Xcloud.id

partai: Golkar

  • Hari Bhayangkara ke-79, Polri Diharap Makin Dekat dengan Rakyat

    Hari Bhayangkara ke-79, Polri Diharap Makin Dekat dengan Rakyat

    JAKARTA – Polri diharap makin dekat dengan rakyat ke depannya. Harapan ini muncul jelang peringatan Hari Bhayangkara ke-79 pada Selasa, 1 Juli.

    “Semoga semakin hari semakin dekat dengan rakyat,” kata Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji kepada wartawan, Minggu, 29 Juni.

    Sarmuji lebih lanjut mengapresiasi kinerja Korps Bhayangkara kekinian. Mereka dinilai terus berbenah serta melakukan perbaikan dari yang sebelumnya.

    “Saat ini polisi sudah lebih baik dari kinerja yang sebelum-sebelumnya,” tegasnya.

    Namun, dia tetap minta peningkatan dilakukan Polri. Terutama, terkait dengan kerja penegakan hukum.

    Menurut Sarmuji, cara ini bisa membuat masyarakat yang mengadu mendapat keadilan yang dicarinya.

    “Dari sisi penegakan hukum, harapannya polisi dapat terus berfokus pada penegakan keadilan,” pungkas Sarmuji.

  • Pilkada Ulang Kabupaten Bangka, 5 Paslon Resmi Mendaftar di KPU Regional 29 Juni 2025

    Pilkada Ulang Kabupaten Bangka, 5 Paslon Resmi Mendaftar di KPU Regional 29 Juni 2025

    Pilkada Ulang Kabupaten Bangka, 5 Paslon Resmi Mendaftar di KPU
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Sebanyak lima
    pasangan calon
    resmi mendaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk Pilkada Ulang Kabupaten Bangka 2025.
    Pada hari pertama pendaftaran,
    KPU Bangka
    menerima pasangan calon Andi Kusuma dan Budiyono yang didukung oleh 10 partai politik, antara lain PKB, Perindo, PBB, dan Hanura.
    Total suara gabungan partai politik pendukung sebanyak 28.179 suara.
    Selanjutnya, pasangan Fery Insani – Syahbudin didukung oleh koalisi Gerindra dan PDI Perjuangan dengan akumulasi suara pemilu sebanyak 70.835.
    Kemudian, pasangan Rato Rusdiyanto – Ramadian didukung oleh Partai Golkar dan Partai Nasdem dengan perolehan 42.660 suara.
    Pasangan selanjutnya adalah Aksan Visyawan – Rustam Jaseli yang didukung oleh PKS dan PPP dengan akumulasi suara pileg sebanyak 24.536.
    Berikutnya, pasangan calon Naziarto dan H Usnen didukung oleh koalisi Demokrat dan PAN dengan total perolehan suara 20.135 pada Pemilu 2024.
    Ketua KPU Kabupaten Bangka, Sinarto, mengatakan proses pendaftaran yang dilakukan di kantor KPU selama tiga hari berlangsung lancar sesuai prosedur.
    “Seluruh tahapan Pilkada Ulang 2025 akan terus dijalankan secara transparan, akuntabel, dan profesional,” ujar Sinarto dalam pers rilis, Minggu (29/6/2025).
    Selanjutnya, lima pasangan calon tersebut menjalani tahapan pemeriksaan kesehatan di RSPAD GS, Jakarta.
    Tercatat sebanyak 242.582 pemilih akan menggunakan hak suaranya pada Pilkada Kabupaten Bangka yang harus diulang imbas kotak kosong menang.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Rencana Tambah Saham di Proyek Dragon, Danantara: Masih Diskusi dengan CATL

    Rencana Tambah Saham di Proyek Dragon, Danantara: Masih Diskusi dengan CATL

    Bisnis.com, KARAWANG — Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) masih berdiskusi dengan perusahaan China, Contemporary Ampherex Technology Co. Ltd. (CATL) terkait dengan keinginan Indonesia untuk menambah porsi kepemilikan saham pada proyek ekosistem baterai listrik terintegrasi, Proyek Dragon. 

    Proyek tersebut digarap oleh konsorsium CATL, PT Aneka Tambang Tbk. atau Antam (ANTM), dan Indonesia Battery Corporation (IBC). 

    Chief Operating Officer Danantara Dony Oskaria mengatakan, saat ini porsi kepemilikan saham Indonesia melalui BUMN pada megaproyek baterai EV itu sebesar 30%. Indonesia tengah berdiskusi dengan CATL agar porsi kepemilikan saham bisa ditingkatkan. 

    “Kemungkinan kita menambah porsi kepemilikan kita di joint venture baterai ini. Saat ini kita punya 30%. Kita harap ke depannya hasil negosiasi kedua belah pihak harus memiliki satu kesepahaman,” katanya saat ditemui usai acara groundbreaking proyek tersebut di Kawasan Industri Karawang, Jawa Barat, Minggu (29/6/2025). 

    Dony menjelaskan bahwa proses penambahan kepemilikan saham itu dilakukan melalui penyetoran modal ke IBC melalui holding MIND ID yang saat ini sudah di bawah Danantara. 

    Dia enggan memerinci lebih lanjut bagaimana langkah selanjutnya dari holding BUMN pertambangan itu. 

    Penyetoran modal juga bisa dilakukan oleh Antam, sebagaimana MIND ID, yang berada di masing-masing joint venture (JV) subproyek ekosistem baterai listrik hulu ke hilir itu. 

    Namun demikian, pria yang juga Wakil Menteri BUMN itu mengatakan Danantara tidak akan secara langsung menyetorkan dana untuk menambah porsi kepemilikan saham di Proyek Dragon. 

    “Jadi ada yang memang dilakukan sendiri oleh perusahaan. Bagi itu berupa equity mereka sendiri, bisa juga dalam bentuk loan dan lain sebagainya. Tetapi untuk kasus ini tidak dari Danantara,” tutur Dony. 

    Menurut Dony, pemerintah Indonesia berharap agar kerja sama dengan CATL dalam ekosistem baterai listrik itu bisa juga mendorong transfer knowledge. Harapannya adalah Indonesia bisa mengembangkan teknologi baterai kendaraan listrik sendiri. 

    Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, CEO Danantara Rosan Roeslani menyampaikan bahwa superholding BUMN itu akan masuk ke proyek pengembangan baterai mobil listrik atau electric vehicle (EV) hulu ke hilir yang digarap oleh dua konsorsium asal China, CATL (Proyek Dragon), sekaligus Huayou (Proyek Titan).

    Sovereign wealth fund (SWF) baru itu rencananya akan masuk ke dalam konsorsium Indonesia pada dua proyek baterai EV itu guna menambah kepemilikan saham nasional. 

    “Ada Danantara yang kita akan ikut masuk dalam rangka memperkuat dari konsorsium ini sehingga diharapkan kepemilikan dari proyek ini mayoritas bisa berada di konsorsium Indonesia, baik itu melalui BUMN maupun juga bersama-sama dengan Danantara langsung,” terang Rosan konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (22/5/2025). 

    Untuk diketahui, porsi kepemilikan saham Indonesia pada proyek baterai berbasis nikel, baik yang digarap Huayou (Proyek Titan) maupun CATL (Proyek Dragon), di sisi hulu atau proyek tambang sebesar 51% atau mayoritas. 

    Pada tahapan selanjutnya yang terbagi dalam beberapa joint venture (JV), porsi kepemilikan saham Indonesia melalui BUMN baru mencapai 30%. Presiden Prabowo Subianto disebut memerintahkan agar porsi itu ditambah hingga 40% sampai dengan 50%. 

    Rosan menjelaskan Proyek Titan yang kini resmi diambil alih Huayou dari LG Energy Solution, memiliki nilai investasi US$9,8 miliar. LG telah mengucurkan investasi sebesar US$1,2 miliar dan sisanya sebesar US$8 miliar bakal dilanjutkan oleh Huayou. 

    Sementara itu, Proyek Dragon yang digarap CATL memiliki nilai investasi sekitar US$6 miliar dan juga meliputi hulu-hilir pengembangan baterai mobil listrik. Rosan mengaku dengan masuknya Danantara, kendala pendanaan proyek tersebut bisa diatasi. 

    “Memang kalau dulu mungkin ada kendala pendanaan tapi sejak ada Danantara ini pendanaan ini kita yang membantu karena kita melihat pekerjaan ini, proyek ini memang sangat-sangat baik baik dari segi return-nya, baik dari segi pekerjaannya dan juga baik dari segi dampak perekonomiannya ke depan untuk Indonesia,” ujar pria yang juga menjabat menteri investasi dan hilirisasi itu. 

    Pada kesempatan yang sama, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengungkap bahwa Presiden telah memerintahkan agar Indonesia bisa menambah porsi kepemilikan saham pada proyek baterai EV itu.  

    “Nah, ini ada arahan Bapak Presiden kita akan memaksimalkan untuk di atas 40% bahkan sampai dengan 50%. Tapi itu semua dalam proses negosiasi. Tapi yang sudah firm, sekarang adalah di angka 51% di hulu, kemudian JV berikutnya 30%,” ujar Ketua Umum Partai Golkar itu.

  • Pilkada Ulang Pangkalpinang, 4 Paslon Resmi Mendaftar di KPU Regional 29 Juni 2025

    Pilkada Ulang Pangkalpinang, 4 Paslon Resmi Mendaftar di KPU Regional 29 Juni 2025

    Pilkada Ulang Pangkalpinang, 4 Paslon Resmi Mendaftar di KPU
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Sebanyak empat
    pasangan calon
    mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (
    KPU
    ) untuk
    Pilkada Ulang
    Kota
    Pangkalpinang
    2025.
    Komisioner KPU Pangkalpinang M. Maarif mengatakan, pendaftaran resmi ditutup pada Sabtu (28/6/2025) pukul 23.59 WIB setelah dibuka selama tiga hari.
    “Sampai penutupan pendaftaran, ada empat pasangan calon yang mendaftar, terdiri dari satu pasang dari jalur perseorangan dan tiga pasang dari parpol,” kata Maarif saat dikonfirmasi, Minggu (29/6/2025).
    Maarif menjelaskan, pasangan bakal calon yang telah mendaftar ialah Eka Mulya – Ratmida Dawam (perseorangan/independen) dan Maulan Aklil – Zeki Yamani (Gerindra).
    Kemudian pasangan Saparudin – Dessy Ayutrisna (PDI-P, PPP, PAN, Demokrat, PKB, PKN) dan Basit Cinda – Dede Purnama (Golkar, NasDem, PKS, Ummat, Buruh).
    “Selanjutnya paslon melakukan pemeriksaan kesehatan di RSPAD Gatot Subroto Jakarta. Hari ini sudah berada di Jakarta karena besok pagi sudah dimulai, diperkirakan dua hari di RSPAD,” ujar Maarif.
    Bakal pasangan calon yang memenuhi persyaratan akan ditetapkan sebagai pasangan calon resmi pada 22 Juli 2025, kemudian pada 23 Juli 2025 akan dilakukan pengundian nomor urut, dilanjutkan dengan tahapan kampanye selama 30 hari.
    Pemda mengalokasikan anggaran Rp 24,8 miliar untuk membiayai seluruh tahapan
    pilkada ulang
    yang digelar imbas kotak kosong menang.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Arief Rosyid siap dukung pemerintah melalui Partai Golkar

    Arief Rosyid siap dukung pemerintah melalui Partai Golkar

    “Mohon doa dari seluruh sahabat, saudara, dan para senior agar istiqomah dalam berkontribusi untuk umat dan bangsa,”

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Fanta Prabowo-Gibran, Arief Rosyid Hasan siap mendukung program-program pemerintah dengan bergabung ke Partai Golongan Karya (Golkar) per Sabtu (28/6).

    Pria yang akrab disapa Arief ini membulatkan diri bergabung untuk masuk partai koalisi pemerintah itu demi berkontribusi dalam memajukan bangsa.

    “Mohon doa dari seluruh sahabat, saudara, dan para senior agar istiqomah dalam berkontribusi untuk umat dan bangsa,” kata Arief saat dikonfirmasi di Jakarta, Minggu.

    Selain karena ingin berkontribusi kepada bangsa dan negara, Arief mengaku alasan lain bergabung dengan Golkar juga karena terinspirasi dengan sosok sang ketua umum Bahlil Lahadalia.

    “Salah satunya terinspirasi dari sosok Ketua Umum Bahlil Lahadalia yang bukan siapa-siapa tapi mampu memuncaki karir sebagai pejuang politik,” jelas Arief.

    Latar belakang Arief yang juga pernah menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) 2013-2015 juga menjadi faktor pendorong dirinya masuk ke Partai Golkar.

    “Secara historis saya dibesarkan oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), salah satu organisasi pendiri Sekber Golkar pada tahun 1964,” jelas Arief.

    Arief berharap dengan bergabung ke Partai Golkar, dirinya bisa lebih maksimal dalam mendukung program partai dan program pemerintah yang saat ini sedang berjalan.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Legislator Desak Revisi UU Perlinkos, Soroti Risiko Konsumen Digital Meningkat

    Legislator Desak Revisi UU Perlinkos, Soroti Risiko Konsumen Digital Meningkat

    Jakarta –

    Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Golkar, Firnando H Ganinduto, mendorong agar Rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (RUU Perlinkos) segera dibahas dan disahkan. Firnando menilai revisi ini menjadi langkah krusial untuk menghadirkan sistem perlindungan konsumen yang relevan.

    “Undang-undang yang berlaku saat ini, yakni UU Nomor 8 Tahun 1999, sudah berusia lebih dari dua dekade dan lahir di masa ketika e-commerce, fintech, dan transaksi digital belum berkembang seperti sekarang,” ujar Firnando kepada wartawan, Sabtu (28/6/2025).

    “Dengan perubahan pola konsumsi masyarakat dan makin kompleksnya interaksi antara produsen dan konsumen di ruang digital, pembaruan menyeluruh bukan lagi pilihan, tetapi keharusan,” sambungnya.

    Firnando menyoroti meningkatnya risiko yang dihadapi konsumen dalam era digital. Di antaranya, mulai dari pencurian data pribadi, penipuan online, hingga pembajakan produk digital.

    Sebab itu, menurutnya, negara tidak boleh tinggal diam. Dia menilai RUU Perlinkos harus menghadirkan norma hukum yang eksplisit dalam melindungi hak konsumen di ekosistem digital.

    “Konsumen harus dijamin haknya atas perlindungan data pribadi, akses pengaduan digital yang cepat, serta informasi yang transparan dari pelaku usaha. Di sisi lain, platform digital tidak bisa terus bersembunyi di balik status sebagai fasilitator. Mereka harus ikut bertanggung jawab jika ada pelanggaran yang terjadi melalui sistem mereka,” ujarnya.

    “Kami ingin membangun ekosistem perdagangan digital yang tidak hanya efisien, tapi juga adil, aman, dan bertanggung jawab. Revisi UU ini menjadi jawaban konkret atas kompleksitas risiko konsumen hari ini,” jelasnya.

    Selain itu, Firnando menekankan pentingnya penguatan kelembagaan dalam perlindungan konsumen. Dia menilai saat ini posisi hukum Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) masih belum cukup kuat.

    Firnando mengatakan pihaknya telah berupaya menampung aspirasi publik dalam RUU Perlinkos. Dia berharap revisi RUU Perlinkos dapat segera disahkan dan menjadi legacy regulatif yang kuat bagi generasi mendatang.

    “Ini adalah upaya untuk mewujudkan ekosistem perdagangan nasional yang adil, transparan, dan aman. Perlindungan konsumen harus menjadi pilar utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap sistem ekonomi digital Indonesia,” tuturnya.

    (amw/fca)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • 10 GASPOL! Hari Ini: Jalan Sunyi Jokowi, Hanya Tersisa PSI Nasional

    10 GASPOL! Hari Ini: Jalan Sunyi Jokowi, Hanya Tersisa PSI Nasional

    GASPOL! Hari Ini: Jalan Sunyi Jokowi, Hanya Tersisa PSI
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden ke 7 RI Joko Widodo (
    Jokowi
    ) dianggap tengah menapaki jalan sunyi setelah ditinggal oleh banyak figur yang dulu mendukungnya.
    Direktur Eksekutif
    Charta Politika
    ,
    Yunarto Wijaya
    menganggap, banyak orang-orang Jokowi saat ini sudah berpindah untuk mendukung Presiden
    Prabowo Subianto
    .
    Situasi itu membuat Jokowi dan keluarganya, termasuk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak mendapatkan dukungan ketika mendapatkan berbagai serangan politik. Padahal, para pendukung itu yang dulu ikut mendorong agar Jokowi membantu Gibran menjadi RI-2.
    “Yang paling kurang ajar itu pendukung-pendukungnya yang mendorong seperti ini dan sekarang enggak peduli yang menghadapi harus Jokowi sendirian juga. Mereka sibuk tetap cari (jabatan) komisaris, BUMD, BUMN, ikut menjilat Prabowo,” ujar Yunarto dalam program Gaspol! di YouTube Kompas.com, Sabtu (28/6/2025).
    Host Gaspol! Tatang Guritno lantas menanyakan pada pandangan Yunarto, apakah saat ini Jokowi merasa Gibran tengah terancam? Pasalnya, tak ada yang pasang badan saat forum purnawirawan TNI meminta agar putra sulung Jokowi itu dimakzulkan.
    “Apakah Pak Jokowi merasa bahwa Mas Gibran ini dalam posisi yang sedang terancam?” tanya Tatang.
    Lantas, Yunarto menganggap bahwa saat ini keluarga Jokowi tengah menghadapi situasi politik yang tak mudah. Maka, Jokowi akhirnya harus turun tangan, terutama untuk melindungi Gibran.
    “Kita harus akuilah apakah Mas Gibran siap dengan pengalaman politiknya menghadapi situasi yang pelik seperti ini? Enggak. Belum siap, ini situasi politik yang tidak mudah dihadapi oleh keluarga Jokowi,” jawab Yunarto.
    Di sisi lain, berbagai langkah Jokowi itu dianggap membutuhkan partai politik (parpol). Pasalnya, hanya dengan parpol, Jokowi bisa tetap menunjukkan kekuatannya dalam konstelasi politik di Tanah Air.
    Yunarto mengatakan, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Golkar memang sempat membuka diri untuk Jokowi, tapi saat ini, tawaran yang tersisa hanya dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
    Bagaimana obrolan selengkapnya? Simak dalam program Gaspol! yang tayang premier pukul 20:00 WIB.

    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Universitas Perwira Purbalingga Buka Kelas di Lapas Purwokerto

    Universitas Perwira Purbalingga Buka Kelas di Lapas Purwokerto

    Jakarta –

    Anggota Komisi III DPR RI sekaligus Pendiri Universitas Perwira Purbalingga (UNPERBA) dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo memberikan apresiasi kepada pesohor Andi F Noya yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada warna binaan Lapas Purwokerto yang menjadi mahasiswa kelas khusus kerjasama UNPERBA dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) yang dipimpin Agus Andrianto dan Telkomsel.

    Bamsoet juga mendorong Kementerian Imigrasi dan Lembaga Pemasyarakatan (lmipas) memperluas program pendidikan sarjana bagi para narapida. Sesuai konstitusi pendidikan adalah hak setiap warga negara, tanpa terkecuali bagi mereka yang sedang menjalani masa hukuman. Pendidikan bukan hanya sebuah hak, tetapi juga sebuah jalan menuju pemulihan, harapan, dan masa depan yang lebih baik bagi para narapidana dan masyarakat luas.

    Salah satu langkah yang patut diapresiasi adalah kerja sama antara Universitas Perwira Purbalingga (UNPERBA) dan Lapas Kelas IIA Purwokerto dengan membuka ‘Kampus Pembangunan’ di dalam lapas. Melalui kerja sama ini, warga binaan lapas di Purwokerto berkesempatan untuk mengikuti perkuliahan S1 di UNPERBA guna meningkatkan kualitas diri selama menjalani masa hukuman.

    “Langkah ini bukan hanya sebuah terobosan dalam dunia pendidikan, tetapi juga sebuah upaya untuk memanusiakan kembali narapidana dan memberikan mereka peluang yang setara dalam meraih kehidupan yang lebih baik. Dengan mengikuti perkuliahan S1 di UNPERBA, para warga binaan lapas dapat memperbaiki kualitas diri, meraih impian akademik. Selain mempersiapkan diri untuk reintegrasi yang lebih mulus ke dalam masyarakat setelah bebas,” ujar Bamsoet dalam keternagannya, Sabtu (28/6/2025).

    Bamsoet menuturkan dalam konteks pemasyarakatan, pendidikan memiliki peranan penting dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana. Melalui akses pendidikan, para warga binaan dapat mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang diperlukan untuk membangun kehidupan yang lebih baik setelah masa hukuman. Dengan mengikuti perkuliahan di UNPERBA, narapidana tidak hanya mendapatkan pengetahuan akademis, tetapi juga rasa percaya diri dan harapan akan masa depan yang lebih cerah.

    “Laporan penelitian yang dilakukan oleh National Institute of Justice di Amerika Serikat menunjukkan bahwa narapidana yang terlibat dalam program pendidikan di penjara memiliki tingkat residivisme (pengulangan kejahatan) yang jauh lebih rendah. Yakni, 43 persen lebih kecil dibandingkan dengan mereka yang tidak mengikuti program pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan dapat menjadi alat yang sangat efektif dalam memperbaiki perilaku dan membantu narapidana untuk menyesuaikan diri kembali dengan masyarakat,” kata Bamsoet.

    “Kerja sama antara UNPERBA dan Lapas Purwokerto ini dapat menjadi inspirasi lapas-lapas lainnya di seluruh Indonesia. Harapannya, semakin banyak institusi pendidikan tinggi yang dapat mengadaptasi model ini dan menjalin kerjasama dengan lapas untuk memperluas akses pendidikan kepada warga binaan. Sebagai negara yang menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia, memberikan akses pendidikan bagi narapidana adalah langkah penting dalam mewujudkan sistem pemasyarakatan yang lebih manusiawi dan efektif,” pungkas Bamsoet.

    (prf/ega)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Komisi II Nilai Putusan MK Jadi Momen Penyesuaian Pemilu dan Pilkada Nasional 28 Juni 2025

    Komisi II Nilai Putusan MK Jadi Momen Penyesuaian Pemilu dan Pilkada Nasional 28 Juni 2025

    Komisi II Nilai Putusan MK Jadi Momen Penyesuaian Pemilu dan Pilkada
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua Komisi II DPR Zulfikar Arse Sadikin mengatakan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 menjadi pembentuk undang-undang untuk menyesuaikan pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (
    pilkada
    ).
    Penyesuaian tersebut dilakukan agar pelaksanaan pemilu dan pilkada sesuai dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
    “Putusan MK ini secara substansi menegaskan struktur politik kita terdiri atas dua entitas, yaitu politik nasional dan politik daerah yang pengelolaannya perlu penyesuaian,” kata Zulfikar lewat keterangannya, dilansir dari ANTARA.
    Komisi II, kata Zulfikar, tentu menghormati putusan MK yang memisahkan jadwal pelaksanaan
    pemilu nasional
    dengan daerah.
    Putusan MK tersebut pun final dan mengikat, sehingga DPR disebutnya siap melakukan penyelarasan.
    “Kami menghormati putusan MK tersebut. MK adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk menafsirkan apakah sebuah undang-undang bertentangan dengan konstitusi atau tidak. Karena putusan MK bersifat final dan mengikat, sebagai pembentuk UU, kami siap menyelaraskan dengan putusan MK tersebut,” ujar Zulfikar.
    Menurutnya, putusan MK itu membuat pemilih lebih mudah menggunakan hak pilihnya. Sedangkan untuk penyelenggara pemilu, pelaksanaan setiap tahapannya dinilai akan lebih efektif.
    Di samping itu, Zulfikar menilai putusan MK itu juga mengokohkan kedudukan penyelenggara pemilu sebagai institusi yang tetap, bukan sebagai penyelenggara pemilu lembaga ad hoc.
    “Terakhir, putusan MK ini memperkuat prinsip bahwa kita merupakan negara kesatuan yang didesentralisasikan. Harapannya, bisa memunculkan budaya politik baru yang memperkuat dan meningkatkan efektivitas pemerintahan daerah,” ujar politikus Partai Golkar itu.
    Diketahui, MK memutuskan memisahkan antara pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah mulai 2029 dalam putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024.
    “Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian,” kata Ketua MK Suhartoyo membacakan amar Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024.
    Artinya, pemilu nasional hanya ditujukan untuk memilih anggota DPR, DPD, dan presiden/wakil presiden. Sedangkan
    Pileg DPRD
    provinsi hingga kabupaten/kota akan dilaksanakan bersamaan dengan
    Pilkada
    .
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Panggil Bahlil ke Hambalang, Ada Ratas Akhir Pekan? Nasional 28 Juni 2025

    Prabowo Panggil Bahlil ke Hambalang, Ada Ratas Akhir Pekan? Nasional 28 Juni 2025

    Prabowo Panggil Bahlil ke Hambalang, Ada Ratas Akhir Pekan?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Presiden
    Prabowo Subianto
    memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
    Bahlil Lahadalia
    ke kediamannya di
    Hambalang
    , Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu (28/6/2025).
    Hal ini diungkapkan oleh Ketua Umum DPP Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Jerry Sambuaga dalam acara HUT ke-47 AMPI yang pelaksanaannya dipercepat untuk menyesuaikan waktu Bahlil.
    “Untuk mempersingkat waktu, karena Pak Ketum habis ini akan ada acara dengan Presiden di Hambalang, saya mungkin langsung saja kepada teman-teman yang Cipayung ini di belakang, nanti kita akan serahkan jaket secara simbolis KTA Partai Golkar, setelah itu mungkin ada arahan dari Bapak Ketum Umum untuk kepada kita semua,” kata Jerry di kantor
    DPP Partai Golkar
    , Jakarta, Sabtu.
    Setelahnya, Bahlil menyampaikan sambutan dalam
    HUT AMPI ke-47
    , sekaligus mengucapkan selamat kepada 150 aktivis Cipayung yang bergabung dengan AMPI.
    Bahlil juga mengonfirmasi bahwa dirinya dipanggil bos, sehingga tidak bisa berlama-lama di DPP.
    “Saya langsung ada dipanggil bos, jadi enggak bisa lama-lama, ya. Saya itu sebenarnya enggak ke sini tapi cuma Arief (Rosyid, Wakil Ketua Umum AMPI) ini sudah datang, tongkrongan saya di rumah,” kata Bahlil.
    Dikonfirmasi terpisah, Bahlil enggan memerinci lebih lanjut rencana pertemuannya dengan Prabowo.
    Ia justru mengaku tidak ada agenda apapun.
    “Enggak ada agenda. Oh, enggak. Udah, lah yang gitu-gitu, ya,” kata Bahlil singkat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.