Xcloud.id

partai: Golkar

  • Menteri ESDM pastikan akan kunjungi tambang nikel Raja Ampat

    Menteri ESDM pastikan akan kunjungi tambang nikel Raja Ampat

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa pihaknya akan mengunjungi Raja Ampat untuk melihat kondisi alam dan tambang nikel.

    “Saya kebetulan ada rencana, mau kunjungi wilayah Papua Barat Daya dan Papua Barat melihat sumur-sumur minyak di Sorong, di Fak-Fak sama Bentuni. Nah mungkin saya lihat celah-celah waktu saya di situ, saya akan mencoba ke sana (Raja Ampat),” kata Bahlil saat ditemui di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat.

    Di sana, Bahlil akan mencoba bersilaturahmi dengan warga dan beberapa pihak yang berkaitan dengan pengelolaan tambang nikel.

    Bahlil sendiri tidak menjelaskan secara rinci siapa aja yang akan ditemui dan apa yang akan dilakukan dalam kunjungannya tersebut.

    Sebelumnya, Bahlil menyebut akan memanggil pemegang izin tambang nikel di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya, untuk melakukan evaluasi aktivitas pertambangan.

    “Saya akan evaluasi, akan ada rapat dengan dirjen saya. Saya akan panggil pemiliknya, mau BUMN atau swasta,” ucap Bahlil ketika ditemui setelah menghadiri Human Capital Summit di Jakarta, Selasa (3/6).

    Bahlil melihat ada kearifan-kearifan lokal yang belum disentuh dengan baik dalam pelaksanaan aktivitas pertambangan.

    Di sisi lain, Bahlil mengungkapkan terdapat aspirasi masyarakat Papua yang menginginkan pembangunan smelter di sana.

    Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq menyampaikan akan melakukan tinjauan terkait laporan kegiatan penambangan nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya, dan tidak mengesampingkan kemungkinan langkah hukum dalam menindaklanjutinya.

    “Raja Ampat juga kami teliti, sudah kami lakukan mapping, secepatnya kami akan ke sana,” kata Menteri LH/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Hanif Faisol Nurofiq berbicara usai puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2025 di Kabupaten Badung, Bali, Kamis (5/6).

    “Atau paling tidak kami akan segerakan mengambil langkah-langkah hukum terkait dengan kegiatan Raja Ampat setelah melalui kajian-kajian,” tambahnya.

    Langkah itu diambil setelah sejumlah pihak mengecam aktivitas pertambangan nikel di wilayah Raja Ampat, yang dikhawatirkan berdampak terhadap lingkungan sekitar.

    Mengingat Raja Ampat merupakan salah satu lokasi wisata unggulan di Indonesia, yang menjadi daya tarik bagi wisatawan domestik maupun asing.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tokoh Senior Golkar: Musda Harus Lahirkan Tokoh Pemersatu

    Tokoh Senior Golkar: Musda Harus Lahirkan Tokoh Pemersatu

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Sulsel menjadi momen yang sangat strategis untuk menetapkan strategi baru dalam membangkitkan Partai Golkar periode berikutnya. Pilihan harus benar-benar tepat agar partai berlambang pohon beringin ini bisa kembali berjaya, bukan semakin terpuruk.

    Itu pandangan kader senior Golkar, Syamsul Bachri. Mantan anggota DPR RI lima periode itu menyatakan, situasi saat ini harus dipahami dengan baik semua elemen di Golkar ketika memang mereka serius ingin mengembalikan Sulsel sebagai lumbung suara partai.

    Menurutnya, Musda Golkar tahun ini harus jadi titik balik. Musda Golkar harus mampu melahirkan pemimpin yang benar-benar bisa fokus bekerja mengembalikan kejayaan partai setelah kehilangan ketua DPRD Sulsel periode ini.

    Karena itu, Golkar harus mencari sosok yang bisa menjadi pemersatu. Ini sangat penting, kata dia, karena Golkar terdiri dari berbagai elemen besar yang jika tidak bisa dijembatani dengan baik, akan sulit dikelola.

    Kalau Golkar tidak dipimpin sosok dengan karakter sebagai pemersatu, maka pengurus akan bekerja sendiri dan pasti mempertajam kemunculan faksi-faksi.

    “Jika ini terjadi, tentu akan merugikan Golkar sendiri. Kelemahan kita akhir-akhir ini adalah lemahnya fungsi pemersatu dan motivator dari hampir semua level kepemimpinan partai ” tegasnya.

    Syamsul Bachri juga menekankan bahwa ketua Golkar yang dibutuhkan saat ini adalah sosok yang punya banyak waktu dan bisa benar-benar fokus untuk mengurus partai.

    “Ia mesti punya waktu untuk menyentuh level terbawah. Mobilitasnya mesti tinggi. Dengan sosok pemimpin partai seperti ini, harapan kita bahwa Golkar Sulsel bisa menjadi jawara kembali di wilayah ini saya percaya akan terwujud,” ujarnya.

  • Jadi Sorotan Presiden, Bahlil Bakal Sidak Tambang di Raja Ampat

    Jadi Sorotan Presiden, Bahlil Bakal Sidak Tambang di Raja Ampat

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan, dirinya akan langsung melakukan perjalanan langsung ke Raja Ampat, Papua Barat Daya, untuk melakukan peninjauan perihal adanya kabar kegiatan tambang nikel yang disebut-sebut memberikan dampak negatif di wilayah tersebut.

    Bahlil mengungkapkan, apabila telah sampai di wilayah Raja Ampat, dirinya akan melakukan silaturahmi dengan masyarakat setempat dan mendengarkan keluhan dari adanya dampak operasional tambang nikel.

    “Saling mengunjungi, saling silaturahmi. Ini tidak hanya dengan sesama pejabat, dengan rakyat juga, dengan masyarakat lintas itu juga,” ungkap Bahlil usai dirinya melakukan ibadah salat Id di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Jumat (6/6/2025).

    Adapun, kunjungan kerja Bahlil ke Papua Barat Daya juga bersamaan dengan agenda peninjauan sumur minyak yang berada di Provinsi tersebut. Sumur-sumur yang dimaksud terletak di wilayah Sorong, Fakfak, serta Bintuni.

    Kunjungan tersebut untuk memastikan kegiatan produksi minyak domestik berjalan optimal, dan dapat mendorong program capaian produksi minyak siap jual (lifting minyak) dapat menembus angka 1 juta barel oil per day (BOPD) pada 2030.

    “Jadi insyaallah, doakan saja, saya kebetulan ada rencana, mau kunjungi wilayah Papua Barat Daya dan Papua Barat, mau kunjungi sumur-sumur minyak,” papar Bahlil.

    “Mungkin saya lihat celah-celah waktu saya di situ, saya akan mencoba (kunjungi Raja Ampat),” tukasnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto turut memberikan respon terkait adanya isu kegiatan tambang nikel, yang disebut memberikan dampak negatif di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya.

    Bahlil awalnya mengungkapkan, sebagai Menteri atau pembantu pekerjaan Presiden, dirinya kerap memberikan laporan apapun perihal isu-isu penting di ranah energi dan sumber daya mineral. Tentunya, termasuk kabar tentang adanya kegiatan tambang yang dituding memberikan dampak negatif.

    “Saya sebagai pembantu presiden sudah barang tentu, setiap saat harus melaporkan semua perkembangan yang kaitannya dengan urusan Kementerian,” papar Bahlil di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (5/6/2025).

    “Beliau (Presiden) untuk kebaikan negara akan selalu menjadi fokus terkait adanya isu ini,” pungkasnya. 

  • Bahlil Serahkan Sapi 1,2 Ton untuk Kurban di Masjid Ainul Hikmah

    Bahlil Serahkan Sapi 1,2 Ton untuk Kurban di Masjid Ainul Hikmah

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia dengan keluarganya menyerahkan satu ekor sapi kurban seberat 1,2 ton dalam rangka Iduladha 1446 Hijriah. Hewan kurban ini diserahkan kepada pengurus Masjid Ainul Hikmah yang berada di lingkungan Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Jumat (6/6/2025).

    “Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kami sekeluarga menyerahkan satu ekor sapi untuk kurban kepada pengurus Masjid Ainul Hikmah. Saya serahkan untuk dilakukan proses selanjutnya,” ujar Bahlil kepada awak media saat prosesi penyerahan hewan kurban pada Jumat (6/6/2025).

    Pantauan Beritasatu.com di lokasi selain Bahlil tampak jajaran pengurus dan petinggi DPP Partai Golkar juga turut serta dalam penyerahan hewan kurban tahun ini. Meski demikian, prosesi penyerahan secara simbolis dilakukan langsung oleh Bahlil sebagai pimpinan partai.

    Diketahui, hewan kurban yang dikumpulkan dan akan disembelih tahun ini di Masjid Ainul Hikmah berjumlah 65 ekor, terdiri dari 61 ekor sapi dan empat ekor kambing.

    “(Ada) 61 ekor sapi dan empat ekor kambing yang kami terima. Dan hari ini, di samping penyembelihan, langsung didistribusikan kepada yang akan menerima,” kata Imam Besar Masjid Ainul Hikmah, Khairul Anam, seusai menerima hewan kurban tersebut. 

    Daging hasil kurban ini nantinya akan dibagikan ke berbagai kelompok masyarakat, termasuk pondok pesantren, majelis taklim, serta komunitas warga yang tersebar di wilayah Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.

    “Mudah-mudahan ini semuanya menjadi amal ibadah bagi para donor,” ucap Khairul menambahkan.

    Sebelum menyerahkan hewan kurban, Bahlil dan keluarganya terlebih dahulu mengikuti pelaksanaan salat Iduladha berjemaah di Masjid Ainul Hikmah. Ia tampak berada di saf terdepan bersama sejumlah petinggi partai, salah satunya Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji.

    Pelaksanaan salat turut dihadiri oleh kader Golkar serta masyarakat sekitar yang memadati kawasan Kantor DPP Partai Golkar. 

  • Menteri ESDM pastikan akan kunjungi tambang nikel Raja Ampat

    Bahlil: Pertemuan Dasco dan Megawati bagian dari budaya silaturahmi

    Kalau kita melihat dari makna Iduladha, Nabi Ibrahim alaihi salam itu ‘kan salah satu di antaranya menjalankan silaturahmi.

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa pertemuan antara Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri adalah bagian dari upaya silaturahmi yang harus dihargai.

    Menurut Bahlil, silaturahmi merupakan kegiatan yang dapat mempererat hubungan antarsesama dan sangat dianjurkan di seluruh agama. Bahkan, Nabi Ibrahim a.s. juga mempraktikkan silaturahmi dalam kehidupannya.

    “Kalau kita melihat dari makna Iduladha, Nabi Ibrahim alaihi salam itu ‘kan salah satu di antaranya menjalankan silaturahmi. Jadi, pertemuan Megawati dan Dasco enggak ada yang salah,” kata Bahlil saat ditemui di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Jumat.

    Meski demikian, Bahlil enggan mengomentari lebih spesifik terkait dengan dua tokoh partai tersebut.

    Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad bersama Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengunjungi kediaman presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri di tengah isu reshuffle Kabinet Merah Putih.

    Pertemuan yang berlangsung di kediaman Megawati, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, diposting melalui akun Instagram @prasetyo_hadi yang ditautkan dengan akun @sufmi_dasco, Kamis (5/6).

    “Diterima langsung oleh presiden ke-5 RI Ibu Megawati Soekarnoputri di kediamannya beberapa hari lalu,” demikian petikan keterangan foto di akun tersebut.

    Dalam keterangannya di media sosial, akun resmi Dasco menyatakan rasa hormat dan terima kasih atas wejangan serta masukan yang diberikan oleh Megawati Soekarnoputri demi kepentingan bangsa dan negara, khususnya dalam menyongsong pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto.

    “Kami mendapatkan wejangan dan masukan demi kepentingan bangsa dan negara saat ini di bawah kepemimpinan Pak Prabowo,” tulis Dasco dalam unggahannya.

    Dalam postingan tersebut juga tampak Ketua DPR RI sekaligus putri Megawati, Puan Maharani, yang menemani sang ibu dalam pertemuan dengan Prasetyo dan Dasco di ruang tamu.

    Salah satu unggahan foto memperlihatkan Megawati yang duduk satu bangku dengan Puan, tampak mengamati sebuah berkas di tengah proses dialog tersebut.

    Sementara itu, Mensesneg dan Dasco duduk saling bersebelahan mengamati jalannya perbincangan.

    Dikonfirmasi secara terpisah melalui pesan singkat terkait dengan pertemuan tersebut, Prasetyo Hadi belum memberikan komentarnya hingga tenggat pengiriman berita ke meja sunting, termasuk pertanyaan apakah pertemuan itu berkaitan dengan isu reshuffle kabinet yang belakangan ini jadi perbincangan publik.

    Isu reshuffle kabinet kembali mencuat ke ruang publik setelah sejumlah tokoh menyuarakan perlunya evaluasi terhadap jajaran Kabinet Merah Putih.

    Salah satu desakan datang dari aktivis senior Rocky Gerung yang menilai perlunya penyegaran total di tubuh pemerintahan demi efektivitas kerja kabinet di bawah Presiden Prabowo Subianto.

    “Harus ada reshuffle, lumpuhkan kabinet, isi dengan energi baru,” ujar Rocky dalam acara Sarasehan Aktivis Lintas Generasi Memperingati Reformasi 1998, baru-baru ini.

    Sejauh ini, Istana belum memberikan pernyataan resmi terkait dengan kemungkinan reshuffle. Namun, sejumlah pengamat memprediksi evaluasi kabinet bisa terjadi dalam waktu dekat seiring dengan dorongan berbagai pihak untuk menghadirkan wajah-wajah baru yang diklaim kompeten terhadap tantangan bangsa.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bahlil: Kalau Kader Golkar Lagi Kongkow Traktir Makan, Itu Mencontoh Nabi Ibrahim Nasional 6 Juni 2025

    Bahlil: Kalau Kader Golkar Lagi Kongkow Traktir Makan, Itu Mencontoh Nabi Ibrahim Nasional 6 Juni 2025

    Bahlil: Kalau Kader Golkar Lagi Kongkow Traktir Makan, Itu Mencontoh Nabi Ibrahim
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Umum Partai
    Golkar

    Bahlil Lahadalia
    mengungkapkan sejumlah pelajaran yang dapat diambil dari tata cara hidup
    Nabi Ibrahim
    , khususnya terkait kebiasaan sedekah dan makan bersama.
    Dalam pernyataannya, Bahlil menekankan bahwa kegiatan
    kader Golkar
    yang berkumpul dan makan bersama merupakan bentuk pencontohan terhadap perilaku Nabi Ibrahim.
    “Nabi Ibrahim itu salah satu di antaranya itu harus suka sedekah, makan bersama. Traktir makan. Jadi, kalau kader Golkar duduk, kongkow-kongkow, traktir makan itu bagian daripada mencontohi apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim,” ujar Bahlil, saat memberikan keterangan di Kantor DPP Golkar, Jakarta, pada Jumat (6/6/2025).
    Bahlil juga menyoroti keikhlasan Nabi Ibrahim dalam berkorban, yang menurutnya patut dicontoh oleh seluruh kader Golkar.
    Ia menyerukan agar para pengurus dan kader Golkar mewakafkan diri, baik secara moral maupun material, untuk kebaikan negara.
    “Kita-kita yang jadi pengurus maupun kader, simpatisan ini mewakafkan diri baik moral maupun material untuk kebaikan negara dalam rangka mendorong terwujudnya cita-cita proklamasi untuk terwujud masyarakat adil dan makmur,” lanjut Bahlil.
    Pada hari yang sama, Bahlil bersama keluarganya menyerahkan seekor sapi seberat 1,2 ton untuk kurban.
    Sapi berkulit coklat tersebut diserahkan kepada pengurus Masjid Ainul Hikmah untuk disembelih, dan dagingnya akan didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan.
    “Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kami sekeluarga menyerahkan satu ekor sapi untuk kurban kepada pengurus Masjid Ainul Hikmah. Saya serahkan untuk dilakukan proses selanjutnya,” kata Bahlil, dalam proses penyerahan di lapangan Masjid Ainul Hikmah.
    Selain Bahlil, sejumlah petinggi dan pengurus DPP Golkar juga turut serta menyerahkan hewan kurban kepada pengurus masjid, meski penyerahan tersebut diwakili oleh Bahlil selaku ketua umum.
    Total hari ini, terdapat 61 ekor sapi dan 4 ekor kambing yang akan disembelih oleh pengurus Masjid Ainul Hikmah.
    Daging kurban hasil sembelih ini akan didistribusikan ke pondok pesantren, majelis taklim, dan komunitas masyarakat lainnya yang berada di Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bahlil Salat Idul Adha Bareng Keluarga di Masjid Ainul Hikmah Golkar

    Bahlil Salat Idul Adha Bareng Keluarga di Masjid Ainul Hikmah Golkar

    Jakarta –

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sekaligus Ketum Partai Golkar Bahlil Lahadalia melaksanakan salat Idul Adha di Masjid Ainul Hikmah Golkar, Jakarta Barat. Bahlil salat bersama keluarga dan sejumlah petinggi Golkar.

    Pantaun detikcom di Masjid Ainul Hikmah Golkar, Jumat (6/6/2025), terlihat Bahlil datang pukul 06.34 WIB. Bahlil mengenakan baju koko berwarna putih dan peci berwarna kuning.

    Tampak 2anak Bahlil turut mengikuti langkahnya untuk salat di masjid. Terlihat istri Bahlil, Sri Suparni,juga turut mendampingi.

    Selain itu, saat menuju masjid, Bahlil disalami sejumlah pengurus Golkar yaitu Waketum Kahar Muzakir dan Sekjen Sarmuji. Tampak di dalam masjid, Bahlil berada di saf paling depan.

    Kementerian Agama (Kemenag) diketahui resmi menetapkan awal Zulhijah 1446 Hijriah pada 28 Mei 2025. Dengan demikian, Hari Raya Idul Adha pada 10 Zulhijah 1446 H jatuh tepat Jumat, 6 Juni 2025.

    Sidang isbat penetapan 1 Zulhijah 1446 Hijriah digelar di Auditorium HM Rasjidi, kantor Kementerian Agama, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (27/5). Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar memimpin langsung sidang isbat tersebut.

    (rfs/rfs)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • 1 Surat Pemakzulan Gibran Disambut Terbuka Fraksi-fraksi di DPR Nasional

    1 Surat Pemakzulan Gibran Disambut Terbuka Fraksi-fraksi di DPR Nasional

    Surat Pemakzulan Gibran Disambut Terbuka Fraksi-fraksi di DPR
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Sejumlah fraksi di
    DPR RI
    angkat bicara mengenai peluang pemakzulan
    Gibran Rakabuming Raka
    dari posisi wakil presiden.
    Isu
    pemakzulan Gibran
    ini kembali mengemuka setelah
    Forum Purnawirawan TNI
    menyurati DPR dan MPR untuk segera memulai proses 
    impeachment
     terhadap putra sulung Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo.
    Berkaca dari pernyataan sejumlah fraksi, partai-partai politik agaknya menyabut terbuka keberadaan surat tersebut, meski mereka menyadari prosesnya tidak semua membalikkan telapak tangan.
    “Saya rasa itu akan panjang sekali prosesnya, dan enggak semudah yang kita bayangkan,” ujar Sekretaris Fraksi Partai Nasdem DPR Ahmad Sahroni.
    Dia mengatakan, Forum Purnawirawan TNI atau pihak mana pun boleh-boleh saja mengirim surat tuntutan kepada DPR.
    Akan tetapi, dia mengingatkan bahwa Setjen DPR juga akan memilah untuk memprioritaskan mana surat yang bakal didahulukan.
    “Kalau surat kan boleh-boleh dikirim dari pihak mana pun. Tapi, surat mana saja yang akan diprioritaskan itu menjadi bagian administrasi Kesetjenan DPR RI,” imbuhnya.
    Secara terpisah, Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR RI Muhammad Sarmuji menilai Wapres Gibran tidak melakukan hal yang membuatnya bisa dimakzulkan.
    “Wapres Gibran tidak melakukan hal yang bisa menjadi alasan pemakzulan,” kata Sarmuji saat dikonfirmasi.
    Namun, menurut dia, Fraksi Golkar tetap menerima surat tersebut dan akan mempelajarinya.
    “Namanya surat berisi aspirasi tentu kita terima. Untuk tindak lanjut, kita pelajari apakah berkesesuaian dengan amanat konstitusi dan perundangan yang berlaku,” ucap Sarmuji.
    Menurut Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang juga anggota DPR Fraksi PKB di DPR, Daniel Johan, setiap surat yang disampaikan tentu akan dibahas oleh DPR RI.
    Daniel menyebutkan, setiap komisi dan fraksi di DPR juga akan membahas isi surat tersebut.
    Meski begitu, ia pribadi mengaku belum membaca dan mengetahui detail permintaan Forum Purnawirawan Prajurit TNI tersebut.
    “Tentu setiap surat masukan akan dibahas oleh komisi terkait dan fraksi nantinya,” kata Daniel singkat.
    Di sisi lain, Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PDI-P, Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul, menyebut MPR akan menggelar rapat pimpinan (rapim) setiap kali ada surat masuk.
    Namun, ia menekankan surat yang dibahas di rapim hanya yang dianggap penting untuk ditindaklanjuti melalui pembahasan.
    “Begini, kalau ada surat resmi masuk, ya pimpinan MPR itu kan masuknya ke sekretariat. Di sekretariat itu, kalau itu dianggap penting, baru kita lakukan rapim,” ujar Pacul saat ditemui di Kompleks Parlemen.
    Rapat pimpinan MPR RI itu yang akan menentukan sikap MPR atas surat yang masuk itu.
    Akan tetapi, Bambang Pacul menegaskan bahwa sampai saat ini belum ada informasi akan adanya rapim untuk menindaklanjuti surat tersebut.
    Ia hanya menegaskan bahwa jadwal rapim untuk membahas tindak lanjut surat tersebut menjadi kewenangan Ahmad Muzani selaku Ketua MPR RI.
    “Nah, ini rapimnya belum ada. Nanti yang bisa mengatur rapim sesuai dengan tatib, itu adalah siapa yang memimpin rapat. Yang menetapkan agenda rapat dan memimpin rapat itu diserahkan kepada tatibnya Ketua MPR yang menentukan. Jadi, dikau tanyanya ke Pak Muzani,” kata dia.
    Diketahui, Forum Purnawirawan Prajurit TNI telah mengirim surat berisi desakan pemakzulan Gibran kepada pimpinan DPR, MPR, dan DPD RI.
    Di surat bertanggal 26 Mei 2025 itu, terdapat tanda tangan dari empat purnawirawan jenderal TNI, yakni Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, dan Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto.
    Lewat surat itu, Forum Purnawirawan Prajurit TNI menyorot bahwa Gibran memperoleh tiket pencalonan melalui putusan MK yang cacat hukum, yaitu Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023.
    Mereka menilai putusan tersebut melanggar prinsip imparsialitas karena diputus oleh Ketua MK saat itu, yakni Anwar Usman, yang merupakan paman Gibran.
    “Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 terhadap pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilu seharusnya batal demi hukum karena Anwar Usman tidak mengundurkan diri dari majelis hakim, padahal memiliki konflik kepentingan,” demikian bunyi isi surat tersebut.
    Forum Purnawirawan Prajurit TNI turut mengutip putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang menyatakan Anwar Usman melanggar kode etik hakim dan memberhentikannya dari jabatan Ketua MK.
    Selain aspek hukum, Forum Purnawirawan Prajurit TNI juga menilai Gibran tidak pantas menjabat sebagai Wakil Presiden dari sisi kepatutan dan etika.
    “Dengan kapasitas dan pengalaman yang sangat minim, hanya dua tahun menjabat Wali Kota Solo, serta latar belakang pendidikan yang diragukan, sangat naif bagi negara ini memiliki Wakil Presiden yang tidak patut dan tidak pantas,” seperti dikutip dari surat tersebut.
    Purnawirawan TNI juga menyinggung kontroversi akun media sosial “fufufafa” yang sempat marak diperbincangkan karena diduga memiliki keterkaitan dengan Gibran.
    Akun tersebut menjadi sorotan karena unggahan-unggahannya yang mengarah pada penghinaan tokoh publik, serta mengandung unsur seksual dan rasisme.
    “Dari kasus tersebut, tersirat moral dan etika Sdr. Gibran sangat tidak pantas dan tidak patut untuk menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia,” seperti dikutip dari isi surat tersebut.
    Oleh karenanya, forum ini mendesak DPR segera memproses usulan pemakzulan Gibran sesuai ketentuan hukum dan konstitusi yang berlaku.
    Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar menyatakan bahwa pihaknya sudah menerima surat tersebut dan telah meneruskannya ke pimpinan DPR RI.
    “Iya benar, kami sudah terima surat tersebut, dan sekarang sudah kami teruskan ke pimpinan,” ujar Indra kepada
    Kompas.com
    , Selasa (3/6/2025).
    Sementara itu Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengaku belum membaca surat tersebut karena surat itu masih berada di tangan Indra Iskandar.
    Proses pemakzulan presiden dan wakil presiden memang mesti menempuh jalur politik lewat DPR.
    Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, MPR atas usul DPR dapat memberhentikan presiden/wakil presiden bila terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat.
    Prosedurnya, DPR dapat mengajukan usulan pemakzulan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memeriksa apakah presiden/wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum seperti pengkhianatan, korupsi, atau perbuatan tercela.
    Setelah Mahkamah Konstitusi memeriksa dan memutuskan bahwa ada pelanggaran hukum, usulan tersebut diteruskan ke MPR untuk dibahas lebih lanjut.
    Sidang MPR untuk Keputusan Akhir MPR akan mengadakan sidang paripurna untuk memutuskan usulan pemberhentian tersebut.
    Keputusan MPR harus diambil dalam rapat yang dihadiri oleh setidaknya 3/4 anggota dan disetujui oleh 2/3 dari anggota yang hadir.
    Meskipun prosedur ini jelas diatur dalam konstitusi, faktor politik tetap memainkan peran penting dalam proses pemakzulan.
    DPR, sebagai lembaga yang mengusulkan pemakzulan, memiliki kekuatan politik yang besar.
    Oleh karena itu, meskipun ada pelanggaran hukum, dukungan politik yang kuat di DPR dan MPR sangat mempengaruhi hasilnya. 
    Pakar hukum tata negara dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Yance Arizona, menilai, desakan Forum Purnawirawan TNI untuk meminta Gibran dimakzulkan, belum memiliki dasar hukum yang memadai.
    Yance Arizona menuturkan, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, setiap proses pemakzulan harus berjalan berdasarkan ketentuan konstitusional dan bukan semata-mata didorong oleh opini atau tekanan politik.
    “Argumen-argumennya juga tidak begitu solid secara hukum. Belum tentu ini memang satu proses hukum yang sedang digulirkan, tapi bisa jadi proses politik yang justru menjadikan
    spotlight
    pemberitaan media terarah ke Wakil Presiden Gibran,” tutur dia, dikutip dari situs resmi UGM.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sekjen Golkar tegaskan tak ada kerenggangan di internal kabinet

    Sekjen Golkar tegaskan tak ada kerenggangan di internal kabinet

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Golkar Muhammad Sarmuji menegaskan bahwa tidak ada kerenggangan hubungan yang terjadi di internal Kabinet Merah Putih (KMP) saat ini.

    Dia juga meyakini relasi antara Presiden RI Prabowo Subianto dengan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dalam kondisi yang baik.

    “Saya rasa enggak, ya. Saya rasa kalau di kabinet baik-baik saja. Pak Prabowo dengan Mas Wapres juga saya yakin baik-baik saja. Tidak ada sesuatu yang bisa menyebabkan kerenggangan hubungan di internal kabinet,” kata Sarmuji di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

    Hal itu disampaikannya merespons isu Presiden Prabowo akan melakukan perombakan kabinet (reshuffle), sebagaimana kabar yang berhembus beberapa waktu belakangan.

    “Kalau itu kami tidak tahu ya karena itu wewenang penuh Pak Presiden,” katanya.

    Dia menekankan bahwa urusan reshuffle merupakan hak prerogatif yang dimiliki oleh Presiden Prabowo selaku kepala negara.

    “Jadi urusan reshuffle, apakah jadi dilakukan reshuffle, kapan waktunya, siapa saja yang direshuffle, formatnya seperti apa, kami serahkan penuh kepada Presiden,” ucapnya.

    Adapun terkait kabar adanya surat dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang mengusulkan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dia menilai tak lebih sebagai suatu aspirasi dari elemen masyarakat yang lumrah saja untuk dikemukakan.

    “Ada sebagian masyarakat yang punya aspirasi lain ya mungkin saja boleh-boleh saja, tapi itu sekali lagi nanti kita bicarakan sesuai dengan aturan yang berlaku,” kata dia.

    Sebelumnya, Selasa (3/6), Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi mengungkapkan bahwa perombakan kabinet mungkin saja terjadi.

    Dalam hal ini, kata dia, Presiden RI Prabowo Subianto memiliki penilaian objektif terhadap kinerja para menterinya.

    “Ya reshuffle itu sesuatu hal yang mungkin saja terjadi. Akan tetapi, kapan dan siapa orang yang akan terkena reshuffle, itu betul-betul hak prerogatif Presiden,” ujar Hasan saat memberikan keterangan di Kantor PCO, Jakarta.

    Adapun pada Senin (2/6), Presiden Prabowo secara tegas memperingatkan para pejabat yang tidak mampu menjalankan amanah agar segera mundur dari jabatannya sebelum diberhentikan.

    “Semua penyelewengan, semua kebocoran harus berhenti. Semua pejabat yang tidak mampu melaksanakan tugas, lebih baik mundur sebelum saya berhentikan,” kata Prabowo dalam amanatnya saat memperingati Hari Lahir Pancasila di Lapangan Upacara Gedung Pancasila, Jakarta.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Golkar Jatim Kirim Sapi Kurban ke PWNU, Muhammadiyah, dan LDII

    Golkar Jatim Kirim Sapi Kurban ke PWNU, Muhammadiyah, dan LDII

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua DPD Partai Golkar Jatim, Ali Mufthi bersama beberapa pengurus partai melakukan silaturahmi ke kantor PWNU Jatim. Rombongan Golkar Jatim diterima Wakil Sekretaris PWNU Jatim, H Taufik Mukti.

    Golkar Jatim menyerahkan seekor sapi kepada PWNU Jatim. Setelah dari PWNU Jatim, rombongan bergerak menuju ke PW Muhammadiyah Jatim dan LDII Jatim, untuk menyerahkan kurban sapi juga masing-masing satu ekor.

    “Penyerahan sapi kurban ini untuk mempererat tali silarurahmi Golkar Jatim dengan PWNU Jatim, PWM Jatim dan LDII Jatim. Nantinya, Golkar Jatim juga memyembelih sebanyak 15 ekor sapi dan empat ekor kambing di kantor DPD pada Sabtu (7/6/2025) atau satu hari setelah Hari Raya Iduladha,” kata Ali.

    Dalam kesempatan itu, Ali juga menyampaikan susunan kepengurusan Golkar Jatim telah rampung dan diserahkan ke DPP untuk mendapatkan SK.

    “Insya Allah, jumlah pengurus kali ini lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Nanti ya ada KSB, dan biro-biro. Nanti ada bidang baru yang mengurusi hubungan antarpesantren. Ketua Bidangnya Pak Ma’ruf Syah. Beliau dari NU,” pungkasnya. [tok/beq]