Xcloud.id

partai: Golkar

  • Gantikan Karding, Menteri P2MI Mukhtarudin Janji Jalankan Astacita Presiden

    Gantikan Karding, Menteri P2MI Mukhtarudin Janji Jalankan Astacita Presiden

    JAKARTA – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI)/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Mukhtarudin menyatakan siap menjalankan visi Astacita Presiden Prabowo Subianto sebaik-baiknya.

    “Saya akan melaksanakan tugas dengan baik, sebaik-baiknya sesuai arahan Presiden tentu Astacita Presiden, pemerintah yang harus kita laksanakan sebaik mungkin di periode 2025-2029,” ujar dia saat memberikan keterangan pers di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 8 September dilansir ANTARA.

    Mukhtarudin mengatakan Presiden Prabowo belum memberikan tugas rinci kepadanya. Namun, dia menekankan Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo harus dijalankan sebaik mungkin mengingat perlindungan tenaga kerja migran menjadi pekerjaan besar yang harus diperhatikan.

    Pria yang sebelumnya menjabat sebagai anggota DPR tersebut menuturkan agenda awal setelah dirinya dilantik adalah silaturahmi dan perkenalan dengan internal kementerian.

    Menurut dia, program yang sudah dijalankan menteri sebelumnya akan dilanjutkan sepanjang sejalan dengan visi Presiden.

    “Ya tentu program-program yang telah dilaksanakan oleh Menteri sebelumnya tentu akan kita lanjutkan yang sejalan dengan Asta Citanya Pak Presiden, ya. Saya kira tidak ada hal-hal yang lebih spesifik,” ucapnya.

    Mukhtarudin juga menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo yang telah memberikan amanah kepada dirinya untuk mengemban tugas sebagai Menteri P2MI.

    Mengenai alasan pergantian, dia menyebut hal tersebut merupakan kewenangan Presiden.

    “Ini hak prerogatif Presiden. Saya kita ini biasa dalam pemerintahan. Biasa lah ya,” kata dia.

    Presiden Prabowo melantik Mukhtarudin sebagai Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI)/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), di Istana Negara, Jakarta, Senin menggantikan Abdul Kadir Karding yang sebelumnya menjabat posisi tersebut.

    Diketahui, Mukhtarudin sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR RI.

    Pelantikan dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 86P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024—2029 pada 8 September 2025.

  • Bahlil Usulkan Puteri Komarudin Gantikan Dito Ariotedjo di Kursi Menpora Nasional 8 September 2025

    Bahlil Usulkan Puteri Komarudin Gantikan Dito Ariotedjo di Kursi Menpora Nasional 8 September 2025

    Bahlil Usulkan Puteri Komarudin Gantikan Dito Ariotedjo di Kursi Menpora
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia buka suara mengenai kemungkinan Puteri Anetta Komarudin bakal menggantikan posisi Dito Ariotedjo di kursi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora).
    Bahlil mengaku sudah mengajukan nama Puteri Komarudin kepada Presiden Prabowo meski belum tahu keputusan akhir Prabowo.
    “Sudah (ngusulin). Belum tahu,” kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (8/9/2025).
    Bahlil menyatakan, hal tersebut merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo.
    Begitu pula mengenai keputusan mengganti Dito Ariotedjo yang sudah menduduki kursi Menpora di periode kedua Presiden ke-7 Joko Widodo.
    “Semuanya itu pengangkatan pemberhentian menteri, itu hak prerogatif Presiden, karena menteri pembantu Presiden,” ucapnya.
    Partai Golkar, lanjut Bahlil, hanya merekomendasikan.
    Termasuk ketika merekomendasikan Mukhtarudin yang menjadi Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) pengganti Abdul Kadir Karding.
    “Sekali lagi itu hak prerogatif Bapak Presiden. Kami dari partai hanya merekomendasikan, tapi keputusan tetap pada Bapak Presiden. Itu hak prerogatif presiden,” tandas dia.
    Lewat reshuffle terbaru, Prabowo melantik empat menteri dan satu orang wakil menteri baru di Kabinet Merah Putih.
    Satu menteri dilantik karena perubahan nomenklatur dari Badan Penyelenggara (BP) Haji menjadi Kementerian, sementara menteri lainnya menggantikan menteri sebelumnya.
    Kelima menteri yang dicopot adalah Menko Polkam Budi Gunawan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo, Menteri P2MI Abdul Kadir Karding, hingga Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi.
    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan, pengganti Dito Ariotedjo kini masih berada di luar kota.
    Hal ini yang membuatnya tidak dapat mengikuti pelantikan menteri baru oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (8/9/2025) sore.
    “Berkenaan dengan Menpora, jadi pengganti Menpora kebetulan posisi sedang di luar kota. Sehingga tidak bisa mengikuti pelantikan pada sore hari ini,” kata Prasetyo pasca pelantikan, Senin.
    Ia menyatakan, pelantikan untuk Menpora baru bakal dijadwalkan pada hari-hari berikutnya.
    “Akan dijadwalkan kembali di prosesi pelantikan yang berikutnya,” jelas Prasetyo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sejumlah Pejabat Merapat ke Istana, Siap-siap Prabowo Rombak Kabinet

    Sejumlah Pejabat Merapat ke Istana, Siap-siap Prabowo Rombak Kabinet

    Jakarta: Presiden Prabowo Subianto disebut akan melakukan perombakan kabinet alias reshuffle terhadap sejumlah menteri yang saat ini berada di Kabinet Merah Putih.

    Berdasarkan pantauan, beberapa pejabat negara datang ke istana hari ini, Senin, 8 September 2025 sore. Sosok yang terlihat yakni Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia. 

    Sebelum Bahlil, sejumlah tokoh sudah lebih dahulu memasuki area Istana seperti Mukhtarudin, anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Golkar. Kemudian, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Purbaya Yudhi Sadewa. 

    Selanjutnya, Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji), Mochamad Irfan Yusuf alias Gus Irfan, turut hadir dengan tampilan formal lengkap dan dasi biru disusul Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono. 
     
    Bocoran menteri yang diganti

    Menurut sumber, ada lima posisi menteri yang akan dirombak. Mereka antara lain Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo, Menteri Koperasi Budi Arie, dan Menteri Perlindungan Pekerjaan Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding.

    Selain itu, nama Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan juga dikabarkan masuk daftar perombakan.

    Jakarta: Presiden Prabowo Subianto disebut akan melakukan perombakan kabinet alias reshuffle terhadap sejumlah menteri yang saat ini berada di Kabinet Merah Putih.
     
    Berdasarkan pantauan, beberapa pejabat negara datang ke istana hari ini, Senin, 8 September 2025 sore. Sosok yang terlihat yakni Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia. 
     
    Sebelum Bahlil, sejumlah tokoh sudah lebih dahulu memasuki area Istana seperti Mukhtarudin, anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Golkar. Kemudian, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Purbaya Yudhi Sadewa. 

    Selanjutnya, Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji), Mochamad Irfan Yusuf alias Gus Irfan, turut hadir dengan tampilan formal lengkap dan dasi biru disusul Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono. 
     

    Bocoran menteri yang diganti

    Menurut sumber, ada lima posisi menteri yang akan dirombak. Mereka antara lain Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo, Menteri Koperasi Budi Arie, dan Menteri Perlindungan Pekerjaan Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding.
     
    Selain itu, nama Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan juga dikabarkan masuk daftar perombakan.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (PRI)

  • 8 Profil Mukhtarudin, Menteri P2MI yang Menggantikan Abdul Kadir Karding Nasional

    8 Profil Mukhtarudin, Menteri P2MI yang Menggantikan Abdul Kadir Karding Nasional

    Profil Mukhtarudin, Menteri P2MI yang Menggantikan Abdul Kadir Karding
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto melantik Mukhtarudin menjadi Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI)/Kepala BP2MI menggantikan posisi Abdul Kadir Karding.
    Pelantikan sekaligus pengambilan sumpah terhadap Mukhtarudin dilakukan di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (8/9/2025).
    Mukhtarudin diketahui adalah politikus Partai Golkar yang saat ini tercatat menjabat sebagai anggota Komisi XII DPR RI periode 2024-2029 dari daerah pemilihan (dapil) Kalimantan Tengah.
    Komisi XII DPR diketahui membidangi hal-hal yng terkait dengan sektor energi, sumber daya mineral, lingkungan hidup, dan investasi.
    Namun, pria kelahiran Pangkalan Bun, 6 September 1964, ini diketahui sudah tiga kali menjadi wakil rakyat, yakni periode 2004-2009; 2019-2024; dan 2024-2029.
    Sementara itu, karier politik Mukhtarudin dibangun bersama Partai Golkar. Dikutip dari laman resmi DPR RI, dia pernah menduduki posisi Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Golkar Kobar pada 2003-2008.
    Hingga akhirnya Mukhtarudin dipercaya menduduki sejumlah posisi di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, seperti Wakil Koordinator Provinsi Kalteng Bappilu, Wakil Ketua Korbid Penanganan Pemilu Jawa dan Kalimantan, hingga Ketua Bidang Penanganan Bencana Alam dan Sosial.
    Kemudian, dari sisi pendidikan, Mukhtarudin adalah Sarjana Ilmu Administrasi Negara jebolan dari Universitas Lambung Mangkurat tahun 1988.
    Selain di bidang politik, Mukhtarudin tercatat sebagai pengusaha swasta. Lalu, pernah tergabung sebagai pegawai negeri swasta (PNS) pada Departemen Tenaga Kerja (Depnaker) sebagai Kabid Promsi Penanaman Modal Daerag Kabupaten Kota Waringin Barat pada 1990-2002.
    Kemudian, Mukhtarudin juga pernah menjadi staf pengajar STIE Nusantara.
    Berikut riwayat organisasi Mukhtarudin bersama Golkar dikutip dari laman resmi DPR RI:
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Politisi Golkar & Ketua LPS Mendadak ke Istana, Prabowo Reshuffle Menteri Kabinet?

    Politisi Golkar & Ketua LPS Mendadak ke Istana, Prabowo Reshuffle Menteri Kabinet?

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga hadir di Istana hanya menjawab singkat saat ditanya apakah ada pelantikan atau reshuffle kabinet hari ini, Senin (8/15/2025). 

    “Kayaknya [Reshuffle],” katanya Airlangga kepada wartawan sembari tersenyum di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (8/9/2025).

    Ketua LPS Purbaya Yudhi Sadewa turut mengaku mendapat panggilan mendadak. Dia menyebut menerima telepon dari rekan hingga pejabat Istana.

    “Ada teman yang telepon, ada [Sekretaris Kabinet] Letkol Teddy juga. Diminta datang jam 3, tapi agendanya saya tidak tahu,” ujarnya.

    Purbaya yang datang bersama keluarga juga hanya menjawab singkat saat ditanya apakah dirinya akan dilantik.

    “Saya LPS, mungkin mau ngomong ekonomi. Kalau dilantik siap lah, enggak pernah nggak siap,” katanya.

    Dia pun menepis pertanyaan soal kemungkinan perpanjangan masa jabatannya di LPS yang akan habis pada September ini.

    “Saya nggak tahu. Tapi pakai dasi biru ini dipilihkan orang rumah,” ujarnya sambil tersenyum.

    Suasana Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (8/9/2025) sore, mendadak ramai oleh kedatangan sejumlah tokoh penting dengan balutan jas dan dasi biru. Mereka tiba secara bergelombang sekitar pukul 14.45 WIB, memicu spekulasi publik terkait kemungkinan adanya reshuffle kabinet oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Orang pertama yang terlihat masuk ke lingkungan Istana adalah politikus Partai Golkar sekaligus anggota DPR RI, Mukhtarudin, yang datang bersama istrinya. Meski demikian, dia enggan memberi penjelasan saat ditanya apakah kehadirannya berkaitan dengan pelantikan menteri baru.

    “Nanti saja,” ujarnya singkat sambil tersenyum.

    Tak lama berselang, sejumlah tokoh lain turut hadir, di antaranya Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa, Kepala Badan Penyelenggara Haji Moch Irfan Yusuf, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aries Marsudiyanto, serta Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono.

    Mereka kompak mengaku tidak mengetahui agenda resmi yang menanti di Istana. Irfan Yusuf bahkan menyebut dirinya baru menerima panggilan mendadak.

    “Saya baru ditelepon tadi jam 14.00 WIB oleh Letkol Teddy, diminta datang ke Istana jam 15.00 pakai jas, dasi. Cuma saya belum tahu acara apa ini,” ungkapnya kepada wartawan.

    Hingga berita ini diturunkan, jurnalis yang biasa meliput di Istana Kepresidenan telah diarahkan masuk ke Kantor Presiden, lokasi transit sebelum agenda resmi berlangsung baik di Istana Merdeka maupun Istana Negara.

    Spekulasi reshuffle makin menguat lantaran kedatangan tokoh-tokoh tersebut bertepatan dengan dinamika politik terkini. Apalagi, DPR RI baru saja mengesahkan Undang-Undang Haji dan Umrah yang mengubah Badan Penyelenggara Haji menjadi Kementerian Haji, sehingga kemungkinan adanya penyesuaian struktur kabinet kian terbuka.

  • Budi Arie soal Reshuffle Kabinet: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Budi Arie soal Reshuffle Kabinet: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Jakarta –

    Menteri Koperasi Indonesia, Budi Arie Setiadi, menanggapi adanya isu reshuffle di Kabinet Merah Putih sore ini. Budi Arie menegaskan jika reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.

    “Itu hak prerogatif presiden, hak prerogatif presiden,” kata Budi Arie usai menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (8/9/2025).

    Budi Arie mengatakan dirinya tengah fokus kerja untuk kepentingan rakyat. Ia menyebut belum diberi informasi terkait reshuffle itu.

    “Belum, kita kerja saja ngurus rakyat ya, fokus ngurus rakyat. Nggak, belum, belum ada pemberitahuan, kenapa? Kamu bikin isu sendiri,” kata Budi Arie.

    “Semuanya hak prerogatif presiden kita fokus ngurus rakyat ya,” sambungnya.

    Sejumlah tokoh mulai berdatangan ke Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, di tengah menguatnya isu reshuffle kabinet. Para tokoh itu datang dengan kemeja dilengkapi dasi biru muda seperti yang digunakan menteri-menteri Kabinet Merah Putih saat pelantikan pada Oktober 2024.

    Pantauan detikcom, Senin (8/9), tokoh yang hadir itu antara lain Kepala Badan Penyelenggara (BP) Haji, M Irfan Yusuf. BP Haji sendiri telah resmi menjadi Kementerian Haji dan Umrah sehingga pimpinannya akan menjadi menteri.

    Perubahan nama itu membuat harus ada pelantikan Menteri Haji dan Umrah. Hal itu diperlukan untuk menyesuaikan dengan nama baru lembaga tersebut.

    Selain itu, ada juga Wamenkop Ferry Juliantono yang hadir mengenakan kemeja dan dasi biru. Politikus Golkar Muchtarudin dan ekomom Purbaya Yudhi Sadewa juga merapat dengan setelan kemeja dan dasi biru muda.

    Halaman 2 dari 2

    (dwr/maa)

  • Bos LPS hingga Wamenkop Ferry Merapat ke Istana di Tengah Isu Reshuffle

    Bos LPS hingga Wamenkop Ferry Merapat ke Istana di Tengah Isu Reshuffle

    Jakarta –

    Sederet tokoh hadir ke Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat hari ini. Tokoh-tokoh ini datang di tengah isu reshuffle yang berkembang hari ini di Istana.

    Purbaya Yudhi Sadewa, yang saat ini menjabat Ketua DK Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) tampak hadir di Istana. Dia mengatakan diminta datang pukul 15.00 WIB hari ini. Namun tidak tahu apakah akan dilantik jabatan baru atau tidak.

    “Saya belum tahu. Diminta jam 3 datang. Saya kan Ketua LPS mungkin omongin ekonomi,” ungkap Purbaya di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (8/9/2025).

    Ketika ditanya bila dilantik hari ini akan siap atau tidak. Dia menyatakan dirinya selalu siap. “Siap lah, nggak pernah nggak siap,” singkatnya menegaskan.

    Selain Purbaya ada juga tokoh lain merapat Anggota Komisi XII DPR dari fraksi Golkar Mukhtaruddin, Kepala BP Haji M. Irfan Yusuf Hasyim, dan Kepala Bappisus Aries Marsudianto. Selain itu Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono juga merapat ke Istana.

    (hal/ara)

  • KPK Bakal Hadirkan Wakil Bupati OKU di Sidang Korupsi Proyek PUPR Besok

    KPK Bakal Hadirkan Wakil Bupati OKU di Sidang Korupsi Proyek PUPR Besok

    Jakarta –

    Sidang terkait kasus pemberian suap atau kasus korupsi pengadaan barang dan jasa pada Dinas PUPR Ogan Komering Ulu (OKU) untuk terdakwa Umi Hartati dkk berlanjut besok. KPK akan menghadirkan Wakil Bupati OKU, Marjito Bachri sebagai saksi.

    “Karena kami memerlukan keterangan beberapa pihak dari lingkup eksekutif di Pemkab OKU sebagai saksi dalam persidangan Terdakwa Umi Hartati (anggota DPRD Kabupaten OKU) dkk,” kata Jaksa KPK Muhammad Albar Hanafi kepada wartawan, Senin (8/9/2025).

    “Marjito Bachri (Wakil Bupati OKU periode 2025 sampa dengan 2030),” tambahnya.

    Persidangan sendiri akan berlangsung di pengadilan Tipikor, di Museum Tekstil Palembang. Selain itu akan dihadirkan sejumlah saksi lain, yaitu:

    1. Indra Susanto (Asisten Daerah I Pemkab OKU)
    2. Yudi Purna Nugraha (mantan Wakil Ketua I DPRD Kab. OKU)
    3. Yoni Risdianto (Anggota DPRD Kabupaten OKU Fraksi Golkar)
    4. Romson Fitri (Asisten Daerah III Pemkab OKU)

    Dalam sidang tersebut, JPU dan hakim menanyakan kepada Bupati OKU Teddy Meilwansyah terkait fee anggota DPRD Kabupaten OKU tetap sebesar 20% dan 2% untuk dinas PUPR dari paket pekerjaan dana aspirasi (Pokir) DPRD di dinas PUPR.

    “Saksi Teddy apakah saksi tahu soal fee anggota DPRD Kabupaten OKU tetap sebesar 20% dan 2% untuk dinas PUPR dari Pokir DPRD di dinas PUPR sebesar Rp 35 miliar,” ucap JPU KPK dalam persidangan, dikutip dari detikSumbagsel, Senin (30/6).

    Menjawab pertanyaan JPU KPK, Teddy pun menegaskan tidak mengetahui soal fee anggota DPRD Kabupaten OKU terkait Pokir DPRD di dinas PUPR menjadi sejumlah Rp 35 miliar.

    “Saya tidak mengetahui soal itu, saya juga saat penyusunan anggaran itu berada di Jakarta, masalah fee anggota DPRD Kabupaten OKU terkait dana aspirasi (Pokir) DPRD saya tidak tau,” tegasnya.

    (ial/azh)

  • Adies Kadir Tak Dapat Gaji-Tunjangan DPR Seusai Dinonaktifkan

    Adies Kadir Tak Dapat Gaji-Tunjangan DPR Seusai Dinonaktifkan

    Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Bahlil Lahadalia menonaktifkan Adies Kadir dari posisi Wakil Ketua DPR. Bahlil juga memastikan Adies Kadir sudah tidak akan menerima hak anggota dewan selepas dinonaktifkan.

    Di sisi lain, Bahlil belum bisa menjawab saat ditanya siapa sosok yang akan menggantikan Adies Kadir di DPR.

  • Nasib Adies Kadier usai Dinonaktifkan, Bahlil: Tidak Dapat Hak-hak Apapun Nasional 6 September 2025

    Nasib Adies Kadier usai Dinonaktifkan, Bahlil: Tidak Dapat Hak-hak Apapun Nasional 6 September 2025

    Nasib Adies Kadier usai Dinonaktifkan, Bahlil: Tidak Dapat Hak-hak Apapun
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir tidak akan mendapatkan hak-hak apapun usai statusnya dinonaktifkan sebagai anggota DPR.
    “Pak Adies sampai dengan hari ini, beliau non-aktif, dan tidak mendapat hak-hak apapun,” tegas Bahlil saat ditemui di Rawamangun, Jakarta Timur, Sabtu (6/9/2025).
    Bahlil memastikan bahwa Adies tak akan memperoleh sepeser pun, termasuk gaji dan tunjangan, sebagai Wakil Ketua DPR setelah Partai Golkar menonaktifkan Adies pada awal bulan ini.
    “Tunjangan, gaji, sama sekali tidak. Sambil berproses ya,” ucapnya.
    Sebelumnya, Bahlil mengungkapkan peluang melakukan pergantian antar waktu (PAW) terhadap Adies Kadir.
    Saat ditanya apakah Adies bakal diganti dari DPR atau tidak, Bahlil tidak menjawab dengan lugas.
    Dia juga tidak menjawab jelas ketika ditanya perihal Adies yang masih menerima gaji meski sudah dinonaktifkan DPR.
    “Iya nanti kita lihat,” kata Bahlil di Istana, Jakarta, Senin (1/9/2025) malam.
    Diketahui, sebanyak lima anggota DPR RI dari berbagai fraksi baru-baru ini dinonaktifkan oleh partainya imbas dari pernyataan maupun tindakan yang menuai kontroversi publik.
    Salah satu yang dinonaktifkan adalah Adies Kadir yang dinonaktifkan sejak 1 September 2025.
    Adies menjadi sorotan publik usai menjelaskan uraian kenaikan tunjangan beras bagi anggota dewan Rp 12 juta.
    Adies merupakan Wakil Ketua DPR RI yang menuai kritik setelah menjelaskan uraian kenaikan tunjangan anggota dewan.
    Selain Adies, partai lain juga menonaktifkan kadernya dari DPR RI yaitu Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari Partai Nasdem, serta Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio dan Surya Utama atau Uya Kuya dari PAN.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.