Xcloud.id

partai: Hanura

  • Partai Hanura Akan Gelar Bimtek Keliling Nasional Serentak di Tiga Lokasi

    Partai Hanura Akan Gelar Bimtek Keliling Nasional Serentak di Tiga Lokasi

    Surabaya (beritajatim.com) – Partai Hanura akan menggelar bimbingan teknis (bimtek) nasional. Bimtek ini akan diikuti 525 anggota DPRD dari Partai Hanura yang ada di provinsi, dan kabupaten/kota seluruh Indonesia.

    Sekjen DPP Partai Hanura, Benny Rhamdani mengatakan, Bimtek tahun ini merupakan terobosan baru. Di mana Hanura tidak ingin menjadikan Bimtek ini menjadi siklus tahunan semata, tanpa menghasilkan peningkatan kualitas anggota DPRD dan kader partai di daerah.

    “Ini merupakan evaluasi sejauh mana anggota dewan Partai Hanura di daerah mampu menyentuh kehidupan masyarakat di daerah,” kata Benny dalam keterangan tertulisnya kepada media, Kamis (11/9/2025).

    Benny mengatakan, Bimtek Hanura tahun 2025 ini akan digelar serentak di tiga lokasi berbeda yaitu di Surabaya, Medan, dan Makassar. Bimtek pertama digelar di Surabaya pada 12-14 September 2025 yang diikuti 189 Anggota DPRD provinsi, kabupaten/kota dari 11 provinsi meliputi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTT, NTB, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah.

    Bimtek kedua, lanjut Benny, di Medan pada 19-21 September 2025. Bimtek di Medan akan diikuti 172 Anggota DPRD provinsi, kabupaten/kota dari Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, dan Bengkulu.

    Bimtek ketiga dilanjutkan di Makassar pada 26-28 September 2025 yang diikuti 164 anggota DPRD provinsi, kabupaten/kota dari Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Barat, Papua Barat Daya.

    Benny menyebut tema utama Bimtek yaitu ‘Daerah Berdaya, Indonesia Sejahtera’ dengan Sub Tema ‘Memberdayakan Daerah di Tengah Kebijakan Efisiensi Anggaran’.

    Benny mengungkapkan, Hanura akan menggali persoalan kesulitan anggaran di daerah di tengah efisiensi anggaran yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah.

    Harapannya, para anggota DPRD dari Hanura bisa menghasilkan terobosan baru bersama pemerintah daerah yang muaranya peningkatan ekonomi masyarakat di daerah.

    “Kami harap bimtek kelililng daerah ini menjadi role model agar kader Hanura di daerah lebih dekat dan merasa lebih memiliki partai ini. Hal ini juga menjadi tolak ukur kekuatan Hanura di daerah menyongsong pemilu 2029 mendatang,” tegasnya.

    Ketua Panitia Bimtek Nasional Partai Hanura, Bambang Irianto mengatakan, seluruh kader Hanura se Jawa Timur dan para anggota DPRD se Jawa, NTT, Bali, NTB, dan Kalimantan siap menyambut kehadiran Ketum Hanura Oesman Sapta.

    “Persiapan Kami sudah matang. Bapak Oesman Sapta akan hadir dan membuka bimtek keliling nasional ini. Kerja sama dan sinergitas panitia DPP dengan DPD Hanura Jawa Timur sangat baik dan kami mengapresiasi itu semua,” ungkapnya.

    Bambang menambahkan sebelum digelar bimtek di Surabaya, Ketum Hanura Oesman Sapta akan melantik Pengurus DPD Hanura Jatim periode 2025-2030. Diketahui Sumarzen Marzuki telah terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPD Hanura Jatim periode 2025-2030 pada musda yang telah digelar pada 1-2 juli 2025 lalu.

    Bimtek Hanura ini rencananya akan dihadiri dan dibuka langsung oleh Ketua Umum Partai Hanura DR. Oesman Sapta beserta jajaran elit pengurus DPP Pattai Hanura. Bimtek serentak ini merupakan kali pertama dilakukan oleh Partai Hanura dan belum pernah ada partai lain yang menggelar bimtek serentak di berbagai daerah.

    Sederet narasumber akan memberikan materi dalam bimtek ini seperti Pengamat Politik Indikator Politik Indonesia Prof. Burhanuddin Muhtadi yang akan mengupas positioning Partai Hanura dalam politik Indonesia.

    Selanjutnya, ada Wakil Ketua Umum Partai Hanura Dr. Patrice Rio Capella yang menganalisa posisi strategis DPRD Partai Hanura dalam konstelasi politik nasional. Lalu dari Kementrian Dalam Negeri Dr.Drs. Agus Fathoni M.Si akan menyampaikan sambutan sekaligus mengisi materi tentang APBD berdaulat dan tantangan efisiensi kebijakan pemerintah pusat dalam politik anggaran.

    Di internal DPP Partai Hanura, Irjen Pol Purn Marwan Paris akan mengisi materi tentang Fungsi pengawasan Internal Partai Hanura. Materi yang menarik juga akan disampaikan oleh Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Porludem), Heroik Mutaqin Pratama. Dia akan menyampaikan materi Pengaruh ambang batas parlemen (Parliamentary Threshold) terhadap kualitas pemilu Indonesia.

    Tidak kalah menarik materi yang akan disampaikan oleh Dosen FISIP Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Suko Widodo. Suko akan mengupas persoalan Fungsi pengawasan legislator sebagai kontrol demokrasi. Mantan anggota DPR RI Akbar Faisal juga akan hadir dan mengisi materi tentang Dinamika Politik Nasional dan implikasinya terhadap Partai Hanura. (tok/ian)

  • Aksi Licin Litao, Buron Kasus Pembunuhan di Wakatobi, Kabur 11 Tahun Malah Jadi Anggota DPRD

    Aksi Licin Litao, Buron Kasus Pembunuhan di Wakatobi, Kabur 11 Tahun Malah Jadi Anggota DPRD

     

    Sebelumnya, Polda Sulawesi Tenggara melalui Ditreskrimum menetapkan Litao sebagai tersangka. Hal ini diketahui dari surat pemberitahuan penetapan tersangka yang dikirimkan kepada kuasa hukum keluarga korban, La Ode Sofyan Nurhasan. Surat itu juga ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara.

    Salah satu kutipan surat, menyatakan Litao sebagai tersangka yang menyebabkan kematian Wiro.

    “Diberitahukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, bahwa penyidik Ditreskrimum Polda Sultra telah menetapkan tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana kekerasan terhadap anak menyebabkan meninggal dunia yang dilakukan oleh tersangka Litao alias La Lita, anggota DPRD Wakatobi,”kutipan dalam surat.

    Kuasa Hukum ayah korban, La Ode Sofyan Nurhasan mengatakan, Litao merupakan satu dari 3 pelaku pengeroyokan yang mengakibatkan anak kliennya bernama Wiranto meninggal dunia.

    “Berstatus DPO, tersangka ini (Litao) kembali ke Wakatobi lalu mencalonkan diri dan terpilih sebagai Anggota DPRD Wakatobi, tetapi polisi tidak serius menangkap,” ujar Sofyan pada Kamis, 2024.

    Tak hanya itu, Sofyan juga mempertanyakan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang dikeluarkan Polres Wakatobi kepada Litao yang digunakan saat mendaftar sebagai calon anggota legislatif pada Pileg 2024 lalu.

    Pasalnya dalam SKCK, status DPO kader Partai Hanura itu tak terdeteksi hingga proses pencalonannya tidak bermasalah bahkan dianggap memenuhi syarat administrasi oleh KPU Wakatobi.

    “Ini menggelitik, dia ini berstatus DPO 2014 dan statusnya belum pernah dicabut, SKCK-nya dari mana, kok bisa seorang DPO keluar SKCK-nya, kan lucu. Apakah ada oknum tertentu yang meloloskan itu, kami tidak tahu,” jelasnya.

    Pihak keluarga korban pun meminta polisi segera menangkap Litao sehingga diproses secara hukum dan diadili di persidangan. Tak hanya itu, keluarga korban juga minta Kompolnas dan Komnas HAM turun tangan.

    “Bukan cuma Kompolnas yang kami harapkan (turun tangan), tapi Komnas HAM juga harus melihat ini sebagai sebuah fenomena, kok ada seorang tersangka tindak pidana tapi tidak diproses secara hukum,” pungkasnya.

  • Faizal Assegaf: Indonesia Terperangkap dalam Agenda Skenario Global

    Faizal Assegaf: Indonesia Terperangkap dalam Agenda Skenario Global

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kritikus politik Faizal Assegaf memberikan responnya terkait kondisi politik di Tanah Air.

    Apalagi jelang berlangsungnya Pemilu 2029 terkait oposisi dan koalisi jadi pembincangan.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Faizal Assegaf memberikan komentarnya.

    Ia menyebut dan memprediksi ada pertarungan yang akan mengalami eskalasi.

    Ini bisa terjadi jika situasi perpolitikan di Indonesia saat ini tidak mengalami perubahan sama sekali atau dinamikanya tetap sama.

    “Jika situasi tidak berubah, dinamika dan peta pertarungan akan mengalami eskalasi,” tulisnya dikutip Senin (18/8/2025).

    “Jauh lebih suram dan akan terperangkap dalam agenda skenario global,” sebutnya.

    Lanjut, Faizal mengatakan kondisi seperti ini tidak bisa dibiarkan terus-menerus terjadi.

    Karena kaum yang tertindas dan mereka yang bergerak dalam perjuangan dengan nilai spritual diprediksinya bakal kalah lagi.

    “Kondisi ketidakpastian itu. Jangan sampai kaum tertindas dan mereka yang berangkat dalam perjuangan nilai-nilai spiritual kalah dan kalah lagi,” terangnya.

    Diketahui, Koalisi Indonesia Maju (KIM) atau Bersama Indonesia Maju adalah gabungan partai politik yang terdiri atas 10 partai politik.

    Diantaranya Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, PSI, PBB, Garuda, Gelora, PRIMA

    Sedangkan KIM Plus seperti NasDem, PKB, PKS, PPP, Perindo dan Partai Hanura. KIM Plus ini baru bergabung di pemerintahan setelah Prabowo-Gibran terpilih.

    Adapun PDI Perjuangan tidak berstatus sebagai oposisi maupun koalisi pemerintahan.

  • Saya Tidak Korupsi dan Merampok

    Saya Tidak Korupsi dan Merampok

    GELORA.CO -Generasi muda jangan merasa malu dalam memulai pekerjaan atau usaha yang tidak merugikan orang lain dan halal.

    Demikian pesan Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO) kepada anak muda di Hari Ulang Tahun (HUT) ke-77 dirinya di kawasan Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan pada Senin, 18 Agustus 2025.

    “Saya bilang sama anak-anak, kamu jangan malu, karena saya tidak korupsi, tidak merampok, saya dapat hasil dari kerjaan yang halal,” ujar OSO.

    Mantan Ketua DPD itu juga mengajak anak muda memperluas jaringan. Sebab dari jaringan itu muncul persahabatan.

    Dari sahabat biasa, lanjut dia, akan ada sosok yang nantinya menemani di masa perjuangan bahkan saat sedang jatuh.

    “Bagi saya, persahabatan itu adalah yang segala-galanya. Dan macam-macam warna sahabat saya, macam-macam asal-usul, macam-macam agama. Persahabatan itu betul-betul tinggi nilainya,” ungkapnya.

    Dalam perayaan ini, sejumlah tokoh kenegaraan dan pejabat pemerintahan turut hadir, diantaranya anak Presiden Pertama RI Soekarno, Guntur Soekarnoputra; Mantan Kepala BIN yang juga bekas Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso; Ketua DPR RI, Puan Maharani; Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo; Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto; mantan Ketua PBNU, Said Aqil Siradj; dan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra; Menteri Agama, Nasaruddin Umar; Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan; Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas; Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin; serta Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan. 

  • Abolisi-amnesti Presiden bukan bentuk intervensi hukum

    Abolisi-amnesti Presiden bukan bentuk intervensi hukum

    Konferensi pers DPP Partai Hanura terkait keputusan Presiden tentang abolisi dan amnesti di Jakarta, Sabtu (2/8/2025). (ANTARA/Fath Putra Mulya)

    Partai Hanura: Abolisi-amnesti Presiden bukan bentuk intervensi hukum
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Sabtu, 02 Agustus 2025 – 17:47 WIB

    Elshinta.com – Partai Hanura mengatakan abolisi dan amnesti yang diberikan Presiden Prabowo Subianto pada Jumat (1/8) bukan bentuk intervensi terhadap penegakan hukum, melainkan upaya mengoreksi hukuman dengan cara yang konstitusional.

    Sekretaris Jenderal Partai Hanura Benny Rhamdani saat konferensi pers di Jakarta, Sabtu, mengatakan abolisi dan amnesti merupakan perangkat hukum luar biasa yang dapat digunakan dalam situasi ketika hukum dibajak untuk tujuan kekuasaan.

    “Partai Hanura sangat percaya bahwa keputusan Presiden tersebut bukan bentuk intervensi terhadap kekuasaan kehakiman, melainkan mekanisme korektif konstitusional yang sah dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945,” ucap Benny.

    Oleh karena itu, Partai Hanura menyatakan mendukung penuh abolisi dan amnesti yang diberikan Presiden. Partai menilai keputusan tersebut merupakan cerminan sikap kenegarawanan kepala negara.

    “Keputusan ini adalah sikap kenegarawanan seorang Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari restorasi konstitusional untuk mengembalikan muruah hukum kepada tujuan sejatinya untuk melindungi hak warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan dan kriminalisasi politik,” tuturnya.

    Partai Hanura berharap keputusan untuk memberikan pengampunan ini menjadi momentum penting bagi Presiden untuk menyelesaikan perbaikan sistem penegakan hukum nasional, sekaligus menciptakan stabilitas politik, rekonsiliasi, dan persatuan nasional.

    Negara, imbuh Benny, tidak boleh membiarkan hukum digunakan sebagai alat represi terhadap kebebasan berpendapat, perbedaan politik, dan kelompok-kelompok pembela terhadap demokrasi.

    Di samping itu, Partai Hanura menyerukan kepada seluruh komponen bangsa, khususnya aparat penegak hukum, untuk menjadikan langkah Presiden ini sebagai momentum kebangkitan era penegakan hukum yang bebas dari represi.

    “Bangsa ini membutuhkan penegak hukum yang jujur, hukum yang bersih dan berpihak pada kebenaran dan keadilan, bukan hukum yang digunakan sebagai alat politik kekuasaan dan alat balas dendam,” ucap Benny.

    “Hukum harus tunduk pada kebenaran dan keadilan, juga dijaga dari segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan,” imbuh dia.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi meneken keputusan presiden (keppres) terkait abolisi dan amnesti pada Jumat (1/8).

    Amnesti diberikan kepada sebanyak 1.178 orang, termasuk Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, sedangkan abolisi diberikan kepada mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong.

    Hasto divonis tiga tahun dan enam bulan penjara dalam kasus dugaan suap pengganti antarwaktu calon anggota legislatif Harun Masiku, sementara Tom divonis empat tahun dan enam bulan penjara dalam kasus dugaan korupsi importasi gula.

    Usai menerima keppres amnesti dan abolisi, Hasto dan Tom Lembong langsung bebas dari tahanan pada Jumat (1/8) malam.

    Sumber : Antara

  • Enam Nama Berebut Kursi Ketua Hanura, Tiga Figur Eksternal

    Enam Nama Berebut Kursi Ketua Hanura, Tiga Figur Eksternal

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Steering Committee (SC) Musyawarah Daerah (Musda) Hanura Sulsel telah menjaring enam calon ketua formatur. Tiga diantaranya merupakan figur eksternal.

    Ketua SC Musda Hanura Sulsel, Safaruddin Ahmad mengatakan, keenam nama tersebut merupakan pihak-pihak yang mengembalikan formulir pendaftaran. Sementara dua lainnya tidak mengembalikan formulir, sehingga dianggap terdiskualifikasi.

    “Jadi yang mendaftar ada delapan, kemudian yang mengembalikan formulir ada enam. Jadi hanya 6 bakal calon ketua formatur,” ujarnya, saat konferensi pers, Senin, 21 Juli, malam.

    Lebih lanjut diaenyampaikan, keenam bakal calon ketua DPD Hanura Sulsel tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat administrasi. Selanjutnya panitia akan mengirim nama-nama mereka ke DPP untuk mendapat persetujuan sebagai calon formatur.

    “Dinyatakan memenuhi syarat administratif untuk didorong ke Dewan Pemimpinan Pusat Partai Hanura, di Jakarta,” lanjutnya.

    Dia juga mengatakan, tiga dari enam nama tersebut merupakan figur ekaternal. Masing-masing Mayjen TNI (Purn) Andi Muhammad Bau Sawa Mappanyukki, Ahmad Dg Tonang, dan Abdullah Nanda.

    Sementara dari internal Hanura Sulsel yakni Muhammad Hasan Basri Ambarala, Andi Mappatunru, dan Jack Sardes.

    “Jadi tiga internal, tiga eksternal. Enam nama ini akan dibawa ke DPP, untuk dikeluarkan rekomendasi. Kalau semua diberikan rekomendasi, berarti enam calon ini ikut di pemilihan. Tapi kalau misalnya hanya tiga, maka itu yang ikut, Kalau hanya satu, maka itu yang akan kita pilih, kira-kira seperti itu,” kata dia.

  • Pilkada Ulang Kabupaten Bangka, 5 Paslon Resmi Mendaftar di KPU Regional 29 Juni 2025

    Pilkada Ulang Kabupaten Bangka, 5 Paslon Resmi Mendaftar di KPU Regional 29 Juni 2025

    Pilkada Ulang Kabupaten Bangka, 5 Paslon Resmi Mendaftar di KPU
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Sebanyak lima
    pasangan calon
    resmi mendaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk Pilkada Ulang Kabupaten Bangka 2025.
    Pada hari pertama pendaftaran,
    KPU Bangka
    menerima pasangan calon Andi Kusuma dan Budiyono yang didukung oleh 10 partai politik, antara lain PKB, Perindo, PBB, dan Hanura.
    Total suara gabungan partai politik pendukung sebanyak 28.179 suara.
    Selanjutnya, pasangan Fery Insani – Syahbudin didukung oleh koalisi Gerindra dan PDI Perjuangan dengan akumulasi suara pemilu sebanyak 70.835.
    Kemudian, pasangan Rato Rusdiyanto – Ramadian didukung oleh Partai Golkar dan Partai Nasdem dengan perolehan 42.660 suara.
    Pasangan selanjutnya adalah Aksan Visyawan – Rustam Jaseli yang didukung oleh PKS dan PPP dengan akumulasi suara pileg sebanyak 24.536.
    Berikutnya, pasangan calon Naziarto dan H Usnen didukung oleh koalisi Demokrat dan PAN dengan total perolehan suara 20.135 pada Pemilu 2024.
    Ketua KPU Kabupaten Bangka, Sinarto, mengatakan proses pendaftaran yang dilakukan di kantor KPU selama tiga hari berlangsung lancar sesuai prosedur.
    “Seluruh tahapan Pilkada Ulang 2025 akan terus dijalankan secara transparan, akuntabel, dan profesional,” ujar Sinarto dalam pers rilis, Minggu (29/6/2025).
    Selanjutnya, lima pasangan calon tersebut menjalani tahapan pemeriksaan kesehatan di RSPAD GS, Jakarta.
    Tercatat sebanyak 242.582 pemilih akan menggunakan hak suaranya pada Pilkada Kabupaten Bangka yang harus diulang imbas kotak kosong menang.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gantikan Amsal, DPP Hanura Tunjuk Jenderal sebagai Plt Ketua Hanura Sulsel

    Gantikan Amsal, DPP Hanura Tunjuk Jenderal sebagai Plt Ketua Hanura Sulsel

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura resmi menunjuk Brigjen Pol (Purn) Dr. Drs. Adeni Muhan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Sulawesi Selatan.

    Penunjukan ini tertuang dalam Surat Keputusan bernomor SKep/015/DPP-P.Hanura/VI/2025 tertanggal 25 Juni 2025.

    Kol. Purn. Ir. Amsal, saat dikonfirmasi membenarkan penunjukan tersebut.

    “Itu benar adanya plt ketua, sama dengan beberapa ketua DPD lain yang dimisioner seperti NTB dan Bengkulu yang telah melaksanakan Musda,” kata Amsal kepada awak media, Jumat (27/6/2025).

    Adeni Muhan, yang juga menjabat sebagai Koordinator Wilayah (Korwil) Sulawesi, segera mengambil langkah strategis untuk mempersiapkan Musyawarah Daerah (Musda).

    “Segera dibentuk panitia Musda,” tegas Adeni secara terpisah melalui sambungan telepon.

    Langkah awal yang akan dilakukan adalah mengonsolidasikan pengurus guna mempercepat proses persiapan.

    “Langkah awal adalah konsolidasi pengurus persiapan Musda di bulan Juli ini,” tambahnya.

    Penunjukan Plt Ketua DPD Hanura Sulsel ini dilakukan berdasarkan mekanisme internal DPP, di mana pengurus DPP ditugaskan untuk mengawal pelaksanaan Musda di daerah.

    Kebijakan serupa sebelumnya juga telah diterapkan di beberapa provinsi seperti NTB dan Bengkulu.

    Dengan penunjukkan Adeni Muhan, DPP Hanura berharap proses Musda di Sulsel dapat berjalan lancar dan menghasilkan kepengurusan yang solid untuk memenangkan kontestasi politik mendatang.

    (Muhsin/fajar)

  • Di Hadapan Kader Hanura Bengkulu, Patrice Rio Capella Kutip Pesan Tan Malaka Regional 23 Juni 2025

    Di Hadapan Kader Hanura Bengkulu, Patrice Rio Capella Kutip Pesan Tan Malaka Regional 23 Juni 2025

    Di Hadapan Kader Hanura Bengkulu, Patrice Rio Capella Kutip Pesan Tan Malaka
    Tim Redaksi
    BENGKULU, KOMPAS.com
    – Dalam
    Musyawarah Daerah
    (Musda)
    Partai Hanura
    yang berlangsung pada Minggu (22/6/2025), Wakil Ketua Umum Partai Hanura,
    Patrice Rio Capella
    , menekankan pentingnya
    idealisme
    sebagai kompas perjuangan partai.
    “Saya mengatakan idealisme merupakan kompas bagi partai ini untuk tidak apatis dan mudah dibeli,” ujar Capella di hadapan kader Hanura di
    Bengkulu
    .
    Lebih lanjut, Capella menggarisbawahi dua tujuan utama berpartai, yakni menjadi alat kekuasaan dan menjadi alat perjuangan.
    Capella juga mengingatkan pentingnya kebermanfaatan Partai Hanura bagi masyarakat.
    “Kalau Partai Hanura tidak ada gunanya untuk rakyat, saya doakan nol suaranya di Pemilu mendatang. Kalau anggota DPRD dari Hanura tidak berteriak untuk rakyat, saya doakan anda kalah dalam Pemilu mendatang, tidak ada gunanya,” tegasnya.
    Menurutnya, menjadi anggota DPRD bukanlah tujuan akhir, melainkan alat untuk membela masyarakat.
    “Dalam politik, apabila kader kritis, musuh-musuh akan bermunculan, dan tidak akan pernah berada di zona nyaman,” tambahnya.
    Capella juga mencatat bahwa perjalanan seorang politisi bisa sangat dinamis.
    “Kadang begitu cepat berada di comberan, kadang begitu cepat pula berada di istana,” beber dia. 
    Ia menargetkan perolehan kursi Partai Hanura pada Pemilu mendatang akan meningkat.
    Musda Partai Hanura di Provinsi Bengkulu juga menghasilkan keputusan penting, di mana Usin Abdisyah Putra Sembiring terpilih kembali sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk periode 2025 hingga 2030.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gelagar Foto Nusantara, Persembahan Guntur Soekarno untuk Peringati Bulan Bung Karno

    Gelagar Foto Nusantara, Persembahan Guntur Soekarno untuk Peringati Bulan Bung Karno

    Jakarta: Putra sulung mantan Presiden Soekarno, Guntur Soekarnoputra menggelar pameran foto bertajuk. Gelagar Foto Nusantara; Potret Sejarah dan Kehidupan di Galeri Nasional, Jakarta Pusat, yang ditutup pada Jumat (13/6/2025).

    Guntur menyebut, gelaran ini merupakan wujud perayaaan bulan Bung Karno yang lahir pada 6 Juni 1901 dan wafat pada 21 Juni 1970.

    Gelaran penutupan dihadiri oleh para kerabat mulai dari Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta, Gubernur Jawa Tengah periode 2013-2023, Ganjar Pranowo, hingga mantan Panglima TNI Andika Perkasa.

    Lebih dari 550 foto dipamerkan, diantaranya kategori Journalism Photography, Candid, Art Modeling Photography, hingga Chromatica. 

    Guntur menjelaskan, kegiatan ini digelar untuk mengenang Bung Karno sekaligus pencarian dana yang akan disalurkan untuk kegiatan sosial Masyarakat. Ia pun melibatkan sejumlah photographer lainnya dalam workshop seperti Darwis Triadi dan lainnnya.

    “Kalau untuk jumlah pastinya panitia yang tahu. Tapi kurang lebih sekitar 400 juta (dana yang terkumpul dari penjualan foto),” ujar Guntur.

    Guntur menambahkan, pelestarian sejarah kehidupan Bung Karno akan terus dilakukan, nantinya tak hanya pameran foto namun melalui gelaran musik pada tahun mendatang.

    Jakarta: Putra sulung mantan Presiden Soekarno, Guntur Soekarnoputra menggelar pameran foto bertajuk. Gelagar Foto Nusantara; Potret Sejarah dan Kehidupan di Galeri Nasional, Jakarta Pusat, yang ditutup pada Jumat (13/6/2025).
     
    Guntur menyebut, gelaran ini merupakan wujud perayaaan bulan Bung Karno yang lahir pada 6 Juni 1901 dan wafat pada 21 Juni 1970.
     
    Gelaran penutupan dihadiri oleh para kerabat mulai dari Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta, Gubernur Jawa Tengah periode 2013-2023, Ganjar Pranowo, hingga mantan Panglima TNI Andika Perkasa.

    Lebih dari 550 foto dipamerkan, diantaranya kategori Journalism Photography, Candid, Art Modeling Photography, hingga Chromatica. 
     
    Guntur menjelaskan, kegiatan ini digelar untuk mengenang Bung Karno sekaligus pencarian dana yang akan disalurkan untuk kegiatan sosial Masyarakat. Ia pun melibatkan sejumlah photographer lainnya dalam workshop seperti Darwis Triadi dan lainnnya.
     
    “Kalau untuk jumlah pastinya panitia yang tahu. Tapi kurang lebih sekitar 400 juta (dana yang terkumpul dari penjualan foto),” ujar Guntur.
     
    Guntur menambahkan, pelestarian sejarah kehidupan Bung Karno akan terus dilakukan, nantinya tak hanya pameran foto namun melalui gelaran musik pada tahun mendatang.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ACF)