Xcloud.id

partai: Golkar

  • 3 150 Kader HMI hingga PMII Masuk AMPI, Bahlil: Kalau Mau Jadi Ketum Golkar, Jalannya Sudah Benar Nasional

    3 150 Kader HMI hingga PMII Masuk AMPI, Bahlil: Kalau Mau Jadi Ketum Golkar, Jalannya Sudah Benar Nasional

    150 Kader HMI hingga PMII Masuk AMPI, Bahlil: Kalau Mau Jadi Ketum Golkar, Jalannya Sudah Benar
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Sebanyak 150 kader Himpunan Mahasiswa Indonesia (
    HMI
    ), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (
    PMII
    ), hingga Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (
    GMNI
    ) bergabung ke organisasi sayap Partai
    Golkar
    , Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (
    AMPI
    ).
    Ketua Umum Partai Golkar
    Bahlil Lahadalia
    menuturkan, pilihan kader-kader organisasi pergerakan mahasiswa bergabung ke AMPI itu sudah benar jika mereka ingin menjadi ketua umum Golkar seperti dirinya.
    “Saya pernah calon Ketum AMPI, tapi Allah tidak menakdirkan saya untuk menjadi Ketum AMPI. Pak Sekjen juga pernah menjadi Wasekjen AMPI. Jadi kalau kalian mau jadi Ketum Golkar dan mau jadi Sekjen Golkar, ya sudah benar di jalan AMPI,” kata Bahlil di DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Sabtu (28/6/2025).
    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ini menuturkan, AMPI didirikan sebagai organisasi pengkaderan yang dihuni oleh anak-anak muda yang kritis.
    Ia melanjutkan, AMPI dibentuk untuk membentuk karakter kepemimpinan muda yang independen.
    Menurut Bahlil, AMPI tidak hanya mengajarkan pada kontes karakter yang kuat, tetapi juga cara membangun hubungan komunikasi yang baik antara senior dan junior hingga sesama teman.
    “Saya harus jujur mengatakan bahwa organisasi di Golkar yang betul-betul membentuk saya dari awal, yaitu AMPI. Nah, Golkar ini adalah partai yang didirikan oleh hampir semua segmentasi kelompok masyarakat,” ucap Bahlil.
    Lebih lanjut, Bahlil menuturkan, Golkar memiliki doktrin karya kekaryaan.
    Partai Golkar juga tidak melarang siapapun menjadi ketum, selama calon memenuhi syarat dan ketentuan yang sesuai dengan AD/ART.
    “Dan aktivis harus mencari partai yang dinamis. Mencari partai yang dinamis, yang menghargai kalian. Pikiran-pikiran kalian itu bagus. Nah, saya ucapkan selamat bergabung kepada teman-teman aktivis. Cipayung termasuk BEM,” ujarnya.
    Sementara itu, Ketua Umum DPP AMPI, Jerry Sambuaga, menyampaikan bahwa para aktivis tersebut sudah menyampaikan kesediaannya bergabung dengan AMPI, yang pada akhirnya akan bergabung ke Partai Golkar.
    “Mulai dari kawan-kawan dari HMI, GMNI, GMKI, PMKRI, PMII, dan semuanya (beberapa BEM mahasiswa), hadir di sini. Ini adalah kebanggaan, kehormatan buat kita, AMPI, dan juga tentunya Partai Golkar, di mana nanti kami menyematkan jaket AMPI,” kata Jerry.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Soal Putusan MK, Golkar: Momentum Desain Ulang Model Pemilu – Page 3

    Soal Putusan MK, Golkar: Momentum Desain Ulang Model Pemilu – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta -b Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan judicial review atas Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2015 dan Pasal 167 UU Nomor 7 Tahun 2017. Putusan tersebut tercantum dalam Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Dengan putusan tersebut, pemilu serentak yang selama ini dikenal sebagai “Pemilu 5 (lima) kotak” tidak lagi berlaku.

    Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menegaskan putusan ini momentum untuk mendesain ulang model pemilu dan pilkada sesuai struktur pemerintahan berdasarkan UUD NRI Tahun 1945.

    “Pertama, kami menghormati putusan MK tersebut. MK adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk menafsirkan apakah sebuah undang-undang bertentangan dengan konstitusi atau tidak. Karena putusan MK bersifat final dan mengikat, sebagai pembentuk UU, kami siap menyelaraskan dengan putusan MK tersebut,” ujar Zulfikar dalam keterangan, Jumat (27/6/2025).

    Politikus Golkar itu menegaskan, hal ini menjadi dorongan kuat bagi DPR dan pemerintah untuk segera menyusun Undang-Undang Pemilu yang baru.

    “Kedua, putusan MK ini secara substansi menegaskan struktur politik kita terdiri atas dua entitas, yaitu politik nasional dan politik daerah yang pengelolaanmya perlu penyesuaian,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Zulfikar menyebut putusan MK ini menegaskan posisi pilkada sebagai bagian dari rezim pemilu, dan terbuka lebar peluang untuk memasukkan aturan pilkada terkodifikasi ke dalam UU Pemilu sesuai kebijakan dalam RPJPN 2025-2045.

    “Ketiga, putusan MK ini secara teknis akan memudahkan pemilih dalam menggunakan hak pilihnya dan mengefektifkan penyelenggara pemilu dalam melaksanakan setiap tahapan.”

    Menurutnya, hadirnya putusan MK ini mengokohkan kedudukan penyelenggara pemilu sebagai institusi yang tetap, sehingga menepis pikiran menjadikan penyelenggara pemilu lembaga ad hoc.

    “Terakhir, putusan MK ini memperkuat prinsip bahwa kita merupakan negara kesatuan yang didesentralisasikan. Harapannya, bisa memunculkan budaya politik baru yang memperkuat dan meningkatkan efektivitas pemerintahan daerah,” pungkasnya.

  • Ali Ngabalin Sebut Hanya Orang Sinting yang Memfitnah Yang Mulia Jokowi, Sindir Roy Suryo-Said Didu?

    Ali Ngabalin Sebut Hanya Orang Sinting yang Memfitnah Yang Mulia Jokowi, Sindir Roy Suryo-Said Didu?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Belum reda soal tuduhan ijazah palsu, Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali terseret rumor menderita penyakit parah. Bahkan tak sedikit yang menuding Jokowi terkena santet hingga azab.

    Mantan gubernur DKI Jakarta itu disebut mengalami alergi sepulang dari Vatikan untuk menghadiri pemakaman Paus Fransiskus beberapa waktu lalu. Terlihat jelas wajahnya bengkak, warna kulit berubah seperti melepuh.

    Ali Mochtar Ngabalin, mantan Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden era Jokowi berkuasa siap pasang badan membela Jokowi dari serangan fitnah dan caci maki.

    “Jangan kendorin, kencangin saja. Mari pasang “kuda-kuda” mari kita membantu mereka yang terus memfitnah dan mendzalimi Jokowi agar IQ-mereka tidak sungsang lagi,” tulis Ali Ngabalin di akun X pribadinya, dikutip pada Jumat (27/6/2025).

    Politisi Partai Golkar ini menegaskan seluruh rakyat Indonesia memandang Jokowi presiden hebat yang pernah dimiliki republik ini.

    “Banyak yang sinting dan stres, menyerang serta memfitnah Yang Mulia Presiden ke 7 Ir. H. Joko Widodo dengan berbagai cara termasuk isu sakit berat dll. Hanya orang stres, sinting, keok dan sakit hati yang terus menghujat dan mencaci-maki Jokowi. saya tetap simpatik dengan NKRI punya orang hebat seperti beliau, sayapun yakin banyak orang yang simpatik dan terus mendoakan beliau,” tegasnya.

    “Yang sakit hati segera sembuh, yang keok segera kuat dan yang menghujat segera punya hajat (punya kerjaan dan punya hambak) agar waktunya benar-benar efektif, cari makan yang halal dan thoyyibah. hidup Jokowi!” pungkas Ngabalin.

  • Airlangga dan Maruarar Siapkan Regulasi 3 Juta Rumah dari KUR, Ini Bocorannya

    Airlangga dan Maruarar Siapkan Regulasi 3 Juta Rumah dari KUR, Ini Bocorannya

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengaku tengah membahas regulasi pembiayaan program 3 juta rumah melalui Kredit Usaha Rakyat alias KUR. 

    Airlangga mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya masih menyiapkan skema 3 juta rumah melalui fasilitas KUR. Bukan hanya per individu yang dapat menikmatinya, tetapi juga para developer yang tergolong UMKM dapat memanfaatkan fasilitas tersebut. 

    “Nah itu skemanya sedang disiapkan, dan nanti kita akan rapatkan dalam waktu yang tidak terlalu lama karena tentunya perlu ada perubahan waktu, daripada untuk kredit dan kemudian jumlahnya,” ujarnya usai rapat koordinasi bersama Maruarar di kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (26/6/2025). 

    Mantan Ketua Umum Partai Golkar tersebut menjelaskan bahwa nantinya KUR untuk konstruksi ini jumlahnya lebih besar daripada KUR untuk individual. Pemerintah pun telah berpengalaman memberikan KUR untuk kelompok sebelumnya. 

    Skema itulah yang Airlangga sampaikan tengah diperbaiki, termasuk besaran bunga yang akan dibebankan. 

    Pasalnya, Airlangga mengaku turut membahas adanya tambahan subsidi bunga KUR sepanjang tahun bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. 

    “Tentu juga akan ada tambahan subsidi untuk bunga KUR sepanjang tahun, yang tentu kita akan bahas dalam rapat juga dengan Menteri Keuangan, sehingga akan ada perubahan plafon subsidi bunga,” lanjutnya. 

    Terkait potensi pembiayaan dari utang luar negeri, Menteri PKP Maruarar Sirait menekankan bahwa pemerintah tidak akan mengambil pilihan tersebut. 

    “Arahannya jelas Pak Prabowo adalah kita berdiri di kaki sendiri. Kita berterima kasih atas penawarannya. Kita tidak anti dengan utang luar negeri. Tapi kebijakan dari pemerintah, arahan Presiden Prabowo,” tegasnya. 

    Sebelumnya, Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Rosan Roeslani menegaskan pihaknya berkomitmen untuk memberikan pembiayaan senilai Rp130 triliun untuk mendukung pelaksanaan program 3 juta rumah.  

    Rosan menjelaskan, dirinya telah menginstruksikan pada seluruh Bank Himpunan Milik Negara (Himbara) serta industri keuangan terafiliasi pelat merah untuk dapat memberikan pendanaan tersebut. 

    Adapun, daftar Bank Himbara yang disebut bakal berkontribusi memberikan dukungan pembiayaan dengan nilai mencapai Rp130 triliun itu di antaranya, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS).

  • Said Didu Sindir Menteri Temui Jokowi Saat Prabowo di Luar Negeri, Ali Ngabalin: Tidak Pernah Berpikir Positif

    Said Didu Sindir Menteri Temui Jokowi Saat Prabowo di Luar Negeri, Ali Ngabalin: Tidak Pernah Berpikir Positif

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Kader Golkar Ali Mochtar Ngabalin angkat suara. Menanggapi sindiran Said Didu soal sejumlah menteri yang bertemu Presiden ke-7 Jokowi.

    Menurut Ngabalin, Said Didu berotak sungsang. Karena eks Sekretaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu tidak bisa berpikir positif.

    Bahkan, ia menyebut kepala Said Didu seperti septik tank.

    “Dasar manusia otak sungsang, tidak pernah berpikir positif, septik tank hampir penuh di kepalanya,” kata Ngabalin dikutip dari unggahannya di X, Rabu (25/6/2025).

    Di sisi lain, Ngabalin berterima kasih dengan Dian Sandi Utama. Karena kader PSI itu meminta Didu beristigfar.

    “Terima kasih dinda @DianSandiU,” ujar Ngabalin.

    Sebelumnya, Didu menyoroti kehadiran Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno dan Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji Prof Muhadjir Effendy ke kediaman Jokowi.

    Apalagi, menurut Said Didu pertemuan yang dilakukan Jokowi dengan Menteri selalu dilakukan saat Presiden Prabowo Subianto berada di luar negeri.

    “Setiap Presiden @Prabowo ke Luar Negeri selalu ada rapat Menteri Jokowi dalam Kabinet Prabowo di Solo,” tulisnya dikutip Senin (23/6/2025).

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, dan Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji Prof Muhadjir Effendy menemui Presiden Ke-7 Joko Widodo (Jokowi) di kediaman Sumber, Banjarsari, Solo.

    Dalam kesempatan itu, Muhadjir menyebut bahwa kedatangannya untuk bersilaturahmi di momen Jokowi ulang tahun ke-64.

  • Disambangi IAS, AGH Prof Wajedy Cerita Harmoko dan Akbar Tandjung Juga Pernah Minta Didoakan

    Disambangi IAS, AGH Prof Wajedy Cerita Harmoko dan Akbar Tandjung Juga Pernah Minta Didoakan

    FAJAR.CO.ID, BARRU — Di tengah kesibukannya dan jadwal safari politik yang begitu padat, kandidat calon Ketua Golkar Sulsel, Dr Ilham Arief Sirajuddin masih menyempatkan diri mengunjungi tokoh-tokoh berpengaruh di Sulsel.

    Selasa petang, 24 Juni 2025, misalnya, IAS sowan ke Pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) DDI Mangkoso, AGH Prof. Dr. H. M. Faried Wajedy, LC. MA.

    IAS singgah untuk bersilaturahmi ke kediaman AGH Prof Faried Wajedy di Kompleks Ponpes DDI Mangkoso, Barru saat dalam perjalanan menuju ke Kota Parepare.

    Bagi IAS, Prof Faried Wajedy sudah ia anggap seperti orang tua sendiri dan ia memutuskan singgah karena merasa sudah lama tidak bertemu.

    “Terakhr saya bertemu dengan Beliau tahun lalu saat singgah di Masjid Mangkoso,” beber IAS.

    Prof Faried Wajedy sendiri punya hubungan yang sangat bagus dengan Partai Golkar.

    Bahkan, di tahun 90-an hingga awal 2000-an, petinggi-petinggi Golkar selalu menyempatkan diri untuk mengunjunginya di Ponpes DDI Mangkoso.

    Harmoko (1993-1998) dan Akbar Tanjung (1998-2004) adalah dua Ketua Umum Partai Golkar yang pernah datang langsung ke DDI Mangkoso untuk bersilaturahmi dengan AGH Ambo Dalle dan Prof Faried Wajedy .

    Kunjungan-kunjungan petinggi Golkar itu ke Ponpes DDI Mangkoso menunjukkan bagaimana cara partai berlambang pohon beringin itu sebagai partai politik dalam memposisikan pemuka agama.

    Selain memohon doa, Harmoko dan Akbar Tanjung kala itu juga berdialog dengan sang ulama.

    Ini menjadi kebiasaan yang menjadi nilai lebih bagi Partai Golkar. Perilaku elite-nya yang suka menjalin komunikasi ke pemuka agama dianggap memberi andil besar bagi citra positif Partai Golkar.

  • Podcast BRING IN Talk terobosan agar informasi apa pun sampai pelosok negeri

    Podcast BRING IN Talk terobosan agar informasi apa pun sampai pelosok negeri

    Podcast BRING IN Talk, agar informasi apa pun sampai pelosok negeri. (foto: ist)

    Podcast BRING IN Talk terobosan agar informasi apa pun sampai pelosok negeri
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Selasa, 24 Juni 2025 – 17:13 WIB

    Elshinta.com – Jakarta – Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) DPP Partai Golkar terus melangkah dalam wujudkan program-program yang disusun secara apik di bawah Pimpinan Prof Yuddy Chrisnandi atas arahan Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia. 

    Balitbang DPP Partai Golkar menunjukkan eksistensi kerjanya yang konkrit dalam memberikan saran dan rekomendasi kebijakan kepada DPP Partai Golkar, terkait perkembangan isu -isu aktual dan strategis saat ini, ujar Prof Ganjar Razuni Wakil Ketua Balitbang DPP Partai Golkar. 

    Setiap hari Jumat, Balitbang menorehkan tinta dengan rapat Pengurus Eksekutif dan Penasehat Ahli dalam hal membahas perkembangan yang terjadi saat ini, ungkap Ganjar

    Di hari ini Selasa 24 Juni 2025 Ruang Podcast Balitbang dijakarta, Balitbang DPP Partai Golkar dengan semangat militansi untuk satukan semangat pemikiran dan gerakan wujudkan kemenangan Partai Golkar 2029 dengan melakukan terobosan, agar informasi apa pun sampai pelosok negeri dengan siapkan Podcast BRING IN Talk. 

    “Podcast ini bertujuan untuk memberikan ruang kepada seluruh kader Golkar untuk tampil di muka publik dalam rangka menunjukkan eksistensinya dan keberadaan Partai Golkar di tengah- tengah masyarakat,” ungkap Bambang Sutrisno selaku Pemred Podcast BRING IN Talk didampingi Oleh Amir A Gofur.

    Podcast ini atas support dari Ketua Balitbang DPP Partai Golkar Prof Yuddy Chrisnandi yang terus memberikan masukan dan edukasi yang brilian kepada Pengurus Eksekutif,” ungkap Amir. 

    Podcast ini memberikan kepada seluruh kader Partai Golkar se-Indonesia,” papar Bambang Sutrisno.

    Adapun yang menginisiasi adanya Podcast Balitbang DPP Partai Golkar di antaranya, Prof Yuddy Crisnandi, Prof Ganjar Razuni, Bambang Sutrisno, Amir A Gofur, M. Firaldi Akbar Z, Leriadi, Siti Aisyah,  Andi Notrida Mandica, PhD, Bambang Soesilo, Mega Oktaviani dan Kemas Fadil Safari. (Dd)

    Sumber : Sumber Lain

  • Beber 3 Parpol yang Bela Gibran karena Terlibat Kasus, Said Didu: Terpenjarakan

    Beber 3 Parpol yang Bela Gibran karena Terlibat Kasus, Said Didu: Terpenjarakan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Eks Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, menyinggung keterlibatan beberapa partai yang terkesan melindungi Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka yang dikaitkan dengan pelepasan lahan.

    Pelepasan lahan hutan yang dimaksud terjadi pada era presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

    Melalui akun X @msaid_didu miliknya, ia menyindir terjadinya pertukaran kepentingan atau suatu imbalan besar yang membuat partai tersebut sulit tidak tunduk kepada Gibran.

    “Dimaklumi jika PAN, Nasdem, dan Golkar terkesan melindungi Gibran karena PAN dan Nasdem sepertinya ‘terpenjara’ dengan pelepasan lahan hutan seluas sekitar 5 juta Ha selama pemerintahan Jokowi dan Golkar terpenjara banyak proyek makelar,” tulis Said Didu, dilansir X Senin, (23/6/2025).

    Terkait dugaan pelepasan lahan hutan seluas sekitar 5 juta hektar merujuk pada salah satu program prioritas di era Jokowi.

    Kala itu terjadi kebijakan pemerintah yang merujuk pada Perhutanan Sosial dan redistribusi lahan.

    Tujuan dari program ini untuk memberikan akses legal kepada masyarakat dalam mengelola lahan dan hutan.

    Namun, bukannya berjalan sesuai misi awal, justru kerap kali menuai kritikan terkait potensi penyalahgunaan dan transparansi.

    Kekhawatiran ini juga kerap kali disuarakan oleh beberapa organisasi lingkungan dan pemerhati agraria, seperti yang sering diberitakan oleh Mongabay Indonesia atau WALHI.

    Sorotan utama yang sering dilontarkan oleh WALHI, yakni adanya kepentingan konsesi non-kehutanan yang merujuk pada potensi konversi lahan hutan yang luas.

  • Prabowo Bakal Buka Forum Geopolitik Besok, Akan Pidato di Depan Para Pemikir Nasional 23 Juni 2025

    Prabowo Bakal Buka Forum Geopolitik Besok, Akan Pidato di Depan Para Pemikir Nasional 23 Juni 2025

    Prabowo Bakal Buka Forum Geopolitik Besok, Akan Pidato di Depan Para Pemikir
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com – 
    Presiden Prabowo Subianto
    dijadwalkan membuka
    Jakarta Geopolitical Forum
    (JGF) ke-9 yang digelar oleh Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) di Jakarta pada Selasa (24/6/2025) besok.
    Gubernur Lemhannas
    Ace Hasan Syadzily
    menyatakan, forum yang diselenggarakan pada 24-25 Juni 2025 itu akan mempertemukan para pengambil kebijakan, akademisi, pelaku industri energi, hingga pemikir global dalam membahas isu
    fragmentasi ekonomi
    dan
    ketahanan energi
    di tengah ketidakpastian geopolitik dunia.
    “Rencananya besok akan diagendakan dibuka oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto dan akan dibagi ke dalam empat sesi ya selama dua hari,” kata Ace di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (23/6/2025).
    “Jadi, besok tanggal 24 dan 25 penyelenggaraan acara akan berlangsung di gedung ini, di hotel ini, yaitu di Flores Ballroom dari Hotel Borobudur,” imbuh dia.
    Selain membuka acara, Presiden Prabowo juga akan memberikan pidato sambutannya dalam JGF tahun ini.
    Ace menyebutkan, JGF merupakan forum yang digelar sebagai respons terhadap dinamika global yang terus berubah cepat dan kompleks.
    Dia menilai tema JGF tahun ini, yakni fragmentasi ekonomi dan ketahanan energi, sangat relevan dengan situasi global terkini.
    “Perlu kami sampaikan, tentu saya kira kegiatan ini sangat relevan sekali di tengah situasi geopolitik ekonomi global yang sedang mengalami fragmentasi, dan isu ketahanan energi merupakan isu yang sangat perlu untuk dicarikan jalan keluarnya di tengah situasi seperti sekarang ini,” kata politikus Partai Golkar itu.
    Ace menegaskan, forum tersebut bukan hanya menjadi ajang diskusi, tetapi juga ruang untuk menyampaikan masukan strategis terhadap langkah-langkah mitigasi yang perlu disiapkan pemerintah dalam menghadapi lonjakan ketidakpastian geopolitik global.
    Menurut dia, salah satu isu strategis yang akan menjadi diskursus penting dalam JGF adalah dampak dari potensi penutupan Selat Hormuz oleh Iran, yang selama ini menjadi jalur vital distribusi sekitar 30 persen minyak dunia.
    “Ini pertanyaan yang juga sangat relevan dan akan menjadi bahan pembahasan dan serta diskusi di dalam forum JGF. Sebagaimana kita tahu, Selat Hormuz merupakan salah satu selat jalur logistik, terutama minyak dunia dunia, hampir 30 persen minyak dunia melalui Selat Hormuz,” kata Ace.
    Menurut rencana, JGF akan dihadiri 1.000 peserta dari dalam maupun luar negeri,, terdiri dari perwakilan kementerian, lembaga negara, kepala daerah, akademisi, perusahaan energi, dan lembaga think tank internasional.
    “Perlu ditegaskan, ini forum akademi, tentu yang kami bahas sesuai dengan akademik sebagai lembaga
    think-tank
    . Lemhannas tentu membuka sebagai masukan-masukan intelektual
    exercise
    dari berbagai para pemikir dan akademisi untuk bicarakan soal ketahanan energi di Indonesia,” ujar Ace.
    Forum ini akan berlangsung selama dua hari dan terbagi dalam empat sesi utama.
    Pada hari pertama, sesi pembuka akan membahas hilirisasi, industrialisasi, dan ketahanan energi sebagai respons terhadap perubahan geopolitik kontemporer.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kaesang Nyalon Lagi Ketum PSI Dianggap Duplikat Jokowi

    Kaesang Nyalon Lagi Ketum PSI Dianggap Duplikat Jokowi

    GELORA.CO -Pernyataan Kaesang Pangarep yang menyatakan akan kembali mencalonkan diri sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menjadi sinyal kuat bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi tidak akan terlibat langsung dalam kepengurusan partai politik mana pun usai lengser dari jabatannya.

    Menurut Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, selama ini Jokowi sempat dikaitkan dengan sejumlah partai, seperti Golkar, PPP, hingga PSI.

    Menurut Adi, pernyataan Kaesang bahwa “tidak mungkin anak dan ayah bersaing menjadi ketua umum PSI” sekaligus menjawab spekulasi arah politik Jokowi.

    “Setelah Kaesang mencalonkan diri sebagai Ketua Umum PSI, otomatis Jokowi tidak akan maju. Pak Jokowi sepertinya lebih memilih menjadi partai perseorangan alias tidak bergabung dengan partai manapun,” kata Adi lewat kanal YouTube miliknya, Senin, 23 Juni 2025.

    Analis politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta itu memandang, kandidat calon Ketua Umum PSI lainnya hanya bersifat formalitas.

    Sebab PSI sejak awal sangat kentara ingin mempertahankan Kaesang sebagai ketua umum  sebagai upaya menjaga citra partai sebagai duplikasi politik Jokowi. 

    “Kaesang sebagai ketua umum dianggap sebagai replika, duplikat Jokowi. Karena tak bisa dipungkiri Jokowi dan PSI itu identik dan memiliki kepentingan-kepentingan yang sama,” pungkasnya