Xcloud.id

partai: Nasdem

  • Disanksi Nonaktif oleh MKD, Surya Paloh Tak Berniat Ganti Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach

    Disanksi Nonaktif oleh MKD, Surya Paloh Tak Berniat Ganti Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Umum NasDem, Surya Paloh angkat suara terkait keputusan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang menjatuhkan sanksi terhadap dua kadernya di DPR RI.

    Surya Paloh menegaskan, Partai Nasdem menghormati putusan MKD DPR RI yang menjatuhkan sanksi terhadap legislator DPR RI, Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach.

    Terlebih lagi menurut dia, Partai NasDem sudah memutuskan Sahroni dan Nafa nonaktif sebagai anggota DPR RI. Dan putusan MKD DPR RI hanya menindaklanjuti apa yang telah diputuskan Nasdem melalui putusan di MKD.

    Penegasan Surya Paloh tersebut disampaikan saat membuka acara Fun Walk di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Minggu (9/11).

    “Itu mekanisme DPR yang harus kami hormati, kan. Partai sudah memberikan nonaktif, MKD melaksanakan prosesnya, sebagaimana mekanisme yang ada di dewan,” ujar pemilik Media Group itu, Minggu.

    Paloh mengatakan NasDem tidak berencana mengganti Sahroni dan Nafa di DPR setelah putusan nonaktif terhadap keduanya.

    “Sampai saat ini belum. Maksudnya memang kami, menghormati, ya, semua proses itu,” ujarnya.

    Sebelumnya, MKD membuat putusan terhadap lima legislator nonaktif terkait kasus pelanggaran etik. Tiga dari lima legislator nonaktif terbukti melanggar kode etik dan disanksi nonaktif dengan waktu beragam.

    Wakil Ketua MKD Adang Daradjatun menjadi figur yang membacakan putusan lima legislator nonaktif, yakni Adies Kadir, Nafa Urbach, Surya Utama atau Uya Kuya, Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio, serta Ahmad Sahroni.

    Mereka yang dinyatakan terbukti melanggar etik ialah Nafa, Eko Patrio, dan Ahmad Sahroni, sedangkan Adies serta Uya Kuya tidak terbukti bersalah. (fajar)

  • Gerakan Pangan Murah NasDem Bantu Warga Mojokerto Hadapi Harga Kebutuhan Pokok

    Gerakan Pangan Murah NasDem Bantu Warga Mojokerto Hadapi Harga Kebutuhan Pokok

    Mojokerto (beritajatim.com) – Kegiatan Gerakan Pangan Murah yang digelar Partai NasDem Kabupaten Mojokerto dalam rangka HUT ke-14 menjadi angin segar bagi warga. Di tengah fluktuasi harga kebutuhan pokok, kehadiran pasar pangan murah ini langsung disambut antusias masyarakat Desa Pohkecik, Kecamatan Dlanggu dan sekitarnya.

    Sejak pagi, warga terlihat antre tertib untuk mendapatkan berbagai bahan kebutuhan pokok. Seperti beras SPHP, gula pasir, minyakita, telur ayam, bawang merah, bawang putih, daging, cabai rawit, dan sayuran dijual dengan harga terjangkau di Lapangan Pohkecik. Gerakan Pangan Murah tersebut terlaksana melalui kerja sama dengan Badan Pangan Nasional, Bulog, dan ID Food.

    Salah satunya dengan menyediakan pangan murah yang bisa dijangkau semua kalangan. Ketersediaan komoditas yang dihadirkan juga disesuaikan dengan kebutuhan utama masyarakat. Kegiatan tersebut merupakan rangkaian dari Senam Sehat dan HUT ke-14 Partai NasDem Kabupaten Mojokerto.

    Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Kabupaten Mojokerto, Muhammad Habibur Rochman menegaskan bahwa manfaat bagi warga menjadi prioritas utama. “Kami ingin masyarakat merasakan langsung kehadiran partai. Gerakan Perubahan itu bukan slogan, tetapi aksi nyata,” ungkapnya, Minggu (9/11/2025).

    Anggota DPR RI ini menegaskan bahwa Partai NasDem akan terus menjadi motor penggerak perubahan di daerah. Menurutnya, selama 14 tahun Partai NasDem berdiri dan konsisten dengan tagline Gerakan Perubahan. Melalui kegiatan tersebut, NasDem berharap masyarakat merasakan kehadiran partai bukan hanya di masa Pemilu saja, tetapi juga di setiap momentum sosial dan ekonomi.

    Selain menghadirkan pasar murah, juga menyuguhkan bazar Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan hiburan rakyat. Partai NasDem Kabupaten Mojokerto berharap kegiatan tersebut dapat membantu meringankan beban masyarakat di tengah fluktuasi harga pangan, sekaligus memperkuat solidaritas sosial di akar rumput.

    “Ini adalah bentuk nyata politik kemanusiaan. Kami bergerak bersama rakyat, untuk rakyat,” ujar Gus Habib, panggilan akrab Muhammad Habibur Rochman.

    Sementara itu, Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra yang turut hadir, mengapresiasi langkah Partai NasDem dalam membantu masyarakat menghadapi dinamika ekonomi. “Kegiatan ini menunjukkan kepedulian yang nyata. Semoga membawa keberkahan dan dapat terus berlanjut,” tuturnya.

    Lebih lanjut, bupati yang disapa Gus Barra ini menyampaikan bahwa kegiatan tersebut menunjukkan komitmen Partai NasDem yang peduli terhadap kesejahteraan masyarakat Mojokerto. Partai NasDem Kabupaten Mojokerto telah memberikan kepedulian nyata kepada masyarakat dengan menghadirkan Gerakan Pangan Murah.

    “Semoga kegiatan seperti ini membawa manfaat bagi masyarakat dan menjadi amal baik. Mudah-mudahan di masa mendatang Partai NasDem semakin sukses dan menjadi partai pemenang di Mojokerto,” pungkas orang nomor satu di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto ini. [tin/suf]

  • Rayakan HUT ke-14, NasDem Gelar Fun Walk hingga Aksi Sosial dan Bagikan Sembako

    Rayakan HUT ke-14, NasDem Gelar Fun Walk hingga Aksi Sosial dan Bagikan Sembako

    Liputan6.com, Jakarta – Ribuan kader Partai NasDem mengikuti kegiatan Fun Walk HUT ke-14 partai yang digelar Minggu (9/11/2025) pagi tadi.

    Para peserta dari berbagai daerah datang ke Jakarta, menandakan semangat kebersamaan dan perubahan sebagaimana jiwa dari partai restorasi tersebut.

    Ketua Panitia Fun Walk Nova Paloh menyampaikan, kegiatan kali ini bukan hanya sekedar olahraga pagi, melainkan simbol soliditas dan energi positif keluarga besar Nasdem di seluruh Indonesia.

    “Funwalk ini bukan sekadar jalan sehat, tapi langkah nyata untuk menyatukan hati seluruh kader dari DPP, DPW, hingga fungsionaris partai. Kita ingin menunjukkan bahwa NasDem bukan hanya bicara politik, tapi juga peduli pada kehidupan yang sehat dan bermakna,” tutur Nova kepada wartawan, Minggu (9/11/2025).

    Dia menjelaskan, kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian perayaan HUT ke-14 Partai NasDem, yang sejak awal telah diisi berbagai aksi sosial, seperti pengobatan gratis, donor darah, dan pembagian sembako untuk masyarakat. Fun Walk dilakukan dari depan Gedung DPP Partai NasDem, dimulai sejak pukul 06.40 WIB.

    “Dari pengobatan gratis sampai jalan sehat, semua adalah bentuk kepedulian kita. Karena bagi NasDem, politik harus membawa manfaat langsung bagi masyarakat,” papar Nova.

    Dia menjabarkan, terdata lebih dari 1.000 peserta memadati area kegiatan Fun Walk.

    Selain itu, kata Nova, mereka juga disuguhkan aneka hadiah, mulai dari sepeda listrik, televisi, kulkas, hingga grand prize mobil listrik Wuling EV sebagai simbol komitmen partai terhadap energi bersih dan masa depan ramah lingkungan.

    “Kita ingin kegiatan ini juga menginspirasi gaya hidup sehat dan berkelanjutan. Jadi bukan hanya sehat jasmani, tapi juga sadar akan perubahan menuju masa depan hijau,” terang dia.

     

    Di hari yang sama dengan sidang kasus suap Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto yang menyebut Joko Widodo. Sang Presiden ketujuh justru duduk satu meja dengan Ketua DPP PDIP, Puan Maharani. Di antara keduanya, ada Ketum Partai Nasdem, Surya Paloh dan duduk…

  • Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional, Cucu: Mohon Doa dan Restu

    Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional, Cucu: Mohon Doa dan Restu

    Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional, Cucu: Mohon Doa dan Restu
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Cucu Presiden Ke-2 RI Soeharto, Danty I Purnamasari, meminta doa dan restu usai kakeknya diusulkan menjadi pahlawan nasional.
    “Mohon doa (dan) restunya dari semuanya. Mudah-mudahan Pak Harto mendapatkan gelar pahlawan,” kata Danty di NasDem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (9/11/2025).
    Saat ditanya, apakah keluarga sudah mendapatkan undangan untuk pengumuman gelar
    pahlawan nasional
    , dia pun enggan menjawabnya.
    “Kalau itu, saya belum bisa jawab ya,” ungkapnya. 
    Terkait dengan polemik usulan tersebut, Dany meminta masyarakat agar melihat sisi positif dari
    Soeharto
    .
    “Beliau sudah bisa membangun selama 32 tahun, menurut saya, itu adalah sesuatu yang luar biasa,” tegas dia.
    “Jadi kita (masyarakat) harus mengapresiasikan itu juga,” lanjutnya.
    Namun, Danty menyadari bahwa tidak sedikit orang menolak usulan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto.
    “Namanya manusia juga tidak luput dari kesalahan. Tapi kan kita harus melihat beliau itu (dari) hal positifnya pun juga banyak gitu ya, dan banyak pembangunan itu dirasakan oleh masyarakat.
    “Dulu kita pernah swasembada pangan, dulu ada Kelompok Capir sehingga para petani juga tahu harus seperti apa. Kalau namanya pro dan kontra, itu adalah hak setiap manusia,” tambah dia.
    Diberitakan sebelumnya, pemerintah kini tengah menggodok 40 nama yang diusulkan untuk mendapat gelar pahlawan nasional.
    Di antara deretan nama itu, beberapa mencuri perhatian publik. Di antaranya, Presiden Ke-2 RI Soeharto, Presiden Ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, hingga aktivis buruh Marsinah.
    Usulan itu datang dari berbagai kalangan, mulai dari tingkat kabupaten/kota hingga lembaga pusat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Surya Paloh Dukung Pemberian Gelar Pahlawan Soeharto, Ini Alasannya

    Surya Paloh Dukung Pemberian Gelar Pahlawan Soeharto, Ini Alasannya

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyatakan sepakat atas usulan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden Ke-2 RI Soeharto, terlepas dari kontroversinya.

    Dia mengatakan bahwa Partai NasDem melihat sisi positif terhadap pemberian gelar pahlawan tersebut. Meski ada kekurangan, dia menilai Soeharto telah memberikan peran dan dan arti terhadap pembangunan negara.

    “Sukar juga kita menghilangkan objektivitas bahwa sosok Presiden Soeharto telah memberikan posisi, peran, dan arti, keberadaan beliau sebagai Presiden yang membawa progres pembangunan nasional kita cukup berarti, seperti apa yang kita nikmati hari ini,” kata Surya Paloh usai acara FunWalk HUT Ke-14 NasDem di Jakarta, Minggu (9/11/2025) seperti dikutip dari Antara.

    Selama 32 tahun memimpin Indonesia, menurut dia, Soeharto pasti tak lepas dari kekurangan, kesalahan, dan kesilapan. Namun jika ingin membawa gerakan perubahan, dia mengatakan bahwa faktor objektif atas peran Soeharto juga harus dihargai bersama.

    “Saya pikir memang kalau sudah mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk konsekuensi pro dan kontra, polemik yang terjadi, bagi NasDem melihat sisi positifnya saja,” kata dia.

    Sebelumnya, Kementerian Sosial mengusulkan sebanyak 40 nama tokoh untuk mendapat gelar pahlawan nasional, termasuk aktivis buruh perempuan asal Nganjuk, Jawa Timur, Marsinah.

    Selain Marsinah, Presiden RI ke-2 Soeharto dan Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur), serta tokoh lain yang diusulkan, antara lain ulama asal Bangkalan Syaikhona Muhammad Kholil; Rais Aam PBNU K.H. Bisri Syansuri; K.H. Muhammad Yusuf Hasyim dari Tebuireng, Jombang; Jenderal TNI (Purn) M. Jusuf dari Sulawesi Selatan; serta Jenderal TNI (Purn) Ali Sadikin dari Jakarta (mantan Gubernur Jakarta).

  • MKD Sanksi Penonaktifan Sahroni dan Nafa Urbach, Surya Paloh: Hormati Proses, Belum PAW

    MKD Sanksi Penonaktifan Sahroni dan Nafa Urbach, Surya Paloh: Hormati Proses, Belum PAW

    Berikut isi putusan lengkap MKD terhadap lima anggota DPR tersebut:

    Adies Kadir

    1. Menyatakan teradu satu, Adies Kadir, tidak terbukti melanggar kode etik.

    2. Meminta teradu satu, Adies Kadir, untuk berhati-hati dalam menyampaikan informasi, serta menjaga perilaku untuk ke depannya.

    3. Menyatakan teradu satu, Adies Kadir, diaktifkan sebagai anggota DPR RI terhitung sejak putusan ini dibacakan.

    Nafa Urbach

    4. Menyatakan teradu dua, Nafa Indria Urbach, terbukti melanggar kode etik.

    5. Meminta teradu dua, Nafa Urbach, untuk berhati-hati dalam menyampaikan pendapat serta menjaga perilaku untuk ke depannya.

    6. Menyatakan teradu dua, Nafa Urbach, nonaktif selama 3 bulan berlaku sejak tanggal putusan ini dibacakan yang dihitung sejak penonaktifan yang bersangkutan sebagaimana keputusan DPP Partai Nasdem.

    Uya Kuya

    7. Menyatakan teradu tiga, Surya Utama, tidak terbukti melanggar kode etik.

    8. Menyatakan teradu tiga, Surya utama, diaktifkan sebagai anggota DPR RI terhitung sejak keputusan ini dibacakan.

    Eko Patrio

    9. Menyatakan teradu empat, Eko Hendro Purnomo, terbukti melanggar kode etik DPR RI.

    10. Menghukum teradu empat, Eko Hendro Purnomo, nonaktif selama 4 bulan berlaku sejak tanggal putusan ini dibacakan, yang dihitung sejak penonaktifan yang bersangkutan sebagaimana keputusan DPP PAN.

    Ahmad Sahroni

    11. Menyatakan teradu lima, Ahmad Sahroni, terbukti telah melanggar kode etik DPR RI.

    12. Menghukum teradu lima, Ahmad Sahroni, nonaktif selama 6 bulan berlaku sejak putusan ini dibacakan yang dihitung sejak penonaktifan yang bersangkutan sebagaimana keputusan DPP Nasdem.

    13. Menyatakan teradu 1, teradu 2, teradu 3, teradu 4, dan teradu 5 selama masa penonaktifan tidak mendapatkan hak keuangan.

    Putusan ini ditetapkan dalam Permusyawaratan MKD pada hari Rabu 5 November 2025 yang dihadiri pimpinan dan anggota MKD, dibacakan dalam sidang MKD, pada Rabu 5 November 2025, serta menghasilkan putusan final dan mengikat sejak tanggal dibacakan.

  • Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional, Cucu: Mohon Doa dan Restu

    3 Cucu Soeharto Harap Kakeknya Raih Gelar Pahlawan, Singgung Jasa 32 Tahun Nasional

    Cucu Soeharto Harap Kakeknya Raih Gelar Pahlawan, Singgung Jasa 32 Tahun
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com 
    – Danty Indriastuti Purnamasari, Cucu Presiden Ke-2 Republik Indonesia (RI) Soeharto, berharap agar kakeknya menerima gelar pahlawan dari pemerintah.
    Diketahui,
    Soeharto
    menjadi salah satu nama yang diusulkan untuk mendapatkan
    gelar pahlawan
    nasional. 
    “Jujur, kalau namanya sebagai cucu, kan pasti harapannya adalah, ya namanya kakek, saya maunya sih beliau mendapatkan gelar pahlawan,” kata Danty di NasDem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (9/11/2025).
    Anak dari Siti Hardijanti Hastuti Rukmana atau Tutut Soeharto itu berpendapat bahwa kakeknya telah membangun Indonesia selama 32 tahun. Masyarakat Indonesia, kata dia, telah merasakan dampak pembangunan itu.
    “Jadi kita (masyarakat) harus mengapresiasikan itu juga,” tegas dia.
    Namun, Danty menyadari bahwa tidak sedikit orang menolak usulan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto.
    “Namanya manusia juga tidak luput dari kesalahan. Tapi kan kita harus melihat beliau itu (dari) hal positifnya pun juga banyak gitu ya, dan banyak pembangunan itu dirasakan oleh masyarakat,” ungkapnya. 
    “Dulu kita pernah swasembada pangan, dulu ada Klompencapir sehingga para petani juga tahu harus seperti apa. Kalau namanya
    pro dan kontra
    , itu adalah hak setiap manusia,” tambah dia.
    Danty sendiri mengaku telah menerima kabar tentang pemberian gelar nasional terhadap sejumlah nama yang diusulkan pada 10 November 2025.
    “Kalau itu (undangan), hehehe, saya belum bisa jawab. Tapinya mohon doa restunya dari semua, mudah-mudahan ya Pak Harto mendapatkan gelar pahlawan,” jelas dia.
    Diberitakan sebelumnya, pemerintah kini tengah menggodok 40 nama yang diusulkan untuk mendapat gelar pahlawan nasional.
    Di antara deretan nama itu, beberapa mencuri perhatian publik. Di antaranya, Presiden Ke-2 RI Soeharto, Presiden Ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, hingga aktivis buruh Marsinah.
    Usulan itu datang dari berbagai kalangan, mulai dari tingkat kabupaten/kota hingga lembaga pusat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dukung Komisi Reformasi Polri, Surya Paloh: Agar Polisi Lebih Baik

    Dukung Komisi Reformasi Polri, Surya Paloh: Agar Polisi Lebih Baik

    Dukung Komisi Reformasi Polri, Surya Paloh: Agar Polisi Lebih Baik
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Umum (Ketum) Nasional Demokrat (NasDem), Surya Paloh, mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto yang membentuk Komisi Reformasi Polri.
    Surya Paloh
    berpendapat, langkah tersebut telah diperhitungkan oleh sang Kepala Negara agar institusi Polri sesuai dengan harapan masyarakat.
    “Saya pikir itu sebuah kebijakan yang memang pasti telah dipikirkan terlebih dahulu oleh Presiden ya, untuk bagaimana sesuai dengan harapan,” kata Paloh usai kegiatan Fun Walk peringatan HUT ke-14
    NasDem
    di NasDem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (9/11/2025).
    Surya Paloh menyampaikan, pembentukan
    Komisi Reformasi Polri
    juga diharapkan agar kepolisian lebih baik dari sebelumnya.
    “Agar (kepolisian) ada kemajuan yang lebih baik dalam memperkuat institusi Polri itu sendiri saya pikir,” ujarnya.
    Diberitakan sebelumnya, Presiden
    Prabowo Subianto
    melantik ketua dan anggota Komisi Reformasi Polri di Istana Merdeka, Jumat (7/11/2025).
    Adapun komisi ini dibentuk untuk menanggapi demo yang berkecamuk selama beberapa hari pada akhir Agustus 2025.
    “Tugas utama adalah mempelajari, mengkaji, dan memberikan rekomendasi kepada saya sebagai kepala negara, kepala pemerintah untuk mengambil tindakan-tindakan yang dibutuhkan,” kata Presiden Prabowo saat memberikan arahan di Istana Merdeka, Jumat.
    Jimly Asshiddiqie ditunjuk sebagai ketua merangkap anggota. Lalu Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra; Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Otto Hasibuan; Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian; dan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas.
    Kemudian, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan periode 2019-2024, Mahfud MD; Penasihat Khusus Presiden bidang Keamanan, Ketertiban Masyarakat, dan Reformasi Kepolisian, Ahmad Dofiri; Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo; Kapolri 2019-2021 Idham Aziz; dan Kapolri 2015-2016 Badrodin Haiti.
    Pembentukan komisi ini tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 122/P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Keanggotaan Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditetapkan pada 7 November 2025.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Surya Paloh tegaskan belum ada PAW usai MKD beri sanksi Sahroni

    Surya Paloh tegaskan belum ada PAW usai MKD beri sanksi Sahroni

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menegaskan bahwa partainya belum berencana untuk melakukan penggantian antarwaktu (PAW) setelah Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI menjatuhkan sanksi terhadap Anggota DPR RI dari Fraksi NasDem, Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach.

    “Sampai saat ini belum karena memang kita menghormati segala proses itu ya,” Surya usai acara FunWalk HUT Ke-14 NasDem di Jakarta, Minggu.

    Dia menjelaskan bahwa mekanisme yang dilakukan oleh MKD DPR RI harus dihormati. Sebelumnya, kata dia, partai pun sebelumnya sudah menjatuhkan sanksi nonaktif kepada Sahroni dan Nafa Urbach.

    “Partai sudah memberikan nonaktif, MKD laksanakan prosesnya sebagaimana mekanisme yang ada di dewan,” kata dia.

    Sebelumnya, Partai NasDem menyatakan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dinonaktifkan sebagai Anggota DPR RI, buntut adanya sorotan dari publik yang juga terkait dengan aksi demonstrasi besar-besaran pada akhir Agustus 2025. Selain dari NasDem, ada juga tiga legislator lainnya dari partai yang berbeda-beda.

    Kemudian MKD DPR RI pun memproses dugaan pelanggaran kode etik, menyusul adanya penonaktifan lima Anggota DPR RI tersebut.

    Hasilnya, MKD DPR RI menyatakan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach melanggar kode etik. Selain itu, Sahroni dihukum nonaktif selama enam bulan, dan Nafa selama tiga bulan, sejak mereka dinonaktifkan oleh partai.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Surya Paloh sepakat pemberian gelar pahlawan untuk Soeharto

    Surya Paloh sepakat pemberian gelar pahlawan untuk Soeharto

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyatakan sepakat atas usulan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden Ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, terlepas dari kontroversinya.

    Dia mengatakan bahwa Partai NasDem melihat sisi positif terhadap pemberian gelar pahlawan tersebut. Meski ada kekurangan, dia menilai Soeharto telah memberikan peran dan dan arti terhadap pembangunan negara.

    “Sukar juga kita menghilangkan objektivitas bahwa sosok Presiden Soeharto telah memberikan posisi, peran, dan arti, keberadaan beliau sebagai Presiden yang membawa progres pembangunan nasional kita cukup berarti, seperti apa yang kita nikmati hari ini,” kata Surya Paloh usai acara FunWalk HUT Ke-14 NasDem di Jakarta, Minggu.

    Selama 32 tahun memimpin Indonesia, menurut dia, Soeharto pasti tak lepas dari kekurangan, kesalahan, dan kesilapan. Namun jika ingin membawa gerakan perubahan, dia mengatakan bahwa faktor objektif atas peran Soeharto juga harus dihargai bersama.

    “Saya pikir memang kalau sudah mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk konsekuensi pro dan kontra, polemik yang terjadi, bagi NasDem melihat sisi positifnya saja,” kata dia.

    Sebelumnya, Kementerian Sosial mengusulkan sebanyak 40 nama tokoh untuk mendapat gelar pahlawan nasional, termasuk aktivis buruh perempuan asal Nganjuk, Jawa Timur, Marsinah.

    Selain Marsinah, Presiden RI ke-2 Soeharto dan Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur), serta tokoh lain yang diusulkan, antara lain ulama asal Bangkalan Syaikhona Muhammad Kholil; Rais Aam PBNU K.H. Bisri Syansuri; K.H. Muhammad Yusuf Hasyim dari Tebuireng, Jombang; Jenderal TNI (Purn) M. Jusuf dari Sulawesi Selatan; serta Jenderal TNI (Purn) Ali Sadikin dari Jakarta (mantan Gubernur Jakarta).

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.