Xcloud.id

partai: Golkar

  • Ini kata Golkar DKI terkait isu munaslub gantikan Bahlil

    Ini kata Golkar DKI terkait isu munaslub gantikan Bahlil

    Jakarta (ANTARA) – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar DKI Jakarta menyatakan bahwa isu musyawarah nasional luar biasa (munaslub) untuk menggantikan Ketua Umum Bahlil Lahadalia merupakan isu murahan dan halusinasi politik.

    “Munaslub isu murahan yang dihembuskan pihak yang tidak mau Golkar solid dan besar,” kata Sekretaris Partai Golkar DKI Jakarta (demisioner) Basri Baco di Jakarta, Sabtu.

    Menurut dia, adanya isu liar tersebut sebagai halusinasi politik dan hoaks belaka, karena Golkar masih tetap solid dari level atas sampai bawah.

    Partai bergambar pohon beringin itu kata Basri Baco, juga masih menjalankan program konsolidasi dengan maksimal, sehingga tidak ada alasan untuk adanya munaslub.

    “Kader Golkar harus bersatu dan kompak, jangan mau diadu domba oleh pihak-pihak yang merusak rasa solid Golkar,” ujarnya.

    Menurut Baco, harusnya para kader Golkar bersyukur memiliki sosok Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum Partai.

    Karena tidak hanya piawai menjalankan roda organisasi, tapi dia juga mendapat amanah besar dari Presiden RI Prabowo Subianto sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI.

    Baco menduga, isu Munaslub Golkar itu sengaja dihembuskan oleh segelintir orang yang ingin berkuasa, padahal tidak memiliki kemampuan.

    “Munaslub ini dihembuskan olah segelintir orang-orang yang tidak jelas. Ingin berkuasa, tapi tidak punya kemampuan. Tidak punya kualitas. Mereka ini hanya ingin mengadu domba karena tidak suka melihat Golkar solid,” kata dia.

    Dia menegaskan bahwa Golkar tidak akan membiarkan upaya adu domba ini terus berlanjut dan merusak kekompakan Golkar.

    Selain itu, tidak ada alasan sedikit pun untuk menggelar munaslub, karena sejauh ini, kepemimpinan Ketum Bahlil Lahadalia di Partai Golkar sesuai jalurnya (on the track).

    “Alasan yang dikemukakan para penyebar isu munaslub itu sangat mengada-ada. Golkar sangat solid di bawah kepemimpinan Ketum Bahlil. Konsolidasi partai terus bergerak dinamis. Program-program partai juga berjalan baik,” kata Baco.

    Dia menambahkan, saat ini Partai Golkar justru tengah fokus menjalankan agenda konsolidasi organisasi secara menyeluruh melalui musyawarah daerah (Musda) di seluruh DPD Provinsi.

    Konsolidasi ini, menurutnya, adalah bentuk nyata dari kerja partai dalam memperkuat struktur dan kepemimpinan di semua tingkatan.

    “Di bawah kepemimpinan Ketum Bahlil, Golkar tetap solid. Terbukti Musda di sejumlah wilayah berlangsung sukses dan lancar, serta menghasilkan pemimpin berkualitas sesuai yang diinginkan kader Golkar,” katanya.

    Selain konsolidasi, lanjut Basri Baco, Golkar juga turut mengawal agenda prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, terutama yang berkaitan dengan sektor energi.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ragam Komentar Usai Prabowo Beri Kabar Baik ke Tom Lembong dan Hasto

    Ragam Komentar Usai Prabowo Beri Kabar Baik ke Tom Lembong dan Hasto

    Anies Apresiasi Prabowo

    Foto: Anies Baswedan (Andhika Prasetia/detikcom)

    Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan Tom Lembong dan keluarga bahagia atas pemberian abolisi dari Presiden Prabowo. Anies juga mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto yang telah memberikan abolisi.

    “Jadi alhamdulillah sudah berjumpa dengan Tom Lembong di dalam, ngobrol juga dengan istri beliau yang ikut hadir, Bu Ciska. Beliau tentu bahagia semua menyatakan syukur,” kata Anies kepada wartawan setelah keluar dari rutan, Jumat (1/8/2025).

    “Dan kami juga ingin menyampaikan apresiasi kepada Bapak Presiden Prabowo yang mengusulkan abolisi,” lanjut Anies

    Dia juga mengapresiasi DPR RI yang telah menyetujui abolisi ini. “Dan kepada DPR RI yang menyetujui usulan abolisi sehingga Pak Tom Lembong bisa segera berkumpul kembali dengan keluarga,” ucapnya.

    Nasdem: Prabowo Dengar Aspirasi Publik

    Sekjen Partai NasDem Hermawi Taslim menilai keputusan abolisi untuk Tom Lembong dan amnesti untuk Hasto merupakan bagian kepekaan politik dari seorang Prabowo. Menurutnya Prabowo mendengar aspirasi yang disampaikan oleh publik.

    “Menurut saya keputusan ini sebagai bagian dari kepekaan politik seorang Presiden Prabowo yang senantiasa mendengar aspirasi publik,” kata Hermawi kepada wartawan, kemarin.

    “Langkah ini juga penting sebagai bagian dari harapan rakyat akan pemimpin yang senantiasa peka, dan sensitif terhadap dinamika politik nasional,” sambungnya.

    MAKI Hormati Prabowo Beri Amnesti Hasto

    Foto: Andhika Prasetia/detikcom

    Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menghormati Presiden Prabowo Subianto yang memberikan amnesti kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. MAKI menilai Hasto memang berhak lantaran amnesti merupakan hak yang melekat.

    “Prinsipnya kita hormati karena hak tersebut melekat, semestinya KPK juga hormati karena tidak ada upaya apapun untuk batalkan abolisi, amnesti, dan grasi,” ucap Koordinator MAKI Boyamin Saiman saat dihubungi.

    “Mungkin saja KPK merasa tidak puas atau tidak terima, namun hal tersebut mestinya cukup di perasaan aja,” kata Jumat (1/8/2025).

    Boyamin meminta KPK menghormati amnesti yang didapat oleh Hasto. Ia menyebut tidak ada upaya apapun yang bisa ditempuh KPK membatalkan amnesti.

    “KPK tetap harus hebat berantas korupsi, tidak boleh patah semangatnya,” lanjut dia.

    Meskipun begitu, Boyamin tetap sependapat dengan KPK. Ia menegaskan Hasto tetaplah bersalah.

    “Betul itu (KPK), amnesti tidak hapus (kesalahan Hasto), yang hapus (kesalahan) hanya abolisi,” ujar dia.

    Pengacara Hasto Apresiasi

    Pengacara Hasto mengapresiasi pemberian amnesti untuk Hasto. “Kami menghargai dan mengapresiasi hak Prerogatif Presiden Prabowo memberikan amnesti kepada Mas Hasto Kristiyanto,” ujar Koordinator Tim Penasehat Hukum Hasto Kristiyanto, Ronny Talapessy, kepada wartawan, Jumat (1/8/2025).

    Ronny menilai kasus Hasto sejak awal bermuatan politik. Dia mengatakan jangan ada lagi yang menjadi korban kriminalisasi politik.

    “Sejak setahun yang lalu, di awal kasus ini muncul kami sudah melihat bahwa kasus ini memang sangat kental motif politik dan Mas Hasto dan siapapun warga negara di republik ini tidak boleh menjadi korban kriminalisasi politik,” ujarnya.

    Anggota DPR RI Kawendra Lukistian menyambut positif langkah Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan abolisi terhadap Tom Lembong. Ia menyebut kedua langkah itu sebagai pertanda Prabowo punya hati yang luas.

    “Keputusan tersebut bukan sekadar pengampunan hukum, tetapi cerminan luasnya hati dan bukti Pak Prabowo adalah negarawan sejati,” kata Kawendra saat dihubungi, Jumat (1/8/2025).

    Ia pun memastikan mendukung keputusan Presiden Prabowo. Langkah pemberian abolisi dan amnesti itu dinilai akan memperkuat stabilitas nasional serta mempercepat agenda pembangunan yang inklusif dan kolaboratif di bawah pemerintahan Presiden Prabowo.

    PKB Angkat Topi

    PKB bicara hal senada. PKB mengapresiasi sikap negarawan Prabowo.

    “Kami angkat topi, itu sikap negarawan Bapak Presiden Prabowo agar keadilan, persatuan dan kerukunan menjadi pondasi dalam dinamika pembangunan,” ujar anggota Komisi III DPR Jazilul Fawaid.

    Menurut Ketua Fraksi PKB DPR RI itu, pemberian abolisi dan amnesti juga sebagai bukti Pak Prabowo mengedepankan keadilan bagi semua. Baik kepada kawan maupun ‘lawan’.

    “Kami berharap hukum terus ditegakkan dan keadilan bagi seluruh rakyat,” sambungnya.

    Kata Pakar

    Analisis peneliti Indikator Politik, Bawono Kumoro menyebut pemberian abolisi dan amnesti didasarkan atas pertimbangan hukum, sosial, dan politik.

    “Proses hukum terhadap kedua orang itu ditenggarai berbagai pihak terdapat kejanggalan dan kental muatan motif politik,” ujar Bawono dalam keterangannya, Jumat (1/8/2025).

    “Melalui pemberian abolisi kepada Tom Lembong dan amnesti kepada Hasto tampak sekali bila Presiden Prabowo tidak ingin proses hukum kepada dua orang tersebut akan menimbulkan gejolak tidak perlu dan kontraproduktif di ruang publik,” sambungnya.

    Anies Buka Suara

    Anies Baswedan mengungkap pernyataan eks Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong setelah mendapat abolisi dari pemerintah. Sebelumnya Anies datang ke Rutang Cipinang, Jakarta Timur untuk menjenguk Tom Lembong.

    “Beliau mengatakan Tuhan selalu berpihak dan memberikan jalan pada kebenaran. Dan beliau mengatakan god works in misterious ways, Tuhan bekerja dengan cara-cara yang tak terduga,” kata Anies Baswedan seusai menjenguk Tom Lembong, Jumat (1/8/2025), dikutip dari detikNews.

    Anies mengatakan jika Tom Lembong dan keluarga bahagia atas pemberian abolisi. Anies menyebut sempat mengobrol banyak dengan Tom saat bertemu.

    “Jadi Alhamdulillah sudah berjumpa dengan Tom Lembong di dalam, ngobrol juga dengan istri beliau yang ikut hadir Bu Ciska, beliau tentu bahagia semua menyatakan syukur,” kata Anies.

    Anies juga mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto yang telah memberikan abolisi. Selain itu, dia juga mengapresiasi DPR RI yang telah menyetujui abolisi ini.

    “Dan kami juga ingin menyampaikan apresiasi kepada Bapak Presiden Prabowo yang mengusulkan abolisi, dan kepada DPR RI yang menyetujui usulan abolisi sehingga Pak Tom Lembong bisa segera berkumpul kembali dengan keluarga,” ucapnya.

    Pimpinan MPR Dukung Prabowo

    Pimpinan MPR dari Fraksi PAN Eddy Soeparno mendukung keputusan Presiden Prabowo memberikan Abolisi kepada Mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong dan Amnesti kepada mantan Sekjen PDI-Perjuangan Hasto Kristiyanto.

    Eddy menilai keputusan memberikan Amnesti dan Abolisi adalah hak prerogatif presiden yang diatur dalam UUD 1945. Pada Pasal 14 ayat 2 UUD 1945 secara jelas disebutkan bahwa yang berhak memberikan amnesti dan abolisi adalah Presiden memperhatikan pertimbangan DPR.

    “Keputusan ini dilakukan sesuai prerogatif yang dimiliki presiden yang diatur dalam UUD 1945. Sudah jelas merupakan keputusan yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku,” kata Eddy dalam keterangannya, Jumat (1/8/2025).

    Doktor Ilmu Politik UI ini juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo sudah menempuh rangkaian prosedur pemberian Abolisi dan Amnesti dengan meminta pertimbangan serta mendapatkan persetujuan dari DPR RI.

    “Untuk memberikan keputusan ini Presiden Prabowo menjunjung tinggi kedaulatan hukum dengan tetap berkonsultasi dengan DPR dan mendapatkan persetujuan dari DPR RI,” tegasnya.

    Secara khusus, Eddy meyakini keputusan Amnesti dan Abolisi ini dilakukan oleh Presiden Prabowo dalam rangka menjaga keutuhan, ketentraman dan keguyuban antar elemen bangsa.

    “Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Presiden Prabowo yang mempertimbangkan segala aspek termasuk di dalamnya merawat persatuan dan ketentraman antar elemen bangsa,” pungkasnya.

    Sementara itu, Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Dr Muhammad Fatahillah Akbar SH, mengatakan pemberian amnesti dan abolisi itu adalah kewenangan presiden dan sebelumnya telah diusulkan ke DPR.

    “Amnesti dan abolisi kan memang hak prerogatif presiden diatur dalam Undang-Undang Dasar,” kata Akbar saat dihubungi wartawan, Jumat (1/8/2025).

    Hal ini diatur dalam Pasal 14 ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa presiden memberi amnesti dan abolisi dengan pertimbangan DPR.

    “Tapi Pasal 14 ayat 2, amnesti dan abolisi itu diajukan ke DPR karena dia bernuansa memang politik. Ada pertimbangan politik di dalamnya sehingga ke DPR,” ujar dia.

    Amnesti merupakan penghapusan hukuman yang diberikan oleh presiden terhadap seseorang ataupun sekelompok orang yang telah melakukan suatu tindak pidana. Sementara itu, abolisi adalah penghentian proses hukum atau proses peradilan yang sedang berlangsung.

    “Nah, tetapi yang harus ditegaskan begini. Kalau seharusnya, kalau abolisi itu kan menghapus penuntutan dan proses hukum. Jadi kalau dia belum inkrah, dia pakainya abolisi. Kalau amnesti itu menghapus eksekusi pidananya. Jadi kalau sudah inkrah,” jelas Akbar.

    Dia menilai pemberian abolisi kepada Tom Lembong karena yang bersangkutan mengajukan banding. Oleh sebab itu, kasus tersebut dinyatakan belum inkrah.

    “Tapi saya perlu mendalami juga, apa mungkin karena kalau Tom Lembong itu sudah banding. Hasto belum, itu mungkin salah satunya. Tapi kan kita tidak tahu juga. Karena kan kalau tidak banding kan dia kalau tujuh hari inkrah hari ini. Inkrah berarti itu menjadi amnesti kalau sudah inkrah. Kalau belum inkrah dia abolisi,” terangnya.

    Jokowi: Hak Prerogatif Presiden

    Presiden ke-7, Joko Widodo (Jokowi) mengatakan keputusan Prabowo itu merupakan hak prerogatif Presiden.

    “Ya itu hak prerogatif, hak istimewa yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar kita kepada presiden,” kata Jokowi ditemui di kediamannya, Sumber, Banjarsari, Jumat (1/8/2025).

    Menurutnya, Prabowo telah melakukan pertimbangan yang matang sebelum mengambil keputusan tersebut. Jokowi yakin keputusan Prabowo tersebut sudah melalui pertimbangan hukum hingga sosial politik.
    “Saya kira ya setelah melewati pertimbangan-pertimbangan hukum, pertimbangan-pertimbangan sosial politik yang sudah dihitung semuanya,” urainya.

    Golkar Yakin Prabowo Punya Pertimbangan Matang

    Sekjen Partai Golkar Sarmuji meyakini Presiden Prabowo Subianto memiliki pertimbangan matang saat memberikan amnesti untuk Hasto Kristiyanto dan abolisi kepada Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong. Sarmuji mengatakan pemberian amnesti dan abolisi tersebut untuk menjaga persatuan.

    “Itu hak konstitusional Presiden yang termaktub dalam UUD. Presiden pasti punya pertimbangan yang kuat mengapa amnesti dan abolisi diberikan,” kata Sarmuji kepada wartawan, Jumat (1/8/2025).
    “Salah satu pertimbangan yang menjadi dasar adalah persatuan nasional,” sambungnya.

    Sarmuji mengatakan partainya ikut dalam rapat saat memberikan pertimbangan abolisi dan amnesti tersebut. Dia berharap pemberian abolisi kepada Tom Lembong dan amnesti kepada Hasto merupakan langkah yang baik. “Dalam rapat kami ikut menyetujui dan semoga baik untuk negara,” tuturnya.

  • Nurdin Halid Sebut Pihak Haus Kekuasaan Hembuskan Isu Munaslub Golkar Ganti Bahlil, Siapa Dia?

    Nurdin Halid Sebut Pihak Haus Kekuasaan Hembuskan Isu Munaslub Golkar Ganti Bahlil, Siapa Dia?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus senior Partai Golkar, Nurdin Halid membantah tegas isu adanya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar yang disebut sebut untuk menggantikan Ketua Umum Bahlil Lahadalia.

    Menurutnya, isu tersebut tidak berdasar, bernuansa provokatif, dan berpotensi merusak soliditas partai.

    “Isu Munaslub Golkar itu hoaks. Isu murahan yang tidak perlu ditanggapi,” tegas Nurdin dalam keterangan resminya, Jumat (1/8/2025).

    Anggota DPR ini menyebut wacana Munaslub sebagai upaya segelintir pihak yang frustasi dan haus kekuasaan.

    Menurutnya, gerakan tersebut tidak mencerminkan kondisi riil Partai Golkar yang saat ini solid dan terus melakukan konsolidasi di bawah kepemimpinan Bahlil.

    “Isu ini dikembangkan oleh orang-orang yang frustasi dan kasak-kusuk mencari jalan pintas untuk merebut kekuasaan,”tegasnya.

    Dia mengingatkan bahwa segala bentuk provokasi yang tidak berdasar, apalagi menyasar institusi politik strategis seperti Golkar, bisa berujung pada konsekuensi serius.

    “Hati-hati. Jangan sampai niat jahat Anda justru berbalik merugikan diri sendiri. Golkar tidak akan membiarkan upaya pelemahan ini terus berlanjut,” tambahnya.

    Nurdin juga menekankan, bahwa tidak ada satu pun alasan yang rasional untuk menggelar Munaslub. Kepemimpinan Bahlil dinilainya berjalan baik dan sesuai arah organisasi.

    “Bahlil itu on the track. Konsolidasi terus berjalan, program partai juga hidup. Golkar sangat solid,” tegas Wakil Ketua Komisi VI DPR RI itu.

    Menurut Nurdin, soliditas internal ini menjadi modal kuat bagi Golkar untuk mendukung pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Baik kader Golkar di eksekutif maupun legislatif, disebutnya bekerja bersama menyukseskan agenda strategis nasional.

  • Komisi III DPR: Tak Boleh Ada Restorative Justice dalam Kasus Kekerasan Seksual – Page 3

    Komisi III DPR: Tak Boleh Ada Restorative Justice dalam Kasus Kekerasan Seksual – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Sari Yuliati menekankan kasus kekerasan seksual harus dapat ditangani oleh aparat penegak hukum.

    Dia mengingatkan aparat untuk tak memberikan ruang damai atau restorative justice terhadap pelaku kekerasan seksual.

    “Kita berharap penanganan kasus kekerasan seksual lainnya juga dapat dilakukan secara serius dan tidak boleh diberikan ruang damai atau restorative justice” kata Sari dikutip dari siaran persnya, Jumat (1/8/2025).

    Politisi Partai Golkar itu memuji Polres Karawang dalam menyelidiki dugaan kasus pemerkosaan terhadap mahasiswi di Karawang.

    Sari menilai hal ini merupakan komitmen tegas Polres Karawang untuk memberikan kepastian hukum terhadap kasus tindak pidana kekerasan seksual. 

    Dia berharap penanganan yang dilakukan oleh Polres Karawang menjadi contoh pada setiap kasus kekerasan seksual lainnya. Sari ingin pelaku kekerasan seksual ditindak tegas untuk memberikan rasa keadilan bagi korban.

    “Melalui serangkaian penyelidikan oleh Polres Karawang, tentu patut diapresiasi karena ini merupakan komitmen dan keseriusan Polri dalam memberikan kepastian hukum pada kasus kekerasan seksual tersebut dan memberikan rasa keadilan bagi korban” tutur Sari.

  • Abolisi-Amnesti Tom Lembong dan Hasto Membangun Jembatan yang Sudah Lama Retak

    Abolisi-Amnesti Tom Lembong dan Hasto Membangun Jembatan yang Sudah Lama Retak

    GELORA.CO -Keputusan Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan abolisi untuk Tom Lembong dan amnesti ke Hasto Kristiyanto dinilai langkah tepat merangkul semua pihak demi membangun Indonesia Emas.

    Wakil Ketua Umum Golkar, Idrus Marham mengibaratkan ada jembatan yang retak antara orde lama dan era reformasi. Kondisi inilah yang sedang dibangun kembali oleh Presiden Prabowo.

    “Yang diambil Pak Prabowo adalah langkah-langkah politik untuk membangun jembatan retak antara orde lama, orde baru reformasi menuju Indonesia emas,” kata Idrus di Jakarta, Jumat, 1 Agustus 2025.

    Idrus memandang, Prabowo punya tekad besar untuk membangun bangsa Indonesia melalui silaturahmi politik tanpa sandiwara.

    Ditambah, kasus yang menjerat Tom Lembong dan Hasto banyak dikritik lantaran diduga sarat muatan politis dibanding fakta hukum yang sebenarnya terjadi.  

    “Niatnya sudah sama untuk membesarkan bangsa. Maka langkah politik, silaturahmi dan safari politik dilakukan secara otentik, real, dan nyata, bukan lagi sandiwara politik,” tambah Idrus.

    Idrus tak menampik ada pihak yang menyebut kasus Tom Lembong dan Hasto bermuatan politik. Namun ia meyakini apa yang dilakukan Prabowo semata-mata untuk membangun bangsa.

    “Saya punya keyakinan, Pak Prabowo tetap jalan dengan keyakinan politiknya. Persoalan membangun jembatan yang retak itu harus kita akselerasikan,” pungkasnya. 

  • Golkar: Langkah Presiden beri abolisi-amnesti bangun “jembatan retak”

    Golkar: Langkah Presiden beri abolisi-amnesti bangun “jembatan retak”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar Idrus Marham menilai langkah Presiden Prabowo Subianto dalam memberikan abolisi dan amnesti kepada terdakwa korupsi membangun “jembatan yang sudah lama retak”.

    Dia menjelaskan “jembatan yang retak” tersebut diibaratkan seperti orde lama, orde baru, serta reformasi untuk menuju Indonesia Emas.

    “Langkah politik Prabowo sudah merangkul semua pihak,” ucap Idrus dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.

    Idrus mengatakan Presiden Prabowo memiliki tekad untuk membesarkan bangsa Indonesia, sehingga langkah Prabowo yang melakukan silaturahim politik dinilai sangat baik dan bukan sandiwara politik.

    Dengan demikian, kata dia, niat Prabowo kini membesarkan bangsa, maka langkah-langkah politik, silaturahim politik, hingga safari politik yang telah dilakukan betul-betul autentik dan nyata, bukan sandiwara politik.

    Apabila persoalan suasana kebatinan tidak selesai dan niatnya tidak sama untuk membesarkan bangsa dan justru ada di antaranya hanya menguasai bangsa, dirinya menuturkan terdapat kemungkinan “jembatan yang retak” tersebut dijadikan sebagai instrumen untuk saling memfitnah atau menuding.

    Ia pun tak mempermasalahkan jika ada pihak yang menyebut kasus yang menjerat Menteri Perdagangan periode 2015-2016 Tom Lembong dan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto merupakan politisasi.

    Namun, kata dia, Presiden Prabowo sudah melakukan langkah tepat dengan keyakinan politiknya untuk membangun bangsa Indonesia.

    “Saya punya keyakinan Pak Prabowo tetap jalan dengan keyakinan politiknya. Buat persoalan membangun jembatan yang retak itu harus kita akselerasikan,” tuturnya.

    Adapun abolisi merupakan hak yang dimiliki kepala negara untuk menghapuskan tuntutan pidana dan menghentikan proses hukum jika telah dijalankan. Hak abolisi diberikan Presiden dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

    Sementara amnesti merupakan pengampunan atau penghapusan hukuman yang diberikan oleh kepala negara kepada seseorang atau kelompok yang telah melakukan tindak pidana tertentu.

    Abolisi diberikan kepada Tom Lembong setelah divonis pidana empat tahun dan enam bulan penjara serta denda sebesar Rp750 juta subsider enam bulan kurungan, setelah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp194,72 miliar.

    Sementara amnesti antara lain diberikan kepada Hasto Kristiyanto usai divonis penjara selama tiga tahun dan enam bulan serta denda Rp250 juta subsider tiga bulan kurungan setelah terbukti memberikan suap dalam kasus dugaan perintangan penyidikan dan pemberian suap.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Isu Munaslub, Abdul Rahman Farisi: Olahan Pihak-pihak yang Tidak Senang Melihat Golkar Semakin Solid

    Isu Munaslub, Abdul Rahman Farisi: Olahan Pihak-pihak yang Tidak Senang Melihat Golkar Semakin Solid

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Isu Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar belakangan ini beredar melalui media daring. Sayangnya, tidak jelas siapa tokoh yang menyuarakan Munaslub tersebut.

    Tidak heran, isu Munaslub Partai Golkar itu dinilai sekadar sebagai upaya menggoyahkan soliditas partai yang kini dinilai sudah terbangun dengan sangat kokoh.

    Selain itu, wacana Munaslub yang muncul itu sebagai bagian dari upaya framing yang berujuan mendiskreditkan Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia.

    Penilaian tersebut disampaikan Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar, Abdul Rahman Farisi. Dia menyebut, pemberitaan mengenai Munaslub Partai Golkar yang belakangan muncul di media daring, tidak memiliki dasar dan tidak memenuhi unsur jurnalistik yang layak.

    “Sebagai syarat jadi berita saja ini tidak memenuhi syarat, apalagi mau membahas munaslub, maka perlu diabaikan,” tegas Abdul Rahman dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (1/8).

    Selain itu, Abdul Rahman mengungkap jika dalam berita yang beredar itu, kutipan komentar yang muncul juga tidak jelas sumbernya. “Ini tidak lebih dari olahan pihak-pihak yang tidak senang melihat Golkar semakin solid dan terlibat aktif dalam mendukung jalannya pemerintahan,” lanjutnya.

    Abdul Rahman menekankan bahwa saat ini Partai Golkar justru tengah fokus menjalankan agenda konsolidasi organisasi secara menyeluruh melalui Musyawarah Daerah (Musda) di seluruh DPD Provinsi.

    Konsolidasi ini, menurutnya, adalah bentuk nyata dari kerja partai dalam memperkuat struktur dan kepemimpinan di semua tingkatan.

  • Tren Inflasi Naik, Menko Airlangga Klaim Daya Beli Membaik

    Tren Inflasi Naik, Menko Airlangga Klaim Daya Beli Membaik

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut perkembangan indeks harga konsumen (IHK) terbaru, yang menunjukkan adanya tren kenaikan atau inflasi baik secara bulanan maupun tahunan memberi sinyal baik bagi perekonomian.

    Airlangga mengklaim bahwa tren kenaikan inflasi itu menunjukkan bahwa daya beli masyarakat besar. Oleh sebab itu, dia memandang perkembangan itu secara positif.

    “Kan [inflasi] sebetulnya bagus, menunjukkan demand [permintaan] konsumennya kuat,” kata Airlangga kepada wartawan di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Jumat (1/8/2025).

    Meski demikian, salah satu kelompok harga yang menjadi perhatian khusus adalah biaya pendidikan. Badan Pusat Statistik (BPS) mewanti-wanti biaya pendidikan berpotensi terus mengalami inflasi dalam dua bulan ke depan atau hingga September 2025.

    Airlangga menganggap perkembangan itu merupakan suatu kewajaran karena Juli merupakan periode tahun ajaran baru sekolah-sekolah.

    “Ini kan awal anak-anak sekolah, jadi pasti mereka menaikkan spending [pengeluaran] dari merek untuk pendidikan,” kata politisi Partai Golkar itu.

    Adapun Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini menyampaikan bahwa terjadi inflasi kelompok pendidikan sebesar 0,82% (month to month/MtM) pada Juli 2025, punya andil 0,05% terhadap inflasi nasional. Hanya saja, kenaikan harga kelompok ini disebut akan menjadi tren bulanan ke depan.

    “Berdasarkan data historis, kelompok pendidikan masih berpotensi memberikan andil terhadap inflasi pada dua bulan berikutnya yaitu Agustus dan September,” ujarnya dalam konferensi pers, Jumat (1/8/2025).

    Pada Juli 2025, komoditas utama yang memicu kenaikan harga di kelompok ini antara lain adalah biaya sekolah dasar sebesar dengan andil 0,02% (MtM), diikuti biaya sekolah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), bimbingan belajar, dan taman kanak-kanak yang masing-masing berkontribusi 0,01% (MtM).

    Sementara secara keseluruhan, tingkat inflasi Indonesia Juli 2025 mencapai 0,30% MtM, naik dari posisi Juni 2025 yang senilai 0,19%. Sementara secara tahunan, Indonesia mencatatkan inflasi 2,37% (year on year/YoY) per Juli 2025, posisinya naik dari Juni 2025 dengan inflasi 1,87% (YoY).

    “Terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen dari 108,27 pada Juni 2025 menjadi 108,60 pada Juli 2025,” ujar Pudji.

    Secara tahunan, komoditas penyumbang inflasi utama adalah emas perhiasan (0,46%), bawang merah (0,18%), tomat (0,16%), beras (0,15%), dan tarif air minum PAM (0,14%).

    Sementara secara bulanan, komoditas penyumbang inflasi terbesar adalah beras (0,06%), tomat (0,05%), bawang merah (0,05%), cabai rawit (0,04%), dan bensin (0,03%).

    Secara year to date atau Januari—Juli 2024, inflasi tercatat di level 1,69%. Angka itu masih berada di kisaran target inflasi APBN 2025 yaitu 2,5±1%.

  • Profil Bupati Gunungkidul, Pernah Lempar Asbak ke Penipu hingga Sebut Monyet semakin Cerdas

    Profil Bupati Gunungkidul, Pernah Lempar Asbak ke Penipu hingga Sebut Monyet semakin Cerdas

    Liputan6.com, Jakarta Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih menjadi sorotan masyarakat luas. beberapa waktu lalu, video Endah melempar asbak ke pelaku penipuan menjadi viral di media sosial.

    Kejadian tersebut terjadi di Padukuhan Ngunut, Kalurahan Playen, Kapanewon Playen, Gunungkidul, Senin (14/7) malam. Pria berinisial AB, pelaku penipuan dengan mencatut nama Endah berhasil diamankan warga.

    Tanpa menunggu lama, Bupati Endah yang saat itu didampingi asisten pribadi, beberapa anggota kepolisian, serta warga langsung mendatangi lokasi AB diamankan.

    Setibanya di lokasi, suasana makin memanas. Tatapan tegas Bupati Endah mengarah langsung ke sosok AB yang duduk di antara kerumunan warga. AB tampak gugup, keringat membasahi pelipisnya, dan sorot matanya tak mampu menatap balik wajah pemimpin daerah itu.

    Dengan nada tinggi dan wajah penuh emosi, Bupati langsung menyentak pelaku di depan umum. “Anda ini berani sekali mencatut nama saya!), seru Bupati Endah dalam bahasa Jawa halus.

    AB tak kuasa membela diri. Ia hanya menunduk, sesekali bergumam pelan, mencoba memberi penjelasan yang terdengar berbelit-belit. Namun, alih-alih meredakan suasana, jawaban itu justru menyulut kemarahan Bupati. Endah lantas melempar asbak hingga pecah.

    “Orang ini jelas-jelas mempermainkan nama baik saya dan institusi pemerintah. Ini mencederai kepercayaan masyarakat,” kata Bupati.

    Belum lama dari video tersebut, Endah kembali menjadi sorotan dalam forum dialog Rakordal Triwulan II 2025 yang dihadiri Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Yogyakarta, Selasa (29/7).

    Bicara dengan apa adanya, Endah mencurahkan keluh kesah perihal persoalan sektor pertanian yang dihadapi di daerahnya. Salah satu yang menjadi pembahasan serius adalah perihal populasi monyet.

    “Bapak Menteri, kami ini sudah bingung. Lahan kami luas, potensi produksi tinggi, tapi air belum tersedia optimal, dan monyet malah makin cerdas. Sudah sampai masuk rumah warga, merusak genteng masjid, dan melempari jalan pakai jagung,” kata Endah dalam paparannya, Rabu (30/7).

    Gunungkidul sendiri saat ini memiliki luas lahan pertanian siap panen untuk padi sebesar 35.351 hektare. Lahan sawah dilindungi mencapai 31.560 hektare atau 43% dari total LSD (Lahan Sawah Dilindungi) di DIY. Kabupaten ini juga tengah menghadapi musim panen jagung dengan hasil Januari–April mencapai 258.416 ton pipilan kering.

    “Kami ini punya potensi luar biasa, Pak Menteri. Tapi bagaimana mau maksimal kalau irigasinya tidak tuntas?” imbuhnya.

    Jika persoalan sumur bisa ditunggu, maka beda cerita dengan kawanan monyet ekor panjang yang kini kian meresahkan warga. Endah menggambarkan bagaimana monyet-monyet itu tak hanya merusak ladang jagung dan kacang, tapi juga mencuri makanan di dapur warga, memanjat rumah, hingga merusak atap masjid.

    “Mereka ini seperti manusia, Pak Menteri. Kami sampai mikir, mungkin Darwin benar. Karena sekarang mereka bisa membedakan hari: Jumat datang ke tempat pasar, Senin sampai Kamis balik lagi rusak ladang,” ucapnya.

    Lantas siapa sebenarnya Endah?

    Endah adalah seorang politikus yang lahir 23 Maret 1976. Dia resmi menjabat sebagai Bupati Gunungkidul per tanggal 20 Februari 2025.

    Sebelum menjadi bupati, Endah menjabat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunungkidul periode 2019–2024.

    Endah merupakan warga asli Kapanewon Ponjong, salah satu wilayah pedesaan di Gunungkidul. Dia menempuh pendidikan dasar di SDN Kenteng 1 Ponjong, SMP Negeri 2 Ponjong dan SMA/SMEA Muhammadiyah Karangmojo.

    Endah kemudian menempuh pendidikan tinggi di AMP YKPN Yogyakarta untuk jenjang D3, lalu memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari STIE YKPN Yogyakarta.

    Di tahun 2023, dia melanjutkan pendidikan magister di Program Studi Agribisnis, Fakultas Peternakan dan Pertanian, Universitas Diponegoro, dan dinyatakan lulus pada Februari 2024.

    Dalam dunia politik, Endah pernah tercatat sebagai tenaga ahli Fraksi PDI Perjuangan di DPRD DIY. Kemudian terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul.

    Saat Pilkada Gunungkidul tahun 2024, Endah mencalonkan diri berpasangan dengan Joko Parwoto. Pasangan ini diusung gabungan partai; PDIP, Golkar, PKB dan Partai Buruh.

  • Ketum IMI Ajak Komunitas Influencer Otomotif Majukan Pariwisata Indonesia

    Ketum IMI Ajak Komunitas Influencer Otomotif Majukan Pariwisata Indonesia

    Jakarta –

    Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo mengajak komunitas influencer otomotif untuk menjadi garda depan dalam memajukan pariwisata Indonesia. Berdasarkan data Kemenparekraf, potensi wisata berbasis otomotif di Indonesia masih sangat terbuka lebar

    Bamsoet menuturkan di bawah kepemimpinannya, IMI terus mendorong pengembangan sport automotive tourism sebagai model kegiatan yang menggabungkan semangat berkendara, promosi destinasi nasional, edukasi keselamatan lalu lintas, serta penguatan jejaring antar komunitas otomotif di seluruh Indonesia.

    “Touring bukan sekadar perjalanan. Tetapi juga panggung berjalan yang membawa cerita, semangat, dan keindahan Indonesia ke hadapan dunia. Melalui kegiatan touring, kita bisa mempromosikan pariwisata, membangun edukasi berkendara yang aman, serta menciptakan interaksi sosial lintas komunitas,” ujar Bamsoet dalam keterangannya, Kamis (31/7/2025).

    Hal ini ia katakan saat menerima komunitas influencer yang tergabung dalam tim The Hunters Touring di Kantor Pusat IMI Kawasan GBK Senayan, hari ini.

    Bamsoet menuturkan sepanjang tahun 2023, tercatat lebih dari 1.200 kegiatan touring dan event otomotif digelar, menyumbang perputaran ekonomi lebih dari Rp 1,2 triliun, baik dari sisi konsumsi lokal, akomodasi, hingga jasa dokumentasi digital.

    Angka ini diproyeksikan tumbuh 15-20 persen pada 2025 seiring meningkatnya minat publik dan dukungan dari banyak pihak.

    “Di era digital saat ini, setiap perjalanan touring dapat dikemas secara profesional dan terdokumentasi dengan baik. Video sinematik, konten reels, foto berkualitas tinggi, hingga jurnal perjalanan bisa ditayangkan di kanal media sosial dan platform digital, seperti YouTube, TikTok, dan Instagram. Langkah ini memastikan bahwa kegiatan touring bukan hanya dinikmati peserta secara langsung, tetapi juga menjangkau jutaan netizen di dalam dan luar negeri,” kata Bamsoet.

    Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menjelaskan, touring juga menjadi media pendidikan yang efektif. Lewat pendekatan langsung, para peserta belajar tentang pentingnya keselamatan berkendara, penggunaan perlengkapan standar, hingga pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas.

    Hal ini penting di tengah meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan roda dua dan empat.

    “Melalui touring juga dapat mempererat ikatan sosial. Di sana kita diajarkan toleransi, disiplin, dan kepedulian. Touring mengasah bukan hanya skill, tapi juga mental dan etika berkendara. Kita ingin generasi muda tumbuh sebagai rider dan driver yang tidak hanya tangguh, tapi juga bertanggung jawab,” pungkas Bamsoet.

    (anl/ega)