Xcloud.id

partai: Golkar

  • Istri Dituding Pakai Fasilitas Negara, Menteri UMKM: Itu Fitnah

    Istri Dituding Pakai Fasilitas Negara, Menteri UMKM: Itu Fitnah

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menepis tudingan bahwa sang istri, Agustina Hastarini menggunakan fasilitas negara dalam kunjungan ke Eropa. Ia menyebut tudingan tersebut sebagai fitnah yang menyudutkan keluarganya tanpa dasar.

    Hal itu disampaikan Maman saat memberikan klarifikasi langsung ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (4/7/2025), menyusul beredarnya surat dinas di media sosial yang bertuliskan “Kunjungan Istri Menteri UMKM Republik Indonesia”.

    “Saya hadir di sini sebagai bentuk pembelaan kehormatan terhadap istri saya yang telah direndahkan, dilecehkan, bahkan difitnah,” tegas Maman.

    Maman menjelaskan, kunjungan sang istri ke Eropa dilakukan untuk mendampingi anak mereka dan sejumlah pelajar dalam ajang misi budaya internasional.

    Seluruh kebutuhan, seperti konsumsi, transportasi, hingga akomodasi hotel disebut sepenuhnya ditanggung secara pribadi dan tidak melibatkan dana kementerian.

    “Rp 1 pun tidak ada uang dari negara. Semua dibayar sendiri, bahkan sejak Mei 2025,” ujarnya.

    Ia juga menyampaikan tidak ada fasilitas negara ataupun pendampingan dari pihak kedutaan selama istri dan rombongan berada di Eropa.

    Bahkan, menurut Maman, sang istri datang ke bandara tanpa dijemput oleh siapa pun.

    Surat Dinas Tanpa Instruksi Menteri

    Surat dinas yang menyebut “kunjungan istri Menteri UMKM” ke beberapa kota di Eropa menuai reaksi keras dari publik, terutama karena istri menteri bukan pejabat negara.

    Dalam surat itu, Agustina dijadwalkan berkunjung ke Istanbul, Pomorie, Sofia, Amsterdam, Brussels, Paris, Lucerne, dan Milan dari 30 Juni 2025 hingga 14 Juli 2025.

    Menanggapi hal itu, Maman menegaskan bahwa tidak ada instruksi, disposisi, maupun arahan dari dirinya terkait surat tersebut.

    Ia bahkan akan menelusuri internal Kementerian UMKM untuk mengusut siapa yang mengeluarkan surat tersebut tanpa sepengetahuannya.

    “Tidak pernah ada perintah dari saya. Saya tidak tahu-menahu soal dokumen itu,” tegas Maman.

    Minta Polemik Tak Diperpanjang

    Meski menghadapi kritik tajam di media sosial, Maman mengaku menghormati semua bentuk kritik sebagai kontrol sosial terhadap pejabat negara.

    Namun ia berharap polemik ini tidak berlarut, apalagi setelah ia menyerahkan seluruh dokumen bukti pembayaran ke KPK.

    “Daripada berpolemik, lebih baik saya tunjukkan bukti ke KPK. Ini tanda pembayaran semua dari rekening istri saya,” jelasnya.

    Sebagai politikus Partai Golkar, Menteri UMKM Maman mengaku ingin membangun tradisi baru yang transparan dan terbuka. Ia menegaskan komitmennya untuk menjunjung tinggi akuntabilitas sebagai pejabat publik.

  • Istri Dituding Pakai Fasilitas Negara, Menteri UMKM: Itu Fitnah

    Menteri UMKM Ngaku Tak Perintahkan Buat Surat Dinas Istrinya ke Eropa

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengklarifikasi polemik surat berkop Kementerian UMKM soal kunjungan istrinya Agustina Hastarini ke negara-negara Eropa yang viral di media sosial. Maman mengaku tidak pernah memberikan perintah untuk penerbitan surat edaran itu.

    Surat tersebut berisi permohonan agar kedutaan besar Indonesia di negara-negara terkait memberikan pendampingan bagi Agustina Hastarini dan rombongan selama perjalanan dengan tujuan misi budaya di Eropa.

    Hal ini menuai kecaman keras dari warganet yang mempertanyakan legalitas penggunaan fasilitas negara untuk agenda yang melibatkan keluarga istri menteri. Pasalnya, Agustina bukan pejabat publik.

    “Sampai hari ini saya pun tak mengerti itu dokumen dari mana. Tidak pernah ada perintah dari saya. Tidak ada pernah disposisi dari saya. Tidak ada pernah apa pun arahan dari saya,” ujar Maman di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (4/7/2025).

    Maman menjelaskan kunjungan istrinya ke Eropa untuk mendampingi anak mereka dan anak-anak sekolah lainnya dalam pertandingan misi budaya internasional.

    Untuk akomodasi, Maman menegaskan sang istri menggunakan uang pribadi selama di Eropa. Penggunaan uang pribadi ini mencakup konsumsi, transportasi, hingga penginapan di hotel.

    Ia menekankan tak ada uang negara yang dipakai dalam kegiatan tersebut. Politikus Partai Golkar itu juga mengklarifikasi Agustina tak pernah mendapatkan pendampingan dari pihak mana pun saat kunjungannya di Eropa.

    “Tidak ada sedikit pun kekhawatiran dalam diri saya, karena lillahi taala itu semua tidak menggunakan fasilitas siapa pun. Di sana juga, istri saya juga datang ke airport sendiri, tidak dijemput siapa-siapa dari pihak mana,” tegasnya.

    Saat ditanya terkait surat berkop Kementerian UMKM tersebut, Maman menyatakan dirinya akan melakukan penelusuran di internal untuk menindaklanjuti persoalan ini.

    “Saya pikir itu biarkan menjadi domain internal kami, ada apa, bagaimana, segala macam, tapi sepengetahuan kami, kita sudah cek, saya juga lihat, jadi kalau misalnya kita mau cari tahu, ya cari tahu lah siapa yang nyebarin itu,” ucapnya.

    Sebelumnya, Maman mendatangi KPK untuk menjelaskan mengenai surat dinas yang beredar luas di media sosial, dan bertuliskan keterangan “Kunjungan Istri Menteri UMKM Republik Indonesia”.

    Dalam surat tersebut, Agustina Hastarini, istri menteri UMKM, disebut akan melakukan kunjungan ke enam negara Eropa dan Turki sebagai bagian dari misi budaya.

    Kota-kota yang dijadwalkan dikunjungi adalah Istanbul, Pomorie, Sofia, Amsterdam, Brussels, Paris, Lucerne, dan Milan. Kunjungan ini direncanakan berlangsung mulai 30 Juni hingga 14 Juli 2025.

    Guna meluruskan spekulasi yang beredar, Maman juga telah memberikan dokumen-dokumen terkait ke KPK sebagai bukti bahwa sang istri tidak memakai fasilitas negara.

  • Menteri UMKM Serahkan Bukti Perjalanan Istri ke Eropa Pakai Biaya Pribadi

    Menteri UMKM Serahkan Bukti Perjalanan Istri ke Eropa Pakai Biaya Pribadi

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyerahkan sejumlah bukti terkait dengan perjalanan istrinya ke sejumlah negara di Eropa ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia menyatakan bahwa perjalanan itu menggunakan biaya pribadi. 

    Sejumlah dokumen itu dibawa Maman ke Kedeputian Informasi dan Data KPK, Jumat (4/7/2025). Hal itu dilakukan Maman usai beredarnya surat dengan kop Kementerian UMKM kepada sejumlah KBRI di Eropa yang mengabarkan soal rencana perjalanan istrinya, Agustina Hastarini, ke kawasan tersebut.

    Maman menyebut upaya pelaporannya itu adalah itikad pribadi. Dia membantah adanya anggapan bahwa perjalanan istrinya menggunakan fasilitas dari negara melalui anggaran kementerian. Dia menyebut biaya transportasi hingga akomodasi selama perjalanan ditanggung dari kantong sendiri. 

    Politikus Partai Golkar itu menjelaskan bahwa perjalanan istrinya itu dilakukan untuk mendampingi anaknya dalam mengikuti kompetisi budaya, International World Innovative Student Expo selama 14 hari.

    “Saya sampaikan Rp1 pun tidak ada uang dari uang negara, Rp1 pun tidak ada uang dari pihak lainnya. Saya tunjukkan dan saya sampaikan dokumen-dokumen pembayaran tiket langsung dari rekening pribadi istri saya,” ucapnya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta (4/7/2025). 

    Untuk itu, Maman meminta agar isu yang menyeret dirinya dan istrinya itu disudahi dan tidak dibuat menjadi polemik. Hal itu termasuk tentang beredarnya surat Kementerian UMKM kepada sejumlah KBRI di Eropa. 

    Menurutnya, tidak pernah ada perintah dari menteri atau disposisi untuk menerbitkan surat tersebut. 

    “Jadi, saya tidak pernah ada perintah dari saya. Tidak ada pernah disposisi dari saya. Tidak ada pernah apapun arahan dari saya. Jadi, saya merasa tidak tahu menahu mengenai dokumen tersebut,” tuturnya. 

    Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, beredar surat resmi dari Kementerian Koperasi dan UKM dengan nomor B-466/SM.UMKM/PR.01/2025 tertanggal 30 Juni 2025.

    Dalam surat tersebut disebutkan istri Maman, Agustina, bersama anaknya akan mengikuti kegiatan Misi Budaya dan melakukan kunjungan ke beberapa kota di Eropa, antara lain Istanbul, Pomorie, Sofia, Amsterdam, Brussels, Paris, Lucerne, dan Milan mulai 30 Juni hingga 14 Juli 2025.

    Surat itu ditujukan kepada berbagai perwakilan RI di Eropa, seperti KBRI di Sofia, Brussel, Paris, Bern, Roma, Den Haag, serta Konsulat Jenderal RI di Istanbul.

    Surat tersebut juga memuat permohonan dukungan dan pendampingan dari perwakilan RI selama pelaksanaan agenda, terutama untuk mendampingi Istri Menteri beserta rombongan selama kegiatan berlangsung.

    “Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon dukungan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Sofia, Brussel, Paris, Bern, Roma dan Den Haag serta Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Istanbul selama pelaksanaan agenda dimaksud berupa pendampingan Istri Menteri beserta rombongan selama kegiatan ini berlangsung,” tulis isi surat yang ditandatangani Sekretaris Menteri UMKM, Arif Rahman Hakim.

  • Kementerian UMKM Akui Perjalanan ke Luar Negeri Istri Menteri Maman, Bantah Gunakan APBN

    Kementerian UMKM Akui Perjalanan ke Luar Negeri Istri Menteri Maman, Bantah Gunakan APBN

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian UMKM buka suara terkait dengan keberangkatan istri Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Agustina Hastarini ke luar negeri, serta beredarnya surat resmi kementerian ke sejumlah KBRI terkait dengan perjalanan tersebut. 

    Berdasarkan keterangan resmi tertulis, pihak kementerian membenarkan adanya perjalanan ke luar negeri tersebut. Perjalanan itu dilakukan Agustina dalam rangka mendampingi putrinya di bangku SMP dalam misi budaya.

    “Keberangkatan Ibu Agustina Hastarini ke luar negeri dilakukan dalam rangka mendampingi putrinya yang masih pelajar SMP, dalam misi budaya kegiatan kompetisi International World Innovative Student Expo selama 14 hari mewakili Negara Indonesia,” dikutip dari keterangan resmi Kementerian UMKM, Jumat (4/7/2025). 

    Anak Maman itu bersekolah di Labschool, dan mengikuti festival tersebut untuk tingkat SMA.

    Adapun sore ini Maman mendatangi langsung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan klarifikasi terkait dengan keberangkatan istrinya ke luar negeri. Dia ingin memberi tanggapan soal dugaan bahwa penyalahgunaan kewenangan maupun fasilitas negara dalam perjalanan istrinya ke sejumlah negara Eropa itu.

    Laporan yang dibuat Maman ke KPK itu di antaranya terkait dengan biaya perjalanan keluarganya yang disebut menggunakan biaya pribadi. 

    “Dan tidak sepeserpun menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Kementerian UMKM, ataupun fasilitas-fasilitas KBRI dan pihak lainnya,” bunyi keterangan resmi itu. 

    Di sisi lain, Kementerian UMKM tetap membantah surat kepada KBRI yang beredar di publik. Maman disebut tidak mengetahui surat tersebut.

    Dalam foto yang beredar di media sosial, surat berkop resmi Kementerian Koperasi dan UKM itu diketahui bernomor B-466/SM.UMKM/PR.01/2025 tertanggal 30 Juni 2025. Surat itu ditujukan kepada berbagai perwakilan RI di Eropa, seperti KBRI di Sofia, Brussel, Paris, Bern, Roma, Den Haag, serta Konsulat Jenderal RI di Istanbul.

    Dalam surat tersebut disebutkan Agustina akan mengikuti kegiatan Misi Budaya dan melakukan kunjungan ke beberapa kota di Eropa, antara lain Istanbul, Pomorie, Sofia, Amsterdam, Brussels, Paris, Lucerne, dan Milan mulai 30 Juni hingga 14 Juli 2025.

    Dalam surat tersebut juga disampaikan permohonan dukungan dan pendampingan dari perwakilan RI selama pelaksanaan agenda, terutama untuk mendampingi Istri Menteri beserta rombongan selama kegiatan berlangsung.

    “Menteri UMKM tidak mengetahui dan tidak memahami maksud surat tersebut, termasuk juga tidak pernah memberikan arahan, instruksi, atau disposisi terkait dengan perbuatan surat dimaksud,” bunyi keterangan tersebut.

    Saat mendatangi KPK, Maman menyebut kedatangannya adalah inisiatif pribadi sebagai Menteri UMKM guna meluruskan isu tentang perjalanan istrinya ke beberapa negara di Eropa. 

    “Kehadiran saya di KPK, saya sampaikan, atas inisiatif saya pribadi. Kapasitas saya sebagai Menteri UMKM, adalah bentuk pertanggungjawaban saya kepada bangsa dan negara,” ujarnya kepada wartawan sebelum masuk ke lobi Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (4/7/2025). 

    Politikus Partai Golkar itu lalu mengaku telah membawa sejumlah dokumen. Dia menyebut dokumen itu dibawa untuk menuntaskan polemik dan isu yang berkembang beberapa hari belakangan terkait dengan dirinya dan keluarganya.

  • Menteri UMKM Bilang Istrinya ke Eropa Temani Anak Lomba Pakai Uang Pribadi

    Menteri UMKM Bilang Istrinya ke Eropa Temani Anak Lomba Pakai Uang Pribadi

    Jakarta –

    Menteri UMKM Maman Abdurrahman memberikan klarifikasi atas beredarnya surat meminta sejumlah Kedubes RI di Eropa mendampingi sang istri, Agustina Hastarini. Maman menjelaskan istrinya berangkat ke Eropa untuk menemani sang anak mengikuti lomba.

    “Keberangkatan istri saya ke luar negeri adalah mendampingi anak saya yang masih kelas 1 SMP mengikuti pertandingan misi budaya, acara rutin yang dilakukan oleh sekolah,” kata Maman kepada wartawan di gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (4/7/2025).

    Maman menegaskan istrinya pergi mendampingi anak tidak menggunakan fasilitas dari negara. Politikus Golkar itu menyebut seluruh biaya pembayaran selama proses perjalanan ke luar negeri dibayarkan melakukan rekening pribadi istri.

    “Dan saya sampaikan, satu Rupiah pun tidak ada uang dari uang negara, satu Rupiah pun tidak ada uang dari pihak lainnya. Saya tunjukkan dan saya sampaikan dokumen-dokumen pembayaran tiket langsung dari rekening pribadi istri saya,” terang Maman.

    Maman menjelaskan seluruh biaya termasuk uang makan hingga pemesanan hotel dibayarkan melalui rekening pribadi istri. Pembayaran ini juga sudah dilakukan sejak bulan Mei lalu.

    “Dan itu sudah dibayarkan dari bulan Mei. Artinya tidak ada sedikit pun niat kita dari awal menggunakan fasilitas-fasilitas siapapun,” jelas Maman.

    “Mengenai isu saya menggunakan dana segala macam, saya sudah ke KPK dan ini saya bentuk pertanggungjawaban saya. Kan ada yang bilang ke saya begini, laporkan ke KPK, tidak usah dilapor-laporkan, saya sendiri datang ke KPK ini. Alhamdulillah, diterima dengan baik dan semua dokumen ini sudah saya sampaikan,” imbuhnya.

    Sebagai informasi, surat Kementerian UMKM yang meminta pendampingan enam kedubes selama kunjungan Agustina Hastarini, istri Menteri UMKM Maman Abdurrahman, ke Eropa menjadi sorotan. Maman menyatakan akan ke KPK untuk menyerahkan sejumlah dokumen dan memberi keterangan pers.

    Dalam surat itu, istri Menteri UMKM disebutkan akan melakukan kegiatan misi budaya di Istanbul, Turki; Pomorie. Bulgaria; Sofia, Bulgaria; Brussels, Belgia; Paris, Prancis; Lucerne, Swiss; dan Milan, Italia. Inti surat itu adalah permohonan dukungan dari KBRI di negara-negara yang dimaksud agar melakukan pendampingan selama misi budaya istri Menteri UMKM.

    (rfs/rfs)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Menteri Maman Temui Deputi KPK di Tengah Sorotan Surat Ketebelece ke KBRI

    Menteri Maman Temui Deputi KPK di Tengah Sorotan Surat Ketebelece ke KBRI

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri UMKM Maman Abdurrahman mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di tengah beredarnya surat resmi kepada pihak kedutaan sejumlah negara di Eropa tentang rencana kunjungan istrinya, Agustina Hastarini.

    Maman tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 15.00 WIB mengenakan mobil Toyota Alphard putih bernomor polisi ‘RI 27’. Dia tiba dan memberikan keterangan kepada wartawan atas tujuannya mendatangi KPK di tengah isu yang beredar terkait dengan rencana perjalanan istrinya ke luar negeri.

    Maman mengatakan, kedatangannya sore ini merupakan inisiatif pribadi sebagai Menteri UMKM guna meluruskan isu tentang perjalanan istrinya ke beberapa negara di Eropa.

    “Kehadiran saya di KPK, saya sampaikan, atas inisiatif saya pribadi. Kapasitas saya sebagai Menteri UMKM, adalah bentuk pertanggungjawaban saya kepada bangsa dan negara,” ujarnya kepada wartawan sebelum masuk ke lobi Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (4/7/2025).

    Politisi Partai Golkar itu lalu mengaku telah membawa sejumlah dokumen. Dia menyebut dokumen itu dibawa untuk menuntaskan polemik dan isu yang berkembang beberapa hari belakangan terkait dengan dirinya dan keluarganya.

    “Kasih saya waktu sedikit untuk menjelaskan dan menyampaikan dokumen yang saya miliki terkait keberangkatan keluarga saya,” tuturnya.

    Meski demikian, Maman tidak memerinci lebih lanjut pihak mana yang ingin ditemuinya di KPK. Dia hanya mengatakan bakal menemui pejabat setingkat deputi terkait dengan isu yang ingin dia soroti.

    “Yang pasti [ingin menemui] deputi di KPK terkait dengan isu ini,” ujarnya.

    Untuk diketahui, KPK memiliki empat kedeputian di bawah pimpinan. Kedeputian Penindakan dan Eksekusi, Kedeputian Pencegahan dan Monitoring, Kedeputian Koordinasi dan Supervisi serta Kedeputian Informasi dan Data.

    Adapun pada keterangan sebelumnya, Maman telah membantah tudingan miring yang menyebutkan istrinya meminta didampingi perwakilan RI dalam kunjungan ke sejumlah negara Eropa.

    Maman berencana menggelar konferensi pers untuk mengklarifikasikan hal tersebut.

    “Tidak bener itu, jahat banget yang buat fitnah seperti itu,” kata Maman saat dikonfirmasi, Kamis (3/7/2025).

    Pernyataan Maman menyusul beredarnya surat resmi dari Kementerian Koperasi dan UKM dengan nomor B-466/SM.UMKM/PR.01/2025 tertanggal 30 Juni 2025.

    Dalam surat tersebut disebutkan Agustina akan mengikuti kegiatan Misi Budaya dan melakukan kunjungan ke beberapa kota di Eropa, antara lain Istanbul, Pomorie, Sofia, Amsterdam, Brussels, Paris, Lucerne, dan Milan mulai 30 Juni hingga 14 Juli 2025.

    Surat itu ditujukan kepada berbagai perwakilan RI di Eropa, seperti KBRI di Sofia, Brussel, Paris, Bern, Roma, Den Haag, serta Konsulat Jenderal RI di Istanbul.

    Dalam surat tersebut juga disampaikan permohonan dukungan dan pendampingan dari perwakilan RI selama pelaksanaan agenda, terutama untuk mendampingi Istri Menteri beserta rombongan selama kegiatan berlangsung.

    “Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon dukungan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Sofia, Brussel, Paris, Bern, Roma dan Den Haag serta Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Istanbul selama pelaksanaan agenda dimaksud berupa pendampingan Istri Menteri beserta rombongan selama kegiatan ini berlangsung,” tulis isi surat yang ditandatangani Sekretaris Menteri UMKM, Arif Rahman Hakim.

  • Anggota DPR Tayangkan Kondisi Pendidikan RI, Minta Ini ke Sri Mulyani

    Anggota DPR Tayangkan Kondisi Pendidikan RI, Minta Ini ke Sri Mulyani

    Jakarta, CNBC Indonesia – Anggota Komisi XI DPR RI dari Partai Golongan Karya (Golkar) Melchias Markus Mekeng menyinggung kondisi pendidikan Indonesia yang menyedihkan pada saat rapat dengan jajaran Kementerian Keuangan.

    “Saya ingin bicara tentang pendidikan Bu, fokus di pendidikan. Tadi saya senang sekali, karena tadi program yang akan dibuat oleh Pak Prabowo, program unggulan adalah salah satunya adalah pendidikan,” ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi XI pada agenda pembahasan asumsi dasar ekonomi makro APBN 2026, Kamis (3/7).

    Menurutnya, pendidikan tertera pada dasar hukum Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 31 ayat 4 bahwa anggaran pendidikan sebesar 20%.

    “Yang di undang-undang tentang pendidikan nasional juga disampaikan 20% dari APBN. Putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2007 juga menyampaikan bahwa 20% itu harus,” ucapnya.

    Mekeng memaparkan, mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, sebesar 20% untuk pendidikan dianggarkan oleh pemerintah pusat dan daerah. Sayangnya masih 24,3% orang Indonesia yang tidak bisa mengenyam pendidikan.

    “Saya ingin sampaikan Bu, tingkat pendidikan kita di Indonesia itu paling besar 24,3% itu tidak sekolah. 24,3% tidak sekolah. SD 22,27%, cuma tamatan SD. SMA 21,5%, SMP 14,45%, mulai S1 sampai S3 itu tidak sampai 5%,” ungkapnya.

    Mekeng mengungkapkan lebih jauh, jika mengacu pada data tersebut, Ia tidak yakin bonus demografi yang digaungkan bisa kita nikmati.

    “Karena kita hanya punya kurang lebih 5% S1 sampai S3. Ini data real,” sebutnya.

    “Jumlah anak tidak sekolah yang paling banyak ya di Jawa Barat karena jumlah penduduknya besar. Tapi kalau prosentase saya rasa mereka kecil. Yang putus sekolah paling banyak SD. Setelah itu SMA, SMK, dan SMP. Ini putus sekolah ini. Ini data yang saya dapatkan,” paparnya.

    Selain itu, melalui video yang ditayangkan menggambarkan banyak keadaan sekolah yang tidak layak. Seperti sekolah di daerah NTT banyak yang mengalami kerusakan. Mekeng mengaku heran, anggaran pendidikan yang meningkat setiap tahun tidak dirasakan oleh seluruh rakyat. Tercatat, anggaran pendidikan 2020 sebesar Rp547 triliun sementara anggaran pendidikan tahun 2025 Rp724,2 triliun.

    “Jadi semakin tinggi APBN kita, anggaran pendidikan kita tinggi. Terus. Nah sekarang kemana anggaran pendidikan itu dinikmati?Pendidikan formal dari tingkat dasar, pendidikan dasar sampai menengah itu Rp33,5 triliun. Pendidikan tinggi Rp57,7 triliun. Totalnya Rp91,2 triliun. Berapa orang yang menikmati itu Rp91,2 triliun? Itu totalnya kurang lebih 62 juta siswa. Dari SD sampai puluhan tinggi,” sebutnya.

    Mekeng berharap, untuk pendidikan kedinasan yang sebesar Rp104,5 triliun dimasukkan ke dalam anggaran kementerian dan lembaga masing-masing.

    “Pendidikan kedinasan Rp104,5 triliun. Siapa yang menikmati itu? Dan itu berapa orang? Hanya 13.000 orang. 13.000 orang memakai anggaran Rp100,45 triliun. Ini yang saya sampaikan dari tadi itu pendidikan yang berkeadilan,” lanjutnya.

    “Jadi kalau yang dinas-dinas sudah S1 itu dikecilin aja dulu deh. Kasih yang dibawa-dibawa ini, supaya tahun 2035-2045 kita bukan Indonesia, kita bisa mencapai Indonesia emas dan bukan Indonesia cemas,” ungkapnya.

    Ia meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk memberikan Dana Alokasi Khusus (DAK) kepada Komisi XI untuk pendidikan. Agar dana tersebut dapat disalurkan ke daerah-daerah.

    “Saya rasa ini yang saya ingin sampaikan, kalau boleh Ibu bisa berikan, dulu waktu saya jadi Ketua Komisi XI ada namanya DAK penugasan. Kasih DAK penugasan kepada kami di bidang pendidikan. Dan itu mekanismenya, mekanisme APBN, supaya kita bisa tahu karena kami-kami ini sekarang kerjanya ke daerah, Bu. Ke sekolah-sekolah,” pungkasnya.

    (rob/wur)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Bertemu Bahlil, Nurdin Halid Bahas Musda Golkar Sulsel

    Bertemu Bahlil, Nurdin Halid Bahas Musda Golkar Sulsel

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kader senior Partai Golkar, H.A.M. Nurdin Halid, bertemu sekaligus berkonsultasi dengan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, di Kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu sore (3/7/2025).

    Bahkan keduanya nampak berada dalam mobil yang sama saat meninggalkan lokasi pertemuan.

    Dalam keterangannya, Nurdin Halid menyampaikan bahwa pertemuan tersebut membahas dua hal penting, yaitu persiapan Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Sulawesi Selatan dan tugas-tugas strategis di Komisi VI DPR RI.

    “Sebagai kader dan senior di Partai Golkar, saya bertemu dengan Ketum Bahlil sekaligus berkonsultasi terkait Musda Golkar Sulsel yang rencananya akan digelar Agustus mendatang,” ujar Nurdin Halid.

    Ia mengatakan, Ketua Umum Bahlil Lahadalia berpesan agar Musda dapat berlangsung secara lancar dan demokratis, serta mampu menjadi momentum kebangkitan dan pengembalian kejayaan Partai Golkar di Sulawesi Selatan.

    Tak hanya itu, Nurdin Halid yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi VI DPR RI turut membahas arah kebijakan nasional dalam bidang ekonomi dan industri bersama Bahlil.

    “Saya juga datang sebagai Wakil Ketua Komisi VI DPR RI untuk berkonsultasi tentang hal-hal yang perlu menjadi perhatian dan perlu dikawal ke depan dan tugas-tugas saya sebagai Wakil Ketua Komisi VI DPR RI,” tambahnya.

    Sebelumnya, Ia juga menekankan pentingnya menjaga nilai-nilai demokrasi dalam proses pemilihan, sekaligus mengingatkan agar tidak terjadi gesekan yang dapat memecah belah kader.

  • Kapan Setya Novanto Dapat Bebas? Usai Hukumannya Disunat dan Dapat Remisi

    Kapan Setya Novanto Dapat Bebas? Usai Hukumannya Disunat dan Dapat Remisi

    Kapan Setya Novanto Dapat Bebas? Usai Hukumannya Disunat dan Dapat Remisi
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Mantan Ketua DPR yang terlibat dalam kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP divonis 15 tahun penjara pada 24 April 2018.
    Namun, mantan ketua umum Partai
    Golkar
    itu dapat bebas lebih cepat detelah Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari
    Setya Novanto
    ihwal vonis hukumannya.
    Setya Novanto dapat bebas lebih cepat setelah hukuman penjaranya disunat dari 15 tahun penjara menjadi 12 tahun dan 6 bulan penjara oleh MA.
    “Kabul. Terbukti Pasal 3 jo Pasal 18 UU PTPK jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Pidana penjara selama 12 tahun dan 6 (enam) bulan,” demikian keterangan dari putusan nomor 32 PK/Pid.Sus/2020 yang dikutip dari laman resmi MA, Rabu (2/7/2025).
    Selain masa hukuman penjara, MA juga mengurangi masa pencabutan hak politik atau hak untuk menduduki jabatan publik mantan Ketua DPR Setya Novanto dari 5 tahun menjadi 2 tahun 6 bulan.
    “Pidana tambahan mencabut hak terpidana untuk menduduki jabatan publik selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan terhitung sejak terpidana selesai menjalani masa pemidanaan,” demikian keterangan putusan tersebut.
    Selain putusan MA itu, Setya Novanto bisa bebas lebih cepat setelah ia mendapatkan sejumlah remisi khusus maupun umum.
    Pertama, Setya Novanto bersama 270 narapidana kasus korupsi mendapatkan remisi khusus Idul Fitri pada 2023.
    Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat saat itu, Kusnali mengungkap bahwa Setya Novanto mendapatkan remisi satu bulan.
    Remisi kedua terjadi pada Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Republik Indonesia. Setya Novanto mendapatkan remisi umum selama tiga bulan.
    Setelah itu, Setya Novanto kembali mendapatkan remisi Idul Fitri pada 2024 selama 30 hari atau satu bulan. Remisi terakhir diterimanya pada Idul Fitri 2025, yang waktunya berkisar antara 15 hari sampai dua bulan.
    Berikut daftar remisi yang diterima Setya Novanto:
    Jika merujuk vonis 15 tahun penjara pada 24 April 2018, Setya Novanto seharusnya baru bisa bebas pada sekitar tahun 2033.
    Adapun jumlah jumlah remisi yang didapatkan Setya Novanto adalah berkisar antara 5 sampai 6 bulan.
    Jika ditambah putusan MA yang mengabulkan permohonan pengajuan kembali itu, Setya Novanto setidaknya dapat bebas pada rentang antara 2029 hingga 2031.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Taufan Pawe Temui Ketum Bahlil di Kediamannya, Dapat Dukungan Musda Golkar Sulsel?

    Taufan Pawe Temui Ketum Bahlil di Kediamannya, Dapat Dukungan Musda Golkar Sulsel?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Ketua Golkar Sulsel, Taufan Pawe, bersilaturahmi dengan jajaran elite DPP Partai Golkar. Pertemuan ini berlangsung di Jalan Denpasar Raya, kediaman Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, yang juga menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.

    Pertemuan yang dimulai sekitar pukul 20.30 WITA ini turut dihadiri oleh Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, Sarmuji, dan Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar yang juga menjabat sebagai Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Wihaji.

    Suasana pertemuan terlihat penuh keakraban, diwarnai tawa dan canda, namun tetap diselingi diskusi serius. Di akhir pertemuan, Bahlil Lahadalia dan Taufan Pawe terlihat berfoto bersama dengan senyum merekah. Bahkan, foto berdua tersebut diambil langsung oleh Sekjen DPP Golkar, Sarmuji.

    Menanggapi pertemuan tersebut, Taufan Pawe mengungkapkan rasa syukurnya.

    “Alhamdulillah, tadi ditelpon langsung oleh Ketum, beliau undang datang ke rumah. Pas datang kaget juga ternyata ada Pak Sekjen Sarmuji dan Pak Waketum Wihaji,” ujar Taufan Pawe.

    Taufan Pawe menganggap silaturahmi ini sangat penting disituasi politik saat ini.

    “Silaturahmi yang sangat berkesan dan penuh makna. Saya sampaikan salam hangat dari seluruh Kader Golkar Sulsel kepada Ketum.” sambung Wali Kota Parepare 2013-2023 ini.

    Ketika ditanya mengenai Musda Golkar Sulsel, apakah pertemuan ini merupakan sinyal dari DPP Partai Golkar, Taufan Pawe menjawab dengan senyum.