demokrasi kepada para kader.

  • Kasus Korupsi CSR BI, KPK Panggil Pihak OJK dan Tenaga Ahli Heri Gunawan – Halaman all

    Kasus Korupsi CSR BI, KPK Panggil Pihak OJK dan Tenaga Ahli Heri Gunawan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan saksi untuk mengusut kasus dugaan korupsi program corporate social responsibility alias dana CSR Bank Indonesia (BI) atau program sosial Bank Indonesia (PSBI), Jumat (7/2/2025).

    Ada empat saksi yang dipanggil penyidik, yakni Dhira Krisna Jayanegara, Analis Junior Hubungan Kelembagaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun; Ferial Ahmad Alhoreibi, Pengawas Utama di Departemen Pemeriksaan Khusus dan Pengawasan Perbankan Daerah OJK; Mohammad Jufrin, Anggota Badan Supervisi OJK; dan Helen Manik, Tenaga Ahli Anggota DPR RI Heri Gunawan periode 2019–2024.

    “Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK Merah Putih,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, dalam keterangannya, Jumat.

    Adapun dana CSR Bank Indonesia yang disalurkan ke Komisi XI DPR dan saat ini sedang diusut KPK ditaksir mencapai triliunan rupiah. 

    KPK menduga dana CSR menyimpang untuk kepentingan pribadi dengan modus melalui yayasan. 

    Mulanya penyidik KPK menemukan terjadinya penyimpangan dalam pemberian dana CSR itu. 

    KPK mengantongi data dan informasi jika dana CSR itu diduga tidak sesuai peruntukkannya. 

    “Kami dapat informasi, juga kami dapat dari data-data yang ada CSR yang diberikan kepada para penyelenggara negara ini melalui yayasan yang disampaikan, direkomendasikan kepada mereka tapi tidak sesuai peruntukkannya,” kata Direktur Penyidikan KPK, Brigadir Jenderal Polisi Asep Guntur Rahayu, beberapa waktu lalu.

    Diduga Yayasan sengaja digunakan lantaran BI tidak menyalurkan CSR ke rekening pribadi. 

    Para penikmat menggunakan sejumlah cara agar dana itu dinikmati untuk pentingan pribadi. 

    Biasanya yayasan yang diberikan CSR direkomendasikan oleh pihak yang mengajukan. 

    Dalam kasus ini, misalnya, yang menyampaikan nama adalah anggota Komisi XI DPR RI sebagai mitra BI.

    “Ini kemudian mereka olah. Jadi ada yang kemudian dipindah dulu ke beberapa rekening lain dari situ menyebar tapi terkumpul lagi di rekening yang bisa dibilang representasi penyelenggara negara. Ada yang dalam bentuk bangunan, ada yang dalam bentuk kendaraan dan lain-lain. Jadi di situ penyimpangannya,” tutur Asep Guntur.

    KPK saat ini sedang mempertajam bukti dugaan anggota Komisi XI DPR RI yang menyelewengkan dana CSR BI. 

    Upaya itu sejurus dengan pernyataan Satori selaku anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem yang sudah diperiksa pada Jumat, 27 Desember. 

    Di mana Satori saat itu menyebut jika semua Komisi XI DPR ikut menerima dana CSR. 

    “Itu yang kita sedang dalami di penerima yang lain. Karena berdasarkan keterangan saudara S (Satori), teman-teman sudah catat ya, seluruhnya juga dapat. Ya, kan, seluruh anggota Komisi XI terima CSR itu,” kata Asep.

    Sejauh ini penyidik KPK telah menemukan dugaan penyimpangan penggunaan dana CSR BI di Cirebon. 

    Wilayah Cirebon merupakan daerah pemilihan Satori saat maju sebagai caleg DPR Pemilu 2024.

    Tim penyidik KPK beberapa waktu lalu sudah melakukan penggeledahan di Cirebon, Jawa Barat. 

    Dari lokasi di Cirebon itu penyidik mengamankan beberapa dokumen.

    “Sementara yang kita peroleh saat ini sudah ada penyimpangannya, itu yang di Cirebon. Jadi setelah semuanya terima tapi ada yang amanah ada juga yang tidak sesuai peruntukkannya. Jadi beberapa waktu lalu selain penggeledahan di BI, OJK, juga kita menggeledah beberapa tempat. Salah satunya di Cirebon. Itu di tempatnya saudara S,” kata Asep. 

    Penyidik KPK sebelumnya telah memeriksa Satori yang merupakan politikus NasDem dan anggota Komisi XI DPR Fraksi Gerindra Heri Gunawan pada Jumat 27 Desember. 

    Usai diperiksa, Satori mengakui menggunakan dana CSR BI untuk berkegiatan di daerah pemilihannya.

    “Programnya? Programnya kegiatan untuk sosialisasi di dapil,” kata Satori sebelum meninggalkan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

    Satori juga mengatakan seluruh anggota Komisi XI DPR turut menggunakan dana CSR BI untuk berkegiatan di Dapil mereka. Ia menyebut dana CSR itu mengalir melalui yayasan.

    “Semuanya sih semua anggota Komisi XI programnya itu dapat. Bukan, bukan kita aja,” ujar Satori.

    Diketahui, KPK saat ini melakukan penyidikan dugaan korupsi dana tanggung jawab sosial atau CSR Bank Indonesia. Pengusutannya menggunakan surat perintah penyidikan (sprindik) umum pada Desember 2024. 

    Belum ada nama tersangka di dalamnya tapi dua orang atau bahkan lebih berpotensi dijerat. 

    Dalam pengusutan kasus ini, penyidik juga telah menggeledah kantor Bank Indonesia hingga OJK pada Senin malam, 16 Desember 2024. 

    Penyidik menyita sejumlah dokumen serta barang bukti elektronik dari upaya paksa tersebut. 

    Selain Satori dan Heri Gunawan, penyidik juga telah memeriksa banyak saksi. 

    Di antaranya dua pejabat Departemen Komunikasi (Dkom) Bank Indonesia, yaitu Erwin Haryono selaku Kepala Departemen Komunikasi BI dan Hery Indratno selaku Kepala Divisi PSBI-Dkom BI.

    Namun, hingga saat ini penyidik KPK belum memanggil dan memeriksa Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo. 

    KPK berkali-kali menyatakan pemanggilan Perry Warjiyo terkait kasus dugaan korupsi dana CSR BI akan dilakukan berdasarkan kebutuhan penyidikan.

     

  • RUU Perusahaan Pelat Merah Resmi Disahkan, Komisi VI DPR: BUMN Akan Semakin Kompetitif

    RUU Perusahaan Pelat Merah Resmi Disahkan, Komisi VI DPR: BUMN Akan Semakin Kompetitif

    Jakarta, Beritasatu.com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna pada Selasa (4/2/2025).

    Menanggapi pengesahan tersebut, Anggota Komisi VI DPR Firnando Hadityo Ganinduto menyatakan rasa syukur atas kelancaran proses revisi UU BUMN dari tahap pembahasan hingga pengesahan.

    “Alhamdulillah, seluruh fraksi telah menyetujui RUU BUMN untuk menjadi undang-undang. Ini merupakan pencapaian besar mengingat proses revisi telah berlangsung selama bertahun-tahun,” ujar Firnando, yang juga merupakan anggota panitia kerja (panja) RUU BUMN, saat berbicara kepada media pada Kamis (6/2/2025).

    Sebanyak delapan fraksi di DPR menyetujui pengesahan RUU BUMN ini, yakni Fraksi PDI-P, Golkar, Gerindra, NasDem, Demokrat, PAN, PKB, dan PKS.

    Firnando menekankan, dengan adanya UU BUMN yang baru, diharapkan perusahaan-perusahaan BUMN dapat semakin maksimal dalam menjalankan strategi bisnisnya.

    “Kami berharap dengan regulasi baru ini, daya saing BUMN semakin meningkat,” tambahnya.

    Ia juga memastikan bahwa seluruh tahapan pembahasan RUU BUMN telah dilakukan sesuai prosedur, mulai dari perencanaan, diskusi, hingga pengesahan.

    “Prosesnya melibatkan partisipasi publik, bahkan kami mengundang lima profesor untuk memberikan masukan terkait revisi undang-undang ini,” ucapnya.

    Kelima profesor itu, yakni Prof Dr Yetty Komalasari Dewi (Universitas Indonesia), Prof Dr Paripurna P Sugarda (FH UGM), Prof Didik J Rachbini (FEB UI), Dr Yuli Indrawati (FH UI), dan Dr Toto Pranoto sebagai Senior Consultant di Lembaga Manajemen FEB UI.

    Salah satu poin utama dalam UU BUMN yang baru adalah pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagatha Nusantara (BPI Danantara). Firnando menjelaskan bahwa lembaga ini berfungsi untuk mengonsolidasikan dividen dari seluruh BUMN dan mengoptimalkan pengelolaan investasi.

    “BPI Danantara akan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan berperan dalam mengelola dividen serta investasi dari seluruh BUMN agar lebih terstruktur dan efisien,” ungkapnya.

    Panja RUU BUMN telah menyetujui 2.382 daftar inventarisasi masalah (DIM) yang tetap dipertahankan dari undang-undang sebelumnya, serta 11 DIM yang mengalami perubahan. Setelah pengesahan ini, undang-undang hanya tinggal menunggu tanda tangan dari Presiden Prabowo Subianto.

    “Proses selanjutnya tinggal menunggu persetujuan Presiden,” pungkas Firnando.

    Pengesahan revisi UU BUMN dilakukan melalui pengambilan keputusan tingkat II dalam rapat paripurna yang digelar di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, pada Selasa (4/2/2025).