Xcloud.id

partai: Golkar

  • 7 Respons Mulai Pengamat, Parpol hingga Mnedari Terkait Kepala Daerah Dipilih DPRD, Tuai Pro Kontra – Page 3

    7 Respons Mulai Pengamat, Parpol hingga Mnedari Terkait Kepala Daerah Dipilih DPRD, Tuai Pro Kontra – Page 3

    Sekretaris Jenderal Partai Golkar DPR RI M. Sarmuji menegaskan bahwa keterlibatan rakyat tetap harus menjadi unsur penting dalam setiap proses demokrasi, termasuk jika skema pilkada melalui DPRD akan dipertimbangkan.

    “Kami tertarik untuk membahas pilkada melalui DPRD tapi dengan keterlibatan masyarakat,” ujar Sarmuji.

    “Sekurang-kurangnya rakyat bisa mendengar secara langsung visi dan misi kandidat melalui kampanye dan debat terbuka. Kalau ada hal lain yang bisa dilakukan untuk melibatkan rakyat dalam pilkada melalui DPRD, kami akan rumuskan dengan baik,” sambung dia.

    Menurut Sarmuji, pemilihan langsung selama ini diakui memiliki keunggulan utama berupa partisipasi publik yang tinggi. Rakyat merasa memiliki akses langsung untuk memilih pemimpinnya.

    Namun, ia juga mencatat bahwa sistem ini tidak lepas dari persoalan serius, seperti maraknya politik uang (money politics) dan terjadinya fragmentasi sosial akibat polarisasi politik yang berkepanjangan.

    Sebaliknya, mekanisme pemilihan melalui DPRD, meskipun lebih efisien dari sisi anggaran dan potensi konflik, kerap dikritik karena dinilai menjauhkan rakyat dari proses demokrasi.

    “Rakyat tidak bisa mendengar langsung visi-misi calon, tidak menyaksikan adu gagasan, dan akhirnya merasa tidak punya andil dalam memilih pemimpinnya,” kata Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI itu.

    Karena itu, menurutnya, perlu dirancang sebuah mekanisme baru yang menggabungkan efisiensi pemilihan melalui DPRD dengan tetap membuka ruang partisipasi rakyat secara bermakna.

    Salah satu bentuknya adalah dengan menghadirkan kampanye dan debat terbuka sebagai bagian dari proses penyaringan calon kepala daerah, sebelum akhirnya DPRD melakukan pemilihan.

    “Jika ada usulan keterlibatan masyarakat yang lebih intens dalam pemilukada melalui DPRD, kami siap merumuskan,” tambahnya.

    Sarmuji menekankan pentingnya mencari titik temu antara efisiensi dan partisipasi. Menurutnya, jika pilkada melalui DPRD dianggap sebagai opsi yang lebih stabil dan hemat biaya, maka harus diimbangi dengan mekanisme partisipatif yang menjamin rakyat tetap dapat menilai dan memberi masukan terhadap calon pemimpinnya.

    “Partisipasi rakyat tidak harus semata-mata melalui pencoblosan. Rakyat bisa dilibatkan dalam forum kampanye, debat terbuka, atau uji publik yang bisa disiarkan secara luas. Dengan begitu, proses seleksi oleh DPRD tetap transparan dan akuntabel,” ujar legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VI tersebut.

    Partai Golkar, katanya, akan mengkaji berbagai alternatif format yang memungkinkan adanya keterlibatan publik dalam skema pilkada melalui DPRD.

    “Demokrasi kita harus terus berkembang dengan memperhatikan konteks dan kebutuhan zaman. Tidak ada sistem yang sempurna, tapi kita bisa merancang sistem yang lebih bijak, efisien, dan tetap melibatkan rakyat secara nyata,” tandas Sarmuji.

    Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengatakan, partainya yang lebih dahulu mengusulkan pemilihan kepala daerah lewat DPRD dibandingkan dengan PKB.

    Bahlil mengatakan, Golkar sudah menyuarakan ide itu saat perayaan hari ulang tahun ke-60 Partai Golkar pada Desember 2024.

    “Bukan ide saya yang sama dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, (tapi) Golkar sudah bicara itu duluan sejak HUT Golkar. Bahwa kami punya pandangan sama karena memang rasionalitas berpikirnya,” kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Senin, (28/7/2025).

    Bahlil mengatakan, penataan sistem demokrasi perlu dilakukan melalui perubahan undang-undang paket politik. Penataan sistem demokrasi harus dilakukan terhadap sistem politik nasional secara menyeluruh, termasuk pemilihan anggota legislatif dan pemilihan kepala daerah.

    Salah satu opsi penataan yang ditawarkan Golkar adalah pemilihan kepala daerah lewat DPRD.

    Kata Bahlil, pemilihan langsung menyebabkan biaya politik yang besar. Pilkada langsung juga sering menimbulkan konflik horizontal di masyarakat.

    “Yang menang saja sakit hati, apalagi yang kalah. Setiap pilkada, tetangga jadi musuh, saudara tidak saling sapa, bahkan ada yang bercerai gara-gara beda pilihan,” kata dia.

    Ketua Fraksi Golkar MPR Melchias Markus Mekeng menilai, lebih baik kepala daerah dipilih oleh DPRD. Mekeng menyebut, mekanisme ini baik seperti di zaman Presiden ke-2 RI, Soeharto.

    “Ini bukan keputusan Golkar ya, ini pendapat pribadi saya. Saya lebih suka dipilih oleh DPRD. Karena terus terang dengan dipilih langsung oleh rakyat juga tidak membuat daerah-daerah tambah maju,” kata Mekeng di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa 29 Juli 2025.

     

  • 7 Jimly Asshiddiqie Ungkap Prabowo Marah kepada MK Akibat Putusannya Nasional

    7 Jimly Asshiddiqie Ungkap Prabowo Marah kepada MK Akibat Putusannya Nasional

    Jimly Asshiddiqie Ungkap Prabowo Marah kepada MK Akibat Putusannya
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Mantan ketua
    Mahkamah Konstitusi
    (MK), Jimly Asshiddiqie menyebut bahwa Presiden
    Prabowo Subianto
    marah kepada lembaga yang pernah ia pimpin itu.
    Jimly mengungkap, Prabowo marah terhadap MK yang mengeluarkan putusan terakhirnya. Namun, ia tak menyebut putusan mana yang membuat Prabowo marah.
    Hal tersebut diungkapkannya saat menjadi pembicara dalam seminar yang mengangkat tema “Redesain Sistem Pemilu Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi”, Kamis (31/7/2025).
    “Semua partai sekarang ini bersatu, marah-marah. Eksekutif? sama, Prabowo marah juga, marah juga, iya kan. ‘Ini apa ini sembilan orang ini’,” ujar Jimly dalam seminar di Tavia Heritage Hotel, Jakarta, Kamis (31/7/2025).
    Ia pun mengungkap, semua partai politik marah terhadap putusan MK yang baru-baru ini. Namun, Jimly juga tak menjelaskan putusan mana yang membuat semua partai politik marah.
    Salah satunya adalah Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia yang berdiskusi dengan Jimly baru-baru ini.
    “Kemarin saya ketemu dengan Ketua Umum Golkar, diskusi di kantornya, saya jelaskan iyakan, aaahhh ya kan KAHMI sudah tahu tuh cara bekerjanya HMI zaman dulu. Ini hanya permainan hidup, enggak usah terlalu serius kalian ini partai-partai, marah-marah semua sama MK ini gitu loh,” ungkap Jimly.
    Kendati menyebut Prabowo dan semua partai politik marah, Jimly bersyukur bahwa sembilan hakim MK saat ini sedang bersatu.
    Padahal, ia sudah mengingatkan kepada sembilan hakim konstitusi untuk berhati-hati, karena semua partai politik dinilainya satu sikap kepada MK.
    “Saya sudah bilang waktu itu putusan ini selesai, yang terakhir ini saya udah bilang itu sembilan hakim, ‘eh hati-hati kalian, sabar-sabar yah, banyak-banyak berdoa, ini pasti abis ini partai ini bersatu ini’,” ujar Jimly.
    “Nah kebetulan MK-nya juga Alhamdulillah bersatu sembilan orang, nah ini kan ada tiga partai ini, sembilan orang ini di putusan terakhir bersatu, termasuk Anwar Usman. Jadi mereka tidak ada dissenting opinion,” sambungnya.
    Ia pun mengimbau semua partai politik untuk menerima apapun putusan MK. Pasalnya, putusan yang dikeluarkan oleh lembaga tersebut bersifat final dan mengikat.
    “Jadi saya bilang sama temen-temen partai itu ‘udahlah terima aja, ini permainan hidup’ belum tentu 100 persen bener juga MK itu ya kan,” ujar mantan anggota DPD itu.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Deddy PDIP Tolak Pilkada Lewat DPRD: Jangan Ambil Kedaulatan Rakyat – Page 3

    Deddy PDIP Tolak Pilkada Lewat DPRD: Jangan Ambil Kedaulatan Rakyat – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta PDIP menolak wacana pemilihan kepala daerah dilakukan melalui DPRD. Selama ini, gubernur, bupati dan walikota dipilih langsung rakyat melalui Pilkada. Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Deddy Yevri Sitorus mengingatkan, jangan membuat aturan yang mengambil hak dan kedaulatan rakyat.

    “Sikap kita jelas. Jangan ambil kedaulatan rakyat, dibagi dengan elite DPRD. Itu enggak benar,” kata Deddy saat dijumpai di sela-sela Bimtek di Bali, Rabu 30 Juli 2025.

    Menurut Deddy, Pilkada lewat DPRD langkah mundur dalam peradaban demokrasi. “Karena tidak ada partisipasi publik, rakyat dalam pemimpin daerahnya,” tutur dia.

    Deddy meyakini, usulan itu akan ditentang oleh banyak masyarakat. Di mana bertentangan dengan semangat otonomi daerah yang merupakan hasil dari Reformasi.

    Ketua DPP PDIP Ini juga memandang banyak risiko dan ruginya jika itu diterapkan. Misalnya soal potensi terjadinya jual beli suara di DPRD, intervensi kekuasaan, hilangnya legitimasi dan hubungan psikologis kepala daerah dengan masyarakat.

    “Kepala daerah akan cenderung ngurusi elite yang memilihnya, uji publik terhadap rekam jejak dan kapabilitas calon rendah, partisipasi politik rakyat melemah,” ungkap Deddy.

    Deddy menilai, lebih banyak mudaratnya jika Pilkada melalui DPRD. 

    “Apalagi ketika instrumen hukum dan kekuasaan bersifat abusif dan mengintervensi politik,” kata dia lagi.

    Seperti diketahui, wacana Pilkada lewat DPRD kembali dihembuskan Ketum PKB, Muhaimin Iskandar (Cak Imin). Dia menilai, Pilkada langsung yang dilakukan saat ini terlalu memakan banyak anggaran negara.

    Parpol-parpol di parlemen pun bereaksi. NasDem dan Golkar yang tegas mendukung. Sisanya, merasa wacana tersebut masih harus dikaji.

    Sementara itu, Ketua Bidang Politik PDIP Puan Maharani mengatakan, usulan kepala daerah dipilih lewat DPRD bisa ditindaklanjuti oleh partai-partai politik. 

    “Apa yang disampaikan oleh Cak Imin Itu masih merupakan wacana, tentu saja semua partai harus berkumpul, berunding untuk mendiskusikan hal tersebut,” ujar Puan di kompleks parlemen, Kamis, (24/7/2025).

    Ketua DPR itu mengatakan, pembahasan tentang penghapusan pilkada langsung harus dilakukan sesuai mekanisme yang ada. Namun dia belum memerinci apa yang dimaksud dengan mekanisme tersebut.

  • Fraksi Golkar Sulsel Bahas Perpanjangan Masa Jabatan DPRD Pasca Putusan MK

    Fraksi Golkar Sulsel Bahas Perpanjangan Masa Jabatan DPRD Pasca Putusan MK

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR- Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar Sulawesi Selatan akan menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Fraksi se Sulsel. Kegiatan digelar Jumat- Minggu (1-3/Agustus 2025) di Hotel Claro Makassar.

    Ketua Panitia Bimtek Lukman B Kady mengatakan, kegiatan ini digelar sebagai penguatan wawasan dan peran anggota fraksi Partai Golkar dalam mengawal pemerintahan. Sebagai pengusung utama, Partai Golkar wajib menyukseskan semua program.pasangan Prabowo- Gibran.

    “Kita gelar bimtek fraksi selama tiga hari di Hotel Claro, ini untuk penguatan kualitas anggota fraksi sehingga bisa berperan lebih maksimal dalam menjalankan fungsinya,” ujar Lukman yang juga Ketua Fraksi Golkar Sulsel, Selasa 29 Juli 2025.

    Ia mengatakan, kegiatan bakal dihadiri ratusan anggota fraksi Golkar, ketua DPD II, dan perwakilan ormas yang mendirikan dan didirikan Partai Golkar. “Selain anggota fraksi, kita undang juga ketua- ketua DPD II dan ketua ormas Partai Golkar,” terang dia.

    Panitia pun menghadirkan elit- elit DPP sebagai pemateri. Mulai dari Wakil Ketua Komisi II DPR Zulfikar Asse Sadikin hingga Gubernur Lemhanas Ace Hasan Syadzily.

    “Dari DPP Partai Golkar kita hadirkan pak Zulfikar Asse Sadikin dan pak Ace Hasan Syadzily, keduanya akan berbicara kepemiluan dan sinergitas fungsi DPRD dan asta cita pemerintahan Prabowo Gibran,” sambung Lukman.

    Lukman menambahkan, panitia juga menghadirkan Direktur Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. Pengamat politik itu akan membahas sistem kepemiluan pasca putusan Mahkamah Konstitusi.

  • DPR minta pengelolaan sumur minyak oleh UMKM dan BUMD jadi prioritas

    DPR minta pengelolaan sumur minyak oleh UMKM dan BUMD jadi prioritas

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi XII DPR RI, Mukhtarudin, mengatakan pengelolaan 30 ribu sumur minyak rakyat melalui UMKM, koperasi, dan BUMD harus menjadi prioritas strategis.

    Dia menilai skema ini dapat memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus membuka ruang pemberdayaan ekonomi masyarakat.

    Mukhtarudin dalam siaran pers yang diterima Antara di Jakarta, Rabu. mengatakan, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebelumnya mengonfirmasi terdapat sekitar 30.000 sumur minyak rakyat di Sumatera Selatan, Jambi, Jawa Tengah, dan beberapa wilayah lain.

    Dia menjelaskan data SKK Migas menunjukkan bahwa potensi tambahan lifting dari pengelolaan sumur-sumur tersebut bisa mencapai 90.000–100.000 barel per hari (bph).

    Tambahan ini, kata Muhktarudin sangat krusial mengingat realisasi lifting minyak Indonesia pada bulan Juni-Juli 2025 sudah mencapai 602 ribu bph, sedikit di bawah target APBN sebesar 605 ribu bph seperti yang disampaikan Menteri ESDM ke Presiden.

    “Optimalisasi sumur rakyat adalah langkah konkret mengurangi ketergantungan impor minyak mentah yang saat ini masih di kisaran 600–700 ribu bph. Jika skema ini berjalan, Indonesia bisa menghemat devisa sekaligus memperkuat ekonomi kerakyatan,” kata Mukhtarudin.

    Mukhtarudin melanjutkan, pemberdayaan UMKM dan koperasi akan menciptakan multiplier effect bagi ekonomi daerah.

    Berdasarkan kajian awal, setiap 1.000 sumur yang dioperasikan oleh UMKM dan BUMD berpotensi menciptakan 1.500–2.000 lapangan kerja langsung serta memacu industri pendukung seperti jasa perawatan sumur, transportasi, dan keuangan mikro.

    Sebagai Sekretaris Fraksi Partai Golkar, Mukhtarudin menegaskan peran pihaknya melalui DPR harus memantau program ini agar berjalan dengan transparan dan akuntabel.

    “Komisi XII DPR RI akan memastikan tata kelola program ini berjalan baik, perizinan dipermudah, akses pembiayaan dijamin, serta penerapan teknologi ramah lingkungan. Energi harus menjadi motor ekonomi rakyat, bukan hanya korporasi besar,” tegas Mukhtarudin.

    Dia juga mengingatkan pemerintah agar program ini mengadopsi teknologi guna supaya pengelolaan sumur rakyat tidak menimbulkan dampak lingkungan.

    “Dengan tata kelola yang benar, kita bisa wujudkan ketahanan energi sekaligus pemerataan ekonomi,” tutup dia.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Golkar Minta Pertamina Gerak Cepat Atasi Kelangkaan BBM di Jember

    Golkar Minta Pertamina Gerak Cepat Atasi Kelangkaan BBM di Jember

    Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Golkar, Sarmuji meminta PT Pertamina untuk segera gerak cepat mengatasi kelangkaan BBM yang terjadi di Jember, Jawa Timur.

    Menurut dia, distribusi BBM yang tersendat terlalu lama itu berdampak langsung pada masyarakat. Sebab itu, dia meminta Pertamina untuk beraksi cepat, meskipun di satu sisi dia yakin perusahaan pelat merah ini sudah merespons isu tersebut.

    “Saya yakin Pertamina sudah turun ke lapangan, tinggal aksinya harus lebih cepat,” katanya dalam keterangan tertulis, sebagaimana dikutip Selasa (29/7/2025).

    Dia meneruskan, diketahui kondisi kelangkaan BBM ini terjadi karena suplainya selama ini hanya bergantung pada jalur dari Banyuwangi. Sementara, saat ini ada penutupan akses utama via Gumitir akibat perbaikan jalan, sehingga arus distribusi menjadi terganggu.

    “Kalau jalur dari Banyuwangi terhambat, harusnya bisa segera dikompensasi dengan pengiriman dari Surabaya dan sekitarnya. Ini bukan saatnya menunggu. Kebutuhan BBM masyarakat tidak bisa ditunda,” ucapnya.

    Pria yang juga Sekjen Partai Golkar ini menyoroti lonjakan harga BBM di Jember akibat kelangkaan tersebut. Di sejumlah tempat, katanya, harga eceran BBM bisa tembus Rp17.000 — Rp22.000 per liter.

    Menurut Sarmuji, tentu ini memberatkan bagi masyarakat kecil dan pelaku usaha yang mengandalkan transportasi harian. Kemudian, dia juga menyoroti antrean panjang kendaraan di hampir seluruh SPBU di Kabupaten Jember.

    “Langkah antisipatif harus dipercepat. Pemerintah daerah bisa berkoordinasi dengan Pertamina dan aparat keamanan untuk memastikan distribusi berjalan lancar dan tidak ada oknum yang mengambil keuntungan di tengah situasi krisis seperti ini,” tutup dia.

    Sementara itu, PT Pertamina Patra Niaga membenarkan penyebab kelangkaan BBM di Jember, Jawa Timur adalah tak lepas dari terganggunya proses distribusi buntut perbaikan jalan.

    Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus Ahad Rahedi mengatakan, hingga Senin (28/7/2025), jalan nasional di Jalur Gumitir yang menghubungkan Kabupaten Jember dan Kabupaten Banyuwangi masih ditutup. 

    Penutupan yang akan berlangsung selama 2 bulan ke depan atau sampai dengan 24 September 2025 mulai memberikan dampak pada mobilitas masyarakat dan sektor lainnya, termasuk energi untuk distribusi BBM dan LPG.

  • Mayjen Sungkono dalam Memori Kolektif Bangsa yang Ingin Besar

    Mayjen Sungkono dalam Memori Kolektif Bangsa yang Ingin Besar

    Nama Mayor Jenderal (Mayjen) Sungkono tak setenar Bung Tomo. Namun, perannya jelas tak kecil. Mayjen Sungkono adalah perancang strategi perang yang berjibaku langsung dalam pertempuran Surabaya, November 1945. Kisah Mayjen Sungkono ini adalah artikel pembuka dari Tulisan Seri khas VOI. Ini dia, “Menjadi Pahlawan Nasional”. Ingat, bangsa besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Maka, mari menjadi bangsa besar!

    November 1945, Surabaya membara. Baku senjata selama 20 hari itu tercatat sebagai salah satu pertempuran paling heroik bagi bangsa Indonesia. Sebuah hari yang jadi puncak pertempuran itu bahkan ditetapkan sebagai Hari Pahlawan: 10 November 1945.

    Beberapa bulan sebelum pertempuran November 1945 dimulai, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Kondisi itu dimanfaatkan bangsa Indonesia untuk mendeklarasikan kemerdekaan. Kemerdekaan itu diikuti aksi pelucutan senjata milik tentara Jepang. Pelucutan senjata yang jadi pemantik api pertempuran.

    Di tengah kondisi itu, tepatnya Oktober 1945, tentara Inggris yang tergabung dalam Allied Forces Netherlands East Indies (AFNEI) datang ke Indonesia. Mereka menggandeng Netherlands Indies Civil Administration (NICA).

    Kedatangan AFNEI dan NICA kala itu konon dibekali misi untuk ikut melucuti persenjataan tentara Jepang. Selain itu, mereka konon juga membawa misi untuk membebaskan tawanan perang yang ditahan Jepang serta memulangkan tentara Jepang ke tanah mereka.

    Pasukan sekutu dalam pertempuran Surabaya (Sumber: Commons Wikimedia)

    Namun, nyatanya ada misi terselubung di balik kembalinya Belanda ke Tanah Air. NICA ternyata memiliki kepentingan untuk mengembalikan Indonesia ke pangkuan pemerintah Belanda. Ini yang kemudian membakar gejolak rakyat Indonesia.

    Gerakan perlawanan pun terbentuk. Salah satu gerakan perlawanan itu lah yang terjadi di Surabaya pada November 1945. Puncak peperangan Surabaya sendiri terjadi pada 10 November, satu hari setelah Mayjen Sungkono diangkat menjadi Panglima Angkatan Pertahanan Surabaya.

    Peran Mayjen Sungkono

    Peran vital Mayjen Sungkono dalam “battle of Surabaya” dimainkan dari posisi Panglima Angkatan Pertahanan Surabaya. Dalam perang tersebut, Sungkono mengambil posisi sebagai komandan pertempuran. Medan perang ia jajaki dengan penuh hasrat perjuangan.

    Bukan cuma pemberi komando atau perancang strategi yang ulung, Mayjen Sungkono juga berhasil menempatkan diri sebagai inspirasi pertempuran. Di tengah pertempuran Surabaya, para pejuang bangsa –prajurit dan masyarakat– sempat mengalami tekanan kala tentara sekutu mengultimatum Indonesia, khususnya Surabaya.

    Di tengah kondisi itu, Mayjen Sungkono memutuskan naik mimbar. Dalam pidatonya, Sungkono berseru di hadapan para pejuang, bahwa ia akan melawan tentara sekutu meski sendirian. Pidato itu lah yang menginspirasi semangat ribuan arek Surabaya dan prajuritnya yang tergabung dalam Unit 66.

    Seruan Mayjen Sungkono dalam pidatonya di atas pernah ditulis oleh Frank Palmos dalam Surabaya 1945: Sakral Tanahku (2016).

    Segala taktik perang dan kepemimpinan Mayjen Sungkono berhasil menguatkan kembali barisan perjuangan yang sempat kendur. Barisan perjuangan itu lah yang berhasil memukul mundur tentara sekutu yang sempat membombardir Surabaya dari berbagai lini.

    Pascapertempuran Surabaya, Mayjen Sungkono menjadi salah satu tokoh pendiri Badan Keamanan Rakyat (BKR) dan Tentara Keamanan Rakyat (TKR), organisasi yang jadi cikal bakal Tentara Nasional Indonesia (TNI). Nama Mayjen Sungkono juga diabadikan sebagai salah satu nama jalan utama di Kota Surabaya.

    Tenggelam oleh nama Bung Tomo

    Pertempuran 10 November 1945 adalah pertempuran besar. Bahkan teramat besar untuk digambarkan hanya lewat satu nama: Bung Tomo. Bukan mengecilkan peran Bung Tomo. Tapi, kemasyhuran Bung Tomo seakan menenggelamkan nama-nama lain macam Mayjen Sungkono.

    Bung Tomo adalah penyiar radio dan jurnalis pada masa itu. Namanya masyhur lewat pidato yang berhasil membakar semangat warga Surabaya di masa pertempuran. Pascaperang Surabaya, Bung Tomo ditarik ke Markas Besar Tentara Keamanan Rakyat. Ia juga diberikan pangkat militer Jenderal Mayor.

    Tak berhenti sampai di situ. Bung Tomo juga dilantik menjadi Staf Tinggi Markas Besar Umum dan diangkat menjadi Kepala Perlengkapan di Kementerian Pertahanan. Posisi strategis lainnya, Bung Tomo belakangan juga diangkat sebagai anggota staf gabungan Angkatan Perang Repbulik Indonesia.

    Bung Tomo wafat pada 7 Oktober 1981. Bertahun sejak kepergiannya, Gerakan Pemuda (GP) Ansor dan Fraksi Partai Golkar (FPG) mendorong pemberian gelar Pahlawan Nasional untuk mendiang Bung Tomo. Gelar itu dikabulkan oleh pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 9 November 2007.

    Lalu, bagaimana dengan Mayjen Sungkono dan tokoh-tokoh lain? Mayjen Sungkono pasti bukan satu-satunya pahlawan yang luput dari memori kolektif bangsa yang sedang mencoba menjadi besar ini, kan?

    Artikel Selanjutnya: “Ajal Dua Jenderal Inggris dan Epos Lain yang Tak Tercatat”

  • BBM Langka di Jember, Anggota DPR Minta Pertamina Gerak Cepat Nasional 29 Juli 2025

    BBM Langka di Jember, Anggota DPR Minta Pertamina Gerak Cepat Nasional 29 Juli 2025

    BBM Langka di Jember, Anggota DPR Minta Pertamina Gerak Cepat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota Komisi VI DPR Fraksi Partai Golkar,
    Sarmuji
    , mendesak Pertamina untuk segera mengambil langkah cepat mengatasi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di Kabupaten
    Jember
    , Jawa Timur.
    Menurutnya, respons awal Pertamina sebenarnya sudah tampak, namun masih perlu percepatan di lapangan.
    “Saya yakin Pertamina sudah turun ke lapangan, tinggal aksinya harus lebih cepat,” ujar Sarmuji dalam keterangannya, Selasa (29/7/2025).
    Sarmuji mengatakan, jangan sampai distribusi BBM yang tersendat ini membuat rakyat menanggung bebannya.
    “Pertamina harus segera turun tangan. Ini situasi darurat yang berdampak langsung pada masyarakat. Jangan sampai distribusi BBM tersendat terlalu lama karena masyarakat yang akan menanggung bebannya,” tuturnya.
    Sarmuji mengungkapkan, kondisi ini terjadi karena pasokan BBM ke Jember selama ini bergantung pada jalur distribusi dari Banyuwangi.
    Namun, dengan ditutupnya akses utama via Gumitir akibat perbaikan jalan, arus distribusi menjadi terganggu.
    “Kalau jalur dari Banyuwangi terhambat, harusnya bisa segera dikompensasi dengan pengiriman dari Surabaya dan sekitarnya. Ini bukan saatnya menunggu. Kebutuhan BBM masyarakat tidak bisa ditunda,” kata Sarmuji.

    Lalu, Ketua Fraksi Golkar DPR tersebut juga menyoroti lonjakan harga BBM di lapangan akibat kelangkaan tersebut.
    “Sekarang di sejumlah tempat, harga eceran BBM bisa tembus Rp 17.000 sampai Rp 22.000 per liter. Ini jelas memberatkan, apalagi bagi masyarakat kecil dan pelaku usaha yang mengandalkan transportasi harian,” ucapnya.
    Sarmuji pun meminta agar semua pihak, termasuk pemerintah daerah, ikut aktif memantau distribusi dan mencegah potensi penimbunan BBM di lapangan.
    “Langkah antisipatif harus dipercepat. Pemerintah daerah bisa berkoordinasi dengan Pertamina dan aparat keamanan untuk memastikan distribusi berjalan lancar dan tidak ada oknum yang mengambil keuntungan di tengah situasi krisis seperti ini,” imbuh Sarmuji.
    Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, mengambil langkah cepat menyusul kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang melanda wilayah tersebut dalam beberapa hari terakhir.
    Mulai Selasa (29/7/2025), para pelajar di Jember diizinkan mengikuti pembelajaran daring atau belajar dari rumah.
    Keputusan ini disampaikan langsung oleh Bupati Jember, Muhammad Fawait, dalam konferensi pers di kantor DPRD Jember pada Senin malam.
    Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) yang diterbitkan pada 28 Juli 2025.
    “Mulai besok, sampai kondisi normal kembali, para pelajar Jember boleh mengikuti pelajaran secara daring,” ujar Fawait, Senin malam.
    Langkah ini diambil sebagai bentuk mitigasi dampak krisis BBM yang menyebabkan antrean panjang di berbagai SPBU Jember.
    Pemerintah daerah berharap, dengan mengurangi mobilitas warga, konsumsi BBM bisa ditekan dan situasi segera stabil.
    Tak hanya pelajar, Aparatur Sipil Negara (ASN) juga diperbolehkan untuk bekerja dari rumah alias work from home (WFH), sebagaimana kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember.
    Layanan kesehatan juga kena imbas. Ada mobil ambulans Dinas Kesehatan Jember ikut antre di SPBU yang kosong.
    Warga mencari BBM sampai ke luar Jember, misalnya sampai ke SPBU di Lumajang.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DPR Tolak PPATK Blokir Rekening Nganggur, Dianggap Terlalu Jauh Masuk ke Ranah Pribadi Orang

    DPR Tolak PPATK Blokir Rekening Nganggur, Dianggap Terlalu Jauh Masuk ke Ranah Pribadi Orang

    GELORA.CO – Anggota Komisi XI DPR RI Melchias Marcus Mekeng mengaku tidak setuju dengan langkah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk memblokir rekening pasif (dormant) dalam upaya mencegah kejahatan keuangan. Menurutnya, upaya PPATK itu sama saja dengan mengatur penggunaan uang pribadi orang. PPATK harus memiliki landasan hukum yang kuat untuk melakukan kebijakan itu.

    “Saya belum tahu landasan apa yang dipakai oleh PPATK untuk mengatakan begitu. Jadi, menurut saya tidak setuju dengan itu,” ujar Mekeng di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/7/2025).

    Sebagian orang, kata dia, memiliki alasan tertentu jika menaruh uang di rekening pribadi dan tidak dipakai. Mungkin orang-orang sengaja untuk menabung di rekening yang pasif tersebut.

    “Menurut saya, PPATK sudah terlalu jauh masuk ke dalam ranah pribadi orang yang mau punya rekening,” kata politikus Partai Golkar ini.

    Di sisi lain, Mekeng juga meminta kepada PPATK untuk menjelaskan ketentuan soal rekening yang tidak aktif hingga harus diblokir tersebut.

    Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memastikan dana masyarakat di rekening pasif (dormant) yang dihentikan sementara tetap aman dan tidak hilang.

    “Nasabah tidak akan kehilangan haknya sedikit pun atas dana yang dimiliki di perbankan,” tulis PPATK dalam pengumumannya melalui akun resmi Instagram @ppatk_indonesia, dikutip Senin.

    PPATK menjelaskan bahwa penghentian sementara rekening dormant dilakukan untuk mencegah kejahatan keuangan.

    Hasil analisis menunjukkan banyak rekening hasil jual beli yang digunakan untuk tindak pidana pencucian uang, termasuk reaktivasi rekening secara masif untuk menampung dana hasil tindak pidana.

  • Ikuti Langkah Cak Imin, Bahlil Sebut Golkar Kaji Pilkada Lewat DPRD

    Ikuti Langkah Cak Imin, Bahlil Sebut Golkar Kaji Pilkada Lewat DPRD

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa Partainya tengah mengkaji sejumlah opsi penataan sistem demokrasi, termasuk kemungkinan pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD.

    Pernyataan itu disampaikan Bahlil usai melapor kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (28/7/2025).

    Dia menekankan bahwa wacana tersebut bukan hal baru di tubuh Golkar.

    “Saya dari sejak HUT Golkar bulan Desember kemarin sudah menyampaikan bahwa penting untuk kita melakukan penataan sistem demokrasi lewat perubahan undang-undang politik,” ujar Bahlil.

    Menurutnya, kajian tersebut mencakup keseluruhan sistem pemilu, termasuk pemilihan legislatif, pilkada, hingga pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Salah satu opsi yang tengah dirumuskan adalah agar kepala daerah dipilih oleh DPRD, bukan secara langsung oleh rakyat.

    “Kenapa? Karena UUD 1945 tidak menegaskan bahwa pemilihan bupati atau wali kota itu harus langsung, tapi dilakukan secara demokratis,” jelasnya.

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu juga menyoroti dampak negatif dari pemilihan langsung, termasuk potensi konflik sosial yang menurutnya justru merusak nilai-nilai kebersamaan di masyarakat.

    “Yang menang saja rasanya sakit, apalagi yang kalah? Demokrasi itu bukan tujuan negara, tapi instrumen. Kita harus cari instrumen yang sesuai dengan budaya ketimuran kita. Jangan sampai gara-gara pilkada, tetangga tak saling tegur, ada yang bercerai karena beda pilihan,” katanya.

    Saat ditanya apakah ini mencerminkan sikap resmi Fraksi Golkar di DPR, Bahlil mengungkapkan bahwa partainya tengah menyusun berbagai skema dan alternatif kebijakan.

    “Golkar sekarang lagi membuat kajian-kajian, skema-skema. Salah satu skemanya itu memang lewat DPRD. Tapi ini masih dalam tahap penyusunan,” ujarnya.

    Lebih lanjut, dia juga menanggapi pernyataan bahwa sikap ini serupa dengan yang disampaikan oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin), yang juga mendukung pemilihan kepala daerah oleh DPRD.

    “Bukan saya yang sama dengan Cak Imin. Golkar sudah bicara itu duluan sejak HUT Golkar. Kami punya pandangan yang sama karena rasionalitas berpikirnya,” tegasnya.