Xcloud.id

partai: Golkar

  • DPR Ingatkan soal Keamanan Data di Tengah Isu Merger Grab & GoTo

    DPR Ingatkan soal Keamanan Data di Tengah Isu Merger Grab & GoTo

    Jakarta –

    Isu merger antara dua raksasa teknologi Asia Tenggara, Grab dan GoTo, terus menyedot perhatian publik. Tak hanya soal persaingan bisnis, sejumlah pihak mulai angkat suara soal potensi dampaknya terhadap kedaulatan digital dan keamanan data Indonesia.

    Anggota Komisi I DPR Dave Laksono menilai potensi merger antara Grab dan GoTo bukan sekadar urusan bisnis, melainkan persoalan yang menyangkut masa depan ekonomi digital dan keamanan nasional. Menurutnya, merger ini memiliki dampak besar terhadap ekosistem digital, khususnya di Indonesia.

    “Kekhawatiran mengenai kedaulatan digital dan keamanan data jika terjadi merger GoTo-Grab, terutama jika entitas gabungan dikuasai oleh pihak luar, adalah sangat beralasan dan menjadi isu krusial. Pemerintah harus tidak hanya melihat aspek persaingan bisnis tapi juga potensi dampak pada kedaulatan data,” ujar Dave dalam keterangan kepada media, Selasa (27/5).

    Politisi Partai Golkar ini juga mendesak pemerintah untuk segera merumuskan kebijakan yang lebih tegas, terutama terkait penyimpanan data di dalam negeri (data localization), tata kelola data (data governance), dan perlindungan data pribadi masyarakat.

    Belakangan, rumor merger antara Grab dan GoTo memang ramai diperbincangkan. Grab yang berbasis di Singapura disebut-sebut telah menunjuk penasihat untuk menyusun skema kesepakatan, yang ditargetkan rampung pada semester pertama 2025. Sementara itu, GoTo tak membantah adanya pembicaraan, meski menyatakan belum ada keputusan resmi.

    Pihak GoTo sendiri telah menanggapi rumor tersebut lewat pernyataan resmi. Sekretaris Perusahaan GoTo Gojek Tokopedia, Koesoemohadiani, menyatakan tidak ada kesepakatan apapun dengan pihak mana pun soal rencana merger.

    “Perseroan ingin memberikan klarifikasi bahwa tidak ada kesepakatan antara Perseroan dengan pihak manapun untuk melakukan transaksi merger sebagaimana telah diberitakan di media massa,” tulisnya dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI).

    Tonton juga Video: Bos GOTO Beberkan Progres Integrasi Tokopedia dan TikTok

    (rir/rrd)

  • Isu Politik-Hukum Terkini: 83 Persen Publik Percaya Presiden Prabowo

    Isu Politik-Hukum Terkini: 83 Persen Publik Percaya Presiden Prabowo

    Jakarta, Beritasatu.com – Isu politik-hukum terkini yang menarik perhatian pembaca selama pemberitaan Rabu (28/5/2025) hingga pagi ini, antara lain 83% publik percaya Presiden Prabowo Subianto hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita tanah dan bangunan senilai Rp 10 miliar dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Jawa Timur (Jatim).

    Isu politik-hukum terkini yang tak kalah menarik lainnya, yaitu Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka yang untuk pertama kalinya bermalam di Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur, dan kader PSI Dian Sandi mengatakan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang diunggahnya ke media sosial atau medsos adalah asli.

    5 Isu Politik-Hukum Terkini di Beritasatu.com:

    1. 83 Persen Publik Percaya Prabowo, Istana: Kami Terkejut!

    Lembaga Indikator Politik Indonesia (IPI) merilis hasil survei nasional terbaru yang menyatakan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Prabowo Subianto mencapai 83%. Angka ini hanya sedikit di bawah TNI yang mencatatkan skor 85%.

    Tenaga Ahli Kantor Komunikasi Presiden, Ujang Komarudin, mengaku terkejut atas hasil survei tersebut.

    “Pasti kami terkejut. Bagaimana publik sangat antusias, percaya kepada pemerintah, kepada institusi kepresidenan. Ini suatu kepercayaan yang harus kami jaga sehingga betul-betul ini pemerintahan berjalan on the track dengan menghasilkan kepercayaan yang terus membaik hari demi hari,” kata Ujang dalam Live Beritasatu Sore Survei: TNI & Presiden Paling Dipercaya Publik, Rabu (28/5/2025).

    Ia menambahkan, kepercayaan publik merupakan fondasi utama dalam menjaga stabilitas negara dan mencegah kegagalan pemerintahan.

    2. Bermalam di IKN, Gibran Minta Pohon Beringin Ditanam di Istana Wapres

    Untuk pertama kalinya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menginap di Ibu Kota Nusantara (IKN). Ia tiba di Kalimantan Timur pada Rabu (28/5/2025) dan meninjau progres pembangunan Istana Wapres yang kini telah mencapai 43%.

    Dalam kunjungannya, Gibran meminta agar pohon beringin ditanam di tengah bangunan istana sebagai simbol keteduhan dan perlindungan. Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menyampaikan, proyek ini ditargetkan rampung pada Desember 2025.

    3. Ketua DPP PDIP Tak Setuju Kenaikan Dana Parpol, Ini Alasannya

    Ketua DPP PDIP sekaligus Ketua Banggar DPR, Said Abdullah, menyatakan partainya tidak setuju dengan wacana kenaikan dana partai politik dari Rp 1.000 menjadi Rp 10.000 per suara.

    Menurutnya, kondisi fiskal negara belum memungkinkan, dan pemerintah saat ini masih melakukan efisiensi anggaran.

    “Pemerintah melakukan efisiensi, tiba-tiba kemudian akan ada tambahan untuk dana panpol. Tidak elok di masyarakat lah,” kata Said kepada wartawan, Rabu (28/5/2025).

    Meski demikian, partai-partai lain seperti Gerindra, PKB, dan Golkar mendukung wacana tersebut demi mendukung operasional dan kaderisasi partai.

    4. Dian Sandi PSI: Ijazah Jokowi yang Diunggah di Medsos Asli

    Kader PSI Dian Sandi menegaskan ijazah Presiden Jokowi yang diunggah di media sosial adalah asli. Unggahan tersebut sempat memicu kontroversi pada 1 April 2025.

    Dian mengaku sudah bertemu langsung dengan Jokowi dan mendapat penjelasan soal konteks ijazah tersebut, termasuk keterbatasan administratif pada masa lalu di Kabupaten Boyolali.

    5. Korupsi Dana Hibah Jatim, KPK Sita Tanah dan Bangunan Senilai Rp 10 M

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita empat bidang tanah dan bangunan di Jawa Timur (Jatim) yang diduga berasal dari korupsi dana hibah APBD Jatim 2019–2022. Aset tersebut berlokasi di Probolinggo, Banyuwangi, dan Pasuruan, dengan total nilai mencapai Rp 10 miliar.

    Sebelumnya, KPK juga menyita aset lain berupa apartemen dan lahan di Surabaya dan Malang senilai Rp 9 miliar. Total, KPK telah menetapkan 21 tersangka dalam kasus ini.

    Deretan dinamika kepemimpinan nasional dan kasus korupsi ini menunjukkan bagaimana isu politik-hukum terkini terus menjadi sorotan utama publik.

  • Sekjen Golkar Pastikan Tidak Ada Isu Munaslub di Internal Partai Nasional 28 Mei 2025

    Sekjen Golkar Pastikan Tidak Ada Isu Munaslub di Internal Partai Nasional 28 Mei 2025

    Sekjen Golkar Pastikan Tidak Ada Isu Munaslub di Internal Partai
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar
    Muhammad Sarmuji
    memastikan tidak ada isu Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) di internal Partai Golkar.
    “Kalau di internal Golkar, enggak ada isu Munaslub, itu enggak ada,” kata Sarmuji setelah peresmian media center Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (28/5/2025).
    Hal ini menanggapi pernyataan Ketua Umum Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (
    SOKSI
    ),
    Ahmadi Noor Supit
    , yang menolak tegas terhadap wacana
    Munaslub Partai Golkar
    , pekan lalu.
    Ia berpendapat, hal yang diserukan SOKSI adalah perpecahan di kalangan organisasi kemasyarakatan (ormas) partai sendiri.
    Ia lalu mencontohkan adanya perbedaan di tubuh SOKSI yang sampai saat ini belum bersatu.
    “Misalkan SOKSI ada perbedaan yang sampai sekarang belum bersatu, lalu di AMPI sempat ada dinamika. Kira-kira kalaupun ada dinamika, tetapi dinamika itu dinamika yang produktif untuk pembelajaran organisasi saja, tidak sampai pecah,” bebernya.
    Sebelumnya diberitakan, Ketua Umum Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI), Ahmadi Noor Supit, menyatakan penolakan tegas terhadap wacana Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar.
    Pernyataan ini disampaikan Supit di hadapan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia saat membuka Musyawarah Nasional (Munas) XII SOKSI di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (20/5/2025) malam.
    “Para senior SOKSI, senior Golkar, pasti tidak lagi ingin melihat Golkar terbelah. Jadi siapapun yang berdiri dan siapapun yang membuat isu dan intrik untuk ada Munaslub pada Golkar, SOKSI menolak tegas,” tegas Ahmadi Noor Supit.
     
    Supit menegaskan bahwa pengalaman pahit perpecahan internal tidak boleh terulang lagi di tubuh Golkar.
    “Pengalaman ketika kita harus terpisah, ketika kita ada dualisme. Itu pengalaman yang paling pahit yang diterima Partai Golkar,” kata Supit.
    Meski Golkar sempat tetap bertahan sebagai kekuatan politik nasional saat terjadi dualisme, Supit menyatakan bahwa para senior partai tidak menginginkan kejadian serupa terulang.
    Supit juga meminta para sesepuh Partai Golkar untuk turut membimbing dan menyuarakan penolakan terhadap segala bentuk upaya perpecahan, termasuk wacana Munaslub. “Saya ingin seluruh senior Partai Golkar membimbing kita semua menyampaikan pesan yang sama dengan SOKSI bahwa tidak boleh ada lagi Munas-Munas Golkar di tengah jalan. Karena kalau itu terjadi, Golkar tidak mungkin bisa besar,” ucap mantan Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • RPJMD Gresik 2025-2029 Diusulkan Fokus Pengembangan SDM dan Kesra

    RPJMD Gresik 2025-2029 Diusulkan Fokus Pengembangan SDM dan Kesra

    Gresik (beritajatim.com)- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 difokuskan pada pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kesejahteraan Masyarakat atau Kesra. Penegasan ini disampaikan oleh F-PDIP dan Fraksi Golkar.

    Salah satu yang didorong F-PDIP adalah adanya perubahan atas Peraturan Daerah (Perda) nomor 8 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selain itu, perusahaan perseroan daerah seperti Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Gresik didorong lebih pro masyarakat khususnya pelaku UMKM.

    “Kami menekankan pembangunan daerah harus memperhatikan aspek keadilan ekologis. Serta berkelanjutan dan berkeadilan sosial bagi generasi mendatang,” ujar Noto Utomo dari F-PDIP, Rabu (28/5/2025).

    RPJMD ke depan, lanjut dia, juga harus mendorong pengembangan sumber daya manusia (SDM) unggul. Dengan meningkatkan sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) serta keagamaan (Religi) sebagai prioritas pembangunan.

    “Saya minta tolong kepada Pemkab Gresik lebih komprehensif menempatkan SDM menjadi prioritas RPJMD selama lima tahun kedepan,” ungkapnya.

    Meski ada pembangunan berkelanjutan kata Noto, tidak lupa tetap memperhatikan soal isu lingkungan. Ini karena masih banyak pencemaran lingkungan serta minimnya ruang terbuka hijau (RTH).

    Usulan RPJMD yang diusulkan F-PDIP berbeda dengan Fraksi Golkar. Melalui perwakilannya Atek Ridwan. Partai ini mengusulkan pencapaian kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan berbasis data, dan efisiensi anggaran.

    “Kami menekankan pentingnya strategi baru untuk meningkatkan PAD. Sebab, kenaikan PAD selama lima tahun terakhir cenderung melambat. Mendorong agar RPJMD 2025–2029 mencakup gebrakan untuk mendongkrak PAD sebagai salah satu instrumen kemandirian keuangan daerah,” paparnya.

    Fraksi Partai Golkar juga menekankan agar RPJMD 2025-2029 menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

    “Program-program dalam RPJMD didasarkan pada data valid dengan target yang jelas dan terukur. Fokus utamanya pengembangan ekonomi daerah melalui sektor lokal seperti pertanian, perikanan, jasa, perdagangan, industri kreatif, dan pengembangan UMKM,” pungkas Atek. [dny/but]

  • 2 MK Putuskan SD-SMP Swasta Gratis, Golkar Khawatirkan NU-Muhammadiyah Nasional

    2 MK Putuskan SD-SMP Swasta Gratis, Golkar Khawatirkan NU-Muhammadiyah Nasional

    MK Putuskan SD-SMP Swasta Gratis, Golkar Khawatirkan NU-Muhammadiyah
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sekretaris Jenderal Partai
    Golkar
    , Muhammad Sarmuji khawatir dengan Nahdlatul Ulama (
    NU
    ) dan
    Muhammadiyah
    jika
    pendidikan dasar
    di
    sekolah swasta
    terealisasi akibat putusan
    Mahkamah Konstitusi
    (MK).
    Sebab, NU dan Muhammadiyah merupakan dua organisasi kemasyarakatan (ormas) yang memiliki banyak lembaga pendidikan tingkat sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) di seluruh Indonesia.
    “Muhammadiyah-NU punya lembaga pendidikan yang jumlahnya sangat banyak sekali. Itu kalau keputusan MK itu imperatif, dan negara mesti menyediakan uang yang sebegitu besar,” ujar Sarmuji di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (28/5/2025).
    NU dan Muhammadiyah tersebut juga memiliki partisipasi yang besar dalam dunia pendidikan di Indonesia.
    Ia khawatir, partisipasi masyarakat akan mati jika putusan MK soal digratiskannya SD-SMP swasta terwujud.
    “Yang paling berbahaya menurut saya, kita khawatirkan justru itu mematikan partisipasi masyarakat dalam dunia pendidikan. Padahal partisipasi masyarakat itu sangat penting di dalam dunia pendidikan,” ujar Sarmuji.
    Di samping itu, ia juga mengkhawatirkan beban anggaran yang ditanggung negara jika pendidikan dasar di
    sekolah negeri dan swasta
    digratiskan.
    “Saya khawatir, kita khawatir saja, keputusan MK itu sulit untuk dihasilkan oleh pemerintah,” ujar Sarmuji.
    Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menyebut, pemerintah harus segera merespon putusan MK soal pembiayaan untuk pendidikan dasar sekolah negeri dan swasta.
    Hal pertama yang bisa dilakukan adalah integrasi sekolah swasta dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Online.
    “Ini memastikan transparansi, kesetaraan akses, dan implementasi nyata dari putusan MK bahwa pendidikan dasar bebas biaya juga mencakup sekolah swasta,” ujar Kornas JPPI, Ubaid Matraji lewat keterangan tertulisnya, Selasa (27/5/2025).
    Kedua adalah realokasi dan optimalisasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen. Menurutnya, anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN dan APBD harus segera diaudit, direalokasi, dan dioptimalkan secara transparan.
    “Prioritas utama harus diarahkan pada pembiayaan operasional sekolah, tunjangan guru, dan penyediaan fasilitas yang menunjang pendidikan dasar bebas biaya, baik di sekolah negeri maupun swasta,” ujar Ubaid.
    Ketiga, pemerintah wajib meningkatkan pengawasan terhadap segala bentuk pungutan di sekolah dasar, baik di negeri maupun swasta.
    Terakhir, pemerintah harus segera melakukan sosialisasi masif kepada masyarakat, orang tua, dan satuan pendidikan mengenai implikasi putusan MK ini.
    “Transformasi sistem pembiayaan pendidikan harus segera dilakukan demi menjamin tidak ada lagi anak yang putus sekolah atau ijazahnya ditahan karena masalah biaya,” ujar Ubaid.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Golkar khawatir negara tak sanggup terapkan putusan MK sekolah gratis

    Golkar khawatir negara tak sanggup terapkan putusan MK sekolah gratis

    “Seluruh pembiayaan SD dan SMP itu dibiayai oleh pemerintah termasuk swasta-swastanya dan digratiskan, tentu saja itu sesuatu yang tidak mudah,”

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Muhammad Sarmuji mengaku khawatir negara tidak akan sanggup menerapkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang SD hingga SMP di bawah naungan negara maupun swasta harus digratiskan, karena kondisi anggaran yang terbatas.

    Menurut dia, anggaran untuk pendidikan itu bersifat sangat luas sehingga akan cukup rumit bila negara harus membiayainya. Meski begitu, dia memahami bahwa putusan MK tersebut bersifat final dan mengikat

    “Seluruh pembiayaan SD dan SMP itu dibiayai oleh pemerintah termasuk swasta-swastanya dan digratiskan, tentu saja itu sesuatu yang tidak mudah,” kata Sarmuji di Jakarta, Rabu.

    Dia menilai bahwa MK seharusnya mencermati kondisi realitas yang ada karena keputusan tersebut bisa berdampak luas.

    Di sisi lain, dia pun khawatir bahwa putusan tersebut bakal mematikan partisipasi masyarakat di dunia pendidikan. Misalnya, kata dia, organisasi islam seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama juga memiliki lembaga pendidikan yang merupakan swasta.

    Menurut dia, dua organisasi tersebut memiliki lembaga pendidikan yang sangat banyak di tanah air. Jika lembaga pendidikan mereka harus digratiskan, maka negara harus menggelontorkan biaya yang sangat besar.

    Padahal, kata dia, partisipasi masyarakat dalam dunia pendidikan itu salah satu pilar utama kemajuan sebuah bangsa yang sudah berlangsung bahkan sejak sebelum kemerdekaan. Maka, dia mengatakan bahwa pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, itu memiliki peran yang penting dalam mencerahkan, dalam memajukan kehidupan bangsa.

    “Kita tidak menyatakan tidak sepakat, karena nggak sepakat juga keputusan MK bersifat final dan mengikat,” katanya.

    Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa negara, dalam hal ini pemerintah pusat dan daerah, harus menggratiskan pendidikan dasar yang diselenggarakan pada satuan pendidikan SD, SMP, dan madrasah atau sederajat, baik di sekolah negeri maupun swasta.

    MK meminta negara mengutamakan alokasi anggaran pendidikan untuk penyelenggaraan pendidikan dasar, termasuk pada sekolah swasta, dengan mempertimbangkan faktor kebutuhan dari sekolah swasta tersebut.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Golkar Gowa: IAS yang Paling Duluan Keliling

    Golkar Gowa: IAS yang Paling Duluan Keliling

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Sulawesi Selatan akan digelar tahun ini. Agenda utamanya adalah pemilihan ketua DPD I Golkar Sulsel masa bakti 2025-2030.

    Kandidat bakal calon ketua Golkar Sulsel, Dr Ilham Arief Sirajuddin (IAS) mulai memanaskan mesin dengan melakukan roadshow ke sejumlah daerah.

    IAS memulai roadshow dengan mengunjungi Kantor DPD II Golkar Gowa, Jalan Syekh Yusuf, Sungguminasa, Rabu 28 Mei 2025. IAS disambut sejumlah pengurus Golkar dan anggota fraksi Golkar.

    Ketua Golkar Gowa, HM Ambas Syam menegaskan IAS sebagai salah satu bakal calon ketua Golkar yang paling duluan melakukan sosialisasi. Hanya kali ini, IAS baru melakukan roadshow secara terbuka.

    “Kalau yang paling duluan berkeliling memang Pak Ilham kemudian disusul para kandidat calon lain. Dan kedatangan kembali ke kantor Golkar Gowa ini adalah kehormatan untuk kami selaku pengurus di daerah,” tegas Ambas Syam.

    Ambas juga mengaku gembira dengan dinamika Musda Golkar Sulsel yang bergeliat. Selain IAS, sejumlah bakal calon lain seperti Munafri Arifuddin, Adnan IYL, serta Taufan Pawe juga disebut-sebut siap bertarung pada Musda mendatang.

    “Dinamika ini insya Allah akan mengangkat citra positif Partai Golkar,” tegas Ambas lagi.

    Hanya saja, DPD II Golkar Gowa mengaku tidak akan terburu-buru menggelar rapat pleno dukungan musda sebelum panitia pelaksana Musda dibentuk oleh DPD I Golkar Sulsel.

    Pembentukan panitia penyelenggara Musda ini sendiri baru akan dilakukan setelah DPP mengeluarkan jadwal resmi pelaksanaan Musda. Setelah itu, barulah panitia pelaksana mengumumkan dimulainya tahapan Musda.

  • IAS Pastikan Maju di Musda Golkar Sulsel 2025, Singgung Kesantunan dalam Berorganisasi

    IAS Pastikan Maju di Musda Golkar Sulsel 2025, Singgung Kesantunan dalam Berorganisasi

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Kandidat bakal calon ketua Golkar Sulsel, Dr Ilham Arief Sirajuddin (IAS) melakukan roadshow ke sejumlah daerah menatap agenda suksesi ketua Golkar Sulsel 2025-2030.

    Uniknya, kunjungan IAS kali ini diakuinya seizin Ketua DPD I Golkar Sulsel HM Taufan Pawe.

    “Alhamdulillah, roadshow kami kali ini memang sepengetahuan Ketua Golkar Sulsel. Saya meminta izin langsung kepada beliau dalam dua kesempatan. Meski tidak sempat bertemu langsung, beliau memberi izin dan restu selaku ketua Golkar Sulsel,” ujar IAS saat tiba di Kantor DPD II Golkar Gowa, Jalan Syekh Yusuf, Sungguminasa, Rabu 28 Mei 2025.

    IAS melanjutkan, sebagai kader partai Golkar, dirinya merasa wajib menunjukkan penghormatan yang layak kepada siapapun yang sedang memimpin partai berlambang pohon beringin rindang ini.

    “Golkar ini partai yang sangat matang. Sebagai kader partai, menunjukkan kesantunan dalam berorganisasi bagi kami insya Allah bukan sesuatu yang sulit. Apalagi, di situlah kunci soliditas organisasi,” sambung mantan Ketua DPD I Golkar Sulsel era HM Jusuf Kalla itu.

    IAS tiba di Kantor Golkar Gowa ditemani pengurus Golkar Sulsel di antaranya Hoist Bachtiar dan Andi Iskandar Zulkarnain Latief. Turut hadir dalam pertemuan tersebut senior Golkar, HM Roem.

    IAS disambut sejumlah pengurus Golkar dan anggota fraksi Golkar. Ada Ketua DPD II Golkar Gowa, HM Ambas Syam, Sekretaris Golkar Gowa Kaswandi, Bendahara Golkar Gowa, TB Hendrawan, serta Pimcam Bontomarannu, Nur Amin.

    Hadir juga Ketua Fraksi Golkar sekaligus Ketua Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) Gowa, Wardana, anggota fraksi Golkar, Furqon Naim dan Nur Rahmat Sirajuddin.

  • Tambak Tak Berkontribusi untuk PAD, Jember Butuh Perda Pesisir

    Tambak Tak Berkontribusi untuk PAD, Jember Butuh Perda Pesisir

    Jember (beritajatim.com) – Tidak ada sumbangsih usaha tambak untuk pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Jember, Jawa Timur. Parlemen mendorong pembentukan peraturan daerah pengelolaan wilayah pesisir.

    “Kita tidak anti investor. Di tengah situasi yang sulit seperti ini, kita menginginkan banyak investor yang masuk ke Kabupaten Jember untuk meningkatkan PAD dan menampung tenaga kerja. Namun, hari ini tambak sama sekali tidak memberi pemasukan untuk PAD,” kata Ketua Komisi B DPRD Jember Candra Ary Fianto, Selasa (27/5/2025).

    Sementara itu di lain pihak, usaha tambak di Jember memunculkan persoalan di masyarakat. Masalah perizinan selalu muncul. “Semua tambak di Kabupaten Jember pasti bermasalah. Makanya, penting buat kita mendorong munculnya perda seperti di Situbondo maupun di Buleleng, atau di daerah Karimun Jawa,” kata Candra.

    Dengan adanya perda, semua pengusaha tambak punya kewajiban berkontribusi untuk PAD. “Hari ini kan tidak diatur. Nah, itu juga masalah. Mereka mengambil sumber daya alam dari kita, namun sama sekali tidak ada PAD. Masyarakat juga bergolak. Jadi tidak enak,” kata Candra.

    Nilam Noor Fadillah Wulandari, anggota Komisi B dari Golkar, sepakat mendorong hadirnya perda yang mengatur tambak. “Ini agar yang jadi hambatan bisa terselesaikan. Menyederhanakan persoalan perlu aturan,” katanya.

    Nurhuda Candra Hidayat, Sekretaris Komisi B, mengatakan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur belum memiliki perda pengelolaan wilayah pesisir. “Kalau kalau kita menginisiasi itu kayaknya menarik untuk kita jalan bareng dengan pemerintah provinsi,” katanya.

    Kepala Dinas Perikanan Jember Indra Tri Purnomo membenarkan bahwa sektor tambak tidak bekontribusi untuk PAD. “Belum ada payung hukumnya,” katanya.

    Menurut Indra, sebenarnya sudah ada Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah yang saat ini tengah dalam proses pengesahan. “Lebih efektif masuk Perda RTRW saja, karena pesisir kita tidak melingkar seperti di Bali,” katanya.

    Namun Indra juga tidak akan mempersoalkan, jika memang Dewan akan mengusulkan Perda Kawasan Pesisir. “Tapi harus dikaji lagi, karena ada Perda RTRW. Tinggal RDTR (Rencana Detail Tata Ruang),” katanya.

    Pengaturan spesifik soal tambak, menurut Indra, bisa dimasukkan dalam RDTR. “Tapi kelihatannya kan yang diharapkan perda ini juga mengatur pemasukan untuk daerah. Kalau untuk pemasukan memang harus perda,” katanya.

    Indra mengusulkan agar Perda Nomor 1 Tahun 2024 yang mengatur pajak daerah dan retribusi daerah direvisi daripada membuat perda baru. Namun dia meminta agar aturan yang lebih tinggi diperhatikan seksama.

    “Intinya kalau ada aturan di atasnya sudah jelas soal bentuk retribusi, pendapatan, dan sejenisnya, kita bisa melaksanakan,” kata Indra.

    Salah satunya adalah pajak atau retribusi panen budidaya untuk pendapatan daerah. “Harus masuk dalam perda. Kalau peraturan bupati tidak bisa,” kata Indra.

    Indra akan berkomunikasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan soal pendapatan daerah dari pesisir. “Bukan hanya tambak, dari (budidaya) lobster kamii tidak dapat apa-apa. Kalau diizinkan, mungkin bisa keluar peraturan menteri dan kalau memang diperbolehkan, ya kami jalankan,” katanya. [wir]

  • Reformasi Sistem Lebih Urgen Dibanding Usul ASN Pensiun 70 Tahun

    Reformasi Sistem Lebih Urgen Dibanding Usul ASN Pensiun 70 Tahun

    Jakarta –

    Muncul usulan batas usia pensiun aparatur sipil negara (ASN) menjadi 70 tahun. Anggota Komisi II DPR Fraksi Golkar, Ahmad Irawan menilai lebih baik yang dipersiapkan konsep pensiun ASN dibandikan batas usia pensiunnya.

    “Menurut saya, lebih baik kita menyiapkan konsep dan sistem pensiun ASN dibanding memperpanjang usia pensiun ASN. Saat ini design pensiun ASN tidak cukup memadai memberikan perlindungan hari tua bagi ASN. Nilai manfaat pensiun yang diterima ASN relatif sangat rendah dibandingkan dengan penghasilan aktif saat bekerja,” kata Irawan kepada wartawan, rabu (26/5/2025).

    Menurutnya, reformasi terhadap sistem pensiun ASN lebih mendesak. Dia menilai hal itu lebih relevan daripada mengubah batas usia pensiun ASN.

    “Reformasi sistem pensiun bagi ASN lebih urgen dan relevan untuk dilakukan daripada perpanjangan usia pensiun. Kalau survei BPS kan, usia harapan hidup penduduk Indonesia 72 tahun, kalau pensiunnya 70 tahun, kapan mereka sama anak dan cucunya istirahat menikmati hari tua,” ujarnya.

    Lebih lanjut Irawan mengatakan usulan tersebut perlu dikaji. Sebab ada banyak hal yang harus dipertimbangkan, baik mengenai karir ASN hingga anggaran jika usia pensiun diperpanjang.

    “Data kepegawaian, manajemen ASN, usia rekrutmen, jenjang karir dan kepangkatan dan peningkatan kompetensi belum rapi kalau Korpri membandingkan dengan kenaikan usia pensiun TNI-Polri,” ucapnya.

    Korpri diketahui mengusulkan kenaikan Batas Usia Pensiun (BUP) ASN. Ketum Dewan Pengurus Korpri Nasional Zudan Arif Fakrullah mengatakan usulan ini telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto, Ketua DPR Puan Maharani, dan Menteri PAN-RB Rini Widiyantini.

    Usulan diberikan untuk mendorong keahlian dan karier pegawai ASN. Menurutnya juga bila tingkat pensiun makin tinggi, maka harapan hidup ASN semakin baik.

    (dek/idn)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini