Xcloud.id

partai: Golkar

  • Dedi Kurnia Syah Ungkap Tokoh yang Diuntungkan dengan Kegaduhan Munaslub Golkar

    Dedi Kurnia Syah Ungkap Tokoh yang Diuntungkan dengan Kegaduhan Munaslub Golkar

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto disebut berpeluang mengubah susunan kabinet jika terjadi pergantian Ketua Umum Partai Golkar melalui arena Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).

    Diketahui, wacana Munaslub Partai Golkar belakangan ini mengemuka guna menggantikan Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Meski isu Munaslub cukup kencang, namun sejumlah elite partai membantah adanya gerakan tersebut.

    Peluang Prabowo melakukan perubahan susunan kabinet jika terjadi Munaslun di tubuh Partai Golkar disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah.

    Perubahan susunan kabinet itu kata dia juga demi menciptakan stabilitas dalam pemerintahan. “Presiden Prabowo perlu juga mendengar masukan untuk mengganti Bahlil demi stabilitas kekuasaannya,” ujar dia.

    Apalagi kata dia, dari berbagai catatan, Bahlil cukup sering membuat gaduh dengan kebijakan yang dilakukannya. Menurut Dedi, hal itu menjadi alasan yang wajar jika Prabowo bermanuver mencopot eks Menteri Investasi tersebut dari kabinet. “Selain intesitas menghadap ke Jokowi, Bahlil terbukti membuat gaduh soal kebijakan,” ujarnya.

    Dedi Kurnia Syah menambahkan bahwa Prabowo Subianto dipastikan akan ketiban berkah, apabila Golkar menggelar Munaslub sebagai bagian untuk melengserkan Bahlil Lahadalia dari kursi Ketua Umum Golkar. “Secara umum Prabowo juga diuntungkan,” kata Dedi.

    Salah satu alasan paling kuat sehingga dirinya melihat Prabowo akan lebih diuntungkan ketika Ketua Umum Golkar berganti, karena Bahlil kini dipercaya sebagai Menteri ESDM dikenal lebih loyal kepada mantan presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres RI, Gibran Rakabuming Raka.

  • Golkar Soroti Ketimpangan Anggaran Pendidikan, Gelar Sarasehan Nasional Menuju Indonesia Emas 2025 – Page 3

    Golkar Soroti Ketimpangan Anggaran Pendidikan, Gelar Sarasehan Nasional Menuju Indonesia Emas 2025 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta- Ketua Fraksi Golkar MPR, menggelar Sarasehan Nasional dengan Tema “Merumuskan Kembali Anggaran Pendidikan Guna Mewujudkan Amanat Konstitusi Menuju Indonesia Emas 2025” pada Jumat (8/8/2025).

    Ketua Panitia Sarasehan, Aditya Anugrah menyatakan acara akan dihadiri pimpinan MPR, Ketua Fraksi Golkar MPR Melchias Marcus Mekeng, Sekretaris Fraksi Ferdiansyah, Bendahara Fraksi Adde Rosi, dan para guru besar dari berbagai Universitas.

    “Kita punya satu fokus yang sama yaitu hampir tidak terasanya alokasi anggaran yang besar itu, 20 persen (APBN) tapi di bawah itu sama sekali tidak terasa secara mutlak,” kata Aditya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (7/8/2025).

    Menurut Aditya, sarasehan besok membahas mengenai politik anggaran pendidikan yang belum merata dan sampai ke bawah.

    “Tidak jauh-jauh dari tema kita sebenarnya, merumuskan kembali politik anggaran kita yang pendidikan itu sebenarnya bagian besarnya, tapi lebih eloknya memang besok kita ambil poin-poin dari beliau-beliau langsung untuk teknisnya besok,” pungkasnya.

     

  • Kader Muda Golkar Luncurkan Buku untuk Bahlil Lahadalia di Tugu AMPI – Page 3

    Kader Muda Golkar Luncurkan Buku untuk Bahlil Lahadalia di Tugu AMPI – Page 3

    Sementara itu, Ketua DPD AMPI Jawa Timur, Junartha Yusuf, menegaskan bahwa AMPI akan terus menjadi ruang penggemblengan bagi anak muda untuk tumbuh sebagai pemimpin masa depan.

    “Peluncuran buku ini membuktikan bahwa kader muda kita punya kualitas dan arah. AMPI akan terus menjadi kawah candradimuka bagi pemuda Indonesia,” katanya.

    Peluncuran buku ini juga dianggap sebagai tanda kebangkitan gelombang muda Partai Golkar, yang tak sekadar menjadi pelengkap, tetapi turut menyumbangkan gagasan dan arah perubahan untuk masa depan partai.

    Buku tersebut ditulis oleh sejumlah kader muda Golkar yang pernah aktif di berbagai organisasi kemahasiswaan, seperti Muhammad Arief Rosyid Hasan, Robaytullah Jaya Kusuma, Jefrie Gultom, Ari Sutrisno, Adlin Panjaitan, Phirman Reza, dan Kaharudin HSN DM.

  • Kader muda luncurkan buku reflektif untuk Ketua Umum Golkar

    Kader muda luncurkan buku reflektif untuk Ketua Umum Golkar

    “Kita hadir di Tugu AMPI, tempat yang bersejarah. Buku ini menjadi persembahan istimewa untuk Bang Bahlil. Seperti pesan Pak Prabowo, politisi sejati adalah pejuang, bekerja untuk kemaslahatan dan kemajuan bangsa,”

    Surabaya (ANTARA) – Kader muda Partai Golkar meluncurkan sebuah buku reflektif berjudul “Menjaga Nurani Menata Negeri: Persembahan Kader Muda Kepada Sang Ketua,” di Tugu AMPI, Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Kamis.

    Wakil Ketua Umum DPP Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Muhammad Arief Rosyid Hasan mengatakan, peluncuran buku ini bukan sekadar acara seremoni, melainkan bagian dari komitmen politik jangka panjang.

    “Kita hadir di Tugu AMPI, tempat yang bersejarah. Buku ini menjadi persembahan istimewa untuk Bang Bahlil. Seperti pesan Pak Prabowo, politisi sejati adalah pejuang, bekerja untuk kemaslahatan dan kemajuan bangsa,” kata Arief melalui keterangan yang diterima di Surabaya.

    Peluncuran buku ini menjadi bagian dari persembahan spesial dalam rangka menyambut ulang tahun Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia.

    Buku tersebut merupakan simbol dedikasi, loyalitas, serta refleksi ideologis kader muda Golkar terhadap sosok Bahlil yang dinilai sebagai teladan perjuangan politik dari kalangan bawah hingga mencapai posisi pemimpin nasional.

    Senada dengan itu, Ketua DPD AMPI Jawa Timur Junartha Yusuf menegaskan bahwa AMPI akan terus menjadi ruang kaderisasi dan penggemblengan bagi pemuda-pemuda Golkar yang siap tampil sebagai pemimpin masa depan.

    “Peluncuran buku ini membuktikan bahwa kader muda kita punya kualitas dan arah. AMPI akan terus menjadi kawah candradimuka bagi pemuda Indonesia,” ujarnya.

    Momentum peluncuran buku ini juga sebagai penanda bangkitnya gelombang kader muda di tubuh Partai Golkar yang siap menanamkan akar kuat demi memperkokoh pohon beringin.

    Buku setebal 195 halaman tersebut ditulis oleh sejumlah kader muda Partai Golkar yang berasal dari eks organisasi Cipayung dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM).

    Pewarta: Willi Irawan/Faizal Falakki
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 8 Anggota DPR Minta TNI AL Patroli Usai Malaysia Sebut Ambalat Jadi Laut Sulawesi Nasional

    8 Anggota DPR Minta TNI AL Patroli Usai Malaysia Sebut Ambalat Jadi Laut Sulawesi Nasional

    Anggota DPR Minta TNI AL Patroli Usai Malaysia Sebut Ambalat Jadi Laut Sulawesi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono mendorong TNI Angkatan Laut (AL) melakukan patroli di sekitar wilayah Laut Ambalat yang menjadi obyek sengketa antara pemerintah Indonesia dan Malaysia.
    Pernyataan ini disampaikan Dave guna menanggapi pernyataan Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, yang menyebut obyek sengketa itu sebagai “Laut Sulawesi”.
    “Sebagai bagian dari strategi tersebut, perlu diperkuat kehadiran fisik dan simbolis Indonesia di Ambalat melalui patroli TNI AL,” kata Dave dalam siaran pers, Kamis (7/8/2025).
    Ia pun mengusulkan pembangunan fasilitas navigasi dan eksplorasi minyak dan gas oleh perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti Pertamina Hulu Energi karen perairan yang disengketakan itu disebut kaya akan kandungan minyak bumi.
    “Aktivitas ekonomi dan sosial juga harus digalakkan untuk menunjukkan kontrol de facto Indonesia atas wilayah tersebut,” ujar Dave.
    Di luar skema itu, politikus Partai Golkar tersebut juga mendukung kerja sama Indonesia dan Malaysia dengan membentuk Joint Development Authority atau mengelola kawasan tersebut bersama-sama.
    “Dengan syarat adanya kejelasan batas wilayah serta mekanisme pengelolaan yang transparan dan adil bagi kedua negara,” ujar Dave.
    Sebagai informasi, dikutip dari keterangan resmi Kemenlu Malaysia, Malaysia menyebut wilayah maritim yang meliputi Blok ND6 dan ND7, yang terletak di dalam Peta Baru Malaysia 1979, sebagai Laut Sulawesi, dan bukan “Ambalat”.
    Ambalat merupakan istilah yang digunakan oleh Indonesia.
    Menteri Luar Negeri Mohamad bin Haji Hasan di Dewan Rakyat pada 5 Agustus 2025 mengatakan, putusan Mahkamah Internasional (ICJ) pada tahun 2002 tentang kedaulatan Pulau Sipadan dan Ligitan semakin memperkuat posisi wilayah maritim di Laut Sulawesi.
    “Menteri Luar Negeri menggarisbawahi bahwa setiap terminologi harus digunakan dengan benar dan mencerminkan posisi kedaulatan serta hak hukum Malaysia atas wilayah yang bersangkutan,” tulis Kementerian Luar Negeri Malaysia.
    Adapun terkait pengembangan bersama antara Malaysia dan Indonesia di perairan tersebut masih dalam tahap penjajakan.
    Belum ada kesepakatan yang dicapai oleh kedua belah pihak.
    Pemerintah Malaysia menyatakan akan tetap berkomitmen untuk melindungi kedaulatan, hak berdaulat, dan kepentingannya sesuai dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982.
    “Dan semua pembahasan mengenai hal ini akan dilakukan melalui mekanisme diplomatik, hukum, dan teknis dalam kerangka kerja bilateral yang telah ditetapkan,” jelasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • MPR Sebut Putusan MK soal Revisi UU Pemilu Tak Perlu Disikapi Berlebihan

    MPR Sebut Putusan MK soal Revisi UU Pemilu Tak Perlu Disikapi Berlebihan

    Jakarta –

    Wakil Ketua Badan Sosialisasi MPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Agun Gunandjar Sudarsa menyampaikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah harus dihormati, namun tidak perlu disikapi secara berlebihan.

    Agun menilai konstitusi tetap menjadi hukum tertinggi yang harus menjadi rujukan utama dalam pembentukan undang-undang pemilu.

    “Putusan MK bukanlah hukum yang paling tinggi. Yang supreme itu konstitusi, bukan lembaganya. Jadi jangan menganggap MK itu super body. Tidak ada lembaga negara yang bersifat suprem dalam sistem ketatanegaraan kita,” kata Agun dalam keterangannya, Kamis (7/8/2025).

    Hal ini disampaikannya dalam Diskusi Konstitusi dan Demokrasi Indonesia bertajuk ‘Menata Ulang Demokrasi: Implikasi Putusan MK dalam Revisi UU Pemilu’ di Ruang PPIP, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (6/8/2025).

    Adapun diskusi tersebut merupakan kerja sama Biro Humas dan Sistem Informasi Setjen MPR RI bersama Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP), serta dihadiri puluhan jurnalis dari berbagai media nasional.

    Agun mengungkapkan DPR dan pemerintah memiliki kewenangan penuh untuk menyusun dan merumuskan kembali undang-undang pemilu. Untuk itu, ka mendorong agar revisi UU Pemilu mengacu pada UUD 1945, termasuk memperhatikan banyaknya putusan MK terdahulu mengenai kepemiluan.

    Agun juga menyoroti pentingnya membedakan mekanisme pemilu nasional dan daerah berdasarkan amanat pasal-pasal dalam UUD, yakni Pasal 22E dan Pasal 18.

    Menurutnya, pemilihan kepala daerah memang seharusnya tidak disamakan dengan pemilu legislatif karena adanya nilai-nilai lokal (local wisdom) dan dinamika sosial yang berbeda-beda di setiap daerah.

    Sementara itu, Direktur Eksekutif Skala Survei Indonesia (SSI), Abdul Hakim MS mengkritisi kecenderungan MK yang menurutnya telah menjalankan fungsi judicial activism, bukan sekadar judicial restraint.

    Ia mengatakan MK telah memasuki wilayah pembentuk norma, yang seharusnya menjadi ranah legislatif.

    “Putusan MK bersifat final dan mengikat, tapi tidak punya challenger. Ketika sembilan hakim MK memutus suatu perkara, siapa yang bisa membanding atau menyeimbanginya? Tidak ada,” ujar Abdul.

    Lebih lanjut, Abdul mengungkapkan keputusan MK untuk memisahkan pemilu nasional dan daerah memiliki konsekuensi besar dan tidak bisa diputus secara sepihak. Apalagi tanpa diskusi yang cukup dengan pemangku kepentingan seperti KPU, Bawaslu, DPR, maupun masyarakat sipil.

    “Ini keputusan yang berdampak pada ratusan juta rakyat Indonesia. Apakah MK sudah berdialog dengan KPU atau Bawaslu sebelum memutus? Belum. Tapi konsekuensinya luar biasa. Bahkan bisa menabrak empat undang-undang yang sudah ada,” katanya.

    Abdul juga menilai keputusan MK terkait pemilu bisa menggeser masa jabatan DPRD dari lima tahun menjadi tujuh tahun jika tidak dikawal hati-hati karena adanya pergeseran jadwal pemilu nasional dan daerah.

    Untuk itu, ia mendorong agar diskursus mengenai MK sebagai lembaga super body segera dikaji ulang.

    “Sudah saatnya ada pembanding bagi MK. Kalau ada pelanggaran etik, hakim MK diadili oleh siapa? MK sendiri. Anggotanya dipilih sendiri. Ini tidak sehat bagi sistem demokrasi kita,” pungkasnya.

    (ega/ega)

  • Kasus Penghinaan JK Sudah Inkrah, Kejaksaan Bakal Eksekusi Silfester Matutina Nasional 6 Agustus 2025

    Kasus Penghinaan JK Sudah Inkrah, Kejaksaan Bakal Eksekusi Silfester Matutina Nasional 6 Agustus 2025

    Kasus Penghinaan JK Sudah Inkrah, Kejaksaan Bakal Eksekusi Silfester Matutina
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kejaksaan Agung (Kejagung) menegaskan kasus penghinaan terhadap Wakil Presiden ke-10 dan 12 Republik Indonesia Jusuf Kalla (JK) sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah.
    Hal tersebut membuat Ketua Umum Solidaritas Merah Putih (Solmet), Silfester Matutina yang divonis 1,5 tahun penjara tetap harus menjalani hukumannya, meski mengeklaim sudah berdamai dengan JK.
    “Bagi kejaksaan tetap melaksanakan sesuai dengan aturannya, kita kan sudah inkrah,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna, saat ditemui di Kantor Kejagung, Jakarta Selatan, Rabu (6/8/2025).
    Anang menegaskan, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Kejari Jaksel) akan tetap mengeksekusi putusan yang memvonis Silfester Matutina 1 tahun 6 bulan penjara.
    Ia menjelaskan, jaksa mungkin akan mempertimbangkan jika perdamaian antara JK dan Silfester Matutina terjadi sebelum penuntutan.
    Namun faktanya, saat ini kasus penghinaan kepada JK itu tersebut sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah.
    “Artinya ya silakan aja nanti punya cara-cara lain, yang jelas kejaksaan akan melaksanakan nantinya, mengeksekusi terhadap keputusan pengadilan tersebut,” ujar Anang.
    KOMPAS.com/Syakirun Ni’am Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna saat ditemui di Kantor Kejagung, Jakarta Selatan, Rabu (6/8/2025).
    Diketahui, Silfester Matutina dilaporkan kuasa hukum JK ke Bareskrim Polri pada Mei 2017. Saat itu, Silfester dianggap melontarkan fitnah dan pencemaran nama baik terhadap Kalla atas orasinya.
    Dua tahun berselang atau pada 2019, Silfester divonis 1,5 tahun penjara atas kasus tersebut. Namun, sampai saat ini Silfester belum menjalani vonis hukumannya yang diterimanya.
    Kini, Silfester Matutina mengaku sudah menjalani hukuman terkait permasalahannya dengan JK. Ia mengaku urusannya dengan JK sudah selesai dengan cara perdamaian.
    “Saya mau jawab juga mengenai urusan hukum saya dengan Pak Jusuf Kalla, itu sudah selesai dengan ada perdamaian. Bahkan saya beberapa kali, ada dua kali, tiga kali bertemu dengan Pak Jusuf Kalla,” tegas dia di Polda Metro Jaya, Senin (4/8/2025).
    Oleh karena itu, Silfester mengeklaim bahwa hubungannya dengan mantan ketua umum Partai Golkar itu sudah baik-baik saja.
    “Dan sebenarnya, urusan proses hukum itu sudah saya jalani dengan baik,” ujar Silfester.
    Silfester Matutina sendiri diketahui merupakan orang yang terlibat dalam berdirinya Solidaritas Merah Putih (Solmet), kelompok relawan yang mendukung Jokowi untuk pemilihan presiden (Pilpres) 2014.
    Nama Silfester Matutina juga ditunjuk sebagai Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dedi Kurnia Syah Ungkap Tokoh yang Diuntungkan dengan Kegaduhan Munaslub Golkar

    Munaslub Golkar, Dedi Kurnia Syah Bilang Peluang Besar Loyalis Airlangga Hartarto Bermanuver

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Partai Golkar diperkirakan dalam waktu dekat akan menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub), untuk melengserkan Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar.

    Kendati sejumlah elite Partai Golkar telah membantah peluang terjadinya Munaslub itu, namun kalangan pengamat justru melihat sebaliknya. Para pengamat menilai peluang partai berlambang pohon beringin rindan menggelar munaslub sangat besar.

    Analisis itu salah satunya disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah. Dia memprediksi partai tersebut bakal melaksanakan munaslub dalam waktu dekat.

    “DPP Golkar bakal melaksanakan Munaslub dalam waktu dekat untuk menggusur Bahlil Lahadalia dari kursi ketua umum partai berkelir kuning itu. Peluang cukup besar,” kata Dedi Kurnia Syah, Rabu (6/8).

    Dedi Kurnia Syah menyebut, kader Golkar yang masih menjadi loyalis Airlangga Hartarto sebagai mantan Ketua Umum Golkar hingga saat ini masih sangat kuat. Loyalis ini memiliki peluang besar untuk bermanuver dan menggelar munaslub.

    “Loyalis Airlangga ini tidak bisa bergerak frontal semasa Bahlil memimpin Golkar saat Indonesia di era Presiden Jokowi,” kata Dedi Kurnia Syah.

    Kini, situasi mulai berlali setelah Jokowi tidak lagi memiliki kekuasaan di pemerintahan. Adapun putranya, Gibran Rakabuming Raka yang menjadi Wakil Presiden dinilai tidak terlalu kuat posisinya dalam pemerintahan.

    Situasi ini kata Dedi bisa menjadi momentum tepat bagi sejumlah kader Golkar yang tidak suka dengan kepemimpinan ketua umum untuk mengambil alih kekuasaan partai dari tangan Bahlil Lahadalia.

  • Senior Golkar Sebut Munaslub Bagaikan Mimpi di Siang Bolong

    Senior Golkar Sebut Munaslub Bagaikan Mimpi di Siang Bolong

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Partai Golkar sedang diterpa isu Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub). Itu menjadi perbincangan publik mengingat belum lama ini Partai Beringin itu mengangkat Ketua Umum Bahlil Lahadalia.

    Wakil Ketua Umum Idrus Marhan menanggapi isu itu dengan keras. Ia menilai ada yang berniat jahat dengan partainya.

    Bahkan, kata Idrus Marhan. Isu Munaslub tersebut bagaikan mimpi di siang bolonh.

    “Kalau ada isu Munaslub, patut dicurigai punya niat jelek untuk beringin. Siapapun dia, dari luar atau dalam, apalagi dari dalam, mimpi di siang bolong,” kata Idrus dalam sebuah video yang beredar, dikutip Rabu (6/8/2025).

    Idrus menyanjung Bahlil. Menurutnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral itu berhasil memimpin Partai Golkar.

    Karenanya , ia menegaskan tidak ada alasan konstitusional kepartaian, maupun alasan secara prestasi, yang bisa jadi alasan mengganti Ketum Golkar.

    Apalagi, menurutnya. Bahlil adalah sosok patriot dan nasionalis.

    “Pak Bahlil, ketua umum yang patriotisme dan nasionalismenya luar biasa. Dia sosok yang berani, dan bahkan mau mendatangi rakyat yang sedang marah,” tuturnya.

    Dalam kariernya sebagai menteri. Idrus menilai Bahlil sebagai pembantu presiden yang berani ambil tanggung jawab.

    “Berani mengambil tindakan dan pemimpin yang berani mengambil risiko. Berani ambil tanggung jawab, bahwa ini kebijakannya sebagai menteri,” pungkasnya.

    Diketahui, Bahlil sendiri belum lama terpilih sebagai Ketua Umum Golkar dalam Munaslub. Ia mengganti Airlangga Hartarto yang mengundurkan diri.
    (Arya/Fajar)

  • Prasetyo Hadi: Bila Terjadi Dinamika di Tubuh Partai Beringin, Itu Bukanlah Menjadi Urusan Istana

    Prasetyo Hadi: Bila Terjadi Dinamika di Tubuh Partai Beringin, Itu Bukanlah Menjadi Urusan Istana

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Isu Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar tampaknya semakin menarik perhatian dan jadi perbincangan di ruang publik. Apalagi, setelah adanya pihak yang mengaitkan isu tersebut dengan istana.

    Adanya isu yang mengaitkan keterlibatan istana terhadap kabar Munaslub Partai Golkar itu pun cepat-cepat dibantah oleh pihak Istana.

    Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi dengan tegas membantah adanya keterlibatan istana terkait berkembangnya isu Munaslub Partai Golkar akhir-akhir ini.

    Karena itu, dia minta agar sesuatu yang berkembang di masyarakat tidak selalu dikaitkan dengan Istana. “Tolong jangan segala sesuatu itu misalnya dikaitkan dengan istana,” imbuh Prasetyo di Istana Negara, Selasa (5/8).

    Kendati Partai Golkar merupakan partai koalisi utama di dalam Kabinet Merah Putih, tidak berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan partai tersebut menjadi urusan Istana.

    “Bahwa Partai Golkar memang salah satu partai koalisi utama dari pemerintah, iya. Namun, bila terjadi dinamika di dalam tubuh partai beringin itu, bukanlah menjadi urusan istana,” jelas tambah Prasetyo.

    Apalagi kata dia, Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia juga sudah menyebut bahwa isu Munaslub Partai Golkar adalah tidak benar.

    Prasetyo yang merupakan Politikus Partai Gerindra itu menegaskan bahwa pemerintah saat sedang berkonsentrasi dan fokus dalam menyelesaikan seluruh program-program yang sudah dicanangkan oleh Presiden Prabowo.

    Salah satu yang sangat difokuskan adalah makan bergizi gratis untuk pada siswa dan ibu hamil. Dia menyebut, pemerintah ingin sesegera mungkin semua yang menjadi target sasaran penerima manfaat tersebut segera mendapatkan makan bergisi gratis.