Xcloud.id

partai: Golkar

  • Istana Bantah Terlibat Isu Munaslub Golkar: Kami Tidak Ikut Campur

    Istana Bantah Terlibat Isu Munaslub Golkar: Kami Tidak Ikut Campur

    Bisnis.com, JAKARTA — Istana Kepresidenan menanggapi isu yang beredar mengenai kemungkinan diselenggarakannya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar, yang belakangan ramai menjadi perbincangan publik dan dikaitkan dengan dukungan dari lingkar Istana.

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa Istana tidak terlibat dan tidak memberikan dukungan terhadap dinamika internal partai manapun, termasuk Golkar.

    “Tolong jangan segala sesuatu itu dikaitkan dengan Istana. Bahwa Partai Golkar adalah salah satu partai koalisi utama pemerintah, iya. Tapi kalau terjadi dinamika di internal partai, itu sepenuhnya urusan internal mereka,” tegasnya saat ditemui wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (5/8/2025).

    Menanggapi pertanyaan soal kabar bahwa ada restu dari Istana terhadap wacana Munaslub, Prasetyo membantah dengan tegas.

    Dia mengingatkan agar publik dan media tidak terlalu cepat menarik hubungan antara dinamika partai politik dengan posisi pemerintah.

    “Ketua Umum Partai Golkar juga sudah menyatakan bahwa isu Munaslub itu tidak benar. Jadi, dari sisi pemerintah, kita tidak ada urusan dan tidak ikut campur,” ujarnya.

    Prasetyo menekankan bahwa fokus utama pemerintah saat ini adalah menjalankan program-program prioritas yang telah dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, seperti program makan bergizi gratis, yang ditujukan untuk anak-anak sekolah, ibu hamil, dan balita.

    “Konsentrasi kita tidak di situ [isu partai]. Kita betul-betul sedang fokus menyelesaikan program-program pemerintah yang belum tereksekusi merata, seperti program makan bergizi gratis,” jelasnya.

    Dia berharap seluruh elemen masyarakat dan media juga dapat ikut membantu mengawal program-program strategis tersebut agar manfaatnya bisa dirasakan secara nyata oleh rakyat.

    Dengan tegas, Prasetyo mengimbau agar pihak-pihak tertentu tidak menyeret nama Istana ke dalam konflik atau agenda internal partai politik. Pemerintah, katanya, sedang dalam posisi konsolidasi nasional untuk memastikan program pembangunan berjalan efektif, dan tidak memiliki kepentingan dalam agenda internal partai politik manapun.

    “Sehingga kalau pendapat kami dari pemerintah, marilah yang segala sesuatu itu jangan semuanya dikaitkan dengan Istana. Nggak ada itu. Dan sekali lagi konsentrasi kita tidak di situ,” pungkas Prasetyo.

  • Tak ingin dikaitkan Munaslub Golkar, Istana fokuskan program Presiden

    Tak ingin dikaitkan Munaslub Golkar, Istana fokuskan program Presiden

    “Tolong jangan segala sesuatu itu misalnya dikaitkan dengan Istana. Bahwa Partai Golkar adalah salah satu partai koalisi utama dari pemerintah, iya. Nah tapi, kalau pun terjadi dinamika, dan Ketua Umum Partai Golkar juga menyampaikan bahwa isu terseb

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi meminta agar tidak semua hal dikaitkan dengan pihak Istana, termasuk pada Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) di Partai Golkar dan memilih fokus pada pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

    Pernyataan Prasetyo tersebut berkaitan dengan isu Munaslub di tubuh Partai Golkar yang dikabarkan telah mendapat restu dari Presiden Prabowo.

    “Tolong jangan segala sesuatu itu misalnya dikaitkan dengan Istana. Bahwa Partai Golkar adalah salah satu partai koalisi utama dari pemerintah, iya. Nah tapi, kalau pun terjadi dinamika, dan Ketua Umum Partai Golkar juga menyampaikan bahwa isu tersebut juga tidak benar,” kata Prasetyo saat memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.

    Prasetyo mengakui bahwa partai berlambang pohon beringin itu memang merupakan salah satu partai yang berkoalisi dan mendukung pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran.

    Namun demikian, ia meminta segala dinamika yang terjadi di partai tersebut tidak dikaitkan dengan Istana, khususnya Presiden Prabowo.

    Prasetyo meminta agar kebenaran dari isu tersebut ditanyakan langsung kepada pimpinan dan kader Partai Golkar.

    Ia menegaskan bahwa pemerintah saat ini tengah berkonsentrasi untuk menyelesaikan seluruh program yang dicanangkan Presiden agar pelaksanaannya merata di seluruh wilayah Indonesia.

    “Kita betul-betul sedang ingin fokus menyelesaikan seluruh program-program yang sudah dicanangkan oleh Bapak Presiden, program-program yang dicanangkan oleh pemerintah yang sudah berjalan, tetapi itu belum semuanya tereksekusi dengan merata di seluruh Indonesia, misalnya program makan bergizi gratis,” kata Prasetyo.

    Dalam kesempatan sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menampik isu adanya keretakan di tubuh partai berlambang pohon beringin itu.

    “Masa mau dipercaya berita yang enggak ada sumbernya?” kata Bahlil dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (3/8).

    Senada dengan Bahlil, Ketua Bidang Keagamaan dan Kerohanian Partai Golkar Nusron Wahid menampik isu tersebut, terutama adanya pembicaraan di lingkungan Istana.

    “Pertama, saya tidak tahu menahu tentang isu tersebut. Kedua, sampai hari ini tidak pernah ada pembicaraan di lingkungan Istana kepada saya ataupun kepada pihak-pihak lain di lingkungan Partai Golkar yang membicarakan tentang munaslub,” ujar Nusron.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Munaslub Golkar, Hendri Satrio Bilang Banyak Kader Bisa Gantikan Bahlil Lahadalia

    Munaslub Golkar, Hendri Satrio Bilang Banyak Kader Bisa Gantikan Bahlil Lahadalia

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Isu Musyawarah Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar tampaknya semakin mengemuka, meski sejumlah elite partai tersebut telah membantah adanya keinginan kader untuk melakukan munaslub.

    Yang pasti, jika Munaslub terjadi, Partai Golkar tidak kekurangan kader yang bisa menggantikan Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum Golkar.

    Salah satu alasannya, karena Partai Golkar memiliki sejugudang tokoh yang bisa tampil sebagai pimpinan partai. Perlu diketahui, munaslub sudah menjadi salah satu tradisi yang kerap terjadi di tubuh partai tersebut.

    Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia sendiri telah membantah adanya wacana untuk melakukan Munaslub di tubuh partai yang dimpimpinnya. Dia juga dengan tegas membantah telah terjadi keretakan dalam kepengurusan partai tersebut.

    Bahlil bahkan menyebut, isu Munaslub Golkar yang belakangan berkembang tidak memiliki sumber yang jelas, alias tidak jelas kader yang menyuarakan dilaksanakannya Munaslub.

    Merespons isu Munaslub Partai Golkar yang belakangan mengemuka, pengamat politik, Hendri Satrio turut angkat suara terkait munaslub di tubuh parpol berlambang beringin rindang itu.

    Menurutnya, Munaslub Partai Golkar bukan sesuatu yang mustahil terjadi meski sejumlah pimpinan partai tersebut sudah berkali-kali melakukan bantahan.

    “Munaslub Golkar bisa saja terlaksana meski dibantah berkali-kali oleh para pimpinan partai tersebut, ” kata Hensat, sapaan akrab Hendri Satrio, Selasa (5/8).

    Sekiranya Munaslub tersebut terjadi sebagaimana yang yang mulai berkembang belakangan ini, Hendri Satrio memastikan bahwa partai tersebut memiliki banyak stok atau sosok yang bisa menggantikan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia.

  • Sektor Pariwisata Bisa Dorong Ekonomi Nasional, Begini Caranya

    Sektor Pariwisata Bisa Dorong Ekonomi Nasional, Begini Caranya

    Jakarta –

    Pengembangan sektor pariwisata berbasis budaya menjadi salah satu strategi jangka panjang untuk memperkuat ekonomi nasional.

    Anggota Komisi VII DPR RI Gandung Pardiman mengungkapkan kekayaan budaya Indonesia yang sangat beragam merupakan potensi besar yang belum sepenuhnya digarap maksimal.

    “Pengembangan pariwisata yang berbasis pada kekayaan budaya Indonesia termasuk budaya lokal, sejarah, dan tradisi harus menjadi prioritas,” ujar Gandung dalam keterangannya, Selasa (5/8/2025).

    Ia mencontohkan Yogyakarta sebagai salah satu destinasi yang telah berhasil membangun ekosistem pariwisata berbasis budaya. Wisatawan, kata dia, tidak hanya berkunjung sekali, tetapi cenderung kembali karena merasa terikat secara emosional dengan pengalaman yang mereka alami.

    “Wisatawan yang datang ke Yogyakarta pasti menyimpan seribu rindu untuk kembali. Destinasi wisata seperti ini memberikan rasa nyaman, tenang, damai, dan menghadirkan pengalaman baru yang berbeda. Ini harus menjadi contoh baik bagi destinasi lainnya di Indonesia,” jelas dia.

    Anggota Fraksi Partai Golkar itu menekankan bahwa dengan optimalisasi potensi budaya, sektor pariwisata dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Ia merujuk pada data devisa dari sektor pariwisata Indonesia yang mencapai US$ 3,74 miliar pada tahun 2024, dan memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional sebesar 4,01 hingga 4,5%.

    “Sektor pariwisata tidak hanya mendatangkan devisa, tapi juga menciptakan lapangan kerja bagi sekitar 25 juta orang. Ini adalah sektor yang nyata dampaknya bagi kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

    Gandung juga mendorong kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat ekosistem pariwisata berbasis budaya. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, komunitas lokal, dan pelaku industri pariwisata.

    “Kita perlu membangun pariwisata budaya yang inklusif dan berkelanjutan. Butuh kerja sama lintas kementerian dan berbagai pemangku kepentingan agar pembangunan pariwisata tidak hanya bersifat temporer, tapi berdampak jangka panjang,” ujar dia.

    Lebih lanjut, Gandung mengusulkan beberapa langkah strategis yang perlu menjadi perhatian, di antaranya adalah pengembangan infrastruktur di daerah-daerah dengan potensi budaya tinggi, promosi pariwisata berbasis budaya melalui kanal domestik dan internasional, serta pelatihan bagi masyarakat lokal untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pelestarian budaya dan pelayanan prima bagi wisatawan.

    “Dengan langkah strategis dan komitmen bersama untuk menjalankannya, saya sangat optimis bahwa pariwisata berbasis budaya dapat menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Gandung.

    (kil/kil)

  • Nusron Wahid Dikaitkan dengan Isu Munaslub Golkar, Dulu Dipecat ARB karena Enggan Dukung Prabowo

    Nusron Wahid Dikaitkan dengan Isu Munaslub Golkar, Dulu Dipecat ARB karena Enggan Dukung Prabowo

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Nusron Wahid yang kini menjabat Menteri Agraria dan Tata Ruang dikaitkan dengan isu musyawarah nasional luar biasa (munaslub) Partai Golkar.

    Namanya kini menyita perhatian setelah diduga ikut terseret dalam isu munaslub Partai Golkar guna memilih ketua umum baru menggantikan Bahlil Lahadalia.

    Nusron disebut terlibat dalam komunikasi dengan Istana untuk menggulingkan kepemimpinan Partai Golkar saat ini.

    Menilik ke belakang, Tokoh NU ini diketahui pernah tercatat dipecat oleh partainya pada era Ketua Umum Aburizal Bakrie (ARB) pada momen Pemilu 2014.

    Saat itu, ARB juga memecat dua kader muda Golkar lainnya, yakni Poempida Hidayatullah dan Agus Gumiwang.

    Aksi main pecat oleh pimpinan parpol berlambang beringin rindang itu kabarnya dilakukan lantaran Nusron ogah mendukung calon presiden yang diusung Golkar, yakni pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

    Dia memilih berseberangan dengan keputusan partai dengan mendukung duet Joko Widodo-Jusuf Kalla. Saat itu Nusron menyebut pemecatan terhadap dirinya karena Golkar mendapat tekanan luar biasa sebagai risiko mendukung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

    Menurut Nusron, dirinya dapat memahami keputusan Aburizal dan Idrus Marham selaku Sekretaris Jenderal Golkar mengeluarkan surat pemecatan tersebut. Sebab, kata Nusron, dorongan untuk memecat dirinya, Poempida dan Agus Gumiwang justru bukan dari internal Golkar kala itu.

    Saat ini, Nusron yang menjabat Ketua Bidang Keagamaan dan Kerohanian DPP Partai Golkar, masih ramai dikaitkan dengan isu munaslub. Namun, Nusron membantah rumor tersebut.

  • Golkar: Jangan nodai kesakralan HUT Ke-80 RI dengan simbol asing

    Golkar: Jangan nodai kesakralan HUT Ke-80 RI dengan simbol asing

    “Ini bukan persoalan membenci budaya luar. Ini soal menempatkan simbol pada tempatnya,”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham mengingatkan seluruh lapisan masyarakat untuk tidak menodai kesakralan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 RI yang jatuh pada 17 Agustus 2025 dengan simbol asing.

    Pernyataan tersebut disampaikan menyusul maraknya pengibaran bendera bajak laut bergambar tengkorak, yang identik dengan simbol Jolly Roger dari serial animasi One Piece, di sejumlah ruang publik.

    “Ini bukan persoalan membenci budaya luar. Ini soal menempatkan simbol pada tempatnya,” ujar Idrus dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

    Dengan demikian, dirinya berharap masyarakat tidak mencampuradukkan simbol hiburan dengan simbol negara, apalagi dalam konteks sakral seperti peringatan kemerdekaan.

    Fenomena pengibaran bendera bajak laut tersebut viral di media sosial beberapa hari terakhir Sejumlah unggahan memperlihatkan bendera Jolly Roger berkibar berdampingan, bahkan menggantikan posisi Bendera Merah Putih di lingkungan sekolah dan pemukiman.

    Hal tersebut memicu kekhawatiran berbagai pihak mengenai lunturnya pemahaman generasi muda terhadap makna simbol kenegaraan.

    Idrus menegaskan kreativitas generasi muda merupakan kekuatan penting dalam membangun bangsa, namun ekspresi budaya pop tidak boleh memasuki berbagai ruang kenegaraan yang bersifat simbolik dan sakral.

    “Kalau dipakai di event cosplay atau komunitas, silakan. Tapi kalau sudah menggantikan posisi Merah Putih di bulan Agustus, itu bukan hanya soal ekspresi, tapi sudah mengaburkan identitas nasional kita,” tuturnya.

    Lebih lanjut, dirinya menyampaikan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia telah menginstruksikan seluruh kader untuk menjadikan momentum HUT Ke-80 RI sebagai ajang memperkuat semangat nasionalisme.

    “Ini bukan sekadar ulang tahun biasa, melainkan momen refleksi nasionalisme dan penghormatan terhadap sejarah panjang perjuangan bangsa,” ucap Idrus.

    Selain itu, ia juga mengingatkan bahaya disinformasi dan potensi manipulasi identitas bangsa melalui penggunaan simbol non-negara secara masif.

    Jika masyarakat tidak peka, menurutnya, terdapat risiko nilai-nilai bangsa Indonesia tergerus, sehingga jangan biarkan berbagai pihak tertentu menunggangi kebebasan berekspresi demi menggoyahkan fondasi persatuan bangsa.

    Di sisi lain, Idrus menegaskan Presiden Prabowo Subianto sangat memahami semangat ekspresif anak muda, namun juga percaya bahwa kebebasan harus disertai etika dan tanggung jawab.

    Presiden Prabowo sebagai Pemimpin yg memiliki tradisi intelektual yang kuat, sambung dia, pasti tidak anti-kritik, bahkan terbuka menerima kritikan konstruktif untuk kemajuan.

    “Presiden Prabowo bukan anti-kritik, tetapi kritik itu ada caranya. Beliau ingin semangat berekspresi itu tidak mengorbankan nilai-nilai yang diperjuangkan dengan darah dan air mata,” ucap Idrus.

    Dengan demikian, dia pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menyambut peringatan kemerdekaan RI ke-80 dengan penuh khidmat.

    “Jangan korbankan kesakralan 17 Agustus hanya demi viral sesaat. Jadikan momen ini sebagai ajakan untuk kembali pada akar identitas kita sebagai bangsa Indonesia,” ungkapnya.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mantan Ketua TKD Prabowo-Gibran Ditunjuk jadi Komisaris Jakpro

    Mantan Ketua TKD Prabowo-Gibran Ditunjuk jadi Komisaris Jakpro

    Bisnis.com, JAKARTA – Mantan Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Prabowo-Gibran untuk wilayah Jakarta Selatan Kreshna Putra ditunjuk sebagai salah satu Komisaris PT Jakarta Propertindo atau Jakpro (Perseroda).

    Keputusan penunjukkan Kreshna Putra dilakukan melalui Rapat Keputusan Para Pemegang Saham (KPPS). Kreshna mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta atas amanah yang dipercayakan kepadanya.

    “Saya sampaikan terima kasih kepada Pemprov DKI Jakarta, khususnya Pak Gubernur Pramono Anung atas kepercayaan yang diberikan kepada saya ini,” ucapnya dilansir dari Antara, Selasa (5/8/2025). 

    Setelah dilantik, dia berkomitmen untuk fokus sebagai komisaris Jakpro dan akan melepaskan semua jabatannya di Partai Golkar.

    “Saya siap melepas semua jabatan yang terkait dengan Partai Golkar dan fokus di Jakpro,” kata dia.

    Sebagai informasi, Kreshna menjabat Ketua DPD II Partai Golkar Jakarta Selatan sejak 2023. Kemudian ia dipercaya menjadi Ketua TKD Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka untuk wilayah Jakarta Selatan pada Pilpres 2024. 

    Selain Kreshna, rapat KPPS juga memutuskan dan menetapkan dua komisaris lainnya, yakni Sahrin Hamid dan Syaefuloh Hidayat, serta Lusiana Herawati sebagai Komisaris Utama Jakpro. Lusiana saat ini menjabat sebagai Kepala Bapenda DKI Jakarta. 

    Adapun, Sahrin Hamid sebelumnya dikenal sebagai juru bicara Anies Baswedan selama periode kampanye Pilpres 2024. 

    Sementara itu, VP Corporate Secretary Jakpro Yeni Widayanti mengatakan susunan Dewan Komisaris tersebut mencerminkan kesinambungan dan komitmen Jakpro dalam memperkuat aspek pengawasan, sekaligus memberi ruang bagi perspektif baru dalam menjawab tantangan pembangunan kota.

    Menurut dia, perubahan itu dilakukan secara terukur dan bertujuan mendukung visi jangka panjang perusahaan.

    “Perubahan komposisi Dewan Komisaris merupakan bagian dari strategi perusahaan dalam memperkuat struktur tata kelola sekaligus menyelaraskan dengan kebutuhan pengembangan proyek-proyek strategis di Jakarta,” papar Yeni.

    Dia optimistis sinergi antara pengalaman dan semangat baru akan membawa dampak positif dalam perjalanan Jakpro ke depan.

    Jakpro memegang mandat penting dalam pelaksanaan sejumlah proyek prioritas Ibu Kota. Dari pembangunan LRT Jakarta Fase 1B, pengelolaan Jakarta International Stadium (JIS), revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM), hingga pengembangan kawasan hijau dan hunian terpadu.

    Dia menegaskan komitmen Jakpro untuk terus menghadirkan nilai tambah bagi masyarakat melalui pendekatan pembangunan yang berkelanjutan, berbasis inovasi, dan selaras dengan arah kebijakan Pemprov DKI Jakarta.

    “Kami percaya bahwa kepemimpinan yang kuat di level Dewan Komisaris akan memperkuat arah tersebut,” kata dia.

  • Eks Ketua TKD Prabowo-Gibran ditunjuk jadi Komisaris Jakpro 

    Eks Ketua TKD Prabowo-Gibran ditunjuk jadi Komisaris Jakpro 

    Jakarta (ANTARA) – Mantan Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Prabowo-Gibran untuk wilayah Jakarta Selatan Kreshna Putra ditunjuk menjadi salah satu Komisaris PT Jakarta Propertindo atau Jakpro (Perseroda) melalui Rapat Keputusan Para Pemegang Saham (KPPS).

    Dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, Kreshna mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta atas amanah yang dipercayakan kepadanya.

    “Saya sampaikan terima kasih kepada Pemprov DKI Jakarta, khususnya Pak Gubernur Pramono Anung atas kepercayaan yang diberikan kepada saya ini,” ucap dia.

    Dia pun berkomitmen untuk fokus sebagai komisaris Jakpro, dan akan melepaskan semua jabatannya di Partai Golkar.

    “Saya siap melepas semua jabatan yang terkait dengan Partai Golkar dan fokus di Jakpro,” kata dia.

    Kreshna menjabat Ketua DPD II Partai Golkar Jakarta Selatan sejak 2023. Kemudian ia dipercaya menjadi Ketua TKD Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka untuk wilayah Jakarta Selatan pada Pilpres 2024.

    Selain Kreshna, rapat KPPS juga memutuskan dan menetapkan dua komisaris lainnya, yakni Sahrin Hamid dan Syaefuloh Hidayat, serta Lusiana Herawati sebagai Komisaris Utama Jakpro.

    Sementara itu, VP Corporate Secretary Jakpro Yeni Widayanti, Senin (4/8), mengatakan susunan Dewan Komisaris tersebut mencerminkan kesinambungan dan komitmen Jakpro dalam memperkuat aspek pengawasan, sekaligus memberi ruang bagi perspektif baru dalam menjawab tantangan pembangunan kota.

    Menurut dia, perubahan itu dilakukan secara terukur dan bertujuan mendukung visi jangka panjang perusahaan.

    “Perubahan komposisi Dewan Komisaris merupakan bagian dari strategi perusahaan dalam memperkuat struktur tata kelola sekaligus menyelaraskan dengan kebutuhan pengembangan proyek-proyek strategis di Jakarta,” papar Yeni.

    Dia optimistis sinergi antara pengalaman dan semangat baru akan membawa dampak positif dalam perjalanan Jakpro ke depan.

    Jakpro memegang mandat penting dalam pelaksanaan sejumlah proyek prioritas Ibu Kota. Dari pembangunan LRT Jakarta Fase 1B, pengelolaan Jakarta International Stadium (JIS), revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM), hingga pengembangan kawasan hijau dan hunian terpadu.

    Dia menegaskan komitmen Jakpro untuk terus menghadirkan nilai tambah bagi masyarakat melalui pendekatan pembangunan yang berkelanjutan, berbasis inovasi, dan selaras dengan arah kebijakan Pemprov DKI Jakarta.

    “Kami percaya bahwa kepemimpinan yang kuat di level Dewan Komisaris akan memperkuat arah tersebut,” kata dia.

    Pewarta: Syaiful Hakim
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Serba-serbi Cek Kesehatan Gratis di SMKN 26 Jakarta, Dihadiri Menpora dan Disambut Baik Siswa Megapolitan 5 Agustus 2025

    Serba-serbi Cek Kesehatan Gratis di SMKN 26 Jakarta, Dihadiri Menpora dan Disambut Baik Siswa Megapolitan 5 Agustus 2025

    Serba-serbi Cek Kesehatan Gratis di SMKN 26 Jakarta, Dihadiri Menpora dan Disambut Baik Siswa
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo meninjau pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi pelajar di SMK Negeri 26 Jakarta, Senin (4/8/2025).
    Politikus Partai Golkar itu datang didampingi Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kunta Wibawa, serta Wakil Wali Kota Jakarta Timur, Kusmanto.
    Setibanya di lokasi, Dito langsung memantau pelaksanaan tes kebugaran, salah satu rangkaian kegiatan dalam program CKG di sekolah.
    Dalam tes tersebut, para siswa diminta berlari sejauh 1,6 kilometer untuk mengukur tingkat kebugaran mereka. Rute lari dalam tes kebugaran ini dilakukan dengan mengelilingi lapangan sekolah.
    Setelah itu, para siswa menjalani pemeriksaan fisik yang meliputi tekanan darah, kesehatan mata, tinggi dan berat badan, kesehatan gigi, telinga, serta kadar gula darah.
    Usai meninjau tes kebugaran, Menpora melanjutkan kunjungannya ke aula sekolah untuk menyaksikan langsung proses pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Jakarta.
    Dito menegaskan pentingnya pelaksanaan CKG di sekolah sebagai sarana untuk penjaringan bibit atlet muda.
    “Deteksi dininya dari fisik dan sampai kejiwaan. Kita juga bisa mengetahui antropometri nantinya
    landscape
    anak muda Indonesia,” ucap Dito, Senin.
    Menurut dia, pemeriksaan kesehatan sejak dini diharapkan dapat memudahkan pencarian calon atlet potensial.
    “Ini sesuai dengan yang kita harapkan dan ini sangat berguna untuk
    scouting
    juga. Jadi kita memiliki data potensi-potensi anak muda yang mungkin memiliki kemampuan fisik untuk menjadi atlet,” ungkap Dito.
    Meski begitu, Dito menegaskan tujuan utama CKG adalah mendeteksi penyakit sejak dini agar dapat segera ditangani.
    Kepala Puskesmas Kecamatan Pulogadung Titta Gusni Salim mengatakan, siswa-siswi SMK Negeri 26 Jakarta menjalani 14 jenis pemeriksaan dalam program CKG.
    “Jadi diawal tadi pasti ada tes, jadi ada 14 pemeriksaan kesehatan yang akan dilakukan. Semua peserta didik itu dari SD, SMP, SMA itu akan dilakukan skrining kesehatan,” ungkap Titta.
    Pemeriksaan diawali dengan tes kebugaran, yakni lari mengelilingi lapangan sekolah sejauh 1,6 kilometer menggunakan metode
    Rockport
    .
    Setelah tes kebugaran, para siswa menjalani sejumlah pemeriksaan lanjutan di aula sekolah. Pemeriksaan tersebut meliputi kondisi fisik dan mental.
    “Kemudian juga ada pemeriksaan berat badan, tinggi badan untuk melihat status gizi, pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan tuberkulosis,” jelas Titta.
    Selain itu, terdapat pemeriksaan mata, telinga, gigi, kesehatan jiwa, kesehatan reproduksi, serta pemeriksaan fungsi hati (liver) dan
    thalassemia
    .
    Guru Pendidikan Jasmani SMK Negeri 26 Jakarta, Nursiswanto, 
    menilai CKG sangat penting bagi siswa SMK yang dipersiapkan untuk masuk dunia industri setelah 
    lulus.
    “Karena mereka disiapkan untuk masuk industri. Jadi, untuk menuju ke sana saja banyak tes kebugaran yang harus dilalui. Makanya bagi anak SMK, kebugaran itu vital,” ujar Nursiswanto.
    Ia mengatakan, pendidikan jasmani di sekolah memang bertujuan menjaga kebugaran siswa. A
    danya CKG dinilai semakin melengkapi upaya tersebut.
    “Apalagi ini dibarengi dengan cek kesehatan secara menyeluruh, jadi lebih mantap, lebih keren, dan benar-benar melengkapi, inilah SMK,” katanya.
    Menurut Nursiswanto, siswa di SMKN 26 Jakarta sudah terbiasa menjalani tes kebugaran berupa lari dengan jarak tertentu.
    Oleh karena itu, para siswa tidak kaget ketika Dinas Kesehatan meminta mereka lari sejauh 1,6 kilometer.
    “Tadinya kita tesnya bentuknya bukan tes 1,6 kilometer, bukan, tapi
    bleep test
    , itu yang lebih untuk mengukur kemampuan CO2max, (mengukur kapasitas maksimal oksigen) kita ingin tahu,” jelasnya.
    Sejumlah siswa SMK Negeri 26 Jakarta menyambut baik pelaksanaan program CKG yang diadakan di sekolahnya.
    Faisal (16), siswa kelas X jurusan Teknik Bodi Otomotif, mengaku baru pertama kali mengikuti pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh di sekolah.
    Ia menilai program CKG sangat bermanfaat, terutama bagi siswa SMK yang bersiap memasuki dunia kerja.
    “Bagus banget ini. Jadi kami enggak harus ribet-ribet ke puskesmas, bisa di sini langsung gratis, terus ini kan juga penting untuk besok magang atau kerja,” ungkap Faisal.
    Ia berharap ke depannya fasilitas pemeriksaan di sekolah bisa semakin lengkap, termasuk untuk mendeteksi kondisi organ dalam.
    “Semoga ke depannya bisa dikembangkan lagi tesnya. Ada alat-alatnya makin canggih gitu buat ngetes tubuh dalam,” tambahnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Lebih Dekat ke Jokowi Ketimbang Prabowo, Alasan Bahlil Lahadalia Mudah Dilengserkan dari Golkar

    Lebih Dekat ke Jokowi Ketimbang Prabowo, Alasan Bahlil Lahadalia Mudah Dilengserkan dari Golkar

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Isu Munaslub Partai Golkar diyakini bakal semakin menguat beberapa waktu mendatang. Ada beberapa alasan mengapa Bahlil Lahadalia ingin dilengserkan dari kursi Ketua Umum DPP Partai Golkar.

    Salah satu alasan paling menonjol yang bisa memicu besarnya dorongan untuk melakukan Munaslub adalah kedekatan Bahlil Lahadalia terhadap mantan presiden RI, Joko Widodo alias Jokowi.

    Di lain sisi, Bahlil dinilai tidak terlalu dekat dengan Presiden Prabowo Subianto. Kader-kader yang ingin total menyelaraskan program dengan Prabowo inilah yang akan menyuarakan Munaslub lebih menguat.

    Peneliti Citra Institute, Efriza tidak menampik jika kedekatan Bahlil dengan Jokowi memungkinkan dirinya digulingkan dari kursi Ketua Umum Golkar.

    Dia bahkan menyebut, kemungkinan tersebut sangat tinggi, apalagi melihat situasi politik setelah amnesti dan abolisi yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto terhadap dua tokoh yang selama ini dinilai berseberangan dengan Jokowi dan beberapa tahun terakhir.

    Efriza menilai, kebijakan Prabowo itu mempertegas sikapnya yang gerah dengan kepemimpinannya acap direcoki, bahkan dirinya dikonotasikan sebagai presiden boneka.

    “Di internal Golkar ada kelompok yang merasa tidak terakomodir oleh kepemimpinan Bahlil,” kata Efriza dilansir JPNN.com, Senin (4/8).

    Kepemimpinan Bahlil yang dianggap tidak solid mendukung Presiden Prabowo karena lebih loyal kepada Jokowi, menjadikan isu munaslub bisa menguat.

    Efriza menyebut, kepemimpinan Bahlil di Golkar saat ini tidak menguntungkan bagi agenda politik penguasa. “Bahwa kedekatannya dengan Jokowi justru akan menghambat penyelarasan partai dengan pemerintahan Prabowo Subianto,” tandasnya.