Xcloud.id

partai: Hanura

  • OSO: Hanura tidak pernah jadikan lawan politik sebagai lawan abadi

    OSO: Hanura tidak pernah jadikan lawan politik sebagai lawan abadi

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) mengaku bangga dengan partainya yang tidak pernah menjadikan lawan politik sebagai lawan abadi meski berbeda pandangan dan pilihan.

    “Saya bangga sekali ini hari, ke-18 tahun ini. Semangat kita semakin besar dan semakin tinggi dan tidak pernah menjadikan lawan politik itu menjadi lawan abadi,” kata OSO dalam sambutannya pada HUT ke-18 Partai Hanura di Ancol, Jakarta, Sabtu.

    Ia menjelaskan bahwa berpolitik itu hanya dilakukan saat sedang bersaing dalam pemilihan dan mengajak semua pihak kembali ke jalan yang benar setelah pemilihan berakhir.

    “Kita tahu semua bahwa dalam perjalanan politik macam-macam gaya dan cara untuk memenangkan dengan segala kecurangan dan kebenaran,” ujarnya.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • OSO: Partai Hanura usung peningkatan kesejahteraan daerah pada HUT ke-18

    OSO: Partai Hanura usung peningkatan kesejahteraan daerah pada HUT ke-18

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) mengatakan bahwa partainya mengusung peningkatan kesejahteraan daerah pada hari ulang tahun ke-18 Partai Hanura.

    “Saya mengatakan kenapa saya berpihak kepada daerah? Karena daerah ini banyak yang belum makmur,” kata OSO dalam sambutannya pada HUT ke-18 Partai Hanura di Ancol, Jakarta, Sabtu.

    Menurut OSO, masih banyak daerah di Indonesia yang belum makmur. Ia pun menyebut Jawa Barat sebagai salah satu daerah yang belum makmur, meskipun berdekatan dengan ibu kota.

    Ia mengatakan kondisi ini akan menjadi tugas bagi para pemimpin (kepala daerah) yang terpilih pada Pilkada Serentak 2024.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Hadiri HUT ke-18 Partai Hanura, Pramono Dapat Hadiah Tumpeng Megapolitan 21 Desember 2024

    Hadiri HUT ke-18 Partai Hanura, Pramono Dapat Hadiah Tumpeng Megapolitan 21 Desember 2024

    Hadiri HUT ke-18 Partai Hanura, Pramono Dapat Hadiah Tumpeng
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Calon gubernur Jakarta,
    Pramono Anung
    diberikan potongan nasi tumpeng oleh Ketua Umum Partai Hanura
    Oesman Sapta Odang
    .
    Penyerahan tumpeng itu terjadi ketika Pramono Anung menghadiri acara peringatan Hari Ulang Tahun ke-18 Partai Hanura di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (21/12/2024).
    Pengamatan
    Kompas.com
    di lokasi, Pramono Anung mendapat potongan tumpeng ketiga dari Oesman Sapta Odang.
    Wajah politisi PDI-P itu tampak sumringah saat diberikan potongan tumpeng. Hal ini terpancar dari raut wajah Pramono yang terus tersenyum saat diberi potongan tumpeng oleh Oesman Sapta Odang.
    Pramono juga terlihat berbisik ke telinga Oesman sebelum akhirnya berpose ke kamera untuk mengabadikan momen tersebut.
    Sebelum Pramono, potongan tumpeng itu diberikan untuk Menteri Agama RI Nasaruddin Umar dan mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD.
    HUT ke-18 Hanura ini juga dihadiri oleh Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto, Ketua DPP PDI-P Deddy Sitorus, calon wakil gubernur Jakarta Rano Karno dan para perwakilan partai politik lainnya.
    Pramono-Rano datang ke lokasi acara secara terpisah. Keduanya kompak mengenakan pakaian batik bernuansa warna cokelat.
    Riuh tepuk tangan dan sorakan dari para tamu undangan serta kader mengiringi kehadiran Pram-Rano di Krakatau Ballroom.
    Mereka duduk di jajaran paling depan panggung, mengapit Hasto Kristiyanto yang mengenakan seragam partai berwarna merah.
    Dalam sambutannya, Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta sempat menyebut sosok Pramono dan Rano krusial untuk merangkul partai kecil dan menciptakan kolaborasi bersama partai besar.
    “Dan di sini ada partai-partai yang jangan dianggap kecil. Tanpa partai kecil, tidak ada Indonesia. Jadi jangan hina-hina partai kecil, jangan dihina partai-partai yang tidak lolos,” ungkap Oesman.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menag, Mahfud Md hingga Pramono-Doel hadiri HUT ke-18 Partai Hanura

    Menag, Mahfud Md hingga Pramono-Doel hadiri HUT ke-18 Partai Hanura

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Agama Nasaruddin Umar menghadiri perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-18 Partai Hanura yang mengusung tema “Bersama Rakyat, Hanura Mewujudkan Kemakmuran dan Kesejahteraan” di Ancol, Jakarta, Sabtu.

    Ia mengenakan peci berwarna hitam dengan kemeja batik yang bernuansa kuning. Kehadiran Nasaruddin untuk memimpin doa dalam perayaan ulang tahun Partai Hanura.

    Kemudian tampak pula mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md serta pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Pramono Anung-Rano Karno atau Si Doel turut menghadiri perayaan HUT Partai Hanura.

    Mereka kompak mengenakan setelan baju batik dengan bawahan berwarna hitam.

    Tak hanya tokoh nasional, perwakilan partai politik juga terlihat menghadiri HUT ke-18 Partai Hanura, mulai dari Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto hingga pengurus Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

    Acara ini dihadiri sekitar 1.500 peserta yang terdiri atas perwakilan kader Partai Hanura di seluruh Indonesia, termasuk ketua DPD, 528 anggota DPRD Kabupaten/Kota, sayap partai dan simpatisan.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kaleidoskop 2024: Pramono Menang, Ridwan Kamil Keok, Anies Gagal Maju – Halaman all

    Kaleidoskop 2024: Pramono Menang, Ridwan Kamil Keok, Anies Gagal Maju – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) telah mengumumkan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno, sebagai pemenang pemilihan kepala daerah (Pilkada) Jakarta 2024.

    Pramono-Rano sukses mengamankan kursi gubernur dan wakil gubernur Jakarta, setelah mengalahkan rival utama mereka, pasangan nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono dan pasangan nomor urut 2, Dharma Pongrekun-Kun Wardana.

    Namun, gagalnya petahana Anies Baswedan  maju sebagai calon gubernur Jakarta menjadi menarik perhatian semua pihak.

    Sebab, mantan calon presiden ini diprediksi menjadi salah satu tokoh kunci dalam perhelatan Pilkada Jakarta 2024.

    Sebagai kota episentrum politik Indonesia, Jakarta telah menjadi panggung pertarungan yang menarik perhatian publik. 

    Nama Anies Baswedan awalnya santer disebut akan maju sebagai calon gubernur Jakarta.

    Bahkan, PKS, NasDem, dan PKB sempat menyatakan dukungan terhadapnya.

    Namun, belakangan PKS, NasDem, dan PKB membatalkan keputusannya, lalu mendukung pasangan Ridwan Kamil-Suswono.

    Calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil (RK) mengatakan Pilkada Jakarta 2024 berpotensi dua putaran berdasarkan hasil perhitungan cepat atau quick count lembaga survei hari ini.  (Tribunnews/Rahmat Fajar Nugraha)

    Atas hal tersebut, Anies dipastikan gagal maju sebagai calon gubernur. Sebab, syarat pencalonan kepala daerah, yaitu mendapatkan dukungan 20 persen kursi DPRD dan atau 25 persen suara sesuai Undang-undang Pilkada.

    Sejatinya, Anies bisa saja maju melalui jalur independen. Namun, dia beralasan bahwa dirinya sudah menjalin kerja sama cukup panjang dengan partai.

    “Ya, kita sudah bekerja sama dengan partai sejak panjang. Dan bahkan percakapan dengan partai sudah panjang, ya kita terus bekerja bersama dengan partai,” kata Anies di kawasan Taman Kota, Kembangan, Jakarta Barat, Jumat (9/8/2024)

    Setelah PKS, NasDem, dan PKB beralih dukungan, partai politik pendukung Ridwan Kamil-Suswono semakin gemuk.

    Mereka mendapatkan dukungan dari 13 partai di antaranya NasDem, PKS, PAN, PKB, Golkar, Partai Gerindra, PPP, Partai Demokrat, Perindo, Partai Garuda, PBB, PSI, dan Partai Gelora.

    Pasangan Ridwan Kamil-Suswono mulanya diprediksi akan melawan kotak kosong. Tak sedikit pihak yang mengkritisi.

    Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok berkeyakinan warga Jakarta akan memilih kotak kosong di Pilkada Jakarta 2024.

    Ahok mengatakan, kotak kosong akan menang apabila melawan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus di Pilkada Jakarta 2024.

    “Saya yakin ya, kalau KIM itu lawan kotak kosong, saya kira masyarakat Jakarta akan melawan pilih kotak kosong,” kata Ahok di Masjid At-Taufiq, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (17/8/2024).

    Namun, Ridwan Kamil-Suswono batal melawan kotak kosong setelah mendapatkan penantang dari jalur independen, yakni Dharma-Kun.

    Dharma-Kun berhasil maju melalui jalur independen setelah mendapatkan dukungan dari 677.468 warga melalui salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP). 

    Langkah Dharma-Kun maju di Pilkada Jakarta mendapatkan banyak protes dari masyarakat karena diduga melakukan pencatutan nomor induk kependudukan ratusan warga.

    Kendati demikian, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta menyatakan bahwa Dharma-Kun tak melanggar pidana Pemilu atas dugaan pencatutan tersebut, sehingga diloloskan.

    Ketika itu, Pilkada Jakarta hampir dipastikan hanya diikuti dua pasangan calon. Namun, angin segar datang untuk PDI Perjuangan (PDIP), satu-satunya partai yang belum menentukan dukungan.

    PDIP pun bisa mengusung pasangan berkat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60 /PUU-XXII/2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan Pilkada atas gugatan Partai Buruh dan Partai Gelora.

    Dalam putusan MK, ambang pencalonan gubernur Jakarta hanya membutuhkan 7,5 persen suara di pemilihan legislatif sebelumnya.

    Putusan ini juga sempat membawa angin segar bagi Anies untuk maju di Pilkada Jakarta. Sebab, PDIP berencana mengusungnya berpasangan dengan Rano.

    Bahkan, Anies sempat mendatangi Kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta pada Senin (26/8/2024).

    Anies memakai batik tenun berwarna merah dan datang melalui pintu samping Kantor DPP PDIP tanpa diketahui awak media. 

    Dia datang ke DPP PDIP saat partai berlambang banteng moncong putih itu mengumumkan calon kepala daerah yang diusung di Pilkada 2024.

    Bahkan, dalam sebuah foto yang beredar, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu sempat berbincang dengan Rano.

    Namun, dari sekian nama yang diumumkan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, Pilkada Jakarta tak disebut. Anies pun meninggalkan Kantor DPP PDIP tanpa diketahui awak media. 

    Keesokan harinya pada Selasa (27/8/2024), Bendahara Umum PDIP, Olly Dondokambey, mengumumkan partainya akan mendaftarkan pasangan Pramono-Rano ke KPU.

    “Pak Pram besok mendaftar jam 11.00 WIB di KPU sama Rano Karno,” kata Olly ketika itu.

    Alhasil, pada Rabu (28/8/2024), PDIP pun mendaftarkan pasangan Pramono-Rano ke KPU DKJ, sehari menjelang penutupan pendaftaran.

    Anies Dukung Pramono

    Meski hanya didukung PDIP yang kemudian disusul Partai Hanura dan Partai Ummat, Pramono-Rano berhasil memenangkan Pilkada Jakarta.

    Kemenangan Pramono-Rano tak terlepas dari dukungan Anies dan Ahok melalui pendukung mereka, yakni Anak Abah dan Ahokers.

    Anies Baswedan kedatangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta Pramono Anung-Rano Karno. (TRIBUNNEWS)

    Bahkan, Anies dan Ahok secara terpisah beberapa kali ikut blusukan ke warga mengkampanyekan Pramono-Rano.

    Sementara Ridwan Kamil-Suswono terpaksa menerima kekalahan meksipun didukung Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi.

    Hasil Rekapitulasi KPU

    Pada Minggu (8/12/2024), KPU DKJ secara resmi mengumumkan hasil perolehan suara Pilkada Jakarta 2024.

    Hasil rekapitulasi KPU DKJ menunjukkan pasangan Pramono-Rano unggul dengan 2.183.239 suara atau 50,07 persen.

    Disusul Ridwan Kamil-Suswono sebanyak 1.718.160 suara atau 39,40 persen. Sementara, Dharma Pongrekun-Kun Wardana hanya 459.230 suara atau 10,53 persen.

    Mengacu pada hasil tersebut, Pilkada Jakarta hanya berlangsung satu putaran dan dimenangkan Pramono-Rano.

    Sebab, Undang-Undang nomor 2 tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta telah mengatur bahwa calon gubernur dan wakil gubernur yang memperoleh suara lebih dari 50 persen ditetapkan sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih.

    Ridwan Kamil-Suswono dan Dharma-Kun sempat berencana menggugat hasil Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi (MK).

    Namun, belakangan mereka memutuskan batal untuk mengajukan gugatan ke penjaga konstitusi tersebut.

    KPU DKJ menyatakan penetapan gubernur dan wakil gubernur terpilih paling lambat setelah mendapat Buku Register Perkara Konstitusi (BRPK) dari Mahkamah Konstitusi.

    Adapun, Pramono-Rano akan dilantik pada 7 Februari 2025 sesuai Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. 

    Pada Pasal 22A di peraturan itu tertulis bahwa pelantikan gubernur dan wakil gubernur dalam Pilkada Serentak 2024 dilaksanakan secara serentak pada 7 Februari 2025.

     

  • PKS DKI bantah menjadi oposisi terhadap Pramono-Rano di pemerintahan

    PKS DKI bantah menjadi oposisi terhadap Pramono-Rano di pemerintahan

    masih mengkaji terkait keuntungan yang nantinya PKS ikut berperan dalam pemerintahan Jakarta ke depan

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS DKI Khoirudin membantah akan menjadi oposisi terhadap calon gubernur dan wakil gubernur DKI Pramono Anung-Rano Karno di pemerintahan usai keduanya dilantik.

    Khoirudin mengatakan pihaknya mempercayai kinerja Pramono Anung sebagai pejabat pemerintah yang telah bekerja lebih dari lima tahun.

    Hingga kini, pihaknya masih mengkaji terkait keuntungan yang nantinya PKS ikut berperan dalam pemerintahan Jakarta ke depan.

    “Ada yang kursinya sangat kecil, Jakarta Alhamdulillah menang, di Sumatera Barat menang. Ada plus minusnya,” ujarnya.

    Pasangan Pramono Anung – Rano Karno diusung langsung oleh PDIP Perjuangan dan didukung oleh Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).

    Kemudian pasangan Dharma-Kun merupakan satu-satunya pasangan yang maju dari jalur independen di Pilkada Jakarta.

    Calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta Pramono Anung-Rano Karno akan dilantik pada Jumat (07/02/2025) usai dinyatakan menang pilkada dalam satu putaran.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • Jejak Karier Jokowi Bersama PDI-P: Dari Wali Kota, Presiden dan Kini Dipecat

    Jejak Karier Jokowi Bersama PDI-P: Dari Wali Kota, Presiden dan Kini Dipecat

    Jejak Karier Jokowi Bersama PDI-P: Dari Wali Kota, Presiden dan Kini Dipecat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) secara resmi mengumumkan pemecatan Presiden ke-7 Joko Widodo (
    Jokowi
    ) dari keanggotaan partai, Senin (16/12/2024).
    Pemecatan itu dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) Nomor 1649/KPTS/DPP/XII/2024 tentang pemecatan Joko Widodo dari keanggotaan PDI-P.
    Surat tersebut sudah ditetapkan sejak tanggal 14 Desember 2024 dan ditandatangani oleh Ketua DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto.
    “Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan, memutuskan, menetapkan, satu memberi sanksi organisasi berupa pemecatan kepada Joko Widodo dari keanggotaan PDI-P,” ujar Ketua DPP Bidang Kehormatan PDI-P Komarudin Watubun, Senin (16/12/2024).
    Melalui surat pemecatan ini, PDI-P menegaskan bahwa Jokowi bukan lagi bagian dari keluarga besar partai banteng. Jokowi juga dilarang mengatasnamakan PDI-P untuk berkegiatan atau menduduki jabatan tertentu.
    “Terhitung setelah dikeluarkannya surat pemecatan ini, maka DPP PDI-P tidak ada hubungan dan tidak bertanggung jawab atas sesuatu yang dilakukan oleh saudara Jokowi,” kata Komarudin.
    Jokowi bukanlah orang baru di PDI-P. Perjalan panjang karier politiknya hingga menjadi presiden 2 periode tidak terlepas dari peran PDI-P sebagai partai yang menaunginya.
    Lantas bagaimana rekam jejak Gibran bersama PDI-P sampai akhirnya dipecat? Berikut rangkumannya.
    Diketahui, debut pertama kebersamaan Jokowi dan PDI-P dimulai saat Pilkada Solo 2005. Ketika itu, Jokowi yang berstatus kader PDI-P maju menjadi calon wali kota bersama FX Hadi Rudyatmo.
    Pasangan itu pun sukses memenangkan kontestasi, walaupun hanya didukung oleh PDI-P, menumbangkan tiga pasangan calon wali kota dan wakil wali kota lain yang berlaga.
    Dua kader PDI-P ini pun akhirnya dilantik sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta untuk masa jabatan 2005-2010. Dari sini, Jokowi mulai dikenal oleh khalayak luas, popularitas pun melesat tajam karena kegemarannya blusukan.
    Tak jarang warga bisa menjumpai Jokowi sedang berada pasar, jalanan dan perkampungan. Popularitas ini pun kemudian dimanfaatkan Jokowi dan PDI-P untuk kembali berlaga pada Pilkada Solo 2010.
    Jokowi yang kembali disandingkan dengan FX Rudy kembali menang. Mereka pun dilantik lagi sebagai wali kota dan wakil wali kota untuk masa jabatan 2010-2015.
    Belum tuntas masa jabatannya sebagai Wali Kota Solo, Jokowi ditugaskan PDI-P untuk menjadi kandidat di Pilkada Jakarta 2012. Jokowi pun mundur dari jabatannya demi menjadi calon gubernur Jakarta.
    Saat itu, PDI-P yang berkoalisi dengan Gerindra menduetkan Jokowi dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, untuk bersaing melawan pasangan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli.
    Duet kader PDI-P dan Gerindra itu pun keluar sebagai pemenang. Jokowi dan Ahok kemudian dilantik sebagai Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta periode 2012-2017.
    Sosok Jokowi pun semakin menjadi tenar karena posisinya sebagai gubernur di Ibu Kota Negara. Banyaknya pemberitaan soal Jokowi berkunjung ke pasar dan pemukiman warga, bahkan masuk ke gorong-gorong Ibu Kota, membuatnya semakin banyak dikenal publik.
    Melihat semakin tingginya elektabilitas Jokowi, PDI-P mengutusnya untuk menjadi calon presiden pada Pilpres 2024. Jokowi pun siap untuk menjalankan perintah partai dan mundur dari posisi “DKI 1”, meski baru 2 tahun menjabat.
    “Saya telah mendapatkan mandat dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri untuk menjadi capres dari PDI Perjuangan. Dengan mengucap bismillah, saya siap melaksanakan,” kata Jokowi saat blusukan ke kawasan Marunda, Jakarta Utara, 14 Maret 2014.
    PDI-P pun membentuk koalisi bersama PKB, Nasdem dan Hanura untuk mengusung Jokowi sebagai calon presiden (Capres) untuk Pilpres 2014. Jokowi dipasangkan dengan politisi senior Golkar sekaligus Wakil Presiden (Wapres) ke-10 Jusuf Kalla (JK).
    Jokowi-JK pun berhadapan dengan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang diusung Golkar, Gerindra, PAN, PKS, PPP dan PBB. Gabungan partai ini menamakan diri Koalisi Merah Putih.
    Kebersamaan PDI-P dan Jokowi dalam Pemilu lagi-lagi membuah hasil yang memuaskan. Jokowi-JK menang atas Prabowo-Hatta di Pilpres 2014.
    Jokowi pun kemudian menuntaskan masa jabatannya sebagai Presiden RI selama 5 tahun penuh untuk periode 2014-2019. Namun, melejitnya karier politik Jokowi tak hanya berhenti sampai sini.
    Menjelang Pilpres 2019, PDI-P lagi-lagi memutuskan untuk mengusung Jokowi sebagai Capres. Kali ini, Jokowi disandingkan dengan Ma’ruf Amin, seorang kiai yang saat itu dikenal sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI).
    Sedangkan lawannya adalah Prabowo yang berpasangan dengan anaknya buahnya di Gerindra, yakni Sandiaga Uno.
    Tetapi, kemenangan rupanya masih berpihak kepada Jokowi dan PDI-P. Jokowi-Ma’ruf yang diusung PDI-P, Golkar, PKB, Nasdem, PPP, Hanura, PKPI, Perindo, PSI, dan PBB, mendapatkan 55,5 persen suara.
    Sedangkan Prabowo-Sandi yang diusung Gerindra, Demokrat, PAN, PKS, dan Berkarya, hanya memperoleh perolehan 44,5 persen suara.
    Menjelang Pilpres 2024, keretakan hubungan Jokowi dan PDI-P muncul, seiring dengan kabar Gibran Rakabuming Raka menjadi bakal calon wakil presiden (Cawapres) dari Prabowo.
    Tak lama kemudian, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah syarat usia capres-cawapres. Aturan yang diputuskan oleh Ketua MK Anwar Usman -adik ipar Jokowi- ini membuka jalan untuk Gibran mencalonkan diri.
    Setelahnya, Prabowo kemudian mengumumkan bahwa Gibran akan menjadi Cawapresnya. Pendaftaran pun dilaksanakan pada Rabu (25/10/2023).
    Sejalan dengan itu, Jokowi pun memberi restu kepada putra sulungnya untuk berlaga bersama Prabowo di Pilpres 2024. Menantu Jokowi, yakni Bobby Nasution bahkan secara terbuka menyatakan dukungan buat kakak iparnya itu.
    Merespons hal ini, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa Jokowi telah meninggal partai yang selama ini membersamainya.
    “Kami begitu mencintai dan memberikan privilese yang begitu besar kepada Presiden Jokowi dan keluarga, namun kami ditinggalkan karena masih ada permintaan lain yang berpotensi melanggar pranata kebaikan dan konstitusi,” tutur Hasto dalam keterangan tertulis, Minggu (29/10/2023).
    Meski begitu, PDI-P tak langsung mengambil sikap terhadap Jokowi, Gibran dan Bobby, walaupun dianggap tidak tegak lurus dengan instruksi partai yang mengusung Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
    PDI-P baru memutuskan untuk memecat Jokowi setelah masa jabatannya sebagai presiden selesai dan Gibran telah resmi menduduki posisi Wapres RI, Senin (16/12/2024).
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Siapa Sosok Pengacara Elza Syarief yang Diteror Pengembalian Dana Rp 55 Miliar?

    Siapa Sosok Pengacara Elza Syarief yang Diteror Pengembalian Dana Rp 55 Miliar?

    Jakarta, Beritasatu.com – Pengacara senior Indonesia, Elza Syarief, yang dikenal berkat keterlibatannya dalam berbagai kasus besar dan kontroversial, kini tengah dirawat di Rumah Sakit Siloam, Jakarta Barat, akibat serangan jantung yang dialaminya sejak Sabtu (14/12/2024) malam.

    Kondisinya memburuk setelah muncul tuntutan pengembalian dana sebesar Rp 55 miliar terkait salah satu kasus yang pernah ditanganinya bersama rekan-rekan pengacaranya, Farhat Abbas dan Vidi.

    Kasus tersebut bermula dari penggerebekan PT Kam and Kam (MeMiles), sebuah perusahaan yang dituduh menawarkan janji keuntungan palsu kepada para pelanggannya. Selama proses hukum berlangsung, Elza Syarief bersama Farhat Abbas dan Vidi menerima dana titipan dari UMKM yang menjadi bagian dari MeMiles, dengan tujuan untuk melindungi aset perusahaan tersebut.

    Namun, setelah Mahkamah Agung memutuskan bahwa PT Kam and Kam tidak bersalah, dana tersebut tidak dikembalikan. Situasi ini memicu kemarahan pihak yang merasa dirugikan. Salah satu di antaranya adalah Andi Muhammad Rifaldy, yang selama lima tahun terakhir terus mendesak dan meneror Elza Syarief, Farhat Abbas, dan Vidi agar mengembalikan dana yang dianggap sebagai hak PT Kam and Kam.

    Lantas, seperti apa sosok pengacara Elza Syarief yang diteror pengembalian dana Rp 55 miliar? Berikut ini profilnya.

    Profil Elza Syarief
    Elza Syarief lahir di Jakarta pada 24 Juli 1957. Ia menempuh pendidikan tinggi di bidang hukum dengan meraih gelar sarjana dari Universitas Jayabaya pada 1987. Kemudian, dia melanjutkan pendidikan pascasarjana hingga meraih gelar magister dan doktor di bidang hukum dari Universitas Padjadjaran (Unpad).

    Karier hukum Elza dimulai dengan bergabung di Ikatan Warga Satya dan menjadi anggota komunitas mantan anggota CPM dan POM AD. Ia juga pernah bekerja di firma hukum milik OC Kaligis, salah satu pengacara senior di Indonesia.

    Pada 1991, Elza mendirikan firma hukumnya sendiri yang diberi nama Elza Syarief & Partners. Selain aktif di dunia hukum, Elza juga berkontribusi sebagai dosen di beberapa perguruan tinggi, termasuk Universitas Tarumanagara, Universitas Jayabaya, dan Universitas 17 Agustus.

    Di dunia politik, Elza Syarief pernah menjadi anggota beberapa partai, seperti Partai Gerindra, Hanura, dan Partai Berkarya. Sosoknya dikenal luas oleh masyarakat karena dedikasi dan kerajinannya, terutama dalam menangani kasus-kasus besar.

    Namanya semakin populer saat pengacara Elza Syarief menangani kasus-kasus kontroversial, seperti kasus Tommy Soeharto dalam tukar guling antara Bulog dan Goro, kasus korupsi Nazaruddin, hingga berbagai perkara yang melibatkan selebritas.

  • Letjen TNI Purn. Alfred Denny Djoike Tuejeh, S.H., M.Si. – Halaman all

    Letjen TNI Purn. Alfred Denny Djoike Tuejeh, S.H., M.Si. – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Letnan Jenderal Tentara Nasional Indonesia (Purnawirawan) atau Letjen TNI (Purn.) Alfred Denny Djoike Tuejeh, S.H., M.Si. adalah pensiunan perwira tinggi (Pati) di dalam TNI Angkatan Darat (AD).

    Jabatan terakhir Alfred Denny di TNI AD yakni sebagai Inspektur Jenderal TNI Angkatan Darat atau Irjenad.

    Jenderal yang akrab disapa Denny Tuejeh ini tercatat menjabat sebagai Irjenad pada tahun 2023.

    Semasa dinasnya, Denny juga sudah pernah menduduki posisi jabatan sebagai Panglima Komando Daerah Militer atau Pangdam XIII/ Merdeka.

    Letjen Alfret Denny Djoike Tuejeh resmi pensiun sebagai Pati TNI AD pada tahun 2023.

    Setelah purnatugas dari TNI, jenderal bintang 3 ini kemudian beralih ke dalam dunia politik.

    Letjen TNI (Purn.) Alfred Denny Djoike Tuejeh, S.H., M.Si. saat masih berpangkat Brigadir Jenderal atau Brigjen. (Tribunnews.com / Nurmulia Rekso Purnomo)

    Pada Pilkada 2024, Denny dipercaya untuk maju mencalonkan diri sebagai calon wakil gubernur atau cawagub Sulawesi Utara (Sulut) oleh PDIP.

    Dalam Pilgub Sulut 2024 tersebut, Denny berpasangan dengan kader PDIP Steven Kandouw.

    Mereka diusung oleh 3 partai politik, di antaranya PDIP, Partai Hanura, dan Partai Gelora.

    Di Pilgub Sulut 2024 ini, Denny harus bertarung dengan purnawirawan jenderal TNI lainnya, yakni Mayjen TNI (Purn) Yulis Selvanus Komaling.

    Hasilnya, Denny Tuejeh harus mengakui kekalahannya karena hanya meraih 459.673 suara, sedangkan Yulius Selvanus meraih 539.039 suara.

    Kehidupan pribadi dan pendidikan

    Alfred Denny Tuejeh lahir di Tataaran, Tondano Selatan, Minahasa, Sulawesi Utara, pada 5 Desember 1965.

    Putra daerah Minahasa ini memiliki istri yang bernama Dr. Cecilia Evie Tuejeh Dewantara, S.H., M.B.A.

    Ayahanda Denny, Alexander Tuejeh, dulunya merupakan seorang sopir angkot yang bekerja keras setiap hari.

    Walaupun memiliki keterbatasan ekonomi, Denny tak pernah menjadikan latar belakangnya itu sebagai penghalang.

    Alfred Denny Tuejeh sejak kecil sudah dikenal mempunyai mimpi yang besar dan tekad yang kuat, hingga akhirnya ia berhasil menjadi jenderal TNI.

    Pendidikan

    Letjen Alfred Denny Djoike Tuejeh adalah lulusan Akademi Militer (Akmil) tahun 1988.

    Di Akmil, Denny satu angkatan dengan mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman.

    Sederet pendidikan militer yang pernah ditempuh Denny di TNI AD antara lain yakni Sesarcab Artileri, Dik PARA, Suslapa I, Suslapa II, Seskoad, Susdanyon, Susdandim, Sesko TNI, dan Lemhannas RI.

    Perjalanan karier

    Alfred Denny Tuejeh sudah malang melintang berkarier di TNI dan memiliki rekam jejak yang cemerlang.

    Ia merupakan prajurit TNI yang berasal dari satuan Artileri Medan (Armed), satuan bantuan tempur di TNI AD.

    Sebagai prajurit Armed, Denny memiliki tugas menggunakan meriam untuk membantu tembakan jarak jauh dan merusak wilayah musuh secara luas.

    Ia juga pernah ditugaskan dalam pertempuran/perang Satgas Operasi Madago Raya.

    Berbagai jabatan strategis di TNI pun juga sudah pernah diemban Denny.

    Jenderal asal Minahasa ini tercatat pernah mengemban jabatan sebagai Danyon Armed 12/Angicipi Yudha.

    Pada tahun 2010, ia juga sempat menduduki posisi sebagai Danmenarmed 2/Putra Yudha.

    Karier Alfred Denny makin moncer tatkala ia didapuk menjadi Danrem 121/Alambhana Wanawai pada 2014.

    Pada 2016, ia lalu dimutasi sebagai Pamen Denma Mabesad.

    Satu tahun kemudian, Denny diangkat untuk mengisi kursi jabatan posisi sebagai Kadispenad.

    Setelah itu, ia diutus untuk menduduki posisi jabatan sebagai Kasdam XII/Tanjungpura pada 2018.

    Pada 2020, Denny Tuejeh dimutasi sebagai Pa Sahli Bid. SDM dan Teknologi Kemenko Polhukam.

    Ia juga sempat dimutasi menjadi Pa Sahli Tk. III Kasad Bidang Wassus dan LH pada 2021.

    Semenjak itu, karier Denny terus meningkat.

    Pada 2021, ia mendapat amanah untuk mengemban jabatan sebagai Wadanpusterad.

    Di tahun yang sama, Denny kemudian diangkat untuk menjabat sebagai Pangdam XIII/Merdeka.

    Pada 2023, Denny berhasil naik pangkat dari Mayor Jenderal atau Mayjen menjadi Letjen.

    Saat itu, ia ditugaskan untuk mengisi kursi jabatan posisi sebagai Irjenad hingga masa pensiunnya.

    Harta kekayaan

    Alfred Denny Tuejeh tercatat memiliki total harta kekayaan sebesar Rp21,5 miliar.

    Hartanya itu terdaftar di dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK yang dilaporkannya pada 4 September 2024.

    Harta terbanyak Denny berasal dari tanah dan bangunan yang ia miliki di sejumlah wilayah tanah air, seperti Minahasa hingga Malang, senilai Rp6,7 miliar.

    Berikut rincian daftar harta kekayaan milik Alfret Denny D. Tuejeh.

    I. DATA HARTA

    A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 6.708.000.000

    1. Tanah Seluas 5990 m2 di KAB / KOTA MINAHASA, HASIL SENDIRI Rp. 1.250.000.000

    2. Tanah Seluas 269 m2 di KAB / KOTA KOTA MALANG , HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000

    3. Tanah Seluas 538 m2 di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 215.000.000

    4. Tanah Seluas 13318 m2 di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 58.000.000

    5. Tanah Seluas 12350 m2 di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 58.000.000

    6. Tanah Seluas 2285 m2 di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 58.000.000

    7. Tanah Seluas 16169 m2 di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 58.000.000

    8. Tanah Seluas 412 m2 di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

    9. Tanah Seluas 446 m2 di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000

    10. Tanah Seluas 570 m2 di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000

    11. Tanah Seluas 594 m2 di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

    12. Tanah Seluas 328 m2 di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

    13. Tanah Seluas 1000 m2 di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 68.000.000

    14. Tanah Seluas 395 m2 di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

    15. Tanah Seluas 57 m2 di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 68.000.000

    16. Tanah Seluas 110 m2 di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000

    17. Tanah Seluas 1906 m2 di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

    18. Tanah Seluas 230 m2 di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

    19. Tanah Seluas 135 m2 di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000

    20. Tanah Seluas 2788 m2 di KAB / KOTA MINAHASA, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

    21. Tanah Seluas 3265 m2 di KAB / KOTA MINAHASA, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000

    22. Tanah Seluas 4235 m2 di KAB / KOTA MINAHASA, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

    23. Tanah Seluas 4115 m2 di KAB / KOTA MINAHASA, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

    24. Tanah Seluas 4320 m2 di KAB / KOTA MINAHASA, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000

    25. Tanah Seluas 2577 m2 di KAB / KOTA MINAHASA, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

    B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 6.148.000.000

    1. MOBIL, HONDA ACCORD Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

    2. MOBIL, MITSUBISI PAJERO Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 668.000.000

    3. MOBIL, TOYOTA LANDCRUISER Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 2.580.000.000

    4. MOBIL, TOYOTA ALPHARD Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 1.300.000.000

    5. MOBIL, TOYOTA LC V8 Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 1.350.000.000

    C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 2.500.000.000

    D. SURAT BERHARGA Rp. —-

    E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 6.200.000.000

    F. HARTA LAINNYA Rp. —-

    Sub Total Rp. 21.556.000.000

    II. HUTANG Rp. —-

    III. TOTAL HARTA KEKAYAAN (I-III) Rp. 21.556.000.000

    (Tribunnews.com/Rakli Almughni)

  • Siapa Sosok Pengacara Elza Syarief yang Diteror Pengembalian Dana Rp 55 Miliar?

    Profil Elza Syarief yang Kritis di ICCU dan Kasus Besar yang Pernah Ditangani

    Jakarta, Beritasatu.com – Elza Syarief adalah salah satu advokat senior di Indonesia yang dikenal karena keterlibatannya dalam sejumlah kasus besar dan kontroversial. 

    Elza Syarief yang kini dirawat di ICCU akibat serangan jantung di Rumah Sakit Siloam, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, pernah menangani kasus tukar guling Bulog-Goro hingga korupsi mantan Bendahara umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin.

    Lahir pada 24 Juli 1957 di Jakarta, Elza Syarief meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Jayabaya pada 1987. Ia melanjutkan pendidikan ke jenjang magister dan doktor di bidang hukum bisnis di Universitas Padjadjaran (Unpad). Kedua gelarnya diperoleh dengan predikat cum laude. Ia dikenal sebagai sosok yang tekun dan berdedikasi dalam memperdalam ilmu hukum.

    Disarikan dari berbagai sumber, Minggu (15/12/2024), Elza memulai karier di bidang hukum dengan bergabung pada Ikatan Warga Satya, komunitas mantan anggota CPM dan POM AD. Ia juga sempat bekerja di firma hukum milik OC Kaligis, salah satu pengacara terkenal di Indonesia, sebelum mendirikan firma hukumnya sendiri, Elza Syarief & Partners, pada 1991.

    Elza dikenal sebagai advokat yang memiliki kepribadian simpatik, tenang, dan sabar. Keahlian serta dedikasinya membuatnya dipercaya menangani banyak kasus besar, baik di tingkat nasional maupun internasional.

    Kasus-kasus besar yang ditangani Elza Syarief: 
    1. Kasus tukar guling Bulog-Goro
    Salah satu momen yang melambungkan nama Elza Syarief adalah keterlibatannya sebagai kuasa hukum Tommy Soeharto dalam kasus tukar guling antara Bulog dan Goro. Berkat kemampuannya, Tommy berhasil bebas dari jerat hukum.

    2. Kasus korupsi Nazaruddin
    Elza juga terlibat dalam pembelaan terhadap Nazaruddin dalam kasus korupsi wisma atlet dan sejumlah kasus lainnya.

    3. Kasus selebriti
    Elza juga kerap menangani berbagai kasus selebriti, seperti perceraian Maia Estianty dengan Ahmad Dhani, sengketa hukum antara Cinta Laura dan MD Entertainment, perceraian Kristina dengan Al Amin Nasution, masalah hukum yang melibatkan Tamara Bleszynski, Nikita Willy, Jessica Iskandar, dan banyak lainnya.

    4. Kasus politik dan HAM
    Elza menjadi kuasa hukum untuk sejumlah jenderal yang dituduh melakukan pelanggaran HAM. Ia juga tergabung dalam Tim Merah Putih, tim hukum yang menggugat hasil Pilpres 2014 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

    Kiprah di dunia pendidikan dan politik
    Selain sebagai advokat, Elza Syarief juga aktif sebagai akademisi. Ia mengajar di berbagai perguruan tinggi, seperti Universitas Jayabaya, Universitas Tarumanagara, dan Universitas 17 Agustus. Elza juga dikenal sebagai politisi karenapernah menjadi anggota Partai Hanura, Gerindra, dan Partai Berkarya. Di sejumlah parpol itu Elza menjabat posisi strategis, seperti ketua perempuan dan ketua Mahkamah Partai.

    Pengakuan internasional
    Elza Syarief juga sering menjadi pembicara dalam konferensi internasional dan telah menerima penghargaan dari berbagai universitas dunia, seperti Harvard University, University of Cambridge, dan Oxford University. Ia juga pernah diundang sebagai duta perdamaian oleh Heavenly Culture, World Peace, Restoration of Light (HWPL)), organisasi perdamaian internasional yang bertujuan mewujudkan perdamaian dunia dan mengakhiri perang.

    Rekan sesama pengacara, Farhat Abbas mengatakan Elza Syarief memang memiliki riwayat penyakit jantung. Hanya saja kondisi itu semakin diperburuk oleh upaya pengembalian dana senilai Rp 55 miliar oleh kelompok UMKM yang dimotori Andi Muhammad Rifaldy. Farhat Abbas mengeklaim upaya tersebut merupakan bentuk teror atau rongrongan terhadap Elza Syarief hingga akhirnya membuat pengacara tersebut mengalami serangan jantung.