Xcloud.id

partai: Golkar

  • Ekonomi kemarin, dugaan manipulasi data pangan hingga okupansi kereta

    Ekonomi kemarin, dugaan manipulasi data pangan hingga okupansi kereta

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa di bidang ekonomi yang disiarkan dan terjadi pada Jumat, masih menarik serta relevan untuk disimak kembali pada pagi ini.

    Mulai dari dugaan mafia pangan yang hendak memanipulasi data pasokan beras yang disampaikan Menteri Pertanian Amran Sulaiman hingga okupansi KAI pada masa libur Idul Adha.

    Berikut rangkumannya.

    Mentan menduga ada mafia manipulasi data pasokan pangan

    Menteri Pertanian Amran Sulaiman menduga ada upaya oknum mafia pangan yang hendak memanipulasi data pasokan beras dengan mempermainkan situasi di tengah proses pemenuhan ketahanan dan swasembada pangan di Indonesia.

    “Itu sementara diproses oleh Satuan Tugas (Satgas) Pangan. Kami minta jangan mempermainkan nasib petani dan konsumen,” ujar Mentan disela menyaksikan pemotongan hewan kurban Hari Raya Idul Adha 1446 di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat.

    Menurut dia, dari informasi internal ditemukan dugaan oknum-oknum tertentu yang berupaya mempengaruhi opini publik dengan mencoba memanipulasi data pasokan beras minim, padahal kenyataannya sangat melimpah.

    Baca selengkapnya.

    Menteri ESDM pastikan akan kunjungi tambang nikel Raja Ampat

    Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa pihaknya akan mengunjungi Raja Ampat untuk melihat kondisi alam dan tambang nikel.

    “Saya kebetulan ada rencana, mau kunjungi wilayah Papua Barat Daya dan Papua Barat melihat sumur-sumur minyak di Sorong, di Fak-Fak sama Bentuni. Nah mungkin saya lihat celah-celah waktu saya di situ, saya akan mencoba ke sana (Raja Ampat),” kata Bahlil saat ditemui di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat.

    Di sana, Bahlil akan mencoba bersilaturahmi dengan warga dan beberapa pihak yang berkaitan dengan pengelolaan tambang nikel.

    Baca selengkapnya.

    Diskon tarif tol 20 persen di Tol Trans Jawa mulai

    Jasamarga Transjawa Tol sebagai bagian dari Jasa Marga Group yang mengelola ruas jalan tol Trans Jawa memberikan diskon tarif tol sebesar 20 persen yang diberlakukan pada hari ini Jumat, 6 Juni 2025 pukul 00.00 WIB hingga Sabtu, 7 Juni 2025 pukul 24.00 WIB.

    VP Corporate Secretary & Legal PT JTT Ria Marlinda Paallo sebagai bentuk kontribusi dalam mengatur distribusi lalu lintas dan memberikan manfaat langsung bagi pengguna jalan.

    “Pemberlakuan diskon tarif tol sebesar 20% akan berlaku selama 10 hari di ruas jalan tol Trans Jawa terbagi menjadi tiga periode yaitu periode Hari Raya Iduladha 2025 yang dimulai pada hari ini, Jumat, 6 Juni 2025 pukul 00.00 WIB hingga Senin, 9 Juni 2025 pukul 24.00 WIB,” ujar Ria di Jakarta, Jumat.

    Baca selengkapnya.

    Kementan pastikan hewan kurban aman-sehat dan sesuai syariat

    Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan kesiapan stok hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha 2025/1446 Hijriah dalam kondisi yang aman, sehat, dan sesuai syariat.

    “Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah, Kementan memastikan kesiapan stok hewan kurban dalam pelaksanaan kurban kali ini dalam kondisi aman, sehat, dan sesuai syariat,” kata Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

    Dia menyebutkan, berdasarkan data proyeksi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementan, tahun ini ketersediaan hewan kurban nasional mencapai 3.217.397 ekor. Sedangkan kebutuhan hewan kurban nasional pada tahun 2025 diperkirakan mencapai 2.074.269 ekor.

    Baca selengkapnya.

    KAI catat okupansi keberangkatan libur Idul Adha capai 130 persen

    PT Kereta Api Indonesia (Persero) mencatat okupansi keberangkatan jelang libur Idul Adha 2025 mencapai 130 persen, dengan 218.473 pelanggan terlayani dari total kapasitas 168.043 kursi pada Kamis, 5 Juni 2025.

    “Angka ini mencerminkan antusiasme tinggi masyarakat. Dengan sistem naik turun penumpang di berbagai stasiun sepanjang perjalanan, satu kursi dapat digunakan lebih dari satu pelanggan dalam sehari,” ujar Vice President Public Relations KAI Anne Purba dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

    Secara akumulatif, lanjut Anne, hingga Jumat (6/6) pukul 07.00 WIB, penjualan tiket untuk periode 5–9 Juni 2025 mencapai 681.363 tiket, atau setara 80 persen dari total kapasitas kursi yang disediakan sebanyak 850.937 kursi.

    Baca selengkapnya.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 26 tahun silam kali pertama Pemilu digelar di Era Reformasi diikuti 48 Partai

    26 tahun silam kali pertama Pemilu digelar di Era Reformasi diikuti 48 Partai

    07 Juni 1999: 26 tahun silam kali pertama Pemilu digelar di Era Reformasi diikuti 48 Partai

    07 Juni 1999: 26 tahun silam kali pertama Pemilu digelar di Era Reformasi diikuti 48 Partai
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Sabtu, 07 Juni 2025 – 06:19 WIB

    Elshinta.com – Tepat hari ini, 7 Juni 1999 atau 26 tahun silam, untuk pertama kalinya Pemilihan Umum atau Pemilu digelar di Era Reformasi. Hasil Pemilu 1997, yang dimenangkan Partai Golkar, dipandang tak memiliki legitimasi setelah Presiden Soeharto lengser. Oleh sebab itu, Pemilu berikutnya yang mestinya dilaksanakan pada 2002, kemudian dipercepat.

    Pemilu 1999 merupakan Pemilu yang diselenggarakan secara serentak untuk memilih 462 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota se-Indonesia untuk periode 1999-2004. Selain tercacat sebagai Pemilu kali pertama setelah runtuhnya Orde Baru, Pemilu 7 Juni 1999 juga merupakan terakhir kalinya diikuti oleh Timor Timur.

    Adapun Pemilu 7 Juni 1999 digelar dengan sistem perwakilan berimbang dengan stelsel daftar. Sistem yang dipakai didasarkan pada sistem proporsional tertutup di tingkat provinsi. Di tiap-tiap provinsi, partai-partai diberikan kursi sebanding dengan porsi suara mereka. Jawa Timur memiliki jumlah kursi terbanyak, yaitu 82 kursi. Sementara yang terendah yaitu Bengkulu dan Timor Timur dengan masing-masing empat kursi.

    Jumlah peserta Pemilu 7 Juni 1999 lumayan membeludak setelah pemerintah menerbitkan Undang-undang atau UU Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik, UU Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilu, dan UU Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD. Dengan adanya aturan baru ini, aturan Pemilu sebelumnya terkait pembatasan partai oleh Orde Baru dihapuskan.

    Akibatnya, muncullah partai-partai baru yang tumbuh bak cendawan di musim hujan. Sedikitnya ada 171 partai baru yang terbentuk dari berbagai macam asas. Dari jumlah tersebut, terdaftar sebanyak 141 partai. Sedangkan yang lolos untuk mengikuti Pemilu 7 Juni 1999 total mencapai 48 partai.

    Berikut daftar 48 partai yang mengikuti Pemilu 7 Juni 1999:

    1. Partai Indonesia Baru

    2. Partai Kristen Nasional Indonesia

    3. Partai Nasional Indonesia

    4. Partai Aliansi Demokrat Indonesia

    5. Partai Kebangkitan Muslim Indonesia

    6. Partai Ummat Islam

    7. Partai Kebangkitan Ummat

    8. Partai Masyumi Baru

    9. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

    10. Partai Syarikat Islam Indonesia

    11. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

    12. Partai Abul Yatama

    13. Partai Kebangsaan Merdeka

    14. Partai Demokrasi Kasih Bangsa

    15. Partai Amanat Nasional (PAN)

    16. Partai Rakyat Demokratik

    17. Partai Syarikat Islam Indonesia 1905

    18. Partai Katolik Demokrat

    19. Partai Pilihan Rakyat

    20. Partai Rakyat Indonesia

    21. Partai Politik Islam Indonesia Masyumi

    22. Partai Bulan Bintang

    23. Partai Solidaritas Pekerja

    24. Partai Keadilan

    25. Partai Nahdlatul Ummat

    26. Partai Nasional Indonesia – Front Marhaenis

    27. Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia

    28. Partai Republik

    29. Partai Islam Demokrat

    30. Partai Nasional Indonesia – Massa Marhaen

    31. Partai Musyawarah Rakyat Banyak

    32. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

    33. Partai Golongan Karya (Golkar)

    34. Partai Persatuan

    35. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

    36. Partai Uni Demokrasi Indonesia

    37. Partai Buruh Nasional

    38. Partai Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong

    39. Partai Daulat Rakyat

    40. Partai Cinta Damai

    41. Partai Keadilan dan Persatuan

    42. Partai Solidaritas Pekerja Seluruh Indonesia

    43. Partai Nasional Bangsa Indonesia

    44. Partai Bhinneka Tunggal Ika Indonesia

    45. Partai Solidaritas Uni Nasional Indonesia

    46. Partai Nasional Demokrat

    47. Partai Ummat Muslimin Indonesia

    48. Partai Pekerja Indonesia

    Untuk menghindari campur tangan pemerintah, kemudian dibentuklah Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Pembentukan KPU juga diharapkan dapat menjaga objektivitas pelaksanaan Pemilu 1999 tersebut. KPU 1999 diketuai oleh Jend (Purn) Rudini didampingi Wakil Ketua Harun Al Rasyid. Lembaga anyar ini beranggotakan 52 orang yang mewakili 48 partai yang berpartisipasi dalam Pemilu 1999, dan empat wakil dari pemerintah.

    Pemilu 7 Juni 1999 yang menghabiskan dana Rp 1,3 triliun dimenangkan oleh PDIP. Partainya Megawati Soekarnoputri itu mendapat total suara 35.689.073 atau 33.74 persen dengan peraihan sebanyak 154 kursi. Golkar menyusul di posisi kedua dengan jumlah suara 23.741.749 atau 22.44 persen dengan perolehan kursi sebanyak 120.

    Kemudian posisi ketiga dalam Pemilu pertama era reformasi ini diraih PPP dengan total suara 11.329.905, dengan 59 kursi. PKB berada di posisi keempat meski mendapat suara lebih banyak ketimbang PPP yakni 13.336.98 2 suara. Hal ini lantaran PKB kalah banyak mendapatkan kursi, yakni 51 kursi. Posisi kelima dimenangkan oleh PAN dengan jumlah suara 7.528.956 dan 35 kursi.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Reshuffle Kabinet Prabowo? Bahlil: Jangan Ambil Hak Presiden!

    Reshuffle Kabinet Prabowo? Bahlil: Jangan Ambil Hak Presiden!

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia angkat bicara soal isu reshuffle kabinet yang belakangan kembali mencuat. Bahlil menegaskan bahwa keputusan sepenuhnya berada di tangan Presiden RI Prabowo Subianto.

    “Urusan kabinet itu urusan Bapak Presiden. Jangan kita mengambil bagian yang bukan hak kita karena itu hak prerogatif Bapak Presiden,” tegas Bahlil saat ditemui di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Jumat (6/6).

    Pria yang juga menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ini memilih untuk tidak berkomentar panjang soal spekulasi pergantian menteri.

    Menurutnya, Presiden Prabowo tentu memiliki wewenang penuh untuk menyusun komposisi kabinet demi mendukung jalannya pemerintahan.

    PKS: Kami Juga Hormati Hak Prerogatif Presiden

    Senada dengan Bahlil, Presiden PKS Al Muzammil Yusuf juga menyatakan dukungannya terhadap hak prerogatif Presiden dalam menentukan siapa saja yang layak duduk di kabinet.

    “Bicara reshuffle, saya kira pertama itu adalah prerogatif Presiden. Semua pihak harus menghormati. Itu dijamin oleh UUD,” kata Muzammil di DPP PKS, Jakarta Selatan, Kamis (5/6).

    Menurut Muzammil, evaluasi kinerja menteri adalah hal yang wajar dilakukan, terlebih dalam masa awal pemerintahan.

    “Presiden bisa mengevaluasi siapa menterinya yang baik atau yang kurang baik, yang diganti dan lain-lain. Kami hormati sepenuhnya hak prerogatif Presiden,” ujarnya.

    Spekulasi Meningkat, Presiden Masih Bungkam

    Seiring pernyataan dari para pimpinan partai ini, spekulasi soal reshuffle kabinet terus beredar di kalangan publik dan elite politik. Namun hingga kini, Presiden Prabowo belum memberikan sinyal atau komentar langsung terkait kemungkinan pergantian menteri dalam waktu dekat.

  • Diresmikan Bahlil Tahun Lalu, KPPU Temukan Dugaan Kolusi Proyek Pipa Gas Cisem II Senilai Rp 2,7 Triliun

    Diresmikan Bahlil Tahun Lalu, KPPU Temukan Dugaan Kolusi Proyek Pipa Gas Cisem II Senilai Rp 2,7 Triliun

    GELORA.CO – Proyek Strategis Nasional Pipa Gas Bumi Transmisi Cirebon-Semarang (Cisem) Tahap II kembali mendapat sorotan setelah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mencium aroma persengkongkolan dalam proses tender senilai Rp 2,7 triliun. Proyek pipa gas Cisem 2 ini telah mulai dibangun pada 2024 dengan rencana panjang pipa mencapai 245 kilometer.

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan proyek ini untuk menghubungkan jaringan transmisi pipa gas bumi dari Jawa Timur hingga Sumatera. Saat ini pipa gas yang telah terpasang berada di Gresik-Semarang (Gresem), disambungkan dengan Cisem yang tersambung dengan jaringan Sumatera Selatan ke Jawa Barat. Ke depan, pipa ini juga bakal disambungkan ke Dumai-Sei Mangkei di Sumatera. 

    Bahlil ketika meresmikan proyek ini pada 2024 lalu mengatakan bahwa pasokan gas bumi ke berbagai sektor industri di Jawa Tengah akan stabil dengan penyambungan pipa ini. Apalagi, potensi gas juga tersedia dari Lapangan Jambaran Tiung Biru di Blora, Cepu, dan Tuban.  “Gasnya ada di Jawa Timur, tapi tidak ada infrastruktur yang masuk ke Jawa Tengah. Harga gasnya tidak mahal, tapi kalau tidak diintervensi oleh negara (pembangunan pipa gas Cisem berbasis APBN) pasti tol fee akan mahal,” kata Ketua Umum Partai Golongan Karya itu. 

    Dalam proyek pipa gas Cisem II ini, pemerintah menggelontorkan dana sebesar Rp 2,7 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Proyek ditargetkan berlangsung 18 bulan dan selesai pada kuartal I 2026. 

    Temuan KPPU soal Dugaan Persekongkolan Proyek Pipa Gas Cisem II

    Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah menyelesaikan investigasi atas dugaan pengekongkolan tender dalam Proyek Strategis Nasional Pipa Gas Cirebon-Semarang Tahap II. KPPU mencurigai ada lima aktor dalam persekongkolan proyek di bawah Kementerian ESDM ini. Mereka adalah PT Timas Suplindo, PT Pratiwi Putri Sulung, PT PP (Persero), PT Nindya Karya, dan Kelompok Kerja Pemilihan Kementerian ESDM 7.

    Ketua KPPU Fanshurullah Asa mengatakan tim investigator KPPU telah menemukan indikasi kuat adanya pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan persekongkolan atau kolusi dalam proses tender. “Perkara ini kini siap memasuki tahap persidangan, menyusul temuan kuat adanya pelanggaran,” kata dia dalam keterangan resmi, Rabu, 4 Juni 2025.  

    Fanshurullah menjelaskan Proyek Cisem 2 ini berada di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Proyek ini juga bagian dari PSN yang berperan penting dalam distribusi gas untuk mendukung kawasan industri di Jawa Tengah. 

    Proyek ini, kata dia, sepenuhnya dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui skema kontrak tahun jamak (multiyears contract) yang berlangsung sejak 2024 hingga 2026. “Namun, di balik urgensi proyek ini, KPPU mencium aroma kolusi yang diduga melibatkan pemain besar dan panitia tender sendiri,” kata Fanshurullah. 

    Tender ini telah diumumkan pada 23 April 2024 dengan ruang lingkup pekerjaan yang luas, mulai dari desain rinci, pengadaan material, hingga konstruksi dan instalasi pipa gas sepanjang +245 kilometer. Tender ini akhirnya dimenangi oleh konsorsium KSO PT Timas Suplindo dan PT Pratiwi Putri Sulung. “Namun investigasi KPPU atas kasus yang berasal dari laporan masyarakat tersebut, menunjukkan persekongkolan horizontal antar perusahaan, sekaligus vertikal dengan kelompok kerja pemilihan dari Kementerian ESDM,” kata Fanshurullah. 

    Menyikapi temuan tersebut, Investigator KPPU menetapkan lima pihak sebagai terlapor yang meliputi PT Timas Suplindo, PT Pratiwi Putri Sulung, PT PP (Persero), PT Nindya Karya, dan Kelompok Kerja Pemilihan Kementerian ESDM 7. “Dengan sekurangnya dua alat bukti sah, KPPU menyatakan bahwa terdapat indikasi kuat terjadinya pelanggaran hukum persaingan usaha. Selanjutnya, perkara akan dibawa ke persidangan untuk pemeriksaan oleh Majelis Komisi,” kata dia. 

    Menurut dia, kasus ini tidak hanya menyangkut kerugian negara dari sisi efisiensi anggaran, tapi juga berisiko menggerus kepercayaan investor terhadap tata kelola proyek-proyek strategis nasional. Sektor energi atau minyak dan gas juga dikenal sebagai salah satu sektor dengan tingkat persaingan atau nilai Indeks Persaingan Usaha yang terendah selama lima tahun terakhir. 

    Ia menilai sektor energi dan minyak bumi ini harus diperbaiki. “Proyek PSN di sektor ini harus jadi contoh integritas, bukan justru sarang kolusi baru,” kata dia. 

  • Sekretaris Golkar DKI sebut Idul Adha momen perkuat rasa kemanusiaan

    Sekretaris Golkar DKI sebut Idul Adha momen perkuat rasa kemanusiaan

    Sekretaris DPD Partai Golkar DKI Jakarta Basri Baco saat memberikan pengarahan menjelang prosesi penyembelihan hewan kurban di Jakarta Pusat, Jumat (6/6/2025). ANTARA/HO-DPD Golkar DKI Jakarta

    Sekretaris Golkar DKI sebut Idul Adha momen perkuat rasa kemanusiaan
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Jumat, 06 Juni 2025 – 19:05 WIB

    Elshinta.com – Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar DKI Jakarta, Basri Baco menyebut Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah merupakan momentum untuk memperkuat rasa kemanusiaan dan solidaritas sosial.

    “Di tengah dinamika masyarakat saat ini, semangat gotong royong yang tercermin dari kegiatan kurban menjadi simbol penting dalam menjaga persatuan dan kebersamaan,” kata Basri Baco di sela-sela penyembelihan hewan kurban di Jakarta Pusat, Jumat.

    DPD Partai Golkar DKI Jakarta pun menyembelih 131 hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha 2025, yang terdiri atas 51 ekor sapi dan 80 ekor kambing.

    Dari jumlah tersebut, Ketua DPD Golkar DKI Ahmed Zaki Iskandar berkurban tujuh ekor sapi, Sekretaris DPD Golkar DKI yang juga Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Basri Baco berkurban 12 ekor sapi dan lima ekor kambing, dan Ketua Harian sekaligus Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Judistira Hermawan berkurban sebanyak tiga ekor sapi.

    Basri Baco berharap dengan kurban  dapat memberikan banyak manfaat bagi masyarakat Jakarta.

    “Semoga kurban yang kita laksanakan pada tahun ini bisa memberikan manfaat bagi umat sekitar, dan menjadi ladang pahala bagi kita yang berkurban,” ujarnya dalam keterangan tertulisnya.

    Menurut dia, Idul Adha adalah kesempatan emas untuk mempererat persaudaraan dan membangun semangat saling peduli dalam kehidupan bermasyarakat.

    “Esensi Idul Adha tidak hanya terletak pada pelaksanaan ibadah kurban, tetapi juga pada nilai-nilai luhur yang ada di dalamnya, seperti keikhlasan, keteladanan, serta semangat berbagi,” katanya.

    Dia pun mengajak semua elemen masyarakat, khususnya umat Islam untuk meneladani Nabi Ibrahim dalam hal keimanan dan keikhlasan.

    “Idul Adha mengajarkan kita soal keikhlasan dan pengorbanan, sebagaimana yang dilakukan Nabi Ibrahim,” katanya.

    Basri Baco juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga keharmonisan dan saling mendukung, apalagi dalam suasana Idul Adha yang penuh berkah dan kebaikan.

    “Partai Golkar selalu berkomitmen hadir di tengah masyarakat, menjalin kedekatan, dan memperjuangkan aspirasi rakyat. Semoga Idul Adha ini membawa kedamaian dan kesejahteraan bagi seluruh warga Jakarta,” paparnya.

    Dalam kesempatan itu, Basri Baco mengucapkan terima kasih kepada semua unsur masyarakat yang telah mempercayai Partai Golkar DKI Jakarta pada Pemilu 2024, di mana jumlah kursi Partai Golkar di DPRD Jakarta meningkat dari enam kursi di Pemilu 2019 menjadi 10 kursi di 2024.

    Partai Golkar juga berhasil menempatkan kadernya, yaitu Basri Baco duduk sebagai Wakil Ketua DPRD Jakarta periode 2025-2030.

    “Semoga amanah ini bisa memberikan manfaat kebaikan bagi seluruh masyarakat di Jakarta,” tuturnya.

    Sementara itu, Wakil Ketua DPD Golkar DKI Bidang Agama, M. Ashraf Ali, mengatakan daging hewan kurban itu nantinya akan dibagikan ke semua wilayah di Jakarta.

    “Daging kurban akan kita distribusi ke konstituen Golkar di kecamatan-kecamatan, ojek online, petugas keamanan, dan lainnya,” katanya.

    Pria yang juga menjabat Ketua Majelis Dakwah Islamiyah (MDI) wilayah Jakarta ini, menyebutkan bahwa pendistribusian daging kurban akan dilakukan melalui organisasi Golkar di wilayah.

    “Kita melibatkan semua organ di lingkup DPD Golkar, hasta karya, dan ormas sayap, dalam pendistribusian daging kurban ini,” ujarnya.

    Selain menyembelih dan membagikan hewan kurban, DPD Partai Golkar Jakarta juga menggelar shalat Idul Adha di kantor DPD di Jalan Pegangsaan Barat, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat.

    “Yang menjadi khotib Ustadz Abi Irfan Tadjus Al-Haramy dan sebagai imam Ustadz Ahmad Ghufron,” ucapnya.

    Sumber : Antara

  • Jadi khatib Iduladha, Sekjen Golkar ingatkan jemaah kisah Nabi Ibrahim

    Jadi khatib Iduladha, Sekjen Golkar ingatkan jemaah kisah Nabi Ibrahim

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji saat menjadi khatib Iduladha 1446 Hijriah mengingatkan para jemaah, termasuk para politisi yang hadir, mengenai kisah Nabi Ibrahim.

    “Ujian yang diberikan Allah kepada Nabi Ibrahim adalah puncak dari pengorbanan di jalan kebaikan. Ini menjadi pesan bagi kita semua agar selalu siap memberikan yang terbaik dari yang kita miliki demi kebaikan yang lebih besar,” ujar Sarmuji dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Selain itu, dia mengatakan bahwa semangat pengorbanan yang dimiliki Nabi Ibrahim dapat menjadi pengingat bagi politisi maupun masyarakat untuk membangun warisan kebaikan yang tidak ada habisnya, atau jauh melampaui masa jabatan.

    Oleh sebab itu, dia mengajak semua pihak untuk selalu menanamkan nilai-nilai kebaikan yang dapat menjadi warisan bagi generasi mendatang.

    “Saya menasihati diri saya sendiri dan kita semua di sini, jangan sampai kita terjebak hanya dalam gemerlap kekuasaan yang kita genggam hari ini. Jangan hanya senang mendengar tepuk tangan dan pujian ketika menjabat,” katanya.

    “Akan tetapi, kita harus mampu menciptakan warisan yang menghadirkan nama baik setelah tak lagi menjabat. Jangan sampai setelah selesai menjabat, nama kita justru menjadi bahan caci maki,” kata dia melanjutkan.

    Diketahui, sejumlah politisi yang hadir dalam salat Iduladha tersebut adalah Ketua Umum Golkar sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Wakil Ketua MPR Kahar Muzakir, hingga Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bahlil Akui Diskusi dengan Seskab Soal Tambang Nikel di Raja Ampat

    Bahlil Akui Diskusi dengan Seskab Soal Tambang Nikel di Raja Ampat

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan, dirinya telah berdiskusi dengan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya terkait isu pertambangan nikel di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya. Meski begitu, Bahlil tidak menguraikan isi pembicaraan secara detail.

    “Memang ada komunikasi saya dengan Pak Seskab, dan itu biarlah isinya saya sama Pak Seskab yang tahu,” ujar Bahlil di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Jumat (6/6/2025).

    Bahlil menegaskan, diskusi dengan seskab tidak semata terkait tambang di Raja Ampat. Namun juga menyangkut berbagai aspek pelaksanaan tugas kenegaraan. “Komunikasi saya dengan Pak Seskab maupun ke Bapak Presiden, setiap saat dalam konteks bagaimana menjalankan tugas,” ujarnya.

    Bahlil mengungkapkan rencananya untuk mengunjungi langsung Raja Ampat guna melihat kondisi di lapangan. Langkah tersebut dinilai strategi untuk mendengar langsung keluhan masyarakat atas dugaan dampak negatif aktivitas tambang nikel di wilayah tersebut.

    “Saling mengunjungi, silaturahmi tidak hanya antarpejabat, tetapi juga dengan masyarakat lintas kelompok,” kata Bahlil.

    Kunjungan kerja Bahlil ke Papua Barat Daya tidak hanya sebatas isu tambang, tetapi juga mencakup peninjauan sumur-sumur minyak di wilayah Sorong, Fakfak, dan Bintuni. Kunjungan ini untuk memastikan kontribusi optimal dari produksi minyak dalam negeri.

    Bahlil menargetkan program lifting minyak nasional dapat mencapai 1 juta barel per hari (BOPD) pada 2030. “Insyaallah, doakan saja. Saya mau kunjungi Papua Barat Daya dan Papua Barat. Kalau sempat, saya juga akan coba ke Raja Ampat,” ujarnya.

  • Jadi Khatib Salat Idul Adha, Sekjen Golkar Ingatkan Pejabat untuk Teladani Nabi Ibrahim – Page 3

    Jadi Khatib Salat Idul Adha, Sekjen Golkar Ingatkan Pejabat untuk Teladani Nabi Ibrahim – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji bertindak sebagai khatib dalam pelaksanaan salat Idul Adha di di Masjid Ainul Hikmah, kompleks DPP Partai Golkar, Jumat (6/6/2025).

    Salat Idul Adha dihadiri Ketua Umum Partai Golkar yang juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Wakil Ketua MPR Kahar Muzakir, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Mendukbangga/Kepala BKKBN Wihaji.

    Dalam khutbahnya, Sarmuji mengingatkan para jemaah, khususnya para pejabat publik, untuk merenungkan dan mengamalkan makna mendalam dari beberapa doa Nabi Ibrahim.

    Menurut Sarmuji, doa Nabi Ibrahim yang memohon agar dirinya selalu meninggalkan nama baik bagi generasi berikutnya adalah teladan penting yang harus menjadi inspirasi bagi para pemimpin.

    “Kita diperintahkan Allah untuk mengikuti millah Ibrahim—yaitu jalan, keyakinan, akhlak, dan kebiasaan Nabi Ibrahim. Dalam doanya, Nabi Ibrahim berkata, ‘Ya Tuhan kami, jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi generasi yang datang kemudian,’” kata Sekjen Partai Golkar menekankan nilai luhur yang terkandung dalam doa tersebut.

    Sarmuji juga mengajak jemaah untuk selalu menanamkan nilai-nilai kebaikan yang bisa menjadi warisan bagi generasi setelahnya.

    “Saya menasihati diri saya sendiri dan kita semua di sini: jangan sampai kita terjebak hanya dalam gemerlap kekuasaan yang kita genggam hari ini. Jangan hanya senang mendengar tepuk tangan dan pujian ketika menjabat, tetapi kita harus mampu menciptakan warisan yang menghadirkan nama baik setelah kita tak lagi menjabat. Jangan sampai setelah selesai menjabat, nama kita justru menjadi bahan caci maki,” tegasnya.

    Lebih lanjut, Sarmuji menyinggung kisah pengorbanan Nabi Ibrahim yang menjadi simbol ujian terberat bagi manusia. Ia mengingatkan bahwa Idul Adha bukan tentang ritual kurban semata, melainkan juga tentang keikhlasan dan totalitas dalam berkorban demi kebaikan bersama.

    “Ujian yang diberikan Allah kepada Nabi Ibrahim adalah puncak dari pengorbanan di jalan kebaikan. Ini menjadi pesan bagi kita semua agar selalu siap memberikan yang terbaik yang kita miliki, demi kebaikan yang lebih besar,” pungkasnya.

     

    Usai melaksanakan sholat Idul Adha, Presiden Prabowo Subianto bagi-bagi thr untuk warga yang berada di sekitaran Masjid Istiqlal.

  • Golkar serahkan keputusan reshuffle kepada presiden

    Golkar serahkan keputusan reshuffle kepada presiden

    Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Jumat (6/6/2025). ANTARA/Walda Marison

    Golkar serahkan keputusan reshuffle kepada presiden
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 06 Juni 2025 – 10:11 WIB

    Elshinta.com – Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa pihaknya menyerahkan keputusan reshuffle kabinet kepada Presiden RI Prabowo Subianto.

    “Urusan kabinet itu urusan Bapak Presiden. Jangan kita mengambil bagian yang bukan hak kita karena itu hak prerogatif Bapak Presiden,” kata Bahlil saat ditemui Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Jumat.

    Menurut dia, Prabowo memiliki hak mengganti jajaran menteri demi terciptanya susunan kabinet yang dapat mendukung pemerintahan. Bahlil yang juga menjabat sebagai Menteri Energi Sumber Saya Mineral (ESDM) enggan berkomentar lebih jauh terkait dengan isu reshuffle tersebut.

    Sebelumnya, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Al Muzammil Yusuf juga mengemukakan pendapat yang sama dengan Bahlil. Al Muzammil mengatakan bahwa reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo demi terciptanya kabinet yang baik.

    “Bicara reshuffle, saya kira pertama itu adalah prerogatif Presiden. Semua pihak harus menghormati. Itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar, oleh undang-undang,” kata Muzammil di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Kamis (5/6).

    Ia juga menambahkan bahwa Presiden tentunya akan melakukan evaluasi terhadap kinerja para menteri di kabinetnya. Para menteri tersebut adalah pelaksana dari program-program yang disusun oleh Presiden Prabowo sehingga kesuksesan pemerintahan Presiden tentu sangat bergantung pada kinerja para menterinya.

    “Presiden bisa mengevaluasi siapa menterinya yang baik atau yang kurang baik, yang diganti dan lain-lain. Kami hormati sepenuhnya hak prerogatif Presiden,” ujarnya.

    Sumber : Antara

  • Bamsoet Dorong Idul Adha Jadi Momen Perkuat Solidaritas & Persatuan Bangsa

    Bamsoet Dorong Idul Adha Jadi Momen Perkuat Solidaritas & Persatuan Bangsa

    Jakarta –

    Anggota DPR RI Bambang Soesatyo menyampaikan Hari Raya Idul Adha bukan hanya menjadi momen penting bagi umat Islam. Melainkan panggilan untuk meneguhkan kembali semangat pengorbanan, solidaritas, dan persatuan bangsa.

    Bamsoet menilai perayaan Idul Adha menjadi cermin nyata dari gotong royong dan kepedulian sosial yang mampu menyentuh berbagai lapisan kehidupan.

    “Idul Adha bukan hanya sekadar perayaan agama, tetapi juga sebuah momentum yang sarat dengan nilai-nilai sosial. Momen ini mengingatkan kita untuk lebih peka terhadap lingkungan sekitar dan untuk selalu siap membantu sesama. Ketika kita bermanfaat bagi satu sama lain, kita tidak hanya merayakan ibadah, tetapi juga menguatkan ikatan persatuan dan kebersamaan dalam masyarakat,” ujar Bamsoet dalam keterangannya, Jumat (8/6/2025).

    Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini memaparkan saat perayaan Idul Adha, umat muslim biasanya melakukan penyembelihan hewan kurban. Hasil dari penyembelihan tersebut akan dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

    Menurut Bamsoet, kurban saat Idul Adha tidak hanya merupakan ritual ibadah, namun juga sarana untuk membantu masyarakat yang kurang beruntung. Hal ini menunjukkan potensi aksi sosial yang terkandung dalam perayaan Idul Adha dalam mengurangi kesenjangan sosial dan mendorong solidaritas di antara sesama.

    “Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024 mencatat, terdapat sekitar 9,36% penduduk Indonesia yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Di tengah realitas ini, momentum Idul Adha menjadi peluang strategis untuk mendorong redistribusi kekayaan secara lebih adil, melalui distribusi daging kurban. Praktik ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk ibadah individual, tetapi juga sebagai sarana mempererat hubungan sosial antara yang mampu dan yang membutuhkan,” kata Bamsoet.

    Di tengah perbedaan pilihan politik, latar belakang etnis, dan status sosial, lanjut Bamsoet, umat Islam dipersatukan dalam satu panggilan spiritual meneladani ketaatan dan keikhlasan Nabi Ibrahim dan Ismail. Menurutnya, hal ini dapat menjadi narasi kuat untuk membangun Indonesia yang inklusif dan berbasis solidaritas sosial.

    “Apalagi dalam situasi dunia yang semakin tidak pasti, kekuatan komunitas yang solid dan saling peduli menjadi aset penting. Di sinilah perayaan Idul Adha memiliki nilai strategis sebagai katalisator pembentukan masyarakat yang kuat dan tangguh. Momen Idul Adha harus menjadi pengingat bahwa keberagamaan sejati mesti terwujud dalam aksi sosial yang konkret dan menyentuh kehidupan orang lain,” pungkas Bamsoet.

    (anl/ega)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini