Xcloud.id

partai: Golkar

  • Sidak PT Sata Tec, Wakil Ketua DPRD Bojonegoro Mual hingga Pertanyakan Izin Operasi

    Sidak PT Sata Tec, Wakil Ketua DPRD Bojonegoro Mual hingga Pertanyakan Izin Operasi

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Wakil Ketua DPRD Bojonegoro Mitroatin ke pabrik pengolahan tembakau PT Sata Tec Indonesia di Desa Sukowati, Kecamatan Kapas, Senin (2/6/2025), diwarnai kejadian tak biasa.

    Selain ke lokasi pabrik, sidak juga dilakukan di SDN Sukowati yang berdekatan dengan lokasi pabrik. Saat berada di lingkungan SDN Sukowati yang berdekatan dengan lokasi pabrik, Mitroatin mengaku mual akibat bau menyengat dari aktivitas produksi pabrik tersebut.

    Sidak dilakukan bersama sejumlah anggota Komisi A DPRD menyusul keluhan warga dan pelajar mengenai bau menyengat yang kembali tercium di sekitar area sekolah pasca penyegelan pabrik beberapa waktu lalu.

    “Kalau benar perizinan pabrik ini sudah keluar, sangat ironis kondisinya seperti ini. Bau menyengat masih sangat terasa, apalagi di lingkungan sekolah,” ujar Mitroatin usai sidak.

    Pihaknya mengaku akan segera memanggil Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bojonegoro dan instansi terkait lainnya untuk mengecek kejelasan izin operasional yang dikantongi pabrik tersebut. Menurutnya, jika izin sudah diberikan, seharusnya tidak ada dampak lingkungan yang merugikan masyarakat sekitar.

    “Kami akan cari solusi terbaik. Pabrik bisa tetap beroperasi, tapi jangan sampai anak-anak sekolah terganggu kesehatannya,” tambah politisi Partai Golkar itu.

    Mitroatin juga menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terbuka terhadap investasi yang masuk. Namun, ia menekankan pentingnya memperhatikan dampak lingkungan dalam setiap kegiatan usaha.

    “Investasi memang penting untuk membuka lapangan kerja, tapi tetap harus memperhatikan keselamatan dan kenyamanan masyarakat,” tandasnya.

    Hingga berita ini diturunkan, pihak manajemen PT Sata Tec Indonesia belum memberikan tanggapan resmi atas hasil sidak tersebut. Sementara itu, keluhan bau menyengat dari pelajar dan warga sekitar masih terus disuarakan. [lus/kun]

  • Jokowi Dinilai Makin Terdesak, Desakan Pemakzulan Gibran dan Kontroversi Ijazah Terus Menguat

    Jokowi Dinilai Makin Terdesak, Desakan Pemakzulan Gibran dan Kontroversi Ijazah Terus Menguat

    GELORA.CO – Mantan Presiden Joko Widodo tengah menghadapi tekanan politik yang meningkat setelah Forum Purnawirawan TNI secara resmi menyerahkan surat tuntutan kepada DPR yang salah satunya berisi desakan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Jenderal TNI (Purn.) Try Sutrisno memberikan restunya atas langkah tersebut, menyebut tuntutan para purnawirawan menyangkut persoalan mendasar bagi bangsa dan negara.

    “Saya mendoakan semoga DPR hatinya terbuka,” ujar Try Sutrisno dalam pernyataan usai menerima delegasi Forum Purnawirawan di kediamannya di Menteng, Jakarta Pusat.

    Pertemuan tersebut dihadiri oleh tokoh-tokoh militer senior, termasuk Laksamana (Purn.) Slamet Subiyanto, Letjen TNI (Purn.) Soeharto, Mayjen TNI (Purn.) Sunarko, Marsda (Purn.) Amin Syah Budiono, serta penggagas forum, Dwi Cahyo Suarsono.

    Para purnawirawan mengajukan delapan poin tuntutan yang telah dikaji dan didukung dengan dokumen, salah satunya menyoroti inkonstitusionalitas proses pencalonan Gibran sebagai wakil presiden.

    Mereka mengklaim keputusan Mahkamah Konstitusi yang membuka jalan bagi Gibran bertentangan dengan hukum, terutama setelah Majelis Kehormatan MK memutuskan Anwar Usman, paman Gibran dan Ketua MK saat itu, melanggar etik berat.

    “Publik menjuluki Gibran sebagai ‘anak haram konstitusi’,” ujar pengamat politik dan jurnalis senior Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Hersubeno Point, dikutip oleh Poskota pada Senin, 2 Juni 2025.

    Menurut UUD 1945, proses pemakzulan melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR. DPR harus terlebih dahulu meminta pendapat hukum MK. Jika MK menyatakan syaratnya terpenuhi, barulah MPR dapat mengambil keputusan akhir.

    Secara politik, peluang pemakzulan disebut masih terbuka lebar. “Yang sangat mungkin mengambil inisiatif pertama adalah PDIP,” kata Hersubeno.

    Hubungan PDIP dengan Jokowi disebut sangat memburuk, terlebih setelah tudingan framing isu judi online yang menyeret Menko Polhukam Budi Gunawan, kader PDIP.

    Sementara itu, partai Golkar yang kini dipimpin Bahlil Lahadalia, orang dekat Jokowi, diprediksi akan menolak pemakzulan. Namun, arah politik partai tersebut tetap dinamis, tergantung sikap Prabowo Subianto, presiden terpilih dan Ketua Umum Partai Gerindra.

    “Tradisi Golkar adalah selalu mengikuti siapa penguasanya. Dalam hal ini, tentu penguasanya adalah Pak Prabowo,” jelas Hersubeno.

    Situasi politik menjadi semakin rumit ketika isu dugaan ijazah palsu Jokowi kembali mencuat. Meskipun Bareskrim telah menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli, tekanan opini publik terus menguat.

    Jokowi telah melaporkan beberapa tokoh, seperti Roy Suryo, Dr. Rismon, dan Dr. Tifa, yang meragukan keaslian ijazahnya. Namun, proses hukum terhadap mereka dinilai tidak akan berjalan mulus.

    “Tidak semudah itu bagi Polda untuk memproses Roy Suryo dan kawan-kawan,” ujar Hersubeno, meragukan kekuatan argumen semata dari hasil investigasi Bareskrim.

    Secara keseluruhan, Jokowi kini menghadapi dua front utama: gugatan hukum atas keabsahan ijazahnya dan tekanan politik atas posisi Gibran.

    Dalam konstelasi politik yang belum stabil menjelang pelantikan pemerintahan baru, dinamika antara Jokowi dan Prabowo juga kian menjadi sorotan.

    “Dulu, Pak Harto yang begitu kuat pun bisa dimakzulkan dalam waktu singkat,” pungkas Hersubeno, mengingatkan bahwa segala kemungkinan masih terbuka.

  • Kehadiran Megawati hingga Try Sutrisno perkuat nilai Pancasila

    Kehadiran Megawati hingga Try Sutrisno perkuat nilai Pancasila

    Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia saat menyampaikan tanggapan terkait Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila 2025 di Lapangan Upacara Gedung Pancasila, Jakarta, Senin (2/6/2025). (ANTARA/Andi Firdaus)

    Bahlil: Kehadiran Megawati hingga Try Sutrisno perkuat nilai Pancasila
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Senin, 02 Juni 2025 – 14:35 WIB

    Elshinta.com – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menilai peringatan Hari Lahir Pancasila yang dihadiri sederet tokoh nasional, seperti Megawati Soekarnoputri hingga Try Sutrisno, menjadi momentum memperkuat komitmen dalam menjalankan pemerintahan yang berpihak pada Pancasila.

    Bahlil, seusai menghadiri Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila 2025 di Gedung Pancasila, Jakarta, Senin, mengatakan kehadiran tokoh nasional itu menunjukkan semangat kebangsaan yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

    “Saya pikir, ini sebuah hal yang positif ya. Jadi tidak hanya kita merayakan secara seremoni, tapi kita harus memaknai hari lahirnya Pancasila sebagai pedoman untuk mengurus rakyat dengan baik,” katanya.

    Turut hadir memenuhi undangan Upacara Hari Lahir Pancasila 2025, di antaranya Presiden Ke-5 Megawati Soekarnoputri, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 RI Jusuf Kalla, serta Wakil Presiden Ke-6 RI Try Sutrisno.

    Menanggapi perubahan jadwal upacara yang dimajukan ke hari kerja, Bahlil menilai hal tersebut bukan hal yang perlu diperdebatkan.

    “Yang penting adalah esensinya, nilai-nilainya yang kita harus jaga,” ujarnya.

    Bahlil yang juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga menyoroti arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pemerintahan bersih dari korupsi, pengelolaan sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat, serta posisi negara yang tidak tunduk pada intervensi asing atau kepentingan pengusaha.

    “Pengusaha tidak boleh mengatur negara. Tetapi negara juga tidak boleh memusuhi pengusaha. Kita butuh kerja sama yang baik,” ujarnya.

    Sumber : Antara

  • DPR Pertanyakan Kesiapan Anggaran Terkait Putusan MK Gratiskan SD-SMP – Page 3

    DPR Pertanyakan Kesiapan Anggaran Terkait Putusan MK Gratiskan SD-SMP – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 3/PUU-XXII/2024 yang mewajibkan pemerintah menggratiskan pendidikan wajib belajar sembilan tahun (SD-SMP) di sekolah negeri dan swasta dinilai akan berdampak pada keuangan negara.

    Hal ini disampaikan Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Partai Golkar, Adde Rosi, dalam keterangan tertulisnya, Senin (2/6/2025).

    Adde Rosi menekankan pentingnya menyeimbangkan semangat afirmasi untuk kesetaraan akses pendidikan dengan realitas partisipasi masyarakat dan kemampuan fiskal negara.

    Adde Rosi menyatakan pemahamannya atas semangat konstitusional putusan MK guna menghapus diskriminasi dan hambatan ekonomi, khususnya bagi peserta didik yang terpaksa ke sekolah swasta akibat keterbatasan daya tampung sekolah negeri.

    “Kami mengapresiasi penegasan MK bahwa negara wajib memastikan tidak ada peserta didik yang terhambat akses pendidikan dasar hanya karena faktor ekonomi atau sarana,” ujar Adde.

    Ia menekankan bahwa putusan MK tetap memberikan ruang bagi sekolah swasta mandiri untuk membiayai operasionalnya selama memenuhi kriteria, tanpa dipaksa gratis tanpa dukungan anggaran negara.

    Adde Rosi juga menyuarakan kekhawatirannya terhadap partisipasi masyarakat. “Partisipasi aktif ormas seperti NU dan Muhammadiyah melalui ribuan sekolah swasta mereka adalah tulang punggung pendidikan Indonesia sejak pra-kemerdekaan,” ucap Adde.

    Legislator Golkar Dapil Banten I itu khawatir, jika tidak dirancang dengan hati-hati, kebijakan pendidikan gratis ini berpotensi mengurangi semangat gotong royong dan membebani negara secara finansial. Adde menambahkan, sekolah berbasis masyarakat ini turut memperkaya khazanah pendidikan nasional dengan kearifan lokal dan nilai keagamaan.

    Pada aspek pembiayaan pendidikan dasar gratis, Adde mempertanyakan kesiapan anggaran pemerintah. Data Kementerian Keuangan (2025) menunjukkan alokasi pendidikan APBN 2025 mencapai 20% (Rp724 triliun), namun sebagian besar terserap untuk gaji guru, BOS, dan infrastruktur sekolah negeri.

    “Jika harus menanggung biaya operasional penuh sekolah swasta dasar-menengah juga, dari mana sumber tambahan anggarannya? Apakah pemerintah siap realokasi atau naikkan defisit di tengah program efisiensi?” ucap Adde.

    Aspek lain dari kesiapan anggaran adalah perlunya penataan alokasi anggaran, sebagai salah satu contohnya adalah pengelolaan Perguruan Tinggi Kementerian Lembaga (PTKL), yang menghabiskan 39% dari total anggaran fungsi pendidikan dalam APBN 2025, sementara Kemendiktisaintek hanya mengelola 22% dari anggaran tersebut.

    Ironisnya, jumlah mahasiswa di PTKL hanya sekitar 200 ribu, jauh lebih kecil dibandingkan mahasiswa di PTN (3,9 juta) dan PTS (4,4 juta). Penyelenggaraan PTKL saat ini tersebar di 24 kementerian dan lembaga dengan total 124 perguruan tinggi dan 892 program studi.

    Perlu penyederhanaan dan penataan sistem PTKL untuk memastikan tidak ada lagi pemborosan anggaran dan tumpang tindih kebijakan, agar hanya fokus pada pendidikan kedinasan. Program studi umum yang tidak sesuai dengan mandat Undang-undang harus dihapuskan karena bertentangan dengan Undang-undang.

    Kementerian Pekerjaan Umum menargetkan penyelesaian pembangunan fisik tahap pertama Sekolah Rakyat sebagai bagian dari program nasional untuk memutus rantai kemiskinan. Pada tahap 1A, sebanyak 63 hingga 64 sekolah ditargetkan selesai paling lambat …

  • Gerindra hingga PKS Masuk 5 Besar Terpopuler, Gigin Praginanto: yang Gemerlap para Pejabat

    Gerindra hingga PKS Masuk 5 Besar Terpopuler, Gigin Praginanto: yang Gemerlap para Pejabat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat Kebijakan Publik, Gigin Praginanto memberi sorotan ke Lembaga survei Indonesia Political Opinion (IPO) merilis hasil survei nasional terbarunya.

    Dimana, hasilnya IPO menyebut partai politik Islam seperti Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bersaing ketat untuk berebut posisi 5 partai terpopuler.

    Secara angka Survei IPO menjabarkan popularitas tertinggi dipegang oleh PDI Perjuangan 94%, Partai Gerindra 92%, Partai Golkar 92%, Partai Kebangkitan Bangsa 77,8%, Partai Amanat Nasional 71,5%, dan Partai Keadilan Sejahtera 70,2%.

    Dari hasil survei tersebut, Gigin Praginanto pun memberikan sorotan tajamnya.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Gigin Praginanto menyebut hasil ini menunjukkan negara yang semakin gelap.

    “Dan negara pun makin gelap,” tulisnya dikutip Senin (2/6/2025).

    Ia pun lanjut menyindir dengan menyebut yang semakin gemerlap justru para pejabat.

    “Yang gemerlap para pejabat dan kawan-kawannya,” tuturnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Ade Armando Nilai Jokowi Lebih Baik Jadi Ketum PSI ketimbang ke Golkar Nasional 2 Juni 2025

    Ade Armando Nilai Jokowi Lebih Baik Jadi Ketum PSI ketimbang ke Golkar Nasional 2 Juni 2025

    Ade Armando Nilai Jokowi Lebih Baik Jadi Ketum PSI ketimbang ke Golkar
    Tim Redaksi
     
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau
    Jokowi
    dinilai lebih baik bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia atau
    PSI
    ketimbang ke Partai
    Golkar
    .
    Politikus PSI
    Ade Armando
    mengungkapkan alasannya yakni Golkar merupakan partai politik (parpol) besar dengan banyak faksi.
    Kondisi Golkar semacam itu diprediksi tidak akan membuat Jokowi mudah untuk bisa mengatur parpol seperti keinginannya.
    “Ketika dia jadi Presiden dulu, dia sebenarnya enggak bisa menentukan keputusan-keputusannya secara sendirian. Anda harus dengar, Anda harus dipengaruhi oleh kelompok-kelompok lain, tapi kalau di PSI kan bisa (ambil keputusan sendiri),” ujar Ade dalam program Gaspol! yang tayang di YouTube
    Kompas.com
    , Sabtu (31/5/2025).
    “Sekarang, kalau pun dia keluar (dari PDI-P) dan dia masuk Golkar, ya orang baru kan, faksinya juga banyak,” sambung dia.
    Sementara itu, Ade menyebutkan bahwa Jokowi bukan orang baru di PSI. Selama ini, para kader PSI menganggapnya sebagai idola dan panutan.
    Bahkan, putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep juga menjabat sebagai Ketua Umum PSI saat ini.
    Maka, Ade melihat Jokowi bisa membangun PSI sesuai keinginannya sendiri jika akhirnya masuk dan menjadi ketua umum partai berlambang mawar merah itu.
    “Kalau dia jadi ketua ya dia bisa besarkan ini menjadi sebuah partai yang menjadi teladan, menjadi contoh, antara lain dengan dimulai dengan pola pemilihan ketua umumnya yang dilakukan secara langsung, secara
    one man one vote
    dan PSI yang bisa sepenuhnya bisa dia organisir, dia tentukan,” paparnya.
    Diketahui PSI sudah membuka pendaftaran ketua umum sejak 13-31 Mei 2025.
    Setelahnya, nama-nama yang mendaftarkan diri akan diumumkan pada 18 Juni 2025.
    Kemudian, pada 19 Juni-11 Juli 2025, para calon ketua umum PSI akan memasuki periode kampanye.
    Lalu, pada 12-19 Juli 2025, dimulai masa pencoblosan oleh kader PSI secara daring. Hingga akhirnya, pengumuman ketua umum PSI terpilih dilaksanakan pada 19 Juli 2025 yang rencananya diumumkan di Solo, Jawa Tengah.

    Golkar dan Jokowi
    Jokowi sendiri sempat diisukan bakal berlabuh ke Partai Golkar setelah tak lagi menjadi bagian dari PDI-P.
    Politikus senior Golkar, Idrus Marham, pernah menyatakan ada posisi strategis yang ditawarkan jika Jokowi ingin bergabung.
    Jalan Jokowi ke Golkar dianggap terbuka, setelah Bahlil Lahadalia, yang punya kedekatan dengannya menjabat sebagai ketua umum menggantikan Airlangga Hartarto.
    Meski begitu, Wasekjen Golkar Puteri Komaruddin menyebutkan, pihaknya akan menghormati keputusan Jokowi jika akhirnya memilih berlabuh ke PSI.
    “Jadi ketika beliau digosipkan misalnya kemarin mau masuk Partai Golkar atau sekarang mau masuk PSI, itu sebenarnya kita kembalikan lagi kepada keputusan beliau,” kata Puteri di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, 18 Mei 2025.
    “Saya yakin beliau pasti bisa memahami kira-kira baiknya beliau nanti berkontribusi lebih itu di mana,” imbuh dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ruang Digital Harus Jadi Medan Juang Nilai Persatuan

    Ruang Digital Harus Jadi Medan Juang Nilai Persatuan

    JAKARTA — Peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni seharusnya bukan sekadar seremoni. Di tengah derasnya arus informasi digital, Wakil Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Anggota DPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan nilai-nilai Pancasila harus menjadi panduan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

    “Perayaan Hari Lahir Pancasila tidak boleh berhenti di upacara. Ini momen untuk merefleksikan kembali peran kita dalam menjaga persatuan, khususnya di ruang digital yang kini menjadi medan baru perjuangan nilai,” kata Bamsoet di Jakarta, Minggu 1 Juni.

    Bamsoet menyoroti pesatnya pertumbuhan pengguna internet di Indonesia. Berdasarkan data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), pada 2024 tercatat lebih dari 215 juta pengguna internet, atau sekitar 78% populasi. Ini menjadikan dunia maya sebagai ruang utama interaksi sosial, sekaligus lahan subur pembentukan opini dan identitas.

    Namun, Bamsoet mengingatkan bahwa kemajuan teknologi digital juga membawa tantangan serius. Polarisasi politik, penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan intoleransi kerap bermula dari media sosial. Data Kementerian Komunikasi dan Digital menunjukkan ribuan laporan konten negatif beredar setiap tahun, mencerminkan urgensi memperkuat nilai-nilai persatuan di ruang digital.

    “Fenomena echo chamber dan algoritma media sosial membuat orang terjebak dalam pandangan sempit. Sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia, menjadi kunci untuk mengatasi perpecahan ini,” ujarnya.

    Bamsoet juga menyoroti ancaman disinformasi dari luar negeri yang berpotensi menggoyang stabilitas nasional. Sebagai negara demokrasi terbesar ketiga dunia, Indonesia memiliki posisi strategis dalam geopolitik global. Ia menekankan bahwa menjaga identitas digital adalah bagian dari menjaga identitas kebangsaan.

    “Meneguhkan semangat Pancasila adalah bentuk ketahanan nasional. Kesadaran kolektif bahwa identitas digital adalah bagian dari jati diri bangsa harus terus dibangun,” tegasnya.

    Ia juga mengajak semua pihak, khususnya generasi muda, untuk aktif menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam aktivitas digital. Ia menekankan pentingnya literasi dan etika bermedia sebagai bagian dari nasionalisme era baru.

    “Nasionalisme hari ini bukan lagi soal mengangkat senjata, melainkan menjaga ruang digital dari perpecahan dan merawat kebhinekaan,” lanjutnya.

    Menurutnya, pengajaran Pancasila tak cukup lewat hafalan. Pendekatan kontekstual melalui film pendek, vlog edukatif, atau kampanye media sosial lebih efektif. Ia mengapresiasi komunitas-komunitas daerah yang mulai memproduksi konten berbahasa lokal sebagai upaya menjembatani identitas lokal dengan semangat kebangsaan.

    “Itulah makna Bhinneka Tunggal Ika yang sesungguhnya, hidup dan hadir di dunia maya,” tutup Bamsoet.

  • Road to IMX 2025 Surabaya Bukti Evolusi Industri Modifikasi RI

    Road to IMX 2025 Surabaya Bukti Evolusi Industri Modifikasi RI

    Jakarta –

    Anggota DPR RI sekaligus Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengapresiasi kesuksesan gelaran Road to Indonesia Modification & Lifestyle Expo (IMX) 2025: 8VOLUTION yang digelar di Surabaya, 31 Mei-1 Juni 2025.

    Menurutnya, acara ini tak hanya sukses dari sisi teknis dan jumlah pengunjung, tapi juga membawa dampak strategis dalam membangun ekosistem otomotif yang inklusif, kreatif, dan berdaya saing global.

    “Keberhasilan Road to IMX 2025: 8VOLUTION di Surabaya adalah bukti nyata evolusi industri modifikasi Indonesia. Dari sekadar hobi menjadi gerakan industri dengan daya tarik ekonomi, sosial, dan kultural. IMX bukan hanya sekadar ajang berkumpulnya mobil-mobil keren, tetapi juga ruang kolaborasi lintas bidang. Dari teknik otomotif hingga seni, dari produk after market hingga gaya hidup,” ujar Bamsoet dalam keterangan resminya, Minggu (1/6/25).

    Bamsoet menilai bahwa IMX unggul karena mampu menyatukan edukasi, komunitas, dan gaya hidup. Lewat coaching clinic, pengunjung bisa belajar langsung dari modifikator terbaik, menghubungkan pengetahuan teknis dengan tren pasar terkini.

    “Hal ini sangat penting dalam meningkatkan kualitas SDM di bidang modifikasi. Ketika ilmu modifikasi dibagikan dalam forum terbuka dan interaktif, maka yang tumbuh bukan hanya minat, melainkan juga kapabilitas. Inilah benih kemajuan jangka panjang dalam regenerasi pelaku industri yang siap bersaing di pasar internasional,” kata Bamsoet.

    Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menambahkan Road to IMX 2025: 8VOLUTION di Surabaya sukses memadukan dunia otomotif dengan kultur gaya hidup urban. Lewat segmen Lifestyle Magnet, pengunjung tak hanya disuguhi modifikasi kendaraan, tetapi juga diberi ruang mengekspresikan diri melalui fashion-membuktikan bahwa IMX adalah panggung kreativitas tanpa batas, bukan sekadar soal mesin dan roda.

    “Tidak ketinggalan, talk show “Local Legends, Global Standards” dan “No Drama, Just Hustle” menjadi sarana inspiratif yang menyegarkan di tengah deru mesin dan gemerlap modifikasi. Cerita-cerita dari para kreator lokal yang menembus pasar internasional menegaskan bahwa dunia modifikasi Indonesia punya nyali, punya kelas, dan siap bersaing di panggung global,” pungkas Bamsoet.

    (akd/akd)

  • Gelombang Dukungan Menguat, Appi Kantongi 11 Rekomendasi DPD II Golkar Sulsel

    Gelombang Dukungan Menguat, Appi Kantongi 11 Rekomendasi DPD II Golkar Sulsel

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Gelombang dukungan terhadap Ketua DPD II Golkar Makassar, Munafri Arifuddin atau yang akrab disapa Appi untuk maju sebagai Ketua DPD I Golkar Sulawesi Selatan semakin menguat.

    Hingga hari ini, Jumat (30/5/2025). Tercatat sudah 11 DPD II kabupaten/kota yang secara resmi menyerahkan surat rekomendasi dukungan kepada Munafri.

    Dukungan ini menjadi sinyal kuat bahwa konsolidasi politik di tubuh Golkar Sulsel mulai mengarah pada sosok mantan CEO PSM Makassar itu.

    Dengan semakin banyaknya rekomendasi yang dikantongi, peluang Appi untuk melenggang sebagai calon kuat Ketua Golkar Sulsel kian terbuka lebar.

    Merespon hal ini, Munafri Arifuddin atau yang akrab disapa Appi menyampaikan rasa terima kasihnya atas dukungan yang terus mengalir dari jajaran DPD II Partai Golkar se-Sulawesi Selatan terhadap pencalonannya sebagai Ketua DPD I Golkar Sulsel.

    “Hingga saat ini, sebanyak 11 DPD II telah secara resmi menyerahkan surat rekomendasi dukungan kepada saya. Ini kepercayaan untuk kami membesarkan Golkar Sulsel kedepan,” ujar Appi.

    “Tentu saya berterima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada para ketua dan pengurus DPD II yang telah memberikan kepercayaan dan dukungan kepada saya,” tambah Appi.

    Adapun 11 DPD II yang telah memberikan rekomendasi dukungan untuk Munafri, diantaranya DPD II Golkar Bulukumba, Toraja, Pangkep, dan Wajo, Bantaeng, Takalar, Makassar. Terbaru hari ini, dukungan dari

    “Alhamdulillah tadi dukungan berupa rekomendasi dari Enrekang, Soppeng, Maros dan Jeneponto,” tuturnya.

  • Biaya Turun Tak Korbankan Kualitas, DPR Nilai Penyelenggaraan Haji 2025 Makin Profesional Nasional 1 Juni 2025

    Biaya Turun Tak Korbankan Kualitas, DPR Nilai Penyelenggaraan Haji 2025 Makin Profesional Nasional 1 Juni 2025

    Biaya Turun Tak Korbankan Kualitas, DPR Nilai Penyelenggaraan Haji 2025 Makin Profesional
    Penulis

    KOMPAS.com –
    Penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 mendapat apresiasi positif dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Meski biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) turun dibandingkan tahun sebelumnya,
    DPR
    menilai kualitas layanan justru meningkat dan penyelenggaraan berjalan semakin profesional.
    Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, usai melakukan peninjauan langsung ke lapangan di Kota Madinah, Arab Saudi, Sabtu (31/5/2025).
    Menurutnya, kekhawatiran publik bahwa penurunan biaya akan berdampak pada kualitas layanan tidak terbukti. Dengan manajemen yang baik, efisiensi justru tercapai. Ini menunjukkan pelayanan yang berkualitas tidak harus identik dengan biaya mahal.
    Data resmi dari Kementerian Agama, Bipih pada 2025 ditetapkan sebesar Rp 93.410.286 per Jemaah atau turun sekitar Rp 7 juta dari 2024 yang berada di kisaran Rp 100 juta.
    “Tidak ada masalah dengan turunnya
    biaya haji
    . Pelayanan tetap berjalan dengan sangat baik. Mulai dari konsumsi, akomodasi, transportasi, hingga logistik, semuanya menunjukkan peningkatan,” ujar Adies dalam rilis yang diterima Kompas.com, Minggu (1/6/2025).
    Lebih lanjut, berdasarkan hasil pengamatannya, salah satu faktor utama meningkatnya kualitas layanan adalah penerapan sistem syarikah. Tahun ini, jemaah haji Indonesia dilayani oleh delapan perusahaan syarikah Arab Saudi yang bersaing dalam menyediakan makanan, penginapan, dan transportasi selama ibadah haji berlangsung.
    Dirinya menyampaikan sistem tersebut memudahkan pemerintah dan DPR dalam melakukan pengawasan dan evaluasi.
    “Dengan adanya delapan syarikah, kualitas pelayanan meningkat karena ada kompetisi. Masing-masing penyedia berusaha memberikan yang terbaik. Hasilnya, hampir tidak ada keluhan dari jemaah, baik soal makanan, pondokan, maupun layanan lainnya,” terangnya.
    Politisi Partai Golkar itu menekankan bahwa penurunan biaya bukan semata soal penghematan anggaran, melainkan hasil dari upaya efisiensi serta negosiasi yang kuat dengan Pemerintah Arab Saudi. Perbaikan sistem distribusi logistik dan pemanfaatan teknologi informasi juga berperan dalam menekan biaya tanpa mengorbankan kualitas.
    Adies juga mengapresiasi upaya Kementerian Agama dalam menjaga efisiensi tanpa mengorbankan mutu layanan. Ia menyoroti bahwa pemanfaatan teknologi, perbaikan distribusi logistik, serta koordinasi antar-lembaga turut berperan penting dalam keberhasilan ini.
    Namun, ia juga mencatat masih adanya tantangan teknis di lapangan, seperti keterlambatan distribusi kartu nusuk. Hingga akhir Mei 2025, sekitar 8.900 jemaah dari total 221.639 belum menerima kartu tersebut.
    “Kami percaya semuanya bisa selesai sebelum puncak haji. Saat ini, pemerintah hadir, DPR mengawasi, dan kami semua bekerja untuk memastikan jemaah bisa beribadah,” ujarnya.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.