Xcloud.id

partai: Nasdem

  • Berhasil atau Tidaknya Pemerintah Berimbas ke Nasdem

    Berhasil atau Tidaknya Pemerintah Berimbas ke Nasdem

    loading…

    Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh membuka rakor Dewan Pertimbangan Partai Nasdem se-Indonesia di Ballroom Nasdem Tower, Jakarta, Jumat (14/2/2025). Foto/Dok. SINDOnews

    JAKARTA – Dewan Pertimbangan Partai Nasdem menggelar Rapat Koordinasi Dewan Pertimbangan Partai Nasdem se-Indonesia, di Ballroom Nasdem Tower, Jakarta, Jumat (14/2/2025). Rakor untuk menyikapi dinamika politik yang berkembang akhir-akhir ini.

    Selain konsolidasi internal, Rakor Wantim Nasdem juga menyoroti sejumlah isu politik nasional. Ketua Wantim Partai Nasdem Siti Nurbaya mengatakan, Dewan Pertimbangan Partai Nasdem se-Indonesia harus mampu memperkuat positioning Partai Nasdem. “Mengusung tema Aktualisasi Partai Nasdem Dengan Kekuatan Konsolidasi Dan Kiprah Bermanfaat Bagi Rakyat, ini artinya Nasdem harus memperkokoh infrastruktur politiknya dan sekaligus memberikan pemahaman bagi kultur politik,” katanya dalam sambutan.

    Siti Nurbaya memastikan hasil Kongres 3 Partai Nasdem menjadi acuan dan rencana kerja tahunan bagi Dewan Pertimbangan Nasdem. Sehingga misi Partai Nasdem diharapkan dapat tercapai dengan maksimal.

    Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dalam arahannya menyoroti fungsi Wantim yang sangat dibutuhkan Partai Nasdem. “Wantim harus proaktif dalam melakukan kerja-kerja politik, bahkan jika diperlukan turun ke bawah hingga tingkat DPD”, ujar Surya Paloh saat membuka Rakor Wantim Partai Nasdem.

    Surya juga bersyukur soliditas Partai Nasdem sangat terjaga dan terawat dengan baik. “Ada antusiasme yang melekat pada elite partai yang bertanggung jawab memberikan kontribusi dan membesarkan partai,” ujarnya.

    Menutup arahannya, Surya Paloh berpesan agar kader Partai Nasdem mampu bekerja lebih keras dan meningkatkan kewaspadaan naluri politiknya. “Situasi hari ini mewajibkan kita untuk jauh bekerja lebih keras, meningkatkan kewaspadaan, naluri politik harus semakin dipertajam. Ingat, tidak semua apa yang kita lihat akan berjalan seperti saat ini. Gelombang pasang surut kehidupan bisa setiap saat terjadi. Berhasil atau gagalnya pemerintahan saat ini, berdampak langsung terhadap Partai Nasdem. Tapi sekali lagi, kita harus terus berjuang,” tandasnya.

    Selain menyikapi politik nasional, dalam Rakor Wantim ini juga disampaikan kondisi umum politik lokal dan potensi kerja konsolidatif Partai Nasdem. Rapat Koordinasi Dewan Pertimbangan Partai Nasdem dihadiri perwakilan dari 29 provinsi.

    (poe)

  • Surya Paloh akan hadiri HUT ke-17 Gerindra di Sentul pada Sabtu

    Surya Paloh akan hadiri HUT ke-17 Gerindra di Sentul pada Sabtu

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengungkapkan bahwa dirinya akan menghadiri acara puncak Hari Ulang Tahun (HUT) ke-17 Partai Gerindra di Sentul, Jawa Barat, Sabtu (15/2).

    “Besok ada undangan (puncak HUT Gerindra) lagi di Sentul. (Jadi), datang,” kata Surya Paloh saat ditemui awak media di NasDem Tower, Jakarta, Jumat.

    Ia mengatakan telah mengirim perwakilan partainya untuk menghadiri undangan Presiden Prabowo Subianto di kediamannya di Hambalang, Jawa Barat, pada Jumat ini.

    “Semua perwakilan NasDem dan wakil ketua umum sudah di sana (Hambalang) tadi,” ujarnya.

    Sebelumnya, Ketua Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) DPP Partai Gerindra Prasetyo Hadi mengatakan bahwa seluruh pimpinan partai politik di tanah air diundang pada puncak perayaan HUT ke-17 Partai Gerindra, Sabtu (15/2).

    “Semua partai (kami undang) untuk acaranya yang besok,” kata ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

    Sejauh ini, kata dia, hampir semua ketua umum partai politik di tanah air mengkonfirmasi untuk hadir pada puncak HUT Gerindra esok hari.

    Di antara yang mengonfirmasi hadir merupakan pimpinan partai politik anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang berhalangan hadir pada acara silaturahmi KIM di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Jumat ini.

    Puncak perayaan HUT Ke-17 Partai Gerindra, ujarnya lagi, akan dilangsungkan di Sentul International Convention Centre, Bogor, Jawa Barat.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • NasDem: Penghapusan “presidential treshold” tak tepat

    NasDem: Penghapusan “presidential treshold” tak tepat

    Tidak tepat itu ‘presidential threshold’ di nolkan ya. Dari awal ya, itu diatur. Memang harapannya juga ada keputusannya

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menilai penghapusan presidential threshold atau ambang batas minimal pencalonan presiden yang tertuang dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tidak tepat.

    Adapun penghapusan tersebut merujuk amar Putusan MK No 62/PUU-XXII/2024 yang dibacakan hakim di Ruang Sidang MK, Jakarta, Kamis (2/1).

    “Tidak tepat itu presidential threshold di nolkan ya. Dari awal ya, itu diatur. Memang harapannya juga ada keputusannya,” kata Surya saat ditemui awak media di NasDem Tower, Jakarta, Jumat.​​​​​​​

    Presidential threshold adalah ambang batas minimal yang harus dipenuhi oleh partai politik atau gabungan partai untuk mencalonkan kandidat presiden dan wakil presiden. Dalam aturan lama, partai atau koalisi harus memiliki 20 persen kursi di DPR atau 25 persen suara sah nasional dalam pemilu legislatif.

    Menurutnya, apabila persentase presidential treshold yang sekitar 20 persen itu tidak tepat, seharusnya dapat dibicarakan lebih lanjut bukan mengubahnya menjadi 0 persen. Sebab, tujuan utamanya adalah demokrasi Indonesia yang berjalan efektif.

    “Bukan hanya terjebak pada euforia demokrasi untuk demokrasi, tapi demokrasi untuk pembangunan yang menuju ke arah cita-cita kemerdekaan kita,” ujarnya.

    Di lain sisi, Surya menyatakan bahwa hak semua orang untuk mengusung pasang calon di pemilihan presiden (pilpres) mendatang tanpa adanya presidential treshold.

    Meski begitu, dirinya juga mengaku tidak pernah membayangkan apabila ada 50 lebih kandidat calon presiden yang mendaftar.

    Dia tidak menutup kemungkinan ihwal seperti itu dapat terjadi. Hal ini mengingat tidak adanya presidential treshold mampu membuat 70 hingga 80 partai lulus pemilu.

    Sebelumnya, MK memutuskan penghapusan ketentuan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

    “Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” ujar Ketua MK Suhartoyo saat membacakan amar putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Kamis.

    MK memandang presidential threshold yang diatur dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah secara nasional atau persentase jumlah kursi di DPR pada pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

    Selanjutnya, MK mempelajari bahwa arah pergerakan politik Indonesia cenderung selalu mengupayakan setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya diikuti dua pasangan calon.

    Menurut MK, kondisi ini menjadikan masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang mengancam keutuhan Indonesia apabila tidak diantisipasi.

    Oleh karena itu, MK menyatakan presidential threshold yang ditentukan dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tidak hanya bertentangan dengan hak politik dan kedaulatan rakyat, tetapi juga melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2025

  • Prabowo diusulkan capres pada 2029, NasDem belum pastikan dukungan

    Prabowo diusulkan capres pada 2029, NasDem belum pastikan dukungan

    Kabupaten Bogor (ANTARA) – Partai NasDem, yang saat ini masuk dalam barisan partai pendukung pemerintah, belum dapat memastikan dukungannya kepada Prabowo Subianto yang diusulkan DPP Partai Gerindra maju lagi pada Pilpres 2029.

    “Masih terlalu dini. Kita fokus saja untuk berbicara agenda-agenda prioritas Pak Prabowo dan partai koalisi, KIM Plus itu men-support betul totalitas bagaimana kebijakan-kebijakan yang prorakyat ini bisa benar-benar dieksekusi dengan mulus,” kata Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya kepada wartawan saat ditemui di pelataran Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Jawa Barat, Jumat.

    Menurut Willy, dinamika politik terutama terkait pilpres itu cukup tinggi sehingga dia masih enggan berkomentar mengenai konstelasi Pilpres 2029.

    “Terlalu dini-lah. Politik ini kan, jangankan yang belum kita bicarakan 2029, yang kadang-kadang dalam mulut sana bisa loncat dia keluar. Pak Surya pesan kepada kami, dari cangkir ke bibir itu dinamikanya tinggi sekali, tetapi setidak-tidaknya komitmen (kami mendukung, red) bagaimana pemerintahan Pak Prabowo-Gibran ini berhasil,” kata Willy.

    Dia melanjutkan Partai NasDem berpedoman kepada arahan ketua umumnya, Surya Paloh, yang menginstruksikan seluruh pengurus mendukung pemerintah untuk menjaga stabilitas di tengah ancaman resesi global.

    “Kita berhadapan dengan resesi global. Pak Surya berpesan kepada kami baik di DPP maupun di DPR bagaimana kita sama-sama menjaga stabilitas,” ujar Willy.

    Pada kesempatan sama, Willy juga merespons pertanyaan mengenai kemungkinan adanya tawaran untuk NasDem bergabung dalam Kabinet Merah Putih, mengingat isu reshuffle yang sedang santer.

    “Ya, NasDem, kadang-kadang yang mesra itu justru yang begini-begini. TTM, teman tetapi mesra. Ya, NasDem begini aja. Bahunya Surya Paloh nyamanlah untuk bersandar ya. NasDem teman, tetapi mesra aja lah sejauh ini,” kata Willy menjawab pertanyaan mengenai reshuffle dan peluang Partai NasDem gabung Kabinet.

    Di Padepokan Garuda Yaksa, yang merupakan kompleks kediaman pribadi Prabowo, Presiden mengundang jajaran pimpinan ketua umum partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus untuk bersilaturahmi di kediamannya di Hambalang, mulai Jumat siang.

    Jajaran pimpinan partai dan kepala-kepala daerah terpilih dari KIM Plus mulai berdatangan selepas Shalat Jumat sehingga menyebabkan antrean kendaraan cukup panjang di sepanjang jalan dari arah Sentul menuju kediaman Prabowo.

    KIM Plus merupakan partai-partai pendukung pemerintah, yang terdiri dari sejumlah partai pengusung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka saat Pilpres 2024, dan partai-partai politik lainnya yang kemudian menyatakan dukungannya kepada pemerintahan Presiden Prabowo-Wapres Gibran.

    Partai-partai itu mencakup Partai Gerindra, PAN, Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Bulan Bintang, Partai Gelora, PRIMA, Partai NasDem, PKS, dan PKB.

    Beberapa elite partai yang terlihat berdatangan antara lain Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan, Ketua Majelis Penasihat PAN Hatta Rajasa, Wakil Menteri Dalam Negeri yang juga politikus PAN Bima Arya Sugiarto, Ketua Umum Partai Gelora sekaligus Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta, Ketua Partai NasDem Willy Aditya, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep beserta elite PSI.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Surya Paloh Nilai Penghapusan Ambang Batas Capres Tidak Tepat

    Surya Paloh Nilai Penghapusan Ambang Batas Capres Tidak Tepat

    Jakarta –

    Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menilai penghapusan aturan ambang batas atau presidential threshold minimal 20 persen kursi DPR sebagai syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden adalah keputusan yang tidak tepat. Paloh mengatakan penghapusan ambang batas pencapresan akan berdampak terhadap efektivitas demokrasi.

    “Presidential threshold (PT) ya jelaslah NasDem menganggap itu ya hak daripada MK untuk memutuskan. Tapi kalau ditanya apa pendapat Nasdem, NasDem bilangnya nggak cocok itu, nggak tepat itu PT dinolkan ya,” kata Paloh di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Jumat (14/2/2025).

    Meski begitu, kata Paloh, seharusnya ambang batas presiden dapat diatur kembali. Penghapusan ambang batas bukan hal baik untuk demokrasi Indonesia.

    “Kalau nggak tepat angkanya 20% itu bisa kita bicarakan, tapi 0% itu saya pikir itu hal yang tidak baik untuk satu proses gol besar kita, agar jalannya demokrasi kita ini juga berjalan efektif, bukan hanya terjebak pada euforia demokrasi untuk demokrasi, tapi demokrasi untuk pembangunan yang menuju ke arah cita-cita kemerdekaan kita,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Paloh menyampaikan penghapusan ambang batas akan menimbulkan potensi banyaknya calon presiden. Dia mengatakan para calon presiden itu akan datang dari beragam motivasi.

    “Sebenarnya kita kan belum pernah membayangkan kalau ada 50 calon presiden, kan? Tapi itu bisa memungkinkan lebih dari itu di negeri ini. Bukan tidak mungkin itu. Jangan kalian nafikan bahwasannya itu tidak mungkin. Jangan berpikir bahwa calon Presiden itu paling banyak 5,” ujarnya.

    “Dengan 0 persen Presidential Threshold ini, partai yang lolos pemilu itu bisa 70, bisa 80 dengan kekuatan ekonomi yang ada. Bermacam-macam motivasi. Ada motivasi untuk memberikan eksistensi idealismenya berperan. Ada juga yang berdatang untuk, ‘eh aku ini kan pedagang. Ini barang dagangan aja’, apa itu salah? Kan hak dia juga,” sambungnya.

    Paloh pun kembali menegaskan penghapusan ambang batas presiden tidak tepat dilakukan. Dia meminta untuk berhati-hati dalam mengatur ambang batas presiden.

    “Cuma kita harus hati-hati juga mengatur. Jadi intinya NasDem merasa tidak tepat Presidential Threshold itu nol persen,” tuturnya.

    Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus ambang batas atau presidential threshold minimal 20 persen kursi DPR atau memperoleh 25 persen suara sah nasional di pemilu sebelumnya sebagai syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. MK menyatakan semua partai politik peserta pemilu memiliki kesempatan untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

    “Menyatakan norma Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” kata Ketua MK Suhartoyo.

    (amw/dnu)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Ogah Sodorkan Kadernya Masuk Kabinet Jika Ada Reshuffle, NasDem: Teman Tapi Mesra aja Lah – Halaman all

    Ogah Sodorkan Kadernya Masuk Kabinet Jika Ada Reshuffle, NasDem: Teman Tapi Mesra aja Lah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, BOGOR – Ketua DPP Partai NasDem, Willy Aditya mengatakan pihaknya ogah kadernya masuk ke dalam kabinet jika Presiden RI Prabowo Subianto melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih.

    Menurutnya, pihaknya lebih nyaman menjalin teman tapi mesra bersama Presiden RI Prabowo Subianto.

    Dia menyatakan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh masih menjadi tempat bersandar yang nyaman untuk Prabowo.

    “Nasdem kadang-kadang yang mesra itu justru yang begini-begini, TTM ini kan, teman tapi mesra. Ya Nasdem begini aja, bahunya Surya Paloh nyaman lah untuk bersender. Jadi ya Nasdem teman tapi mesra aja lah sejauh ini,” ujar Willy saat ditemui di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Jumat (14/2/2025).

    Saat ini, kata Willy, NasDem masih fokus untuk mendukung program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto. Karenanya, dia masih enggan berspekulasi mengenai kemungkinan reshuffle kabinet.

    “Kita fokus aja untuk berbicara agenda-agenda prioritas Pak Prabowo dan Partai Koalisi KIM Plus itu mensupport betul totalitas bagaimana kebijakan-kebijakan yang pro rakyat ini benar-benar bisa dieksekusi dengan mulus lah,” pungkasnya.

    Seperti diketahui, sinyal tegas reshuffle kabinet disampaikan Presiden Prabowo kepada seluruh jajaran pembantunya. 

    Prabowo menyebut jajaran Menteri yang ada dalam kabinetnya harus bekerja keras untuk menyelesaikan permasalahan rakyat.

    “Saya ingin tegakkan itu. Kepentingan hanya untuk bangsa rakyat, tidak ada kepentingan lain. Jadi, yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, saya akan singkirkan. Mau lebih jelas lagi?,” tegas Prabowo saat menghadiri resepsi puncak peringatan Hari Lahir ke-102 Nadhlatul Ulama (NU) di Istora Senayan, beberapa waktu lalu.

  • Surya Paloh tak ikut silaturahmi di Hambalang, diwakili pengurus DPP

    Surya Paloh tak ikut silaturahmi di Hambalang, diwakili pengurus DPP

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh tidak hadir acara silaturahmi Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus bersama Presiden Prabowo Subianto di kediamannya di Hambalang, Jawa Barat, Jumat, tetapi Surya diwakili jajaran pengurus pusat NasDem.

    Ketua DPP NasDem Willy Aditya, saat ditemui di pelataran gerbang Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Jumat siang menjelaskan Surya Paloh bakal hadir acara puncak peringatan HUT Ke-17 Partai Gerindra di SICC, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/2).

    “Jadi, hari ini Pak Surya gak datang, tetapi ketua fraksi dan wakil ketua umum yang datang,” kata Willy menjawab pertanyaan wartawan.

    Di SICC, esok hari, Willy memastikan Surya bakal hadir didampingi seluruh pengurus pusat NasDem.

    “Hari ini (ketua) fraksi, beberapa anggota dewan pertimbangan (partai), dan kepala daerah terpilih dari Partai NasDem datang ke Hambalang hari ini. (Acaranya) silaturahmi saja. Jadi, ini silaturahmi Koalisi. Jadi, itu agendanya,” kata Willy Aditya.

    Dalam kesempatan yang sama, Willy menyebut Gerindra dan NasDem memiliki semangat yang sama, terlebih Surya Paloh dan Prabowo cukup lama berteman.

    “Jadi, sama-sama dekat, Pak Prabowo sama Pak Surya. Itu ya berteman cukup lama,” sambung Willy.

    Presiden Prabowo Subianto, selaku Ketua Umum DPP Partai Gerindra, mengundang jajaran pimpinan ketua umum partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus untuk bersilaturahmi di kediamannya di Hambalang, Jawa Barat, mulai Jumat siang.

    Jajaran pimpinan partai dan kepala-kepala daerah terpilih dari KIM Plus mulai berdatangan selepas shalat Jumat sehingga menyebabkan antrean kendaraan cukup panjang di sepanjang jalan dari arah Sentul menuju kediaman Prabowo.

    KIM Plus merupakan partai-partai pendukung pemerintah, yang terdiri dari sejumlah partai pengusung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka saat Pilpres 2024, dan partai-partai politik lainnya yang kemudian menyatakan dukungannya kepada pemerintahan Presiden Prabowo-Wapres Gibran.

    Partai-partai itu diantaranya mencakup Partai Gerindra, PAN, Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Bulan Bintang, Partai Gelora, PRIMA, Partai NasDem, PKS, dan PKB.

    Beberapa elite partai yang terlihat berdatangan antara lain Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan, Ketua Majelis Penasihat PAN Hatta Rajasa, Wakil Menteri Dalam Negeri yang juga Politikus PAN Bima Arya Sugiarto, Ketua Umum DPP Partai Gelora sekaligus Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta, Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya, Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum DPP PSI Kaesang Pangarep beserta elite PSI.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Gerindra: SBY Bakal Hadir di Agenda Pertemuan KIM Plus di Hambalang,

    Gerindra: SBY Bakal Hadir di Agenda Pertemuan KIM Plus di Hambalang,

    Bisnis.com, JAKARTA – Para Ketua Umum Partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus akan hadir turut hadir dalam silaturahmi yang digelar di Kediaman Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat, Bogor (14/2/2025). Salah satunya adalah Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). 

    Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) DPP Partai Gerindra Prasetyo ketika ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (14/2). 

    “Sementara ini hampir semua ketum Partai, kalau Pak SBY kemungkinan akan hadir di acara yang hari ini, silaturahmi hari ini,” jelasnya, mengacu pada acara di Hambalang tersebut. 

    Adapun, ia juga menegaskan bahwa partai yang datang dalam silaturahmi ini hanyalah partai yang yang tergabung dalam KIM Plus. Sebab itu partai PDI-Perjuangan (PDIP) tidak ikut hadir. 

    “Ah, kan bukan, belum bagian dari KIM, belum, belum,” jelasnya ketika ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (14/2). 

    Diberitakan sebelumnya, Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya menjelaskan bahwa pertemuan di Hambalang dilakukan dalam rangka ulang tahun Partai Gerindra dan ini juga menjadi bagian dari konsolidasi, karena bisa saling berkomunikasi.

    Kendati demikian, dia enggan membeberkan topik apa yang besok akan dibahas dalam pertemuan itu. Namun yang pasti silaturahmi menjadi agenda utama, sehingga tak membahas hal yang berkaitan pemerintahan.

    Willy berpandangan dengan pertemuan yang semakin sering dilakukan, bisa menjadi modal yang kokoh agar pemerintahan berjalan.

    “Ya kalau semakin sering kita ketemu, tentu ini menjadi modal besar, modal dasar yang cukup kokoh untuk pemerintahan bisa berjalan,” pungkasnya. 

  • Partai Nasdem Sebut Surya Paloh Tak Hadir Silaturahmi di Hambalang Hari Ini

    Partai Nasdem Sebut Surya Paloh Tak Hadir Silaturahmi di Hambalang Hari Ini

    loading…

    Ketua DPP Nasdem Willy Aditya mengungkapkan Ketua Umum Surya Paloh tidak hadir dalam Silaturahmi KIM di Hambalang. Foto/SindoNews

    JAKARTA – Ketua DPP Nasdem Willy Aditya mengungkapkan Ketua Umum Surya Paloh tidak hadir dalam Silaturahmi Koalisi Indonesia Maju (KIM) di kediaman Presiden Prabowo Subianto Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada hari ini.

    “Nasdem fraksi full team, DPP besok akan ke sini untuk bersama-sama Pak Surya. Jadi hari ini Pak Surya enggak datang, tapi Ketua Fraksi dan Wakil Ketua Umum yang datang,” kata Willy saat hendak memasuki Hambalang, Jumat (14/2/2025).

    Willy menjelaskan, Surya Paloh akan hadir pada acara peringatan HUT ke-17 Partai Gerindra pada 15 Februari 2025 besok.

    “Besok memang acaranya di SICC besok, full DPP, hari ini fraksi beberapa anggota dewan pertimbangan dan kepala daerah terpilih dari Partai Nasdem datang ke Hambalang hari ini,” jelasnya.

    Willy mengungkapkan kehadirannya untuk silahturahmi dengan Prabowo dan KIM. “Silaturahmi aja. Jadi ini silaturahmi koalisi. Jadi itu agendanya,” ungkapnya.

    Willy juga menyebut adanya kehadiran kepala daerah dalam silahturahmi hari ini. Menurutnya Prabowo akan memberikan arahan terkait restrukturisasi dan efisiensi

    “Biar kemudian koalisi memiliki back up politik satu tarikan napas. Sehingga Pak Prabowo apa-apa yang menjadi kebijakan beliau itu dipahami oleh koalisi secara langsung dan kemudian apa yang akan menjadi gerak langkah berikutnya. Itu yang menjadi agenda. Tapi setidak-tidaknya ini kan silaturahmi, jadi lebih cair suasananya,” tandasnya.

    (cip)

  • Pejabat Kumpul di Hambalang untuk Hadiri Pertemuan KIM Plus

    Pejabat Kumpul di Hambalang untuk Hadiri Pertemuan KIM Plus

    Bisnis.com, HAMBALANG – Sejumlah pejabat mulai berdatangan untuk menghadiri acara Silaturahmi partai politik Koalisi Indonesia Maju atau KIM Plus yang digelar di Padepokan Garuda Yaksa, Sentul, Jawa Barat, pada Jumat (14/2/2025).

    Berdasarkan pantauan Bisnis, arus lalu lintas terpantau padat menuju kediaman Presiden Prabowo Subianto, di mana acara tersebut berlangsung.

    Dalam acara tersebut, beberapa pejabat penting turut hadir, termasuk Menteri Koordinator Bidang Pangan yang juga Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) serta Ketua Majelis Penasehat PAN Hatta Rajasa.

    Keduanya menarik perhatian karena menaiki motor berjenis bebek matic menuju lokasi acara. Zulhas menyampaikan ucapan selamat kepada Prabowo yang baru saja terpilih kembali sebagai Ketua Umum Partai Gerindra.

    “Ini Silaturahmi KIM, saya mengucapkan selamat kepada Pak Prabowo yang sudah terpilih menjadi ketua umum kembali,” ujar Zulhas kepada wartawan, Jumat (14/2/2025).

    Selain Zulhas dan Hatta, beberapa pejabat lainnya juga terlihat hadir dengan menaiki motor, di antaranya Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, dan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji.

    Pantauan di lokasi menunjukkan bahwa sejumlah mobil dengan pelat dinas telah memasuki kawasan Padepokan Garuda Yaksa, yang berada di kediaman Prabowo.

    Di sepanjang jalan menuju lokasi acara, spanduk bertuliskan “Gerindra” serta “Silaturahmi Koalisi Indonesia Maju” sudah mulai terpasang.

    Salah satu kendaraan yang menarik perhatian adalah mobil berpelat dinas RI 16 2, yang ditumpangi oleh Wakil Menteri Luar Negeri sekaligus Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta.

    Anis menyapa wartawan di depan Padepokan Garuda Yaksa sebelum memasuki kawasan kediaman Prabowo.

    Sebelumnya, Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya, mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengundang seluruh pimpinan partai politik dan anggota DPR pendukungnya untuk hadir di kediamannya pada acara tersebut.

    Willy mengungkapkan bahwa pertemuan ini juga akan dijadikan sebagai ajang konsolidasi antara partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju.

    Dia menambahkan bahwa acara ini juga bertujuan untuk mempererat komunikasi antarpartai. Willy menegaskan bahwa tidak akan ada pembicaraan khusus dalam pertemuan tersebut.

    “Hari ini fraksi dan beberapa anggota dewan pertimbangan datang ke sini untuk silahturahmi saja. Silahturami koalisi. Ada kepala daerah, dan Pak Prabowo akan memberikan mengenai efisiensi,” pungkas Willy.