Xcloud.id

partai: Golkar

  • Prabowo Bakal Kunjungi Rusia, DPR: FTA dan Investasi Harus jadi Prioritas – Page 3

    Prabowo Bakal Kunjungi Rusia, DPR: FTA dan Investasi Harus jadi Prioritas – Page 3

    Sebagai anggota Komisi VI DPR RI yang membidangi urusan perdagangan, perindustrian, investasi, dan BUMN, Ahmad Labib menekankan bahwa kemitraan ekonomi dengan Rusia dan negara-negara EAEU sejalan dengan arah diversifikasi pasar Indonesia, yang tengah mengurangi ketergantungan terhadap pasar tradisional seperti Amerika Serikat dan Tiongkok.

    Tahun ini, Indonesia dan Rusia merayakan 75 tahun hubungan diplomatik. Selama tujuh dekade lebih, kedua negara telah menjalin kerja sama di berbagai sektor strategis. Dalam pertemuan bilateral mendatang, pemerintah Indonesia diharapkan mendorong percepatan implementasi kerja sama konkret di bidang energi, infrastruktur, pertanian, pertahanan, dan digitalisasi industri.

    “Indonesia memandang Rusia sebagai mitra potensial dalam mendukung pembangunan nasional. Investasi langsung dan transfer teknologi dari Rusia bisa menjadi pengungkit pertumbuhan di sektor-sektor prioritas,” ujar politikus Partai Golkar itu.

     

  • Ribuan Jamaah Padati Haul ke-70 Habib Syekh Assegaf di Gresik, Ulama Besar dan Pejabat Turut Hadir

    Ribuan Jamaah Padati Haul ke-70 Habib Syekh Assegaf di Gresik, Ulama Besar dan Pejabat Turut Hadir

    Gresik (beritajatim.com)- Peringatan Haul ke-70 Al-Habib Syekh Bin Abu Bakar Assegaf di Jalan KH. Zubair, Gresik, berlangsung penuh khidmat dan dihadiri ribuan jamaah dari berbagai daerah. Mereka datang tidak hanya dari wilayah sekitar Gresik, tetapi juga dari kota-kota seperti Pasuruan, Probolinggo, dan Lumajang demi mencari berkah dalam rangkaian haul Al-Habib Al-Qutb Abu Bakar bin Muhammad bin Umar Assegaf.

    Sejak pagi hari hingga sore, kawasan tersebut dipadati lautan manusia yang larut dalam alunan sholawat dan pembacaan syair Maulid yang menggema syahdu. Suasana religius terasa mendalam, mencerminkan kecintaan para jamaah kepada Rasulullah SAW dan para dzurriyahnya.

    “Kami dinihari sudah berangkat dari Pasuruan hanya ingin mencari barokah dari dzurriyah Rasulullah SAW. Ini yang kedua kalinya kami hadir,” ujar Priyongko Irsyak (42), jamaah asal Kota Pasuruan, Sabtu (14/6/2025).

    Hal serupa disampaikan Syaifuddin (35) dari Probolinggo yang datang bersama empat temannya menggunakan mobil sewa demi mengikuti haul. “Meski menempuh perjalanan jauh. Rasa capek hilang saat bergabung bersama ribuan jamaah lainnya sewaktu melantunkan doa bersama,” ungkapnya.

    Rangkaian acara puncak haul ini turut dihadiri oleh sejumlah tokoh ulama terkemuka seperti Habib Jindan bin Novel, Habib Ali Zainal Abidin Assegaf (Habib Bidin), Habib Syech Bin Abdul Qodir Assegaf, dan Habib Taufiq bin Abdul Qodir Assegaf. Hadir pula pejabat tinggi seperti Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN Nusron Wahid, Sekjen Partai Golkar Muhammad Sarmuji, serta Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani.

    Dalam acara tersebut, Habib Hadi bin Abdul Qadir Al Idrus memimpin pembacaan Yasin dan Tahlil. Sementara Manaqib Habib Abu Bakar dibacakan oleh Habib Abdul Qodir bin Ali bin Abu Bakar Assegaf dan diterjemahkan oleh Abu Bakar Fahmi bin Syech bin Abu Bakar Assegaf.

    Dalam pembacaan manaqib, dikisahkan perjalanan hidup Habib Abu Bakar Assegaf sejak masa muda, termasuk perjuangan beliau merantau demi menuntut ilmu agama serta bagaimana beliau menjunjung tinggi adab dan keilmuan.

    “Patut kita teladani bersama, beliau (Habib Abu Bakar Assegaf) memberikan nasehat tentang pentingnya hadir dalam majelis ilmu. Disana ada lisanul maqol, mendengar petuah dari para ulama, maupun dari kitab yang dibaca. Serta lisanul hal, gambaran dari majelis ilmu, tentang adab, dan memberikan pelajaran kepada yang hadir langsung. Seperti haul ini,” pungkas Abu Bakar Fahmi bin Syech bin Abu Bakar Assegaf.

    Peringatan haul ini bukan hanya menjadi momen spiritual tahunan, tetapi juga memperkuat nilai-nilai warisan keilmuan dan kecintaan kepada ulama serta Rasulullah SAW di tengah masyarakat. [dny/ian]

  • Dukung Kenaikan Gaji Hakim, Waka Komisi III: Bukan Hadiah, Ini Investasi

    Dukung Kenaikan Gaji Hakim, Waka Komisi III: Bukan Hadiah, Ini Investasi

    Jakarta –

    Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Sari Yuliati mendukung keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk menaikkan gaji hakim hingga 280 persen. Adapun keputusan ini dinilai bukan hanya kebijakan fiskal, namun juga pernyataan moral dan arah baru dalam membenahi wajah hukum di Indonesia.

    Sari menyampaikan menaikkan gaji hakim bukan soal angka, melainkan soal kehormatan lembaga peradilan. Di tengah derasnya arus tuntutan reformasi peradilan, langkah ini dikatakan menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah ingin menata kembali sendi keadilan dari hulunya melalui kesejahteraan para hakim.

    “Hakim adalah simbol keadilan. Bila mereka masih dihimpit kebutuhan hidup dasar, bagaimana bisa kita menuntut putusan yang objektif dan bebas dari pengaruh?” ungkapnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (14/6/2025).

    Namun, Sari menegaskan kenaikan gaji harus diikuti oleh komitmen kuat dari para hakim untuk menjaga integritas dan independensi. Dalam hal ini, hakim bukan hanya harus merasa cukup secara materi, tetapi juga wajib menjadi contoh melalui moralitas dan keberaniannya dalam menegakkan hukum.

    Sari pun meminta Komisi Yudisial untuk tidak pasif dalam hal pengawasan terhadap hakim. Dengan gaji tinggi, pengawasan yang ketat, transparan, dan tegas harus diperkuat, termasuk dengan melibatkan peran serta masyarakat sipil.

    Ia menerangkan selama hampir dua dekade mayoritas hakim, terutama di tingkat pertama, tidak mengalami perubahan signifikan dalam kesejahteraannya. Banyak yang tinggal di rumah kontrakan, menggantungkan hidup dari tunjangan minim, dan bekerja di bawah tekanan sistemik.

    Sari melihat kebijakan ini sebagai bentuk keseriusan Prabowo dalam meletakkan fondasi negara hukum yang kuat dan adil. Pemerintah tidak hanya ingin membangun infrastruktur fisik, tetapi juga kepercayaan publik melalui penegakan hukum yang berkeadilan.

    “Kesejahteraan dan pengawasan harus beriringan. Ini bukan hadiah untuk hakim, ini adalah investasi negara untuk keadilan,” pungkasnya.

    (prf/ega)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Isu Politik-Hukum: Jokowi ke PSI hingga Ekstradisi Paulus Tannnos

    Isu Politik-Hukum: Jokowi ke PSI hingga Ekstradisi Paulus Tannnos

    Jakarta, Beritasatu.com – Rencana mantan presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan ikut bursa pemilihan ketua umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) hingga soal ekstradisi Paulus Tannos menjadi dua di antara lima isu politik-hukum terkini Beritasatu.com.

    Selain itu, ada juga soal tanggapan pengamat mengenai keinginan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka dan juga soal respons tidak adanya reshuffle kabinet.

    Berikut 5 isu politik-hukum terkini: 

    1. Jokowi Masih Lihat Dukungan Arus Bawah untuk Maju Jadi Ketum PSI

    Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) buka suara terkait kesiapan dirinya ikut dalam bursa pemilihan ketua umum Partai Solidaritas Perseorangan (PSI) dalam kongres di Kota Solo, Jawa Tengah pada Juli 2025.

    Jokowi akan melihat terlebih dahulu seberapa besar dukungan arus bawah PSI terhadap dirinya sebelum memutuskan untuk maju sebagai calon ketua umum. 

    “Ya saya belum turun ke bawah, masih melihat dukungan dari bawah seperti apa,” ujar Jokowi kepada awak media di kediamannya di Jalan Kutai Utara, Nomor 1, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jumat (13/6/2025).

    2. Prabowo Tak Reshuffle Kabinet, Golkar: Keputusan Tepat

    Politisi Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menyambut positif pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan tidak melakukan reshuffle kabinet dalam waktu dekat. Menurut Doli, pernyataan tersebut mampu meredam spekulasi liar dan memberikan ruang bagi para menteri untuk fokus menjalankan program-program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran.

    “Itu adalah pernyataan yang tepat, disampaikan oleh orang yang tepat, dan pada waktu yang tepat. Saya sering katakan reshuffle sudah selesai dalam konteks pembentukan kabinet,” ujar Doli di Kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta Barat, Jumat (13/6/2025).

    Doli menegaskan Partai Golkar tetap menghormati prerogatif presiden dalam melakukan perombakan kabinet. Karena itu, pihaknya mendukung ketegasan Presiden Prabowo dalam merespons isu-isu liar yang kerap mengganggu stabilitas pemerintahan.

  • Industri Pertahanan Dinilai Bisa jadi Wadah Anak Muda Berkembang

    Industri Pertahanan Dinilai Bisa jadi Wadah Anak Muda Berkembang

    Industri Pertahanan Dinilai Bisa jadi Wadah Anak Muda Berkembang
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora)
    Dito Ariotedjo
    menilai,
    industri pertahanan
    , baik swasta maupun BUMN, bisa menjadi wadah bagi diaspora maupun anak-
    anak muda
    untuk berkembang.
    Saat mengunjungi pamerang
    Indo Defence 2025
    di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Jumat (13/6/2025) malam, Dito mengatakan, banyak anak muda yang saat ini telah terlibat langsung di dalam pengembangan teknologi pertahanan dalam negeri.
    “Ini merupakan sebuah ekosistem yang saya rasa bisa untuk mewadahi potensi-potensi diaspora kita yang tersebar di seluruh negara, ini bisa kembali ke sini dan berbakti kepada Merah Putih,” kata Dito.
    Politikus Golkar ini juga menilai kualitas produk pertahanan dalam negeri semakin menjanjikan dan mulai mendapat tempat di pasar internasional.
    Menurutnya, sejumlah perusahaan pertahanan lokal bahkan telah menerima pesanan dari negara-negara lain.
    “Saya rasa untuk kualitasnya, saya (rasa) menjanjikan. Karena saya tadi lihat beberapa booth yang di mana banyak sekali order dari negara-negara lain selain Indonesia. Dan ini mengartikan bahwa produk lokal kita, karya anak bangsa kita ini bersaing dengan kompetitor dari negara-negara asing lainnya,” tutur dia.
    Ia mencontohkan beberapa inovasi yang dipamerkan, termasuk kapal patroli tanpa awak (unmanned patrol vessel) dan sistem senjata kendali jarak jauh (Remote-Controlled Weapon System/RCWS) yang sepenuhnya dikembangkan oleh anak bangsa.
    “Bisa dilihat dari perhelatan Indo Defence ini di mana tadi ada booth yang sudah kita lihat, unmanned dari kapal patroli yang tak berawak 100 persen sudah Indonesia dengan senjatanya, dan seperti ini ada RCWS yang saya rasa, mungkin orang Indonesia kaget ternyata ini produk Indonesia,” katanya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemkab Lumajang Minta Jukir Liar Bagi Hasil Pendapatan

    Pemkab Lumajang Minta Jukir Liar Bagi Hasil Pendapatan

    Lumajang (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang, Jawa Timur, tengah menyiapkan kebijakan yang cukup kontroversial dalam menertibkan juru parkir (jukir) liar. Pemkab berencana mengikat jukir liar dalam skema bagi hasil untuk memungut retribusi parkir.

    Kebijakan tersebut tertuang dalam dokumen jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi dalam rapat paripurna DPRD yang membahas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 pada Jumat (13/6/2025).

    Bupati Lumajang Indah Amperawati dalam jawaban tertulisnya menanggapi pertanyaan dari Fraksi Golkar terkait penanganan jukir liar. Ia menyebutkan bahwa upaya penertiban dilakukan dengan pola sharing atau bagi hasil.

    “Penertiban jukir liar terus dilakukan melalui pengawasan dan penertiban dengan mengikat mereka dalam pola sharing bagi hasil dalam pemungutan retribusi parkir di tepi jalan,” tulis Bupati Lumajang dalam dokumen jawaban pemerintah.

    Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan (Dishub) Lumajang, Arie Bidayanto, membenarkan isi kebijakan tersebut. Ia menjelaskan bahwa konsep penertiban jukir liar dengan sistem bagi hasil masih dalam tahap kajian internal Dishub.

    “Jadi memang ada kebijakan dari pimpinan untuk penerimaan parkir liar yang tidak terkaver petugas Dinas Perhubungan. Ini di ruas-ruas jalan akan kerja sama seperti itu (bagi hasil, Red), tapi ini masih dalam konsep,” terangnya ketika dikonfirmasi, Jumat (13/6/2025).

    Arie juga menyebutkan bahwa besaran persentase bagi hasil maupun titik lokasi pelaksanaan kebijakan masih belum ditentukan. Termasuk juga waktu implementasi kebijakan, masih menunggu keputusan lebih lanjut dari pemerintah daerah.

    Kebijakan ini diklaim sebagai langkah strategis untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor retribusi parkir yang selama ini tidak optimal karena banyaknya jukir liar yang beroperasi di luar pengawasan resmi.

    “Iya ini cara untuk melakukan penertiban jukir liar, daripada nanti enggak ada kontribusi samasekali ke daerah, jadi dilakukan sharing di sana. Nah, penertiban ini kaitannya dengan penataan parkir, kemudian kegiatan pemungutan retribusinya itu jadi ada kontribusi,” ungkapnya.

    Kebijakan ini menuai sorotan karena dianggap tidak biasa. Di satu sisi, Pemkab Lumajang mencoba mengakomodasi realitas di lapangan, namun di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa pendekatan ini justru bisa melegitimasi praktik parkir liar jika tak diikuti dengan pengawasan ketat dan regulasi yang jelas. [has/ian]

  • IMI Akan Gelar ‘E-Rallytage’ Mobil Listrik, Lewati Tempat Bersejarah

    IMI Akan Gelar ‘E-Rallytage’ Mobil Listrik, Lewati Tempat Bersejarah

    Jakarta –

    Anggota DPR RI sekaligus Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo menuturkan dalam rangka menyambut perhelatan Formula E Jakarta E-Prix 2025, Ikatan Motor Indonesia (IMI) bersama komunitas otomotif akan menggelar ‘E-Rallytage: EV Fun Rally in Heritage’.

    Event yang akan dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2025 tersebut bukan hanya sekadar ajang berkumpulnya para pencinta mobil listrik, tetapi juga merupakan langkah strategis untuk mempromosikan kesadaran akan pentingnya pelestarian warisan budaya melalui rally kendaraan listrik.

    E-Rallytage yang diikuti 50 mobil listrik akan menempuh rute yang kaya akan sejarah dan budaya. Dimulai dari Sekretariat IMI di Gelora Bung Karno, rute ini akan melintasi Gedung Joeang 45, Taman Ismail Marzuki, Museum Sumpah Pemuda, Museum Gajah dan berakhir di Sirkuit Formula E Ancol.

    “Setiap checkpoint bukan hanya sekadar titik pemberhentian. Tetapi juga merupakan simbol penting dari sejarah bangsa yang harus dihargai dan dilestarikan,” ujar Bamsoet dalam keterangannya, Jumat (13/6/25).

    Hal itu dikatakan Bamsoet saat menerima kunjungan pengurus IMI Pusat, antara lain Wakil Ketua Umum M. Riyanto, Bidang Organisasi Ronny Arifudin, Tjokro Kusnaidi dan Angga Satria, Hubungan Antar Lembaga Erwin MP serta Komunikasi dan Media Dwi Nugroho Marsudianto.

    Bamsoet mengatakan populasi kendaraan listrik di Indonesia mengalami peningkatan sebesar 78% pada tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya, dengan total mencapai sekitar 207.000 unit. Bamsoet menjelaskan minat masyarakat semakin tinggi terhadap kendaraan ramah lingkungan, serta dukungan pemerintah melalui berbagai insentif yang diberikan untuk mendorong penggunaan mobil listrik di tanah air.

    “Dengan mengadakan rally E-Rallytage, IMI tidak hanya menunjukkan komitmennya terhadap lingkungan, tetapi juga mengajak masyarakat untuk beralih kepada pilihan transportasi yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan,” kata Bamsoet.

    Ia menambahkan E-Rallytage juga berfungsi sebagai wahana edukasi. Para peserta akan mendapatkan kesempatan untuk mengenal lebih dalam tentang setiap landmark yang dilalui. Museum Sumpah Pemuda, misalnya, tidak hanya menjadi tempat penyimpanan artefak bersejarah, tetapi juga merupakan pengingat akan semangat perjuangan rakyat Indonesia.

    “Dengan mengintegrasikan elemen edukatif ini ke dalam rally, diharapkan dapat timbul kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga dan merawat warisan budaya kita,” pungkas Bamsoet.

    (prf/ega)

  • Cerita Bu Susi, Guru Honorer SD Jadi Korban Pungli Rp 55 Juta untuk Jadi PPPK Surabaya 13 Juni 2025

    Cerita Bu Susi, Guru Honorer SD Jadi Korban Pungli Rp 55 Juta untuk Jadi PPPK Surabaya 13 Juni 2025

    Cerita Bu Susi, Guru Honorer SD Jadi Korban Pungli Rp 55 Juta untuk Jadi PPPK
    Editor
    BOJONEGORO, KOMPAS.com
    – Berharap memperoleh kehidupan yang lebih baik justru berubah menjadi pilu, inilah secuil kisah dari
    guru honorer
    di Kabupaten Bojonegoro yang terpedaya iming-iming diangkat pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
    Nasib pilu ini dialami oleh Dwi Susilowati, guru di SDN Dander II, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro.
    Perempuan sederhana ini harus menelan kenyataan pahit setelah ditipu hingga Rp 55 juta oleh oknum pegawai di lingkungan Disdik yang menjanjikannya lolos menjadi pegawai PPPK.
    Dwi Susilowati yang akrab disapa Bu Susi ini dengan lugu bertutur mengakui awalnya tergiur dengan iming-iming diangkat derajatnya dari yang semula guru honorer menjadi pagawai PPPK pada rekruitmen tahun 2019 silam.
    “Saya korban tahun 2019, senilai Rp 55 juta. Saat itu, usia kami kan 35 tahun ke atas, dijanjikan untuk dipermudah,” ujar Bu Susi, Jumat (13/6/2025).
    Sebagai
    single mom
    , harapan Bu Susi hanya sederhana, dapat hidup lebih baik mendapat upah layak dari peluhnya mengajar puluhan tahun.
    “Saya hanya ingin hidup lebih baik. Anak saya butuh biaya sekolah, dan saya satu-satunya tulang punggung keluarga. Tapi malah tertipu,” timpalnya.
    Bu Susi juga mengaku nasib pilu ini tidak hanya dialami oleh dirinya saja.
    Ada sebanyak 22 rekan sejawatnya juga menjadi korban.
    Para guru honorer tersebut dijanjikan akan diloloskan menjadi PPPK oleh SW, seorang oknum yang mengaku ‘sakti’ memiliki akses dan pengaruh di lingkungan Disdik.
    Bu Susi bersama puluhan guru honorer lainnya pun terpedaya hingga menyetor sejumlah uang kepada SW.
    Jumlahnya bervariasi. Bu Susi sendiri menyebut telah menyetorkan uang senilai total Rp 55 juta.
    “Saya waktu itu berpikir positif. Mungkin ini jalan dari Tuhan untuk mengubah nasib saya. Tapi ternyata saya ditipu,” tuturnya lirih.
    Ironisnya, uang yang disetorkan tak kunjung membawa kejelasan.
    Dari tahun ke tahun, Bu Susi bersama korban yang lainnya menanti namun hasilnya nihil.
    Praktik nakal yang dilakoni oleh SW pun akhirnya mencuat.
    Bu Susi mengaku beberapa kali dipanggil oleh Disdik bersama sejumlah korban lainnya untuk dimediasi dengan terduga pelaku.
    Namun hingga kini, tak ada itikad baik maupun kepastian soal pengembalian uang.
    Lebih lanjut, Bu Susi menegaskan bahwa SW tidak pernah mencatut nama pejabat tertentu saat melakukan aksinya.
    Tak dinyana, Bu Susi dinyatakan lolos dan telah menerima SK pengangkatan PPPK secara murni.
    Meski menjadi korban penipuan, Bu Susi dan sejumlah guru lainnya belum melaporkan kasus ini ke aparat penegak hukum.
    Alasannya sederhana, mereka hanya ingin uang mereka kembali.
    “Kami sudah lolos PPPK secara murni. Kami tidak ingin masalah ini merusak status kami. Kami hanya ingin keadilan,” pungkasnya.
    Kasus pungli pada guru honorer ini pun mendapat sorotan serius dari Komisi C
    DPRD Bojonegoro
    .
    Sejumlah pejabat di Dinas Pendidikan (Disdik), Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) serta para korban di panggil ke DPRD dalam rapat tertutup di ruangan Komisi C, pada Kamis (12/6/2025).
    Ketua Komisi C DPRD Bojonegoro, Ahmad Supriyanto, yang memimpin jalannya hearing menegaskan bahwa pihaknya akan mendalami kasus ini lebih jauh.
    Supriyanto menduga praktik pungli ini tidak dilakukan oleh satu orang semata, melainkan melibatkan lebih dari satu pihak.
    “Jangan berhenti pada SW. Kami mencium ada indikasi sindikat. Ini tidak bisa dianggap kasus tunggal,” tegas politisi Partai Golkar.
    Artikel ini telah tayang di TribunJatim.com dengan judul
    Cerita Bu Susi Guru Honorer SD, Hidup Sebagai Single Mom, Jadi Korban Pungli Rp55 Juta untuk PPPK
    .
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kuota Haji Batal Dipotong, Komisi VIII DPR: Harus Dijawab dengan Persiapan Matang

    Kuota Haji Batal Dipotong, Komisi VIII DPR: Harus Dijawab dengan Persiapan Matang

    Kuota Haji Batal Dipotong, Komisi VIII DPR: Harus Dijawab dengan Persiapan Matang
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI
    Singgih Januratmoko
    menyambut baik keputusan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi yang membatalkan rencana pengurangan
    kuota haji
    sebesar 50 persen bagi jemaah asal Indonesia.
    Namun, Singgih meminta pemerintah Indonesia harus merespons ini dengan menyiapkan pemberangkatan ibadah haji yang lebih matang dan optimal.
    “Ini adalah amanah besar yang harus dijawab dengan persiapan yang lebih matang dan optimal. Kita tidak boleh menyia-nyiakan kepercayaan yang diberikan,” kata Singgih dalam keterangannya, Jumat (13/6/2025).
    Sebab, wacana pengurangan kuota ini berawal dari hasil evaluasi atas pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah/2025 Masehi yang dinilai buruk.
    Oleh karenanya, Singgih menekankan bahwa penyelenggaraan haji tahun ini harus menjadi bahan evaluasi menyeluruh guna menyambut 2026 dengan lebih siap.
    “Beberapa kendala yang terjadi tahun ini harus menjadi pelajaran. Target kita adalah menghadirkan pelayanan haji yang semakin prima, aman, nyaman, dan berkesan bagi seluruh jemaah,” ucap dia.
    Politikus Partai Golkar ini memberikan catatan terkait sejumlah hal yang perlu ditingkatkan untuk ibadah haji tahun 2026.
    Pertama, peningkatan koordinasi dan distribusi layanan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina, termasuk fasilitas tenda, sanitasi, dan pergerakan jemaah.
    Kedua, penjaminan standar hotel dan kelancaran transportasi dari penginapan ke lokasi ibadah serta antar-masyair.
    Ketiga, peningkatan kualitas serta ketepatan waktu distribusi makanan sesuai kebutuhan dan preferensi gizi jemaah.
    “Komisi VIII DPR RI, khususnya Fraksi Partai Golkar, berkomitmen penuh untuk mendukung dan mengawasi upaya perbaikan ini. Ibadah haji harus menjadi perjalanan spiritual yang lancar dan penuh keberkahan bagi seluruh jemaah Indonesia,” tegas Singgih.
    Bagi Komisi VIII DPR RI, pembatalan pengurangan kuota itu menjadi angin segar sekaligus menepis kekhawatiran masyarakat terhadap kemungkinan bertambahnya antrean jemaah.
    “Kami sangat bersyukur dan menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pemerintah Kerajaan Arab Saudi atas kebijakan yang sangat responsif ini. Ini bukti nyata dari eratnya hubungan bilateral dan kerja sama keagamaan antara Indonesia dan Arab Saudi,” lanjutnya.
    Sebelumnya, Wakil Kepala
    Badan Penyelenggara Haji
    (BP Haji) RI Dahnil Anzar memastikan wacana pengurangan kuota haji hingga 50 persen pada musim
    haji 2026
    , batal.
    Dahnil menuturkan, Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi menyampaikan keyakinannya terhadap komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan perbaikan dalam tata kelola haji dengan dibentuknya BP Haji.
    “Wacana tersebut berhenti menjadi wacana dan kami yakinkan itu tidak akan terjadi,” tegas Dahnil di Kantor BP Haji Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (11/6/2025) malam.
    Dahnil mengatakan, wacana pemangkasan kuota jemaah haji Indonesia hanya sebagai peringatan dari Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi kepada Kementerian Agama RI yang menjadi penyelenggara haji pada tahun ini.
    “Karena mereka ingin memberikan semacam peringatan. Mereka menilai pelaksanaan haji tahun ini dari Indonesia belum optimal,” tuturnya.
    Oleh sebab itu, wacana tersebut muncul.
    Namun, Dahnil yakin dari hasil diskusi antara BP Haji dengan otoritas Arab Saudi menyatakan bahwa wacana tersebut tidak akan terjadi.
    “Mereka masih punya kepercayaan kepada Indonesia karena Presiden sudah membentuk manajemen baru pengelolaan haji yaitu Badan Penyelenggara Haji,” imbuhnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • SILPA Rp96,5 Miliar Bikin Golkar Meradang: Ada Pemborosan Anggaran di Bondowoso?

    SILPA Rp96,5 Miliar Bikin Golkar Meradang: Ada Pemborosan Anggaran di Bondowoso?

    Bondowoso (beritajatim.com) – Angka Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun 2024 yang mencapai lebih dari Rp96,5 miliar menjadi sorotan tajam Fraksi Partai Golkar di DPRD Kabupaten Bondowoso. Kritik pedas ini dilontarkan dalam Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 dan Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2024, Jumat (13/6/2025) lalu.

    Meski Pemerintah Kabupaten Bondowoso berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, Fraksi Golkar tetap mempertanyakan efektivitas penggunaan anggaran. “Meski capaian opini WTP dari BPK patut diapresiasi, namun angka SILPA yang sangat besar ini perlu menjadi perhatian serius. Ini bisa menandakan adanya potensi pemborosan atau belum optimalnya realisasi anggaran,” ujar juru bicara Fraksi Partai Golkar, Masdidik.

    Fraksi Golkar mendesak Pemkab Bondowoso untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penggunaan anggaran. Mereka menekankan pentingnya memastikan setiap alokasi belanja ke depan benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat.

    Tak hanya soal APBD, implementasi RPJMD 2025–2029 juga tak luput dari kritik. Fraksi Golkar mengingatkan agar dokumen perencanaan lima tahunan ini tidak hanya sekadar formalitas, tapi harus menjadi pedoman operasional dalam setiap kebijakan.

    “Kami mendukung penuh visi ‘Bondowoso Berkah’ — Berkualitas, Akseleratif, dan Holistik. Namun agar itu tak hanya jadi slogan, harus ada pengawalan teknis melalui penganggaran berbasis hasil (result-based budgeting), serta evaluasi berkelanjutan,” lanjutnya.

    Menyikapi instruksi efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang diperkirakan berlanjut hingga 2026, Fraksi Golkar mendorong Pemkab tetap fokus pada program-program prioritas secara bertahap dan efektif.

    “Kita semua harus bersikap bijak dan empatik. Keterbatasan fiskal tidak boleh jadi alasan menurunnya kualitas pelayanan publik, terutama bagi kelompok rentan,” tegas Masdidik.

    Di akhir penyampaiannya, Fraksi Golkar menegaskan komitmen mereka untuk terus mengawal jalannya pemerintahan dengan prinsip kolaboratif dan objektif. Mereka juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bergandengan tangan mewujudkan Bondowoso yang lebih maju dan sejahtera. [kun]