Xcloud.id

partai: Golkar

  • Politikus Golkar minta pihak yang hembuskan isu munaslub tampakkan muka

    Politikus Golkar minta pihak yang hembuskan isu munaslub tampakkan muka

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI yang juga politikus senior Partai Golkar Melchias Markus Mekeng meminta pihak-pihak yang menghembuskan isu musyawarah nasional luar biasa (munaslub) di tubuh partainya untuk menampakkan muka ke publik.

    “Kalau yang ingin munaslub, harus munculkan mukanya dong. Kalau mau berpolitik yang sehat ya, muncul mukanya. Siapa yang mau munaslub dan harus dijelaskan kenapa mesti ada munaslub,” kata Mekeng di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

    Dia menepis isu adanya rencana munaslub Partai Golkar lantaran isu tersebut bergulir di publik tanpa sumber yang jelas.

    Mekeng mengatakan isu munaslub sebagai sebuah hoaks. “Ini kan kalau kita baca di media kan hanya isu-isunya, tapi sumbernya dari mana kan tidak pernah jelas. Jadi, menurut hemat saya, itu berita hoaks,” ujarnya.

    Sebaliknya, dia menegaskan soliditas partainya di bawah kepemimpinan Ketua Umum Bahlil Lahadalia selaku Ketua Umum Partai Golkar.

    “Kami di Partai Golkar, di bawah kepemimpinan Pak Bahlil, kami tenang-tenang saja,” tuturnya.

    Bahkan, kata dia, Bahlil justru aktif melakukan konsolidasi ke daerah melalui musyawarah daerah di tingkat provinsi dan kabupaten.

    Meski demikian, Mekeng menampik kegiatan tersebut merupakan manuver politik yang dilakukan Bahlil, menyusul munculnya isu Munaslub, sebab hal tersebut memang merupakan agenda rutin partainya.

    “Pak Bahlil boleh dibilang tiap minggu melakukan road show ke daerah, melakukan musda di provinsi dan setelah itu konsolidasi tingkat kabupaten,” katanya.

    Dia melanjutkan, “Itu kan agenda partai. Setelah dilatih, pemimpin harus melakukan konsolidasi.”

    Mekeng juga menepis adanya pergantian kepengurusan di Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar sebagai bentuk dari persiapan akan adanya munaslub.

    “Itu kan (rotasi) mekanisme di bawah. Kalau memang sudah dua kali kan tidak boleh lagi, harus ganti,” katanya.

    Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menegaskan tidak ada isu musyawarah nasional luar biasa (munaslub) Partai Golkar.

    Selain itu, Bahlil menampik isu adanya keretakan di tubuh partai berlambang pohon beringin tersebut. “Masa mau dipercaya berita yang enggak ada sumbernya?” kata Bahlil dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (3/8).

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • F-Golkar minta anggaran pendidikan 20 persen untuk pendidikan formal

    F-Golkar minta anggaran pendidikan 20 persen untuk pendidikan formal

    Jakarta (ANTARA) – Fraksi Golkar MPR RI meminta pemerintah fokus mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2026 untuk sektor pendidikan formal, yakni pendidikan dasar, menengah, dan tinggi.

    “Semoga anggaran 2026, anggaran pendidikan kita sudah kembali kepada relnya, yaitu 20 persen minimal, dan digunakan untuk pendidikan dasar, menengah, dan tinggi,” kata Ketua Fraksi Golkar MPR RI Melchias Marcus Mekeng di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

    Dia mengingatkan bahwa hal tersebut merupakan mandat dari Pasal 31 UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara wajib menyediakan anggaran 20 persen dari ABPN dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

    Namun, dalam implementasinya, pengalokasian anggaran tersebut masih belum sesuai di lapangan untuk menopang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi di tanah air.

    “Masih banyak fasilitas sekolah yang tidak layak, guru-guru yang tidak dibayar dengan layak, yang menimbulkan banyak keresahan di masyarakat,” ucapnya.

    Dia menuturkan berdasarkan data yang diperolehnya, ada sekitar 24 persen anak usia sekolah tidak mengenyam pendidikan, sedangkan hanya 22 persen yang lulus SD, dan hanya 4,8 persen yang menyelesaikan pendidikan hingga jenjang S1 sampai S3.

    “Sisanya (adalah) tamat SMP dan SMK. Jadi, ini adalah potret (pendidikan) kita,” ujarnya.

    Dia mengatakan fraksinya menyoroti pula penggunaan anggaran pendidikan yang dialokasikan untuk kebutuhan sekolah kedinasan yang dinilai bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 dan putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2007.

    “Di mana (putusan MK tahun 2007) menghapuskan frasa di Undang-Undang Sisdiknas bahwa anggaran kedinasan dan gaji pendidik di kedinasan tidak boleh mengambil anggaran pendidikan,” tuturnya.

    Untuk itu, Mekeng mengingatkan pemerintah harus menyiapkan dari sisi anggaran yang lain untuk anggaran sekolah kedinasan dan tidak bisa diambil dari anggaran pendidikan.

    “Jadi, itu dasarnya yang sangat kuat dan ruh daripada Undang-Undang Dasar 45 kita, Pasal 31 tentang anggaran pendidikan itu adalah anggaran pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Mereka tidak membahas tentang anggaran kedinasan,” katanya.

    Dia juga menambahkan, “Kami tidak anti terhadap kedinasan, kami minta kedinasan pun itu disiapkan anggaran, tapi tidak mengambil anggaran dari pendidikan.”

    Sebagai tindak lanjut, lanjut Mekeng, Fraksi Golkar MPR RI akan segera menyampaikan surat resmi kepada Presiden Prabowo Subianto berisi rekomendasi hasil kajian dan diskusi yang telah dilakukan pihaknya untuk dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan RAPBN 2026.

    “Oleh karena itu, kami meminta kepada pemerintah, khususnya kepada Presiden Prabowo agar anggaran 20 persen pendidikan diberikan utamanya kepada pendidikan dasar, menengah, dan tinggi,” katanya.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Di Retret KADIN, Bamsoet Ingatkan 3 Syarat Utama Bangun Iklim Usaha RI

    Di Retret KADIN, Bamsoet Ingatkan 3 Syarat Utama Bangun Iklim Usaha RI

    Jakarta –

    Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Politik, Pertahanan, dan Keamanan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia Bambang Soesatyo (Bamsoet) menuturkan ancaman geopolitik global yang kian kompleks.

    Mulai dari krisis Laut China Selatan hingga fluktuasi harga minyak akibat perang Rusia-Ukraina, memberi tekanan besar terhadap ekonomi negara-negara berkembang, tidak terkecuali Indonesia. Dalam situasi tersebut dunia usaha Indonesia membutuhkan pijakan yang kokoh, yakni stabilitas politik, keamanan dan kepastian hukum.

    “Stabilitas politik, keamanan dan kepastian hukum adalah syarat utama dalam membangun iklim usaha dan investasi yang sehat di Indonesia. Jika kita gagal menjaga iklim usaha dan stabilitas nasional, maka kita akan kehilangan kepercayaan dari para investor yang sudah susah payah kita bangun selama dua dekade terakhir,” ujar Bamsoet, dalam keterangannya, Jumat (8/8/2025).

    Hal tersebut ia sampaikan saat mendampingi pembekalan Retret KADIN 2025 oleh Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Letjen TNI (Purn) Lodewijk Freidrich Paulus, di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta, Jumat (8/8). Hadir antara lain Ketum KADIN Indonesia Anindya Bakrie, para pengurus pusat KADIN Indonesia serta para ketua KADIN provinsi dan asosiasi di bawah KADIN.

    Bamsoet menjelaskan kekhawatiran tersebut bukan tanpa alasan. Data dari Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat arus keluar dana asing mencapai Rp 28,6 triliun selama kuartal pertama 2025.

    Lemahnya Rupiah menekan biaya impor bahan baku industri, sekaligus meningkatkan tekanan inflasi terhadap sektor riil. Oleh karena itu, Bamsoet menegaskan dunia usaha membutuhkan keyakinan.

    “Dan keyakinan itu tumbuh dari komitmen negara dalam menjaga kepastian hukum, keamanan, iklim politik yang stabil, serta transparansi kebijakan,” kata Ketua DPR RI ke-20 itu.

    Bamsoet menjelaskan negara harus siap menghadapi ancaman siber, kelangkaan energi, dan ketegangan lintas batas. Untuk itu, ketahanan ekonomi nasional harus dibangun di atas fondasi pertahanan nasional yang kokoh. Baik dari segi militer, energi, pangan, hingga keamanan digital. Pemerintah perlu memperkuat ketahanan struktural.

    Selain mendorong proyek strategis nasional, pemerintah juga membangun sistem pertahanan ekonomi melalui perluasan pasar ekspor, penguatan logistik nasional, dan pengamanan energi nasional. Menurut Bamsoet, KADIN terus mendorong pelaku usaha untuk memperkuat manajemen risiko.

    “Mitigasi risiko bukan sekadar formalitas ISO atau pelatihan teknis. Ini kunci keberlanjutan bisnis,” kata Wakil Ketua Umum Partai Golkar tersebut.

    “Karena ancaman bisa datang kapan saja, dari mana saja,” pungkasnya.

    (akn/ega)

  • Melchias Mekeng: Kalau Ingin Munaslub, Harus Jelaskan Kenapa

    Melchias Mekeng: Kalau Ingin Munaslub, Harus Jelaskan Kenapa

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Fraksi Golkar MPR RI, Melchias Markus Mekeng angkat suara terkait isu Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar yang belakangan mengemuka.

    Mekeng menyebut, isu Munaslub Partai Golkar yang berkembang selama ini sebagai informasi sesat. Salah satu alasannya karena tidak satupun kader Golkar yang bersuara dan menginginkan munaslub.

    Karena isu munaslub tersbebut muncul tanpa sumber jelas, Mekeng menyebut hal tersebut sebagai isu bohong. “Jadi, menurut hemat saya, itu berita hoaks,” ujar Mekeng, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (8/8).

    Mekeng yang saat ini duduk di Komisi XI DPR RI itu mengungkap jika kondisi internal Golkar saat ini sangat solid di bawah kepemimpinan Ketua Umum, Bahlil Lahadalia.

    DPP Golkar melalui Bahlil, kata Mekeng, bahkan sangat sering melakukan konsolidasi kader dalam upaya penguatan internal kader. Ini tidak hanya dilakukan di DPP Partai Golkar tapi juga di tingkat provinsi hingga kabupaten.

    “Pak Bahlil boleh dibilang setiap pekan melakukan roadshow kepada ke daerah,” katanya.

    Karena itu, terkait isu Munaslub itu, Mekeng menantang pihak yang menggulirkan isu Munaslub agar tampil ke publik. Dengan cara itu kata dia, akan lebih menciptakim iklim politik yang sehat di Tanah Air.

    “Jadi, kalau yang ingin Munaslub, harus munculkan mukanya, dong. Kalau mau berpolitik yang sehat, muncul mukanya. Siapa yang mau Munaslub dan dia harus jelaskan kenapa musti ada Munaslub,” kata Mekeng.

    Penegasan sama disampaikan Mantan Wakil Ketua MPR RI, Kahar Muzakir menegaskan bahwa kondisi Golkar justru sangat solid di bawah kepemimpinan Bahlil Lahadalia ketika muncul isu Munaslub. “Iya. Lebih di atas solid,” kata Kahar Muzakir di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Jumat (8/8).

  • Munaslub Partai Golkar, Kahar Muzakir: Ah Itu Biasa Saja, Namanya Politik

    Munaslub Partai Golkar, Kahar Muzakir: Ah Itu Biasa Saja, Namanya Politik

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Soliditas internal Partai Golkar diklaim sangat solid di bawah kepemimpinan Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia di tengah isu Musyawaran Nasional Luar Biasa (Munaslub).

    Karena itu, elite Partai Golkar cukup santai menanggapi kabar tentang wacana munaslub tersebut. Bahkan petinggi Golkar mengaku tidak perlu menanggapi isu tersebut, terlibih tidak jekas sumber atau pihak yang menginginkan munaslub.

    Mantan Wakil Ketua MPR RI, Kahar Muzakir menegaskan bahwa kondisi Golkar justru sangat solid di bawah kepemimpinan Bahlil Lahadalia ketika muncul isu Munaslub. “Iya. Lebih di atas solid,” kata Kahar Muzakir di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Jumat (8/8).

    Ditanya soal kemungkinan adanya pihak luar yang coba menggoyang kepemimpinan Bahlil Lahadaliam, pria kelahiran Sumatera Selatan (Sumsel) itu menegaskan bahwa hal seperti itu bagi Golkar adalah hal biasa saja.

    “Ah, itu biasa saja. Namanya politik. Biar ada berita laku,” ujar dia.

    Politikus senior Golkar menambahkan, saat ini internal parpol berlambang Pohon Beringin tidak berencana melaksanakan Munaslub untuk mengganti kursi ketua umum. “Enggak ada munaslub, ya,” kata dia.

    Sekretaris Jenderal Golkar, Sarmuji juga sebelumnya menegaskan bahwa kader Partai Golkar tidak punya agenda melaksanakan Munaslub, dalam rangka mengganti ketua umum partai berkelir kuning itu.

    Sarmuji yang merupakan Ketua Fraksi Golkar di DPR RI itu menyatakan wacana Munaslub yang belakangan berembus sangat tak jelas, sehingga isu itu sebenarnya tidak perlu ditangani. “Namanya juga isu, seperti asap tanpa api. Tak perlu ditanggapi,” kata Sarmuji.

  • Jajaran Komisaris Terbaru Jakpro, Termasuk Jubir Anies

    Jajaran Komisaris Terbaru Jakpro, Termasuk Jubir Anies

    Jakarta –

    Jajaran dewan komisaris PT Jakarta Propertindo (Perseroda) atau Jakpro dirombak. Dalam perombakan ini muncul sejumlah nama seperti Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Lusiana Herawati hingga Juru Bicara (Jubir) mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Sahrin Hamid.

    Dikutip dari unggahan akun Instagram PT LRT Jakarta @lrtjkt, Jumat (8/8/2025), setidaknya ada empat sosok baru yang resmi menjadi komisaris Jakpro.

    “Semoga amanah dan semangat baru ini semakin memperkuat langkah Jakpro Group dalam mewujudkan Jakarta sebagai kota global yang berkelanjutan. LRT Jakarta siap berkolaborasi untuk transportasi publik yang terintegrasi, modern, dan inklusif,” tulis LRT Jakarta.

    Sosok pertama, ada Lusiana Herawati yang merupakan Kepala Bapenda DKI Jakarta. Kini, Lusiana menduduki posisi sebagai Komisaris Utama Jakpro, menggantikan posisi yang dulu ditempati oleh Hikmahanto Juwana.

    Kedua, ada Sahrin Hamid yang diangkat menjadi Komisaris Jakpro. Sahrin diketahui pernah menjadi juru bicara Anies pada saat Pilpres 2024. Ketiga, ada Kreshna Putra yang juga diangkat sebagai Komisaris Jakpro. Kreshna merupakan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Golkar Jakarta Selatan.

    Lalu yang terakhir, ada Syaefuloh Hidayat yang juga diangkat sebagai komisaris. Syaefuloh diketahui Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) DKI Jakarta.

    “LRT Jakarta mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada jajaran Dewan Komisaris sebelumnya atas dedikasi dan kontribusinya dalam mendukung transformasi serta penguatan tata kelola perusahaan,” tulis LRT Jakarta.

    (acd/acd)

  • Golkar 100 Persen Dukung Prabowo Ketimbang Geng Solo, Kader: Sami’na Wa Athona pada Kekuasaan

    Golkar 100 Persen Dukung Prabowo Ketimbang Geng Solo, Kader: Sami’na Wa Athona pada Kekuasaan

    FAJAR.CO.ID, KAKARTA — Kader Partai Golkar Maman Abdulrahman menyatakan partainya 100 persen mendukung Presiden Prabowo Subianto. Ketimbang Geng Solo.

    Itu diungkapkan Menteri Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) itu di sebuah siniar di YouTube Akbar Faizal Uncensored.

    Mulanya, pembawa acara program itu, Akbar Faizal menanyakan, apakah bersama Prabowo atau Geng Solo.

    Akbar Faizal sendiri tak menyebut siapa yang dimaksud Geng Solo. Meski begitu, julukan itu kerap disematkan kepada Presiden ke-7 Joko Widodo dan kerabatnya.

    “Pokoknya bersama dengan Pak Prabowo dan tidak bersama Solo?” ujar Akbar.

    Maman pun menimpali. Bahwa pihaknya tegas bersama Prabowo.

    “Tegas. 100 persen kita dukung Pak Prabowo (2029),” ujarnya.

    Di sisi lain, ia mengatakan partainya akan tetap bersama Prabowo. Apapun keputusannya.

    “Apapun keputusan yang diambil Pak Prabowo, apapun ceritanya akan kita amankan,” ujar Maman.

    Di Golkar, kata dia, para kader diajarkan untuk tegak lurus dengan kekuasaan.

    “Mau ada angin topan badai kayak bagaimanapun. Mau enak tak enak. Kita itu doktrinnya kekaryaan. Kita itu samikna waathona kepada kekuasaan,” jelasnya.

    “Kemerdekaan atau kemerdekaan bandul politik negara ini, harus betul-betul ada di istana negara,” sambung Maman.
    (Arya/Fajar)

  • 2 Tes DNA di Bareskrim, Ridwan Kamil Siap Tanggung Jawab, Lisa Mariana Harap Tak Ada Rekayasa Nasional

    2 Tes DNA di Bareskrim, Ridwan Kamil Siap Tanggung Jawab, Lisa Mariana Harap Tak Ada Rekayasa Nasional

    Tes DNA di Bareskrim, Ridwan Kamil Siap Tanggung Jawab, Lisa Mariana Harap Tak Ada Rekayasa
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com – 
    Persoalan hukum yang menyeret mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan selebgram Lisa Mariana terus bergulir hingga keduanya menjalani tes DNA di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (7/8/2025).
    Tes dilakukan sebagai bagian dari pembuktian kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan Ridwan Kamil karena merasa dirugikan oleh pernyataan Lisa bahwa buah hatinya merupakan anak mantan gubernur itu.
    Berdasarkan pantauan
    Kompas.com
    , Ridwan Kamil tiba di Bareskrim Polri pada pukul 08.57 WIB bersama tim kuasa hukumnya.
    Sementara itu, Lisa dan anaknya datang menyusul dan baru tiba sekitar pukul 10.44 WIB, ditemani tim kuasa hukumnya.
    “Doain saja yang terbaik, semoga semuanya berjalan dengan lancar tidak ada rekayasa,” kata Lisa sesaat sebelum masuk ke gedung Bareskrim, Kamis.
    Dalam kasus ini, Ridwan Kamil melaporkan Lisa ke Bareskrim Polri dengan dugaan pelanggaran Pasal 51 juncto Pasal 35, Pasal 48 juncto Pasal 32, dan Pasal 45 juncto Pasal 27a UU ITE nomor 1 tahun 2024.
    Setelah menjalani tes selama sekitar 4 jam, Ridwan Kamil akhirnya keluar dari Gedung Awaloedin Djamin, Bareskrim Polri, pukul 13.42 WIB.
    Ridwan Kamil mengaku berinisiatif menempuh proses hukum agar isu Lisa mengandung dan melahirkan anaknya tidak berlarut-larut.
    “Jadi kita berinisiatif biar enggak berlarut-larut, biar tuntas, sehingga masyarakat tidak disuguhi oleh hal-hal yang tidak sepenuhnya perlu dijadikan konsumsi publik,” kata Ridwan Kamil.
    Kader Partai Golkar itu mengaku sudah mengirimkan surat permohonan pemeriksaan DNA sejak lama.
    Ia akhirnya datang untuk melaksanakan kewajiban hukum.
    “Mudah-mudahan tes ini menjadi jawaban dari yang selama ini kami perjuangkan, ya,” tutur Ridwan Kamil.
    Kuasa hukum Ridwan Kamil, Muslim Jaya Butar-butar, menyebut kliennya siap menerima hasil tes DNA dan bertanggung jawab.
    Menurutnya, Ridwan Kamil menghormati proses hukum dan siap menerima hasilnya dengan sikap dewasa.
    “Apa pun hasilnya, tanpa berandai-andai, pada prinsipnya Pak RK menghormati dan menerima hasilnya dengan penuh tanggung jawab serta kedewasaan,” ujar Muslim.
    Pengacara itu mengatakan, sejak isu perselingkuhan Ridwan Kamil muncul, kliennya menyatakan akan menempuh jalur hukum.
    Adapun tes DNA ini merupakan bagian dari proses penyidikan di Bareskrim Polri.
    Sementara itu, Lisa baru selesai menjalani tes sekitar pukul 13.56 WIB.
    Menurutnya, pengambilan sampel tes berlangsung lancar, meskipun anaknya menangis karena ditusuk jarum.
    “Pengambilan sampel berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Ya, cuma agak melow saja, karena anak sekecil itu kan ditusuk jarum gitu ya, jadi agak nangis,” ujar Lisa kepada wartawan usai pemeriksaan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mau Jadi Tempat Pengobatan Warga Gaza, Pulau Galang Dinilai Miliki Simbol Kemanusiaan Nasional 7 Agustus 2025

    Mau Jadi Tempat Pengobatan Warga Gaza, Pulau Galang Dinilai Miliki Simbol Kemanusiaan Nasional 7 Agustus 2025

    Mau Jadi Tempat Pengobatan Warga Gaza, Pulau Galang Dinilai Miliki Simbol Kemanusiaan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Akbarshah Fikarno Laksono mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto yang menyiapkan Pulau Galang menjadi tempat pengobatan bagi 2.000 warga Gaza, Palestina.
    Menurutnya, penunjukkan Pulau Galang merupakan hal yang tepat, karena telah memiliki pengalaman sebagai tempat yang mengedepankan sisi kemanusiaan.
    “Pulau Galang memiliki nilai historis sebagai simbol solidaritas kemanusiaan, dan jika dimanfaatkan kembali untuk tujuan serupa, tentu akan menjadi pesan kuat bagi dunia internasional bahwa Indonesia tidak hanya bersuara, tetapi juga bertindak nyata,” ujar Dave kepada Kompas.com, Kamis (7/8/2025).
    Ia menjelaskan, Pulau Galang menjadi tempat dibangunnya Rumah Sakit Khusus Infeksi (RSKI) Covid-19.
    Pada masa lalu, Pulau Galang pernah dijadikan sebagai tempat sementara bagi pengungsi asal Vietnam pada 1979.
    Oleh karena itu, Dave menilai rencana Prabowo itu merupakan bentuk komitmen pemerintah Indonesia dalam menjalankan diplomasi kemanusiaan terhadap Palestina.
    “Guna memastikan misi kemanusiaan ini berjalan optimal dan mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia dalam solidaritas, kemanusiaan, dan perdamaian,” ujar Dave.
    Kendati demikian, Dave mengingatkan pemerintah agar rencana tersebut tidak hanya sekedar simbolis saja.
    Perlu ada perencanaan yang komprehensif oleh kementerian/lembaga terkait dalam mewujudkan rencana Pulau Galang untuk pengobatan warga Gaza itu.
    “Kami mendorong agar misi ini tidak sekadar bersifat simbolis, tetapi benar-benar memberikan dampak nyata bagi warga Gaza yang membutuhkan,” ujar politikus Partai Golkar itu.
    Diketahui, Prabowo tengah menyiapkan Pulau Galang yang terletak di Kepulauan Riau untuk menjadi tempat pengobatan 2.000 warga Gaza, Palestina.
    Hal tersebut diungkapkan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi, yang disebut disampaikan Prabowo dalam Sidang Kabinet pada Rabu (6/8/2025).
    “Presiden kemarin juga memberikan arahan untuk Indonesia memberikan bantuan pengobatan untuk sekitar 2.000 warga Gaza yang menjadi korban perang,” ungkap Hasan di kantornya, Jakarta, Kamis (7/8/2025).
    Prabowo, kata Hasan Nasbi, sudah meminta Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) untuk menyiapkan skema dari rencana itu.
    “Dan ini memang bukan evakuasi ya, ini untuk pengobatan. Jadi nanti setelah sembuh, setelah selesai pengobatan, mereka tentu akan kembali lagi ke Gaza,” ujar Hasan Nasbi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Hasil quick count pasangan MAR-YO unggul di PSU Pilkada Gubernur Papua  

    Hasil quick count pasangan MAR-YO unggul di PSU Pilkada Gubernur Papua  

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    Hasil quick count pasangan MAR-YO unggul di PSU Pilkada Gubernur Papua  
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 07 Agustus 2025 – 14:35 WIB

    Elshinta.com – Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, Mathius Derek Fakhiri-Aryoko Rumaropen (MDF-AR) sementara unggul dalam PSU Pilkada Gubernur Papua 2024. 

    Dalam siaran persnya kepada awak media di Jayapura mengatakan berdasarkan hasil hitungan cepat exit poll, indikator dan Quick Count yang sudah dikerjakan oleh tim MAR-YO unggul sementara 52,52 persen dari paslon BTM-CK 48,8 persen.

    “Pada hari ini kami Tim MAR-YO ingin mengumumkan hasil Quick Count kita unggul perolehan suara sementara 52,52 persen yang tersebar pada 9 kabupaten/kota di Papua,” kata Plt Ketua DPD Partai Golkar Papua, Ahmad Doli Kurnia Tanjung, Rabu (6/8/2025). 

    Ia mengatakan, dari 9 kabupaten/kota suara MAR-YO unggul di 6 kabupaten/kota yaitu Kota Jayapura 54,76 persen, Kabupaten Jayapura 50,57 persen, Keerom 56,00 persen, Kepulauan Yapen 56,43 persen, Biak Numfor 50.02 persen dan Kabupaten Supriori 50,19 persen. 

    Menurut dia, data tersebut didapatkan dari data 90 persen yang masuk melalui data Quick Count dan masih ada sekitar 10 persen lagi yang akan masuk perolehan suara.

    “Kami juga dari Tim MAR-YO nomor 02 terus melakukan update data perolehan suara PSU di setiap TPS. Kita tim bekerja terus di masing-masing TPS dalam menyelesaikan rekapitulasi,” katanya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Aman Hasibuan, Kamis (7/8).

    Ahmad Doli menyampaikan, terima kasih kepada masyarakat yang sudah memilih hari ini dalam menentukan pemimpin masa depan Papua.

    Sumber : Radio Elshinta