Xcloud.id

partai: Hanura

  • OSO: Hanura Mendukung Prabowo Subianto, Tidak Ada Presiden Lain! Nasional 26 April 2025

    OSO: Hanura Mendukung Prabowo Subianto, Tidak Ada Presiden Lain! Nasional 26 April 2025

    OSO: Hanura Mendukung Prabowo Subianto, Tidak Ada Presiden Lain!
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Umum
    Partai Hanura

    Oesman Sapta Odang
    menegaskan dukungan partainya kepada Presiden
    Prabowo Subianto
    .
    Hal itu diungkapkan OSO, sapaannya, saat pengukuhan pengurus DPP Hanura 2024-2029 di Jakarta International Convention Centre, Sabtu (26/4/2025).
    “Kita Partai Hanura mendukung presiden konstitusional, siapa dia? Prabowo Subianto! Tidak ada presiden lainnya, karena kita berdasarkan konstitusional,” ujar dia.
    Dia kemudian menanyakan kepada hadirin peserta dan tamu undangan acara pengukuhan tersebut.
    “Betul? Jadi bukan saya sendiri, saudara-saudara semua,” imbuh dia.
    Ia kemudian menyinggung situasi terkini dan menyebut telah menyadari apa yang sebenarnya terjadi di perpolitikan Indonesia.
    Meski tak secara gamblang, ia menyebut mengetahui siapa yang menginginkan suatu jabatan dengan mudah.
    “Kita menyadari, kita tahu situasi, kita tahu segala-galanya, kita tahu siapa yang bermain, kita tahu siapa yang mengadu domba, kita tahu siapa yang menginginkan sesuatu dengan mudah, kita tahu semuanya,” tutur dia.
    Dia kemudian menyebut, peristiwa politik saat ini memberikan tantangan untuk para pengurus partai yang dikukuhkan hari ini.
    “Itu saudara-saudara sekalian, itu sebabnya, saudara-saudara di depan kita terbentang jalan panjang, mungkin terjal, mungkin sunyi,” ujar dia.
    “Tapi, kita tidak boleh takut, tidak boleh!, karena kita membawa sesuatu yang lebih besar dari kepentingan pribadi. Harapan mereka adalah amanat kita,” kata dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Rekam Jejak 5 Jenderal Purn TNI yang Menandatangani Surat Usulan Gibran Diganti, Ada Eks Panglima – Halaman all

    Rekam Jejak 5 Jenderal Purn TNI yang Menandatangani Surat Usulan Gibran Diganti, Ada Eks Panglima – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Sebanyak 5 jenderal purnawirawan TNI membubuhi tanda tangan pernyataan sikap Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang salah satu usulannya adalah mendesak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diganti.

    Kelima jenderal purnawirawan TNI tersebut adalah Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan, dan Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno.

    Total, pernyataan sikap tersebut juga ditandatangani oleh 103 Jenderal, 73 Laksamana, 65 Marsekal, dan 91 Kolonel purnawirawan TNI.

    Namun, dalam dokumen surat yang beredar di media sosial, hanya ada 5 nama jenderal purnawirawan yang tanda tangannya terlihat di dalam surat tersebut.

    Dalam dokumen itu, Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno merupakan selaku pihak “mengetahui”.

    Terdapat 8 poin usulan dalam surat dokumen tersebut, di antaranya yakni mendukung program kerja Kabinet Merah Putih yang dikenal sebagai Asta Cita kecuali untuk kelanjutan pembangunan IKN, hingga mendesak mengembalikan Polri pada fungsi Kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) di bawah Kemendagri.

    Sementara itu, usulan yang paling menggemparkan yakni mengusulkan pergantian Wapres Gibran kepada MPR karena keputusan MK terhadap Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Pemilu dinilai telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

    Lantas, seperti apakah sosok, profil, dan rekam jejak kelima jenderal purnawirawan TNI yang menandatangani pernyataan sikap mendesak Gibran diganti ini? Berikut informasi lengkapnya.

    Rekam jejak 5 jenderal purnawirawan TNI penandatangan surat usulan Gibran diganti
    1. Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi

    Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi adalah tokoh militer Indonesia yang pernah menjabat sebagai Wakil Panglima TNI.

    Dalam kariernya, ia pernah menjabat sebagai Komandan Brigade Infanteri Lintas Udara 17 Kujang 1 Kostrad, Wakil Asisten Operasi KASAD, dan Kepala Staf Daerah Militer VII/Wirabuana.

    Dikutip dari Wikipedia, Fachrul Razi juga pernah menduduki posisi jabatan sebagai Gubernur Akademi Militer (1996–1997), Asisten Operasi KASUM ABRI (1997–1998), Kepala Staf Umum ABRI (1998–1999), dan Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan dan Keamanan (1999).

    Puncak kariernya sebagai perwira tinggi (Pati) TNI berhasil dicapainya saat mengisi kursi jabatan sebagai Wakil Panglima TNI pada 1999 hingga 2000.

    Pascapurnatugas, Fachrul Razi sempat berkarier sebagai Komisaris Utama di berbagai perusahaan, di antaranya PT Central Proteina Prima Tbk dan PT Antam Tbk.

    Fachrul Razi juga sempat terjun ke dalam dunia politik dengan bergabung bersama Partai Hanura.

    Selain itu, Fachrul juga sempat menjadi Menteri Agama dalam kepemimpinan Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

    Tyasno Sudarto juga merupakan tokoh militer Indonesia yang memiliki rekam jejak karier yang cemerlang saat masih aktif sebagai Pati TNI.

    Dalam kariernya, ia pernah menduduki posisi jabatan sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) periode 1999 hingga 2000.

    Selain itu, Tyasno juga sempat menduduki posisi jabatan sebagai Pangdam IV/Diponegoro.

    Tak sampai di situ, Tyasno Sudarto juga pernah mengemban jabatan sebagai Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI.

    3. Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto

    Slamet Soebijanto adalah mantan Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) pada tahun 2005 hingga 2007.

    Ia merupakan jenderal bintang empat yang berasa dari institusi TNI AL.

    Slamet menjadi KSAL pada era presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

    Alumnus Akabri 1973 tersebut juga pernah menjabat beberapa posisi strategis di TNI AL.

    Slamet tercatat pernah menduduki posisi jabatan sebagai Wagub Lemhannas pada 2003 hingga 2005.

    Jauh sebelum itu, ia juga sempat menjabat sebagai Asrenum Panglima TNI hingga Pangarmatim.

    Hanafie Asnan pernah menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU).

    Ia tercatat aktif menjabat sebagai KSAU pada tahun 1998 hingga 2002.

    Jenderal bintang 4 ini merupakan lulusan Akabri tahun 1969.

    Try Sutrisno adalah tokoh militer di Indonesia.

    Ia pernah menjabat sebagai Panglima ABRI pada tahun 1988 hingga 1993.

    Kariernya di TNI pun terbilang cemerlang.

    Jenderal bintang 4 ini juga sempat menduduki posisi jabatan sebagai KSAD pada 1986 hingga 1988.

    Tak hanya itu, ia juga pernah menjabat sebagai Panglima Kodam V/Jaya hingga Pangdam IV/Sriwijaya.

    Dalam awal-awal kariernya, Try Sutrisno juga sempat menjadi ajudan pribadi Presiden Soeharto.

    Setelah pensiun dari TNI, Try Sutrisno dipercaya menjadi Wakil Presiden ke-6 RI pada era Orde Baru.

    Kala itu ia mendampingi Presiden Soeharto untuk periode 1993-1998.

    (Tribunnews.com/Rakli)

  • Prabowo Diundang OSO Hadiri Pengukuhan DPP Partai Hanura 2024-2029

    Prabowo Diundang OSO Hadiri Pengukuhan DPP Partai Hanura 2024-2029

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Oesman Sapta Odang (OSO), secara resmi mengundang Presiden Prabowo Subianto untuk menghadiri acara pengukuhan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura periode 2024-2029.

    Acara bergengsi ini dijadwalkan berlangsung di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, pada Sabtu (26/4/2025). Acara tersebut juga akan dihadiri sekitar 5.000 orang.

    “Yang pasti Partai Hanura mengundang presiden,” ungkap Ketua Panitia Pengukuhan Benny Rhamdani dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (23/4/2025).

    Selain Presiden Prabowo, Hanura juga mengundang para pejabat kementerian, pimpinan partai politik tingkat pusat, kepala daerah dari kader Hanura, serta tokoh-tokoh dari organisasi keagamaan, kemasyarakatan, dan kepemudaan.

    Acara bertema “Daerah Berdaya, Indonesia Sejahtera” ini mencerminkan arah perjuangan politik Partai Hanura dalam mendorong pembangunan berbasis daerah. OSO dan jajaran ingin memperkuat peran daerah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan nasional.

    Dari total peserta, sekitar 4.000 adalah kader internal partai, termasuk 86 pengurus DPP yang akan dikukuhkan serta 528 anggota DPRD dari Fraksi Hanura di berbagai provinsi dan kabupaten/kota.

    “Beberapa nama baru muncul dalam kepengurusan kali ini,” kata Benny.

    Nama-nama tersebut, yaitu mantan Menkumham Patrialis Akbar, mantan Sekjen Partai Nasdem Patrice Rio Capella, mantan Wakil Ketua DPR Agus Hermanto, serta tokoh publik Sonny Tulung.

    Tak hanya itu, sebanyak delapan purnawirawan jenderal TNI dan Polri juga bergabung dalam susunan pengurus DPP, yang akan diumumkan lengkap saat pengukuhan berlangsung.

    “Jabatan para tokoh itu masih akan diumumkan secara resmi oleh Ketua Umum OSO pada saat pelaksanaan pengukuhan,” pungkas Benny terkait pengukuhan DPP Partai Hanura.

  • Halal bil halal DPD Hanura Sumut, Wakil Bupati Langkat: Tumbuhkan semangat berbagi 

    Halal bil halal DPD Hanura Sumut, Wakil Bupati Langkat: Tumbuhkan semangat berbagi 

    Sumber foto: M Salim/elshinta.com.

    Halal bil halal DPD Hanura Sumut, Wakil Bupati Langkat: Tumbuhkan semangat berbagi 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 21 April 2025 – 18:14 WIB

    Elshinta.com – Wakil Bupati Langkat Tiorita Br Surbakti, menghadiri acara silaturahmi Syawal Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah yang digelar Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hanura Sumatera Utara, di salah satu hotel di kota Medan, Kamis (17/4).

    Acara ini menjadi momentum penting dalam mempererat hubungan antar keluarga besar Partai Hanura Sumut serta menjalin komunikasi dan sinergi yang baik dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk DPD KNPI Provinsi Sumatera Utara yang turut hadir dalam rangkaian kegiatan tersebut.

    Kegiatan ini juga diisi dengan pemberian santunan kepada anak-anak yatim dari sejumlah panti asuhan di Kota Medan, sebagai bentuk kepedulian sosial Partai Hanura terhadap sesama, terutama mereka yang membutuhkan perhatian dan kasih sayang.

    Ketua DPD Partai Hanura Sumut, El Adrian Shah, dalam sambutannya menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang telah hadir. Ia menjelaskan bahwa kegiatan halal bil halal ini bertujuan untuk memperkuat tali silaturahmi antar pengurus dan anggota partai serta mempererat hubungan dengan berbagai organisasi kepemudaan, termasuk KNPI.

    “Melalui silaturahmi Syawal ini, kita ingin menjaga semangat kebersamaan, kekeluargaan, serta terus menjalin komunikasi yang positif demi kebaikan bersama,” ujar El Adrian Shah seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, M Salim, Senin (21/4). 

    Wakil Bupati Tiorita Br Surbakti menyampaikan salam dan apresiasi dari Bupati Langkat, atas undangan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Langkat untuk turut hadir dalam kegiatan penuh kehangatan ini. “Kami sangat berterima kasih telah diundang. Semoga kegiatan ini tidak hanya mempererat hubungan silaturahmi antar pengurus dan anggota Hanura serta KNPI, tetapi juga menumbuhkan semangat berbagi dan kepedulian terhadap sesama, sebagaimana yang telah ditunjukkan lewat santunan kepada anak-anak yatim,” ungkap Tiorita.

    Pemerintah Kabupaten Langkat di bawah kepemimpinan Bupati Syah Afandin, senantiasa mendukung upaya-upaya kolaboratif lintas sektor, termasuk kegiatan sosial dan kebersamaan seperti ini. Langkah ini dinilai penting untuk membangun daerah yang harmonis, inklusif, dan penuh kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan.

    Sumber : Radio Elshinta

  • KPK Perpanjang Masa Pencegahan Keluar Negeri Tersangka e-KTP Miryam Haryani – Halaman all

    KPK Perpanjang Masa Pencegahan Keluar Negeri Tersangka e-KTP Miryam Haryani – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa pencegahan keluar negeri terhadap mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Miryam S. Haryani.

    Miryam S Haryani merupakan satu di antara tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan KTP elektronik atau e-KTP di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). 

    Perkara itu merugikan negara sebanyak Rp 2,3 triliun.

    “Aktif per tanggal 9 Februari 2025, berlaku sampai 9 Agustus 2025,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto saat dikonfirmasi, Kamis (17/4/2025).

    Ini adalah upaya pencegahan keluar negeri kedua terhadap Miryam. 

    KPK pertama kali melarang Miryam bepergian keluar negeri pada 30 Juli 2024.

    Penyidik KPK sempat memeriksa Miryam pada Selasa, 13 Agustus 2024. 
    Namun, setelah pemeriksaan, KPK belum menahan Miryam.

    Tessa pada waktu itu menyatakan bahwa tim penyidik mendalami pengetahuan Miryam terkait pengadaan e-KTP. 

    Selain itu, Tessa juga membeberkan alasan mengapa KPK belum menahan Miryam.

    “Bahwa penahanan ada syarat-syarat dan ketentuan, misalnya yang bersangkutan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, itu ada di penyidik kewenangannya. Kalau keluar [dari gedung KPK], tentunya penyidik atau atasan masih belum memutuskan yang bersangkutan perlu ditahan hari ini,” kata Tessa, Selasa (13/8/2024).

    Anggota DPR periode 2009–2014 Miryam S. Haryani sebelumnya telah divonis 5 tahun penjara dan denda sebesar Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan pada 2017 karena terbukti memberikan keterangan palsu di persidangan terkait kasus proyek e-KTP. Ia telah menjalani hukuman itu.

    Pada 13 Agustus 2019, KPK kembali menetapkan Miryam sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi paket pengadaan e-KTP tahun 2011–2013, dikenal dengan kode “uang jajan”.

    Miryam diduga meminta 100 ribu dolar Amerika Serikat (AS) kepada pejabat Kemendagri saat itu yakni Irman untuk membiayai kunjungan kerja Komisi II ke beberapa daerah. Duit tersebut kemudian diserahkan ke perwakilan Miryam.

    Miryam disinyalir menerima beberapa kali uang dari Irman dan Sugiharto (pejabat di Kemendagri) sepanjang 2011–2012 sejumlah sekira 1,2 juta dolar AS.

    MIRYAM S HARYANI – Mantan anggota Komisi II DPR Miryam S Haryani meninggalkan gedung KPK usai menjalani pemeriksaan di Jakarta, Selasa (5/6/2018). Politisi Partai Hanura itu diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasus korupsi proyek pengadaan KTP elektronik dengan tersangka Irvanto Hendra Pambudi dan Made Oka Masagung. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)

    Selain Miryam, KPK juga memproses hukum Isnu Edhi Wijaya (Direktur Utama Perum Percetakan Negara/Ketua Konsorsium PNRI), Husni Fahmi (Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi Penerapan e-KTP, PNS BPPT), dan Direktur Utama PT Sandipala Arthapura Paulus Tannos.

    Paulus Tannos sempat dinyatakan buron. Ia berhasil tertangkap di Singapura dan saat ini sedang menjalani proses ekstradisi agar bisa diadili di Indonesia.

    Mereka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

  • Pengakuan Fachrul Razi Mantan Menteri Agama Kembali Heboh, Singgung Dua Sosok Pembubaran FPI

    Pengakuan Fachrul Razi Mantan Menteri Agama Kembali Heboh, Singgung Dua Sosok Pembubaran FPI

    GELORA.CO – Pengakuan Fachrul Razi mantan Menteri Agama kembali heboh pasca munculnya penantang Habib Rizieq di media sosial.

    Diketahui salah satu penantang Habib Rizieq Shihab yang merupakan mantan pimpinan Front Pembela Islam atau FPI adalah PWI LS Pati beserta Pak Mono yang ngaku Kakek Tua anggota PWI PWI LS Karanganyar.

    Pak Mono sendiri diketahui telah diamankan oleh pihak kepolisian Karananyar pada Sabtu 5 April malam lalu setelah kediamannya didatangi oleh massa dan kepolisian.

    Seperti diketahui bahwa FPI sendiri dibubarkan tertuang dalam Surat Keputusan Bersama Nomor 220/4780 Tahun 2020, Nomor M.HH/14.HH05.05 Tahun 2020, Nomor 690 Tahun 2020, Nomor 264 Tahun 2020, Nomor KB/3/XII Tahun 2020, dan Nomor 320 Tahun 2020 tentang Larangan Kegiatan Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan FPI.

    Sedangkan isi SKB yang berlaku mulai 30 Desember 2020 itu juga resmi diumumkan dan dibacakan oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM Eddy Hiariej.

    Saat itu Jenderal TNI Purn Fachrul Razi menjabat sebagai Menteri Agama dan dirinya mengakui bahwa sebelumnya dipaggil ke Istana untuk melakukan rapat kabinet terbatas yang membahas tentang pembubaran FPI.

    Salah satu pendiri Partai Hanura serta ketua umum pejuang Bravo 5 ini menyebutkan jika sebenarnya dirinya menyarankan jika FPI tidak perlu dibubarkan dan hanya dilakukan pembinaan.

    Fachrul menyempaikan bahwa saat menjabat sebagai Menteri Agama dirinya mendapatkan mandate dari Jokowi yang menjabat sebagai Presiden saat itu untuk menangani permasalahan radikalisme.

    Menurut Fachrul dirinya memiliki pandangan yang berbeda dengan Presiden dan Wapres tentang pembubaran FPI.

    Fachrul menjelaskan jika Presiden dan Wapres menginginkan jika FPI dibubarkan dan tidak menerima sarannya untuk dilakukan pembinaan.

    “Saya bersikap bahwa FPI tidak perlu dibubarkan dan hanya perlu dibina karena bukan ancaman,” terangnya dalam salah satu poscast @EdShareOn Eddy Wijaya.

    “Saat dipanggil saya menyampaikan ke istri saya bahwa ada undangan ke Istana yang akan membahas khusus tentang pembubaran FPI,” jelasnya.

    “Istri saya bilang, ‘Pa, kalau Papa bertahan tidak membubarkan FPI sudah pasti 100 persen Papa akan direshuffle,” ungkapnya.

    “Tapi Istri saya menyampaikan jika itu adalah pilihan terbaik, karena Papa akan malu dengan umat Islam dan orang Aceh, karena organisasi begitu besar kenapa harus dibubarkan dan bukan dibina,” kenangnya.

    Fachrul menyampaikan saat rapat tersebut semua Menteri menyetujui pembubaran FPI kecuali dirinya yang memberikan masukan jika FPI hanya perlu di bina dan tidak harus dibubarkan.

    “Saya sudah tahu bahwa akan direshuffle dan setelah rapat saya direshuffle dan saya senang karena pembubaran FPI setelah saya tidak menjabat sebagai Menteri Agama,” terangnya.

    Menurut Fachrul, dirinya tidak memiliki ikatan khusus atau kedekatan dengan pihak FPI karena dirinya mengenal Habib Rizieq serta bertemu hanya saat acara pernikahan anak dari Pimpinan FPI tersebut.

  • Ujian Bertubi-tubi Ridwan Kamil: Gagal Jadi Gubernur Jakarta, Rumah Digeledah KPK, Dituduh Selingkuh – Halaman all

    Ujian Bertubi-tubi Ridwan Kamil: Gagal Jadi Gubernur Jakarta, Rumah Digeledah KPK, Dituduh Selingkuh – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Mantan Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil atau biasa disapa RK, mengakui dirinya belakangan ini telah mendapat banyak ujian hidup.

    Pada Pilkada Jakarta 2024, Ridwan Kamil gagal terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta.

    Tak lama setelah itu, rumahnya digeledah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan korupsi bank daerah di Jabar.

    Terkini, Ridwan Kamil terseret isu perselingkuhan dengan model majalah dewasa bernama Lisa Mariana.

    Bahkan, Ridwan Kamil juga dituding telah memiliki anak dari hasil hubungan gelap dengan Lisa Mariana.

    Suami dari Atalia Praratya tersebut mengaku sudah lelah.

    “Banyak sekali ujian kehidupan yang sedang saya lalui. Cukup melelahkan untuk menjelaskan satu persatu, Semoga saya bisa melaluinya dengan ridha dan perlindungan Allah SWT. Aamiin,” kata Ridwan Kamil, dikutip Tribunnews dari akun Instagramnya @ridwankamil, Kamis (27/3/2025).

    Gagal jadi Gubernur Jakarta

    Setelah masa jabatannya sebagai Gubernur Jawa Barat selesai, Ridwan Kamil gagal di Pilkada Jakarta. Kini, ia tak lagi memiliki jabatan di lingkungan pemerintahan.

    Padahal, Pilkada Jakarta menjadi harapan Ridwan Kamil untuk kembali menjabat.

    Berdasarkan real count Pilkada Jakarta 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), paslon yang diusung PDIP dan Hanura, Pramono Anung-Rano Karno menang dengan perolehan 2.183.239 suara (50,07 persen).

    Sementara, Ridwan Kamil-Suswono memperoleh 1.718.160 suara (39,40 persen). Paslon nomor 1 ini sendiri diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus berisi 13 partai Gerindra, PKS, Golkar, Demokrat, NasDem, PSI, PKB, Gelora, PBB, Perindo, PAN, PPP, serta Garuda.

    Di posisi terakhir adalah paslon independen nomor urut 2, Dharma Pongrekun-Kun Wardana Abyoto dengan perolehan 459.230 suara (10,53 persen).

    Meski kini tak punya jabatan, Ridwan Kamil sudah punya rencana baru, yaitu kembali ke keluarga untuk beristirahat sejenak.

    Menurutnya, pertarungan politik di Jakarta melelahkan dengan segala tensi tingginya.

    “Saya dan Pak Suswono setelah ini tentu akan beristirahat sejenak ya, dengan tensi kemarin yang luar biasa tinggi, kita akan kembali ke keluarga masing-masing.”

    “Dan bagi kami berdua tidak ada kata akhir dalam pengadian kepada bangsa dan negara,” kata Ridwan Kamil, pada konferensi pers di Jakarta, Jumat (13/12/2024).

    Rumah digeledah KPK

    KPK menggeledah rumah Ridwan Kamil di kawasan Jalan Gunung Kencana, Ciumbuleuit, Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (10/3/2025).

    Ridwan Kamil telah membenarkan rumahnya digeledah terkait kasus bank daerah.

    Melalui surat pernyataan yang ditulis di selembar kertas, Ridwan Kamil mengakui rumahnya Kota Bandung digeledah penyidik KPK.

    Dalam selembar surat tersebut, tertulis dengan huruf kapital ‘PERNYATAAN RESMI’.

    Terdapat tiga poin pernyataan resmi Ridwan Kamil dalam selembar kertas tersebut.

    Pertama, Ridwan Kamil membenarkan rumahnya didatangi penyidik KPK.

    “Bahwa benar kami didatangi oleh tim KPK terkait perkara di bank daerah,” tulis Emil dalam surat tersebut.

    Kedua, Ridwan Kamil mengakui bila tim KPK menunjukkan surat tugas resmi saat mendatanginya.

    “Tim KPK sudah menunjukan surat tugas resmi, dan kami selaku warga negara yang baik sangat kooperatif dan sepenuhnya mendukung/membantu tim KPK secara profesional,” tulis Ridwan Kamil pada poin kedua.

    Ketiga, Ridwan Kamil meminta insan pers untuk bertanya lebih lanjut kepada KPK.

    “Hal-hal terkait lainnya kami tidak bisa mendahului tim KPK dalam memberikan keterangan, silahkan insan pers bertanya langsung kepada tim KPK,” ucap pada poin ketiga surat yang ditulisnya.

    Di akhir pernyataannya, tertulis nama jelas menggunakan huruf kapital nama RIDWAN KAMIL.

    Baru-baru ini, Ridwan Kamil dituduh selingkuh dengan model Lisa Mariana.

    Ia langsung membantah isu tersebut.

    Ridwan Kamil mengakui dirinya memang pernah bertemu dengan Lisa Mariana.

    Namun, ia baru sekali bertemu dengan Lisa, tepatnya 4 tahun silam, terkait permohonan bantuan kuliah dari Lisa.

    “Saya hanya bertemu yang bersangkutan satu kali, terkait permohonan bantuan kuliah, dan permasalahan 4 tahun lalu ini sudah diselesaikan melalui bukti-bukti akurat yang tidak terbantahkan,” tulis Ridwan Kamil, dikutip Tribunnews dari akun Instagram @ridwankamil, Jumat (28/3/2025).

    Ridwan Kamil menegaskan, saat bertemu, Lisa Mariana sudah dalam keadaan hamil.

    Selain itu, RK juga menyebut Lisa Mariana sudah mengaku kepada keluarga, ia hamil di luar nikah.

    “Ia sudah hamil duluan saat bertemu dan karenanya yang bersangkutan sudah meminta maaf di hadapan keluarganya,” ujarnya.

    Ridwan Kamil menyampaikan tuduhan tersebut merupakan fitnah keji bermotif ekonomi yang kembali dimunculkan setelah sebelumnya telah diselesaikan.

    “Kemarin telah beredar kabar bahwa ada pihak yang mengaku memiliki anak dari saya. Saya perlu sampaikan bahwa ini tidak benar dan merupakan fitnah keji bermotif ekonomi yang didaur ulang,” kata Ridwan Kamil.

    Ridwan Kamil akan mengambil tindakan hukum untuk menyelesaikan permasalahan ini.

    Ia juga akan menggunakan tim hukum untuk merespons isu ini. 

    “Untuk kali ini, saya akan menggunakan tim hukum untuk mewakili saya dalam permasalahan ini, sehingga bukti-bukti akurat terkait kebohongan fitnah ini bisa diperlihatkan kembali pada waktu yang dibutuhkan,” ujarnya.

    (Tribunnews.com/Rakli)

  • Hanura bagikan ribuan sembako sasar pengemudi ojol jelang Lebaran 2025

    Hanura bagikan ribuan sembako sasar pengemudi ojol jelang Lebaran 2025

    Jakarta (ANTARA) – Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) membagikan ribuan paket sembako yang menyasar kelompok pengemudi ojek daring (ojol) menjelang Lebaran 2025 di Kantor Kreatif Muda Partai Hanura, Jakarta Pusat, Kamis.

    “Kepada siapa saja yang lewat, khususnya kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama ya pengemudi motor ini karena kayak ojol ini dia sering mengantarkan orang, berkat Lebaran ini maka mereka bisa menyampaikan niatnya kepada keluarganya,” kata Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO).

    Tidak hanya pengemudi ojol, aksi sosial bertajuk Berbagi Kasih Ramadan: Ribuan Sembako untuk Lebaran itu disambut antusias oleh warga sekitar yang membutuhkan sehingga ikut mengantre pembagian sembako hingga pemberian santunan uang tunai.

    OSO menyatakan bahwa aksi sosial tersebut merupakan bentuk dukungan pihaknya kepada masyarakat yang membutuhkan terhadap bahan pokok menjelang Lebaran 2025 serta di tengah tantangan perekonomian dunia saat ini.

    Ketua Umum Partai Hanura mengatakan bahwa pemberian bantuan itu menjadi momentum kebersamaan antarkader partainya dan warga yang membutuhkan sebab bantuan itu berasal dari urunan donasi kader partai politik itu.

    “Bantuan ini bukan dari satu orang atau satu kelompok saja, melainkan dikumpulkan secara kolektif oleh anggota Hanura yang ingin berbagi pada bulan suci ini. Kegiatan ini adalah wujud nyata kepedulian dan gotong royong kader terhadap masyarakat,” ujarnya.

    Ia lantas berkata, “Ramadan adalah momen untuk berbagi dan mempererat kebersamaan. Kami ingin memastikan, masyarakat, khususnya yang membutuhkan, bisa merasakan kebahagiaan menjelang Idulfitri.”

    Bahkan, kata dia, acara tersebut menjadi bagian konsolidasi dari rangkaian agenda menuju pengukuhan pengurus Partai Hanura yang rencananya akan digelar pada bulan April.

    “Insyaallah dalam persiapan, ini (pengukuhan) kira-kira bulan depan, dan kami juga sudah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum, tinggal pelaksanaan yang sedang diatur oleh daerah-daerah,” tuturnya.

    OSO menyebut aksi sosial tersebut bukan kali pertama. Partai Hanura berkomitmen untuk terus hadir di tengah masyarakat, baik dalam politik maupun aksi sosial yang berdampak langsung.

    “Kami ingin Hanura selalu dekat dengan rakyat, dan kegiatan seperti ini akan terus kami lakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama,” katanya.

    Pada kesempatan tersebut, turut hadir Sekretaris Jenderal Partai Hanura Benny Rhamdani, para pengurus, dan simpatisan Partai Hanura lainnya.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • PKS Diam di Tengah Berbagai Polemik, Said Didu: Betul-betul Hilang setelah Diberikan Jatah Seperdua Menteri

    PKS Diam di Tengah Berbagai Polemik, Said Didu: Betul-betul Hilang setelah Diberikan Jatah Seperdua Menteri

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendapat sindiran. Salah satunya dari Eks Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu. 

    Dia menyentil PKS yang kini hilang bak ditelan bumi. Setelah sebelumnya gencar menyuarakan kritikan kepada pemerintah. Said Didu menyatakan, PKS diam setelah diberikan jatah seperdua menteri.

    “Betul-betul hilang setelah diberikan jatah 1/2 Menteri,” kata Said Didu dikutip akun X pribadinya, Rabu, (26/3/2025). 

    Unggahan Said Didu ini merespons salah satu postingan pemilik akun X @Tan_Mar3m. Dia juga menyentil PKS. “Baru ngeh PKS ga pernah lagi lewat temlen. Apa sudah tenggelam itu partai,” ujar pemilik akun.

    Diketahui, PKS memiliki satu kursi di Kabinet Merah Putih saat ini yakni Menteri Ketenagakerjaan Yassierli. 

    Pada Pilpres 2024 lalu, PKS, PKB dan Nasdem bergabung dalam Koalisi Perubahan untuk mengusung Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar (Cak Imin) melawan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka dan Ganjar Pranowo – Mahfud MD. 

    Sedangkan Prabowo – Gibran diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) yakni Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN PSI, PBB, Garuda, dan Gelora. PRIMA Berkarya PKR Parsindo PKP PA merupakan partai pendukung. 

    Adapun Mahfud diusung oleh PDI Perjuangan, PPP, Perindo dan Hanura kala itu. 

    Belakangan, setelah Prabowo – Gibran menang, NasDem, PKB, PKS, PPP, Perindo dan Buruh Ummat bergabung dengan KIM Plus. 

    Kembali dengan PKS, memang pada era Joko Widodo PKS getol melakukan kritikan. Berbeda dengan saat ini. 

  • KPK Cecar Andi Narogong Soal Aliran Duit Proyek e-KTP dari Paulus Tannos ke Anggota DPR

    KPK Cecar Andi Narogong Soal Aliran Duit Proyek e-KTP dari Paulus Tannos ke Anggota DPR

    JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami aliran uang dari Direktur PT Sandipala Arthapura, Paulus Tannos dan konsorsium proyek pengadaan KTP elektronik (e-KTP) kepada anggota DPR RI.

    Langkah ini dilakukan dengan memeriksa Andi Agustinus alias Andi Narogong yang merupakan eks narapidana kasus korupsi proyek pengadaan KTP elektronik (e-KTP) sebagai saksi pada Rabu, 19 Maret kemarin. Permintaan keterangan ini dilakukan di di gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan.

    “AN didalami terkait komitmen fee dari tersangka PT dan konsorsium ke anggota DPR,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika kepada wartawan dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 20 Maret.

    Adapun Andi tidak bicara apapun usai menjalani pemeriksaan. Dia memilih mengambil langkah seribu dari kejaran pewarta yang sudah menunggu.

    Selain Andi, komisi antirasuah juga sudah memanggil Sugiharto yang merupakan eks Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Ditjen Dukcapil dalam kasus korupsi e-KTP pada Senin, 17 Maret kemarin. Dia dimintai keterangan sebagai saksi dan memenuhi panggilan meski belum dirinci hasilnya.

    Sama seperti Andi, Sugiharto juga pernah terjerat dalam kasus ini. Dia kemudian bebas bersyarat pada 2024 setelah dihukum 15 tahun penjara di tingkat kasasi pada 2017.

    Diberitakan sebelumnya, kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP ini merugikan negara hingga Rp2,3 triliun jika merujuk laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

    Kasus ini menyeret nama sejumlah petinggi di kementerian seperti mantan Dirjen Dukcapil Irman dan mantan pejabat di Kementerian Dalam Negeri Sugiharto. Selain itu, ada juga nama mantan Ketua DPR Setya Novanto, mantan anggota Komisi III DPR Fraksi Hanura Miryam S Haryani, mantan anggota Komisi III DPR Markus Nari.

    Adapun KPK terakhir kali menetapkan empat tersangka baru dalam kasus e-KTP pada Agustus 2020 lalu. Mereka adalah mantan anggota Komisi II DPR Fraksi Partai Hanura Miryam S Haryani, Direktur Utama Perum Percetakan Negara RI (PNRI) sekaligus Ketua Konsorsium PNRI Isnu Edhi Wijaya, Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi Penerapan KTP Husni Fahmi, dan Dirut PT Sandipala Arthaputra, Paulus Tanos.