Xcloud.id

partai: Golkar

  • Bamsoet Ajak Investor Pertimbangkan RI Jadi Tujuan Investasi Strategis

    Bamsoet Ajak Investor Pertimbangkan RI Jadi Tujuan Investasi Strategis

    Jakarta –

    Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia Bambang Soesatyo mendukung dibukanya pabrik cetakan ban kendaraan roda dua dan roda empat asal Korea Selatan, PT Dynamic Design. Pabrik yang dibuka pada 18 Juni yang lalu itu terletak di Cirebon Jawa Barat.

    Dengan nilai investasi mencapai 25 juta dolar AS, langkah ini tidak hanya menandai tonggak penting bagi investasi PT Dynamic Design, tetapi juga menunjukkan komitmen mereka untuk berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia.

    “Kehadiran Dynamic Design menjadi angin segar bagi perkembangan ekonomi Indonesia. Pabrik yang dibangun di atas lahan seluas 71.600 m² ini dilengkapi dengan fasilitas modern yang mencakup seluruh tahap proses produksi, mulai dari desain hingga perakitan dalam satu sistem terpadu. Kami percaya bahwa teknologi dan keahlian yang dibawa perusahaan ini akan membantu memperkuat industri manufaktur di tanah air,” ujar Bamsoet dalam keterangannya, Jumat (20/6/2025).

    Hal ini ia katakan saat menerima Direksi PT Dynamic Design di Jakarta, Jumat (20/6/25). Direksi PT Dynamic Design hadir antara lain CEO Whoang Eung Yun, CFO Yang Young Hak, Paik Seung Nam dan Jung Keum Chae serta Penghubung Korea-Indonesia Ali An Sun Geun.

    Anggota DPR RI ini menuturkan, pembukaan pabrik ini diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap masyarakat sekitar. Saat ini, pabrik telah mempekerjakan 73 karyawan lokal, dengan rencana merekrut lebih dari 500 orang tambahan secara bertahap hingga tahun 2028.

    Ini adalah kesempatan luar biasa bagi masyarakat sekitar untuk mendapatkan lapangan pekerjaan yang layak dan meningkatkan taraf hidup mereka. Tidak hanya itu, proyek ini juga diharapkan dapat menghasilkan efek multiplier yang luas serta memberi dorongan pada sektor-sektor terkait di daerah Cirebon.

    “Kehadiran PT Dynamic Design Indonesia merupakan sinyal positif bagi investor asing lainnya. Indonesia dengan pasar yang luas dan sumber daya manusia yang melimpah, menawarkan banyak peluang bagi siapa saja yang ingin berinvestasi. Kami mengajak semua investor untuk bersama-sama mempertimbangkan Indonesia sebagai tujuan investasi yang strategis, dengan harapan dapat menciptakan sinergi yang saling menguntungkan,” kata Bamsoet.

    Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini memaparkan, pemerintah Indonesia, terus menunjukkan komitmen kuat dalam memfasilitasi masuknya investasi asing langsung. Per Juni 2025, realisasi investasi asing (PMA) di Indonesia tercatat mencapai Rp 236 triliun pada kuartal pertama tahun ini, meningkat 15,7% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

    “Dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja dan berbagai perbaikan regulasi serta perizinan melalui sistem Online Single Submission (OSS), kini berinvestasi di Indonesia menjadi lebih cepat, transparan, dan efisien. Kawasan industri baru di luar Pulau Jawa pun terus dikembangkan, memperluas peluang investasi ke wilayah-wilayah potensial lainnya,” pungkas Bamsoet.

    (anl/ega)

  • Harus Disiplin, Jangan sampai Tambah Leha-leha

    Harus Disiplin, Jangan sampai Tambah Leha-leha

    Jakarta –

    Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, menyikapi kebijakan Aparatur Sipil Negara (ASN), baik PNS maupun PPPK, yang kini bisa bekerja dari mana saja atau Work From Anywhere (WFA) dan mendapati jam kerja lebih fleksibel. Doli mewanti-wanti jangan sampai kebijakan ini justru membuat ASN bersantai-santai.

    “Harus diikuti dengan perubahan kultur kerja yang baru, jangan sampai juga dengan adanya keluasan ini membuat mereka itu tambah santai gitu ya,” kata Doli kepada wartawan, Jumat (20/6/2025).

    Doli mengatakan ada anggapan selama ini waktu kerja ASN seolah-olah tidak ketat. Maka, ia mengatakan kebijakan work from anywhere tak lantas membuat mereka berleha-leha.

    “Memang betul bahwa selama ini kan kita sering menemukan juga ya bahwa ASN itu seolah-olah kerjanya tidak susah, waktunya juga tidak ketat, bebas kira-kira gitu. Nah, jangan sampai dengan ada kebijakan ini malah tambah mereka tambah suka-suka gitu,” ujar Doli.

    Legislator Golkar ini menyebut kebijakan WFA harus diikuti dengan kultur kerja ASN yang lebih disiplin. Ia tak ingin para aparatur sipil negara justru melempar tanggung jawab lantaran ada peraturan tersebut.

    “Pertama harus diikuti dengan adanya, membetulkan kultur kerja ASN yang betul-betul disiplin. Disiplin, produktif, sehingga memang ini bukan dimaknai mereka berleha-leha dan mengurangi tanggung jawab, karena kan kadang-kadang kita ini kan kalau diberi keleluasaan bawaannya jadi malas dan kemudian sering melempar tanggung jawab gitu,” kata Doli.

    “Nah, yang kedua harus juga dibuat ada mekanisme target-target pencapaian, jadi misalnya dalam satu minggu dikasih key performance indicator lah, KPI-nya itu harus jelas. Misalnya, dibuat per apa target kerjanya, per minggu atau per bulan, apakah bisa mencapai target kerja atau tidak karena memang diikuti dengan itu saya kira ada masalah,” ungkapnya.

    Doli mengatakan Komisi II akan meminta penjelasan kepada Menteri PANRB terkait landasan kebijakan itu. Ia berharap ada percontohan terlebih dahulu dan evaluasi setiap waktunya.

    “Apakah dinilai kinerjanya kurang baik? Nah kalau memang kurang produktif, kinerjanya kurang baik dan kemudian misalnya pelayanannya semakin rendah apakah dengan kebijakan ini akan bisa mengubah? Nah itu harus kita dapat penjelasan dari Menteri PANRB,” sambungnya.

    Diketahui, ASN kini bisa bekerja dari mana saja atau Work From Anywhere (WFA) hingga mendapat jam kerja lebih fleksibel. Hal ini seiring dengan penerbitan Peraturan Menteri PANRB (PermenPANRB) No. 4 tahun 2025.

    PermenPANRB No. 4/2025 membahas tentang pelaksanaan tugas kedinasan pegawai ASN secara fleksibel atau Flexible Working Arrangement (FWA) pada instansi pemerintah. Aturan ini ditetapkan pada tanggal 16 April dan resmi diundangkan serta berlaku per 21 April 2025.

    (dwr/yld)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Utang Pemprov Jabar Rp 311 Miliar ke BPJS Dilunasi dari APBD Perubahan Bandung 19 Juni 2025

    Utang Pemprov Jabar Rp 311 Miliar ke BPJS Dilunasi dari APBD Perubahan Bandung 19 Juni 2025

    Utang Pemprov Jabar Rp 311 Miliar ke BPJS Dilunasi dari APBD Perubahan
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, MQ Iswara, mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki
    tunggakan utang
    sebesar Rp311 miliar kepada
    BPJS Kesehatan
    .
    Rencana pelunasan utang tersebut akan dilakukan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan tahun 2025.
    “Rencana akan kita melunasi tunggakan tersebut dalam perubahan APBD 2025,” ujarnya setelah Rapat Paripurna DPRD Jabar mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) pelaksanaan APBD 2024 di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, pada Kamis (19/6/2025).
    Iswara menegaskan bahwa ruang fiskal
    Pemprov Jabar
    dalam perubahan APBD 2025 tidak terlalu longgar.
    Hal ini disebabkan adanya belanja wajib atau fixed cost program yang tidak terakomodasi dalam anggaran murni.
    Meski demikian, ia menambahkan bahwa kewajiban iuran BPJS Kesehatan untuk tahun 2024-2025 sudah dibayarkan melalui APBD 2025 murni, sehingga hanya tersisa beberapa pos alokasi program wajib lainnya yang perlu dipenuhi.
    “Untuk tahun ini, 2024, kewajiban BPJS sudah dibayarkan melalui APBD murni,” kata Iswara.
    Politisi Golkar ini mengaku terkejut setelah mengetahui adanya tunggakan iuran BPJS Kesehatan pada periode 2023.
    Ia menilai, seharusnya hal tersebut tidak terjadi jika alokasi anggaran dibayarkan sesuai peruntukannya.
    “Perlu dicatat, Pak Gubernur Dedi Mulyadi sudah menyampaikan bahwa tunggakan tersebut adalah warisan dari masa lalu. Bahkan beliau sendiri terkejut ketika mengetahui hal itu,” tambahnya.
    Iswara juga menekankan bahwa kasus tunggakan utang ini menjadi perhatian seluruh fraksi di DPRD Jabar.
    Untuk memastikan tidak menghambat pelayanan akses kesehatan kepada masyarakat, utang tersebut perlu segera dilunasi.
    “Tadi juga disinggung (rapat paripurna) oleh fraksi-fraksi mengenai tunggakan pembayaran BPJS. Tunggakan yang dimaksud ternyata berasal dari tahun-tahun sebelumnya dan jumlahnya cukup signifikan, yakni sekitar Rp311 miliar,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jelang Musda Golkar Sulsel, IAS-Taufan Pawe Bicara Empat Mata, Genting?

    Jelang Musda Golkar Sulsel, IAS-Taufan Pawe Bicara Empat Mata, Genting?

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Ketua DPD I Golkar Sulsel, Taufan Pawe (TP) dan kandidat calon ketua, Dr Ilham Arief Sirajuddin (IAS) ngopi bareng di Phoenam, Kamis, 19 Juni 2025, pagi.

    Keduanya berbincang santai sambil menikmati kopi dan makanan di kedai tersebut. Terlihat juga bergabung di meja mereka anggota DPR RI sekaligus mantan wakil wali kota Makassar, Syamsu Rizal alias Deng Ical.

    Taufan Pawe yang saat ini juga duduk di DPR RI terlihat beberapa kali tersenyum dan tertawa bersama IAS.

    Kedua tokoh Sulsel itu tampak sangat akrab, hangat satu sama lain.

    Setelah ngopi bareng, keduanya pindah tempat duduk dan mengobrol berdua di salah satu ruangan Phoenam. Keduanya terlihat berdiskusi beberapa menit di sudut ruangan.

    IAS menegaskan, ia dan TP membahas banyak hal terkait Golkar dan rencana Musda mendatang.

    “Kita ini sepakat mau lihat Golkar maju, makanya pertemuan ini semangatnya adalah semangat kebersamaan yang menguatkan satu sama lain,” kata IAS.

    Menurut IAS, dirinya dan TP sama-sama ingin melihat Golkar menjadi lebih baik. Karena itu, komunikasi seperti ini menurutnya sangat penting.

    “Tidak cocok rasanya kalau sama-sama mau berjuang untuk Golkar lalu diwarnai dengan pengkotak-kotakan,” ujarnya.

    TP pada kesempatan itu menegaskan dirinya sepakat saling support.

    Seperti halnya IAS, ia mengatakan berbeda pandangan dan pilihan boleh saja. Itu kata dia, lumrah dalam organisasi. Akan tetapi, perbedaan pilihan itu tidak boleh mengarah ke permusuhan. “Karena ujung-ujungnya ini semua untuk kepentingan partai. Jadi saling menegakkan etika dalam berorganisasi itu penting,” ujar TP.

  • Ngopi Bareng TP, IAS: Jangan Ada yang Panik

    Ngopi Bareng TP, IAS: Jangan Ada yang Panik

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Sulawesi Selatan, Taufan Pawe, terus menjalin silaturahmi dengan berbagai tokoh dan pihak.

    Hari ini, Taufan Pawe terlihat akrab berbincang dengan seniornya di partai berlambang beringin, Ilham Arief Sirajuddin (IAS), di Warkop Phoenam Jalan Boulevard, Kota Makassar.

    Pertemuan dua tokoh Golkar Sulsel yang sama-sama pernah menjabat walikota dua periode ini berlangsung hangat. Ditemani segelas kopi dan roti bakar, Taufan Pawe dan Ilham Arief Sirajuddin terlibat dalam diskusi serius, saling bertukar pandangan, namun juga diselingi tawa lepas yang menandakan keakraban mendalam.

    “Ini adalah pertemuan antara senior dan junior, antara kakak dan adik, antara sahabat lama,” ujarnya.

    Ia menambahkan, pertemuan ini juga menjadi ajang untuk mengajak IAS bersama-sama membesarkan Partai Golkar serta menjaga persatuan dan soliditas menjelang Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Sulawesi Selatan.

    “Kami komitmen, jaga persatuan dan soliditas” sambung Anggota Komisi II DPR RI ini.

    Senada dengan Taufan Pawe, Ilham Arief Sirajuddin turut membagikan pandangannya.

    “Saya bertemu saling bertukar pikiran. Kami sepakat bahwa Musda Golkar Sulsel adalah ajang persatuan, jangan jalan sendiri-sendiri, harus menjunjung tinggi yang namanya etika organisasi,” jelas IAS.

    Ia juga berpesan agar tidak ada pihak yang panik dengan pertemuan ini.

    “Kami berdua santai-santai saja, jangan ada yang panik.” Lanjut IAS.

    Sebagai langkah lanjutan dalam memperkuat soliditas internal, DPD Partai Golkar Sulsel dalam waktu dekat akan mengadakan acara silaturahmi akbar. Acara ini akan mengundang seluruh DPD Partai Golkar Kabupaten/Kota, Organisasi Pendiri dan Didirikan, Anggota Fraksi DPR RI asal Sulsel, Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, serta para bursa calon ketua.

  • EV Fun Rally in Heritage di Jakarta

    EV Fun Rally in Heritage di Jakarta

    Jakarta –

    Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo mengajak komunitas otomotif untuk segera beralih ke kendaraan ramah lingkungan. Ajakan tersebut disampaikan dalam gelaran E-Rallytage: EV Fun Rally in Heritage di Jakarta.

    Kegiatan ini digagas oleh IMI dan diselenggarakan dalam rangka menyambut Formula E Jakarta E-Prix 2025, sekaligus menggugah semangat otomotif dengan pelestarian sejarah dan budaya bangsa. Seluruh peserta rally menggunakan mobil listrik berbagai merek dan menempuh rute yang dirancang secara khusus untuk melewati sejumlah titik bersejarah di Jakarta.

    Rally dimulai dari Sekretariat IMI di kawasan Gelora Bung Karno, kemudian melintasi Gedung Joang 45, Taman Ismail Marzuki, Museum Sumpah Pemuda, Museum Nasional, hingga Gereja Katedral, dan berakhir di Sirkuit Formula E Ancol.

    “Kegiatan ini menjadi contoh nyata bagaimana dunia otomotif bisa bersinergi dengan misi kebangsaan. Sebanyak 50 kendaraan listrik akan melintasi rute ikonik yang tidak hanya menggambarkan transformasi Kota Jakarta, tetapi juga menyimpan jejak-jejak sejarah perjuangan dan kebudayaan bangsa,” ujar Bamsoet dalam keterangannya, Rabu (18/6/2025).

    Turut hadir dalam acara tersebut antara lain Ketua IMI DKI Jakarta, Ananda Eko; Sekjen IMI DKI Jakarta, Dodi Irawan; Ketua Penyelenggara, Roni Arifudin; serta sejumlah pimpinan IMI Pusat seperti M. Riyanto, Jeffrey JP, Erwin Indrianto, dan Cokro Kusnadi.

    Bamsoet menambahkan bahwa rute yang dilalui peserta memiliki makna historis kuat. Gedung Joang 45 misalnya, dulunya pernah menjadi tempat pendidikan politik pemuda masa revolusi, kini menjadi simbol semangat juang. Museum Sumpah Pemuda mengingatkan lahirnya semangat persatuan nasional, sementara Museum Nasional menyimpan artefak budaya dari seluruh Nusantara. Gereja Katedral, sebagai bangunan tertua dan berarsitektur Eropa klasik di Jakarta, menampilkan kekayaan warisan spiritual bangsa.

    “Dengan menjadikan titik-titik sejarah tersebut sebagai checkpoint, E-Rallytage mengajak para peserta dan publik untuk mendalami kembali makna-makna kebangsaan yang terkadang terpinggirkan dalam kehidupan modern. Di sinilah komunitas otomotif dapat memainkan peran penting membawa cerita sejarah ke jalanan, membingkainya dalam semangat kebersamaan dan inovasi,” ujarnya.

    Bamsoet juga menyoroti rendahnya minat masyarakat terhadap museum. Mengutip data Badan Pusat Statistik, pada 2023 hanya sekitar 1,8% penduduk Indonesia yang tercatat mengunjungi museum. Karena itu, pendekatan baru seperti E-Rallytage ini diharapkan bisa menjadi sarana edukasi sejarah yang lebih menarik, kreatif, dan inklusif.

    “Melalui kegiatan seperti E-Rallytage, kita semua diingatkan bahwa menjadi bagian dari bangsa bukan hanya soal masa kini dan masa depan, tetapi juga soal bagaimana kita menghargai masa lalu. Karena hanya bangsa yang mengenal sejarahnya, yang mampu melangkah mantap menuju masa depan,” pungkasnya.

    (prf/prf)

  • Buntut Tambang di Raja Ampat, DPR Dorong Revisi UU Kuatkan Pengawasan IUP

    Buntut Tambang di Raja Ampat, DPR Dorong Revisi UU Kuatkan Pengawasan IUP

    Buntut Tambang di Raja Ampat, DPR Dorong Revisi UU Kuatkan Pengawasan IUP
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua Komisi VI DPR Fraksi Golkar
    Nurdin Halid
    mengatakan DPR akan mendorong penguatan regulasi serta pengawasan terhadap izin tambang, khususnya di kawasan konservasi.
    Dia mendesak agar dilakukan revisi undang-undang terkait
    izin usaha pertambangan
    (IUP) agar lebih berpihak pada
    pelestarian alam
    dan masyarakat adat.
    “Kami akan kawal kebijakan ini lewat fungsi legislasi dan pengawasan. Jangan sampai ada kompromi terhadap kerusakan lingkungan dengan alasan investasi,” ujar Nurdin dalam keterangannya, Rabu (18/6/2025).
    Nurdin pun menggarisbawahi pentingnya pelibatan masyarakat adat dan komunitas lokal dalam proses pembangunan di kawasan strategis seperti Raja Ampat, Papua Barat Daya.
    Menurutnya, pembangunan harus partisipatif dan inklusif, tidak hanya menguntungkan pihak luar.
    Maka dari itu, Nurdin menyatakan dukungan penuh terhadap keputusan Presiden Prabowo Subianto yang mencabut empat IUP di wilayah Raja Ampat.
    “Kami di DPR menyambut baik keputusan ini.
    Raja Ampat
    adalah kekayaan hayati dunia yang tidak tergantikan. Tidak boleh lagi ada aktivitas tambang yang merusak kawasan tersebut,” tuturnya.
    Nurdin menambahkan, keputusan Prabowo itu merupakan bentuk tanggung jawab terhadap keberlanjutan ekonomi masyarakat lokal.
    Pasalnya, kata dia, kehadiran industri tambang di wilayah sensitif seperti Raja Ampat hanya memberikan manfaat jangka pendek dan berisiko tinggi merusak potensi ekonomi jangka panjang yang berbasis pariwisata dan ekosistem laut.
    “Alih-alih menambang, kita harus mendorong ekonomi biru, pelestarian laut, dan pengembangan wisata berbasis komunitas. Itulah arah kebijakan yang seharusnya diutamakan di Raja Ampat,” jelas Nurdin.

    Sementara itu, terkait tidak dicabutnya izin tambang PT Gag Nikel di Raja Ampat, Nurdin menjelaskan bahwa keputusan pemerintah dilakukan berdasarkan pertimbangan menyeluruh.
    Menurutnya, PT Gag Nikel yang merupakan anak usaha PT Antam beroperasi di luar kawasan Geopark Global UNESCO dan dinilai telah menjalankan tata kelola lingkungan dengan baik sesuai hasil evaluasi Kementerian ESDM.
    “Yang paling penting ke depan adalah pengawasan ketat. Evaluasi terhadap operasional PT Gag Nikel harus dilakukan berkala agar tidak terjadi kerusakan lingkungan, apalagi mendekati kawasan geopark global,” kata Nurdin.
    “Pengoperasian PT Gag Nikel harus membawa kenyamanan dan kesejahteraan bagi warga lokal. Jangan sampai mereka justru menjadi tamu di tanah sendiri,” imbuhnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bangun Fondasi AI, Menkomdigi Dorong Percepatan Akses Internet di Indonesia Timur

    Bangun Fondasi AI, Menkomdigi Dorong Percepatan Akses Internet di Indonesia Timur

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mendorong percepatan akses internet di kawasan timur sebagai fondasi transformasi kecerdasan buatan (AI) yang inklusif, aman, dan etis.

    Dengan tersedianya konektivitas yang memadai, kata Meutya, maka teknologi AI dapat dimanfaatkan di berbagai bidang. Termasuk di dunia pemasaran, industri gim, dan pendidikan.

    Saat ini, kata dia, pemerintah mendorong pemanfaatan AI di bidang pendidikan, ketahanan pangan, perikanan, dan layanan pemerintahan.

    “Perikanan salah satu yang menjadi concern juga dari Presiden Prabowo Subianto dan kita juga ingin AI lebih banyak masuk di layanan publik atau layanan pemerintahan. Jadi, ini yang harus kita dorong ke depan,” ucapnya dalam siaran pers, Senin (16/6/2025).

    Dia juga meminta agar para pelaku usaha memiliki kemampuan di bidang digital dan mulai memanfaatkan AI.

    Sementara itu, sambungnya, pemerintah akan terus mendorong peningkatan konektivitas digital di Indonesia bagian timur untuk mewujudkan transformasi digital di seluruh wilayah Indonesia.

    “Harusnya kalau transformasi digital berjalan baik, kita enggak ada lagi daerah 3T karena diterobos dengan digitalisasi,” katanya.

    Diberitakan sebelumnya, pemerintah sedang menempuh langkah konsolidasi industri telekomunikasi dan pengembangan pusat data nasional berlatensi rendah untuk mendukung integrasi kecerdasan buatan (AI) yang optimal.

    Sebab, pada bidang infrastruktur digital, politikus Partai Golkar ini menyebut tantangan besar dalam menghubungkan 17.000 pulau Indonesia secara merata.  

  • Legislator Usul Batas Wilayah Diatur UU Cegah Polemik Aceh-Sumut Berulang

    Legislator Usul Batas Wilayah Diatur UU Cegah Polemik Aceh-Sumut Berulang

    Jakarta –

    Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Golkar Ahmad Irawan mengusulkan penetapan batas wilayah diatur dengan undang-undang (UU) tersendiri menyusul polemik sengketa 4 pulau antara Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara (Sumut). Ia juga mendorong agar dilakukan revisi terhadap sejumlah beleid Pemerintah terkait persoalan ini.

    “Ke depan, memang lebih memadai dari aspek konstitusional agar pengaturan mengenai batas wilayah diatur dan ditetapkan melalui undang-undang,” kata Ahmad Irawan kepada wartawan, Senin (16/6/2025).

    “Karena nyatanya batas wilayah menyangkut imajinasi bangsa dan daerah tentang sejarahnya, budayanya, masa depannya dan lain sebagainya,” lanjut Irawan.

    Selain UU khusus, Irawan pun berpandangan diperlukan penyesuaian dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 141 Tahun 2017.

    Adapun PP Nomor 43 Tahun 2021 mengatur tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah. Sementara Permendagri Nomor 141 Tahun 2017 merupakan pedoman penegasan batas wilayah.

    “PP tentang penyelesaian sengketa wilayah dan Permendagri mengenai penetapan batas daerah harus kita dorong juga untuk direvisi guna mengantisipasi kasus seperti ini terjadi lagi di kemudian hari,” ucap Irawan.

    Meski di media sosial masalah sengketa wilayah ini menimbulkan kontroversi, Irawan menilai polemik tersebut tidak akan menyebabkan disintegrasi seperti yang dikhawatirkan sejumlah kalangan.

    “Tidak akan ada disintegrasi. Kita sudah terikat perasaan (common soul) sebagai suatu bangsa dari Sabang sampai Merauke,” jelasnya.

    “Sebagai anggota DPR RI, saya mengapresiasi keinginan politik tersebut karena akan membuat mekanisme penyelesaian lebih efektif dan lebih kredibel yang hasilnya dapat diterima oleh para pihak,” tuturnya.

    Irawan berpandangan, Prabowo bukan mengambil alih tanggung jawab dan kewenangan Mendagri, melainkan ingin menyelesaikan dan memutuskan secara langsung kasus sengketa pulau antara Aceh dan Sumatera Utara.

    “Bukan mengambil alih tanggung jawab, tapi Presiden Prabowo berkehendak turun langsung mengatasi, menyelesaikan dan memutuskan persoalan ini,” ujar Irawan.

    Wamendagri Bima Arya sebelumnya mengatakan pemerintah mengkaji ulang terkait keputusan 4 pulau Aceh masuk wilayah Sumut yang berujung polemik. Bima Arya menyebutkan Kemendagri punya bukti baru mengenai status 4 pulau tersebut.

    “Perlu kami sampaikan bahwa selain data-data yang memang sudah ada, yang kami pelajari lebih dalam lagi, ada novum, atau data baru yang kami peroleh berdasarkan penelusuran Kementerian Dalam Negeri,” Bima Arya di Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (16/6).

    Bima mengatakan novum tersebut akan melengkapi data-data yang telah ada. Data baru tersebut akan dilaporkan ke Mendagri Tito Karnavian dan kemudian disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.

    (dwr/fca)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Pemprov DKI terus lakukan penajaman prioritas belanja modal

    Pemprov DKI terus lakukan penajaman prioritas belanja modal

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan terus melakukan penajaman prioritas belanja modal, khususnya untuk pembangunan infrastruktur, mulai dari sarana dan prasarana transportasi, permukiman, hingga pengendalian banjir.

    Hal itu disampaikan menyusul realisasi belanja modal pada tahun 2024 sebesar Rp11 triliun atau 84,72 persen dari total anggaran Rp12,98 triliun.

    “Pemprov DKI Jakarta telah dan terus melakukan penajaman prioritas belanja modal,” kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta di Jakarta, Senin.

    Di sektor transportasi, kata Rano, DKI tengah membangun sarana dan prasarana MRT fase 2A rute Bundaran HI-Kota yang ditargetkan beroperasi pada tahun 2029. Sementara itu, LRT Jakarta rute Velodrome-Manggarai juga ditargetkan beroperasi pada tahun 2026.

    Selanjutnya di bidang pengendalian banjir, Pemprov DKI akan melakukan inventarisasi aset untuk menciptakan ruang terbuka hijau (RTH), khususnya di kawasan permukiman padat.

    “Agar lokasi RTH dirasakan manfaatnya serta selaras dengan strategi adaptasi perubahan iklim,” katanya.

    Pemprov DKI, lanjut Rano, juga telah melakukan program peningkatan kualitas permukiman sebagai upaya revitalisasi kawasan kumuh.

    Pada tahun 2024, program tersebut telah terealisasi sebesar 92,34 persen atau setara Rp342,39 miliar di 63 RW seluruh kota/kabupaten administrasi.

    “Untuk memperkuat layanan publik dan akuntabilitas, anggaran integrasi layanan satu pintu ditingkatkan melalui platform Jak Evo dan super app JAKI serta penguatan infrastruktur TIK sebagai fondasi smart city,” katanya.

    Capaian realisasi belanja modal Pemprov DKI Jakarta pada tahun 2024 sebesar 84,72 persen menjadi perhatian sejumlah fraksi DPRD DKI Jakarta.

    Fraksi Partai Gerindra menilai capaian belanja modal 2024 belum maksimal. Padahal, belanja modal berperan strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan kualitas layanan publik.

    Fraksi Partai Golkar menilai serapan belanja modal itu menunjukkan bahwa proses penganggaran dan pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya efektif dan responsif terhadap kebutuhan pembangunan.

    Fraksi PKB menilai bahwa dominasi belanja operasional yang mencapai lebih dari 70 persen dari total belanja mencerminkan tingginya ketergantungan APBD pada pembiayaan birokrasi, dibanding belanja yang bersifat produktif dan berdampak langsung pada masyarakat.

    Fraksi PKS menilai capaian tersebut disebabkan oleh masih terdapatnya sejumlah pengelolaan belanja yang lemah dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pengeluaran.

    Sementara itu, Fraksi PAN menekankan pentingnya peningkatan kapasitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan proyek-proyek pemerintah untuk memastikan setiap anggaran yang dialokasikan dapat terserap secara maksimal dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

    Pewarta: Ade irma Junida
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.