partai: Hanura

PDI-P Siap Pecat 27 Kader, Termasuk Jokowi?
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com
– Petinggi hingga Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (
PDI-P
) tidak pernah ada yang secara tegas menyatakan bahwa Joko Widodo (
Jokowi
) keluar atau dipecat dari keanggotaan partai.
Padahal, sejak pergelaran Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI-P Komarudin Watubun menyebut bahwa Jokowi bukan lagi bagian dari PDI-P.
“Ah, orang (Jokowi) sudah di sebelah sana, bagaimana mau dibilang bagian masih dari PDI Perjuangan? Yang benar saja,” kata Komarudin saat ditemui di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, pada 22 April 2024.
Namun, tidak pernah ada surat keputusan resmi dari DPP PDI-P yang menyatakan pemecatan terhadap Jokowi.
Setali tiga uang dengan PDI-P, sikap yang sama juga diperlihatkan Jokowi. Presiden ke-7 RI tersebut juga tidak pernah menjawab tegas saat ditanya mengenai statusnya di PDI-P.
Terbaru, Jokowi hanya tertawa saat disinggung mengenai Kartu Tanda Anggota (KTA) PDI-P yang dimilikinya.
Namun, mantan Gubernur DKI Jakarta itu memastikan bahwa dia masih menyimpan KTA PDI-P.
“Ya masih (KTA PDI-P),” kata Jokowi saat ditemui di Kediamannya Sumber, Kota Solo, Jawa Tengah (Jateng), pada Selasa, 3 Desember 2024.
Hingga pada Rabu, 4 Desember 2024, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa akan mengumumkan 27 kader yang dipecat dari keanggotaan partai pada 17 Desember yang akan datang.
“Nanti akan diumumkan tanggal 17 Desember bersama-sama. Sekaligus nanti dalam upacara partai kita akan umumkan, juga dalam protokol partai,” kata Hasto dalam konferensi pers di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu.
Hasto berharap momentum tersebut membuat para kader PDI-P sadar dalam komitmen berpartai politik. Menurut dia, setiap orang yang ingin berpartai politik semestinya mementingkan hal yang lebih besar, yaitu kepentingan rakyat, bangsa dan negara.
“Sehingga mereka yang menjadi anggota partai harus digerakkan dan punya komitmen di dalam membangun disiplin ideologi, disiplin terhadap komitmen untuk
wong cilik
, disiplin dalam melakukan pergerakan untuk menghasilkan keputusan-keputusan yang membebaskan bagi penderitaan rakyat,” ujar Hasto.
Kemudian, hasto menyebutkan kategori pelanggaran yang dilakukan 27 kader itu dipecat. Salah satunya, melanggar ketentuan partai karena mendukung calon kepala daerah atau calon presiden dan wakil presiden lain pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
“Termasuk, kemudian, kaki dua. Tidak menjalankan perintah partai. Karena kedisiplinan itu harus ditegakkan,” kata Hasto.
Lebih lanjut, Hasto menegaskan bahwa pemecatan tersebut sudah melalui prosedur. Di antaranya, sudah ada proses berupa pemanggilan surat kepada kader-kader yang akan dipecat. Salah satunya surat yang dikeluarkan oleh Ketua Bidang Kehormatan PDI-P Komarudin Watubun.
“Bahkan, Pak Komarudin Watubun itu pada tanggal 11 Oktober itu sudah mengeluarkan berbagai rekomendasi-rekomendasi itu terkait dengan Pilpres. Dan kemudian terkait dengan Pilkada itu sudah diusulkan dari daerah-daerah di beberapa wilayah. Seperti di Nias, itu kalau tidak salah ada tiga (yang akan dipecat). Di Jawa Timur juga ada, di Jawa Tengah itu juga ada,” ujarnya.
Namun, Hasto tidak menjawab secara gamblang apakah salah satu dari 27 kader itu termasuk Jokowi.
Dia hanya menegaskan bahwa Jokowi beserta sang putra Gibran Rakabuming Raka hingga menantunya Bobby Nasution, bukan lagi menjadi bagian dari PDI-P.
“Saya tegaskan kembali bahwa Pak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan,” kata Hasto.
Hasto menyampaikan bahwa partai telah menilai jika praktik-praktik politik yang dijalankan Jokowi dan keluarganya sudah tidak lagi sejalan dengan cita-cita Partai yang telah diperjuangkan sejak masa Bung Karno.
“Sehingga itulah yang terjadi, dan kemudian kita melihat bagaimana ambisi kekuasaan ternyata juga tidak pernah berhenti,” ujarnya.
Menurut dia, praktik-praktik politik yang dilakukan Jokowi dan keluarga harus bisa menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi semua pihak, terutama bagaimana menjalankan disiplin partai.
“Dan kemudian bagaimana rapat Kerja Nasional yang ke V, kami juga telah menyampaikan permintaan maaf kepada rakyat Indonesia tentang seorang pemimpin yang karena kekuasaannya kemudian bisa berubah dan merubahkan cita-cita yang membentuknya,” katanya
Namun, Hasto mengatakan bahwa keanggotaan PDI-P bukanlah semata-mata pada ada atau tidaknya KTA, tetapi pada komitmennya di dalam membangun peradaban kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik.
“PDI Perjuangan percaya pada nilai-nilai Satyam Eva Jayate. Sehingga mereka yang menahan angin akan menuai badai. Itulah yang kita yakini sebagai suatu bangsa. Karena di dalam sejarah peradaban keempat manusia, tidak ada kekuasaan otoriter sekuat apa pun mampu bertahan, kecuali mereka akhirnya menjadi sisi-sisi gelap dalam sejarah,” ujarnya.
Diketahui, hubungan Jokowi dan PDI-P mulai tercium merenggang pada Pilpres 2024. Terutama, setelah putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka maju sebagai calon wakil presiden (cawapres) dari Prabowo Subianto.
Pengusungan Gibran diumumkan Ketua Umum Partai Golkar ketika itu, Airlangga Hartarto dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Golkar pada 21 Oktober 2023.
Berselang satu hari, Prabowo Subianto selaku calon presiden (capres) pun mengumumkan Gibran sebagai cawapres yang akan mendampinginya maju pada Pilpres 2024.
Padahal, PDI-P pada Pilpres 2024 diketahui mengusung kader mereka Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (capres).
Kemudian, pada 17 Oktober 2023, PDI-P mengumumkan Mahfud MD sebagai cawapres yang akan mendampingi Ganjar pada Pilpres 2024.
Hingga akhirnya, pasangan Ganjar-Mahfud yang diusung PDI-P bersama Hanura dan Perindo kalah dari pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.
Puncaknya, Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI-P Komarudin Watubun menyebut bahwa Jokowi bukan lagi bagian dari PDI-P.
Hal itu disampaikan Komarudin saat ditanya status Jokowi sebagai kader PDI-P setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak permohonan sengketa hasil Pilpres 2024 pasangan calon (paslon) nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Selain itu, Komarudin mengatakan, Gibran juga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI-P.
Menurut Komarudin, keputusan partai mencoret Gibran sebagai kader sudah berlaku sejak resmi menjadi cawapres mendampingi Prabowo Subianto.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.