Xcloud.id

partai: Golkar

  • Toko Retail di Blitar Menggurita, Kelontong Kian Tercekik

    Toko Retail di Blitar Menggurita, Kelontong Kian Tercekik

    Blitar (beritajatim.com) – Toko retail modern di Kabupaten Blitar kian menggurita. Data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) memperlihatkan bahwa jumlah toko retail di Kabupaten Blitar telah mencapai 284 unit usaha.

    Ratusan toko retail modern ini tersebar di 22 kecamatan yang ada di Kabupaten Blitar. Jumlah ini pun akan terus bertambah seiring dengan bertambahnya tahun. Kondisi tentu membuat toko kelontong atau toko tradisional milik warga lokal terancam.

    Kondisi ekonomi toko kelontong di Kabupaten Blitar pun kian tercekik. Keterbatasan modal yang dimiliki oleh para pemilik toko kelontong membuat mereka tak mampu menyaingi toko retail yang modalnya tak terbatas.

    “Sulit ekonomi sekarang, dimana-mana ada toko berjejaring disana lengkap, kalau kita disuruh bersaing pasti tidak mampu, belum lagi generasi sekarang lebih segan untuk berbelanja ke toko tradisional seperti ini,” ucap Ririn, pemilik toko kelontong di Kecamatan Wates Blitar, Selasa (10/6/2025)

    Kondisi ini menarik perhatian dari DPRD Kabupaten Blitar. Wakil Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Blitar, Ismail Namsa mengatakan, kemudahan investasi memang penting bagi pembangunan daerah. Namun, investasi itu tidak boleh melanggar aturan yang telah ditetapkan. Salah satu yang disorot adalah keberadaan toko modern yang dianggap belum sesuai dengan ketentuan yang ada dalam peraturan daerah (perda).

    “Perda tentang toko modern sudah jelas mengatur jarak minimal 1 kilometer dari pasar tradisional. Tapi di lapangan masih banyak pelanggaran. Contohnya kondisi di Kecamatan Srengat, di mana jarak antara toko modern dan pasar tradisional sangat berdekatan,” ujar Namsa, yang ditemui di kantornya beberapa waktu lalu.

    Tak hanya soal jarak, jumlah toko modern dari satu merek juga dibatasi maksimal tiga di setiap kecamatan. Namun, realisasi di lapangan dinilai belum sesuai, bahkan menurut Namsa ada tiga hingga empat toko modern dengan brand sama dalam satu kecamatan.

    Ismail Namsa menyebut butuh ketegasan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar untuk menertibkan maraknya toko modern. Tentu dia berharap satpol PP atau dinas terkait menata toko modern agar realisasinya bisa sesuai dengan aturan yang ada.

    “Perda sudah ada. Tinggal ditegakkan saja dan ditertibkan oleh satpol PP untuk perizinan DPMPTSP dan dinas teknis lainnya,” ungkapnya.

    Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Blitar, Puguh Imam Santoso menjelaskan, hingga Mei 2025 terdapat 284 toko modern yang tersebar di seluruh kecamatan. Pihaknya berkomitmen tidak akan mengeluarkan izin jika tidak ada rekomendasi dari dinas teknis terkait.

    “Kalau secara teknis dari dinas perindustrian dan perdagangan (disperindag) tidak merekomendasikan, kami juga tidak akan keluarkan izinnya. Proses perizinan tetap berpatokan pada pemenuhan syarat teknis, seperti zonasi tata ruang dan jarak dari pasar tradisional,” kata Puguh, sapaan akrabnya.

    Terkait maraknya praktik toko modern berjejaring yang menggunakan nama pribadi atau nama baru untuk menghindari pembatasan jumlah toko, Puguh mengaku hal itu menjadi tantangan tersendiri. Memang banyak ditemui manajemennya tetap sama, tapi namanya beda. Secara aturan tidak bisa ditolak perizinannya.

    Puguh menambahkan, masyarakat kini cenderung memilih toko modern karena pertimbangan kenyamanan seperti ruangan ber-AC, fasilitas parkir, dan kebaruan produk. Meski begitu, pemerintah tetap akan mengedepankan keseimbangan antara kebutuhan investasi dan perlindungan terhadap pelaku usaha kecil.

    “Kami tidak bisa menolak investasi begitu saja. Tapi kalau memang melanggar aturan, ya tidak bisa kami izinkan. Kalau ada penolakan, kami pelajari dulu alasan masyarakat. Jika memang memenuhi syarat aturan, kami bantu fasilitasi komunikasi antara investor dan warga,” pungkasnya. [owi/beq]

  • Ngabalin Sebut Gerombolan HTI/FPI Bangkit: Mulai Beringas Tuh

    Ngabalin Sebut Gerombolan HTI/FPI Bangkit: Mulai Beringas Tuh

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kader Partai Golkar Ali Mochtar Ngabalin menyebut Hizbut Tahrir Indonesia dan Front Pembela Islam (FPI) mulai bangkit. Ia bahkan menyebut beringas.

    “Gerombolan keok pada bangkit tuh, campur bekas HTI/FPI mulai bringas tuh,@ kata Ngabalin dikutip dari unggahannya di X, Selasa (10/6/2025).

    Ngabalin tak memaparkan bentuk kebangkitan dimaksud. Namun menurutnya, gerombolan tersebut punya kebencian terhadap Presiden ke-7 Jokowi.

    “Sinting. Tingkat dewa kebencian mereka pada Jokowi,” ujarnya.

    Apalagi, kata Ngabalin, anak tertua Jokowi kini jadi Wapres. Yakni Gibran Rakabuming Raka.

    “Sakitnya ampe uluhati, apa lagi si sulung jadi wapres,” ucapnya.

    Di sisi lain, ia menyebut FPI dan HTI sebagai laskar tak berguna.

    “Laskar takberguna yang lagi sakit ati karena dipecat diberhentikan di tengah jalan-koordinasi mantap, waktunya makin dekat menyatu die nih ama panci dkk,” pungkasnya.
    (Arya/Fajar)

  • DPR Dukung Dedi Mulyadi soal Larangan Pemberian PR Siswa di Jabar

    DPR Dukung Dedi Mulyadi soal Larangan Pemberian PR Siswa di Jabar

    GELORA.CO -Ketua Komisi X DPR RI, Hefitah Sjaifudian mendukung kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi yang melarang pemberian pekerjaan rumah (PR) bagi siswa-siswi sekolah.

    Hefitah menilai, kebijakan tersebut positif selama tetap diiringi dengan peran aktif orang tua dalam proses pendidikan di rumah.

    “Saya juga setuju jika jam belajar tidak terlalu panjang, karena anak-anak juga butuh waktu untuk melakukan aktivitas lain di luar sekolah,” ujar Hetifah kepada wartawan di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Senin 9 Juni 2025.

    Namun demikian, ia mengingatkan, hilangnya PR bukan berarti proses edukasi berhenti setelah jam sekolah selesai. Menurutnya, tantangan selanjutnya adalah bagaimana orang tua mampu memanfaatkan waktu anak di rumah untuk kegiatan yang tetap mendidik dan bermanfaat.

    “Bukan berarti tidak ada proses edukasi di rumah. Tantangannya adalah bagaimana orang tua bisa mengisi waktu anak-anak dengan kegiatan yang mendidik. Artinya, tugasnya bukan hanya pada anak, tapi juga pada orang tua,” kata politikus Golkar ini. 

    Ia berharap, kebijakan tersebut dapat menjadi momentum untuk memperkuat peran keluarga dalam membentuk karakter dan kebiasaan belajar anak secara holistik di luar lingkungan sekolah formal.

    “Jadi ini akan menjadi momentum untuk memperkuat peran keluarga dalam membentuk karakter dan kebiasaan belajar,” pungkas Hetifah dikutip dari RMOLJabar.

    Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, resmi mengeluarkan surat edaran yang melarang para guru di wilayahnya memberikan pekerjaan rumah (PR) kepada siswa.

    “Mulai hari ini, kami menerbitkan surat edaran yang berisi larangan bagi guru untuk memberi PR kepada murid,” ujar Dedi saat memberikan keterangan di Gedung Pakuan, Bandung

  • Profil Firnando Ganinduto, Anggota DPR yang Kritisi Kebijakan Trump

    Profil Firnando Ganinduto, Anggota DPR yang Kritisi Kebijakan Trump

    Jakarta, Beritasatu.com – Firnando Ganinduto adalah politikus dari Partai Golongan Karya (Golkar), kini menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2024-2029, mewakili daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah I yang mencakup Kabupaten Kendal, Kota Semarang, Kota Salatiga, dan Kabupaten Semarang.

    Dalam Pemilu Legislatif 2024, dia memperoleh 63.881 suara, menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadapnya. Saat ini, Firnando bertugas di Komisi VI DPR, yang fokus pada bidang perdagangan, kawasan perdagangan, pengawasan persaingan usaha, dan badan usaha milik negara (BUMN).

    Lantas, bagaimana sosok Firnando Ganinduto? Berikut ini profil dan perjalanan kariernya.

    Profil Firnando Hadityo Ganinduto

    Firnando Hadityo Ganinduto lahir pada 16 April 1980. Ia menempuh pendidikan dasar di SD Al Azhar Kemang, kemudian melanjutkan ke SMP Al Azhar Pejaten dan Wesly College. Pendidikan tingginya dijalani di Valley Forge Military Academy & College serta Berkeley College, New York, Amerika Serikat, yang menjadi bekal untuk karier profesionalnya.

    Sebelum masuk dunia politik, Firnando berkarier di sektor bisnis dan korporasi. Pada 2006-2008, dia menjabat sebagai relationship manager di DBS Bank. Kariernya berlanjut di PT Indika Energy Tbk sebagai bagian tim business development pada 2008-2012.

    Selanjutnya, dia menempati posisi senior manager of government relations di PT Sorikmas Mining dari 2012 hingga 2016. Hingga akhirnya, pada 2016-2024, dia menjabat sebagai vice president di PT CFLD Indonesia, memperkuat pengalamannya di bidang hubungan pemerintahan dan pengembangan bisnis.

    Firnando memiliki pengalaman panjang di berbagai organisasi kewirausahaan dan kemasyarakatan. Sejak 2021 hingga 2026, dia menjabat sebagai wakil bendahara umum di Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR).

    Sebelumnya, dia aktif di dewan pengurus pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) sebagai ketua kompartemen departemen pada 2015-2019. Firnando juga pernah bergabung dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia pada 2010-2015, memperluas jejaringnya di dunia bisnis dan sosial.

    Sebagai anggota Komisi VI DPR, Firnando terlibat dalam pengawasan dan kebijakan terkait perdagangan dan BUMN. Pada April 2025, dia mengemukakan pandangannya terkait tarif impor timbal balik 32% dari Amerika Serikat, yang berpotensi merugikan industri garmen Indonesia. Ia mengusulkan negosiasi ulang tarif atau relokasi produksi untuk menjaga daya saing ekspor Indonesia.

    Selain tugas legislasi, Firnando juga terlibat dalam program sosial. Pada Mei 2025, dia memfasilitasi penyaluran dana CSR dari PT Pusri sebesar Rp 800 juta untuk pengembangan pendidikan dan fasilitas masyarakat di Kendal.

    Program tersebut menyasar peningkatan kualitas sekolah dasar dan kelurahan tertinggal, mencerminkan perhatiannya terhadap pembangunan lokal.

    Dengan basis suara yang solid di Jawa Tengah I, Firnando Ganinduto menunjukkan peran aktif sebagai legislator muda. Fokusnya pada reformasi perdagangan, persaingan usaha, dan sinergi dengan program sosial menjadikannya figur yang relevan di DPR.

    Kombinasi latar belakang pendidikan internasional, pengalaman profesional, dan jejak organisasi memperkuat posisinya dalam berkontribusi untuk masyarakat dan daerah pemilihannya.

    Firnando Ganinduto adalah politikus muda Partai Golkar yang membawa pengalaman luas dari dunia bisnis dan organisasi ke ranah politik. Sebagai anggota Komisi VI DPR, dia aktif dalam isu perdagangan dan BUMN, sambil tetap memperhatikan pembangunan lokal melalui program sosial di Jawa Tengah I.

  • Dukung Penutupan Tambang Nikel di Raja Ampat, Lamhot Sinaga: Keindahan Alam dan Kekayaan Hayati Harus Dilestarikan Nasional 8 Juni 2025

    Dukung Penutupan Tambang Nikel di Raja Ampat, Lamhot Sinaga: Keindahan Alam dan Kekayaan Hayati Harus Dilestarikan Nasional 8 Juni 2025

    Dukung Penutupan Tambang Nikel di Raja Ampat, Lamhot Sinaga: Keindahan Alam dan Kekayaan Hayati Harus Dilestarikan
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Wakil Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI,
    Lamhot Sinaga
    , mendukung penuh keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
    Bahlil Lahadalia
    yang menghentikan aktivitas pertambangan nikel di wilayah
    Raja Ampat
    , Papua Barat Daya.
    Ia menilai langkah tersebut mencerminkan keberpihakan pemerintah terhadap kelestarian lingkungan dan penguatan sektor pariwisata yang menjadi aset strategis bangsa.
    “Saya mendukung penuh keputusan Menteri Bahlil. Kawasan Raja Ampat bukan hanya milik Papua atau Indonesia, tapi juga milik dunia. Keindahan alam dan kekayaan hayati yang dimiliki kawasan ini harus kita jaga dan lestarikan,” ujar Lamhot dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Minggu (8/6/2025).
    Sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Lamhot menyoroti risiko kerusakan yang bisa ditimbulkan oleh kegiatan pertambangan di wilayah sensitif seperti Raja Ampat.
    Ia menyebut, keberadaan industri tambang dapat mengganggu ekosistem laut dan darat yang selama ini menjadi daya tarik utama wisatawan mancanegara.
    “Pariwisata di Raja Ampat sudah dikenal dunia. Ini bukan tempat yang cocok untuk aktivitas pertambangan. Pemerintah harus lebih selektif dalam mengeluarkan izin usaha, dan keberlanjutan harus menjadi prinsip utama,” tegasnya.
    Lamhot juga mendorong keterlibatan semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat, untuk menjaga kelestarian kawasan Raja Ampat.
    Ia menyebut kawasan ini bisa menjadi simbol komitmen Indonesia terhadap pembangunan yang berkelanjutan.
    “Kita harus memastikan bahwa anak cucu kita kelak masih bisa menikmati keindahan dan kekayaan alam Raja Ampat,” kata Lamhot.
    Menurut Lamhot, keputusan Bahlil sejalan dengan arah kebijakan Asta Cita Presiden Prabowo yang mengedepankan pembangunan berkelanjutan, tidak hanya bergantung pada eksploitasi sumber daya alam (SDA), melainkan juga pada ekonomi berbasis jasa dan konservasi.
    “Kami di DPR tentu melihat langkah yang dilakukan Menteri ESDM adalah keberpihaknya dalam mengedepankan model ekonomi yang ramah lingkungan dan berpihak pada masa depan, bukan hanya kepentingan jangka pendek,” ujar Lamhot.
    Ia juga menilai, kebijakan tersebut sebagai bentuk perlindungan terhadap kehidupan masyarakat lokal. 
    Khususnya, masyarakat adat di Raja Ampat yang selama ini hidup berdampingan dengan alam dan sangat menggantungkan diri pada sumber daya laut serta ekowisata.
    “Semua pihak tentu sepakat, bahwa jangan sampai mengorbankan masyarakat setempat demi kepentingan korporasi. Dalam hal ini, Menteri Bahlil sebagai simbol negara dan perpanjangan tangan Presiden Prabowo hadir untuk melindungi rakyat dan lingkungan mereka,” paparnya.
    Lamhot pun mengapresiasi keberanian Bahlil dalam mengevaluasi dan mencabut izin tambang yang dinilai bermasalah atau tidak sesuai dengan tata ruang.
    “Ini jadi pesan penting bahwa pemerintah serius menata sektor pertambangan agar lebih bertanggung jawab dan taat regulasi,” kata Lamhot.
     
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menteri ESDM Bahlil Diserang ‘Pengusaha Hitam’

    Menteri ESDM Bahlil Diserang ‘Pengusaha Hitam’

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, Muhammad Sarmuji menilai serangan terhadap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia belakangan ini berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang dinilai merugikan sejumlah pengusaha besar.

    Sarmuji menduga berbagai framing jahat yang muncul kepada Menteri ESDM RI Bahlil Lahadalia akhir-akhir ini berasal dari pengusaha hitam yang dirugikan oleh kebijakan Bahlil.

    Sejak diangkat menjadi Menteri ESDM, Kebijakan-kebijakan yang diambil Bahlil dinilai berpihak kepada rakyat dan membuka peluang bagi sektor usaha kecil dan menengah (UMKM), tapi merugikan pengusaha hitam khususnya di sektor pertambangan dan Migas.

    “Kami menilai kebijakan menteri ESDM agar UMKM mendapat akses yang lebih besar telah menyakiti para pengusaha yang selama ini berpesta di atas tanah negara,” ujar Sarmuji dalam keterangan tertulisnya, Minggu (8/6/2025).

    Selama ini, katanya, sektor pertambangan nasional cenderung didominasi oleh perusahaan-perusahaan besar. Kebijakan yang berlaku sebelumnya lebih banyak menguntungkan kepentingan korporasi, bahkan membuka ruang lebar bagi kepentingan asing melalui kebijakan impor dan lainnya.

    Hal itu telah lama menjadi keluhan banyak pihak, terutama pelaku UMKM yang hanya menjadi penonton di negeri sendiri. Sarmuji mengatakan kebijakan baru ini adalah koreksi penting agar mereka juga bisa menjadi pemain utama di sektor pertambangan nasional.

    Menurut Sarmuji, kebijakan Bahlil yang mencabut IUP besar lalu berencana membagi kepada UMKM lokal adalah terobosan yang selama ini dirindukan rakyat. Sarmuji menyebut kebijakan Bahlil adalah langkah maju untuk mendistribusikan kesejahteraan secara lebih adil.

    “Ini menunjukkan bahwa negara hadir untuk rakyat, bukan hanya untuk segelintir pengusaha besar,” tegas Sarmuji yang juga Sekjen Partai Golkar tersebut.

    Lebih lanjut, Sarmuji menyoroti mafia impor minyak yang selama ini diuntungkan oleh kebijakan sebelumnya juga ikut menyerang Bahlil. Menurut Sarmuji, mafia impor minyak yang menikmati rente besar juga merasa terancam dengan kebijakan Bahlil yang berusaha menaikkan lifting migas.

    “Mereka ikut menunggangi narasi-narasi miring untuk menggoyang kebijakan yang sebenarnya berpihak pada rakyat,” kata Sarmuji.

    Di tengah langkah-langkah progresif Bahlil, para pengusaha ‘hitam’ yang dirugikan oleh kebijakan ini justru melawan balik dengan berbagai cara. Mereka bahkan menumpangi isu-isu yang sebenarnya bukan kesalahan Bahlil untuk menggiring opini publik.

    “Serangan yang diarahkan kepada Menteri Bahlil bukanlah kritik objektif, melainkan manuver kepentingan yang merasa terganggu. Serangan terhadap Menteri ESDM sudah jauh dari proporsional dan merupakan sebuah framing jahat yang memiliki target politik,” tegas Sarmuji.

    “Saya menduga ini karena kebijakan tersebut banyak merugikan pengusaha hitam,” sambungnya.

    Kasus Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel milik PT Gag Nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, yang dihentikan sementara oleh Bahlil, misalnya, izinnya dibuat oleh menteri sebelumnya tetapi kesalahannya dilimpahkan kepada menteri sekarang. Sarmuji menegaskan, jangan sampai publik terjebak pada narasi yang tidak adil.

    “Ini bukan soal pribadi Menteri Bahlil, tetapi tentang bagaimana negara hadir untuk rakyat,” kata Sarmuji.

    Fraksi Partai Golkar DPR RI berupaya untuk terus mengawal kebijakan-kebijakan populis yang berpihak pada rakyat dan mendukung Bahlil dalam mewujudkan tata kelola pertambangan nasional yang lebih adil dan inklusif. (tok/but)

     

  • Pro-Kontra Legalisasi Kasino, Diklaim Bisa Beri Tambahan Rp200 Triliun untuk APBN

    Pro-Kontra Legalisasi Kasino, Diklaim Bisa Beri Tambahan Rp200 Triliun untuk APBN

    GELORA.CO – Ekonom sekaligus pengamat bisnis, Benny Batara Hutabarat (Bennix) menilai pelegalan praktik perjudian dalam bentuk kasino, bakal meningkatkan pendapatan negara minimal Rp200 triliun per tahun.

    “Kalau ini diselenggarakan oleh negara atau ada kepala daerah yang punya nyali buat bikin ini minimal dapat Rp200 triliun setahun loh,” kata Bennix dalam diskusi publik dengan tajuk ‘Legalisasi Kasino di Indonesia: Antara Kepastian Hukum, Tantangan Sosial, dan Peluang Ekonomi’ di kawasan Jakarta Selatan, Sabtu (7/6/2025).

    Ia menambahkan, dengan adanya peningkatan pendapatan yang signifikan, tentu akan berdampak baik terhadap pembangunan negara atau daerah, dari sisi infrastruktur dan lainnya.

    Selain itu, Bennix juga menyinggung mengenai banyaknya Warga Negara Indonesia yang berjudi di kasino di negara lain. Hal itu menujukan adanya perputaran uang dari Indonesia negara lain.

    Karenanya, legalisasi kasino disarankan untuk dilakukan. Sehingga, bisa menarik kembali uang dalam jumlah besar yang ‘kabur’.

    “Ya ini harus segera kita bikin kalau enggak makin banyak duit kita Ini bukan lagi ngomong duit Rp1-2 Miliar ya ini ngomong duit ratusan triliun yang kabur keluar negeri karena negara gagal memiliki nyali untuk membangun usaha serupa,” kata Bennix.

    Di sisi lain, anggota Komisi III DPR RI Hasbiallah Ilyas mengatakan pelegalan kasino di Indonesia bukan pilihan yang tepat untuk menambah pendapatan negara. Sebab, kultur masyarakat di Tanah Air berbeda dengan negara-negara tetangga.

    “Kalau (soal pendapatan negara dari kasino jadi opsi terakhir) menurut saya tidak perlu. Karena kultur kita berbeda dengan kultur negara-negara yang melegalkan judi. Kultur masyarakat kita dan SDM masyarakat kita yang berbeda dengan Singapura,” kata Hasbiallah dalam diskusi yang sama.

    Untuk menambah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), ia menyebut banyak potensi lain yang bisa digali. Misalnya, dari sumber daya alam yang diperketat pengelolaannya.

    “Yang kedua, program pemerintah hari ini untuk mengambil 2 juta hektar lahan sawit. Ini kan potensi-potensi yang bisa menambah income untuk negara,” ujarnya.

    Yang terpenting, Hasbi menjelaskan, aparat penegak hukum perlu memperkuat aturan pendapatan penghasilan tersebut. Tidak hanya dari tambang bisa juga dari perpajakan.

    “Yang penting diperketat dan menutup kebocoran-kebocoran yang ada. Kalau kebocoran-kebocoran ini bisa kita tutup, saya rasa cukup potensi negara kita kuat untuk mendapatkan itu,” jelas Hasbi.

    Asal tahu saja, isu ini bermula saat sejumlah objek baru penerimaan negara bukan pajak (PNBP) diusulkan oleh para anggota dewan di Komisi XI DPR. Mereka pun mencontohkan objek baru PNBP yang dapat dimaksimalkan termasuk jasa atau layanan di sektor pariwisata hingga ke sumber daya alam baru nonminyak dan gas bumi.

    Pembahasan ini diusulkan oleh, Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Golkar, Galih Kartasasmita saat rapat kerja dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan di Komisi XI DPR pada Kamis (8/5/2025).

    “Mohon maaf nih, saya bukannya mau apa-apa, tapi UEA kemarin udah mau jalanin kasino, coba negara Arab jalanin kasino, maksudnya mereka kan out of the box gitu kementerian dan lembaganya,” kata adik Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita.

    Galih berpendapat, UEA memiliki kemiripan dengan Indonesia karena sama-sama bergantung dengan sektor sumber daya alam (SDA) untuk setoran PNBP. Selain UEA, pengenaan kasino sebagai objek baru PNBP juga telah dilakukan oleh pemerintah Thailand.

    Belakangan, adik dari Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita (AGK) ini mengklarifikasi ucapannya. Menurutnya, kala itu ia meminta pemerintah untuk berpikir kreatif dalam mencari pemasukan negara bukan pajak (PNBP) selain dari sektor sumber daya alam nonmigas. Ia kemudian mengambil contoh ekstrem keberhasilan Uni Emirat Arab (UEA) mencari PNBP di luar SDA nonmigas dengan membuka kasino.

    “Saya tidak pernah ada usulan, enggak ada tuh bahasa kata usulan saya ingin Indonesia membuka kasino, enggak ada!” kata Galih kepada wartawan, Jakarta, Kamis (15/5/2025).

  • Golkar Klaim Kebijakan Bahlil Ganggu Pengusaha Hitam, tapi Untungkan Rakyat Nasional 8 Juni 2025

    Golkar Klaim Kebijakan Bahlil Ganggu Pengusaha Hitam, tapi Untungkan Rakyat Nasional 8 Juni 2025

    Golkar Klaim Kebijakan Bahlil Ganggu Pengusaha Hitam, tapi Untungkan Rakyat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Fraksi
    Partai Golkar
    DPR menyatakan dukungannya terhadap kebijakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
    Bahlil Lahadalia
    yang dinilai berpihak kepada rakyat kecil, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (
    UMKM
    ).
    Ketua Fraksi Golkar M Sarmuji menyebut langkah-langkah yang diambil Bahlil, termasuk membuka akses bagi UMKM dalam pengelolaan tambang, merupakan terobosan penting dalam menciptakan keadilan ekonomi.
    “Kami menilai kebijakan ini adalah wujud nyata keberpihakan pemerintah kepada rakyat kecil. UMKM harus mendapat akses yang lebih besar, dan kebijakan Menteri Bahlil sudah membuktikan bahwa negara hadir untuk mereka,” kata Sarmuji, dalam keterangannya, Sabtu (7/6/2025).
    Menurut Sarmuji, selama ini sektor pertambangan nasional terlalu banyak dikuasai perusahaan besar dan korporasi asing, sementara pelaku usaha lokal hanya menjadi penonton.
    “Kebijakan baru ini adalah koreksi penting agar mereka juga bisa menjadi pemain utama di sektor pertambangan nasional,” ujar Sekretaris Jenderal Partai Golkar itu.
    Salah satu langkah yang dipuji adalah pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) besar yang terbengkalai, untuk kemudian dialokasikan kepada pelaku UMKM, khususnya dari daerah setempat.
    Langkah ini, lanjut dia, menjadi angin segar bagi perekonomian nasional dan memperkuat kehadiran negara dalam mendistribusikan kesejahteraan secara merata.
    Namun, kebijakan tersebut menurut dia mengundang perlawanan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan, termasuk yang disebut Sarmuji sebagai ”
    pengusaha hitam
    ” dan “mafia impor minyak”.
    “Mafia impor minyak yang menikmati rente besar juga merasa terancam dengan kebijakan Bahlil yang berusaha menaikkan lifting migas. Mereka ikut menunggangi narasi-narasi miring untuk menggoyang kebijakan yang sebenarnya berpihak pada rakyat,” ujar dia.
    Ia juga menyinggung soal penghentian sementara IUP PT Gag Nikel di Raja Ampat, yang belakangan menjadi sorotan.
    Sarmuji menyebut, persoalan tersebut berasal dari kebijakan menteri sebelumnya, namun tanggung jawabnya dilimpahkan kepada Bahlil.
    “Serangan yang diarahkan kepada Menteri Bahlil bukanlah kritik objektif, melainkan manuver kepentingan yang merasa terganggu. Saya minta publik untuk tidak terkecoh oleh narasi mereka,” tutur dia.
    Sarmuji menyatakan, Fraksi Partai Golkar akan terus mengawal kebijakan-kebijakan yang bersifat populis dan mendukung pemerataan ekonomi.
    “Jangan sampai publik terjebak pada narasi yang tidak adil. Ini bukan soal pribadi Menteri Bahlil, tetapi tentang bagaimana negara hadir untuk rakyat,” pungkas dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menteri ESDM selama ini telah buat kebijakan pro-rakyat

    Menteri ESDM selama ini telah buat kebijakan pro-rakyat

    Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Muhammad Sarmuji di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/6/2025). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi

    Golkar: Menteri ESDM selama ini telah buat kebijakan pro-rakyat
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Minggu, 08 Juni 2025 – 06:31 WIB

    Elshinta.com – Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Muhammad Sarmuji mengemukakan bahwa Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia selama ini telah membuat kebijakan pro-rakyat, salah satunya membuka peluang bagi sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk ikut serta dalam pengelolaan pertambangan.

    Menurut ia, kebijakan tersebut merupakan wujud nyata keberpihakan pemerintah kepada rakyat kecil.

    “UMKM harus mendapat akses yang lebih besar, dan kebijakan Menteri Bahlil sudah membuktikan bahwa negara hadir untuk mereka,” ujar Sarmuji dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.

    Maka dari itu, ia menyatakan dukungan penuh atas berbagai kebijakan yang telah diambil Menteri ESDM selama menjabat. Selama ini sektor pertambangan nasional cenderung didominasi berbagai perusahaan besar. Dikatakan Sarmuji, kebijakan yang berlaku sebelumnya lebih banyak menguntungkan kepentingan korporasi, bahkan membuka ruang lebar bagi kepentingan asing melalui kebijakan impor dan lainnya.

    Hal itu telah lama menjadi keluhan banyak pihak, terutama pelaku UMKM yang hanya menjadi penonton di negeri sendiri.

    “Kebijakan baru saat ini adalah koreksi penting agar mereka juga bisa menjadi pemain utama di sektor pertambangan nasional,” ujarnya.

    Sejak menjabat sebagai Menteri ESDM, Bahlil disebutkan mengambil langkah berani dengan memperkenalkan kebijakan yang lebih populis, salah satunya keterlibatan UMKM dalam pengelolaan tambang. Dampaknya, sambung Sarmuji, mereka yang selama ini terpinggirkan bisa memperoleh ruang partisipasi yang lebih besar sehingga menjadi angin segar bagi perekonomian nasional dan mendukung pemerataan kesejahteraan.

    Selain itu, Bahlil juga mencabut izin usaha pertambangan (IUP) besar yang selama ini ditelantarkan dan berencana membaginya kepada UMKM, terutama yang berasal dari daerah setempat. Sarmuji berpendapat langkah itu memperkuat keberpihakan pemerintah terhadap pelaku usaha lokal dan memastikan bahwa potensi sumber daya alam dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan rakyat.

    Oleh karena itu, kebijakan Menteri Bahlil tersebut merupakan terobosan yang selama ini dirindukan rakyat serta langkah maju untuk mendistribusikan kesejahteraan secara lebih adil.

    “Ini menunjukkan bahwa negara hadir untuk rakyat, bukan hanya untuk segelintir pengusaha besar,” tutur Sarmuji menambahkan.

    Di sisi lain, ia turut menyoroti mafia impor minyak, yang selama ini diuntungkan kebijakan sebelumnya, kini juga ikut menyerang Bahlil setelah kebijakan untuk mendongkrak lifting migas. Penyerangan dilakukan dengan ikut menunggangi berbagai narasi miring untuk menggoyang kebijakan yang sebenarnya berpihak pada rakyat.

    Narasi dimaksud, kata Sarmuji, salah satunya terkait kasus IUP nikel milik PT Gag Nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, yang dihentikan sementara oleh Bahlil. Padahal, ia menuturkan bahwa izin tersebut dibuat oleh menteri sebelumnya, tetapi kesalahannya dilimpahkan kepada menteri sekarang.

    “Jangan sampai publik terjebak pada narasi yang tidak adil. Ini bukan soal pribadi Menteri Bahlil, tetapi tentang bagaimana Negara hadir untuk rakyat,” tambahnya.

    Ketua Fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) itu juga berkomitmen untuk terus mengawal berbagai kebijakan populis yang berpihak pada rakyat serta mendukung Menteri ESDM dalam mewujudkan tata kelola pertambangan nasional yang lebih adil dan inklusif.

    Sumber : Antara

  • Golkar Dukung Pemerintah Hentikan Penambangan Nikel di Raja Ampat – Page 3

    Golkar Dukung Pemerintah Hentikan Penambangan Nikel di Raja Ampat – Page 3

    Sarmuji menambahkan, izin penambangan nikel di Raja Ampat diperoleh pada sekitar tahun 2017, ketika Bahlil Lahadalia belum menjadi anggota kabinet pemerintah. Saat itu, Bahlil masih menjabat sebagai ketua umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI).

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dalam konferensi pers di Jakarta, kemarin, menjelaskan asal usul pertambangan nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Menurutnya, terdapat lima Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Raja Ampat, namun hanya satu yang beroperasi, yaitu milik PT GAG Nikel yang merupakan anak perusahaan PT Antam Tbk. Sementara itu, empat IUP lainnya masih dalam tahap eksplorasi.

    Bahlil menambahkan bahwa IUP produksi PT GAG Nikel diterbitkan pada tahun 2017 dan perusahaan tersebut mulai beroperasi pada 2018. Sebelum beroperasi, katanya, PT GAG sudah memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).

    Sebagaimana diketahui, aktivitas tambang nikel di Raja Ampat terungkap pada 3 Juni lalu oleh Greenpeace Indonesia. Dalam unjuk rasa yang dilakukan bertepatan dengan penyelenggaraan Indonesia Critical Minerals Conference & Expo di Jakarta, Greenpeace mengungkapkan keberadaan tambang nikel yang mengancam kawasan konservasi laut Raja Ampat.

    Atas polemik ini, Bahlil Lahadalia mengambil kebijakan dengan menghentikan sementara operasional tambang nikel dari PT GAG Nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya.

    “Kami untuk sementara, kita hentikan operasinya sampai dengan verifikasi lapangan,” ujar Bahlil Lahadalia dalam jumpa pers di Kantor Kementerian ESDM Jakarta, Kamis.

    Menurut Bahlil, perusahaan tersebut baru bisa beroperasi lagi sampai hasil verifikasi dari Kementerian ESDM keluar.

    Bahlil mengatakan, pihaknya segera turun langsung ke lokasi di lapangan untuk melihat kondisi yang sebenarnya terjadi. Ia pun sudah dijadwalkan untuk meninjau lokasi tambang nikel tersebut.

    “Untuk sementara kegiatan produksinya disetop dulu, sampai menunggu hasil peninjauan verifikasi dari tim saya,” tegasnya.